pengadilan agama lamonganpalamongan.net/lakip-2013.pdfpengadilan agama lamongan tahun 2013 beserta...
TRANSCRIPT
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman i
KATA PENGANTAR
Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana
diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor
9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini sesuai dengan Sistem
Akuntabilitas Kinerja.
Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama
Lamongan Tahun 2013 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah
Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan
fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
Pengadilan Agama Lamongan tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan
Pengadilan Agama Lamongan tahun 2013.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di
tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.
Lamongan, 31 Januari 2014
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan, H. Syaifuddin Latief, S.H. NIP. 19570105 197903 1 001
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi
i ii
Ikhtisar Eksekutif iii
Bab I Pendahuluan 1 A. Latar Belakang 1 B.
C. D.
Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Sistematika Penyajian
4 7 8
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 9 A. Rencana Strategis Tahun 2010 s/d 2014
1. Visi dan Misi 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
9 9
11 12
B. Rencana Kinerja Tahun 2013 18 C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2013 19
Bab III Akuntabilitas Kinerja 22 A. Pengukuran Kinerja 22 B.
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Keuangan
24 40
BAB IV Penutup 42 A. Simpulan 42 B. Saran 43 LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan 2. Indikator Kinerja Utama 3. Penetapan Kinerja Tahun 2013 4. Rencana Kinerja Tahun 2014 5. Matriks Rencana Strategis Tahun 2010-2014 6. SK Tim Penyusunan LAKIP PA Lamongan Tahun 2013
vi vii ix xi xiii xv
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pengadilan Agama sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak
dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah
diamandemen.
Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu
berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang
sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip
pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya
akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan
pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya.
Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut
disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Lamongan.
Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Lamongan disusun berdasarkan
sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi
Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama
Lamongan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
NO SASARAN SETRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
100%
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
76%
75,6%
99,5%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100%
99,8%
99,8%
d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
100%
91,3%
91,3%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman iv
e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
100%
0%
0%
f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
100% 0% 0%
g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
95% 99,9% 105,1%
h. Persentase Pelayanan Meja Informasi
100% 100% 100%
i. Persentase Minutasi Berkas Perkara
100% 100% 100%
2 Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100%
100%
100%
b. Persentase perkara
yang disidangkan 84%
83,4%
99,3%
c. Persentase
penyelesaian administrasi putusan perkara.
100%
100%
100%
d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
100%
100%
100%
e. Persentase akta
cerai yang diterbitkan
100% 100% 100%
f. Persentase proses
penyerahan akta cerai kepada para pihak.
100% 100% 100%
3 Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan
100% 100% 100%
4 Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding
100%
99,8% 99,8% - Kasasi 80% 83,3% 104,1%
- Peninjauan Kembali 100% 100% 100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman v
5 Meningkatnya
pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
80% 0% 0%
6 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 0% 0%
* Target : Realisasi x 100% = Capaian (%)
Dengan demikian realisasi pada akhir tahun 2013 menunjukkan bahwa ada 15
(lima belas) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 6
(enam) indikator tidak tercapai yaitu :
1. Persentase perkara yang diselesaikan.
2. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
3. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan
tepat waktu.
4. Persentase perkara yang disidangkan.
5. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding.
6. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti.
Sedangkan 3 realisasi indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan yaitu :
1. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan
layanan POSBAKUM.
2. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat
Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan terletak di Jl. Panglima Sudirman
No.738 B Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 477 Kelurahan/Desa dari 27
kecamatan, dengan luas wilayah 1.782,05 Km² dan jumlah penduduk
1.179.059 jiwa.
Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Lamongan adalah
Staatblad 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 nomor 116 dan 610.
Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lamongan belum memiliki kantor
yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1979/1980 dengan dana
proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Lamongan terletak
di Jl. Veteran Lamongan seluas 150m2 dan pada tahun anggaran 1983/1984
mendapat proyek perluasan seluas 100m2.
Pada tahun 1996/1997 mendapatkan ijin sewa tanah dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan seluas 525m2. Di atas tanah tersebut telah
dibangun 2 buah bangunan yakni, Balai Sidang dengan ukuran 8 x 5 m = 40
m2 dan ruang Hakim 12 x 5 m = 60 m2 dana tersebut diperoleh dari APBN
tahun anggaran 1997 /1998, dan sejak tanggal 1 Maret 1998 sudah
difungsikan.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 2
Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat Dana dari
DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 2500 m2 yang
terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten
Lamongan dengan Sertifikat Hak pakai No. 11 dan 12. Kemudian tahun 2007
mendapat bangunan Gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA
Mahkamah Agung RI tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua. Dan
kemudian tahun 2008 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni,
pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama
Lamongan yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.
Gedung Pengadilan Agama Lamongan yang terletak di Jl. Panglima
Sudirman No. 738 B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan diresmikan
pada tanggal 16 Juli 2008 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.
Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan
Agama Kelas 1A.
Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Lamongan ke
gedung yang baru, tanah seluas 525m2 milik Pemerintah Kabupaten
Lamongan ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan
Pengadilan Agama Lamongan telah mengusulkan bangunan yang berdiri di
atas tanah tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lamongan Kelas IA meliputi 27
Kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Babat
2. Kecamatan Bluluk
3. Kecamatan Brondong
4. Kecamatan Deket
5. Kecamatan Glagah
6. Kecamatan Kalitengah
7. Kecamatan Karangbinangun
8. Kecamatan Karanggeneng
9. Kecamatan Kedungpring
10. Kecamatan Kembangbahu
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 3
11. Kecamatan Lamongan
12. Kecamatan Laren
13. Kecamatan Maduran
14. Kecamatan Mantup
15. Kecamatan Modo
16. Kecamatan Ngimbang
17. Kecamatan Paciran
18. Kecamatan Pucuk
19. Kecamatan Sambeng
20. Kecamatan Sarirejo
21. Kecamatan Sekaran
22. Kecamatan Solokuro
23. Kecamatan Sugio
24. Kecamatan Sukodadi
25. Kecamatan Sukorame
26. Kecamatan Tikung
27. Kecamatan Turi
Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 1120 4’
s.d. 1120 33’ Bujur Timur dan Lintang 60 51’ s.d. 70 23’ Lintang Selatan.
Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :
1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa.
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Gresik.
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.
Sebagai satuan kerja dari lembaga negara Mahkamah Agung RI.
menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya
dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam
melayani pencari keadilan.
Untuk itulah Pengadilan Agama Lamongan menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 4
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan
Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan
kecuali biaya perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam
pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian
harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama
Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam
pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan
pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan
terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya, dan;
7. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan
pada tahun hijriyah.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 5
Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada
para pencari keadilan di Pengadilan Agama Lamongan, maka dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur
(SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa
beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Lamongan Nomor : W13-A17/76/OT.01.3/SK/I/2012, tanggal 3 Januari 2012
sebegai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan
Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :
1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil
kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi
untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung
jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan
tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-
sistem yang dibangun .
Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa
organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right
sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.
Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar
Operasional Prosedur tentang :
1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian
Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 6
6. Tata persidangan ;
7. Penyelesaian perkara melalui mediasi ;
8. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;
9. Penyampaian Salinan Putusan ;
10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak
berperkara;
11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ;
12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ;
13. Publikasi putusan ;
14. Pengarsipan berkas perkara ;
15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ;
16. Permohonan Banding ;
17. Permohonan Perkara Kasasi ;
18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ;
19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat
Administrasi Peradilan Agama.
Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka
Pengadilan Agama Lamongan telah menyusun standar pelayanan peradilan
pada Pengadilan Agama Lamongan dengan surat keputusan Ketua
Pengadilan Agama Lamongan Nomor : W13-A7/604/OT.01.3/SK/III/2012
tanggal 5 Maret 2012. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama
Lamongan tersebut disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 7
C. STRUKTUR ORGANISASI
Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi
syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama.
Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan,
Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.
1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil
Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang
dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh
seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda
Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.
Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera
Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin
oleh oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil
Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag.
Keuangan, dan Kasubag. Umum.
7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 8
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja
Pengadilan Agama Lamongan selama tahun 2013 sebagai acuan untuk
perbaikan kinerja dimasa mendatang.
Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Kata Pengantar
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)
Daftar Isi
BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, tugas pokok
dan fungsi, serta sistematika penyajian.
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, terdiri dari
rencana strategis 2010-2014, rencana kinerja tahunan 2013,
dan perjanjian kinerja yaitu dokumen penetapan kinerja
tahun 2013.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, uraian dari pengukuran kinerja
adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dan
analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran-
sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian
dari hasil pengukuran kinerja.
BAB IV : PENUTUP, antara lain kesimpulan dan saran.
BAB V : LAMPIRAN, yaitu Struktur Organisasi, Indikator Kinerja
Utama, rencana kinerja tahun 2014, dan matriks rencana
strategis 2010-2014, serta SK Tim Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 9
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S/D 2014
Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2010 – 2014
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Lamongan diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian
kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi
dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1. Visi dan Misi
Visi Pengadilan Agama Lamongan adalah “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Lamongan yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang
Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Lamongan menetapkan
misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan
transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi
masyarakat.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 10
Atas dasar visi dan misi tersebut di atas, maka Mahkamah Agung R.I. telah
telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan
Peradilan Tahun 2010 – 2035.
Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :
1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas
dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat
waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja
yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan
kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan
profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang
modern.
Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program
prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :
1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung
pengadilan.
5. Pelayanan Publik yang prima.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 11
6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.
7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos
Bantuan Hukum (Posbakum).
8. Pengawasan.
Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka
Pengadilan Agama Lamongan menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai
hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Lamongan yang profesional, efektif,
efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan
hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Terwujudnya kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi
masyarakat.
Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Lamongan
menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
76%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100%
d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
100%
e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
100%
f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 12
g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
95%
h. Persentase Pelayanan Meja Informasi
100%
i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100% 2. Peningkatan Administrasi
perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
b. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100%
c. Persentase perkara yang disidangkan
84%
d. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.
100%
e. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
100%
f. Persentase akta cerai yang diterbitkan
100%
g. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak
100%
3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan 100%
4 Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding
100% - Kasasi 80% - Peninjauan Kembali 100%
5. Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
80%
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip
pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya
akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim
dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya.
Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah
menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 13
tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.
Bahwa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2010 tentang Layanan Informasi, Mahkamah Agung telah menerbitkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2012 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor : 1-144/KMA/SK/20011
tersebut Pengadilan Agama Lamongan telah menyediakan meja informasi dan
meja pengaduan.
Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan
peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap
kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya.
Bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelyanan Publik,
maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib
menyusun standar pelayanan publik.
Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut sebaik-baiknya, maka
Pengadilan Agama Lamongan telah menyusun standar pelayanan peradilan
pada Pengadilan Agama Lamongan dengan surat keputusan Ketua Pengadilan
Agama Lamongan Nomor : W13-A7/604/OT.01.3/SK/III/2012 tanggal 5 Maret
2012. Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan tersebut
disusun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor :
026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012.
Dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan tentang Standar
Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Lamongan tersebut telah diatur
Standar Pelayanan Perkara Permohonan, Standar Pelayanan Perkara Gugatan,
Standar Pelayanan Gugatan Kelompok (Class Action), Standar Pelayanan
Administrasi Persidangan.
Dengan adanya standar pelayanan peradilan pada pengadilan agama
tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan hukum yang
berkeadilan, kredibel dan transparan.
Sesuai pula dengan perkembangan Teknologi Informasi Pengadilan
Agama Lamongan telah memiliki web site dengan alamat : palamongan.net yang
dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat
pemerhati pengadilan.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 14
Sesuai dengan standar yang diharapkan Mahkamah Agung RI. Maka menu
yang ada di website Pengadilan Agama Lamongan (palamongan.net) telah
disesuaikan dengan standar tersebut yaitu berisi menu-menu sebagai berikut :
A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan
A.1. lnformasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
A.1.1. Profil pengadilan
a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan;
b. Struktur organisasi pengadilan
c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan (ket:
situs resmi diganti dengan alamat email)
d. Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan
e. Profil singkat pejabat Struktural
f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di
pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan
oleh KPK
A.1.2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi
kewenangan pengadilan.
A.1.3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara
serta seluruh biaya.
A.1.4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama (khusus untuk
pengadilan tingkat pertama).
A.2. lnformasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat
A.2.1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan:
a. Hak mendapat bantuan hukum;
b. Hak atas biaya perkara cuma-cuma;
c. Hak-hak pokok dalam proses persidangan.
A.2.2. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
A.2.3. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim
dan pegawai
A.2.4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara
mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama
dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas
pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap
pelayanan informasi;
A.2.5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
A.2.6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
A.3. lnformasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 15
A.3.1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri
atas:
a. Nama program dan kegiatan
b. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta
nomor telepon dan /atau alamat yang dapat dihubungi
c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang
setidaknya meliputi Daftar isian Penggunaan Anggaran
(DIPA).
A.3.2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
(LAKIP)
A.3.3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri
atas:
a. Rencana dan laporan realisasi anggaran
b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
A.3.4. Ringkasan daftar aset dan inventaris
A.3.5. lnformasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
A.4. lnformasi Laporan Akses lnformasi
A.4.1. Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya
terdiri atas:
a. Jumlah permohonan informasi yang diterima
b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang
ditolak
d. Alasan penolakan permohonan informasi
A.5. Informasi Lain
A.5.1. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan (ket.
Diganti dengan informasi terkait dengan pengunjung website) -
"Data Pengunjung ada di kiri bawah Menu"
B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung
C. lnformasi yang Wajib Tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 16
C.1. Umum : Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori
informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan
MA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas 2
C.2. lnformasi tentang Perkara dan Persidangan
C.2.1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang
berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan
hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik,
bukan salinan resmi)
C.2.2. lnformasi dalam Buku Register Perkara - selengkapnya liat di
menu-menu perkara
C.2.3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara
C.2.4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara
C.2.5. Laporan penggunaan biaya perkara
C.3. lnformasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
C.3.1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang
ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat
serta tindak lanjutnya
C.3.2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan
dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang
telah diketahui publik (misalnya sudah dimuat dalam media cetak
atau elektronik)
C.3.3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi disiplin beserta jenis
pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan
C.3.4. Inisial nama dan unit / satuan kerja hakim atau pegawai yang
dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman
disiplin yang dijatuhkan
C.3.5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim
C.4. lnformasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
C.4.1. Peraturan MA, Keputusan Ketua dan wakil Ketua MA, Surat
Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan.
C.4.2. Naskah seluruh peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil
Ketua MA dan Surat Edaran MA Yang telah disahkan atau yang
ditetapkan yang mengikat dan atau berdampak penting bagi
publik, sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Dokumen pendukung
seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang
mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan
tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan. b.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 17
Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan,
pekutusan dana kebijakan tersebut, dalam hal tersedia; c. risalah
rapat dalam proses pembentukan peraturan, keputusan dan
kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah
disiapkan didiskusikan lebih awal; d. rancangan peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut; dan e. Tahap kewenangan
dalam peraturan perundang-undangan.
C.4.3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai
dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
C.4.4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan
C.4.5. Daftar serta hasil - hasil penelitian yang dilakukan
C.4.6. lnformasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat
pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
C.5. lnformasi tentang organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
C.5.1. Pedoman pengelolaan organisasi administrasi, personel dan
keuangan pengadilan.
C.5.2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
C.5.3. Profil hakim dan pegawai yang meliputi: a. nama; b. riwayat
pekerjaan; c. posisi; d. riwayat pendidikan; e. Penghargaan yang
diterima (apabila ada).
C.5.4. Data Statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah,
komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai
C.5.5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta
laporan keuangannya
C.5.6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak
ketiga berikut dokumen pendukungnya,
C.5.7. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat
rahasia.
C.5.8. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja.
C.6. lnformasi lain
a. Penggunaan Bahasa lnggris
b. Penggunaan bahasa asing non Inggris
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 18
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013
Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 adalah
sebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 76%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100%
d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
100%
e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
100%
f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
100%
g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
95%
h. Persentase Pelayanan Meja Informasi 100% i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100%
Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100%
b. Persentase perkara yang disidangkan 84%
c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.
100%
d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
100%
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan 100% f. Persentase proses penyerahan akta
cerai kepada para pihak. 100%
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan 100%
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding
100% - Kasasi 80% - Peninjauan Kembali 100%
Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 80%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 19
C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2013
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. Syaifuddin Latief. S.H.
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Lamongan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Lamongan, 14 Januari 2013 Pihak Kedua Pihak Pertama Ketua Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan Pengadilan Agama Lamongan Dra. Hj. Nawal Buchori. S.H. H. Syaifuddin Latief. S.H. NIP. 19480514 197701 2 001 NIP. 19570105 197903 1 001
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 20
PENETAPAN KINERJA
Unit Kerja : Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran : 2013
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 76%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100%
d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
100%
e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
100%
f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
100%
g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
95%
h. Persentase Pelayanan Meja Informasi 100% i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100%
Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100%
b. Persentase perkara yang disidangkan 84% c. Persentase penyelesaian administrasi
putusan perkara. 100%
d. Persentase penyampaian salinan
putusan kepada para pihak tepat waktu.
100%
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan 100% f. Persentase proses penyerahan akta
cerai kepada para pihak. 100%
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan 100%
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding
100% - Kasasi 80% - Peninjauan Kembali 100%
Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
80%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
Pengadilan Agama Lamongan pada tahun Anggaran 2013 mendapat 2
(dua) dana DIPA dari Mahkamah Agung RI yang pertama untuk Eselon 01 Badan
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 21
Urusan Administrasi sebesar Rp. 5.937.786.000,- dan untuk Eselon 04 Direktorat
Jendral Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 10.585.000,-
Realisasi belanja pada TA 2013 untuk Eselon 01 Badan Urusan
Administrasi adalah sebesar Rp 5.888.600.680,- atau 99,17% dari anggarannya,
yaitu sebesar Rp. 5.937.786.000,-.
Sedangkan Realisasi belanja pada TA 2013 untuk Eselon 04 Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama adalah sebesar Rp 7.785.000,- atau 74,14%
dari anggarannya, yaitu sebesar Rp. 10.585.000,-.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 22
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama tahun 2013
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja
yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat
capaian kinerja Pengadilan Agama Lamongan dapat diilustrasikan dalam tabel
sebagai berikut :
Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
NO SASARAN SETRATEGIS INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
100%
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
76%
75,6%
99,5%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100%
99,8%
99,8%
d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
100%
91,3%
91,3%
e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
100%
0%
0%
f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
100% 0% 0%
g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
95% 99,9% 105,1%
h. Persentase Pelayanan Meja Informasi
100% 100% 100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 23
i. Persentase Minutasi Berkas Perkara
100% 100% 100%
2 Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100%
100%
100%
b. Persentase perkara
yang disidangkan 84%
83,4%
99,3%
c. Persentase
penyelesaian administrasi putusan perkara.
100%
100%
100%
d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.
100%
100%
100%
e. Persentase akta
cerai yang diterbitkan
100% 100% 100%
f. Persentase proses
penyerahan akta cerai kepada para pihak.
100% 100% 100%
3 Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan
100% 100% 100%
4 Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding
100%
99,8% 99,8% - Kasasi 80% 83,3% 104,1%
- Peninjauan Kembali 100% 100% 100%
5 Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
80% 0% 0%
6 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 0% 0%
* Target : Realisasi x 100% = Capaian (%)
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 24
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Capaian kinerja Pengadilan Agama Lamongan dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Dalam tahun anggaran 2013, Pengadilan Agama Lamongan telah
menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut
selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja.
Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa ada 15 (lima belas) indikator
kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, sedangkan 6 (enam) indikator
tidak tercapai yaitu :
1. Persentase perkara yang diselesaikan.
2. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
3. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang
diselesaikan tepat waktu.
4. Persentase perkara yang disidangkan.
5. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding.
6. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
Sedangkan 3 realisasi indikator kinerjanya 0% karena tidak ada kegiatan
yaitu :
1. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang
mendapatkan layanan POSBAKUM.
2. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
SASARAN 1: Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-1
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100 % 100% 100 100 % 100% 100
Sisa perkara tahun 2012 = 701 perkara
Sisa perkara tahun 2012 yang telah diputus pada tahun 2013 = 701 perkara
Realisasi = 701/701 x 100% = 100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 25
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100%
Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2013 telah
mencapai target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang
berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan berjalan dengan baik dan
lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di
tahun berikutnya.
Adapun tingkat penyelesaian sisa perkara pada tahun 2012 adalah
sebagai berikut :
Sisa perkara tahun 2011 = 590
Sisa perkara tahun 2011 yang telah diputus pada tahun 2012 = 590 perkara
Realisasi = 590/590 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012.
b. Persentase Perkara yang diselesaikan. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-2
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Persentase Perkara yang diselesaikan
76 % 76% 100 76 % 75,6% 99,5
Perkara masuk tahun 2013 = 2.897 perkara
Perkara tahun 2013 yang diputus pada tahun 2013 = 2.190 perkara
Realisasi = 2.190/2.897 x 100% = 75,6%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 75,6/76 x 100 = 99,5%
Perkara masuk pada tahun 2013 adalah sebanyak 2.897 perkara, dalam
tahun 2013 Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan telah memutus
perkara tahun 2013 sebanyak 2.190 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja
utama untuk penyelesaian perkara tahun 2013 adalah 75,6%.
Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target
yang telah ditetapkan (76%) hal ini karena banyaknya perkara yang dimana
Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya (Ghoib).
Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2012 adalah sebagai
berikut :
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 26
Perkara masuk tahun 2012 = 2.919 perkara
Perkara tahun 2012 yang diputus pada tahun 2012 = 2.218 perkara
Realisasi = 2.218/2.919 x 100% = 76%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 76/76 x 100 = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 0,4%.
c. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-3
Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100% 99,7% 99,7 100% 99,8% 99,8
Perkara putus lebih dari 6 bulan diakhir tahun 2013 = 5
Perkara masuk Juli 2012 s.d. Juni 2013 = 2.925 perkara
Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = 2.925 – 5 = 2.920
Realisasi = 2.886/2.891 x 100% = 99,8%
Realisasi Indikator Kinerja Utama =99,8/100 x 100 = 99,8%
Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, dimana
seharusnya seluruh perkara diputus sebelum 6 bulan.
Adapun tingkat penyelesaian perkara putus lebih dari 6 bulan pada
tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Perkara putus lebih dari 6 bulan = 9
Perkara masuk Juli 2011 s.d. Juni 2012 = 2.704 perkara
Perkara putus tidak lebih dari 6 bulan = 2.704 – 9 = 2.695
Realisasi = 2.695/2.704 x 100% = 99,7%
Realisasi Indikator Kinerja Utama =99,7/100 x 100% = 99,7%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 0,1%.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 27
d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-4
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu
100% 100% 100 100% 91,3% 91,3
Perkara Prodeo yang masuk = 46 perkara
Jumlah perkara prodeo yang diputus = 42 perkara
Realisasi = 42/46 x 100% = 91,3%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 91,3/100 x 100% = 91,3%
Dengan demikian untuk indiktor kinerja utama belum mencapai target,
dimana seharusnya seluruh perkara prodeo harus diselesaikan tepat waktu.
Adapun jumlah perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang
diselesaikan tepat waktu pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Perkara Prodeo yang masuk = 24 perkara
Jumlah perkara prodeo yang diputus = 24 perkara
Realisasi = 24/24 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 8,7%.
e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-5
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
100% 100% 100 100% 0% 0
Jumlah Pemohon POSBAKUM = 0 pemohon
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 28
Jumlah Pemohon POSBAKUM yang dilayani = 0 perkara
Realisasi = 0/0 x 100 = 0%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0%
Kegiatan POSBAKUM Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2013
tidak ada dikarenakan tidak ada anggaran POSBAKUM pada DIPA Tahun
2013. Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 tidak
mencapai target karena tidak ada kegiatan.
Adapun presentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
yang mendapatkan layanan POSBAKUM pada tahun 2012 adalah sebagai
berikut :
Jumlah Pemohon POSBAKUM = 2514 pemohon
Jumlah Pemohon POSBAKUM yang dilayani = 2514 perkara
Realisasi = 2514/2514 x 100 = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100%
f. Persentase kegiatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-6
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Persentase kegiatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling
100% 0% 0 100% 0% 0
Perkara sidang keliling = 0
Jumlah perkara sidang keliling yang putus = 0
Realisasi = 0/0 x 100% = 0%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100% = 0%
Adapun jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang
mendapatkan layanan sidang keliling pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Perkara sidang keliling = 0
Jumlah perkara sidang keliling yang putus = 0
Realisasi = 0/0 x 100% = 0%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100% = 0%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 29
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012 yaitu 0% karena tidak ada kegiatan.
g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-7
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
95% 91,8% 96,6 95% 99,9% 105,1
Perkara putus tahun 2013 = 2.891 perkara
Putusan yang diupload di website = 2.889 putusan
Realisasi = 2.889/2.891 x 100% = 99,9%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,9/95 x 100 = 105,1%
Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah memutus
sebanyak 2.891 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2013 yang diunggah
(upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 2.889 perkara atau
sebanyak 99,9%.
Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah melebihi target yang
telah ditetapkan (95%).
Adapun jumlah Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website
pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Perkara putus tahun 2012 = 2.808 perkara
Putusan yang diupload di website = 2.578 putusan
Realisasi = 2.578 /2.808 x 100 = 91,8%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 91,8/95 x 100 = 96,6%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 8,5%.
h. Persentase Pelayanan Meja Informasi Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-8
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Persentase Pelayanan Meja Informasi 100% 100% 100 100% 100% 100
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 30
Jumlah permohonan informasi = 237 permohonan
Jumlah informasi yang dilayani = 237 permohonan
Realisasi = 237/237 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 237/237 x 100 = 100%
Selama tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah melayani
sebanyak 237 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di
Pengadilan Agama Lamongan. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat
dilayani oleh Pengadilan Agama Lamongan.
Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%. Adapun Pelayanan Meja Informasi pada tahun 2012 adalah sebagai
berikut :
Jumlah permohonan informasi = 551 permohonan
Jumlah informasi yang dilayani = 551 permohonan
Realisasi = 551/551 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 551/551 x 100 = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012.
i. Persentase Minutasi Berkas Perkara Sasaran 1 Indikator Kinerja ke-9
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Persentase Minutasi Berkas Perkara 100% 100% 100 100% 100% 100
Jumlah perkara putus = 2.891 perkara
Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.891 perkara
Realisasi = 2.891/2.891 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100%
Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi
dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara
yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel
Pengadilan Agama sebagai pengaman.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 31
Dari jumlah putusan sebanyak 2.808 perkara, Pengadilan Agama
Lamongan pada tahun 2013 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas
perkara sebanyak 2.808 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah
memenuhi target yaitu realisasi 100 %.
Adapun tingkat penyelesaian minutasi berkas perkara pada tahun 2012
adalah sebagai berikut :
Jumlah perkara putus = 2.808 perkara
Jumlah putusan yang telah diminutasi = 2.808 perkara
Realisasi = 2.808/2.808 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012.
SASARAN 2 : Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-1
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara
100% 100% 100 100% 100% 100
Jumlah perkara masuk = 2.897 perkara
Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 2.897 perkara
Realisasi = 2.897/2.897 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebanyak
2.897 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara
telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar
Operasional Prosedur Pengadilan Agama Lamongan yaitu mulai dari menerima
surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal
dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.
Adapun tingkat penyelesaian administrasi penerimaan perkara pada
tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Jumlah perkara masuk = 2.919 perkara
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 32
Jumlah penyelesaian administrasi perkara masuk = 2.919 perkara
Realisasi = 2.919/2.919 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012.
b. Persentase perkara yang disidangkan
Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-2
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
Persentase perkara yang disidangkan
84 %
84,9 % 101
84 %
83,4 % 99,3
Jumlah perkara masuk = 2.897 perkara
Jumlah perkara diperiksa = 2.416 perkara
Realisasi = 2.416/2.897 x 100 = 83,4%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 83,4/84 x 100 = 99,3%
Perkara masuk oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah sebanyak
2.897 perkara. Sebanyak 2.416 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama sedangkan sebanyak 481 perkara belum diperiksa oleh
Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini
adalah perkara yang Tergugat/Termohonnya tidak diketahui alamatnya (Ghoib)
dan perkara yang masuk di akhir tahun 2013. Persentase perkara yang dapat
diperiksa oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah 83,4 % yang berarti untuk
indikator ini telah mendekati target, yaitu 84%.
Adapun tingkat perkara yang disidangkan pada tahun 2012 adalah
sebagai berikut :
Jumlah perkara masuk = 2.919 perkara
Jumlah perkara diperiksa = 2.479 perkara
Realisasi = 2.479/2.919 x 100 = 84,9%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 84,9/84 x 100 = 101%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 1,7%.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 33
c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-3
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara
100% 100% 100 100% 100% 100
Jumlah perkara diputus = 2.891 perkara
Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 2.891 perkara
Realisasi = 2.891/2.891 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Pengadilan Agama Lamongan dapat memutus perkara sebanyak 2.891
perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara
baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur
Pengadilan Agama Lamongan yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal
dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan
perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan
memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Persentase
penyelesaian administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.
Adapun tingkat perkara penyelesaian administrasi putusan perkara
pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Jumlah perkara diputus = 2.808 perkara
Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus = 2.808 perkara
Realisasi = 2.808/2.808 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012.
d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-4
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
100% 100% 100 100% 100% 100
Jumlah perkara yang diputus = 2.891 perkara
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 34
Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 2.891 perkara
Realisasi = 2.891/2.891 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan
kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja sejak putusan diucapkan.
Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah memutus
perkara sebanyak 2.891 perkara. Seluruh perkara ini telah disampaikan
salinannya kepada para pihak.
Adapun tingkat penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat
waktu pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Jumlah perkara yang diputus = 2.808 perkara
Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 2.808 perkara
Realisasi = 2.808/2.808 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012.
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan
Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-5
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
Persentase akta cerai yang diterbitkan 100% 100% 100 100% 100% 100
Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 884 perkara = 1.768 akta cerai untuk
suami/isteri.
Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.584 perkara =
3.168 akta cerai untuk suami/isteri.
Jumlah akta cerai yang diterbitkan = Akta Cerai sebanyak 2.468 perkara
perceraian = 4.936 akta cerai untuk suami/isteri.
Realisasi = (1.768 + 3.168)/4.936 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 35
Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2013 telah dapat memutus
perkara cerai gugat sebanyak 1.681 perkara dan memutus perkara cerai talak
sebanyak 1.032. Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap adalah sebanyak 1.584 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 3.168
akta cerai untuk suami/isteri. Sedangkan putusan cerai talak yang telah
diikrarkan adalah sebanyak 884 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 1.768
akta cerai untuk suami/isteri.
Adapun tingkat akta cerai yang diterbitkan pada tahun 2012 adalah
sebagai berikut :
Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 883 perkara = 1.766 akta cerai untuk
suami/isteri.
Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 1.535 perkara =
3.070 akta cerai untuk suami/isteri.
Jumlah akta cerai yang diterbitkan = Akta Cerai sebanyak 2.418 perkara
perceraian = 4.836 akta cerai untuk suami/isteri.
Realisasi = (1.766 + 3.070)/4.836 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012.
f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak
Sasaran 2 Indikator Kinerja ke-6
Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak
100% 100% 100 100% 100% 100
Jumlah yang meminta akta cerai = 4.936 akta cerai
Jumlah akta cerai yang diserahkan = 4.936 akta cerai
Realisasi = 4.936/4.936 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Lamongan telah menerbitkan
akta cerai sebanyak 2.468 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri
maka ada 4.936 akta cerai. Selama tahun 2013 ini ada 4.936 akta cerai yang
telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama untuk
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 36
mengambil Akta Cerai, yang berarti telah 100% akta cerai telah diserahkan
kepada para pihak.
Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak,
Pengadilan Agama Lamongan telah memberitahukan kepada para pihak
melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Lamongan.
Adapun tingkat proses penyerahan akta cerai kepada para pihak pada
tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Jumlah yang meminta akta cerai = 4.836 akta cerai
Jumlah akta cerai yang diserahkan = 4.836 akta cerai
Realisasi = 4.836/4.836 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012.
SASARAN 3: Meningkatnya penyelesaian perkara Melalui Mediasi Persentase mediasi yang diselesaikan
Sasaran 3 Indikator Kinerja ke-1
Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya penyelesaian perkara Melalui Mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan 100% 100% 100 100% 100% 100
Jumlah perkara yang dimediasi = 586 perkara
Jumlah mediasi yang diselesaikan = 586 perkara
Realisasi 586/586 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100%
Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Lamongan adalah
sebanyak 586 perkara. Sedangkan jumlah mediasi yang diselesaikan oleh
Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 2013 adalah sebanyak 586 perkara.
Persentase perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Lamongan
adalah 100 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100 %
dari target yang telah ditetapkan.
Adapun jumlah persentase mediasi yang diselesaikan pada tahun 2012
adalah sebagai berikut :
Jumlah perkara yang dimediasi = 700 perkara
Jumlah mediasi yang diselesaikan = 700 perkara
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 37
Realisasi 700/700 x 100% = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100% = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012.
SASARAN 4 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan - Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Banding
Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-1
Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding 100% 99,6% 99,6 100% 99,8% 99,8
Perkara yang diputus tahun 2013 = 2.891 perkara
Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 6
Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.891-6 = 2.885
Realisasi = 2.885/2.891 x 100% = 99,8%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,8/100 x 100% = 99,8%
Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan yang tidak diajukan
upaya hukum banding belum mencapai target karena ada upaya hukum
banding sebanyak 6 perkara.
Diharapkan dapat mengindikasikan pencari keadilan pada tingkat
pertama yang dapat menerima putusan oleh majelis hakim tingkat pertama dan
berdasarkan laporan yang diterima tahun sebelumnya. Maka capaian kinerja
upaya hukum yang tidak mengajukan banding adalah 99,8%.
Adapun tingkat perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding
pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Perkara yang diputus tahun 2012 = 2.808 perkara
Perkara putus yang diajukan upaya hukum Banding = 10
Perkara putus yang tidak diajukan upaya hukum banding = 2.808-10 = 2.798
Realisasi = 2.798/2.808 x 100 = 99,6%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 99,6/100 x 100 = 99,6%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013
dibanding tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 0,2%.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 38
- Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Kasasi Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-2
Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi
80% 80% 100 80% 83,3% 104,1
Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 6 perkara
Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 1 perkara
Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 6-1 = 5
Realisasi = 5/6 x 100% = 83,3%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 83,3/80 x 100 = 104,1%
Realisasi indikator kinerja untuk perkara banding yang tidak diajukan
upaya hukum kasasi telah melebihi target 80%.
Adapun tingkat perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum
kasasi pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Perkara putus yang diajukan upaya hukum banding = 10 perkara
Perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi = 2 perkara
Perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi = 10-2 = 8
Realisasi = 8/10 x 100 = 80%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 80/80 x 100 = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013
dibanding tahun 2012 mengalami kenaikan sebanyak 4,1%.
- Persentase putusan yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Sasaran 4 Indikator Kinerja ke-3
Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum peninjauan kembali
100% 100% 100 100% 100% 100
Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2013 = 1 perkara
Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 39
Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 1-0 = 1
Realisasi = 1/1 x 100 = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan putusan kasasi yang tidak
diajukan upaya hukum peninjauan kembali telah mencapai target 100%.
Adapun tingkat putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum
peninjauan kembali pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Perkara kasasi yang diputus pada tahun 2012 = 3 perkara
Perkara kasasi yang diajukan upaya peninjauan kembali = 0
Perkara kasasi yang tidak diajukan upaya peninjauan kembali = 3-0 = 3
Realisasi = 3/3 x 100 = 100%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012.
SASARAN 5 : Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal Yang Efektif Dan Efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Sasaran 5 Indikator Kinerja ke-1
Kinerja Utama Indikator Kinerja
Target 2012
Realisasi 2012
Capaian% 2012
Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
80% 0% 0 80% 0% 0
Jumlah pengaduan yang diterima = 0
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0
Realisasi = 0/0 x 100% = 0%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/80 x 100 = 0%
Realisasi indikator kinerja untuk kegiatan pengaduan pada tahun 2013
yang ditindaklanjuti 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima.
Adapun tingkat pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2012 adalah
sebagai berikut :
Jumlah pengaduan yang diterima = 0
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0
Realisasi = 0/0 x 100% = 0%
Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/80 x 100 = 0%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 40
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012 yaitu 0% karena tidak ada pengaduan yang diterima.
SASARAN 6 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti Sasaran 6 Indikator Kinerja ke-1
Kinerja Utama Indikator Kinerja Target
2012 Realisasi
2012 Capaian%
2012 Target 2013
Realisasi 2013
Capaian% 2013
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti
100% 0% 0 100% 0% 0
Jumlah permohonan eksekusi tahun 2013 = 1
Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 0
Realisasi 0/1 x 100 = 0%
Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0%
Realisasi indikator kinerja untuk permohonan eksekusi atas putusan
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti tidak berhasil
karena masih dalam taraf anmaning dan perdamaian.
Adapun tingkat permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti pada tahun 2012 adalah sebagai
berikut :
Jumlah permohonan eksekusi tahun 2012 = 1
Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan = 0
Realisasi 0/1 x 100 = 0%
Indikator Kinerja Utama = 0/100 x 100 = 0%
Dengan demikian, Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2013 sama
dengan tahun 2012.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 41
a). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2013 untuk
Pengadilan Agama Lamongan;
b). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2013
untuk Pengadilan Agama Lamongan;
c). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas
dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan
yaitu
(1). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Agama
Lamongan;
(2). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bojonegoro
untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-
honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;
(3). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Agama
Lamongan dengan realisasi sebagai berikut :
(a) Belanja Pegawai
Pagu DIPA Rp. 5.306.537.000,-
Realisasi DIPA Rp. 5.257.704.530,-
Sisa dana DIPA Rp. 48.832.470,-
Persentase Realisasi DIPA 99,08 %
(b) Belanja Barang
Belanja Barang Es 01
Pagu DIPA Rp. 631.249.000,-
Realisasi DIPA Rp. 630.896.150,-
Sisa dana DIPA Rp. 352.850,-
Persentase Realisasi DIPA 99,94%
Belanja Barang Es 04
Pagu DIPA Rp. 10.585.000,-
Realisasi DIPA Rp. 7.785.000,-
Sisa dana DIPA Rp. 2.800.000,-
Persentase Realisasi DIPA 74,14%
(c) Belanja Modal
Pagu DIPA Rp. 50.000.000,-
Realisasi DIPA Rp. 50.000.000,-
Sisa dana DIPA Rp. NIHIL,-
Persentase Realisasi DIPA 100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 42
BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama
Lamongan Tahun 2013 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang
mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian
strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ada 6 (enam) indikator tidak
tercapai yaitu :
a. Persentase perkara yang diselesaikan.
b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6
bulan.
c. Persentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang
diselesaikan tepat waktu.
d. Persentase perkara yang disidangkan.
e. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum Banding.
f. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
Dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2014.
3. Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, di
Pengadilan Agama Lamongan maka dalam melaksanakan tugasnya
berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah
didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja yang tertuang
dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13-
A17/76/OT.01.3/SK/I/2012 tanggal 3 Januari 2012 sebagai implementasi dari
Undang-Undang Nomor : 25 / 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lamongan Nomor W13-
A17/604/OT.01.3/SK/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan.
4. Penyelesaian perkara pada tahun 2013 pada Pengadilan Agama Lamongan
telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman 43
2012 sebanyak 701 perkara, seluruhnya telah diselesaikan (100%). Sedangkan
untuk perkara masuk tahun 2013 sebanyak 2.897 perkara telah diselesaikan
sebanyak 2.190 (75,6%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2013 sebanyak
707 perkara (24,4 %);
5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan dan
kendala, akan tetapi ada sedikit kendala, yaitu mengenai anggaran untuk
Langganan Daya dan Jasa Khusus untuk Listrik yang pagu dalam DIPA sangat
kecil, tidak sesuai dengan realisasinya, dimana yang semestinya anggaran untuk
pembayaran tagihan Listrik cukup digunakan selama 12 bulan akan tetapi hanya
cukup digunakan selama 10 bulan, oleh karena itu anggaran Langganan Daya
dan Jasa khusus untuk pembayaran tagihan Listrik perlu ditambah ;
B. SARAN
Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar :
1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir
tahun;
2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan
Agama Lamongan kelas I.A;
3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya
karena adanya fluktuasi harga;
4. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk Langganan Daya Dan Jasa
khusus untuk pembayaran tagihan Listrik, sehingga dapat menunjang kelancaran
operasional baik dibidang administrasi perkara maupun dibidang administrasi
umum;
5. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap
seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang Profesional dan berintegritas tinggi.
6. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas
teknis yustisial dan tugas umum.
Halaman xv
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman xv
6. SK Tim Penyusunan LAKIP PA Lamongan Tahun 2013
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
SURAT KEPUTUSAN Nomor : W13-A17/156/KU.01/SK/I/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2013, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Lamongan Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-005.01.2.401322/2014, tersedia anggaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pada Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
3. DIPA Pengadilan Agama Lamongan Nomor : DIPA-005.01.2.401322/2014, tanggal 5 Desember 2013
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013, dengan susunan sebagai berikut :
No Nama dan NIP Jabatan
1. H. Mudjito, S.H., M.H. NIP. 19610620 198203 1 001
Pengarah
Halaman xvi
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013 Halaman xvi
2. Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. NIP. 19560622 199003 1 001
Penanggungjawab
3. H. Syaifuddin Latief. S.H. NIP. 19570105 197903 1 001
Ketua
4. H. Imam Wahyudi, S.H. NIP. 19570627 198203 1 004
Wakil Ketua
5. Junus Susanto, S.H. NIP. 19591027 198003 1 001
Sekretaris
6. Hj. Nur Cholidah, S.H. NIP. 19570201 198003 2 001
Anggota
7. Hj. Kuna'iyah Ningsih, S.H. NIP. 19570529 197403 2 003
Anggota
8. Hj Siti Zaenab M., S.Ag. NIP. 19540707 197803 2 001
Anggota
9. Hj. Muarofah. S.H. NIP. 19660216 199303 2 002
Anggota
10. Dartik. S Pd I. NIP. 19780824 200604 2 016
Anggota
11. Syafi'i Rahman, S. Ag. NIP. 19691115 200604 1 010
Anggota
Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013. Ketiga : Segala keperluan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(LAKIP) ini berupa : Bahan, Transport Lokal Tim, Konsumsi dan sebagainya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lamongan akun 524113 dan 521219 (Belanja Barang Operasional Lainnya).
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Ditetapkan di : Lamongan Pada Tanggal : 15 Januari 2014 Kuasa Pengguna Anggaran, H. SYAIFUDDIN LATIEF. S.H. NIP. 19570105 197903 1 001
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman vi
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan
Keterangan : ------------------ : Garis Koordinasi ___________ : Garis Tanggung Jawab
Ketua H. Mudjito, S.H., M.H.
Wakil Ketua Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.
Wakil Sekretaris Junus Susanto, S.H. H. Imam Wahyudi, S.H.
Wakil Panitera H. Syaifuddin Latief, S.H.
Panitera / Sekretaris
Hakim 1. Drs. H. M. Nurkhan, S.H. 2. Drs. H. A Mukhsin, S.H., M.H. 3. Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. 4. Dra. Hj. Dzirwah 7. Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H. 8. Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M H. 9. Drs. H. Imam Rosidin, M.H. 10. Drs. H. Nuril Ihsan 11. H. Roihan, S.H. 12. Dra. Hj. Sufijati
Panmud. Permohonan Hj. Nur Cholidah, S.H.
Panitera Pengganti Suprayitno, S.Ag. Farhan Hidayat, S.HI. Novan Yahya Utama, S.Kom.
Panmud. Gugatan Hj. Kuna’iyah Ningsih, S.H.
Panmud. Hukum Hj.Siti Zaenab M.,S.Ag.
Kasubbag.Kepegawaian Hj. Muarofah, SH.
Kasubbag.Keuangan Kasubbag.Umum Dartik,S.Pd.I Syafi’i Rahman, S.Ag.
Jurusita / Jurusita Pengganti
Staf : Jawahiruddaulah Asfaq, S.HI.
Staf : Khoirul Anwar., S.Ag.
Staf : Suwarno
Agus Wibowo , Amd A. Makhtum Santoso
Staf : Fatkur Rahman.,S.Ag
Siti Zaimah Zainish S.,S.Pd.
Staf : Sudarmadi
Drs. Kayanto A. Noer Anshori., S.Psi
Staf : Suki
Wawan A., S.Pd.I. Luthfi Anshori, S.H.
Supiyah, S.H. Mazir, S.Ag., M.Si. Sueb, S.H. Muhammad Sirojuddin, S.H.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman vii
2. Indikator Kinerja Utama
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara perkara masuk dengan perkara yang diputus
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Perbandingan antara perkara yang putus lebih dari 6 bulan dengan perkara masuk. (tidak termasuk sisa perkara)
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
Perbandingan antara perkara prodeo yang masuk dengan perkara prodeo yang putus
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
Perbandingan antara jumlah pemohon POSBAKUM dengan jumlah pemohon POSBAKUM yang dilayani
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
Perbandingan antara perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling (zetting plaat) dengan jumlah perkara sidang keliling yang diputus
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase Pelayanan Meja Informasi
Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase Minutasi Berkas Perkara
Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman viii
2. Peningkatan
Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase perkara yang disidangkan
Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.
Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase akta cerai yang diterbitkan
Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak
Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan
Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan mediasi yang selesaikan
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding
Perbandingan antara perkara putus dengan perkara perkara putus yang diajukan upaya hukum banding
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
- Kasasi Perbandingan antara perkara banding dengan perkara perkara banding yang diajukan upaya hukum kasasi
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
- Peninjauan Kembali
Perbandingan antara perkara kasasi dengan perkara perkara kasasi yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali
Hakim Majelis dan Panitera
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5. Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Perbandingan antara pengaduan yang diterima dengan yang diitindaklanjuti
Ketua dan Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman ix
6. Meningkatnya
kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Perbandingan antara permohonan eksekusi dengan jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan
Ketua dan Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3. Penetapan Kinerja Tahun 2013
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 76%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100%
d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
100%
e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
100%
f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
100%
g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
95%
h. Persentase Pelayanan Meja Informasi 100%
i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman x
2. Peningkatan Administrasi perkara yang
efektif, efisien, dan akuntabel a. Persentase penyelesaian administrasi
penerimaan perkara. 100%
b. Persentase perkara yang disidangkan 84%
c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.
100%
d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
100%
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan 100% f. Persentase proses penyerahan akta cerai
kepada para pihak 100%
3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan 100%
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding
100% - Kasasi 80% - Peninjauan Kembali 100%
5. Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 80%
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman xi
4. Rencana Kinerja Tahun 2014
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 76%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
100%
d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
100%
e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
100%
f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
100%
g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
95%
h. Persentase Pelayanan Meja Informasi 100%
i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100% 2. Peningkatan Administrasi perkara yang
efektif, efisien, dan akuntabel a. Persentase penyelesaian administrasi
penerimaan perkara. 100%
b. Persentase perkara yang disidangkan 84%
c. Persentase penyelesaian administrasi putusan
perkara. 100%
d. Persentase penyampaian salinan putusan
kepada para pihak tepat waktu 100%
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan 100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman xii
f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak
100%
3.. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan 100%
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding
100% - Kasasi 80% - Peninjauan Kembali 100%
5. Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 80%
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman xiii
5. Matriks Rencana Strategis 2010 - 2014
MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TAHUN 2010 - 2014
Visi Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Lamongan yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
Misi 1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan; 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; 4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
Tujuan Strategis 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Lamongan yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan
Sasaran Indikator Kinerja Th. I (2010)
Th. II (2011)
Th. III (2012)
Th. IV (2013)
Th. V (2014)
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan 76%
76%
76%
76%
76%
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
99%
99%
99%
99%
99%
d. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.
100%
100%
100%
100%
100%
e. Persentase Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum
0
0
100%
100%
100%
f. Persentase Perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
0 0 100% 100% 100%
LAKIP Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2013
Halaman xiv
g. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.
95% 95% 95% 95% 95%
h. Persentase Pelayanan Meja Informasi 100% 100% 100% 100% 100%
i. Persentase Minutasi Berkas Perkara 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel
a. Persentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara.
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase perkara yang disidangkan 84%
84%
84%
84%
84%
c. Persentase penyelesaian administrasi putusan perkara.
100%
100%
100%
100%
100%
d. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
e. Persentase akta cerai yang diterbitkan
100% 100% 100% 100% 100%
f. Persentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi
Persentase mediasi yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan
Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - Banding
100%
100%
100%
100%
100% - Kasasi 80% 80% 80% 80% 80%
- Peninjauan Kembali 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80% 80%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100%