LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

TAHUN 2011

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN JAKARTA, FEBRUARI 2012

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung C

Pasar Minggu, Jakarta 12550

Tlp. 021.7815380-4 Email : www.ditjenbun.go.id

i | P a g e

KATA PENGANTAR

LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Pada bulan Januari 2011 telah disyahkan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang meliputi: (a) pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas, (b) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas, (c) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dan (d) pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas.

Kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang tersebar di 32 provinsi, capaian fisiknya rata-rata mencapai 95,59 % dengan realisasi keuangan sebesar 89,77 %. Sedangkan khusus untuk pengukuran kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2011, diperoleh capaian fisik sebesar 98,33% dengan realisasi keuangan sebesar 90,06 % dengan kategori berhasil.

Dokumen LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih semoga dokumen ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011.

Jakarta, Februari 2012

Sekretaris,

Ir. Mukti Sardjono, M.Sc.

Nip. 19580625 198303 1 001

ii | P a g e

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tujuan adalah: (1) Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan; (2) Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan; (3) Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program; (4) Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan; (5) Memantapkan sistem akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan; (6) Melaksanakan penatausahaan barang milik negara; (7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan; (8) Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perkebunan; (9) Menindaklanjuti hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan; (10) Melaksanakan penyusunan legislasi, advokasi dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; (11) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian; dan (12) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran.

iii | P a g e

Atas dasar skala prioritas, ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan yang meliputi : (1) Revitalisasi perkebunan; (2) Swasembada gula nasional; (3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi); (4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional; (5) Pengembangan komoditas ekspor; (6) Pengembangan komoditas pemenuhan dalam negeri; dan (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Dari 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terutama untuk mendukung fokus kegiatan ke 7 yaitu dukungan pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2011 yaitu : (1) menyusun perencanaan, pengelolaan keuangan, data, informasi dan monev umum, (2) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data da informasi yang berkualitas, (3) melaksanakan pelayanan organisasi kepegawaian humas, hukum dan administrasi perkantoran dan (4) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkulaitas. Terhadap sasaran sebagaimana tertuang dalam RKT Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2011, pada umumnya realisasinya mencapai 100%. Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang tersebar di 32 provinsi, capaian fisiknya rata-rata mencapai 95,59 % dengan realisasi keuangan sebesar 89,77 %.

Untuk Pengukuran Kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2011, diperoleh capaian fisik sebesar 98,33% dengan realisasi keuangan sebesar 90,06 %. Rincian masing-masing komponen yang menggambarkan kinerja bagian meliputi (1) Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan realisasi keuangan sebesar 97,19% dengan kategori berhasil; (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi dengan realisasi keuangan sebesar 96,76 % dengan kategori berhasil; (3) Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas dengan realisasi keuangan sebesar

iv | P a g e

86,71% dengan katagori berhasil dan (4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas dengan realisasi keuangan 93,80% masuk katagori berhasil.

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2011 berupa masih banyaknya revisi POK/DIPA yang diajukan; lambatnya penetapan CP/CL; terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa; sanggahan banding; dan lambatnya proses penyerapan anggaran.

Berbagai upaya telah dilakukan baik dari sisi administrasi melalui (1) Penetapan CP/CL secara bertahap; (2) Percepatan proses pengadaan barang/jasa; (3) Penetapan reward dan punishment; dan (4) Melakukan percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok.

Dari sisi pengorganisasian telah dilaksanakan (1) Pembagian tugas antara Sekretariat dan Direktorat sebagai penanggung jawab capaian fisik kegiatan dan keuangan sesuai wilayah binaan (5-6 provinsi); (2) Evaluasi kinerja satker per triwulan dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian; (3) Surat tentang capaian kinerja satker kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten; (4) Penilaian kinerja satker; dan (5) Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya.

Dari aspek pelaksanaan dan pengawasan (1) Mengambil langkah-langkah yang strategis untuk percepatan penyerapan keuangan; (2) Mengintensifkan pengawalan, pendampingan dan pembinaan petugas ke satker daerah; (3) Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara intensif; (4) Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media lainnya.

1 | P a g e

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang “Perkebunan”, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan Negara dan devisa Negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan stratejik yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan.

LAKIP merupakan bagian dari serangkaian proses restrukturasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/0T.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

2 | P a g e

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran.

1.2. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;

3 | P a g e

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; dan

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang perkebunan;

b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan membawahi 4 (empat) Unit Eselon III yaitu: (1) Bagian Perencanaan, (2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan pencematan lingkungan strategis dengan analisis SWOT mempunyai kekuatan berupa

4 | P a g e

(a) tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sejumlah 207 orang dengan tingkat pendidikan S3, S2, S1, SLTA, SLTP dan SD; (b) tersedianya perangkat teknologi (GIS, SIMPEG, SAI, Simonev, Website) yang cukup memadai dalam mendukung penyediaan data dan informasi pembangunan sub-sektor perkebunan; (c) tersedianya landasan hukum dalam bentuk berbagai peraturan, perundang-undangan, program dan anggaran perencanaan tahunan, kerjasama teknis di bidang perkebunan, evaluasi dan pelaporan dalam mendukung fasilitasi pengembangan pembangunan perkebunan. (d) tersedianya pedoman umum dan (e) didukung dengan kelembagaan yang memadai. Selain itu juga peluang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat berupa (a) ketersediaan informasi yang masih dapat dikembangkan (b) koordinasi diantara pemangku kepentingan yang masih dapat ditingkatkan, (c) potensi pelaku usaha yang dapat digali lebih lanjut, (d) pelayanan yang masih dapat ditingkatkan, (e) ketersediaan asset yang dapat lebih dioptimalkan dan (f) pengaturan alokasi pendanaan.

Tugas pokok dan fungsi yang menjadi amanah Sekretariat Ditjen Perkebunan tersebut wajib dipertanggung jawabkan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, LAKIP Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2011 ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggung jawaban program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana dalam DIPA tahun 2011.

.

5 | P a g e

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan kesekretariatan selama kurun waktu 2010-2014, dan memberikan arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan perkebunan pada periode tersebut. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan arah dukungan dan memfasilitasi pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama; pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan; pelayanan kepegawaian, organisasi, tatalaksana, hukum, humas dan administrasi perkantoran; serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat.

2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah “Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.

6 | P a g e

2.1.2 Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi pembangunan perkebunan 2010-2014, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut :

(1) Memberikan pelayanan perencanaan program, anggaran, dan kerjasama teknis yang berkualitas;

(2) Memberikan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan, dan aset yang berkualitas;

(3) Memberikan pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas;

(4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.

2.1.3. Nilai-Nilai.

Nilai-nilai yang dianut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

(1) Profesional (Professionalism), dalam artian seluruh aparat yang terkait dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan;

(2) Terukur (Measurable), dalam artian dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran kuantitas ataupun kualitas;

(3) Keterbukaan (Transparency), dalam artian dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada seperti prosedur, persyaratan, penanggungjawab, rincian biaya, dan jadwal waktu penyelesaian;

(4) Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), dalam artian hasil atau layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

7 | P a g e

2.1.4. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

(1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan;

(2) Meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;

(3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan;

(4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;

(5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;

(6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;

(7) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;

(8) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perkebunan;

(9) Meningkatkan peran sub sektor perkebunan, sebagai penyedia lapangan kerja;

(10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010-2014, maka kontribusi Sekretariat dalam rangka meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai berikut :

(1) Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan;

8 | P a g e

(2) Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan;

(3) Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program;

(4) Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan;

(5) Memantapkan sistem akutansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan;

(6) Melaksanakan penatausahaan barang milik negara;

(7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan;

(8) Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perkebunan;

(9) Menindaklanjuti hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan;

(10) Melaksanakan penyusunan legislasi, advokasi, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

(11) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian;

(12) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran.

2.1.5. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2010 -2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis 2010 -2014 sebagaimana Lampiran 1. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 antara lain :

9 | P a g e

(1) Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

(2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

(3) Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

(4) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyedian data dan informasi yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi.

2.1.6. Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah: Mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu : Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembangaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan. Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung kebijakan pembangunan perkebunan adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

10 | P a g e

2.1.7. Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Strategi umum pembangunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi :

(1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan;

(2) Pengembangan komoditas;

(3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan;

(4) Investasi usaha perkebunan;

(5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

(6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

(7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;

(8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Dari 8 (delapan) strategi umum tersebut, strategi yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat ada 3 (tiga) yaitu :

(1) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

(2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

(3) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha.

Sedangkan strategi khusus pengembangan kesekretariatan dalam rangka meningkatan pelayanan yang diperlukan meliputi :

(1) Strategi inti (core strategy)

(2) Strategi konsekuensi (consequences strategy)

(3) Strategi pelanggan (customer strategy)

(4) Strategi kontrol (control strategy)

(5) Strategi budaya (culture strategy)

11 | P a g e

2.1.8. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN./06/2009 tanggal 19 Juni 2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator unit Eselon II adalah output. Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah: “ Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.

Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya yang dimaksudkan untuk memfasiltasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas.

2.1.9. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2010-2014.

Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada secara komprehensif, maka ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut :

(1) Revitalisasi perkebunan

(2) Swasembada gula nasional

(3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi)

(4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional

12 | P a g e

(5) Pengembangan komoditas ekspor

(6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri

(7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan

Fokus kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah fokus nomor 7 (tujuh) yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dengan dukungan penyediaan benih unggul dan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pembinaan usaha, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penanganan gangguan usaha perkebunan (GUP), adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta pelayanan organisasi yang berkualitas.

2.1.10. Keluaran (Output)

Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah sebagai berikut :

(1) Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas.

Komponen dari output ini terdiri dari :

a. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan perkebunan.

b. Penyusunan anggaran pembangunan perkebunan.

c. Fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program.

(2) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas.

Komponen dari output ini terdiri dari :

13 | P a g e

a. Pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan;

b. Pemantapan sistem akutansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran;

c. Penatausahaan barang milik negara.

(3) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas.

Komponen dari output ini terdiri dari :

a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan per-kebunan;

b. Penyusunan/pemutahiran data dan informasi perkebunan;

c. Tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan.

(4) Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas.

Komponen dari output ini terdiri dari :

a. Penyusunan legislasi, advokasi bidang perkebunan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

b. Penataan organisasi dan tatalaksana serta kepegawaian.

c. Pelayanan administrasi perkantoran.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011

2.2.1. Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2011

Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2011 merupakan bagian dari program pembangunan perkebunan tahun 2010 - 2014 yaitu: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.

14 | P a g e

2.2.2. Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2011

Sasaran strategis pada unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 (Edisi Revisi I) bulan November 2011 adalah:

1) Peningkatan luas areal tanaman semusim;

2) Peningkatan luas areal tanaman rempah dan penyegar;

3) Peningkatan luas areal tanaman tahunan;

4) Penurunan luas areal yang terserang OPT;

5) Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan;

6) Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan;

7) Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon).

Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan indikator kinerja utama berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1185/Kpts/OT.140/3/ 2010 Tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu:

(1). Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal.

(2). Fungsi :

a. Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerjasama;

b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

15 | P a g e

c. Pelaksanaan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan urusan kepegawaian;

d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

e. Pelaksanaan hubungan masyarakat;

f. Pengelolaan data dan informasi;

g. Analisis dan evaluasi pelaksanaan program, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan serta tindaklanjut hasil pengawasan;

h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Perkebunan.

(3) Sasaran dan Indikator Kinerja Utama : No. Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data 1. Terfasilitasinya

pelayanan bidang perencanaan, evaluasi, data dan informasi, keuangan, dan pelayanan kepegawaian, organisasi, kehumasan, dan ketatausahaan, serta rumusan di bidang kesekretariatan yang berkualitas.

Dokumen bidang peren-canaan program, anggaran dan kerjasama, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data, serta informasi, pengelolaan ad-ministrasi keuangan dan aset, organisasi kepega-waian, humas dan admi-nistrasi perkantoran untuk 32 provinsi.

- Statistik - Ditjen.

Perkebunan - Hasil

pembinaan ke daerah

- BPS - Pusdatin - Hasil

penelitian/ kajian.

Rencana Kinerja Tahunan secara detail yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target disajikan pada Formulir RKT (Lampiran 2).

16 | P a g e

2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output).

Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2011 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2011 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari 2011.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang dimanifestasikan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya tahun 2011 mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 194.362.107.000,- namun berkurang akibat penghematan nasional menjadi Rp. 143.646.769.000,-. Dana tersebut untuk mendukung kegiatan baik pusat maupun daerah yang meliputi, (1) Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas, (2) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas, (3) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas, (4) Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam Format Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 sebagai berikut :

17 | P a g e

PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran : 2011

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3)

- Terlaksananya pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas

- Tersusunnya perencanaan kegiatan (RKP, Renja K/L, pagu sesuai satuan 3)

- Tersusunnya dan ditetapkan nya indicator kinerja (IKU, Indikator Kinerja Tahunan)

- Tersusun/ termutakhrnya Renstra (Ditjenbun dan Setditjenbun)

- Tersusunnya pedoman perencanaan program dan kegiatan

- Tersusunnya perencanaan anggaran (RKA-K/L, POK, Konsep DIPA,Revisi)

- Tersusunnya bahan nota keuangan

- Tersusunnya pedoman perencanaan anggaran

- Tersusunnya Satuan Biaya Keluaran/Unit cost pembangunan perkebunan

- Terfasiltasinya rencana kerjasama teknis (bilateral dan multilateral)

- Terfasilitasinya rencana kerjasama program (bilateral dan multilateral)

- Tersusunnya pedoman perencana an kerjasama

100%

2 dok

2 dok

1 dok

100%

1 dok

1 dok

1 dok

100%

100%

1 dok

18 | P a g e

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3)

- Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas

- Tersusunnya LAKIP Ditjen Perkebunan dan Sekretariat Ditjenbun

- Tersusunnya bahan Rapim dan Kunjungan Kerja (Kunker)

- Tersusunnya data statistik perkebunan PDB,data makro, teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

- Tersusunnya laporan kerugian Negara

- Terselesainya tindak lanjut LHP hasil pengawasan

2 Lap

32 Lap

29 buku 10 templ

12 Lap

24 Lap

- Terlaksananya pelayanan organisasi, kepegawaian,humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas

- Tersusunnya peraturan/ keputusan bidang perkebunan

- Terfasilitasinya advokasi bidang perkebunan

- Tersusunnya dokumentasi dan informasi hukum

- Terfasilitasinya pelayanan dan penyebaran informasi pembangunan perkebunan

- Terfasilitasinya pengembangan pusat informasi perkebunan, jaringan informasi hukum dan perpustakaan

- Terlaksananya penataan dan pengembangan organisasi

- Terlaksananya pengelolaan tatalaksana (Reformasi birokrasi,IPNBK,Penilaian unit pelayanan public,norma,standar, prosedur dan kriteria)

300 dok

100%

4 dok

100%

100%

100%

19 | P a g e

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3)

- Terlaksananya pengelolaan kepegawaian

- Terlaksananya pengelolaan persuratan dan kearsipan

- Terlaksananya urusan kerumahtanggaan

- Terfasilitasinya pelayanan kesehatan pegawai

100%

100%

100%

100%

- Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas

- Terlaksananya penataan system administrasi penganggaran berbasis kinerja, system penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya

- Tersusunnya data pengelolaan, intensifikasi/ ekstensifikasi PNBP.

- Terlaksananya penyelesaian kasus kerugian Negara

- Tersajinya data pengembalian kredit dan terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan

- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Satker

- Tersusunnya Laporan Keuangan (SAI) Satker

- Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran dan neraca

- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK-BMN)

- Terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik Negara

100%

1 dok

70%

1 dok

100%

2 dok

2 dok

100%

100%

20 | P a g e

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3)

- Terlaksananya analisisi kebutuhan sarana kerja

- Terlaksananya sosialisasi Pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi Pengadaan barang/jasa

1 dok

2 Paket

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan : Rp. 194.362.107.000.-

Jakarta, Januari 2011

DIrektur Jenderal Perkebunan

( Ir. Gamal Nasir, MS ) Nip. 19560728 198603 1 001

21 | P a g e

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi

harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian > 100%); 2) Berhasil (capaian 80%-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil (capaian < 60%) dari target sasaran.

3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs)

Capaian kinerja untuk kegiatan dukungan manjemen dan dukungan teknis lainnya dikelompokkan menjadi (1) Capaian sasaran nasional yang meliputi pusat (1 Satker ) dan daerah (216 Satker), dan (2) Capaian sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.

3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional

Pada tahun 2011 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp.194.362.107.000,-. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penghematan anggaran, sehingga anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berkurang menjadi sebesar Rp.143.646.769.000,-. Dengan adanya penghematan anggaran tersebut akan mengurangi target Output kegiatan yang dicapai.

22 | P a g e

Capaian sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk tahun 2011 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target dan realisasi sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya tahun 2011.

No. Sasaran Target

(Provinsi) Realisasi (Provinsi)

%

1 Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama

32 32 100

2 Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset

32 32 100

3 Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas

32 32 100

4 Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas

32 32 100

Dari Tabel 1 terlihat bahwa realisasi/sasaran kegiatan dukungan

manajemen dan dukungan teknis lainnya mencapai 100%. Disisi lain, realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan adalah sebesar Rp.128.954.072.418,- dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.143.646.789.000,- (89,77%). Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut karena optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan Pembinaan, pengawalan dan pembangunan perkebunan dan kegiatan sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan yang tidak terlaksana sepenuhnya.

Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

23 | P a g e

Tabel 2. Rincian realisasi serapan anggaran output kegiatan utama dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan tahun 2011

No Program Anggaran (Rp000)

Output/ Fisik

Pagu Realisasi % %

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

143.646.769 128.954.072 89,77

1 Layanan perkantoran 37.643.911 33.886.298 90,02 100,00 2 Pengadaan sarana & prasarana

perkantoran 2.579.200 2.315.698 89,78 100,00

3 Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian dll

68.063.524 61.965.631 91,04 92,35

4 Peningkatan kapabilitas pegawai 2.714.900 2.330.338 86,50 100,00 5 Pembinaan, pengawalan,

pendampingan dan monev pembangunan perkebunan

20.121.325 18.687.356 92,87 100,00

6 Sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih & penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

12.523.909 9.768.751 78,00 81,24

3.2.2. Pengukuran Kinerja terhadap capaian sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Sekretariat Ditjen Perkebunan adalah sebesar Rp. 56.274.776.,- dari pagu sebesar Rp. 62.488.372.000,- (90,06%). Tidak tercapainya serapan anggaran tersebut karena adanya optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan Pembinaan, pengawalan dan pembangunan perkebunan dan kegiatan sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.

24 | P a g e

Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama dukungan manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Realisasi fisik dan keuangan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya per output

No Kegiatan/Output Anggaran (Rp000)

Output/ Fisik

Pagu Realisasi % %

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

62.488.372 56.274.776 90,06

1 Layanan perkantoran 37.643.911 33.886.298 90,02 100,00 2 Pengadaan sarana & prasarana

perkantoran 2.579.200 2.315.698 89,78 100,00

3 Norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian dll

22.265.261 20.073.997 90,16 95,00

Khusus untuk output kegiatan nomor 3 (tiga) yaitu norma,standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, Ortala, kepegawaian akan dirinci sesuai komponen dan sub komponen agar tergambar secara lebih jelas masing-masing bagian sebagai berikut:

a. Dukungan Pelayanan perencanaan Program Anggaran dan Kerjasama.

Output kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan kegiatan (RKP,Renja – K/L, pagu sesuai satuan 3); tersusunnya dan ditetapkannya indikator kinerja (IKU,Indikator Kinerja Tahunan); tersusunnya/termutakhirnya Renstra (Ditjenbun dan Setditjenbun); tersusunnya pedoman perencanaan program dan kegiatan; tersusunnya perencanaan anggaran (RKA-K/L,POK.Konsep DIPA,Revisi); tersusunnya bahan nota keuangan; tersusunnya pedoman perencanaan anggaran; tersusunnya satuan biaya keluaran/Unit cost pembangunan; terfasilitasinya rencana kerjasama

25 | P a g e

teknis (bilateral dan multilateral), dan tersusunnya pedoman perencanaan kerjasama.

Realisasi serapan untuk pelayanan perencanaan program anggaran dan kerjasama sebesar Rp. 4.087 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 4,205 milyar (97,19%) dan masuk katagori berhasil.

b. Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi.

Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini meliputi komponen tersusunnya LAKIP Ditjen Perkebunan dan Sekretariat Ditjen Perkebunan; tersusunnya bahan Rapim dan Kunjungan Kerja (Kunker); tersusunnya data statistik perkebunan PDB, data makro, teknologi onformasi dan komunikasi (TIK); tersusunnya laporan kerugian negara, dan terselesainya tindak lanjut LHP hasil pengawasan

Realisasi serapan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi sebesar Rp 3,749 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 3,875 milyar (96,76%) dan masuk katagori berhasil.

c. Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran.

Output kegiatan ini meliputi tersusunnya peraturan/keputusan bidang perkebunan; terfasilitasinya advokasi bidang perkebunan, Tersusunnya dokumentasi dan informasi hukum; terfasilitasinya pelayanan dan penyebaran informasi pembangunan perkebunan; terfasilitasinya pengembangnan pusat informasi perkebunan, jaringan informasi hukum dan perpustakaan; Terfasilitasinya pengelolaan tatalaksana (Reformasi Birokrasi, IPNBK, Penilaian unit pelayanan publik, norma, standar, prosedur dan kriteria); terlaksananya pengelolaan kepegawaian; terlaksananya pengelolaan persuratan dan kearsipan; terlaksananya urusan

26 | P a g e

kerumahtanggaan dan Terfasilitasinya pelayanan kesehatan pegawai.

Realisasi serapan untuk kegiatan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas sebesar Rp 14,679 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp. 16,928 milyar (86,71%) dan masuk katagori berhasil.

d. Dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset.

Output kegiatan ini meliputi terlaksananya penataan sistim administrasi penganggaran berbasis kinerja, sistem penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya; tersusunnya data pengelolaan, intensifikasi/ekstensifikasi PNBP; terlaksananya penyelesaian kasus kerugian negara; tersajinya data pengembalian kredit dan terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan; terlaksananya Sistem Akuntansi Keuangan Satker, Tersusunnya laporan keuangan (SAI) Satker; tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca; terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK-BMN); terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik Negara; terlaksananya analisis kebutuhan sarana kerja, dan terlaksananya sosialisasi pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa.

Realisasi serapan untuk kegiatan dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas sebesar Rp 3,526 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 3,759 milyar (93,80%) dan masuk katagori berhasil.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, output/komponen kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan pada umumnya tidak mengalami hambatan yang berarti, bahkan terjadi optimalisasi penggunaan anggaran. Namun demikian untuk komponen dokumentasi dan informasi hukum (Bagian Umum) capaiannya masuk

27 | P a g e

katagori cukup berhasil (69,42%). Dan analisis kebutuhan sarana kerja (Bagian Keuangan dan Perlengkapan) tidak dilaksanakan karena tidak tersedia dananya. Uraian lebih detil masing-masing sub komponen disajikan pada Lampiran 3.

3.3. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut.

3.3.1. Permasalahan Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam

pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2011 secara umum adalah tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak perubahan iklim, permodalan petani yang masih sulit di akses, keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pegawai, belum memadainya operasional sistem informasi manajemen dan jumlah tenaga teknis. Permasalahan administrasi yang menonjol adalah lambatnya penyerapan anggaran per satker yang diakibatkan oleh: • Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan;

• Lambatnya penetapan CP/CL oleh Bupati;

• Terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa;

• Sanggahan banding;

3.3.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi:

3.3.2.1. Administrasi

• Penetapan CP/CL secara bertahap terhadap yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis;

• Percepatan proses pengadaan barang/jasa;

28 | P a g e

• Penerapan reward dan punishment;

• Melakukan percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok;

3.3.2.2. Pengorganisasian

• Telah dilaksanakan pembagian tugas antara Sekretariat dan Direktorat sebagai penanggung jawab capaian fisik kegiatan dan keuangan sesuai wilayah binaan (5-6 provinsi);

• Evaluasi kinerja satker per triwulan yang disampaikan kepada setiap satker. Penilaian capaian kinerja yang meliputi realisasi keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian;

• Surat tentang capaian kinerja satker kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan;

• Penilaian kinerja satker yang akan disampaikan pada awal tahun 2012. Penilaian kinerja satker meliputi 5 (lima) unsur yang terdiri atas capaian fisik, capaian keuangan, ketepatan dan keteraturan pelaporan serta penyelesaian LHP/A;

• Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya.

3.3.2.3. Pelaksanaan

• Mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk percepatan penyerapan keuangan;

• Diupayakan unitcost disesuaikan dengan perkembangan harga yang berlaku di daerah;

29 | P a g e

3.3.2.4. Pengawasan

• Mengintensifkan pengawalan, pedampingan dan pembinaan petugas pusat ke satker daerah,

• Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara intensif;

• Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media lainnya.

• Koordinasi dengan instansi/institusi terkait dalam rangka pelaksanaan monitoring pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan.

30 | P a g e

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2011 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun ke-2 pada periode Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra Sekretaraiat Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2010 – 2014.

Program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis antara lain (1) dukungan pelayanan perencanaan program, dukukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas, dan dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas.

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan perkebunan tahun 2011, kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp 194.362.107.000,- dan khusus untuk Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar Rp 62.488.372.000,-.

Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, untuk target pusat yaitu pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama mencapai 97,19%, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi mencapai 96,76% pelayanan organisasi, kepegawaian,

31 | P a g e

humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas mencapai 86,71% dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas mencapai 93,80%

Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2011 secara umum adalah tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, permodalan petani yang masih sulit di akses, keterbatsan sarana dan prasarana dan belum memadainya operasional sistem informasi manajemen.

4.2. Saran Rekomendasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun ke 2 (kedua) dari priode 5 (lima) tahun Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja. Berdasarkan pengalaman penyusunan laporan yang telah dibuat, perlu dilakukan beberapa perbaikan pada penyusunan perencanaan, perekaman penyelenggaraan kegiatan, sampai dengan kompilasi pelaporan penyelenggaraan maupun cara penilaiannya. Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam penyusunan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

v | P a g e

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR .................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................ ii DAFTAR ISI .................................................................................. v DAFTAR TABEL ........................................................................... vii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 1

1.1. Latar Belakang ....................................................... 1 1.2. Organisasi .............................................................. 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............. 5

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 – 2014 ................................................ 5 2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 5 2.1.2. Misi Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 6 2.1.3. Nilai – nilai .................................................. 6 2.1.4. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 7 2.1.5. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 7 2.1.6. Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 9 2.1.7. Startegi Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 10 2.1.8. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014 ................... 11 2.1.9. Fokus Kegiatan Yang Terkait Dengan

vi | P a g e

Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2010-2014 ....................................... 11

2.1.10. Keluaran (Output) ....................................... 12

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 ....... 13 2.2.1. Program Pembangunan Perkebunan

Tahun 2011 ................................................ 13 2.2.2. Sasaran Pembangunan Perkebunan

Tahun 2011 ................................................ 14

2.3. Perjanjian Kinerja ................................................... 26 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................... 21

3.1. Pengukuran Kinerja ............................................... 21

3.2. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan

(Output) ................................................................. 21 3.2.1. Pengukuran Kinerja Terhadap capaian

Sasaran Nasional ....................................... 21 3.2.2. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian

Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ................................................ 23

3.3. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut ............... 27 3.3.1. Permasalahan ............................................ 27 3.3.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian ..... 27

3.3.2.1. Administrasi .................................. 27 3.3.2.2. Pengorganisasian ......................... 28 3.3.2.3. Pelaksanaan ................................. 28 3.3.2.4. Pengawasan ................................. 29

BAB IV PENUTUP ...................................................................... 30

4.1. Kesimpulan ............................................................ 30 4.2. Saran Rekomendasi .............................................. 31

vii | P a g e

DAFTAR TABEL Tabel 1 : Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2011 ........................................................................... 22

Tabel 2 : Rincian Realisasi Serapan Anggaran Output Kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan Dukunguan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Tahun 2011 ........................................................................... 23

Tabel 3 : Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Per-Output ........................................................................ 24

viii | P a g e

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Strategis Tahun 2010-2014 ................ 32 Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 ... 35 Lampiran 3 : Pengukuran Kinerja Tahun 2011 (Berdasarkan

Capaian Sasaran Program) ............................... 74

32 | P a g e

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Visi : Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan

produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Misi : 1) Memberikan pelayanan perencanaan program,anggaran,dan kerjasama teknis yang berkualitas; 2) Memberikan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; 3) Memberikan pelayanan pengelolaan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas,hukum, dan

administrasi perkantoran yang berkualitas;. 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta infornasi yang berkualitas.

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Keterangan Uraian Indikator Produksi

Tahun 2014 Kebijakan Program *)

1 2 3 4 5 6

1). Meningkatkan produksi, Peningkatan 1) Kelapa Sawit (CPO) Kebijakan Umum. Peningkatan Kegiatan :

Produktivitas, mutu, nilai Produksi

28.439 ton Mensinergikan seluruh produksi,

tambah dan daya saing Tanaman

sumber daya perkebun produktivitas dan Dukungan

perkebunan; perkebunan

an dalam rangka pe- mutu tanaman manajemen dan

2) Kakao (biji kering) ningkatan daya saing perkebunan dukungan teknis 2). Meningkatkan pendapat

1.648 ton usaha perkebunan, nilai berkelanjutan lainnya.

an dan kesejahteraan

tambah, produktivitas

masyarakat perkebunan;

3) Karet (karet kering) dan mutu produk

2.801 ton perkebunan melalui

Lampiran 1

33 | P a g e

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Keterangan Uraian Indikator Produksi

Tahun 2014 Kebijakan Program *)

1 2 3 4 5 6

3). Meningkatkan penerima- 4) Kelapa (setara kopra) partisipasi aktif masya- Sub Kegiatan :

an dan devisa negara dari

3.380 ton rakat perkebunan dan

sub sektor perkebunan;

penerapan organisasi 1) Pelayanan

5) Kopi (biji kering) modern yang ber-

perencanaan

4). Mendukung penyediaan

738 ton landaskan kepada ilmu program,

pangan di wilayah

pengetahuan dan

anggaran, dan

perkebunan; 6) Tebu (gula) 5.700 ton teknologi serta disukung kerjasama yang

dengan tata kelola

berkualitas

5). Memenuhi kebutuhan 7) Jambu Mete pemerintahan yang baik konsumsi dan mening

(gelondong kering)

2) Pelaksanaan

katkan penyediaan bahan

159,12 ton Kebijakan Teknis.

pengelolaan

baku industri dalam

Meningkatnya produksi

administrasi

negeri;

8) Cengkeh (bunga produktivitasdan mutu

keuangan dan

kering) 85,51 ton tanaman perkebunan

aset yang

6). Mendukung pengembang

berkelanjutan melalui

berkualitas an Bio- Energi melalui

9) Teh (daun kering) pengembangan komo-

peningkatan peran sub

182 ton ditas, SDM, kelembaga- 3) Evaluasi sektor perkebunan

an dan kemitraan usaha,

Pelaksanaan

sebagai penyedia bahan

10) Tembakau (daun investasi usaha perkebu

Kegitan dan

bakar nabati;

kering) 184 ton nan sesuai kaidah pe-

Penyediaan

34 | P a g e

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Keterangan Uraian Indikator Produksi

Tahun 2014 Kebijakan Program *)

1 2 3 4 5 6

7). Mengoptimalkan pe-

11) Kapas (serat berbiji) ngelolaan sumber daya

Data dan

ngelolaan sumber daya

63 ton alam dan lingkungan

Informasi yang

secara arif dan berkelan-

hidup dengan dukungan Berkualitas

jutan serta mendorong

12) lada (lada kering) Pengembangan sistem

pengembangan wilayah;

91,58 ton Informasi manajemen 4) Pelayanan

perkebunan

organisasi, tata

8). Meningkatkan kemampu- 13) Jarak Pagar (biji

laksana

an Sumber Daya Manusia

kering) 35 ton Kebijakan Sekretariat kepegawaian,

(SDM) perkebunan;

Ditjen. Perkebunan:

humas, hukum

14) Nilam (daun kering) Meningkatkan pelayan

dan administra

9). Meningkatkan peran sub

124 ton an organisasi yang ber-

si perkantoran sektor perkebunan

kualitas dalam proses

yang

sebagai penyedia 15) Kemiri sunan (biji menuju pelayanan prima

berkualitas

lapangan kerja;

kering) 4,80 ton melalui peningkatan nilai

-nilai profesionalisme

10). Meningkatkan pelayanan

keterbukaan, terukur organisasi yang

dan dapat dipertanggung

berkualitas.

jawabkan.

35 | P a g e

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011

Unit Organisasi Eselon II : Sekretarian Direktorat Jenderal Perkebunan. Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Yang Berkelanjutan.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Dukungan Pelayanan - Tersusunnya rencana dan 100 %

Perencanaan Program, program pembangunan

Anggaran dan Kerjasama Perkebunan (RKP, Renja-

KL, Pagu sesuai satuan 3)

- Tersusunnya dan ditetapkan 2 Dok

nya indikator kinerja (IKU,

Indikator Kinerja Tahunan)

- Tersusunnya/termutakhirnya 2 Dok

Renstra (Ditjenbun dan Setditjenbun)

- Tersusunnya pedoman pe- 1 Dok

rencanaan program dan

kegiatan

- Tersusunnya perencanaan 100 %

Anggaran (RKA-K/L, POK,

Konsep DIPA, Revisi)

- Tersusunnya bahan nota 1 Dok

Keuangan

- Tersusunnya pedoman 1 Dok

Perencanaan anggaran

- Tersusunnya satuan Biaya 1 Dok

Keluaran/ Unit Cost

pembangunan perkebunan - Terfasilitasinya rencana 100 %

kerjasama teknis (bilateral

dan multilateral) - Terfasilitasinya rencana 100 %

kerjasama program (bilateral

dan multilateral)

Lampiran 2

Lampiran 2

36 | P a g e

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

- Tersusunnya pedoman 1 Dok

perencanaan kerjasama

2 Dukungan Evaluasi - Tersusunnya Lap (bulanan 17 Lap

Pelaksanaan Kegiatan dan dan Triwulan) Perkembangan

Penyediaan Data dan Pelak Kegiatan dan Anggaran

Informasi Pembangunan Perkebunan

- Tersusunnya Lap. Akuntabili- 2 Lap

tas Kinerja Instansi Pemerin-

tah (LAKIP) Ditjen. Perkebun

an dan Sekretariat Ditjenbun

- Tersusunnya bahan Rapim 32 Lap

dan Kunjungan Kerja (Kunker)

- Tersusunnya Penilaian 217 Satker

Kinerja Satker Lingkup

Ditjenbun

- Tersusunnya Data dan Infor- 18 Buku

masi Perkebunan Ter-Update 1 B. saku

nya Website Ditjen 120 Berita

Perkebunan

- Ter-updatenya Template 10 Template

Website

- Tersusunnya Laporan 24 Lap

Perkembangna Tindak lanjut

LHP dan Kerugian Negara

- Tersusunnya Laporan 12 Lap

Kegiatan Menteri Pertanian

- Tersusunnya Laporan Tindak 12 Lap

Lanjut Rapim

- Tersusunnya Laporan 12 Lap

Kegiatan Ditjen. Perkebunan

- Tersusunnya Laporan 1 Lap

Perkembangan Penyelesaian

LHA dan KN per Satker

37 | P a g e

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

3 Dukungan pelayanan - Tersusunnya peraturan/ ke 4 Himp

organisasi, kepegawaian,

putusan bidang Perkebunan

humas, hukum dan - Terfasilitasinya advokasi 100 %

Administrasi perkantoran

bidang perkebunan

yang berkualitas - Tersusunya dokumentasi 4 Dok

dan informasi hukum

- Terfasiltasinya pelayanan dan 100 %

penyebaran informasi

pembangunan perkebunan - Terfasilitasinya pengembang 100 %

an pusat imformasi perkebun

an, jaringan informasi hukum

dan perputakaan

- Terlaksananya penataan dan 100 %

Pengembangan organisasi

- Terlaksananya pengelolaan 100 %

Tatalaksana (Reformasi

birokrasi, IPNBK, Penilaian

unit pelayanan publik, norma,

standar, prosedur dan kriteria) - Terlaksananya pengelolaan 100 %

kepegawaian

- Terlaksananya pengelolaan 100 %

persuratan dan kearsipan dan

kearsipan - Terlaksananya urusan 100 %

kerumahtanggaan

- Terfasilitasinya pelayanan 100 %

kesehatan pegawai

4 Dukungan Pelaksanaan - Terlaksannya penataan 100 %

Pengelolaan administrasi sistem administrasi pengang

keuangan dan asset yang garan berbasis kinerja, pene-

berkualitas tapan Pengelolaan keuangan,

38 | P a g e

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

sistem Penggajian, pembayar

an lembur dan tunjangan

lainnya

- Tersajinya Data Pengelolaan 1 Dok

Intensifikasi/Ekstensifikasi

PNBP

- Terlaksananya penyelesaian 70 %

kasus Kerugian negara

- Tersajinya data pengembali- 1 Dok

an kredit dan Terlaksananya

Kegiatan Pengendalian Kredit

Eks Proyek-Proyek

Perkebunan

- Koordinasi dan Evaluasi Pe- 100 %

laksanaan sistem Akuntansi

Keuangan (SAK) Satker - Tersusunnya Laporan 4 Dok

Keuangan (SAI) Satker

- Penyusunan Laporan 4 Dok

Realisasi Anggaran (LRA)

dan Neraca - Koordinasi dan Evaluasi 100 %

Pelaksanaan sistem

Informasi manajemen Akuntan-Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN) - Penataan Administrasi 100 %

Barang Milik Negara

- Analisis Kebutuhan Sarana 1 Dok

Kerja

- Sosialisasi Pengadaan 2 Pkt

Barang / Jasa dan Ujian

Sertifikasi Pengadaan

Barang/Jasa

39 | P a g e

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

- Data Informasi Barang Milik 100 Dok

Negara (Inventarisasi,

Pencatatan dan Pelaporan) - Kebutuhan Sarana dan 1 Pkt

Prasaranan Kerja Pegawai

- Sertifikat Keahlian pengadaan 1 Keg

Barang/Jasa Pemerintah

- Laporan Semestaran dan 3 Lap

Tahunan Barang Milik Negra

(SIMAK-BMN) - Data Base Rumah tangga 1 Dok

negara (Golongan I dan/

atau II) - Data dan Informasi Kondisi 1 Dok

dan Permasalahan Barang

40 | P a g e

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 (Berdasarkan Capaian Sasaran Program)

Unit Organisasi Eselon II : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN. Tahun Anggaran : 2011 No. Sasaran Strategis Indikato Kinerja Satuan Target Real % Program

Anggaran (Rp. 000,-) Pagu Real %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dukungan Manajemen

Peningkatan Produksi, 62.488.372 56.274.776 90,06 dan Dukungan Teknis

Produktivitas, Mutu

Lainnya Ditjenbun

Tanaman Perkebunan 22.265.261 20.073.997 90,16

yang Berkualitas

4.205.850 4.087.815 97,19

1. Dukungan Pelayanan - Tersusunnya perencanaan % 100 100 100 1.350.600 1.313.669 97,27

Perencanaan Program kegiatan (RKP, Renja - K/L,

Anggaran dan Kerjasama pagu sesuai satuan 3) - Tersusunnya dan ditetapkan Dok 2 2 100

nya indikator kinerja (IKU,

Indikator Kinerja Tahunan) - Tersusun/termutakhirnya Dok 2 2 100 375.600 363.993 96,91

Renstra (Ditjenbun dan

Setditjenbun) - Tersusunnya pedoman Dok 1 1 100 74.550 73.210 98,20

perencanaan program dan

kegiatan - Tersusunnya perencanaan % 100 100 100 1.581.710 1.541.016 97,43

Anggaran (RKA-K/L, POK

Konsep DIPA, Revisi)

Lampiran 3

41 | P a g e

No. Sasaran Strategis Indikato Kinerja Satuan Target Real % Program Anggaran (Rp. 000,-)

Pagu Real % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Tersusunnya bahan nota Dok 1 1 100

keuangan

- Tersusunnya pedoman Dok 1 1 100

perencanaan anggaran

- Tersusunnya Satuan Biaya Dok 1 1 100 307.110 289.163 94,16

Keluaran/Unit cost

pembangunan perkebunan

- Terfasilitasinya rencana % 100 90 90 516.280 506.764 98,16

kerjasama teknis (bilateral

dan multilateral)

- Terfasilitasinya rencana % 100 90 90

kerjasama program (bilateral dan multilateral)

- Tersusunnya pedoman Dok 1 1 100

Perencanaan kerjasama

3.874.575 3.748.931 96,76 2. Dukungan Evaluasi - Tersusunnya LAKIP Ditjen Lap 2 2 100 5.000 3.967 80,00

Pelaksanaan Kegiatan Perkebunan dan Sekretariat

dan Penyediaan Data dan Ditjenbun Informasi. - Tersusunnya bahan Rapim Lap 32 36 113 2.075.225 1.988.120 95,80

dan Kunjungan kerja (Kunker)

- Tersusunnya data statistik Buku 29 29 100 365.000 356.537 97,68

Perkebunan PDB, data

makro, teknologi informasi Templ 10 10 100 811.160 802.298 98,91

dan komunikasi (TIK)

- Tersusunnya laporan Lap 12 12 100 181.000 178.460 98,60

Kerugian negara

42 | P a g e

No. Sasaran Strategis Indikato Kinerja Satuan Target Real % Program Anggaran (Rp. 000,-)

Pagu Real % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- Terselesainya tindak lanjut Bh 24 25 104,2 436.200 430.135 98,61

LHP hasil pengawasan

37.643.911 33.885.081 90,01

16.928.034 14.679.074 86,71

3 Dukungan Pelayanan - Tersusunnya peraturan/ Dok 300 305 101,7 209.000 201.756 96,53

organisasi, kepegawaian, keputusan bidang

humas, hukum dan perkebunan administrasi perkantoran - Terfasilitasinya advokasi % 100 95 95 85.500 82.677 96,70

yang berkualitas. bidang perkebunan - Tersusunnya dokumentasi Dok 4 4 100 14.000 9.724 69,46

dan informasi hukum - Terfasilitasinya pelayanan % 100 90 90 2.968.687 2.699.276 90,92

dan penyebaran informasi

pembangunan perkebunan - Terfasilitasinya pengembang- % 100 100 100 75.000 73.800 98,40

an pusat informasi perkebuan

jaringan informasi hukum dan perpustakaan - Terlaksananya pengelolaan % 100 100 100 509.100 419.614 82,42

Tatalaksana (Reformasi

Birokrasi, IPNBK, Penilaian unit pelayanan publik,norma,

standar, prosedur dan

kriteria) - Terlaksananya pengelolaan % 100 98 98,00 3.161.300 2.781.415 87,98

43 | P a g e

No. Sasaran Strategis Indikato Kinerja Satuan Target Real % Program Anggaran (Rp. 000,-)

Pagu Real % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kepegawaian

- Terlaksananya pengelolaan % 100 99,98 99,98 44.000 42.536 96,67

Persuratan dan kearsipan

- Terlaksananya urusan % 100 75,74 75,74 9.690.147 8.209.199 84,72

kerumahtanggaan

- Terfasilitasinya pelayanan % 100 99,86 99,86 171.300 159.079 92,87

kesehatan pegawai

3.758.550 3.525.589 93,80

4 Dukungan Pelaksanaan - Terlaksananya penataan % 100 100 100 400.500 376.684 94,05

Pengelolaan administrasi sistim administrasi pengang-

keuangan dan asset yang garan berbasih kinerja,sistem

berkualitas. penggajian, pembayaran

lembur dan tunjangan lainnya - Tersusunnya data pengelola- Dok 1 1 100 209.000 183.514 87,81

an, intensifikasi/ekstensifikasi

PNBP - Terlaksananya penyelesaian % 70 70 100 150.600 123.266 81,85

Kasus kerugian negara

- Tersajinya data pengembali- Dok 1 1 100 248.000 207.599 83,71

an kredit dan terlaksananya

kegiatan pengendalian kredit eks proyek-proyek

perkebunan

- Terlaksananya koordinasi dan % 100 0 - 1.153.000 1.097.866 95,22

evaluasi pe laksanaan Sistem

44 | P a g e

No. Sasaran Strategis Indikato Kinerja Satuan Target Real % Program Anggaran (Rp. 000,-)

Pagu Real % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Akuntansi Keuangan Satker - Tersusunnya Laporan Dok 4 4 100 474.000 456.410 96,29

Keuangan (SAI) Satker

Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran dan neraca - Terlaksananya koordinasi dan % 100 100 100 794.800 728.873 91,71

evaluasi pelaksanaan Sistem

Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK -

BMN)

- Terlaksananya penataan % 100 100 100 268.150 266.651 99,44

Administrasi Barang Milik

Negara - Terlaksananya analisis Dok 1 1 100 - - -

kebutuhan sarana kerja

- Terlaksananya sosialisasi Pkt 2 2 100 65.000 63.000 96,92

Pengadaan barang/jasa dan

ujian sertifikasi pengadaan

barang/ jasa

Total Anggaran : 62.488.372 56.274.776 90,06