laporan akuntabilitas kinerja - organisasi.surabaya.go.id 2017 sawahan.pdflaporan akuntabilitas...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

KECAMATAN SAWAHAN TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas Berkat dan

Karunia-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SAWAHAN Tahun

2017 ini dapat diselesaikan dan evaluasi Kinerja dengan harapan tahun

mendatang lebih baik.

Kami telah berusaha secara maksimal untuk menyempurnakan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SAWAHAN Tahun 2017 ini sebagaimana

layaknya sebuah Laporan Pertanggungjawaban , namun Kami menyadari bahwa

manusia selalu memiliki keterbatasan - keterbatasan yang dimilikinya sehingga

menyebabkan masih kurang sempurnanya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan SAWAHAN Tahun 2017 ini. Untuk itu saran dan kritik terhadap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SAWAHAN Tahun 2017 ini, akan Kami

terima dengan ucapan terima kasih demi kesempurnaannya pada tahun

berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SAWAHAN Tahun 2017 ini, kami

sampaikan terima kasih dan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

SAWAHAN Tahun 2017 ini dapat berguna dan bermanfaat.

Surabaya, Pebruari 2018

CAMAT SAWAHAN

Yunus, S.STP. MAP Pembina Tk I

NIP. 19770506 199602 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan SAWAHAN ini

mengkaji sejauhmana kinerja kecamatan SAWAHAN tahun 2017 dalam upaya

untuk peningkatan kinerja suatu organisasi.

Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan organisasi dan sasaran strategis

organisasi yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan sawahan adalah

1. Presentase RW yang dilengkapi dengan Fasilitas sambungan Internet, di bagi

dengan jumlah RW se- Kecamatan.

2. Merupakan capaian 12 (dua belas) Indikator pelayanan pada indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) dibagi 12 Indikator Pelayanan pada IKM.

Adapun Indikator pelayanan adalah mencakup Kejelasan petugas

pelayanan, kedisplinan petugas pelayanan, Tanggung jawab petugas Pelayanan,

Kemampuan Petugas Pelayanan, Kecepatan petugas pelayanan, Keadilan untuk

mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan,

Kecepatan jadwal pelayanan, Keamanan pelayanan, Kemudahan mendapatkan

informasi system maupun prosedur, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hasil Survey kepada pengunjung Kecamatan Sawahan di

peroleh nilai mutu pelayanan yang di dapat dari indeks kepuasan masyarakat

sebesar 82,51 sesuai dengan pengelompokan mutu kinerja pelayanan secara

umum, mutu pelayanan kecamatan sawahan masuk dalam kategori A dengan

kinerja baik.

Pengukuran indikator Kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja

dapat di ketahui melalui indicator input (masukan), Output (keluaran), Outcome

(hasil) , sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat

dilihat mulai dari capaian kerja program sampai dengan nilai capaian

kebijaksanaan.

Hasil pengolahan data secara statistic sederhana di peroleh nilai capaian

kinerja Keuangan setiap kegiatan berkisar antara 84,69 % sampai dengan 99,33%

dan nilai rata-rata sebesar 93.6 %. Secara keseluruhan kegiatan - kegiatan pada

tahun anggaran 2017 dapat terlaksana dengan baik dan berhasil sesuai dengan

yang di targetkan dalam rencana kinerja tahun 2017.

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG ...................................................................................

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .........................................

C. ASPEK STRATEGIS .................................................................................

D. STRUKTUR ORGANISASI .......................................................................

E. SISTIMATIKA PENYAJIAN .......................................................................

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................. A. RPJMD2016-2021 .....................................................................................

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 .............................................

a.VISI .........................................................................................................

b.MISI ........................................................................................................

c. TUJUAN ................................................................................................

d.SASARAN ...............................................................................................

e. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....................................................

C. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2017...............................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 ...................................... A PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 ....................................................

B EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .......................................

BABIV PENUTUP ......................................................................................... 1. KESIMPULAN .........................................................................................

2. SARAN ....................................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran ...............................................................

1. Struktur Organisasi .....................................................................................

2. Pengukuran Kinerja tahun 2017 .................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan

Sawahan adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah

awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Sawahan .

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja

aparatur pemerintah telah dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugaspokok

dan fungsinya.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaiankinerja

dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes

(hasil) dan Benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran

evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara

keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program .

Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukan bahwa

kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian

yang ada di Kecamatan Sawahan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Peningkatan kinerja dan pemupukan keunggulan bersaing bagi setiap

organisasi akan membawa pada kemampuan organisasi dalam memenuhi dan

memuaskan kebutuhan pelanggan ( stakeholders} serta pada gilirannya akan

membentuk citra positif yang merupakan modal dasar bagi kelangsungan

organisasi.Pada tahap akhir organisasi-organisasi Pemerintah (Birokrasi)

diharapkan mampu memberikan pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Pembentukan

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan

Kota Surabaya. Adapun Kedudukan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota

surabayayang diatur dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

a. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kota Surabaya

b. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.

c. Perangkat Kecamatan adalah Unsur Pembantu Camat dalam melaksanakan

tugas yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Sub Bagian , Seksi dan Jabatan

Fungsional.

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman danketertiban

umum.

c. Mengkoordinasikan penerapan dan Penegakan peraturan perundang

undangan

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di

tingkatKecamatan

f. Membina, penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkuptugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan.

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai tugas

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala

Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi

Aspek :

a. Perizinan

b. Rekomendasi

c. Koordinasi

d. Pembinaan

e. Pengawasan

f. Fasilitasi

g. Penetapan

h. Penyelenggaraan dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

3. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Camat di bidang kesektariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud Sekretaris Kecamatan

mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran

danlaporan Kecamatan.

b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.

c. Pengelolaan administrasi Kepegawaian.

d. Pengelolaansurat-menyurat, dokumentasi, rumah tangga,

perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di

tingkatKecamatan

f. Membina , penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi

ruanglingkuptugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan

Kelurahan.

4. Sub bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , sub bagian umum

dan kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di

bidangumum dan kepegawaian.

b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan rencana program dan petunjukteknis

di bidang umum dan kepegawaian.

c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga daninstansi

lain di bidang umum dan kepegawaian.

d. Penyiapan bahan Pengawasan dan Pengendalian di bidang umum

danKepegawaian.

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh sekretaris Kecamatan

sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

5. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

sekretaris Kecamatan di bidang Keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian

Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang

Keuangan.

b. Penyiapan bahan pelaksanaan dan rencana program dan petunjukteknis

di bidang Keuangan.

c. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga daninstansi

lain di bidang Keuangan

d. Penyiapan bahan Pengawasan dan Pengendalian di bidang Keuangan

e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh sekretaris

sesuaidengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Camat di bidang pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi tata

Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang

tataPemerintahan.

b. Pelaksanaan Program dan petunjuk teknis di bidang TataPemerintahan.

c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansilain

di bidang Tata Pemerintahan.

d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian dibidang TataPemerintahan

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camat danfungsinya.

7. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Camat di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat Dalam

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sosial

danpemberdayaan masyarakat.

b. Pelaksanaan Program danpetunjukteknis di bidang Sosial

danpemberdayaan masyarakat.


di bidang Sosial dan pemberdayaan Masyarakat.

d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian dibidang sosial

danpemberdyaan masyarakat


f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikanoleh Camat danfungsinya.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas

melaksanakansebagian tugas Camat di bidang Ketentraman dan Ketertiban

Umum.Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi

Ketentramandan ketertiban umum mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidangketentraman

dan ketertiban umum.

b. Pelaksanaan Program dan petunjuk teknis di bidang ketentraman

danketertiban umum.


di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian di bidang ketentramandan

ketertiban umum.


f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camatdanfungsinya.

9. Seksi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat

di bidang perekonomian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi perekonomian

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidangperekonomian

.

b. Pelaksanaan Program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian.


di bidang Perekonomian.

d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian di bidang

TataPerekonomian.


f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camat danFungsinya

10. Seksi Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Camat di bidang Fisik dan Prasana .

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Fisik dan

prasarana mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Fisik

danPrasarana.

b. Pelaksanaan Program dan petunjuk teknis di bidang Fisik

danPrasarana.


di bidang Fisik dan Prasarana.

d. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian di bidang Fisik

danprasarana.


f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camat dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP SKPD Kecamatan SAWAHAN Tahun 2017 terdiri dari Empat Bab

yang disusun dengan sistematika sebagai berikut: IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang,

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

C. Aspek Strategis

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

BAB. II.PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMD 2016 - 2021

B. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

a. Visi

b. Misi

c. Tujuan

d. Sasaran

e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Penetapan Kinerja ( PK) Tahun 2017

BAB. III.AKUNTABIL1TAS KINERJA TAHUN 2017

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

B. Analisa Capaian Kinerja

C. Evaluasi Kinerja

BAB. IV.PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMD 2016-2021

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka

Penyelenggaraan Pemerintahan , Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan

pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu

20tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk

jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RenstraSKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. RPJMD sebagai tertuang dalam pasal 19

ayat (2) Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen

perencanaan yang lainnya, RPJMD kota Surabaya tahun 2016 -2021 merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) kota

Surabaya tahun 2005-2025 yang berkedudukan sebagai Dokumen perencanaan

induk dengan wawasan waktu 20 (dua puluh) tahun. Selain itu RPJMD juga

merupakan penjabaran RPJM Nasional/ Provinsi. Hal ini dilakukan agar ada

koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, agar saling mendukung dan

menghindari tumpang tindih. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang

dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota

Surabaya.

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016- 2021 adalah dokumen perencanaan

komrehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Kota Surabaya dan sebagai acuan bagi

seluruh stakeholder di kota Surabaya dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan selama kurun waktu 2016-2021

RPJMD kota Surabaya Tahun 2016-2021, disusun berdasarkan Visi dan

Misi Walikota Surabaya, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang

mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup Wilayah

Kota surabaya dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode

sebelumnya.

B. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan,

tatacara Penyusunan , dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah

meliputi tahapan, tata cara Penyusunan , evaluasi pelaksanaan adalah renstra

SKPD.

Perencanaan Pembangunan Nasional , pemerintah Daerah dalam

melaksanakan pembangunan di harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

untuk itu perlu di susun di masing masing SKPD rencana pembangunan jangka

menengah lima tahun atau di sebut juga Rencana Strategis SKPD ( RENSTRA

SKPD) tahun 2016-2021.

Ada beberap tahapan dalam proses penyusunan perencanaan Strategis

sebagai berikut:

1. Perumusan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi. Dalam hal ini dimaksudkan

untuk memberikan suatu frame work dalam mana strategi organisasi akan

dikembangkan dan menggambarkan target/sasaran yang hendak dicapai

organisasi.

2. Analisis atau pengamatan lingkungan, meliputi kegiatan mengidentifikasi dan

mengevaluasi faktor-faktor eksternal saat ini dan yang diantisipasi serta

kondisi-kondisi yang mungkin berpengaruh dan perlu dipertimbangkan dalam

penyusunan strategi organisasi.

3. Audit profil dan faktor - faktor internal organisasi yaitu kegiatan mengevaluasi

kekuatan dan kelemahan organisasi sehubungan dengan pencapaian tujuan

organisasi.

4. Perumusan, penilaian dan penentuan strategi organisasi.

5. Implementasi dan evaluasi perencanaan strategis.

a. PERNYATAAN VISI

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas, maka dalam rangka

menunjang terwujudnya visi pemerintah Kota Surabaya khususnya di kecamatan

SAWAHAN, kiranya perlu memiliki visi yang merespon dan* memperhatikan

potensi serta aspirasi masyarakat, yaitu : " TANGGAP , PEDULI DAN

MEMBERDAYAKAN UMKM, PELAYANAN MASYARAKAT SERTA

MEWUJUDKAN SITUASI YANG KONDUSIF “

Bertolak dari pokok pokok Visi diatas , dapat dijelaskan maksud dari Visi

SKPD Kecamatan Sawahan , yakni : guna mencapai visi yang ditetapkan perlu

adanya data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk peningkatan

Pemberdayaan UMKM. Serta perlu adanya layanan administrasi yang cepat dan

tepat dan juga kegiatan adanya kerjasama dengan jajaran samping , menuju

Kecamatan Sawahan yang berdaya saing dalam peningkatan Pembangunan.

b. MISI.

Untuk mencapai Visi maka perlu adanya misi yang nantinya mendukung

tujuan dan sasaran, adapun misi SKPD Kecamatan sawahan adalah :

1. Memberdayakan Masyarakat Kecamatan Sawahan dan menciptakan

seluas luasnya kesempatan berusaha.

2. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum

3. Mewujudkan Penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya

Dukung Kota.

4. Memperkuat Nilai nilai Budaya Lokal dalam sendi sendi kehidupan

masyarakat.

5. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

6. Memantapkan Daya Saing Usaha ekonomi Lokal, Inovasi Produk dan jasa,

serta pengembangan Industri Kreatif.

c. TUJUAN

Dalam rangka penjabaran atas Visi dan sebagai tindak lanjut atau

Implementasi atas Misi yang telah ditetapkan maka Kecamatan SAWAHAN Kota

Surabaya menetapkan Tujuan dari masing-masing Misi yang telah ditetapkan

yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan peraturan Daerah

2. Meningkatkan Pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi

PMKS.

3. Meningkatkan perlindungan Perempuan dan anak

4. Optimalisasi Sistem Pengelolaan kebersihan dan Persampahan secara

terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan Teknologi tepat

guna dan ramah lingkungan

5. Meningkatkan Kualitas pelayanan Publik

6. Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai- nilai kebangsaan.

7. Meningkatkan Produktivitas UMK sektor Produksi barang dan Jasa

8. Meningkatkan tata kelola Administrasi pemerintahan yang baik

d. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang di harapkan dari suatu tujuan yang di

formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 ( lima) tahun kedepan.

Bertolak pada tujuan diatas maka dapat pula di rumuskan sasaran SKPD

Kecamatan Sawahan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketentraman dan Ketertiban umum di kecamatan

2. Mewujudkan data PMKS yang update

3. Meningkatkan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan anak

4. Mewujudkan Kebersihan Lingkungan melalui peningkatan peran serta

masyarakat

5. Mewujudkan Pelayanan administrasi Kependudukan yang berkualitas

6. Mendukung Pemantapan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

generasi muda

7. Mendukung Produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa

8. Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan

e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER1091M.PAN1512007,

Tanggal 31 mei 2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

(IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara , Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah : Ukuran

Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing masing tingkatan

level secara berjenjang.

Indikator Kinerja Utama ( IKU) Instansi Pemerintah harus selaras antar

tingkatan meliputi Indikator kinerja keluaran ( output) dan hasil out come. Dalam

suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang

penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik

serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikkan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja. Perlunya ditetapkan indikator kinerja adalah agar terdapat

proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam

mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja

tinggi.

Secara konseptual, indikator kinerja adalah alat penting dalam membangun

sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja

agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja Indikator Kinerja

Utama Kecamatan Sawahan adalah :

1. Presentase RW yang dilengkapi dengan Fasilitas sambungan internet, di bagi

dengan Jumlah, RW Se Kecamatan.

2. Capaian 12 (Dua belas) Indikator Pelayanan pada indeks kepuasan

Masyarakat (IKM ) di bagi 12 Indikator Pelayanan pada IKM , yaitu :

1. Kejelasan Petugas Pelayanan

2. Kedisiplinan Petugas Pelayanan

3. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan

4. Kemampuan Petugas Pelayanan

5. Kecepatan Petugas Pelayanan

6. Keadilan untuk mendapatkan Pelayanan

7. Kesopanan dan dan Keramahan Petugas Pelayanan

8. Kecepatan Jadwal Pelayanan •

9. Kenyamanan Lingkungan Pelayanan

10.Keamanan Pelayanan

11.Kemudahan mendapatkan Informasi, system maupun Prosedur

12. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan hasil survey pelayanan Publik , bahwa secara umum kinerja

Pelayanan Publik Kecamatan Sawahan Tahun 2016 sudah Sangat baik, yaitu

mencapai 75,11 % oleh karenanya akan terus dipertahankan dan ditingkatkan

tingkat pelayanannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA .

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan hasil survey pengukuran capaian Kinerja Tahun 2015, Kecamatan

Sawahan adalah sebesar 75,11%.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil survey kepada pengunjung Kecamatan sawahan

diperoleh nilai mutu dan kinerja Pelayanan yang di dapat dari Indeks Kepuasan

Masyarakat sebesar 75,11%.sesuai dengan pengelompokan mutu dan kinerja

pelayanan, secara umum mutu pelayanan Kecamatan Sawahan masuk dalam

kategori baik.

Untuk mengetahui indikator indikator mana saja yang perlu dilakukan

peningkatan kinerjanya maupun indfikator-indikator yang perlu dipertahankan

kinerjanya.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pengelolaan Keuangan

Anggaran dan Kinerja Kecamatan Sawahan tahun 2017 dengan Pagu

anggaran sebesar Rp. 8.851.214.279 (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima

Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat BelasRibu dua Ratus Tujuh Puluh

Sembilan Rupiah. yang meliputi 18 Kegiatan yang terdiri dari :

1. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

2. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak

3. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

4. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan

5. Monitoring dan pendataan harga bahan Pokok dan UMKM

6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

7 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

8 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penaggulangan Kemiskinan

9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

10 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

11 Monitoring dan penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan

12 Penyusunan dan evaluasi Perencanaan Strategis

13 Operasional Kelurahan Banyu Urip

14 Operasional Kelurahan Kupang krajan

15 Operasional Kelurahan Pakis

16 Operasional Kegiatan Kelurahan Petemon

17 Operasional Kelurahan Putat Jaya

18 Operasional Kelurahan Sawahan

2. Pendapatan

a. Pelaksanaan anggaran.

Realisasi anggaran Kecamatan Sawahan tahun 2017 yang meliputi 18

kegiatan sebesar Rp 8.375.367.457,-dengan tingkat serapan sebesar

93,60%.Keadaan ini dapat terlihat pada realisasi anggaran dari kegiatan-kegiatan

adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Kecamatan Tahun 2017

NO KEGIATAN PAGU

ANGGARAN(Rp)

REALISASI (Rp) %

I

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

422.062.847 417.627.460 98,98

2

Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak

225.535.182 206.707.200 91,65

3

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 152.436.621 148.120.540 97,17

4

Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan 365.454.572 309.492.050 84,69

5 Monitoring dan pendataan harga bahan Pokok dan UMKM 153.089.640 150.955.680 98,61

6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

157.998.583 155.300.620 98,29

7 Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS 142.546.866 140.983.380 98,9

8 Monitoring dan Validasi Kegiatan Penaggulangan Kemiskinan 167.294.574 139.543.120 83,41

9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 798.133.256 680.126.105 85,21

10 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

207.491.629 155.164.994 74,78

II Monitoring dan penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan

111.015.955 107.841.440 97,14

12 Penyusunan dan evaluasi Perencanaan Strategis 89.748.085 86.207.440 96,05

13 Operasional Kelurahan Banyu Urip 1.010.451.019 991.683.865 98,14

14 Operasional Kelurahan Kupang krajan 834.931.519 793.283.633 95,01

15 Operasional Kelurahan Pakis 869.856.745 859938.115 98,85

16 Operasional Kegiatan Kelurahan Petemon 1.073.498.086 1.066.354.962 99,33

17 Operasional Kelurahan Putat Jaya 1.234.036.935 1.210.177.350 98,06

18 Operasional Kelurahan Sawahan 835.632.165 755.859.503 90,45

JUMLAH 8.851.214.279 8.375.367.457 93,6

b. ANALISIS KEUANGAN KAITANNYA DENGAN PENCAPAIAN KINERJA.

Implementasi Rencana Kinerja Tahun 2017 telah dijabarkan dan

dilaksanakan dalam beberapa kegiatan tahun 2017, yang disertai dengan

Pengukuran Pencapaian Kinerja.

Daftar Capaian Kegiatan Kecamatan Sawahan Tahun Anggaran 2017 1. Pengawasan , Pengendalian dan evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja.

Indikator Kinerja Target Realisasi

INPUT : - Dana Rp. 422.062.847 Rp.417.627.460

OUTPUT

: Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

342 kali

342 kali

Hasil Capaian realisasi penggunaan dana pada Kegiatan pengendalian

dan Evaluasi Kegiatan Polisi pamong Prajaadalah sebesar Rp. 417.627.460,-

dari Total nilai anggaran sebesar Rp. 422.062.847,- atau dipresentasikan

sebesar 98,98% Sisanya untuk pembayaran pajak ke Kas Negara.

2. Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan pengarusutamaan Gender dan anak


INPUT : - Dana Rp. 225.535.182 Rp. 206.707.200

OUTPUT

: Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak

18 Dokumen

18 dokumen

3. Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS


INPUT : - Dana Rp. 142.546.866 Rp140.983.380

OUTPUT

: Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS

6 dokumen

6 dokumen

Hasil Capaian realisasi penggunaan dana pada kegiatan Monitoring dan

Pendataan PMKS dan PSKS adalah sebesarRp140.983.380

dari Total nilai anggaran sebesar Rp. 142.546.866 ,-atau dipresentasikan sebesar

98, 9 %

4. Kegiatan Sosialisasi wawasan Kebangsaan

Indikator Kerja Target Realisasi

INPUT

: - Dana

Rp. 152.436.621,- Rp. 148.120.540,-

OUTPUT

Jumlah peserta Sosialisasi wawasan Kebangsaan

90 orang

90 orang

Hasil Capaian realisasi penggunaan dana pada kegiatan Sosialisasi

wawasan Kebangsaan adalah sebesar Rp. 148.120.540,- dari Total nilai

anggaran sebesar Rp. 152.436.621,- atau dipresentasikan sebesar 97,17% ,

5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan


INPUT : - Dana Rp.365.454.572 Rp. 309.492.050

Out put : Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

12 dokumen 12 dokumen

Hasil Capaian realisasi penggunaan dana pada kegiatan Pelayanan

Publik dalam bidang Kependudukan adalah sebesar Rp. 309.492.050,- dari

Total nilai anggaran sebesar Rp. 365.454.572,- atau dipresentasikan sebesar

84,69%

6. Kegiatan Monitoring dan Pendataan harga bahan Pokok dan UMKM


INPUT : - Dana Rp.153.089.640 Rp. 150.955.680

Out put : Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan harga bahan pokok dan UMKM



Pendataan harga bahan Pokok dan UMKMadalah sebesar Rp. 150.955.680,-

dari Total nilai anggaran sebesar Rp. 153.089.640,- atau dipresentasikan

sebesar 98, 61%

7. Kegiatan Monitoring dan validasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan


INPUT : - Dana Rp.167.294.574 Rp. 139.543.120

Out put : Jumlah Laporan Monitoring dan validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan



validasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan adalah sebesar Rp.

139.543.120,- dari Total nilai anggaran sebesar Rp. 167.294.574,- atau

dipresentasikan sebesar 83,41%

8. Kegiatan Barang dan Jasa Perkantoran


INPUT : - Dana Rp.798.133.256 Rp. 680.126.105

Out put : Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang disediakan

10 Jenis 10 Jenis

Hasil Capaian realisasi penggunaan dana pada kegiatan Barang dan Jasa

Perkantoran adalah sebesar Rp680.126.105,- dari Total nilai anggaran

sebesar Rp. 798.133.256,- atau dipresentasikan sebesar85, 21 %

9. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran


INPUT : - Dana Rp.207.491.629 Rp. 155.164.994

Out put : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Perkantoran yang di kelola

25 unit 25 unit

Hasil Capaian realisasi penggunaan dana pada kegiatan Pengadaan dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran adalah sebesar Rp.

155.164.994,- dari Total nilai anggaran sebesar Rp. Rp.207.491.629,- atau

dipresentasikan sebesar 74,78 %

10. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi Perencanaan Strategis


INPUT : - Dana Rp. 89.748.085 Rp. 86.204.440

Out put : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis

9 dokumen 9 dokumen

Hasil Capaian realisasi penggunaan dana pada kegiatan Penyusunan dan

evaluasi Perencanaan Strategis adalah sebesar Rp. 86.204.440,-dari Total

nilai anggaran sebesar Rp. Rp.89.748.085,- atau dipresentasikan sebesar

96, 05 %

11. Kegiatan Operasional Kelurahan Banyu Urip


INPUT : - Dana Rp. 1.010.451.019 Rp. 991.683.865

Out put : Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Banyu Urip


Hasil Capaian realisasi penggunaan dana pada kegiatan Operasional

Kelurahan Banyu Urip adalah sebesar Rp. 991.683.865,-dari Total nilai

anggaran sebesar Rp. Rp.1.010.451.019,- atau dipresentasikan sebesar 98,

14 %

12. Kegiatan Operasional Kelurahan Kupang Krajan


INPUT : - Dana Rp. 834.931.519 Rp. 793.283.633

Out put : Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Kupang Krajan



Kelurahan Kupang Krajan adalah sebesar Rp. 793.283.633,-dari Total nilai

anggaran sebesar Rp. Rp.834.931.519,- atau dipresentasikan sebesar 95,

01 %

13. Kegiatan Operasional Kelurahan Pakis


INPUT : - Dana Rp. 869.856.745 Rp. 859.938.115

Out put : Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Pakis




anggaran sebesar Rp. Rp.869.856.745,- atau dipresentasikan sebesar

98,85 %

14. Kegiatan Operasional Kelurahan Petemon


INPUT : - Dana Rp. 1.073.498.086 Rp. 1.066.354.962

Out put : Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Petemon



Kelurahan Kupang Krajan adalah sebesar Rp. 1.066.354.962,-dari Total

nilai anggaran sebesar Rp. Rp.1.073.498.086,- atau dipresentasikan sebesar

99,33 %

15. Kegiatan Operasional Kelurahan Putat Jaya


INPUT : - Dana Rp. 1.234.036.935 Rp. 1.210.177.350

Out put : Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Putat Jaya



Kelurahan Kupang Krajan adalah sebesar Rp. 1.210.177.350,-dari Total

nilai anggaran sebesar Rp. Rp.. 1.234.036.935,- atau dipresentasikan

sebesar 98,06 %

16. Kegiatan Operasional Kelurahan Sawahan


INPUT : - Dana Rp. 835.632.165 Rp. 755.859.503

Out put : Jumlah Laporan Operasional Kelurahan Putat Jaya




anggaran sebesar Rp. Rp.. 835.632.165,- atau dipresentasikan sebesar

90,45 %

17. Kegiatan Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat

Kecamatan


INPUT : - Dana Rp. 111.015.955 Rp107.841.440

Out put : Jumlah laporan Monitoring Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

12 Dokumen 12 Dokumen


Kelurahan Kupang Krajan adalah sebesar Rp. 107.841.440,-dari Total

nilai anggaran sebesar Rp. 111.015.955,- atau dipresentasikan sebesar

97,14 %

18. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan

Persampahan


INPUT : - Dana Rp. 157.998.583 155.300.620

Out put : Jumlah Kader lingkungan yang di bina

280 orang 280 orang


Kelurahan Kupang Krajan adalah sebesar Rp. 155.300.620,-dari Total

nilai anggaran sebesar Rp. 157.998.583,- atau dipresentasikan sebesar

98,29 %

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adanya pendelegasian kewenangan dari Walikota Surabaya kepada

para Camat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor

29 Tahun 2009 dan keluarnya aturan perda No. 8 tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (termasuk Kecamatan) serta Perwali 94 Tahun

2008 tentang rincian tugas dan fungsi Kecamatan, maka Kecamatan

SAWAHAN harus melaksanakan tugas & kewajiban serta tanggung jawab yang

diembannya dengan sebaik-baiknya dengan tetap berpedoman pada Tupoksi

sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Realisasi pelaksanaannya juga

harus dalam pantauan dan pengawasan sehingga apabila ditemukan

kejanggalan dapat dengan segera diambil langkah-langkah penyelesaian.

Dari 16 ( Enam belas ) Kegiatan yang direncanakan semuanya telah bisa

dilaksanakan oleh Kecamatan SAWAHAN Tahun Anggaran 2017. Realisasi

secara keseluruhan anggaran rata-rata mencapai 93,60%sehingga bisa

dikatakan Program/Kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat

tercapai/berhasil.

Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan Kecamatan Sawahan

untuk tahun 2017 menunjukan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan

pelayanan umum masuk dalam kategori sangat baik sesuai dengan hasil

survey dari pelayanan publik di kecamatan .dan hanya ada 1 (Satu ) indikator

pelayanan publik yang indeks pelayanannya masih dibawah 75 %.

Selain itu hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah atau

kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan kinerja Kecamatan,

adalah : Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja

instansi di Kecamatan .

B. SARAN

Berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, maka upaya serta langkah-

kah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sawahan Kota

Surabaya sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan serta tugas

pokok dan fungsi lainnya, antara lain :

Penambahan Pegawai untuk mendukung kinerja instansi di

Kecamatan .

Semoga sajian yang ada dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kecamatan SAWAHAN Tahun 2017 (LAKIP 2017) ini dapat

memberikan manfaat & bahan koreksi bagi kita semua dalam rangka

pembangunan Kota Surabaya kedepan umumnya dan pembangunan

masyarakat Kecamatan SAWAHAN khususnya.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

NO % CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

1 80,16 Kejelasan dan Kepastian Petugas yang melayani

2 80,71 Kedisiplinan Petugas dalam melayani

3 81,52 Tanggung Jawab Petugas dalam Melayani

4 81,79 Kemampuan Petugas dalam melayani

5 79,89 Kecepatan Pelayanan di Kecamatan

6 82,88 Keadilan mendapatkan Pelayanan

7 79,35 Kesopanan dan Keramahan Petugas dalam melayani

8 82,07 Kesesuain Jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan

9 70,75 Kenyamanan Lingkungan

10 79,62 Keamanan Pelayanan

11 80,98 Kemudahan mendapatkan Informasi Prosedur Pelayanan

12 79,35 Kecepatan Penanganan Pengaduan terhadap layanan Publik

Capaian 12 Indikator Pelayanan pada Indeks kepuasan Masyarakat (IKM);

12 Indikator Pelayanan pada IKM, yaitu : 1) Kejelasan Petugas Pelayanan; 2)

Kedisiplinan Petugas Pelayanan; 3) Tanggung jawab petugas pelayanan; 4)

Kemampuan petugas pelayanan; 5) Kecepatan petugas pelayanan; 6) Keadilan

untuk mendapatkan pelayanan; 7) Kesopanan dan keramahan petugas

pelayanan; 8) Kepastian jadwal pelayanan; 9) Kenyamanan lingkungan

pelayanan; 10) Keamanan pelayanan; 11) Kemudahan mendapatkan informasi

sistem/prosedur; 12) Penanganan pengaduan masyarakat

STRUKTUR INSTANSI KECAMATAN CAMAT NAMA NIP MUSLICH HARIADI,S, Sos 197204011992011 001 (EPALA SEKSITATA PEMERINTAHAN 196807091998031009 KEPALA SEKSI KETENTRAAN DAN KETERTIBAN UMUM NAMA : BIMO BIDJAKSONO,S.Sos NIP : 19741104 2001121002 SEKRETARIS NAMA : Drs. D. TEGUH PRASETYp NIP : 19590127199103 1004 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA NIP HINDUN MARASABESSY,SE 19680806 199903 2 005 KEPALA SUB BAGIAN KEUANG NAMA : SUDJJATI,SE NIP : 19621206198603 2 KEPALA SEKSI FISIK DAN PRASARANA NAMA : YAUKSRIWAHYUNI, SE NIP : 19670711199502 2 001 KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAMA : Drs-SyMMARIYAD^MM NIP : 195910281982121002 KEPALA SEKSI PEREKONOMI/ NAMA : AB?UL BAR|;S.Sos NIP : 196411181986031

laporan akuntabilitas kinerja - organisasi.surabaya.go.id 2017 sawahan.pdflaporan akuntabilitas...

Documents