laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah … fileditetapkan oleh pengadilan tata usaha...
TRANSCRIPT
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN - 2012
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAJL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR PULO GEBANG JAKARTA TIMUR 13950
" " * JB'#"9ffi";i,itiffi -+lif i3'""eUntt:nOffi
Nomor
Lampiran
Perihal
: w2.TUN.1/ 89 /KU.01/il2013
: Penyampaian LAKIP Tahun 2012
Dan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2013
Jakarta, ZSJanuari 2013
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta.
Jln. Ahmad YaniKav, 58 BayPass
Jakarta Pusat,
Di
Jakarta
Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik lndonesia tanggal 20
Desember 2012 Nomor 676-1/SEKKU.U\A2A12 perihal tersebut pada pokok surat,
bersama ini dengan hormat di sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2013 dari
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, beserta lampiran berupa hard copy maupun Soft
c0py.
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Tembusan:
4 Vaaala Diea Daranaanaar iirLl,^*^t A^..-- Fl^-..L|:r- l-l^-^-!-
KATA PHilqGANTAR
Sehulbungan dengan r;saha penguatan akuntabilitas kinerja sebagain'lana
diatur dalam Intruksi Fresiden Nomor 7-[-ahun 199Q tentang Akurntabilitas Kinerja
Nnstansi Femerintah, lnstrurksi Fnesiden Nornor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Femberantasan Korupsl, Feratunan Pemerintah Nomor E Tahurn 2006 tentang
Felaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Penrerintah, dan Peraturan Presiden
f'Jonror 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik lndonesia, nnaka disusunlah Laporan
Akuntabilitas Kinerja lnstansr Fennerintah (l-AKIP) Tahuln 2AX2 ini sesuai dengan
Sistem Akuntabilitas Kinerja "
Laporan inr adalafi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Tahunr 2A12 urntuk Ken"renterian/l-ernhaga (LAKIF di lingkungan
Femerintal^r Fusat), yang herisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja
tugas pokok darl fungsi dalarn rangka pencapalan visi, rnisi dan sasaran yang telah
ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ".iakarta tahun Z01Z besefta
uraiannya yang meliputi [<egiatan Pengadilan Tata t..!saha lrlegara Jakarta tahun
2412.
Semoga laporan ini dapat berrnanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di
tahun yang akan datang dengan potensi yang ada da{am rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Feradilan Tata Usaha Negara, serta berguna bagi semua
pihak terkait.
.iakarta, C,5.lanua ri ZA'12
adilan Tata t-,lsaha Negara Jakarta,
IJSPITC, SI-i.MF{0s141986121002
i
EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman
sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal
24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang
telah diamandemen.
Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara
harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip
peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel.
Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip
pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya
akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan
pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya.
Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut
disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Seluruh Program Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta disusun
berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu
pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
ii
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI %
.1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan (maksimal 4 bulan)
100%
94%
94
b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan
100% 100% 100
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
100% 100% 100
b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang di sampai kan secara lengkap
100% 74% 74
c. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemang gilan Sidang Tepat Waktu
100% 100% 100
d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan/ Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
100% 100% 100
e. Jumlah eksekusi tepat waktu
100% 100% 80%
3. Peningkatan Aksesi bilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)
Jumlah penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
100% 100% 87%
4. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
a. Tersajinya kualitas Lapo- ran keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah
100% 90% 90%
b. Optimalnya penyerapan anggaran
100% 92% 92%
5. Program Peningka tan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur
Tersedianya sarana dan Pra sarana aparatur pengadilan 100% 98% 98%
6. Program Peningkat an Manageman Pe radilan Militer Dan TUN
Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan Perad ilan TUN
5 Perkara
3 Perkara
60 %
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
i ii-iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1-2 A. LATAR BELAKANG 2 B.
C. D E.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI SUMBER DAYA MANUSIA VISI DAN MISI
3-5 5 6 8
F. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 9 G. INDIKATOR KINERJA UTAMA 10 H. SISTEMATIKA PENYAJIAN 13
BAB I I PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 14 A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 14 B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 18 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 18-25
BAB IV PENUTUP 26 A. KESIMPULAN 27-28 B. SARAN-SARAN 28 C. PENUTUP 28 LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA 3. RENCANA KINERJA 2013 4. MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2010-2014 5. SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH ( LAKIP ).
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pentingnya dukungan tata kelola lembaga peradilan yang baik dalam rangka turut
menjaga dan mengawal independensi lembaga peradilan yang disertai dengan
pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntablilitas menjadi sangat penting di era
sekarang yang ditandai oleh demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan
suatu keharusan bagi lembaga peradilan untuk menjaga wibawa, kredibilitas dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sebab tanpa transparansi
dan akuntabilitas akan berdampak terhadap adanya ketidakpercayaan
masyarakan terhadap peradilan.
Selain diarahkan agar lembaga peradilan dapat dengan baik menjalankan tugas-
tugas pokok sebagai lembaga peradilan yaitu Menerima, Memeriksa, Memutus
dan Menyelesaikan perkara, juga diperlukan adanya dukungan tata kelola
lembaga peradilan yang baik yang memungkinkan masyarakat secara mudah
menjangkau lembaga peradilan, termasuk membuat masyarakat mengerti dan
memahami arti keberadaan lembaga peradilan. Untuk itulah layanan-layanan
prima yang diberikan dalam kerangka tata kelola lembaga peradilan yang baik
mutlak dilakukan oleh lembaga peradilan
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Pengadilan yang berada di
bawahnya dalam Lingkungan Pengadilan Umum, Lingkungan Pengadilan Tata
Usaha Negara, Lingkungan Pengadilan Militer, Lingkungan Pengadilan Tata
Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2
Dengan dicantumkannya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konstitusi
tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Tata Usaha
Negara di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.
Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut,
lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa
orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Pengadilan di
bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu
Pengadilan Tata Usaha Negara berada dalam satu atap dalam lingkungan
kekuasaan Mahkamah Agung.
Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Pengadilan Tata
Usaha Negara yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis
Pengadilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Tata Usaha Negara
dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu
prinsip pokok dalam sistem Pengadilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci
lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparansi),
hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya.
Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja
pada setiap instansi pemerintah.
3
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
1. KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagimana
dimaksud Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara . Kekuasaan
Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
2. TUGAS POKOK
Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau badan
hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat
maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,
termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata
Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama.
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan
paninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan TUN (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali
biaya perkara).
4
Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para
pencari keadilan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan
tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang
tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang
Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :
1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja .
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja
dari setiap posisi .
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi
untuk mengambil keputusan .
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung
jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya .
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi .
6. Profesionalisme personel Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan
tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-
sistem yang dibangun .
Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi
menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang
menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.
Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional
Prosedur tentang :
1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama .
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS .
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) .
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli .
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli,.
6. Tata persidangan .
5
7. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim .
8. Penyampaian Salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
9. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan oleh pihak yang berperkara.
10. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara .
11. Proses pemberkasan perkara dan minutasi .
12. Publikasi putusan (Direktori Putusan).
13. Pengarsipan berkas perkara .
14. Pengawasan Eksekusi.
15. Permohonan Banding .
16. Permohonan Perkara Kasasi .
17. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali .
18. Penanganan Pengaduan Masyarakat .
C. STRUKTUR ORGANISASI
Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Struktur Organisasi / Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas
Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
1. Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim Anggota adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kepaniteraan
yang dipimpin oleh seorang Panitera.
6
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 2 (orang) Panitera Muda yaitu
Panitera Muda Hukum, dan Panitera Muda Perkara . Disamping itu Panitera
dibantu oleh bebrapa orang Panitera Pengganti dan Beberapa orang Juru Sita
Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Sekretariat
yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil
Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag.
Keuangan, dan Kasubag. Umum.
7. Jabatan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara dirangkap oleh Panitera.
D. SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber daya manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi karena
manusialah yang mampu menggerakan sumber daya lainnya sehingga dapat
berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif
dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang
yang baik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membutuhkan sumber daya
manusia yang handal. Dalam Hal ini, sebagai lembaga pemerintahan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta didukung oleh sumber daya manusia dari Unsur
Pegawai Negeri Sipil dan Honorer.
Sampai dengan 31 Desember 2012, jumlah pegawai sebanyak 91 orang dan
tenaga honorer sebanyak 10 orang yang terdiri dari 4 orang pramu caraka, 6
orang satpam.
Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat berdasarkan golongan /
ruang, eselonisasi, dan jenjang pendidikan. Berdasarkan komposisi golongan,
pegawai sebanyak 91 orang terdiri dari atas golongan I sebanyak 0 orang,
golongan II sebanyak 12 orang, golongan III sebanyak 72 orang, dan golongn IV
sebanyak 7 orang.
7
Grafik 1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Sebaran pegawai berdasarkan eselonisasi ialah pejabat eselon III sebanyak
3 Orang yaitu Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Wakil Panitera, eselon IV
sebanyak 3 Orang , setingkat eselon IV 2 orang, Fungsional 25 Orang,
Juru Sita Pengganti 4 orang .
Grafik 2
Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak
17 orang, yang berpendidikan strata I (SI) berjumlah 55 orang,
0
12
72
7 Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
3 32
25
4
Komposisi PNS Berdasarkan Eselon
Eselon III
Eselon IV
Setingkat Eselon IV
Fungsional
Juru sita Pengganti
8
berpendidikan D3 sebanyak 6 Orang, dan yang berpendidikan sekolah
menengah atas 13 orang.
E. VISI DAN MISI
Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada visi Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia,
yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ”.
Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta menetapkan misi-misi sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Atas dasar Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035 dan Reformasi
Birokrasi yang dicanangkan Mahkamah Agung RI, maka ada 10 Karakter untuk
mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
17
55
613
Grafik 3Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012
S2
S1
D3
SLTA
9
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas
dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat
waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja
yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan
kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan
profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang
modern.
Memang disadari bahwa untuk pencapaian Visi dan Misi tersebut tidaklah mudah
tanpa ada kemauan dan kerja keras dari para aparat Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta serta ridho dari yang Maha Kuasa.
F. Tujuan dan Sasaran Strategis
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama
dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut di atas telah pula menetapkan tujuan
dan sasaran yang akan dicapai secara nyata, specifik dan terukur.
Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta didasarkan pada isu-isu dan analisis
stratejik Pengadilan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.
10
Bahwa Sasaran (target) Strategis yang dinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu
kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu :
1. Peningkatan penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara ;
3. Peningkatan Kualitas SDM ;
4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;
5. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap putusan ;
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung ;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;
8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN ;
G. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Bahwa kedelapan Sasaran strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta tersebut diatas sudah dapat digambarkan Indikator Kinerja Utama
dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta itu sendiri, dan dapat pula dibuat
suatu perkiraan seberapa besar target yang akan dicapai dengan penjelasan
program sebagai berikut ;
1. Peningkatan penyelesaian perkara :
Jumlah perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setiap tahun
mengalami pasang surut, namun hal itu tidak menjadi persoalan oleh karena
seberapa besar pun perkara yang masuk Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, maka institusi ini solid akan melaksanakan tugas sesuai dengan
tupoksinya. Dalam peningkatan penyelasaian perkara dalam setiap tahun,
maka ada 2 (dua) hal yang menjadi Indikator Kinerja dan target yang akan
dicapai yaitu :
11
a. Jumlah perkara yang diterima dengan target 100 % ; dan
b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan target 100 % ;
2. Peningkatan tertib administrasi perkara
Indicator bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan
tugasnya adalah dengan melihat :
a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
b. Jumlah Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan sidang tepat waktu
c. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap
d. Jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat
dan para pihak
e. Jumlah penyampaian salinan putusan / salinan penetapan kepada para
pihak
f. Jumlah eksekusi tepat waktu
3. Peningkatan Kualitas SDM ;
Sumber daya manusia sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk menjamin adanya
peningkatan kualitas pelayanan dan memahami job masing-masing pegawai
dengan baik maka diperlukan adanya peningkatan SDM dan sebagai
indikatornya adalah :
a. Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan Tehnis
b. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat non tehnis
4. Peningkatan Kualitas pengawasan ;
Pengawasan pada prinsipnya bertujuan agar suatu organisasi selalu berjalan
dengan baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, namun sekalipun
12
ketatnya pengawasan seringkali masih juga dijumpai adanya ketidak puasan
atas pelayanan.
Adapun indikator adanya peningkatan kualitas pengawasan untuk mengukur
kinerja utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah :
a. Prosentase Pengaduan yang ditindak lanjuti
b. Prosentase temuan yang ditindak lanjuti
5. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap putusan ;
Bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
1-144/KMA/2010 tentang keterbukaan Informasi pada badan peradilan maka
masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari setiap
Pengadilan dan sebagai indicator pencapaian peningkatan aksebilitas tersebut
dapat diukur melalui Prosentase perkara yang dapat dipublikasikan.
6. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung ;
Untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara perlu adanya daya dukungan managemen peradilan yang
tersedia melalui DIPA.
Untuk mengetahui DIPA tersebut dialokasikan secara benar dan optimal maka
indikator pengukurnya adalah Peningkatan Prosentase Penyerapan anggaran;
7. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN
Bahwa dengan adanya DIPA 05, maka Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta dipercayakan untuk mementuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan
sebagai indicator kinerja bahwa DIPA 05 tersebut telah direalisasikan secara
dioptimalkan maka dapat dilihat dari penyerapan dana yang tersedia
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ;
Prosentase penyelenggaraan operasional perkantoran yang berbasis
Teknologi Informasi
13
H. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan
pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam
tahun 2012. Capaian kinerja 2012 tersebut dibandingkan dengan penetapan
kinerja 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas
capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi
sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara
jakarta disusun sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok
dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi, keadaan sumber
daya manusia, visi dan misi, tujuan dan sasaran
strategis, serta penjelasan Indikator Kinerja Utama.
Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2012, menjelaskan
berbagai Program Prioritas Pengadilan Tata Usaha
Negara untuk periode tahun 2010-2014 . Perencanaan
Kinerja Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta untuk Tahun 2013.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikaitkan
dengan pertanggungjawaban publik terhadap
pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012.
Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun
2012, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan
bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
14
BAB II.
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2010 - 2014
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan
peraturan perundang - undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam
Pembangunan Jangka Panjang (2005 - 2025) dan Pembangunan Jangka
menengah (PJM) tahun 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan
misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010-2014.
A. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2013 Adapun Penetapan kinerja tahun 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
sebagai berikut:
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1.
Peningkatan Penyelesaian Perkara
a. Jumlah perkara yang diterima
dan diselesaikan sesuai dengan
SOP yang telah ditetapkan
100 %
b. Jumlah sisa perkara yang
diselesaikan 100%
15
2.
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
a. Jumlah berkas yang diregister
dan siap disidangkan ke Majelis
100 %
b. Jumlah berkas yang diajukan
banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
100%
c. Jumlah Penyampaian pemberi-
tahuan Pemanggilan Sidang
Tepat Waktu
100 %
d. Jumlah Penyampaian Pemberi-
tahuan Relaas Putusan /
Penetapan Tepat Waktu,
Tempat dan Para Pihak
100%
3.
Program Dukungan Manajemen Dan Pelak- sanaan Tugas Teknis Lainnya
Prosentase proses penyelesaian
perkara yang dapat dipublikasikan
100 %
4.
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
a. Tersajinya kualitas laporan
keuangan yang sesuai dengan
system akuntasi pemerintah (
SAP)
100%
5.
Program Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur pengadilan
100%
6.
Program Peningkatan Manageman
Pembebasan biaya perkara prodeo
di lingkungan peradilan TUN
100%
16
Peradilan Militer Dan TUN
B. Rencana Kinerja Tahun 2014
Rencana kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelola. Tujuan khusus Rencana kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata
komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menciptakan tolok ukur
kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Rencana Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai
berikut:
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1.
Peningkatan Penyelesaian Perkara
a. Jumlah perkara yang diterima
dan diselesaikan sesuai dengan
SOP yang telah ditetapkan
100 %
b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan
100%
2.
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
a. Jumlah berkas yang diregister
dan siap disidangkan ke Majelis
100 %
b.Jumlah berkas yang diajukan
banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
100%
c.Jumlah Penyampaian pemberi-
tahuan Pemanggilan Sidang
Tepat Waktu
100 %
17
d. Jumlah Penyampaian Pemberi-
tahuan Relaas Putusan /
Penetapan Tepat Waktu, Tempat
dan Para Pihak
100%
3.
Program Dukungan Manajemen Dan Pelak- sanaan Tugas Teknis Lainnya
Prosentase proses penyelesaian
perkara yang dapat dipublikasikan
100 %
4.
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
b. Tersajinya kualitas laporan
keuangan yang sesuai dengan
system akuntasi pemerintah (
SAP)
100%
5.
Program Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur pengadilan
100%
6.
Program Peningkatan Manageman Peradilan Militer Dan TUN
Pembebasan biaya perkara prodeo
di lingkungan peradilan TUN
100%
18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi
masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-
masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator
kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran
yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2012 ini. Dari 8
(delapan) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan indikator
kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di
masa yang akan datang.
A. PENGUKURAN KINERJA
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN %
.1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan (maksimal 4 bulan)
100%
94%
94
b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan
100% 100% 100
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
100% 100% 100
b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang di sampai kan secara lengkap
100% 74% 74
c. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemang gilan Sidang Tepat Waktu
100% 100% 100
d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas
100% 100% 100
19
Putusan/ Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
e. Jumlah eksekusi tepat Waktu
30 Perkara
24 Perkara
80%
3. Peningkatan Aksesi bilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)
Jumlah penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
150 Perkara
130 Perkara
87%
4. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
a. Tersajinya kualitas Lapo- ran keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah (SAP)
100% 90% 90%
b. Optimalnya penyerapan anggaran
100% 92% 92%
5. Program Peningka tan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung
Tersedianya sarana dan Pra sarana aparatur pengadilan 100% 98% 98%
6. Program Peningkat an Manageman Pe radilan Militer Dan
TUN
Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan Perad ilan TUN
5 Perkara
3 Perkara 60 %
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pada akhir tahun 2012, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun
seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat,
sebagai berikut :
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
Sasaran Strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan suatu wujud
Pelayanan perkara cepat yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini
para pencari keadilan mendapatkan access to justice yang baik. Sasaran
strategis ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja dengan target dan realisasi yang
terlihat pada table di bawah ini :
20
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
a. Jumlah Perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional
100 % 94 % 94
b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan
100% 100% 100
a. Sesuai dengan SOP, penyelesaian perkara yang masuk/diterima oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus di selesaikan (putus) dalam waktu
maksimal 4 bulan. Tahun 2012 sebanyak 231 perkara yang masuk/diterima dan
sisa perkara tahun 2012 sebanyak 63 perkara dapat diselesaikan (diputus) tepat
waktu sebesar 94 % . Tidak memenuhi target penyelesaian sebanyak 13 perkara
atau 6 % terdiri dari :
- 1 perkara yang didaftar bulan Juni 2012 belum di putus sampai dengan
31 Desember 2012.
- 4 Perkara yang didaftar bulan Juli 2012 belum di putus sampai dengan 31
Desember 2012
- 8 Perkara yang didaftar bulan Agustus 2012 belum di putus sampai
dengan 31 Desember 2012
b. Tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai target
penyelesaian sisa perkara tahun 2012 sebanyak 63 perkara. Target tersebut dapat
diselesaikan seluruhnya artinya telah sesuai dengan terget yang ingin dicapai yaitu
100 %.
Tabel penyelesaian Perkara
SATKER
PERKARA
SISA TAHUN 2012
MASUK TAHUN 2012
PUTUS TAHUN 2012
SISA TAHUN 2012
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
63 231 202 92
21
Sisa perkara berjumlah 92 terdiri dari :
- Perkara yang belum mencapai batas waktu yang ditetapkan SOP (4 bulan)
karena perkara-perkara tersebut didaftar antara bulan September sampai
dengan desember 2012 sebanyak 79 perkara.
- Perkara yang memang melebihi batas penyelesaian yang di tetapkan SOP
(4 bulan), seperti yang telah di jelaskan sebelumnya sebanyak 13 Perkara.
2. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
a Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
100% 100% 100
b Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang di sampai kan secara lengkap
100% 74% 74
c Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Pemang gilan Sidang Tepat Waktu
100% 100% 100
d Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan/ Penetapan Tepat waktu Tempat dan Para Pihak
100% 100% 100
e Jumlah eksekusi tepat waktu 100 % 80 % 80%
a. Perkara didaftar oleh pihak Penggugat selanjutnya diregister pada tahun
2012 yaitu sebanyak 231 perkara telah dapat disidangkan oleh majelis
20213
79
Grafik 4 Penyelesaian Perkara
Sesuai SOP (4 bulan)/putus
Melebihi SOP (sisa)
Belum mencapai SOP (sisa)
22
hakim seluruhnya artinya dari target yang ditetapkan sebesar 100 %
seluruhnya dapat di penuhi dengan baik.
b. Tahun 2012 Pengajuan perkara banding, kasasi, dan PK sebanyak 250
perkara telah diadministrasikan secara baik dan disampaikan ke pengadilan
Tinggi (untuk banding) dan Mahkamah Agung (untuk Kasasi dan Peninjauan
Kembali) sebanyak 185 perkara, terdapat sisa perkara yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK yang belum di sampaikan ke Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung sebanyak 65 perkara, atau target terpenuhi sebesar
74 % dari target yang diinginkan yaitu 100 %, maka target yang tidak
terpenuhi sebesar 26 %, hal tersebut di karenakan masa tenggang waktu
belum memenuhi syarat untuk pengiriman berkas menurut ketentuan
Undang-Undang.
c. Perkara yang didaftarkan oleh Penggugat kemudian di register, selanjutnya
setelah siap disidangkan maka dilakukan pemanggilan sidang melalui surat
tercatat, target yang ingin dicapai dalam hal ini adalah terpenuhinya
pemanggilan sidang terhadap perkara yang telah didaftarkan seluruhnya
atau target 100 %, dari perkara yang didaftarkan sebanyak 231 perkara
telah dilakukan pemanggilan sidang sebesar 100%, indikasinya adalah tidak
adanya komplain dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang berpekara
mengenai pemanggilan sidang dari awal sidang sampai putusan.
d. Terhadap putusan maupun penetapan terhadap suatu perkara disampaikan
kepada pihak penggugat maupun tergugat dapat dilaksanakan 100 % dari
target yang ditetapkan.
e. Permohonan eksekusi yang dilakukan pihak yang berperkara dapat
selesaikan sebanyak 24 perkara yang mengajukan permohonan eksekusi
dari 30 perkara yang diajukan artinya pencapaian kinerja adalah sebesar
80 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %.
23
3. Peningkatan Aksesi bilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
a. Jumlah penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
150 Perkara
130 Perkara
87%
Pada tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai target
penyelesaian publikasi perkara-perkara yang telah di putus baik melalu
pemberitahuan melalui pos, maupun upload di internet www.ptun-
jakarta.go.id. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap
kemudahan untuk mengakses hasil putusan. Dari target yang ditetapkan
sebanyak 150 perkara yang dapat di realisasikan penyelesaiannya
sebanyak 130 perkara artinya pencapaian kinerja sebesar 86 %
Grafik 5 : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara dan Aksesi bilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
4. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
a. Tersajinya kualitas Laporan keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah (SAP)
100 % 90 % 90
b. Optimalnya penyerapan anggaran 100% 92% 92
0102030405060708090
100
Target100%
Target100%
Target100%
Target100%
Target100%
Perkara Masuk, Diregister dandisidangkan
Banding, Kasasi, PK Yang dikirim
Pemanggilan sidang tepatwaktu
PemberitahuanPutusan/Penetapan tepatwaktu
24
a. Laporan Keuangan selama ini dibuat dengan menggunakan Aplikasi yang
disediakan oleh Departemen Keuangan yaitu program aplikasi SAKPA
(Sistim Akuntansi Pengguna Anggaran). Selama tahun 2012 telah dibuat
laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Triwulanan,
Laporan Semester, terdapat beberapa koreksi kesalahan dari penerima
laporan dalam hal ini KPPN sebagai kantor binaan dalam hal penyajian
laporan keuangan tetapi koreksi kesalahan tersebut dapat di tindak lanjuti
sampai tidak terdapat kesalahan. Sehingga apabila diukur dengan
persentase kinerja maka kira-kira Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
telah menyelesaikan 90% dari target 100 % dalam hal penyajian laporan
keuangan. 10 % tidak terpenuhinya target dikarenakan koreksi/kesalahan,
dan adanya keterlambatan pengiriman.
b. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai target penyerapan
anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.539.083.000,- dan realisasi yang
dicapai adalah sebesar Rp. 6.009.580.530,- atau 92 % .
5. Program Peningkatan Sarana Dan Pra Sarana Aparatur Mahkamah Agung
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
a Tersedianya sarana dan Pra sarana aparatur pengadilan
100% 98% 98%
Tersedianya sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tidak terlepas dari anggaran yang dapat diserap, pada tahun 2012 Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta mendapat anggaran pengadaan sarana dan
prasarana aparatur sebesar Rp. 398.000.000,- dan dapat terserap sebesar Rp.
391.227.500,- atau capaian realisasi penyediaan sarana dan prasarana
aparatur pengadilan adalah sebesar 98 % .
25
6. Program Peningkat an Manageman Pe radilan Militer Dan TUN
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
a Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan Perad ilan TUN
5 Perkara 3 Perkara 0 %
Berdasarkan DIPA Tahun 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
mendapatkan dana prodeo sebanyak 5 perkara a Rp. 1.500.000,- =
Rp. 7.500.000,-. Anggaran ini baru terserap sebanyak 3 perkara atau
anggaran terserap Rp. 4.500.000,- kinerja yang telah di laksanakan sebesar
60 % dari target yang diinginkan 100 %. Dengan demikian untuk indiktor
kinerja belum mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada
anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target tersebut didasarkan
pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh
Pengadilan Usaha Negara Jakarta , ternyata seluruh permohonan perkara
prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
26
BAB IV P E N U T U P
A. KESIMPULAN
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian
strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target.
Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan
sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target
dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa
yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk
tahun 2012.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991
tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki /
disempurnakan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam
rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan,
dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa
beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta sebagai implementasi dari Undang-Undang
No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa
perkara tahun 2011 sebanyak 63 perkara, ditambah dengan perkara yang
27
diterima tahun 2012 sebanyak 231 perkara sehingga perkara yang ditangani
oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berjumlah 294 perkara, dari
jumlah sebanyak 294 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak
202 perkara sehingga sisa perkara padakhir tahun 2012 sebanyak 94
perkara Sisa perkara tersebut bukan berarti kinerja tidak terpenuhi melainkan
karena perkara tersebut melum sampai batas maksimal penyelesaian perkara
sesuai SOP yaitu 4 bulan : seperti perkara-perkara yang didaftarkan pada
bulan September, Oktober Nopember dan Desember Tahun 2012. Seperti
dalam grafik 4.
4. Dalam hal pelaksanaan anggaran, secara umum tidak terdapat hambatan dan
kendala, akan tetapi secara khusus ada sedikit kendala, yaitu mengenai
pelaksanaan anggaran untuk operasional persidangan masih terdapat kendala
belum adanya petunjuk pelaksanaan penggunaannya.
B. SARAN - SARAN
1. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta kelas I
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran
selanjutnya.
3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan
Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang
kelancaran operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang
administrasi umum;
4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap
seluruh aparat Pengadilan TUN guna meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang Profesional dan berintegritas tinggi.
C. PENUTUP
Dernikian Laporan Akuntabilitas Fengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
sebagai realisasl dari Frograrn Kerja Tahun 2012,
Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta yang diuraikan dalarn laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras
dari semua unsur yang terkait, rnulai dari Pirnpinan, para Hakim, Pejabat
Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal
mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;
Kami menyadari masih ada beberapa prograrn kerja yang belum dapat
diselesaikan sesuai dengan target yang diprogram[<an. Akan tetapi secara
umum pelaksanaan tuEas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan,
sebagaimana uraian dalam laporan ini.
r15 Januari 2013
ilan Tata Usaha Negara Jakarta
\pUspttail4 198612 1 002
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2010 -2014
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2010 2012 2012 2013 2014
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan 100 % 100% 100% 100% 100%
b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan 100 % 100% 100% 100% 100%
2.
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
a. Jumlah berkas yang diregister dan siap
disidangkan ke Majelis 100 % 100% 100% 100% 100%
b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap 100 % 100% 100% 100% 100%
c. Jumlah Penyampaian pemberitahuan
Pemanggilan Sidang Tepat Waktu 100 % 100% 100% 100% 100%
d. Jumlah Penyampaian Pemberitahuan Relaas
Putusan / Penetapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
100 % 100% 100% 100% 100%
e. Jumlah eksekusi tepat waktu 100 % 100% 100% 100% 100%
3. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan 100 % 100% 100% 100% 100%
4.
Program Dukung an Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
a. Tersajinya kualitas laporan keuangan yang
sesuai dengan system akuntasi pemerintah ( SAP)
100 %
100 % 100%
100 %
100 %
b. Optimalnya penyerapan anggaran
100 %
100 %
100 %
100 % 100%
5.
Program Pening kat n Sarana Dan Pra-Sarana Apara tur Mahkamah Agung
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan
100 %
100 %
100 %
100 % 100%
6.
Program Pening katan Managemen Peradilan Militer Dan TUN
Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan peradilan TUN
5 Perkara
5 Perkara
5 Perkara
5 Perkara
5 Perkara
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
No.
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1.
Peningkatan Penyelesaian Perkara
a. Jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan
Perbandingan antara perkara yang diterima dan jumlah perkara yang diputus
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara jumlah perkara Sisa tahun sebelumnya dengan jumlah perkara yang diputus
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
a. Jumlah berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang disidangkan
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b. Jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan PT dan MARI
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan
c. Jumlah Penyampaian pemberi-
tahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu
Perbandingan antara persidangan dengan pemanggilan
Jurusita Pengganti
Laporan Bulanan
d. Jumlah Penyampaian Pemberi-tahuan Relaas Putusan / Pene-tapan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
Perbandingan antara putusan dan pemberitahuan putusan
Jurusita Pengganti Laporan Bulanan
e. Jumlah eksekusi tepat waktu Perbandingan antara permohonan Eksekusi dengan Eksekusi
Ketua Pengadilan Laporan Bulanan
3.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.
Program dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya
a. Tersajinya kualitas laporan
keuangan yang sesuai dengan system akuntasi pemerintah ( SAP)
Perbadingan penyelesaian laporan pelaksanaan anggaran sesuai standar.
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b. Optimalisasi penyerapan anggaran
Perbandingan Prosentase Anggaran yang tersedia dengan Realisasi anggaran
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5. Program Peningkat-an Sarana dan Pra-sarana Aparatur Mahkamah Agung
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan
Prosentase sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6.
Program Peningkatan Manageman Peradilan Militer dan TUN
Pembebasan biaya perkara prodeo di lingkungan peradilan TUN
Jumlah perkara prodeo yang diterima berdasarkan jumlah dana yang tersedia
Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Lampiran IA1/2-2
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : WAHIDIN, SH.MM. Jabatan : Panitera / Sekretaris
Selanjutnya di sebut pihak pertama
Nama : HENDRO PUSPITO, SH.MH. Jabatan : Ketua Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak Pertama Pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 21 Januari 2013 KETUA, PANITERA/SEKRETARIS,
HENDRO PUSPITO, SH,MH. W A H I D I N, SH.MM. Nip. 196105141986121002 NIP. 195808111983031005
DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUN 2014
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1.
Peningkatan Penyelesaian Perkara
a. Jumlah perkara yang diterima dan
diselesaikan sesuai dengan SOP
yang telah ditetapkan
100 %
b. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan
100%
2.
Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
a. Jumlah berkas yang diregister dan
siap disidangkan ke Majelis
100 %
b.Jumlah berkas yang diajukan
banding, kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
100%
c.Jumlah Penyampaian pemberi-
tahuan Pemanggilan Sidang Tepat
Waktu
100 %
d. Jumlah Penyampaian Pemberi-
tahuan Relaas Putusan / Penetapan
Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
100%
3.
Program Dukungan Manajemen Dan Pelak- sanaan Tugas Teknis Lainnya
Prosentase proses penyelesaian
perkara yang dapat dipublikasikan
100 %
4.
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
a. Tersajinya kualitas laporan
keuangan yang sesuai dengan
system akuntasi pemerintah ( SAP)
100%
5.
Program Peningkatan Sarana Dan Pra-Sarana Aparatur Mahkamah Agung
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur pengadilan
100%
6.
Program Peningkatan Manageman Peradilan Militer Dan TUN
Pembebasan biaya perkara prodeo di
lingkungan peradilan TUN
100%
Lampiran lA1l2-2
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : WAHIDIN, SH.MM.
Jabatan : Panitera/Sekretaris
Selanjutnya di sebut pihak pertama
NamaJabatan
: HENDRO PUSPITO, SH.MH.: Ketua
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak Pertama Pada tahun 2A13 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalan dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 21 Januari 2013
PANITERA/SEKRETARIS,\+\';^.\,1:,. '
. lttgruono
Buserro, sH,MH.
lYip;'195105 14198612 1002 NrP. 19580811 1983031005
1. TEDI ROMYADI, SH.2. NUR AKTI, SH.3. I NYOMAN HARNANTA, SH.4. AMIR FAUZI, SH.MH.5. KUSMAN, S.IP.,SH.M.Hum.6. HUSBAN, SH.MH.7. ANDRY ASANI, SH.MH.8. HARYATI, SH.MH.9. ELISABETH I.E.H.L TOBING, SH.M.Hum.
KA.SUB.BAG.KEPEGAWAIANMILATUL KHANIFAH, SH.
STAF SUB BAG UMUM1. DIANA LAILA, SH. 1. SLAMET SUGIARTO.
2. HARRY MARANGKUP TUA, S.Sos.3. FRANZISKA JUNITA HARJIMAN
4. BAGUS NURHADI WIDJOYO 4. GENDRO WISNUBROTO.5. LUDDIMIN, SH.6. M. SALOMO F SIMANJUNDTAK, ST.7. SUWARNO.8. MOLANA YUSUF.
PANITERA PENGGANTI JURU SITA PENGGANTI 9. MUSTOPA.1. PARDOMUAN SILALAHI, SH. 9. YUSUF AMIN, SH. 18. YULIANTI, SH. 1. TRI BHAKTI ADI, SH. 10. PURWOYO.2. ROSMANI, SH. 10. ERINA SORAYA, SH. 19. ANITHA SYAHRINI, SH. 2. SRI MUKAROMAH, SH. 11. SUKARNADI.3. Dra. ENI NURAENI 11. Hj. SRI SUHARTININGSIH, SH.MH. 20. M. IQBAL AROZA, SH. 3. RISMA HUTAJULU, SH. 12. SUGENG SISWOYO.4. NINIK SULISTYANINGSIH, SH. 12. INDUN NAWANG WULANDARI, SH. 21. KISWONO, SH. 4. ARMENSIUS SIPAYUNG, SH.5. Hj. YENI YEANIWILDA, SE.SH.MH. 13. SRI HARTANTO, SH. 22. MUHAMAD SOLEH, SH.6. AGUS WIDADA, SH. 14. NANANG DAMINI. SH. 23. SALAMUDIN, SH.7. PERJON SIAHAAN, SH. 15. DIAH KUAMALA DEWI, SH. 24. MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, SH.8. ROMLAH, SH. 16. JUMARTA, SH. 25. MULYATI, SH.
17. TITIN RUSTINIH, SH.
6. JUNITA ANGELIA SIMANUNGKALIT, A.Md.
MARUBA SILALAHI, SH. ONO HARYONO, SE.
5. AFIKRI, SE.
1. HERI SUSANTO, SH.2. MURTI HANDAYANI PRIBADI, A.Md.3. AAN SUPRIYATNO.
5. EKO HERY SETIAWAN, SH.
PANITERA MUDA PERKARA KA.SUB.BAG.KEUANGAN
4. NANIK SETYORINI.
2. TRIE ENDAH DAHLIA, A.Md.3. SOLIHIN
PANITERA MUDA HUKUMDra. D I A N A
STAF KEPANITERAAN PERKARA
4. SUPRAPTI, SH.
STAF SUB BAG KEPEGAWAIAN STAF SUB BAG KEUANGAN
EMY KUSUMAWATI, SH.
7. RIEN RAY HANNAH NOOR, SH.
STRUKTUR - ORGANISASIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
MURWANTI, SH.KA.SUB.BAG.UMUM.
SUPARNO, SH.
HAKIM
7. LIA UTAMI NAWANGSIH, SE.
1. NURWITA, AMD.2. DEWI PURYANIH.
STAF KEPANITERAAN HUKUM
WAHIDIN, SH.MM.
WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS
6. IKA SALAHUDDIN, SE.
1. SUMAJA, SH.2. METTI SUSANTI3. DEWI AQUA K, SH.4. M. AGAM ALJERNIH.
3. SRIWIDATI, SH.
6. LIZAMUL UMAM, SH.
KETUAHENDRO PUSPITO, SH.M.Hum.
WAKIL KETUAH. BAMBANG HERIYANTO, SH.MH.
PANITERA / SEKRETARIS
7. PRASETYO WIBOWO, SH.8. PUTRI PEBRIANTI, SH.9. IVAN PAHLAVIA ISLAMY, SH.10. SEPTIA PUTRI RIKO, SH.
CALON HAKIM1. LUSI HARYMULIANTI, SH.2. ANDHY MARTUARAJA, SH.3. AVERROES, SH.4. ICHSAN EKO WIBOWO, SH.5. MIFTAH SAAD CHANIAGO, SH.