lakip sekretariat direktorat jenderal perkebunansakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakip sekretariat...

LLAAKKIIPP SSeekkrreettaarriiaatt Direktorat Jenderal Perkebunan

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ....................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................... ii DAFTAR ISI ..................................................................................... vi DAFTAR TABEL .............................................................................. ix DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................... x BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1

1.1. Latar Belakang ......................................................... 1 1.2. Organisasi ................................................................ 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............. 5

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010 – 2014 ................................................. 5 2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 5 2.1.2. Misi Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 6 2.1.3. Nilai – nilai .................................................... 6 2.1.4. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 7 2.1.5. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 8 2.1.6. Arah kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 9 2.1.7. Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 10 2.1.8. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perkebunan Tahun 2010-2014.................... 11 2.1.9. Fokus Kegiatan Yang Terkait Dengan

Sekretariat Ditjen. Perkebunan

vi | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 3


Tahun 2010-2014......................................... 11 2.1.10. Keluaran (Output)......................................... 12

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 ....... 13 2.2.1. Program Pembangunan Perkebunan

Tahun 2013 .................................................. 13 2.2.2. Sasaran Pembangunan Perkebunan

Tahun 2013 .................................................. 14 2.2.3. Perjanjian Kinerja........ ................................. 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................. 18 3.1. Pengukuran Kinerja ................................................. 18

3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap capaian

Sasaran Nasional......................................... 19

3.1.2. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan .................................................. 21

3.2. Evaluasi Kinerja ...................................................... 22 3.2.1 Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya........................................................ .. 22

3.2.2 Capaian Kinerja Kegiatan Lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2013..... ................ 23 3.2.2.1. Capaian Kinerja Output Kegiatan

Lingkup Sekretariat Ditjenbun ....... 24 3.2.2.2. Capaian Kinerja Tahun 2013

Terhadap Capaian Tahun 2012 .... 27 3.2.2.3. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen

Perkebunan Dibandingkan Unit Kerja Eselon II Lain ........................ 28

3.3. Akuntabilitas Keuangan ........................................ .. 28

3.4. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut.............. .. 29

vii | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 3


3.4.1. Permasalahan .......................................... ... 29 3.4.1.1. Administrasi................................. ... 29 3.4.1.2. Perencanaan.................................. 30 3.4.1.3. Pelaksanaan .................................. 30 3.4.1.4. Pengorganisasian.......................... 30 3.4.1.5. Pengawasan................................. . 30

3.4.2. Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian....... 31 3.4.2.1. Administrasi................................. ... 31 3.4.2.2. Perencanaan.................................. 31 3.4.2.3. Pengorganisasian.......................... 32 3.4.2.4. Pelaksanaan.................................. 32 3.4.2.5. Pengawasan............................... ... 33

BAB IV PENUTUP ........................................................................ 34

4.1. Kesimpulan .............................................................. 35 4.2. Saran Rekomendasi ................................................ 35

viii | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 3


DAFTAR TABEL Tabel 1 : Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2013 .............................................................................. 19

Tabel 2 : Serapan Anggaran dan Realisasi Fisik Kegiatan Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya per output Tingkat Nasional ........................................ 20

Tabel 3 : Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan ..................................... 21

Tabel 4 : Realisasi Serapan Keuangan Per Kegiatan Utama Tahun 2013 ................................................................ ...................................................................................... 23

Tabel 5 : Capaian Kinerja Fisik Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2013 .................................................................. 27

Tabel 6 : Capaian Keuangan Per Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan .................................................... ... 28

ix | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 3


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rencana Strategis Tahun 2010-2014 ................ 37 Lampiran 2 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 .. 40 Lampiran 3 : Pengukuran Kinerja Tahun 2013 (Berdasarkan

Capaian Sasaran Program) ................................ 44

x | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 3


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan

Tahun 2013 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tujuan adalah: (1) Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan; (2) Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan; (3) Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program; (4) Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan; (5) Memantapkan sistem akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan; (6) Melaksanakan penatausahaan barang milik negara; (7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan; (8) Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perkebunan; (9) Menindaklanjuti hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan; (10) Melaksanakan penyusunan legislasi, advokasi dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; (11) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian; dan (12) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran.

ii |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 3


Atas dasar skala prioritas, ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan yang meliputi : (1) Revitalisasi perkebunan; (2) Swasembada gula nasional; (3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi); (4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional; (5) Pengembangan komoditas ekspor; (6) Pengembangan komoditas pemenuhan dalam negeri; dan (7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan. Dari 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan terutama untuk mendukung fokus kegiatan ke 7 yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan.

Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013 yaitu : (1) menyusun perencanaan, pengelolaan keuangan, data, informasi dan monev umum, (2) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data da informasi yang berkualitas, (3) melaksanakan pelayanan organisasi kepegawaian humas, hukum dan administrasi perkantoran dan (4) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkulaitas. Terhadap sasaran sebagaimana tertuang dalam RKT Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2013, pada umumnya realisasinya hampir mencapai 100%. Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang tersebar di 32 provinsi, capaian fisiknya mencapai 98,36% dengan realisasi keuangan sebesar 88,57 %.

Untuk Pengukuran Kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013, diperoleh capaian fisik sebesar 99,08% dengan realisasi keuangan sebesar 84,44%. Rincian masing-masing komponen yang menggambarkan kinerja bagian meliputi (1) Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan realisasi keuangan sebesar 94,05% dan realisasi fisik 99,08% dengan kategori berhasil; (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi dengan realisasi keuangan sebesar 92,67% dan realisasi fisik 101,71%. Realisasi fisik melebihi target khususnya pada komponen tersusunnya bahan rapim dan kunjungan kerja (kunker) dan

iii |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 3


tersusunnya laporan perkembangan tindak lanjut LHP dan KN dengan kategori berhasil; (3) Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas dengan realisasi keuangan sebesar 81,24% dan realisasi fisik 92,67% dengan kategori berhasil dan (4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas dengan realisasi keuangan 92,95% dan realisasi fisik 100,76% masuk kategori berhasil.

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2013 berupa kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan secara umum adalah tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam, dampak perubahan iklim, permodalan petani yang masih sulit di akses, keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pegawai, belum memadainya operasional sistem informasi manajemen dan jumlah tenaga teknis; masih banyaknya revisi POK/DIPA yang diajukan; lambatnya penetapan CP/CL; terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa; sanggahan banding; dan lambatnya proses penyerapan anggaran.

Berbagai upaya telah dilakukan baik dari sisi administrasi dan perencanaan melalui (1) Penetapan CP/CL secara bertahap; (2) Percepatan proses pengadaan barang/jasa; (3) Penetapan reward dan punishment; (4) melakukan percepatan transfer dana bansos ke rekening kelompok; (6) mempercepat proses revisi POK/DIPA; (7) Unitcost mengacu pada peraturan Gubernur/Bupati/Walikota setempat; (8) Dukungan pemerintah daerah dan sisi perencanaan dan sinergisitas anggaran.

Dari sisi pengorganisasian telah dilaksanakan (1) Pembagian tugas antara Sekretariat dan Direktorat sebagai penanggung jawab capaian fisik kegiatan dan keuangan sesuai wilayah binaan (5-6 provinsi); (2) Evaluasi kinerja satker per triwulan dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian; (3) Surat tentang capaian kinerja satker kepada Gubernur

iv |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 3


selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggungjawab kegiatan di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten; (4) Penilaian kinerja satker; dan (5) Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya.

Dari aspek pelaksanaan dan pengawasan (1) Mengambil langkah-langkah yang strategis untuk percepatan penyerapan keuangan; (2) Mengintensifkan pengawalan, pendampingan dan pembinaan petugas ke satker daerah; (3) Melaksanakan pengawalan, pendampingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan secara intensif; (4) Melaporkan capaian keuangan setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media online berbasis website Direktorat Jenderal Perkebunan (e-monevbun).

v |L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 3


KATA PENGANTAR

LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang di amanahkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2010 serta diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Pada bulan Januari 2013 telah disahkan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen pernyataan kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang meliputi: (a) pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas, (b) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas, (c) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dan (d) pelayanan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas.

Kebijakan yang ditempuh adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pengukuran kinerja untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang tersebar di 32 provinsi, capaian fisiknya rata-rata mencapai 98,36% dengan realisasi keuangan sebesar 88,57%. Sedangkan khusus untuk pengukuran kinerja di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013, diperoleh capaian fisik sebesar 99,08% dengan realisasi keuangan sebesar 84,44% dengan kategori berhasil.

Dokumen LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 ini tersusun berkat dukungan dan kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih semoga dokumen ini dapat menjadi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013.

Jakarta, Februari 2014

Sekretaris,

Ir. Irmijati R. Nurbahar, M.Sc.

Nip. 19591023 198503 2 001

i | L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 3


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang “Perkebunan”, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan Negara dan devisa Negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya UU No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan stratejik yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan.

LAKIP merupakan bagian dari serangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/0T.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan atas Rencana Strategis

1|L a k i p - S e k r e t a r i a t 2 0 1 3


(Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No.239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN &RB) Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) BabI Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran-lampiran.

1.2. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan adalah unsur pelaksana pada Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan”. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;

3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan;

4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan pascapanen perkebunan; dan

5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.



Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Tanaman Tahunan, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunanadalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerjasama di bidang perkebunan;

b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan membawahi 4 (empat) Unit Eselon III yaitu: (1) Bagian Perencanaan, (2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan; (3) Bagian Umum; dan (4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan pencermatan lingkungan strategis dengan analisis SWOT mempunyai kekuatan berupa (a) tersedianya SDM Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sejumlah 184 orang dengan tingkat pendidikan S3, S2, S1, D3, SLTA, SLTP dan SD; (b) tersedianya perangkat teknologi (GIS,SIMPEG,SAI,Simonev, Website) yang cukup memadai dalam mendukung penyediaan data dan



informasi pembangunan sub-sektor perkebunan; (c) tersedianya landasan hukum dalam bentuk berbagai peraturan, perundang-undangan, program dan anggaran perencanaan tahunan, kerjasama teknis di bidang perkebunan, evaluasi dan pelaporan dalam mendukung fasilitasi pengembangan pembangunan perkebunan.(d) tersedianya pedoman umum dan (e) didukung dengan kelembagaan yang memadai. Selain itu juga peluang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat berupa (a) ketersediaan informasi yang masih dapat dikembangkan (b) koordinasi diantara pemangku kepentingan yang masih dapat ditingkatkan, (c) potensi pelaku usaha yang dapat digali lebih lanjut, (d) pelayanan yang masih dapat ditingkatkan, (e) ketersediaan asset yang dapat lebih dioptimalkan dan (f) pengaturan alokasi pendanaan.

Tugas pokok dan fungsi yang menjadi amanah Sekretariat Ditjen Perkebunan tersebut wajib dipertanggung jawabkan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, LAKIP Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2013 ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggung jawaban program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi dana dalam DIPA tahun 2013.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan (Rencana Strategis) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas potensi, kelemahan, peluang dan tantangan terkini yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan kesekretariatan selama kurun waktu 2010-2014, dan memberikan arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan perkebunanpada periode tersebut. Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan arah dukungan dan memfasilitasi pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama; pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan; pelayanan kepegawaian, organisasi, tatalaksana, hukum, humas dan administrasi perkantoran;serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat.

2.1.1. Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah “Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.



2.1.2 Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi pembangunan perkebunan 2010-2014, maka Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan misinya sebagai berikut :

(1) Memberikan pelayanan perencanaan program, anggaran,dan

kerjasama teknis yang berkualitas;

(2) Memberikan pelayananpengelolaan administrasi keuangan, dan aset yang berkualitas;

(3) Memberikan pelayanan organisasi,tatalaksana,kepegawaian, humas,hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas;

(4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.

2.1.3. Nilai-Nilai

Nilai-nilai yang dianut Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

(1) Profesional (Professionalism), dalam artian seluruh aparat yang terkait dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan;

(2) Terukur (Measurable), dalam artian dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati dapat berupa pengukuran kuantitas ataupun kualitas;

(3) Keterbukaan (Transparency), dalam artian dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada seperti prosedur, persyaratan,penanggungjawab,rincian biaya, dan jadwal waktu penyelesaian;

(4) Dapat dipertanggungjawabkan (Accountable), dalam artian hasil atau layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.



2.1.4. Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, maka tujuan pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

(1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan;

(2) Meningkatkan pendapat dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;

(3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan;

(4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;

(5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;

(6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;

(7) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;

(8) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perkebunan;

(9) Meningkatkan peran sub sektor perkebunan, sebagai penyedia lapangan kerja;

(10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010-2014, maka kontribusi Sekretariat dalam rangka meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai berikut :

(1) Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan;



(2) Menyusun perencanaan anggaran pembangunan perkebunan;

(3) Memfasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program;

(4) Memberikan pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan;

(5) Memantapkan sistem akutansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran pembangunan perkebunan;

(6) Melaksanakan penatausahaan barang milik negara;

(7) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan;

(8) Melaksanakan pemutakhiran data dan informasi perkebunan;

(9) Menindaklanjuti hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan;

(10) Melaksanakan penyusunan legislasi, advokasi, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

(11) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian;

(12) Memberikan pelayanan administrasi perkantoran.

2.1.5. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2010 -2014 dirumuskan dalam formulir Rencana Strategis 2010 -2014 sebagaimana Lampiran 1. Sedangkan sasaran utama yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 antara lain :



(1) Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

(2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

(3) Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi;

(4) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyedian data dan informasi yang berkualitas dengan sasaran per tahun pada 32 provinsi.

2.1.6. Arah Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah: Mensinergikan seluruh sumber daya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik.Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yaitu : Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembangaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung kebijakan pembangunan perkebunan adalah meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.



2.1.7. Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Strategi umum pembangunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014 merupakan bagian dari strategi khusus pembangunan perkebunan yang meliputi :

(1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan;

(2) Pengembangan komoditas;

(3) Peningkatan dukungan terhadap sistem ketahanan pangan;

(4) Investasi usaha perkebunan;

(5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

(6) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

(7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;

(8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Dari 8 (delapan) strategi umum tersebut, strategi yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat ada 3 (tiga) yaitu :

(1) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

(2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

(3) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha.

Sedangkan strategi khusus pengembangan kesekretariatan dalam rangka meningkatan pelayanan yang diperlukan meliputi :

(1) Strategi inti (core strategy)

(2) Strategi konsekuensi (consequences strategy)

(3) Strategi pelanggan (customer strategy)

(4) Strategi kontrol (control strategy)

(5) Strategi budaya (culture strategy)



2.1.8. Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN./06/2009 tanggal 19 Juni 2009, yang mengamanatkan setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator unit Eselon II adalah output. Berdasarkan restrukturisasi tersebut ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah: “ Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.

Kegiatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya yang dimaksudkan untuk memfasiltasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas.

2.1.9. Fokus Kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014

Berdasarkan skala prioritas, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada secara komprehensif,maka ditetapkan 7 (tujuh) fokus kegiatan pembangunan perkebunan sebagai berikut :

(1) Revitalisasi perkebunan

(2) Swasembada gula nasional

(3) Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio-energi)

(4) Gerakan peningkatan produksi dan mutu kakao nasional



(5) Pengembangan komoditas ekspor

(6) Pengembangan komoditas pemenuhan kebutuhan dalam negeri

(7) Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan

Fokus kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah fokus nomor 7 (tujuh) yaitu Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan dengan dukungan penyediaan benih unggul dan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pembinaan usaha, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penanganan gangguan usaha perkebunan (GUP), adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim serta pelayanan organisasi yang berkualitas.

2.1.10. Keluaran (Output)

Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerjayang harus dipertanggungjawabkan oleh unit eselon II adalah output kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah sebagai berikut :

(1) Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas.

Komponen dari output ini terdiri dari :

a. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan perkebunan.

b. Penyusunan anggaran pembangunan perkebunan.

c. Fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program.

(2) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas.




a. Pelayanan perbendaharaan dan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan;

b. Pemantapan sistem akutansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran;

c. Penata usahaan barang milik negara.

(3) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas.


a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan per-kebunan;

b. Penyusunan/pemutahiran data dan informasi perkebunan;

c. Tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan.

(4) Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas.


a. Penyusunan legislasi, advokasi bidang perkebunan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;

b. Penataan organisasi dan tatalaksana serta kepegawaian;

c. Pelayanan administrasi perkantoran.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013

2.2.1. Program Pembangunan Perkebunan Tahun 2013

Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 merupakan bagian dari program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yaitu: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.



2.2.2. Sasaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2013

Sasaran strategis pada unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 (Edisi Revisi II) bulan November 2012 adalah:

(1) Peningkatan luas areal tanaman semusim;

(2) Peningkatan luas areal tanaman rempah dan penyegar;

(3) Peningkatan luas areal tanaman tahunan;

(4) Penurunan luas areal yang terserang OPT;

(5) Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan;

(6) Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan;

(7) Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP Medan, BBP2TP Surabaya dan BBP2TP Ambon).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/-Permentan/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

(1) Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan adiminstrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

(2) Fungsi

Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan meliputi :

a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran dan kerja sama dibidang perkebunan;



b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;

c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancanagan peratruran perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perkebunan; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Perkebunan.

(3) Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran dan IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diuraikan sebagai berikut :

No. Sasaran Indikator Kinerja Utama

Sumber Data

1. Sasaran Peningkatan Pe-layanan dan Pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan

Jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dibidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi

Sumber data dari Dinas yang mem-bidangi perkebunan tingkat provinsi-kab/Kota

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2013 secara detail yang meliputi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target disajikan pada Formulir RKT (Lampiran 2).

2.2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja



serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (outcome) maupun keluaran (output).

Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2013 yang disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2013 dengan mengikuti format sesuai Pedoman Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Perkebunan dan Direktur Jenderal Perkebunan pada bulan Januari 2013.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang dimanifestasikan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya tahun 2013 mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 138.918.273.000,-. Dana tersebut untuk mendukung kegiatan baik pusat maupun daerah yang meliputi, (1)Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran dan Kerjasama yang berkualitas, (2) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset yang berkualitas, (3) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyediaan Data dan Informasi yang berkualitas, (4) Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, Kepegawaian, Humas, Hukum dan Administrasi Perkantoran yang berkualitas.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah

disusun dalam Format Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 sebagai berikut :



PENETAPAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran : 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3)

- Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang berkualitas.

- Pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas.

- Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan Data dan informasi yang berkualitas

- Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas.

- Pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

32 Provinsi

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan: Rp. 138.918.273.000.-

DIrektur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir,MS Nip. 19560728 198603 1 001



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi

harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja yang ditetapkan dalam Permen-PAN dan RB No. 29 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.49/Permentan-

/OT.140/8/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian, IKU Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan adalah jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dibidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan. Sedangkan sasaran strategis dalam penetapan kinerja tersebut adalah terlaksananya pelayanan kesekretariatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja program peningkatan produkdi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Realisasi fisiknya mencapai 98,38% dalam bentuk dokumen (1) perencanaan, (2) evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, (3) pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran dan (4) pengelolaan administrasi keuangan dan aset.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja sesuai kesepakatan di

lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan yaitu: 1) Sangat Berhasil (capaian >95%); 2) Berhasil (capaian 80%-95%); 3) cukup berhasil (capaian 60%-79%), dan 4) tidak berhasil (capaian< 60%) dari target sasaran.



Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran Kegiatan (Outputs) untuk

kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

dikelompokkan menjadi (1) Capaian sasaran nasional yang meliputi

pusat (1 Satker ) dan daerah (137 Satker), dan (2) Capaian sasaran

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.

3.1.1. Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Sasaran Nasional

Pada tahun 2013 Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam DIPA/POK sebesar Rp.138.918.273.000,-. Capaian sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk tahun 2013 per output kegiatan sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Target dan realisasi sasaran kegiatan dukungan manajemen

dan dukungan teknis lainnya tahun 2013.

No. Sasaran Target

(Provinsi) Realisasi (Provinsi)

%

1 Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama

32 32 100

2 Pelaksanaanpengelolaan administrasi keuangan dan asset

32 32 100

3 Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas

32 32 100

4 Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang Berkualitas

32 32 100

Dari Tabel 1 terlihat bahwa realisasi/sasaran 0utput kegiatan

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya mencapai 100%. Disisi lain realisasi serapan untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan adalah sebesar Rp.123.044.889.517,- (88,57%) dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp.Rp 138.918.273.000,- Tidak tercapainya target serapan anggaran tersebut karena optimalisasi dan efisiensi pada kegiatan Pembinaan,



pengawalan dan pembangunan perkebunan; kegiatan sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan yang tidak terlaksana sepenuhnya; terbatasnya panitia pengadaan barang/jasa dan beban tugas yang overload; terjadinya reorganisasi dalam tubuh dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota; penentuan kegiatan belum sepenuhnya memperhatikan usulan daerah dan koordinasi yang kurang optimal; masih banyaknya Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pemerintah Daerah) tanpa dukungan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak optimal pemanfaatannya; dan Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan. Adapun rincian capaian serapan keuangan per output kegiatan Utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan seperti pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Serapan Anggaran dan Realisasi fisik kegiatan Dukungan

Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya per output Tingkat Nasional

No Program Anggaran (Rp000)

Output/ Fisik

Pagu Realisasi % %

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan 138.918.273 123.044.889 88,57 98,36

1 Sertifikasi, pengujian, pengawasan mutu benih & penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

67.200 61.475 91,48 100,00

2 Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Data Informasi dan Monev, Umum

2.540.300 2.413.988 95,03 100,00

3 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) 3.226.240 3.086.747 95,68 100,00

4 Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)

11.537.226 10.927.919 94,72 100,00

5. Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya

42.542.276 39.764.731 93,47 100,00

6. Dokumen Perencanaan 5.490.381 5.180.336 94,35 100,00 7. Dokumen Keuangan dan Perlengkapan 11.476.431 10.681.825 93,08 100,00 8. Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas 11.409.063 8.754.239 76,73 80,00 9. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 4.671.075 4.324.722 92,59 100,00

10. Layanan Perkantoran 41.253.930 33.484.071 81,17 100,00 11. Kendaraan Bermotor 2.362.003 2.251.002 95,30 100,00 12. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.342.148 2.113.829 90,25 100,00



3.1.2. Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar Rp.66.238.606.098,- dari pagu sebesar Rp.78.441.606.000,- (84,44%). Tidak tercapainya serapan anggaran tersebut karena tidak tercapainya target kegiatan penyusunan peraturan/keputusan bidang perkebunan, advokasi bidang perkebunan, optimalisasi dan efisiensi kegiatan layanan perkantoran, penataan organisasi dan tatalaksana serta kepegawaian, norma, standar, kebijakan, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian, pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas dan pengendalian dan percepatan pengembalian pinjaman petani eks proyek-proyek Perkebunan.

Rincian capaian serapan keuangan untuk output kegiatan utama

dukungan manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan.

No Kegiatan/Output Anggaran (Rp000)

Output/ Fisik

Pagu Realisasi % %

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

78.441.606 66.236.606 84,44 99,08

1 Dokumen Perencanaan 5.211.831 4.901.786 94,05 99,09 2 Dokumen Keuangan dan

Perlengkapan 11.252.556 10.459.650 92,95 100,76

3 Dokumen Kepegawaian Hukum dan Humas

11.409.063 8.754.239 76,73 92,67

4 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 4.610.075 4.272.027 92,67 101,74 5 Layanan Perkantoran 41.253.930 33.484.071 81,17 100,00 6 Kendaraan Bermotor 2.362.003 2.251.002 95,30 100,00 7 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.342.148 2.113.829 84,44 100,00



3.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilaksanakan pada output secara nasional dan

output Sekretariat Ditjen Perkebunan dengan uraian sebagai

barikut :

3.2.1. Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya secara nasional

Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan pada tahun 2013 sebesar Rp. 1,431

trilyun atau 83,73% dari total pagu. Realisasi terbesar tercapai

untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar

93,04% atau sebesar Rp.72.002,16 juta dari alokasi anggaran

Rp.77.389,76 juta diikuti secara berturut-turut kegiatan

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

sebesar 91,58% atau sebesar Rp.188.256,50 juta dari alokasi

anggaran Rp.205.569,97 juta, Dukungan Pengujian dan

Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi

Tanaman Perkebunan 91,36% atau sebesar Rp.165.095,62 juta

dari alokasi anggaran Rp.165.095,62 rupiah, Peningkatan

Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan

Penyegar sebesar 91,16% atau Rp.318.913,41 juta dari alokasi

anggaran Rp.349.821,39 juta, Dukungan Manajemen dan

Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan sebesar 88,57%.

Dan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Semusim hanya mencapai 74,22% atau Rp.549,605,91 juta dari

alokasi anggaran Rp.739.495,53 juta.

Capaian kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan

teknis lainnya yang dikelola Sekretariat Direktorat Jenderal



Perkebunan hanya mencapai 88,44%. Adapun rinciannya

Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2013 disajikan

pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2013

KODE PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

PAGU (Rpjuta)

REALISASI (Rpjuta)

%

1775 Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tan. Rempah dan Penyegar

349.821,39 318.913,41 91,16

1776 Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tan. Semusim

736.495,53 546.605,91 74,22

1777 Peningktan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tan. Tahunan

205.569,97

188.256,50

91,58

1778

Pengembangan Penanganan Pascapanen komoditas Perkebunan

36.130,59

31.665,59

87,64

1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 77.389,76 72.002,16 93,04

1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen.Perkebunan

138.918,27

123.044,89 88,57

1781

Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Tekno-logi Proteksi Tan. Perkebunan

165.095,62

150.823,20

91,36

3.2.2. Capaian kinerja kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan tahun 2013

Evaluasi kinerja dilaksanakan terhadap capaian berikut; (1)

capaian output kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan

terhadap RKT/PK tahun 2013 (2) Capaian kinerja terhadap

capaian tahun 2012 (3) Capaian kinerja terhadap unit kerja

eselon II lainnya.



3.2.2.1. Capaian Kinerja output kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Capaian keuangan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang dikelola Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013 sebesar 84,44% dan realisasi fisik mencapai 99,08%. Capaian masing-masing output kegiatan di lingkup Sekretariat Ditjen Perkebunan sebagai berikut:

(1) Dukungan Pelayanan Perencanaan Tahun 2013 Program Anggaran dan Kerjasama.

Komponen kegiatan ini meliputi perencanaan program dan kegiatan, penyusunan rencana program dan program pembangunan perkebunan, pertemuan koordinasi nasional, pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan, penyusunan anggaran, penyusunan anggaran kinerja pembangunan perkebunan, penyusunan satuan biaya pembangunan perkebunan 2014 dan fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program.

Realisasi fisik untuk dukungan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama pada tahun 2013 mencapai 99,00%. Adapun realisasi serapan keuangan tahun 2013 sebesar Rp. 4,902 milyar (94,05%) dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 5,212 milyar dan masuk kategori berhasil.

(2) Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi.

Dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini meliputi komponen evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan, pertemuan koordinasi MONEV, pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan perkebunan, pembinaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI), monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perkebunan, penyusunan pemutakhiran data dan informasi komoditas perkebunan



penyusunan Neraca Bahan Pangan, tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan, pembinaan dan penanganan tindak lanjut LHA/P.

Realisasi fisik output kegiatan dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi pada tahun 2013 mencapai 101,74%, sedangkan realisasi serapan keuangan sebesar Rp 4,270 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 4,610 milyar (92,62%) dan masuk kategori berhasil.

(3) Dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran.

Komponen kegiatan ini meliputi Penyusunan legislasi. Advokasi bidang perkebunan dan penyelenggaraan humas, penyusunan dan pengembangan hukum, penyelenggaraan humas dan urusan perpustakaan, penyusunan revisi Undang Undang, penyusunan rencana peraturan pemerintah, penyusunan permentan, penataan organisasi dan tatalaksana serta kepegawaian, pengembangan dan penyempurnaan SIMPEG Ditjen Perkebunan, pembinaan kualitas moral dan etos kerja pegawai, Realisasi kinerja fisik output kegiatan dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran pada tahun 2013 mencapai 92,67%. Adapun realisasi serapan keuangan sebesar Rp 46,603 milyar dari pagu yang di alokasikan sebesar Rp 57,367 milyar (81,24%) capaian tersebut termasuk output kegiatan layanan perkantoran, kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas perkantoran masuk kategori berhasil.

Capaian keuangan yang hanya mencapai 81,24% disebabkan oleh tidak terlaksananya secara penuh kegiatan Fasilitasi Advokasi Bidang Perkebunan yang disebabkan antara lain penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 sebagai revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada



akhir bulan September 2013 dan terhambatnya penyusunan Revisi UU Nomor 18 tahun 2004, sehingga banyak anggaran yang tidak bisa direalisasikan. Untuk kegiatan layanan perkantoran, pengadaan kendaraan bermotor, peralatan dan fasilitas perkantoran terjadi efisiensi dan optimalisasi keuangan menjadi 81,24% atau Rp 46,603 milyar dari total pagu yang dialokasikan sebesar Rp. 57,367 milyar.

(4) Dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset.

Komponen kegiatan ini meliputi pelayanan perbendaharaan dan pengembalian kredit eksp proyek perkebunan, intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP, koordinasi penyelesaian kasus kerugian Negara, koordinasi tindak lanjut penyelesaian kredit petani eks. Proyek UPP perkebunan, pemantapan sistem akuntasi dan verivikasi pelaksanaan anggaran, pembinaan pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan (SAK), penataan Barang Milik Negara dan terlaksananya sosialisasi pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa.

Realisasi kinerja fisik output kegiatan dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset termasuk Collecting Fee Pengendalian dan Percepatan Pengembalian Pinjaman Petani Proyek PIR dan UPP Perkebunan pada tahun 2013 mencapai 100,76%. Realisasi fisik melebihi target khususnya pada komponen penyelesaian kasus kerugian Negara yang ditargetkan hanya 70,00% sedangkan realisasi mencapai 80,00%. Adapun realisasi serapan keuangan sebesar Rp 10,460 milyar dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp 11,252 milyar (92,95%) dan masuk kategori berhasil.

Uraian lebih detil capaian masing-masing sub komponen disajikan pada Lampiran 3.



3.2.2.2 Capaian Kinerja Tahun 2013 Terhadap Capaian Tahun 2012

Capaian kinerja keuangan dukungan menajemen dan dukungan

teknis lainnya Sekretrariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013

mencapai 84,44%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012

sebesar 86,83% mengalami penurunan sebesar 2,39%. Sedangkan

capaian fisik kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis

lainnya pada tahun 2013 mencapai 99,08%, mengalami penurunan

0,90% jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 99,98%.

Adapun rinciannya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5.Capaian Kinerja Fisik Sekretariat Ditjen Perkebunan Tahun 2013

3.2.2.3. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Perkebunan

dibandingkan Unit Kerja Eselon II Lainnya Kinerja keuangan untuk Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar

84,44% menempati posisi ketiga teratas setelah Direktorat Perlindungan yang mencapai 93,21% dan Direktorat Tanaman Tahunan sebesar 84,64%.

Adapun rincian capaian keuangan per unit kerja eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan pada tabel 6 sebagai berikut :

No Program RKT/PK2012 2013 2013 2012 2013(%) (%) (%) (%) (%)

Dukungan Manajemen danDukungan Teknis lainnya 99,98 100,00 99,08 86,83 84,44Ditjen Perkebunan

1 Layanan perkantoran 100,00 100,00 100,00 100,00 95,302 Peralatan dan Fasilitas 100,00 100,00 100,00 100,00 90,25

perkantoran3 Norma, standar, kebijakan, 100,00 100,00 99,08 96,91 100,00

pedoman, perencanaan, evaluasikeuangan, ortala, kepegawaian

4 Pengelolaan kepegawaian 50,00 100,00 100,00 100,00 70,715 Pembinaan dan pengawalan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,006 Sertifikasi pengadaan barang/jasa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Capaian Realisasi Fisik Realisasi Keuangan



Tabel 6. Capaian Keuangan per Unit Kerja Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan

No

Unit Kerja Eselon II

Capaian Keuangan

Tahun 2013 (%) 1 Dirat Tanaman Rempah dan Penyegar 77,61 2 Dirat Tanaman Semusim 76,07 3 Dirat Tanaman Tahunan 84,61 4 Dirat Pascapanen dan Pembinaan Usaha 83,19 5 Dirat Perlindungan Perkebunan 93,21 6 Sekretariat Ditjen Perkebunan 84,44

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) antara Sekretaris Ditjen Perkebunan dengan Direktur Jenderal Perkebunan alokasi anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar Rp. 138.918.273.000,-. Alokasi dana tersebut untuk mendukung kegiatan (1) Pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas; (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas;(3) Pelayanan organisasi, kepegawaian,humas,hukum dan adminsitrasi perkantoran yang bekualitas; (4) Pengelolaan adminstrasi keuangan dan aset yang berkualitas.

Realisasi serapan anggaran untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan secara nasional sebesar Rp. 123.044.889.517,- (88,57%) dari pagu yang tersedia dan realisasi fisik mencapai 98,36%. Sedangkan untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditingkat pusat (Sekretariat Ditjen Perkebunan) serapan anggaran tahun 2013 mencapai Rp.66.234.512.702 ,- atau 84,44% dan realisasi fisik mencapai 99,08%. Adapun rincian capaian masing-masing output dapat dilihat pada lampiran 3.



3.4. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut. 3.4.1. Permasalahan Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2013 secara umum adalah seluruh jenis belanja untuk pengembangan perkebunan di daerah masuk dalam katagori belanja barang yang pelaksanaannya harus melalui lelang/tender; keterbatasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat; proses pengadaan mengalami hambatan/kendala teknis karena masih adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan; sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iklim; Perubahan iklim global mengakibatkan ketidakjelasan musim tanam; tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam; permodalan petani yang masih sulit di akses, keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja pegawai, belum memadainya operasional sistem informasi manajemen dan jumlah tenaga teknis. Permasalahan yang diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi permasalahan administrasi dan teknis (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan)

3.4.1.1 Administrasi Secara administrasi masih banyak ditemui di banyak satker permasa-

lahan sebagai berikut :

• Masih banyaknya Revisi POK/DIPA yang diajukan; • Terbatasnya Unit Layanan Pengadaan (ULP); • Sanggahan banding; • Masih terbatasnya anggaran untuk pembangunan perkebunan; • Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten;



3.4.1.2 Perencanaan

• Terlambatnya usulan proposal kegiatan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota);

• Unit cost yang terlalu kecil;

• Belum terlaksananya koordinasi perencanaan antara kabupaten, provinsi dengan pusat;

• Terhambatnya proses revisi DIPA / POK Khususnya daerah;

• Belum disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan daerah.

3.4.1.3 Pelaksanaan

• Belum dibuatnya analisis resiko pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan;

• Belum siapnya daerah (ULP) untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa;

• Pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan yang dibiayai APBN belum menjadi prioritas daerah.

3.4.1.4 Pengorganisasian • Kurangnya transparansi dan sinergi antara KPA, PPK, dan

pelaksana kegiatan;

• Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik;

• Kurangnya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;

• Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain (Pemerintah Daerah) tanpa dukungan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak optimal pemanfaatannya.

3.4.1.5 Pengawasan • Monitoring evaluasi dan pelaporan masih belum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku (terlambat);



• Pimpinan Unit kerja kurang komitmen dalam memfasilitasi penanganan Laporan Hasil Autdit/Pemeriksaan;

• Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan.

3.4.2 Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian fisik. Rencana aksi tersebut meliputi:

3.4.2.1 Administrasi

• Percepatan proses pengadaan barang/jasa;

• Percepatan proses revisi penggantian pejabat pengelola keuangan (KPA,PPK, Bendahara, dll);

• Penerapan reward dan punishment;

• Percepatan pelaksanaan kegiatan khususnya yang tidak tergantung musim.

3.4.2.2. Perencanaan

• Mempercepat proses revisi POK/DIPA; • Unit cost mengacu pada peraturan Gubernur/Bupati/Walikota

setempat; • Sosialisasi Pedoman TLHP/A dan rekonsiliasi data dengan Aparat

Pengawas Fungsional; • Dukungan pemerintah daerah dari sisi perencanaan dan sinergisitas

anggaran.



3.4.2.3. Pengorganisasian

• Telah dilaksanakan pembagian tugas antara Sekretariat dan Direktorat sebagai penanggung jawab capaian fisik kegiatan dan keuangan sesuai wilayah binaan (5-6 provinsi);

• Evaluasi kinerja satker per triwulan yang disampaikan kepada setiap satker. Penilaian capaian kinerja yang meliputi realisasi keuangan dan fisik dimaksudkan untuk memotivasi satker dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan perkebunan dan mencapai target sebagaimana ditetapkan Menteri Pertanian;

• Surat tentang capaian kinerja satker kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sekaligus penanggung jawab kegiatan di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan;

• Penilaian kinerja satker disampaikan pada awal tahun 2014. Penilaian kinerja satker meliputi 4 (empat) unsur yang terdiri atas capaian fisik, capaian keuangan, ketepatan dan keteraturan pelaporan serta penyelesaian LHP/A;

• Menugaskan Tim ke lapangan dalam rangka mengidentifikasi masalah keterlambatan dan mencari upaya penyelesaiannya.

3.4.2.4. Pelaksanaan

• Mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk percepatan penyerapan keuangan;

• Diupayakan unit cost disesuaikan dengan peraturan Gubernur /Bupati/Walikota yang berlaku di daerah;

• Mempercepat penyelesaian piutang negara pada petani eks Proyek UPP tersebut dengan (a) Penghapusan non pokok (bunga dan denda) Pinjaman petani dan (b) Pengendalian piutang negara pada petani;

• Diusulkan agar bantuan yang diberikan dalam bentuk belanja bantuan sosial.



3.4.2.5. Pengawasan

• Memerlukan kontrol dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan;

• Mengintensifkan pengawalan, pendampingan dan pembinaan petugas pusat ke satker daerah;

• Menerapkan fungsi dan peranan Tim SPI di masing-masing Satker dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan perkebunan;

• Melakukan koordinasi dengan BPKP setempat dalam mempercepat penyelesaian temuan administrasi dan kerugian negara;

• Melaporkan capaian keuangan dan realisasi fisik setiap bulan kepada Sekretariat Ditjen Perkebunan, baik melalui email, faksimile, telepon maupun media lainnya.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun ke-4 (keempat) pada periode Pembangunan Perkebunan tahun 2010-2014. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan dan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2010 – 2014.

Program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”. Dukungan Sekretariat terhadap program tersebut yaitu untuk lebih meningkatkan dukungan manajemen dan dukungan teknis antara lain (1) dukungan pelayanan perencanaan program, (2)dukungan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi, (3) dukungan pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas, dan (4) dukungan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas.

Dalam rangka melaksanakan program pembangunan perkebunan tahun 2013, kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya secara nasional mendapat alokasi dana dari APBN sebesar Rp 138.918.273.000,- dan khusus untuk tingkat pusat yang dikelola Sekretariat Ditjen Perkebunan sebesar Rp 78.441.606.000,-

Hasil pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran kegiatan Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, untuk output kegiatan pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama



mencapai 94,05%, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi mencapai 92,62%, pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas mencapai 81,24% dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas mencapai 92,95%.

Permasalahan yang mengakibatkan kurang efektif dalam pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2013 secara umum adalah Seluruh jenis belanja untuk pengembangan perkebunan di daerah masuk dalam katagori belanja barang yang pelaksanaannya harus melalui lelang/tender, sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iklim, perubahan iklim global mengakibatkan ketidak jelasan musim tanam, permodalan petani yang masih sulit di akses, keterbatasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) disetiap satker, keterbatasan sarana dan prasarana dan belum memadainya operasional sistem informasi manajemen serta kurang optimalnya peran Tim SPI masing-masing satker baik pusat maupun daerah.

4.2. Saran Rekomendasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun ke 4 (empat) dari periode 5 (lima) tahun Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja. Berdasarkan permasalahan dan target yang ditetapkan, maka direkomendasikan sebagai berikut : • Dalam rangka mendukung capaian kinerja penyerapan keuangan

maupun fisik pencairan dana harus disesuaikan dengan jadwal rencana operasional pelaksanaan anggaran kegiatan (ROPAK);

• Kinerja Tim SPI baik pusat maupun satker daerah perlu dioptimalkan dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan;



• Mengingat masih banyaknya revisi POK/DIPA, kedepan baik proses maupun pelaksanaan perencanaan agar lebih ditingkatkan lagi;

• Terkait dengan turunan produk hukum (PP, Kepres, Permentan) antara lain UU nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan yang akan direvisi agar menjadi perhatian dan prioritas penyelesaiannya, dan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang sudah diubah menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 dan telah diundangkan agar segera disosialisaikan secara memadai.

• Penilaian kinerja atas satker terbukti dapat meningkatkan realisasi keuangan dan fisik yang cukup signifikan, sehingga perlu dilanjutkan;

• Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam penyusunan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.


RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2010-2014

Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Visi : Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan

produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Misi : 1) Memberikan pelayanan perencanaan program,anggaran,dan kerjasama teknis yang berkualitas; 2) Memberikan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; 3) Memberikan pelayanan pengelolaan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas,hukum, dan

administrasi perkantoran yang berkualitas; 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta infornasi yang berkualitas.

Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Keterangan Uraian Indikator Produksi

Tahun 2014 Kebijakan Program *)

1 2 3 4 5 6 1). Meningkatkan produksi, Peningkatan 1) Kelapa Sawit (CPO) Kebijakan Umum. Peningkatan Kegiatan :

Produktivitas, mutu, nilai Produksi

28.439 ribu ton Mensinergikan seluruh produksi,

tambah dan daya saing Tanaman

sumber daya perkebun produktivitas dan Dukungan

perkebunan; perkebunan

an dalam rangka pe- mutu tanaman manajemen dan

2) Kakao (biji kering) ningkatan daya saing perkebunan dukungan teknis 2). Meningkatkan pendapat

1.174 ribu ton usaha perkebunan, nilai berkelanjutan lainnya.

an dan kesejahteraan

tambah, produktivitas

masyarakat perkebunan;

3) Karet (karet kering) dan mutu produk

2.801 ribu ton perkebunan melalui

Lampiran 1

37 | L a k i p - S e k r e t a r i a t




1 2 3 4 5 6 3). Meningkatkan penerima- 4) Kelapa (setara kopra) partisipasi aktif masya- Sub Kegiatan :

an dan devisa negara dari

3.380 ribu ton rakat perkebunan dan

sub sektor perkebunan;

penerapan organisasi 1) Pelayanan

5) Kopi (biji kering) modern yang ber-

perencanaan

4). Mendukung penyediaan

791 ribu ton landaskan kepada ilmu program,

pangan di wilayah

pengetahuan dan

anggaran, dan

perkebunan; 6) Tebu (gula) teknologi serta didukung kerjasama yang

3.103 ribu ton dengan tata kelola

berkualitas

5). Memenuhi kebutuhan 7) Jambu Mete pemerintahan yang baik konsumsi dan mening

(gelondong kering)

2) Pelaksanaan

katkan penyediaan bahan

159 ribu ton Kebijakan Teknis.

pengelolaan

baku industri dalam

Meningkatnya produksi

administrasi

negeri;

8) Cengkeh (bunga Produktivitas dan mutu

keuangan dan

kering) 86 ribu ton tanaman perkebunan

aset yang

6). Mendukung pengembang

berkelanjutan melalui

berkualitas an Bio- Energi melalui

9) Teh (daun kering) pengembangan komo-

peningkatan peran sub

165 ribu ton ditas, SDM, kelembaga- 3) Evaluasi sektor perkebunan

an dan kemitraan usaha,

Pelaksanaan

sebagai penyedia bahan

10) Tembakau (daun investasi usaha perkebu

Kegitan dan

bakar nabati;

kering) 184 ribu ton nan sesuai kaidah pe-

Penyediaan





1 2 3 4 5 6 7). Mengoptimalkan pe-

11) Kapas (serat berbiji) ngelolaan sumber daya

Data dan

ngelolaan sumber daya

63 ribu ton alam dan lingkungan

Informasi yang

secara arif dan berkelan-

hidup dengan dukungan Berkualitas

jutan serta mendorong

12) lada (lada kering) Pengembangan sistem

pengembangan wilayah;

92 ribu ton Informasi manajemen 4) Pelayanan

perkebunan

organisasi, tata

8). Meningkatkan kemampu- 13) Jarak Pagar (biji

laksana

an Sumber Daya Manusia

kering) 35 ribu ton Kebijakan Sekretariat kepegawaian,

(SDM) perkebunan;

Ditjen. Perkebunan:

humas, hukum

14) Nilam (daun kering) Meningkatkan pelayan

dan administra-

9). Meningkatkan peran sub

124 ribu ton an organisasi yang ber-

si perkantoran sektor perkebunan

kualitas dalam proses

yang

sebagai penyedia 15) Kemiri sunan (biji menuju pelayanan prima

berkualitas

lapangan kerja;

kering) 6 ribu ton melalui peningkatan nilai

-nilai profesionalisme

10). Meningkatkan pelayanan

keterbukaan, terukur organisasi yang

dan dapat dipertanggung

berkualitas.

jawabkan.


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013

Unit Organisasi Eselon II : Sekretarian Direktorat Jenderal Perkebunan. Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Yang Berkelanjutan.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Dukungan Pelayanan - Tersusunnya rencana dan 100 %

Perencanaan Program, program pembangunan

Anggaran dan Kerjasama Perkebunan (RKP, Renja-

KL, Pagu sesuai satuan 3)

- Tersusunnya dan ditetapkan 2 Dok

nya indikator kinerja (IKU,

Indikator Kinerja Tahunan)

- Tersusunnya pedoman 1 Dok

Perencanaan program dan Kegiatan

- Tersusunnya perencanaan 100 %

Anggaran (RKA-K/L, POK,

Konsep DIPA, Revisi)

- Tersusunya bahan nota keuangan 1 Dok

-

Tersusunnya satuan Biaya Keluaran / Unit Cost Pembangunan perkebunan

1 Dok

- Tersusunnya pedoman 1 Dok

Perencanaan kerjasama

2 Dukungan Evaluasi - Tersusunnya Lap (bulanan 17 Lap

Pelaksanaan Kegiatan dan dan Triwulan) Perkembangan

Penyediaan Data dan Pelak Kegiatan dan Anggaran

Informasi Pembangunan Perkebunan

- Tersusunnya Lap. Akuntabili- 2 Lap

tas Kinerja Instansi Pemerin-

tah (LAKIP) Ditjen. Perkebun

an dan Sekretariat Ditjenbun

- Tersusunnya bahan Rapim 32 Lap

Lampiran 2



1 2 3 4

dan Kunjungan Kerja (Kunker) - Tersusunnya Penilaian 138 Satker

Kinerja Satker Lingkup

Ditjenbun

- Tersusunnya Data dan Infor- 18 Buku

masi Perkebunan 1 B. Saku

- Tersusunnya capaian makro pertriwulan 4 Laporan

- Tersusunnya Laporan 24 Lap

Perkembangna Tindak lanjut

LHP dan Kerugian Negara


Kegiatan Menteri Pertanian

- Tersusunnya Laporan Tindak 12 Lap

Lanjut Rapim


Kegiatan Ditjen. Perkebunan


Perkembangan Penyelesaian

LHA dan KN per Satker

3 Dukungan pelayanan - Tersusunnya peraturan/ ke 300 Dok

organisasi, kepegawaian,

putusan bidang Perkebunan

humas, hukum dan - Terfasilitasinya advokasi 100 %

Administrasi perkantoran

bidang perkebunan

yang berkualitas - Tersusunya dokumentasi 4 Dok

dan informasi hokum

- Terfasiltasinya pelayanan dan 100 %

penyebaran informasi

pembangunan perkebunan - Terfasilitasinya pengembang 100 %

an pusat imformasi perkebun

an, jaringan informasi hukum

dan perputakaan



1 2 3 4

- Terlaksananya penataan dan 100 %

Pengembangan organisasi

- Terlaksananya pengelolaan 100 %

Tatalaksana (Reformasi

birokrasi, IPNBK, Penilaian

unit pelayanan publik, norma,

standar, prosedur dan kriteria) - Terlaksananya pengelolaan 100 %

kepegawaian

- Terlaksananya pengelolaan 100 %

persuratan dan kearsipan dan

kearsipan - Terlaksananya urusan 100 %

kerumahtanggaan

- Terfasilitasinya pelayanan 100 %

kesehatan pegawai

4 Dukungan Pelaksanaan - Terlaksannya penataan 100 %

Pengelolaan administrasi sistem administrasi pengang

keuangan dan asset yang garan berbasis kinerja, pene-

berkualitas tapan Pengelolaan keuangan,

sistem Penggajian, pembayar

an lembur dan tunjangan

lainnya

- Tersajinya Data Pengelolaan 1 Dok

Intensifikasi/Ekstensifikasi

PNBP

- Terlaksananya penyelesaian 70 %

kasus Kerugian negara

- Tersajinya data pengembali- 1 Dok

an kredit dan Terlaksananya

Kegiatan Pengendalian Kredit

Eks Proyek-Proyek

Perkebunan



1 2 3 4

- Koordinasi dan Evaluasi Pe- 100 %

laksanaan sistem Akuntansi

Keuangan (SAK) Satker - Keuangan (SAI) Satker 4 Dok

(Calk,LRA,Neraca)

- Koordinasi dan Evaluasi 100 %

Pelaksanaan sistem

Informasi manajemen Akuntan-Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN) - Penataan Administrasi 100 %

Barang Milik Negara

- Analisis Kebutuhan Sarana 1 Dok

Kerja

- Sosialisasi Pengadaan 2 Pkt

Barang / Jasa dan Ujian

Sertifikasi Pengadaan

Barang/Jasa

- Data Informasi Barang Milik 100 Dok

Negara (Inventarisasi,

Pencatatan dan Pelaporan) - Kebutuhan Sarana dan 1 Pkt

Prasaranan Kerja Pegawai

- Sertifikat Keahlian pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Keg/sertf

- Tersusunnya Database Rumah Tangga Negara 1 Dok

-

Tersusunnya Data dan Informasi Kondisi dan Permasalahan Barang 1 Dok


PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

(Berdasarkan Capaian Sasaran Program)

Unit Organisasi Eselon II : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN. Tahun Anggaran : 2013

No. Sasaran Strategis Satuan Target Realisasi % Program Pagu Realisasi %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Dukungan Manajemen dan Dukungan 99,08 Peningkatan Produksi, 78.441.606.000 66.234.512.702 84,44 Teknis Lainnya Ditjenbun Produktivitas, Mutu

Tanaman Perkebunanyang Berkualitas

1. Dukungan Pelayanan Perencanaan Program 99,00 5.211.831.000 4.901.685.460 94,05 Anggaran dan Kerjasama a. Perencanaan Program dan kegiatan 2.039.799.000 1.912.738.770 93,77

- Tersusunnya perencanaan kegiatan (RKP, % 100,00 100,00 100,00 Renja - K/L, pagu sesuai satuan 3)

- Tersusunnya dan ditetapkannya indikator Dok 2 2 100,00 kinerja (IKU,Indikator Kinerja Tahunan)

- Tersusun/termutakhirnya Renstra (Ditjenbun Dok 2 2 100,00 dan Setditjenbun)

- Tersusunnya pedoman perencanaan program Dok 1 1 100,00 dan kegiatan

b. Penyusunan Anggaran 2.628.012.000 2.479.709.150 94,36 - Tersusunnya perencanaan anggaran % 100,00 100,00 100,00

(RKA-K/L, POK, Konsep DIPA, Revisi) - Tersusunnya bahan nota keuangan Dok 1 1 100,00 - Tersusunnya pedoman perencanaan anggaran Dok 1 1 100,00 - Tersusunnya Satuan Biaya Keluaran/Unit cost

pembangunan perkebunan Dok 1 1 100,00 c. Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Teknis dan Program 544.020.000 509.237.540 93,61 - Terfasilitasinya rencana kerjasama teknis dan program % 100,00 90,00 90,00 - Tersusunnya pedoman perencanaan Dok 1 1 100,00

kerjasama

Fisik Anggaran (Rp. 000,-)Indikato Kinerja

3

Lampiran 3



2. Dukungan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 101,74 4.610.075.000 4.270.034.455 92,62

dan Penyediaan Data dan Informasi. a. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pembangunan Perkebunan 2.082.290.000 2.003.424.554 96,21

- Tersusunnya LAKIP Ditjen Perkebunan Lap 2 2 100,00 dan Sekretariat Ditjenbun

- Tersusunnya bahan Rapim dan Kunjungan Lap 32 34 106,25 kerja (Kunker)

b. Penyusunan Pemutakhiran Data dan Informasi Perkebunan 1.440.610.000 1.297.374.385 90,06 - Tersusunnya data dan informasi perkebunan Buku 19 19 100,00 - Tersusunya capaian makro per triwulan Lap 4 4 100,00

c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Pembangunan Perkebunan 1.087.175.000 969.235.516 89,15

- Tersusunnya laporan kegiatan Menteri Pertanian Lap 12 12 100,00 - Tersusunnya laporan perkembangan tindak lanjut LHP dan KN Lap 24 25 104,17

92,67 57.367.144.000 46.603.142.659 81,24 3 Dukungan Pelayanan organisasi, 11.409.063.000 8.754.239.102 76,73

kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas.

a. Penyusunan Legislasi, advokasi bidang perkebunan dan penyelenggaraaan humas 4.510.800.000 3.139.471.470 69,60

- Tersusunnya peraturan/keputusan bidang Dok 300 319 106,33 perkebunan

- Terfasilitasinya advokasi bidang perkebunan % 100,00 50,00 50,00 - Tersusunnya dokumentasi dan informasi Dok 4 4 100,00

hukum - Terfasilitasinya pelayanan dan penyebaran % 100,00 90,00 90,00

informasi pembangunan perkebunan % - Terfasilitasinya pengembangan pusat infor- % 100,00 75,00 75,00

masi perkebunan, jaringan informasi hukum dan perpustakaan




b. Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Kepegawaian 3.214.000.000 3.009.769.620 93,65 - Terlaksananya pengelolaan tatalaksana

(Reformasi Birokrasi, IPNBK, Penilaian unit pelayanan publik,norma,standar,prosedur dan kriteria) % 100,00 100,00 100,00

- Terlaksananya pengelolaan kepegawaian % 100,00 98,00 98,00c. Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 3.684.263.000 2.604.998.012 70,71

- Terlaksananya pengelolaan persuratandan kearsipan % 100,00 100,00 100,00

- Terlaksananya urusan kerumahtanggaan % 100,00 100,00 100,00

- Terfasilitasinya pelayanan kesehatan pegawai % 100,00 100,00 100,00

d. Layanan perkantoran, kendaraan bermotor dan Peralatan % 100,00 100,00 100,00 45.958.081.000 37.848.903.557 82,36 dan fasilitas perkantoran

4 Dukungan Pelaksanaan pengelolaan 100,76 11.252.556.000 10.459.650.128 92,95 administrasi keuangan dan asset yang berkualitas.

a. Pelayanan Perbendaharaan dan Pengembalian Kredit eks Proyek Perkebunan

- Terlaksananya penataan sistim administrasi % 100,00 100,00 100,00 3.650.700.000 3.571.430.460 97,83 penganggaran berbasis kinerja, sistempenggajian, pembayaran lembur dantunjangan lainnya

- Tersusunnya data pengelolaan, intensifikasi/ Dok 1 1 100,00 ekstensifikasi PNBP

- Terlaksananya penyelesaian kasus % 70,00 80,00 114,29 kerugian negara

- Tersajinya data pengembalian kredit dan Dok 1 1 100,00 terlaksananya kegiatan pengendalian krediteks proyek-proyek perkebunan




b. Pemantapan Sistem Akuntansi dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran

- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pe - % 100,00 100,00 100,00 1.493.862.000 1.472.428.043 98,57 laksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Satker

- Tersusunnya Laporan Keuangan (SAI) Dok 4 4 100,00 SatkerTersusunnya Laporan Realisasi Anggarandan neraca

- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelak- % 100,00 100,00 100,00sanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK - BMN)

c. Penataan Barang Milik negara 1.761.525.000 1.730.389.400 98,23 - Terlaksananya penataan Administrasi Barang % 100,00 100,00 100,00

Milik Negara - Terlaksananya analisis kebutuhan sarana Dok 1 1 100,00

kerja - Terlaksananya sosialisasi Pengadaan barang/ Pkt 1 1 100,00

jasa dan ujian sertifikasi Pengadaan barang/jasa

d. Collecting Fee Pengendalian dan Percepatan Satker 17 16 94,12 4.346.469.000 3.674.776.123 84,55 Pengembalian Pengembalian Pinjaman PetaniProyek PIR dan UPP Perkebunan



lakip sekretariat direktorat jenderal perkebunansakip.pertanian.go.id/admin/data2/lakip sekretariat...

Documents