laporan evaluasi gubernur -...

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan penjabaran ketentuan dalam

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen keempat yang menyatakan bahwa Gubernur,

Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten,

dan Kota dipilih secara demokratis. Cara demokratis itu diterjemahkan dengan pemberian ruang

gerak kepada rakyat pemilih untuk menjadi penentu kandidat yang bakal memimpin daerahnya:

Kepala Daerah mesti dipilih langsung dengan rakyatlah yang menjadi pemegang dan pemberi

mandat.

Pemilihan Kepala Daerah dalam tradisi demokrasi telah menjadi mekanisme paling

(akuntabel) dalam sebuah pemerintahan. Proses ini menyambungkan apa yang diinginkan oleh

masyarakat dengan apa yang ditawarkan para kandidat Kepala Negara yang telah mapan. Di

Indonesia kondisi yang demikian belum terwujud, minimal jika diukur dari proses transisi

demokrasi dimulai sejak tahun 1998 yang lalu.

Meskipun demikian rintisan Pemilu secara langsung tahun 2004 yang lalu cukup menjadi

bukti bahwa masyarakat di negeri ini memiliki keinginan terhadap perwujudan demokrasi.

Padahal sebelumnya, sudah mampu mengimajinasikan bahwa pemilihan langsung akan

terselenggara secara aman dan demokrasi meskipun berpotensi terjadinya pergesekan

kepentingan yang begitu tinggi dan majemuk.

Dari pemilu itu pastilah kita belajar berdemokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Dari pengalaman Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ternyata social cost yang dikeluarkan

untuk penyelenggaranya memang cukup besar, namun demikian Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung secara langsung dan demokratis diharapkan

menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, memiliki integritas yang tinggi dan berkomitmen

pada kesejahteraan rakyat.

Yang menjadi dasar hukum kewajiban penyelenggara Pemilu ialah

3

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

- Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Pemilu Nomor 2 Tahun 2108

Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil

Wali Kota Tahun 2018, dinyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Tahun 2018;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017


2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;


Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota

Dan Wakil Wali Kota;


Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4



2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, Dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur

Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;


Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Pilkada Serentak 2018 Gelombang Tiga sudah ditetapkan pada 27 Juni 2018 serentak

di 171 daerah meliputi 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota, dimana Provinsi Kalimantan

Barat dan Kota Pontianak termasuk dalam bagian Pilkada Serentak 2018.

Secara umum pelaksanan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 dibagi dalam 2 tahap

yakni Persiapan dan Pelaksanaan. Tahapan persiapan terdiri dari 8 sub tahapan sedangkan

tahapan pelaksanaan terdiri dari 13 sub tahapan.

Adapun tahapan persiapan meliputi :

1. Perencanaan Program dan Anggaran

2. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

3. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pelaksanaan Pemilihan

4. Sosialisasi, Penyuluhan, atau Bimbingan Teknis

5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

6. Pemantauan Pemilihan

7. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan

8. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Sedangkan tahapan pelaksanaan meliputi :

1. Penyerahan dan Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

2. Pendaftaran Pasangan Calon

3. Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan

5

4. Masa Kampanye

5. Pelaporan dan Audit Dana Kampanye

6. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan

Suara

7. Pemungutan dan Penghitungan

8. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

9. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan (PHP)

10. Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

11. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

12. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

13. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah :

1. Melakukan semua proses penyusunan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

2. Mengkolaborasikan semua Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Barat Tahun 2018.

3. Memberikan dokumentasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur


4. Wujud pertanggungjawaban KPU Kota Pontianak selaku Penyelenggara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup laporan ini meliputi :

1. Semua Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Barat Tahun 2018 oleh semua penyelenggara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

6

2. Semua kegiatan dalam bentuk dokumentasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018.

3. Lampiran yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur


D. SISTEMATIKA LAPORAN

Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah

dengan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dinyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Tahun 2018 wajib untuk

melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan tahapan. Berdasarkan Surat Edaran Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 823/PP.01-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 7 Agustus

2018 perihal Sistematika Penulisan Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, adapun sistematika

pelaporan dan evaluasi ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Sistematika Laporan

BAB II TAHAPAN PERSIAPAN

A. Perencanaan Program dan Anggaran

B. Penyusunan dan Pengesahan Keputusan

C. Sosialisasi

D. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

7

E. Pemantauan Pemilih (Bila Ada)

F. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Pencalonan

1. Syarat Dukungan Calon Perseorangan

2. Pendaftaran Pasangan Calon

B. Kampanye

1. Kampanye melalui Debat Publik/Debat Terbuka

2. Kampanye melalui Penyebaran bahan Kampanye

3. Kampanye melalui Pemasangan Alat Peraga Kampanye

4. Kampanye melalui iklan di Media Massa Cetak dan/atau Media Massa Elektronik

5. Kampanye melalui Pertemuan Terbatas

6. Kampanye melalui Tatap Muka/Dialog

7. Kampanye melalui Kegiatan Lain

8. Penyusunan Jadwal Kampanye

9. Pelanggaran Kampanye dan Tindak Lanjut

C. Laporan dan Audit Dama Kampanye

1. Laporan awal dana kampanye

2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye

3. Audit dana kampanye

D. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

8

1. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

2. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

E. Pemungutan dan Penghitungan

1. Persiapan pemungutan

2. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

F. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

1. Pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat PPK

2. Pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota

3. Pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Provinsi

4. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara

5. Penetapan dan pengusulan calon terpilih

BAB IV EVALUASI PEMILIHAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

9

BAB II

TAHAPAN PERSIAPAN

A. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam melaksanakan Pemilihan Serentak diawali dengan perencanaan kegiatan yang

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana

Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota yang berkaitan dengan rencana anggaran yang berbasis kinerja dan kemudian

disandingkan dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota.

Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Akan tetapi setelah

adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar

Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya

diubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang

Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka perencanaan

kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak diusulkan oleh

10

KPU Kota Pontianak kepada Pemerintah Daerah Kota Pontianak sesuai dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2017. Adapun kegiatan perencanaan

program dan anggaran meliputi :

1. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum

yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelengaraan pemilihan berdasarkan ketentuan

yang diatur dalam undang-undang. Pilkada Serentak Tahun 2018 merupakan program strategis

nasional yang harus dilaksanakan dan dibebankan pada APBD dalam jumlah yang cukup

sesuai kebutuhan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. Pilkada

Serentak Gelombang Tiga memang diselenggarakan pada tahun 2018, namun rangkaian

tahapannya dimulai dari tahun 2017 yang ditetapkan oleh Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada Permendagri

Nomor 44 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengamanatkan bahwa usulan kebutuhan

pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dibahas bersama antara Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) dan KPU Provinsi sebelum diakomodir dalam APBD.

Adanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada Pilkada Serentak

Tahun 2018 maka daripada itu KPU Provinsi juga memberikan sharing anggaran. Sharing

anggaran tersebut digunakan untuk penyelenggaraan bimtek KPPS, buku panduan KPPS, dan

beberapa barang logistik seperti tinta dan lem. Secara keseluruhan anggaran yang disediakan

melalui KPU Provinsi adalah sebesar Rp.2.519.302.700,- (Dua milyar lima ratus sembilan belas

juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).

B. SOSIALISASI

Dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 diadakan sosialisasi yang mengacu

pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum; Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

11

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan

Pemilih dan partisiaTahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan


Wakil Walikota Tahun 2018. Tujuan diadakannya sosialisasi :

1. Menyebarluaskan informasi mengenai Tahapan, dan Data Pemilih

2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat

tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan

3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan

Kegiatan Sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun

2018 merupakan upaya peningkatan Tingkat Partisipasi Pemilih dalam

penyelenggaraan Pemilihan, mengingat keberhasilan Pemilu dapat dilihat dari

tingkat Partipasi Masyarakat. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi

politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu

pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018, Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah

proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan

pemilihan. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-

masing untuk menentukan pilihan mereka dalam Pemilu, KPU hanya berperan

untuk memberikan informasi tentang seluruh tahapan, proses penyelenggaraan

pemilihan serta mengajak seluas luasnya masyarakat untuk ikut serta dalam

12

proses Pemilihan sebagai pemenuhan hak politik warga negara Indonesia. Untuk

itu kami mengadakan berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Walikota dan Wakil

Walikota Pontianak Tahun 2018.

a. Website KPU Kota Pontianak

Guna menunjang keterbukaan informasi publik, KPU Kota Pontianak

membuat website www.kpupontianakkota.go.id, yang bertujuan untuk

memudahkan masyarakat dalam mengikuti dan memantau perkembangan

tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun

2018 yang bertepatan bersamaan juga dengan Pemilihan Walikota dan

Walikota Pontianak Tahun 2018. Hal ini sejalan dengan undang-undang

keterbukaan informasi publik yang mengharuskan setiap instansi pemerintah

memiliki website sendiri.

Website KPU Kota Pontianak berisi konten diantaranya profil komisoner

KPU, Visi Misi, Struktur Organisasi, Hasil Pemilu, Agenda Kegiatan, JDIH,

Pengumuman, Publikasi serta Dokumentasi berbagai kegiatan yang

dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak, juga terdapat berita dari KPU RI dan

berita Nasional lainnya.

b. Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan kehumasan Media Center dan Pelayanan Informasi Publik

Media Center dan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan oleh KPU Kota

Pontianak untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap setiap tahapan

penyelenggaraan, dengan keterbukaan informasi ke publik, mendidik,

meyakinkan serta membangkitkan ajakan keterlibatan masyarakat dalam

proses tahapan penyelenggaraan hingga proses pelaksanaan pemungutan

dan penhitungan suara.

Tujuan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Publik

bakal pasangan calon merupakan bagian dari tahap Sosialsasi pada

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak bertujuan untuk

13

mendapatkan publikasi kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun output kegiatan ini diantaranya Terciptanya Pusat Pelayanan

Informasi Publik, adanya website KPU Kota Pontianak yang lengkap, adanya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pelayanan terhadap

permintaan data informasi, adanya media center.

Pendidikan Pemilih oleh KPU Kota Pontianak bekerjasama dengan

OKP/ORMAS melalui metode tatap muka dan sasarannya dengan rincian 40

kegiatan.

Pusat Layanan Informasi di KPU kota Pontianak

14

No Segmen

(sasaran

Pemilih)

Tanggal

Kegiatan

Tempat Kegiatan Kerjasama

KPU Kota

Pontianak

1 Segmen

Pemilih Pemula

Sabtu, 7 April

2018

Graha

Dekopimwil

Jl.Sutoyo Ptk

HMI

2 Kamis, 05 April

2018

Sekretariat HMI KOHATI

3 Sabtu, 23 Juni

2018

SMK 1 Pontianak Pokja Rumah

Demokrasi

4 Jum’at, 22 juni

2018

Aula IAIN

Pontianak

Enggang

Gading

5 Segmen

Perempuan

Sabtu, 28 April

2018

Balai NU,

jl.Husein Hamzah

Fatayat NU

6 Jum’at, 22 Juni

2018

Rumah

sdr.Samuri

KOPRI PMII

7 Sabtu, 12 Mei

2018

Balai NU,

jl.Husein Hamzah

PMII

8 Sabtu, 28 April

2018

Pondok

Pesantren

Almurabby

GP Anshor

9 Jum’at, 27 April

2018

Hotel My home Forhati

10 Sabtu, 23 Juni

2018

Auditorium Untan HMI

11 Sabtu, 9 Juni

2018

WK Grand Master Pokja Rumah

Demokrasi

12 Sabtu, 23 Juni

2018

Komp.Purnama

Agung

PD Salimah

13 Segmen Minggu, 13 Mei Gg. Rambutan PPDI

15

Difabel 2018

14 Minggu, 15 April

2018

Gg. Rambutan PPDI

15 Segmen

Agama

Jum’at, 9 Maret

2018

Aula Gereja Stella

Maris

Bimas Katollik

16 Minggu, 1 April

2018

Wihara Budha

Ratana

Bimas Budha

17 Minggu, 15 April

2018

Jl. Alianyang gg

Jaya Baru no 9

Bimas Hindu

18 Minggu, 28 April

2018

Jl.28 Oktober

Komp.Pemda

Bimas Hindu

19 Kamis, 27 April

2018

Aula Matakin,jl

pasar flamboyan

Kong Hu Chu

20 Selasa, 8 Mei

2018

Perum 3 Tanjung

Hulu

Bimas

Protestan

21 Kamis, 26 Mei

2018

Aula Kementerian

Depag kota

Bimas Budha

22 Kamis, 31 Mei

2018

GPDI Jl.

28 Oktober

Bimas

Protestan

23 Rabu, 6 Juni

2018

Aula SD

Muhamadyah

Islam

24 Kamis, 21 Juni

2018

Jl. Paralel Tol Islam

25 Kamis, 21 Juni

2018

Aula Matakin,jl

pasar flamboyan

Kong Hu Chu

26 Jum’at, 21 Juni

2018

Jl.Kom Yos

Sudarso GG.Tebu

2

Bimas Katollik

16

27 Segmen

Pemuda

Kamis, 5 April

2018

Jl.Husein Hamzah

Gedung Balai NU

PMII

28 Sabtu, 7 April

2018

Jl. Veteran

gedung PWNU

KalBar

Anshor

29 Jum’at, 22 Juni

2018

Gedung

serbaguna Beting

Permai

Pokja Rumah

demokrasi

30 Sabtu, 23 Juni

2018

Jl. Wahid Hasyim

Gedung HMI

HMI

31 Segmen

Profesi

Selasa, 17 April

2018

Warkop Aming

JL.H.Abbas Ptk

Lembaga

Pengembengan

Media Borneo

32 Sabtu, 23 Juni

2018

Kediaman H.

Hosin

KOPRI PMII

33 Minggu, 24 Juni

2018

Jl. Sarikaton Embun

Nusantara

34 Minggu, 24 Juni

2018

Pasar Kemuning Pokja Rumah

demokrasi

35 Nonton Bareng

Debat Kandidat

(Masyarakat

Umum)

Selasa, 19 Juni

2018

Café Ndro Embun

Nusantara

36 Selasa, 19 Juni

2018

Café Tol Landak GP Anshor

37 Selasa, 19 Juni

2018

Café Weeniy Pokja Rumah

demokrasi

38 Selasa, 19 Juni

2018

Café seven Jl.

Sepakat 2

PMII

39 Selasa, 19 Juni

2018

Café Seventy Lembaga

Pengembengan

Media Borneo

17

40 Selasa, 19 Juni

2018

Surya Cafe HMI

Sosialisasi KPU Kota Pontianak

bekerjasama dengan Bimas

Katolik pada tanggal 9 Maret

2018 di Aula Stella Maris, Siantan


bekerjasama dengan Segmen

Disabilitas


bekerjasama dengan Segmen

Pemuda yang ber profesi

Penambang Sampan

18

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara

(PPS) merupakan penyelenggara Pemilu yang juga memegang peranan

penting dalam menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang

Sosialisasi dan Nonton Bareng Debat Kandidat Paslon Pilwako Tahun 2018, KPU

Kota Pontianak bekerjasama dengan Segmen Pemuda, di cafe Ndro Jl. Panglima

Aim Pontianak

Sosialisasi dan

Pendidikan Pemilih

dengan segmen

Perempuan

19

berkualitas dan bermartabat. Begitu halnya dalam sosialisasi dan pendidikan

pemilih peran penting dan strategis PPK dan PPS begitu besar. Sosialisasi

dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS diharapkan

mampu menyasar masyarakat yang hingga ke bawah yang belum tersentuh

mengenai informasi Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak pada hari Rabu, 27 Juni 2018.

a. Sosialisasi Melalui Tatap Muka

KPU Kota Pontianak bekerjasama dengan PPK disetiap kecamatan

mengadakan sosialisasi tatap muka. Setiap PPK dapat mengundang Tokoh

Masyarakat, Tokoh Adat, Ketua RT maupun Ketua RW, pemilih pemula,

pemilih perempuan, masyarakat umum di lingkungan Kecamatan masing-

masing, guna lebih mensosialisasikan tentang informasi persiapan

menjelang pelaksanaan hari Pemungutan dan Penghitungan Suara pada

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Serentak pada hari Rabu, 27 Juni

2018.

Sosialisasi Tatap Muka PPK

Pontianak Barat di Aula

Kantor Camat Pontianak

Barat

20

b. Gebyar PPK

Dengan mengadakan berbagai Lomba, Jalan Sehat, Pagelaran Seni

dengan berbagai macam hadiah yang disediakan oleh Komisi Pemilihan

Umum, disosialisasikan Pilkada Serentak. Selain itu dibagikan juga flyer,

brosur informasi tentang Pilkada Serentak guna mengajak masyarakat ramai

untuk ikut serta mencoblos menggunakan hak pilihnya sesuai pilihannya

sendiri serta turut meningkatkan Partisipasi Pemilih untuk memilih pemimpin

daerah kita.

21

Roadshow, keliling sepanjang wilayah Pontianak Utara, singgah di

terminal Batu Layang, terminal Siantan, Pasar Puring, dan persimpangan lampu

merah Siantan untuk bagi-bagi flyer informasi Pemilihan Gubernur dan Wakil


2018.

Gebyar PPK Pontianak Utara, Minggu 22 April 2018 di Tugu Khatulistiwa

Road Show PPK Pontianak Utara

22

Gebyar PPK

Pontianak Timur

23

c. Sosialisasi oleh PPS

Setiap PPS di 29 Kelurahan Sekota Pontianak mengadakan pertemuan

tatap muka dengan berbagai elemen masyarakat, kelompok warga guna

mensosialisasikan Pilkada Serentak 2018, serta ajakan untuk menggunakan

hak pilihnya.

Gebyar PPK Pontianak Tenggara, Minggu 22 April 2018 di

halaman Kantor Camat Pontianak Tenggara

Sosialisasi Tatap Muka oleh PPS kepada

masyarakat di lingkungan PPS kelurahan

Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur

24

d. Kios Informasi Pilkada oleh KPU Kota Pontianak

Dalam rangka Pendataan Data Pemilih, KPU membuka Kios Informasi

pilkada di area Lantai II Ayani Mega Mall Pontianak, dengan disediakannya

brosur, flyer, souvenir berupa pulpen untuk yang mau mengecheck data

dirinya sudah terdaftar atau belum di portal SIDALIH KPU. Kegiatan ini

dilaksanakan pada tanggal 30 Maret s/d 2 April 2018. Diharapkan animo

masyarakat meningkat untuk mengecheck data dirinya sudah terdata atau

belum, agar tidak ada hambatan nanti dalam menggunakan hak pilihnya.

Kios Informasi Pemilihan dan Cek Data Pemilih di

Ayani Mega Mall Pontianak

25

KPU Kota Pontianak juga mengadakan kegiatan pemberian Informasi

tentang Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

serta Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 melalui pembagian

brosur, flyer untuk masyarakat pada umumnya di lokasi pasar-pasar, pusat

keramaian, arena olahraga dan car free day serta tempat-tempat strategis

lainnya.

Penyebaran informasi Pilkada 2018 di Pasar Flamboyan

Penyebaran informasi Pilkada 2018 di Alun-ALun Kapuas

26

1. Jenis Bahan Sosialisasi yang Dicetak

Adapun jenis bahan sosialisasi yang dicetak adalah :

- Baliho terdiri dari baliho Tahapan Pilkada, Himbauan (DPT dan ajakan ke

TPS), Pemberitahuan hari H (Pemungutan Suara), Pasangan Calon (visi

misi program),

- Spanduk dan X Banner, dengan tema Tahapan Pilkada, Tentang

Pemutakhiran Data Pemilih, Himbauan Terkait Data Pemilih, Himbauan

Datang ke TPS, serta X Banner Tahapan Program dan Jadwal Tahapan

PILKADA.

27

2. Volume Kegiatan Sosialisasi Melalui Media Cetak dan Media Elektronik

Informasi melalui Media Cetak:

No Informasi yang disampaikan Media Cetak

1 Informasi tentang data pemilih Iklan Check

Data Diri Anda, agar terdata pada Pilkada

Serentak Pemilu 2018

Koran Ap Post,

Tribun Pontianak,

Rakyat KalBar

2 Informasi tentang Coklit Serentak Nasional Koran Tribun

Pontianak

3 Informasi tentang Launching Pilkada Koran Ap Post dan

Tribun Pontianak

4 Informasi tentang Penerimaan berkas

Pendaftaran Calon Perseorangan dalam

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak Tahun 2018

Koran Ap Post,

Tribun Pontianak,

Suara Pemred,

Rakyat KalBar,

Harian Berkat


Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018

Koran Ap Post,

Tribun Pontianak,

Suara Pemred,

Rakyat KalBar,

Harian Berkat, Media

28

Online Tj.Pura Times

6 Informasi tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota


Pontianak Post,

Tribun Pontianak,

Suara Pemred,

Rakyat KalBar,

Harian Berkat.

7 Informasi tentang Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018

Terpilih

Koran Pontianak Post

dan Tribun Pontianak

8 Informasi tentang Penetapan Calon Terpilih Koran Pontianak Post

dan Tribun Pontianak

Informasi melalui Media Elektronik:

No Informasi yang disampaikan Media Cetak

1 Informasi tentang Iklan Check Data

Diri Anda, agar terdata pada Pilkada

Serentak Pemilu 2018 KPU Kota

Pontianak

TVRI KalBar, Ruai TV,dan

Pon TV

2 Informasi tentang Pengumuman

Lomba Maskot dan Jingle KPU Kota

Pontianak pada Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Pontianak Tahun

2018

Ruai TV

3 Informasi tentang Pengumuman

Lomba Maskot dan Jingle KPU Kota

Pontianak pada Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Pontianak Tahun

2018

Radio RRI Pontianak, Radio

Sonora, Radio Mujahidin,

Radio Volare


Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota

Pont Tv, Media Online Antara

29



Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota


Radio Sonora, Radio

Mujahidin, Radio Volare,

Radio Diah Rosanti, RRI Pro

1 dan Pro 2

Informasi tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018

MNC TV, Pon Tv, Radio RRI

Pontianak, Radio Sonora,

Radio Mujahidin, Radio

Volare

6

Greeting Ramadhan dan idul Fitri dan

Ajakan Untuk Memilih

Radio Kenari, Radio Volare,

Radio Mujahidin, Radio Diah

Rosanti, Radio Sonora

7

Greeting Ramadhan dan idul Fitri dan

Ajakan Untuk Memilih

Pon TV, TVRI KalBar, MNC

TV

3. Pemutakhiran dan Operasional Website KPU Kota Pontianak serta

Jaringan dan Informasi Pilkada

Sebagai sarana penyampaian Informasi, website KPU Kota Pontianak

yang dirancang sedemikian menarik guna memberikan informasi, berita

akurat, pengumuman serta hal yang berkaitan tentang Tahapan

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2018, selain

memuat informasi Kepemiluan lainnya, update dengan informasi terbaru

untuk menjawab kebutuhan informasi lainnya tentang kepemiluan.

30

4. Fasilitasi Media dan Pusat Layanan Informasi

Peran Media dalam hal wartawan maupun insan pers dalam upaya turut

mensukseskan pelaksanaan perhelatan Pemilu maupun dalam Tahapan


serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak tahun 2018 ini,

cukup penting. Media dalam bentuk cetak maupun elektronik memiliki fungsi

dalam menyampaikan berbagai informasi dan fakta seputar pelaksanaan

setiap tahapan Pemilu atau Pilkada.

Atas dasar tersebut, KPU Kota Pontianak menjaga komunikasi yang

baik dengan insan pers atau wartawan melalui pelaksanaan kegiatan Media

Gathering terkait Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak

tahun 2018.

Dilaksanakan di Hotel Santika Pontianak, KPU Kota Pontianak

mengundang sejumlah media massa, media cetak dan media elektronik

diharapkan peran pers/wartawan sangat penting sebagai penyebar

Media Gathering KPU Kota Pontianak dengan Media Massa dan

Media Elektronik di Kota Pontianak, pada tanggal 10 Februari 2018 di

Hotel Santika Pontianak

31

informasi dan publikasi apa yang sudah dan apa yang akan dilaksanakan

KPU Kota Pontianak dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 ini. Kegiatan

yang berlangsung penuh keakraban ini sambil diisi diskusi tentang

perkembangan tahapan pelaksanaan Pilkada, terkait daftar pemilih, dan

juga menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan perihal anggaran

pada perhelatan Pilkada Serentak tahun 2018 ini. Dalam kegiatan ini

diharapkan pelaksanaan Media Gathering ini juga terus dapat digelar

acara seperti ini guna informasi yang berkelanjutan dalam berbagai

pemilihan yang dilaksanakan.

5. Pengumpulan dan Pengolahan Informasi dan Ulasan Pers Tahapan

Pilkada

Pengumpulan Informasi juga KPU Kota Pontianak lakukan dengan

mengumpulkan bahan-bahan informasi yang terbit dari berbagai media yang

memuat berita dan informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan

berbagai Tahapan dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil


Pontianak Tahun 2018.

Pengumpulan berbagai bahan informasi pada pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 dari

berbagai media

32

6. Simulasi Penghitungan Suara

Menjelang pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara


serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018, KPU

Kota Pontianak menggelar Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara


serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018, yang

dilaksanakan di halaman Kantor KPU Kota Pontianak, pada hari Minggu,

tanggal 13 Mei 2018.

Dalam kegiatan Simulasi selayaknya kejadian pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS yang bertujuan untuk

mengindentifikasi masalah, sosialisasi, pembelajaran, pembandingan, baik

bagi penyelenggara Pemilu maupun masyarakat pada umumnya,

penyelenggaraan simulasi persis seperti aslinya, termasuk kesediaan

logistik, antisipasi pengamanan dan sistem pelayanan kepada penyandang

disabilitas, juga khususnya terkait waktu dan kelengkapan yang digunakan

di TPS.

33

Yang bertugas pada kegiatan simulasi adalah beberapa orang PPK

dan PPS yang menjadi petugas KPPS dengan mengajak masyarakat

umum, perwakilan masyarakat yang nantinya akan menjadi bakal calon

Ketua dan Anggota KPPS, beberapa Penyandang Disabilitas seluruh PPK

dan PPS se Kota Pontianak serta seluruh Sekretariat KPU Kota Pontianak,

dengan target peserta sebanyak 262 orang.

Dengan pelaksanaan simulasi ini diharapkan penyampaian informasi

akan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS menjadi

lebih dipahami mengingat pada Pelaksanaan Pilkada kali ini, masyarakat

kota Pontianak menerima 2 (dua) jenis surat suara yaitu 1 (satu) surat

suara Pilgub dan 1 (satu) surat suara Pilwako, dengan proses

penghitungan dimulai dari Proses Penghitungan Surat Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dulu, setelah itu baru

Penghitungan Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak Tahun 2018.

Pelaksanaan kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan

suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Barat Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018

34

Hasil yang diharapkan dari berbagai kegiatan Sosialisasi ini agar

tesebarnya informasi tentang tahapan, jadwal dan program

penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak

Tahun 2018, meningkatkan pemahaman serta kesadaran dan tingkat

Partisipasi Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018 meningkat menjadi

75%, yang artinya target pada kegiatan Sosialisasi dapat tercapai dengan

baik dan lancar, yang tidak hanya melibatkan penyelenggara sendiri tapi

juga peran masyarakat umum, Pemerintah Kota Pontianak, TNI, Polri serta

seluruh lapisan masyarakat yang telah menjaga keamanan dan ketertiban

dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil


Pontianak Tahun 2018 dengan aman, tertib dan damai.

C. PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS

Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS merupakan amanat dari peraturan

perundang-undangan untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilihan

umum. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pontianak Tahun 2018,

Kota Pontianak yang terdiri 6 Kecamatan dan 29 Kelurahan akan membutuhkan

PPK sebanyak 5 orang per kecamatan dan PPS sebanyak 3 orang per kelurahan

sehingga jumlah PPK yang harus didapatkan adalah 30 orang dan jumlah PPS

adalah 87 Orang. Sementara jumlah KPPS yang dicari disesuaikan dengan jumlah

TPS yang ada di Kota Pontianak yaitu 1274 TPS, dimana satu TPS membutuhkan

7 Orang Petugas KPPS sehingga jumlah KPPS yang diperlukan dalam pemilihan

tahun 2018 di Kota Pontianak sejumlah 8.918 orang, dan 2 orang Petugas

Keamanan TPS di sejumlah 1.274 TPS dengan jumlah 2.548, total keseluruhan

KPPS berjumlah 11.466.

Pelaksanaan rekrutment baik PPK, PPS, dan KPPS dilakukan secara

terbuka dan transparan, dimana telah diumumkan di media massa cetak, media

35

sosial dan website serta pengumuman di masing masing kelurahan dan kecamatan.

Dasar Hukum Pembentukan PPK, PPS, KPPS :

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27.

3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh

dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Maksud dan tujuan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

1) Melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

36

2) Melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang

tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2018.

3) Melaksanakan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan


Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara



4) Melaksanakan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi/ Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/ Komisi Independen Pemilihan


Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara



Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pontianak

Nomor 3/HK.03.1-Kpts/6171/KPU-Kot-/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Pontianak Tahun 2018, kegiatan pembentukan PPK dan PPS

dilaksanakan pada bulan Oktober hingga bulan November 2017, yang diawali

dengan rapat pleno pada tanggal 13 Agustus 2017 dengan agenda pembentukan

Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak Tahun 2018 dan Penetapan Jadwal Rekrutmen PPK dan PPS.

Proses rekrutmen PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun

37

2018 oleh KPU Kota Pontianak dilakukan secara terbuka dan diumumkan kepada

masyarakat umum dengan sarana pengumuman di website dan Facebook KPU

Kota Pontianak, pengumuman yang ditempel di Kantor KPU Kota Pontianak dan

Kantor Camat serta Kantor Kelurahan Sekota Pontianak, serta pemasangan

Spanduk Pengumuman dan Persyaratannya yang dipasang 2 jenis di 6 Kecamatan

dan 2 jenis di 29 kelurahan Sekota Pontianak.

KPU Juga melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan camat dan lurah se-

Kota Pontianak yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2017 bertempat di Aula

Sultan Syarif Abdurrahman Pemkot Pontianak, terkait koordinasi kesiapan KPU

Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak bersama Camat dan Lurah Sekota

Pontianak terkait persiapan Pembentukan PPK, PPS, Sekretariat PPK dan

Sekretariat PPS yang nantinya akan melaksanakan tugas kepemiluan di lingkungan

kantor Camat dan kantor Lurah setempat. KPU Kota Pontianak juga mengundang

Sekretaris Camat dan sekretaris Lurah untuk mengikuti Rapat Persiapan

Pembentukan Badan Adhoc pada tanggal 14 September 2017 di kantor KPU Kota

Pontianak, untuk diumumkan dan menerima, serta mengembalikan berkas

penerimaan pendaftaran PPK dan PPS dimasing-masing Kantor Camat untuk

pendaftar PPK dan di Kantor Lurah untuk pendaftar PPS. Adapun Persyaratan

yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia.

b. Berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun.

c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

d. Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dinyatakan dengan

surat pernyataan.

e. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

f. Tidak menjadi anggota partai politik dinyatakan dengan surat pernyataan yang

sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi

menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari

pengurus partai politik yang bersangkutan.

g. Berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS.

h. Sehat jasmani dan rohani.

38

i. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

j. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pindana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yang dinyatakan

dengan surat pernyataan.

k. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau

DKPP.

l. Belum pernah menjabat 2 (dua) periode sebagai anggota PPK dan PPS (Tahun

200-2009, Tahun 2010-2014).

1. Media Informasi/Publikasi Pengumuman yang Digunakan

- Untuk Informasi Pembentukan PPK dan PPS diumumkan melalui Website

www.kpu-pontianakkota.go.id, Facebook KPU Kota Pontianak, dan KPU juga

memasang 2 (dua) jenis spanduk di area 29 kelurahan dan 1 spanduk di area

sekitar kantor KPU Kota Pontianak, juga dipasang pengumuman di Kantor

Camat dan Kantor Lurah bekerjasama untuk penerimaan berkas dari tanggal 3

s/d 17 Oktober 2017 bertempat di Kantor Lurah setempat untuk PPS, di Kantor

Camat setempat untuk PPK.

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS di Website

KPU Kota Pontianak

39

Spanduk Pemberitahuan Penerimaan PPK dan PPS Se-Kota

Pontianak

40

- Untuk Informasi Pembentukan KPPS diumumkan melalui Website www.kpu-

pontianakkota.go.id, dan KPU Kota Pontianak memasang pengumuman di 29

Kelurahan yang bekerjasama dengan PPS di Tingkat Kelurahan dari tanggal 3

April s/d 25 April 2018, sedangkan untuk penerimaan berkas dari tanggal 26

April 2018 s/d 5 Mei 2018, bertempat di Kantor Lurah setempat.

2. Jadwal dan Pelaksanaan Kegiatan Seleksi

Pelaksanaan pembentukan PPK,dan PPS telah diatur dalam PKPU Nomor 3

Tahun 2017, berdasarkan aturan tersebut KPU membuat jadwal pembentukan PPK

dan PPS dengan lebih rinci dengan tujuan agar setiap kegiatan terjadwal dan dapat

dilaksanakan tepat waktu. Berikut adalah jadwal pembentukan PPK dan PPS se

Kota Pontianak :

Pembentukan Panitia

AD HOC

Jadwal

Tempat

Awal Akhir

1. Pengumuman

Pendaftaran

Calon Anggota

Kamis, 12

oktober

2017

Sabtu, 14

Oktober

2017

Kantor KPU Kota Pontianak ,

Kecamatan dan Kelurahan setempat

Pemasangan Spanduk Pemberitahuan dan Brosur

Pengumuman penerimaan PPK dan PPS Sekota

Pontianak

41

PPK dan PPS

2. Pendaftaran

Calon PPK dan

PPS

Jum’at,

13

Oktober

2017

Selasa,

17

Oktober

2017


3. Penelitian

Administrasi

Calon PPK dan

PPS

Rabu, 18

Oktober

2017

Jum’at,

20

Oktober

2017

Kantor KPU Kota Pontianak

4. Pengumuman

hasil penelitian

Administrasi

PPK/PPS dan

tanggapan

Masyarakat

Sabtu, 21

Oktober

2017

Senin, 23

Oktober

2017


5. Seleksi Tertulis

anggota PPK dan

PPS

Rabu, 25 oktober

2017 Kecamatan masing-masing*)

6. Pemeriksaan

hasil Seleksi

Tertulis Calon

Anggota PPK dan

PPS Serta Rapat

Pleno Penetapan

hasil Seleksi

tertulis

Jum’at,

27

Oktober

2017

Minggu,

29

Oktober

2017

KPU Kota Pontianak

7 Pengumuman

hasil Seleksi

tertulis PPK

Senin, 30 Oktober

2017 Kecamatan Masing masing

42

8 Seleksi Wawancara Calon Anggota PPK Kamis, 2

November

2017

Minggu, 5

November

2017

KPU Kota

Pontianak

9 Rapat Pleno Penetapan hasil Seleksi

Wawancara Calon Anggota PPK

Rabu, 8

November

2017

Jumat, 10

November

2017

KPU Kota

Pontianak

10 Pengumuman hasil Seleksi Calon Anggota

PPK dan PPS

Sabtu, 11 November

2017

KPU Kota

Pontianak

11 Pelantikan PPK dan PPS Jum’at, 17 November

2017

Hotel Paket

fullday

12 Bimtek dan Raker PPK se-Kota Pontianak Jum’at, 17

November

2017

Minggu, 19

November

2017

Hotel Paket

fullday

- Tes Tertulis Anggota PPK dan PPS sekota Pontianak

Jadwal penerimaan berkas pendaftaran dimulai 3 s/d 17 Oktober 2017

dan pengumuman peserta yang lolos seleksi administrasi tanggal 21 Oktober

yang berikutnya untuk mengikuti test tertulis PPK dan PPS pada tanggal 26

Oktober 2017 bertempat di Hotel Mahkota Pontianak. Jumlah Calon anggota

PPK PPS yang mengingikuti tes tertulis ini berjumlah 136 orang Calon PPK,

dan 231 calon PPS.

Pelaksanaan Tes Tertulis Penerimaan Calon PPK, PPS Se-Kota Pontianak di Hotel Mahkota Pontianak

43

- Tes Wawancara

KPU Kota Pontianak melakukan seleksi wawancara pada calon anggota

PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (6). Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud meliputi: rekam jejak

calon anggota PPK dan PPS, pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup

tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS, yang mencakup tugas

penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan

suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan

suara; dan terbukanya klarifikasi dan tanggapan dari masyarakat.

Pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan di kantor KPU Kota Pontianak

dimulai pada 3 November 2017 hingga 7 November 2017. Pelaksanaan tes

wawancara ini juga untuk menggali potensi yang lebih jauh tentang

pengetahuan dan pengalaman serta potensi dari calon anggota PPK, PPS yang

telah lolos pada tes tertulis. Jumlah peserta yang mengikuti tes wawancara

adalah 60 Calon PPK dan 154 Calon PPS.

Wawancara Calon Anggota PPK

44

3. Data Jumlah Peserta PPK, PPS, KPPS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Pada

Masing-Masing Tingkatan

Setelah melalui proses wawancara KPU Kota Pontianak melakukan

perangkingan calon dengan urutan nilai tertinggi. 5 orang calon PPK dengan nilai

tertinggi ditetapkan sebagai PPK sehingga jumlah PPK yang di dapat berjumlah 30

orang, sementara untuk Calon PPS, 3 orang dengan nilai tertinggi ditetapkan

sebagai PPS sehingga jumlah PPS bejumlah 87 orang. Dari jumlah PPK dan PPS

diatas dapat diklasifikasikan menurut usia dan jenis kelamin, adapun data klasifikasi

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator

PPK

Pendaftar Tes

Tertulis Tes

Wawancara

Terpilih dan

Dilantik

Jenis Kelamin

Laki-Laki 111 102 48 25

Perempuan 37 34 12 5

Jumlah 148 136 60 30

Usia

17-25 17 14 5 2

26-35 37 34 18 7

36-45 41 39 16 8

46-55 39 37 16 11

56-65 12 10 5 2

Diatas 65 Tahun 2 2 0 0

Jumlah 148 136 60 30

Indikator

PPS

Pendaftar Tes

Tertulis Tes

Wawancara

Terpilih dan

Dilantik

Jenis Kelamin

Laki-Laki 175 173 122 60

Perempuan 61 58 32 27

Jumlah 236 231 154 87

Usia

17-25 25 23 17 9

26-35 51 50 30 13

36-45 72 71 48 37

46-55 48 47 39 19

56-65 36 36 17 8

45

Diatas 65 Tahun 4 4 3 1

Jumlah 236 231 154 87

Indikator

KPPS PPDP

Terpilih dan

dilantik

Terpilih dan

dilantik

Jenis Kelamin

Laki-Laki 8457 867

Perempuan 3009 586

Jumlah 11466 1453

Usia

17-25 2013 215

26-35 2918 256

36-45 2871 201

46-55 1197 219

56-65 1476 431

Diatas 65 Tahun 991 131

Jumlah 11466 1453

4. Pelantikan PPK, PPS dan KPPS

Pelantikan PPK dan PPS dilaksanakan di Hotel Star Pontianak, pada tanggal 17

November 2017, jumlah PPK dan PPS yang dilantik pada acara ini berjumlah 117

Orang. Pada pelantikan ini anggota PPK dan PPS diambil sumpahnya oleh pemuka

agama disaksikan oleh Wakil Walikota Pontianak mewakili Pemerintah daerah, KPU

Provinsi Kalbar dan Forkofimda Kota Pontianak.

46

Pelantikan Anggota PPK dan PPS Se-Kota Pontianak

47

Sama halnya dengan pembentukan KPPS, pembentukan Petugas

Pemutakhiran Data pemilih (PPDP) juga berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun

2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Pelantikan dan Bimtek Anggota KPPS di Kelurahan Sungai Jawi Luar

48

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan


Wakil Walikota.

PPDP terdiri dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) TPS yang mempunyai

pemilih maksimal 400 orang. Untuk TPS yang mempunyai jumlah pemilih

melebihi 400 orang, maka PPDP dapat ditunjuk 2 (dua) orang. Adapun jumlah

total PPDP untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak di wilayah kerja KPU

Kota Pontianak berjumlah 1.453 orang PPDP.

49

5. Volume Kegiatan Bimbingan Teknis

Dalam melaksanakan tugas kepemiluan penyelenggara pemilu tingkat KPU,

PPK, PPS serta PPDP dibekali Bimbingan Teknis (Bimtek), Rapat Kerja (Raker),

Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan

pengetahuan sebagai penyelenggara pemilihan sesuai dengan Tahapan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Pontianak.

a. Bimtek Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak bagi PPK dan PPS

Sekota Pontianak pada tanggal 17 s/d 18 November 2017 bertempat di Hotel Star

Pontianak.

Bimtek PPDP di Kelurahan Sungai Jawi Dalam

50

b. Bimtek Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Barat Walikota dan Wakil Walikota Pontianak bagi PPK dan PPS

Sekota Pontianak pada tanggal 17 s/d 18 November 2017, bertempat di Hotel Star

Pontianak.

c. Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Walikota dan Wakil Walikota Pontianak bagi

Bimtek Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018 bagi PPK dan

PPS Se Kota Pontianak

Bimtek Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018

51

PPK dan PPS Sekota Pontianak pada tanggal 7 Januari 2018 bertempat di Hotel

Santika.

d. Bimtek Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak bagi PPK dan PPS, serta

Sekretariat PPK, Sekretariat PPS Sekota Pontianak pada tanggal 10 Desember

2017 bertempat di Hotel Kapuas Palace.

e.

e. Rapat Kerja Logistik untuk seluruh PPK dan PPS Sekota Pontianak Rapat Kerja

Logistik pada tanggal 12 Mei 2018, dilaksanakan agar pemahaman PPK, PPS

akan barang-barang logistik dan distribusi logistik tepat sasaran, tepat waktu dan

jumlah.

Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih

Bimtek Verifikasi Faktual Syarat Dukungan

Calon Perseorangan

52

f. Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak bagi PPK dan Sekretaris PPK Sekota Pontianak pada tanggal 8 s/d 9

Rapat Kerja Logistik bagi PPK dan PPS Sekota Pontianak

bertempat di Hotel Maestro Pontianak

53

Mei 2018 bertempat di Hotel Kini Pontianak. Kegiatan Bimtek ini disamping

diberikan materi tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara juga langsung

praktek tata cara Pencoblosan di TPS, serta proses penghitungan Suara dimana

peserta menjadi Anggota KPPS serta Pemantau dan saksi selayaknya TPS pada

hari pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat KPPS, hingga persiapan

Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK.

.

Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Walikota dan Wakil Walikota

Pontianak bagi PPK dan Sekretaris PPK Sekota Pontianak pada tanggal 8 s/d 9 Mei

2018 bertempat di Hotel Kini Pontianak

54

D. PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Dalam melaksanakan proses pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kota

Pontianak berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan


Wakil Walikota. Sebagai persiapan untuk menghadapi tahapan pemutakhiran dan

penyusunan daftar pemilih Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2018, KPU

Kota Pontianak beserta operator SIDALIH mengikuti Bimtek Pemantapan SIDALIH

Bimbingan Teknis PPK kepada PPS Tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara Se Kecamatan Pontianak Kota

55

Pemilihan Serentak Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KPU RI di Jakarta

pada tanggal 4 – 6 Januari 2018. Pada tanggal 7 Januari 2018, KPU Kota

Pontianak mengadakan Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih serta menyampaikan

petunjuk teknis monitoring dan pemeriksaan kerja PPDP kepada PPK dan PPS se

Kota Pontianak.

1. Proses Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Menjadi

DPS Serta Hasil Rekapitulasi DPS

Proses pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Kepala Daerah

Tahun 2018 dimulai pada tanggal 8 Januari 2018. KPU Kota Pontianak

menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) melalui KPU

Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah DP4 yang diterima oleh KPU Kota Pontianak

yaitu sebanyak 470.963 orang yang terdiri dari 232.923 orang laki-laki dan

238.040 orang perempuan.

Pada tanggal 9 Januari 2018 KPU Kota Pontianak menerima Daftar

Pemilih (A-KWK) hasil sinkronisasi DP4 melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Setelah menerima Daftar Pemilih hasil sinkronisasi, Tim Pokja Pemutakhiran

Daftar Pemilih KPU Kota Pontianak melakukan pemetaan TPS atas pemilih –

pemilih yang masih berada di TPS 000 di dalam daftar pemilih A-KWK dan

melakukan upload ke SIDALIH. Jumlah Pemilih A-KWK yang diterima oleh KPU

Kota Pontianak sebesar 454.630 pemilih yang terdiri dari 225.894 pemilih laki –

laki dan 228.736 pemilih perempuan yang tersebar di 1.274 TPS.

Berikut disajikan rincian per kecamatan dari total pemilih A-KWK Tahun

2018 yang diterima KPU Kota Pontianak :

No Kecamatan

A-KWK

Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4 5

1 Pontianak Barat 49.663 50.437 100.100

2 Pontianak Kota 43.934 46.030 89.964

56

3 Pontianak Selatan 32.804 33.417 66.221

4 Pontianak Tenggara 17.027 17.338 34.365

5 Pontianak Timur 33.695 33.840 67.535

6 Pontianak Utara 48.771 47.674 96.445

Total Pemilih 225.894 228.736 454.630

Tabel. Rincian per kecamatan pemilih pada A-KWK (daftar pemilih) Pemilihan Serentak Tahun 2018

Pada tanggal 18 Januari 2018 KPU Kota Pontianak melakukan

penggandaan dan pendistribusian A-KWK yang akan digunakan oleh Petugas

Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam melakukan pencocokan dan

penelitian (coklit) melalui PPS. Pada tanggal 20 Januari 2018 sebanyak 1.453

orang petugas PPDP melakukan coklit serentak di Kota Pontianak sesuai

dengan arahan dari KPU RI yang tertuang dalam Surat Edaran KPU Nomor

60/PL.03.1-SD/01/KPU/1/2018 tentang Kegiatan Gerakan Coklit Serentak. Pada

tanggal 20 Januari melalui Gerakan Coklit Serentak Nasional, Komisioner KPU

RI Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga

Bapak Viryan, KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kota Pontianak bersama

– sama melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan

menggunakan sampel 5% dari jumlah TPS di Kota Pontianak.

57

Pada tanggal 14 Februari 2018, KPU Kota Pontianak mengadakan Bimtek

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang diikuti oleh seluruh PPK

dan PPS se Kota Pontianak. Mulai dari tanggal 20 Januari 2018 hingga tanggal

18 Februari 2018, PPDP se Kota Pontianak melaksanakan coklit daftar pemilih

dengan mekanisme door to door. KPU Kota Pontianak melaporkan progres

perkembangan coklit yang dilakukan PPDP yang terbagi menjadi 3 tahap kepada

KPU Provinsi Kalimantan Barat. KPU Kota Pontianak beserta PPK dan PPS

melakukan monitoring dan supervisi kegiatan pemeriksaan kerja PPDP di Kota

Pontianak pada tanggal 15 – 18 Februari 2018. Pada tanggal 19 Februari – 6

Maret 2018, PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dengan

menggunakan formulir AB-KWK dan AC-KWK.

Pada tanggal 7 Maret 2018, PPS se Kota Pontianak melaksanakan rapat

pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan

dengan menggunakan formulir AB.1-KWK dan AC.1-KWK. Pada tanggal 9 Maret

2018, PPK se Kota Pontianak melaksanakana rapat pleno terbuka rekapitulasi

Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kecamatan dengan menggunakan

formulir AB.2-KWK dan AC.2-KWK. Operator SIDALIH melakukan upload data

setelah menerima AB-KWK dan AC-KWK dari PPS yang disampaikan melalui

PPK ke portal SIDALIH. Pada tanggal 16 Maret 2018, KPU Kota Pontianak

melaksanakan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil

Pemutakhiran tingkat Kota Pontianak dan menetapkan sebagai Daftar Pemilih

Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2018 dengan

menggunakan formulir A.1.3-KWK dan A.C.3-KWK yang dituangkan didalam

Berita Acara Nomor 30/BA/6171/KPU-Kot/III/2018. Rapat pleno terbuka

rekapitulasi dan penetapan DPT Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2018

Kota Pontianak dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Pontianak, Tim Kampanye

Pasangan Calon dan Instansi Pemerintah Kota Pontianak. Jumlah Pemilih dalam

DPS yang ditetapkan oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 16 Maret 2018

sebanyak 431.331 pemilih yang terdiri dari 213.200 pemilih laki – laki dan

281.131 pemilih perempuan yang tersebar di 1.274 TPS.

58

Berikut disajikan rincian per kecamatan dari total pemilih di dalam DPS

Pemilihan Serentak Tahun 2018 :

No Kecamatan

DPS PEMILIHAN TAHUN 2018


1 2 3 4 5

1 Pontianak Barat 47.331 48.860 96.191

2 Pontianak Kota 40.318 42.735 83.053



5 Pontianak Timur 31.966 32.501 64.467

6 Pontianak Utara 47.128 46.176 93.304

Total Pemilih 213.200 218.131 431.331

Tabel. Rincian per kecamatan pemilih pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Tahun 2018

Selain menetapkan Daftar Pemilih Sementara, KPU Kota Pontianak juga

menetapkan Daftar Pemilih Potensial Non-KTP Elektronik sebanyak 6.278

59

pemilih yang terdiri dari 3.390 pemilih laki – laki dan 2.888 pemilih perempuan

yang tersebar di 1.274 TPS.

Berikut disajikan rincian per kecamatan dari total pemilih potensial Non –

KTP Elektronik Pemilihan Serentak Tahun 2018 :

No Kecamatan

PEMILIH AC-KWK


1 2 3 4 5

1 Pontianak Barat 846 811 1.657

2 Pontianak Kota 556 550 1.106

3 Pontianak Selatan 180 183 363

4 Pontianak Tenggara 706 351 1.057

5 Pontianak Timur 404 354 758

6 Pontianak Utara 698 639 1.337

Total Pemilih 3.390 2.888 6.278

Tabel. Rincian per kecamatan pemilih potensial non-KTP elektronik pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Serentak Tahun 2018

60

Pada tanggal 16 – 18 Maret 2018, KPU Kota Pontianak mengikuti rapat

koordinasi persiapan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS

Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2018 di KPU Provinsi Kalimantan

Barat. Pada tanggal 17 Maret hingga 23 Maret 2018, KPU Kota Pontianak mulai

melakukan proses penggandaan dan pendistribusian salinan DPS ke kelurahan

melalui PPK. Pada tanggal 21 Maret 2018, KPU Kota Pontianak mengadakan

audensi dengan Disdukcapil Kota Pontianak untuk membahas dan

mengkonsultasikan daftar pemilih dengan Disdukcapil Kota Pontianak. Pada

tanggal 24 Maret 2018, seluruh PPS se Kota Pontianak mengumumkan DPS

Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2018 dan mulai menerima tanggapan

dari masyarakat atas DPS yang telah di umumkan. Adapun tanggapan

masyarakat yang masuk berupa tanggapan belum terdaftar didalam DPS,

melaporkan adanya anggota kelurga yang meninggal, dan perbaikan elemen

data di DPS. Pada tanggal 28 Maret 2018, KPU Kota Pontianak melakukan

konsultasi seputar pemilih potensial non-KTP elektronik dengan Disdukcapil Kota

Pontianak. Pada tanggal 30 Maret 2018, KPU Kota Pontianak melakukan

kegiatan monitoring pengumuman DPS di kelurahan se Kota Pontianak.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan dan mensupervisi pengumuan DPS di

kelurahan.

2. Proses Pengolahan DPS Menjadi DPT Serta Hasil Rekapitulasi DPT

Pada tanggal 3 – 9 April 2018, PPS mulai melakukan penyusunan Daftar

Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran berdasarkan tanggapan dari masyarakat.

KPU Kota Pontianak mensupervisi proses penyusunan DPS hasil pemutakhiran

di tingkat PPS untuk memastikan bahwa proses penyusunan DPS hasil

pemutakhiran telah sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang telah

disampaikan. KPU Kota Pontianak telah menerima data penghuni Rumah

Tahanan (RUTAN) Klas 2A yang telah dihimpun oleh petugas RUTAN Klas 2A

Pontianak. Jumlah penghuni RUTAN yang masuk ke dalam DPT Pemilihan

Serentak Kepala Daerah Tahun 2018 adalah sebanyak 198 pemilih.

61

Pada tanggal 10 April 2018, PPS se Kota Pontianak melaksanakan rapat

pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di tingkat

PPS dengan menggunakan A.2.1-KWK. Pada tanggal 12 April 2018, PPK se

Kota Pontianak melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan di tingkat PPK dengan menggunakan A.2.2-KWK.

Operator SIDALIH melakukan upload data setelah menerima A.2-KWK dari PPS

yang disampaikan melalui PPK ke portal SIDALIH. Pada tanggal 19 April 2018,

KPU Kota Pontianak melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan

penetapan DPT Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2018 dengan

menggunakan A.3.3-KWK yang dituangkan didalam Berita Acara Nomor

35/BA/6171/KPU-Kot/IV/2018. Rapat Pleno rekapitulasi dan penetapan DPT

dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Pontianak, Tim Kampanye Pasangan Calon dan

Instansi Pemerintah Kota Pontianak. Jumlah Pemilih dalam DPT yang ditetapkan

oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 19 April 2018 sebanyak 423.786 pemilih

yang terdiri dari 209.102 pemilih laki – laki dan 214.684 pemilih perempuan yang

tersebar di 1.274 TPS.

Berikut disajikan rincian per kecamatan dari total pemilih di dalam DPT

Pemilihan Serentak Tahun 2018 tanggal 19 April 2018 :

No Kecamatan

DPT PEMILIHAN TAHUN 2018


1 2 3 4 5

1 Pontianak Barat 45.016 46.705 91.721

2 Pontianak Kota 41.016 43.470 84.486



5 Pontianak Timur 31.448 31.860 63.308

6 Pontianak Utara 46.170 45.274 91.444

62

Total Pemilih 209.102 214.684 423.786

Tabel. Rincian per kecamatan pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2018 tanggal 19 April 2018

Berdasarkan tanggapan masyarakat bahwa masih ada pemilih yang

belum terdaftar masuk di dalam DPT sebanyak 387 pemilih, KPU Kota Pontianak

melakukan perbaikan DPT dan mengadakan rapat pleno terbuka perubahan

penetapan DPT Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2018 pada tanggal 23

April 2018 dengan menggunakan A.3.3-KWK yang dituangkan didalam Berita

Acara Nomor 39/BA/6171/KPU-Kot/IV/2018. Rapat Pleno terbuka perubahan

penetapan DPT dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Pontianak, Tim Kampanye

Pasangan Calon dan Instansi Pemerintah Kota Pontianak. Jumlah Pemilih dalam

DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 23 April 2018

sebanyak 424.173 pemilih yang terdiri dari 209.464 pemilih laki – laki dan

214.709 pemilih perempuan yang tersebar di 1.274 TPS.


Pemilihan Serentak Tahun 2018 tanggal 23 April 2018 :

63

No Kecamatan


(23 April 2018)


1 2 3 4 5

1 Pontianak Barat 45.016 46.705 91.721

2 Pontianak Kota 41.016 43.470 84.486



5 Pontianak Timur 31.448 31.860 63.308

6 Pontianak Utara 46.170 45.274 91.444

Total Pemilih 209.464 214.709 424.173

Tabel. Rincian per kecamatan pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2018 tanggal 23 April 2018

Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 529/PP.05-

SD/01/KPU/V/2018 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih AC-

KWK Pemilihan 2018 dan hasil pencermatan Data Pemilih AC-KWK Kota

Pontianak ditemukan bahwa pemilih hasil pencermatan AC-KWK tidak

memungkinkan sebagai pemilih DPTb dan adanya tanggapan dari masyarakat

64

bahwa belum terdaftar didalam DPT maka setelah melakukan koordinasi dengan

Bawaslu Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak melakukan perbaikan DPT

Pemilihan Tahun 2018 pada tanggal 5 Juni 2018. Rapat pleno terbuka perbaikan

DPT Pemilihan Serentak Tahun 2018 dituangkan didalam Berita Acara Nomor

50/BA/6171/KPU-Kot/VI/2018. Rapat Pleno terbuka perbaikan DPT dihadiri oleh

PPK, Panwas Kota Pontianak, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Instansi

Pemerintah Kota Pontianak. Jumlah Pemilih dalam DPT yang ditetapkan oleh

KPU Kota Pontianak pada tanggal 5 Juni 2018 sebanyak 427.394 pemilih yang

terdiri dari 211.246 pemilih laki – laki dan 216.148 pemilih perempuan yang

tersebar di 1.274 TPS.


Pemilihan Serentak Tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018 :

No Kecamatan


(5 JUNI 2018)


1 2 3 4 5

1 Pontianak Barat 46.657 48.001 94.658

2 Pontianak Kota 41.046 43.500 84.546



5 Pontianak Timur 31.491 31.891 63.382

6 Pontianak Utara 46.186 45.302 91.488

Total Pemilih 211.246 216.148 427.394

Tabel. Rincian per kecamatan pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018

65

Berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak

Nomor 56/PL.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Barat Tahun 2018 di Tingkat Kota Pontianak dan Berdasarkan surat keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 57/PL.03.1-Kpt/6171/KPU-

Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018, jumlah pemilih

pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Pontianak sebanyak 15.245 pemilih

dan jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) Kota Pontianak

sebanyak 1.751 pemilih.

3. Kegiatan Sosialisasi Dalam Rangka Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Untuk mendukung proses pemutakhiran daftar Pemilih Pemilihan Serentak

Kepala Daerah Tahun 2018, KPU Kota Pontianak melakukan beberapa aktivitas

– aktivitas lain sebagai upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat Kota

Pontianak tentang adanya kegiatan pemutakhiran daftar pemilih. Usaha – usaha

tersebut diantaranya:

1. Melakukan pemasangan spanduk yang berisikan ajakan kepada masyarakat

untuk melapor ke KPU Kota Pontianak apabila ada anggota keluarga yang

meninggal dunia, berumur 17 tahun (Pemilih Pemula), dan yang pindah

domisili.

66

2. Melakukan pemasangan spanduk yang beisikan ajakan kepada masyarakat

untuk mengecek apakah sudah terdaftar didalam DPS dan atau DPT.

3. Membentuk kios informasi pemilu yang bertujuan untuk mensosialisasikan

pengumuman DPS serta memberikan bantuan kepada masyarakat berupa

pengecekan apakah sudah terdaftar didalam DPS melalui DPS online yang

dilaksanakan di Ayani Mega Mall Pontianak.

4. Melaksanakan sosilisasi berupa ajakan serta memberikan bantuan

pengecekan di DPS online kepada masyarakat yang dilaksanakan di pusat –

pusat keramaian seperti Car Free Day, Tugu Digulis Pontianak, Alun – Alun

Kapuas dan Pasar – Pasar Tradisional.

5. Menyebarkan pamflet yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk

melakukan pengecekan di DPS online dan membentuk helpdesk data

pemilih sebagai sarana komunikasi dan melayani masyarakat yang ingin

mengecek apakah sudah terdaftar didalam DPS dan atau ingin melaporkan

belum terdaftar di dalam DPS.

4. Upaya KPU Kota Pontianak Terhadap Masyarakat yang Tidak Masuk Dalam

DPS dan DPT

Selama masa pengumuman DPS, KPU Kota Pontianak banyak menerima

tanggapan masyarakat yang belum masuk kedalam DPS. Upaya yang dilakukan

oleh KPU Kota Pontianak yaitu berkoordinasi dengan PPK dan PPS di Kota

Pontianak untuk menerima tanggapan masyarakat tersebut dan dituangkan

didalam formulir tanggapan masyarakat (A.1.A-KPU) dengan melampirkan

fotokopi Kartu Keluarga dan KTP elektronik atau Surat Keterangan. Tanggapan

masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dimasukkan ke dalam

DPSHP Kota Pontianak.

Setelah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan di tingkat PPS, terdapat tanggapan masyarakat

berupa belum terdaftar atau perubahan elemen data maka tanggapan tersebut

diterima dan dilakukan perbaikan rekapitulasi DPSHP di tingkat PPK. Namun

setelah pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

67

Hasil Perbaikan di tingkat PPK masih didapatkan tanggapan masyarakat yang

belum masuk ke dalam DPT, makan dilakukan perbaikan DPSHP di tingkat KPU

Kota Pontianak.

Setelah pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar

Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2018, KPU Kota Pontianak

masih menerima tanggapan masyarakat yang belum masuk di dalam DPT.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Pontianak yaitu memberikan penjelasan

dan pengertian kepada pemilih bahwa pemilih yang belum terdaftar tetap dapat

melakukan pencoblosan pada hari H sesuai dengan alamat yang tercantum

didalam KTP elektronik dengan syarat membawa KTP-elektronik dan melakukan

pencoblosan setelah jam 12.00 WIB dan masuk ke dalam Daftar Pemilih

Tambahan (DPTb) pada pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2018.

68

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

A. KAMPANYE

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, yang menjadi wadah interaksi

antara pemilih dengan calon yang akan dipilih. Pada tahap inilah calon kepala

daerah berusaha untuk mempengaruhi dan meyakinkan pemilih dengan

menawarkan visi, misi dan program kerja mereka. Pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pontianak

Tahun 2018. Kampanye juga memiliki tujuan pendidikan Politik secara massif

dengan maksud menambah pemahaman masyarakat terkait proses suksesi

kepemimpinan di Kota Pontianak, yang bermuara pada kesadaran masyarakat

dalam menggunakan hak pilihnye sehingga secara tidak langsung dapat

meningkatkan partisipasi pemilih. kegiatan kampanye dimulai dari tanggal 15

Februari sampai dengan 23 Juni 2018.

Kegiatan Kampanye Pasangan Calon dan Bakal Calon dapat berbentuk

Kegiatan Tatap Muka baik kampanye terbuka, rapat terbatas, rapat dialogis,

penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, Iklan di

media Massa baik cetak, elektronik (TV dan Radio) dan Media Sosial.

Dasar Hukum Kegiatan Kampanye adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

b) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 818) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018

69

tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 27);

c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang

Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota .

Maksud dan Tujuan Kegiatan Kampanye adalah melaksanakan amanat

peraturan perundang undangan terutama Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota selain

itu tujuan dari kegiatan kampanye juga untuk mengenalkan pasangan calon

walikota dan wakilnya serta visi, misi dan programnya kepada masyarakat

umum. Sehingga masyarakat memiliki pandangan dan pengetahuan yang luas

tentang calon yang akan dipilihnya. Kampanye ini juga merupakan bentuk

kegiatan Pendidikan Politik agar masyarakat dapat menentukan pilihannya

dengan cerdas.

B. PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN

PENGHITUNGAN SUARA

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Negara Republik Indonesia

dalam perjalanannya banyak mengalami perkembangan dan perubahan sebagai

dampak dari berubahnya Undang-Undang yang menjadi dasar hukum

pelaksanaan Pemilihan. Salah satu unsur utama penyelenggaraan pemilihan

kepala daerah adalah ketersediaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil


2018. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

mengamanatkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta

kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.

70

Yang menjadi dasar perencanaan pengadaan logistik pemilihan adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

57 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Permendagri 2007 tentang

Pedoman pengelolaan Belanja Pilkada. Dasar perencanaan anggaran untuk

kebutuhan logistik adalah jumlah pemilih Pemilukada Tahun 2013 ditambah

penambahan pemilih sebanyak 10 % dari jumlah pemilih, sehingga perencanaan

pemilih sebanyak 427.394 pemilih. Sedangkan estimasi TPS adalah 1.274.

Perencanaan logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Pontianak Tahun 2018

adalah sebagai berikut:

Tabel

Perencanaan Kebutuhan Logistik

No. Uraian Unit / Satuan Volume

1. Bantalan dan alat

pencoblos Set 1.274 TPS x 2 = 2.548

2. Karet pengikat Buah 20 buah/TPS x 2 = 40 x

1.274 = 50.960

3. Kantong plastik

bening Buah

1 x 2 = 2 x 1.274 = 2.548

1 x 1.274 = 1.274

4. Ballpoint Buah

5 buah/TPS =

5x1.274 = 6.370

5. Gembok Buah 2 x 1.274 = 2.548

6. Spidol besar Buah 1 buah / TPS 1.274

2 buah / PPK 12

7. Spidol kecil Buah 3 buah / TPS 3.822

8. Alat bantu tuna

netra Buah DPS = 64 orang 100

71


9. Hologram Buah 4 buah x 1.274 = 5.096

10. Segel Keping TPS = 19 keping

11. Surat suara Lembar 2,5 % x jumlah DPT

12. DPC Lembar 1.274

13. Lem Botol 1.274

14. Tinta Botol 2 / TPS

15. Buku panduan

KPPS Buah 7 buah / TPS = 8.918

16. Tanda Pengenal KPPS

Buah

7 / TPS = 8.918

17. Sticker nomor kotak

suara Buah 1 / TPS = 1.274

18.

Sampul formulir model C-KWK

Lembar

1 / TPS = 1.274

Sampul surat suara rusak Lembar

1.274

Sampul surat suara yang tidak

digunakan

Lembar

1 x 1.274

Sampul surat suara tidak sah

Lembar

1 x 1.274

Sampul surat suara sah Lembar 2 x 1.274 = 2.548

Sampul DPT/DPTb Lembar 1 x 1.274

Sampul di tingkat PPS

Lembar 1 x 29

Sampul model DA di tingkat

PPK Lembar 1 x 6

Sampul model DB di tingkat

kota

Lembar

1

Sampul surat suara dari KPU

Kota ke TPS Lembar 1 x 1.274

72


Sampul anak kunci Lembar 4 x 1.274 TPS = 5.096

6 x 6 PPK = 36

19. Sarana papan

pengumuman Keping 16 buah

20. Kotak Suara Buah 2 x 1.274 = 2.548

21. Bilik Suara Buah 2 x 1.274 = 2.548

1. Proses Pengadaan

a. Persiapan Pengadaan Logistik

Sesuai dengan pasal 68 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan sekretariat KPU

Kabupaten/Kota berwenang untuk mengadakan dan mendistribusikan

perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan

norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. Dasar

yang digunakan dalam penentuan spesifikasi logistik untuk Pilwako

Pontianak Tahun 2018 adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan

dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota. KPU RI juga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor

113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan, Kebutuhan dan Spesifikasi

Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota.

Untuk pene

laporan evaluasi gubernur -...

Documents