laporan akhir ekpd 2009 lampung - unila

i

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir Tim Independen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Lampung ini disusun dengan maksud agar dapat digunakan sebagai salah satu acuan

dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi Lampung.

Penilaian laporan ini antara lain menyajikan Pendahuluan, Tujuan, Sasaran, Keluaran,

Metodologi, Hasil – hasil yang telah dicapai dan Rekomendasi Kebijakan.

TIM Independen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lampung

mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bappenas untuk

bekerjasama dalam penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi

Lampung dan diharapkan kerjasama ini berlanjut untuk tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Laporan Akhir

Tim Independen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lampung ini diucapkan terima

kasih. Semoga Laporan Akhir Tim Independen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Lampung ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan pihak-pihak yang terkait dalam

meningkatkan kinerja pembangunan Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2009

Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Sugeng P Harianto, M.S. NIP. 19580923 198211 1 001

ii

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ……………….……………………………………. i Daftar Isi …..……………………………………………….…………

Daftar Tabel …………………………………………………………. ii iii

Daftar Gambar …….………………………………………………… iv BAB I PENDAHULUAN.....................................................…….. 1 1.1 Latar Belakang dan Tujuan ...………………………… 1 1.2 Keluaran ...……………...………………………………. 2 BAB II HASIL EVALUASI.............................................................. 10 Deskripsi ..……………………………………………………. 10 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI

2.1.1 Capaian Indikator ……………………………….. 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan

Menonjol …………………………………………. 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan ………………………..

2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA … 2.2.1 Capaian Indikator ……………………………….. 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan


2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI …………….. 2.3.1 Capaian Indikator ……………………………….. 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan


2.4 TINGKAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP…………………………... 2.4.1 Capaian Indikator ……………………………….. 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan


2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ……………… 2.5.1 Capaian Indikator ……………………………….. 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan

Menonjol …………………………………………. 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan ……………………………..

BAB III KESIMPULAN ……………………………………………...

11 11 21

22 24 24 44

44 45 45 64

65 68

68 77

78 78 78 92

93

95

iii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.3.1

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milliar rupiah) ..................................................................

47

Tabel 2.3.2

Produk Domestik Regional Bruto Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milliar rupiah) .................................

47

Tabel 2.3.3

Produk Domestik Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (rupiah) ......................................................

49

Tabel 2.3.4

Produk Domestik Regional Bruto Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milliar rupiah) .................................

49

Tabel 2.3.5

Persentanse Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN (milliar rupiah) dan PMA (juta dollar) ………………………

54

Tabel 2.3.6

Capaian Indikator Infrastruktur Jalan di Propinsi Lampung ...........................................................................

59

Tabel 2.3.6

Capaian Indikator Infrastruktur Jalan di Tingkat Nasional

60

iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1. Peta Provinsi Lampung ……….……………………………. 2 Gambar 1. Kerangka Kerja EKPD 2009 ….......................................... 3 Gambar 2. Hubungan antara indikator dengan pendekatan

pengukuran kinerja ...........................................................

5

LAPORAN AKHIR

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Tim Independen Universitas Lampung

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Tujuan

Pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya adalah salah satu prasyarat

untuk mempertahankan eksistensi suatu bangsa. Dalam kaitan itu, mudah dipahami

bahwa pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pembangunan nasional. Pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya yang

terencana secara sistematis untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan

masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemahaman dan argumentasi tersebut di atas pada dasarnya sejalan dengan

amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-

undang tersebut secara jelas menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan

kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di

daerah masing-masing. Regulasi ini sangat tepat mengingat bahwa kondisi, peluang, dan

tantangan masing-masing daerah sangat bervariasi sesuai dengan sumber daya yang

dimiliki.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai

seberapa jauh relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang

waktu 2004 – 2008. Selain itu, evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah

pembangunan di daerah telah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan dan apakah

masyarakat telah mendapatkan manfaat yang diharapkan dari program pembangunan

daerah tersebut.

Secara kuantitatif, hasil evaluasi ini diharapkan akan memberikan informasi penting,

yang berguna sebagai alat untuk membantu para pemangku kepentingan dan pengambil

kebijakan pembangunan untuk memahami, mengelola, dan memperbaiki apa yang telah

dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi juga dapat digunakan sebagai rekomendasi yang

spesifik sesuai dengan kondisi lokal, guna mempertajam perencanaan dan penganggaran

pembangunan di pusat dan daerah pada periode berikutnya, termasuk untuk penentuan

alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON).

LAPORAN AKHIR


2

1.2. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi:

a. Terhimpunnya data dan informasi hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah di

Provinsi Lampung;

b. Tersusunnya hasil analisis evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi

Lampung sesuai dengan sistematika penulisan pada buku panduan.

Gambar 1. Peta Provinsi Lampung

1.3 Metodologi

1.3.1 Kerangka Kerja EKPD 2009

Kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu: (1)

Penentuan indikator hasil (outcomes) yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian

tujuan pembangunan daerah; (2) Pemilihan pendekatan dalam melakukan evaluasi; dan

(3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Secara lengkap

LAPORAN AKHIR


3

kerangka kerja disajikan sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Ketiga tahapan tersebut

diuraikan sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Kerja EKPD 2009

(1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes)

Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator

dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil

(outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator

pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

a. Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;

b. Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target

output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara

target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;

LAPORAN AKHIR


4

c. Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang

disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;

d. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan

tingkatan kinerja;

e. Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk

menghasilkan indikator;

f. Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan

data.

Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan

tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi:

a. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi.

b. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia.

c. Tingkat Pembangunan Ekonomi.

d. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam.

e. Tingkat Kesejahteraan sosial.

(2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi

Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja

pembangunan dapat dilihat dalam Gambar 3. Secara lebih rinci hubungan

tersebut dapat dijelaskan sbb.:

a. Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan

terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya.

b. Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi

terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan

daerah.

c. Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) diubah dalam

proses yang telah direncanakan untuk menjadi keluaran (outputs).

LAPORAN AKHIR


5

d. Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan

outcomes pembangunan.

e. Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil

pembangunan yang dicapai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

f. Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan.

g. Produktivitas, untuk melihat nilai tambah, setiap tahapan proses

pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang telah digunakan.

Mengingat adanya keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia dalam

pelaksanaan EKPD 2009, maka pendekatan dalam melakukan evaluasi kinerja

hanya meliputi aspek relevansi dan efektivitas pencapaian hasil saja. Namun,

tetap diharapkan bahwa hasil yang diperoleh dapat mencerminkan kinerja

pembangunan daerah yang sesungguhnya.

Gambar 3. Hubungan antara indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja.

LAPORAN AKHIR


6

(3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan

Tahapan evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan

utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah.

Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian yang dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan

efektivitas pencapaian.

Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang

menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif.

Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian

pembangunan daerah.

Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan

dan penganggaran pembangunan periode berikutnya.

Tahap keenam, Bappenas melakukan perbandingan kinerja terkait hasil evaluasi

di atas berupa review dan pemetaan berdasarkan capaian tertinggi sampai

terendah.

1.3.2 Penentuan Indikator

Metode yang digunakan untuk menentukan capaian pada 5 kelompok indikator

hasil adalah sebagai berikut:

(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang

memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes).

(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator

pendukung, dengan satuan yang digunakan adalah persentase.

(3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak

dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.

(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna

negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan

terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif).

LAPORAN AKHIR


7

Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah.

(5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi

jumlah dari penyusun indikator hasil (indikator pendukungnya). Contoh untuk

indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh:

a. Persentase penduduk miskin

b. Tingkat pengangguran terbuka

c. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak

d. Presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia

e. Presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial

Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4) Sehingga:

Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% -

tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan

sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut

usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5

Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk

masing-masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah

Relevansi dan Efektivitas.

Relevansi digunakan untuk menganalisis sejauh mana tujuan/sasaran

pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan.

Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah trend capaian pembangunan

daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.

Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara

hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas

pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

LAPORAN AKHIR


8

Dalam mengumpulkan data dan informasi untuk ecaluasi, teknik yang digunakan dapat

melalui:

Pengamatan langsung

Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek

pembangunan di daerah, di antaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan,

politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi yang

terkait.

Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh melalui FGD dengan para pemangku kepentingan

pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam

menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi.

Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data dan informasi yang telah tersedia pada instansi

pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

terkait.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan

Kata Pengantar (ditandatangani oleh Rektor PTN) Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan (mengikuti latar belakang EKPD 2009 pada panduan) 1.2 Keluaran 1.3 Metodologi 1.4 Sistematika Penulisan Laporan

BAB II HASIL EVALUASI

Deskripsi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta identifikasi tujuan pembangunan daerah. 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI

2.1.1. Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas

LAPORAN AKHIR


9

2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol

2.1.3. Rekomendasi Kebijakan 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

2.2.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas

2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol

2.2.3 Rekomendasi Kebijakan 2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI


2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol

2.3.3 Rekomendasi Kebijakan 2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM


2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol

2.4.3 Rekomendasi Kebijakan 2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.5.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes Provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa. Analisis relevansi Analisis efektivitas

2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol

2.5.2 Rekomendasi Kebijakan BAB III. KESIMPULAN

Menyimpulkan apakah capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah telah relevan dan efektif terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional.

LAPORAN AKHIR


10

Bab II HASIL DAN EVALUASI Deskripsi Secara garis besar, permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah yang dihadapi

Provinsi Lampung yang tercantum dalam Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun

2009 adalah :

1. Efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran (Bidang kesejahteraan

sosial);

2. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan (Bidang Sumber Daya Manusia);

3. Optimalisasi kinerja pemerintah daerah (Bidang pelayanan publik);

4. Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi pembangunan (Bidang pembangunan

ekonomi);

5. Meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dalam arti luas (Bidang

pembangunan ekonomi);

6. Efektivitas penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan (Bidang pengelolaan

sumber daya alam);

7. Penanganan bencana dan pengangguran resiko bencana (Bidang pengelolaan sumber

daya alam);

8. Meningkatkan investasi dan daya saing ekspor (Bidang pembangunan ekonomi);

9. Penghematan dan diversifikasi energi (Bidang pengelolaan sumber daya alam);

10. Menstabilkan harga kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian akibat ancaman

kenaikan harga minyak dunia (Bidang pembangunan ekonomi); dan menjaga stabilitas

politik setelah pilkada pada akhir tahun 2008 dan menjelang pemilu tahun 2009 (Bidang

pelayanan publik dan demokrasi).

LAPORAN AKHIR


11

2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1 Capaian Indikator a. Pelayanan Publik Indikator Pelayanan Publik terdiri atas persentase kasus korupsi yang tertangani

dibandingkan dengan yang dilaporkan, Persentase aparat yang berijazah Sarjana (S-1),

Kabupaten/Kota yang memiliki Perda satu atap, Gender Development Index (GDI) dan Gender

Empowerement Meassurement (GEM)

Pemberantasan korupsi merupakan sebuah tema penting dalam perjalanan bangsa di

era orde reformasi. Salah satu butir dari 9 (sembilan) tuntutan reformasi politik Indonesia tahun

1998 disamping implementasi otonomi daerah adalah pemberantasan korupsi. Bahkan

pemberantasan korupsi masuk dalam salah satu butir TAP MPR NO. XI Tahun 1998.

Pemerintahan yang amanah dan akuntabel merupakan tujuan penting yang hendak

diraih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam masa kepemimpinan keduanya, oleh

sebab itu sinergisitas pemberantasan korupsi antara pemerintah pusat dan deaerah mesti

intensif dilakukan dan selalu dilakukan pengawasan secara simultan.

Dalam konteks Provinsi Lampung, data menunjukkan kinerja aparat dalam menangani

kasus korupsi sudah cukup baik hal ini terihat dari data tahun 2004 angka penanganan kasus

korupsi mencapai angka 100% berdasarkan pada laporan yang masuk dan penanganan

sebanyak 2 (dua) kasus korupsi pada tahun 2004 berhasil ditangani oleh aparat penegak

hukum, pada tahun 2005 jumlah kasus korupsi yang dilaporkan masuk adalah 1 (satu) kasus

korupsi dan berhasil ditangani hal ini secara kuantitatif menunjukkan tren yang sama pada

tahun sebelumnya walaupun jumlah kasus yang dilaporkan mengalami penurunan sebanyak 1

(satu) kasus korupsi.

LAPORAN AKHIR


12

Grafik 2.1.1 Persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan yang dilaporkan Nasional dan

Provinsi Lampung

y = 3,0333x - 5,7667R2 = 0,482

y = -0,2x + 0,2R2 = 0,3333

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capa

ian

Indi

kato

r Out

com

e

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,001 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

Persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkanyang dilaporkan NasionalPersentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkanyang dilaporkan Provinsi LampungTren Nasional

Tren provinsi

Linear (Tren Nasional)

Poly. (Tren provinsi)

Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

Pada tahun 2006 trend ini mengalami penurunan dari 4 (empat) kasus korupsi yang

dilaporkan, aparat penegak hukum hanya menangani 2 (dua) kasus korupsi saja atau 50% dari

kasus korupsi yang dilaporkan, pada tahun berikutnya 2007, jumlah kasus korupsi yang

dilaporkan hanya 3 (tiga) kasus korupsi dan ketiga kasus korupsi tersebut berhasil ditangani

dengan baik oleh aparat penegak hukum atau 100% dari kasus korupsi yang dilaporkan. Pada

tahun 2008 jumlah kasus korupsi yang dilaporkan mengalami kenaikan menjadi 4 (empat)

kasus korupsi dan berhasil ditangani sebanyak 3 (tiga) kasus korpsi oleh aparat penegak

hukum atau 75% dari total jumlah kasus korupsi yang dilaporkan, kemudian pada tahun 2009

dari 3 (tiga) kasus korupsi yang dilaporkan aparat penegak hukum berhasil menangani 3 (tiga)

kasus korupsi tersebut atau 100% dari jumlah kasus korupsi yang dilaporkan. Jika dilihat dari tren penanganan kasus korupsi di Lampung maka grafik menunjukkan

jumlah kasus korupsi dan penanganannya di lampung terlihat datar berkisar dua sampai

LAPORAN AKHIR


13

dengan empat kasus per tahun-nya hal ini berbeda dengan penanganan kasus korupsi di level

nasional yang mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahun terutama pada tahun 2009.

Grafik 2.1.2 Persentase jumlah aparat yang berijasah S1 Nasional dan Provinsi Lampung

y = -0,0026x2 + 0,023x - 0,0351R2 = 0,1905

y = 0,0937x - 0,1944R2 = 0,533

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capa

ian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,501 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor O

utco

me

Persentase aparat yang berijasah S1 NasionalPersentase aparat yang berijasah S1 Provinsi lampungTren NasionalTren ProvinsiPoly. (Tren Provinsi)Linear (Tren Nasional)


Dari data yang diperoleh mengenai jumlah aparat yang berijazah S-1 diperoleh data

sebagai berikut tahun 2004 jumlah aparat yang berijazah S-1 adalah 31,96%, tahun 2005

jumlah aparat yang berijazah S-1 sejumlah 31,95%, tahun 2006 aparat yang berijazah S-1

meningkat menjadi 33,7%, pada tahun 2007 menjadi 33,61%, pada tahun 2008 jumlah aparat

yang berijazah S-1 mencapai angka 29,96% angka terendah yang sejak tahun 2004 sampai

dengan 2007, sedangkan pada tahun 2009 persentase aparat yang berijazah S-1 kembali

menaik menjadi 30,11%.

Data diatas menunjukkan bahwa persentase aparat yang berijazah s-1 di level provinsi

cenderung konstan, hanya pada tahun 2008 saja mengalami penurunan persentase yang cukup

signifikan mencapai angka 29,96%.

LAPORAN AKHIR


14

Grafik 2.1.3 Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap Nasional

dan Provinsi lampung

y = 0,0007x2 - 0,0053x + 0,006R2 = 0,2143

y = 0,5648x - 1,3244R2 = 0,3943

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-1,00-0,500,000,501,001,502,002,503,003,50

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor O

utco

me

Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturandaerah pelayanan satu atap NasionalPersentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturandaerah pelayanan satu atap provinsi LampungTren Nasional

Tren Provinsi

Poly. (Tren Provinsi)



Dari grafik didapatkan bahwa jumlah kabupaten/kota yang memiliki perda pelayanan

satu atap masih relatif kurang di Provinsi Lampung. Hanya pada level pemerintah provinsi saja

perda pelayanan satu atap yaitu perda layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Grafik 2.1.4 Gender Development Index (GDI) Nasional dan Provinsi Lampung

y = 9,0626x + 13,953R2 = 0,4055

y = 0,0216x - 0,0592R2 = 0,7358

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capa

ian

Indi

kato

r

Out

com

e

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,501 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

Gender Development Index (GDI) Nasional

Gender Development Index Provinsi Lampung

Tren Nasional

Tren Provinsi

Linear (Gender Development Index (GDI) Nasional)

Linear (Tren Provinsi) Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

LAPORAN AKHIR


15

Gender Development Indeks atau GDI adalah secara teknis dipahami sebagai tingkat

pembangunan gender yang merupakan salah satu ukuran yang di rilist oleh Bank Dunia dan

digunakan sebagai alat ukur dalam pencapaian Millenium Development Goal (MDGs).

Data grafik menunjukkan untuk level provinsi Lampung pada tahun 2004, GDI provinsi

Lampung mencapai angka 58,04 pada tahun 2005 GDI mengalami peningkatan mencapai

angka 59,54 pada tahun 2006 GDI kembali mengalami peningkatan mencapai 60,40 pada

tahun 2007 GDI Provinsi Lampung kembali naik 0,30 menjadi 60,70 pada tahun 2008 GDI

mengalami penurunan menjadi 58,30 dan pada tahun 2009 GDI kembali mengalami penurunan

mencapai 57,01.

Dari data GDI berdasarkan grafik didapatkan bahwa tingkat GDI provinsi Lampung terus

mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, kemudian mengalami

penurunan pada tahun yang relatif signifikan pada tahun 2008 dan 2009.

Grafik 2.1.5 Gender Empowerment Messurement (GEM) Nasional dan Provinsi Lampung

y = 0,017x - 0,0506R2 = 0,961

y = 0,3371x - 0,6959R2 = 0,5192

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,001 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor

Out

com

e

Gender Empow erment Messurement (GEM) nasional

Gender Empow erment Messurement (GEM) Provinsi lampung

Tren Nasional

Tren Provinsi

Linear (Tren Provinsi)



LAPORAN AKHIR


16

Gender Empowerement Messurement adalah tolak ukur yang dipakai untuk mengukur

tingkat pemberdayaan gender dalam masyarakat. Begitupun Gender Development Index atau

GDI, GDM juga merupakan alat ukur yang dipakai oleh Workd Bank untuk sebagai salah satu

bagian mencapai MDGs.

Dalam konteks provinsi Lampung, indeks Gender Empowerement Meassurement (GEM)

terlihat konstan dan tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2004 indeks

mencapai 59,32, pada tahun 2005 mencapai 60,60 kemudian pada tahun 2006 mencapai 61,40

dan mengalami kenaikan menjadi 61,50 pada tahun 2007. Akan tetapi indeks tersebut

mengalami penurunan 1 (satu) level pada tahun 2008 dan kembali mengalami penurunan 1,20

level menjadi 59,30 pada tahun 2009. Jika melihat tren maka indeks terus mengalami kenaikan

dari tahun 2004, 2005, 2006 sampai tahun 2007 kemudian mengalami penurunan pada tahun

2008 dan 2009.

b. Demokrasi

Indikator demokrasi dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun

2009 ini terdiri atas Indikator Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu kepala daerah, Partisipasi

Politik dalam Pemilu Legislatif Nasional dan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Presiden.

Grafik 2.1.6 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi nasional dan Provinsi

Lampung

y = 0,0016x2 - 0,009x + 0,0091R2 = 0,3734

y = 0,3334x2 - 1,6669x + 1,6002R2 = 0,6522

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r

Out

com

e

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,501 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r

Out

com

e

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepaladaerah NasionalTingkat partisipasi poltik masyarakat dalam pemilihan kepaladaerah Provinsi lampungTren Nasional

Tren Provinsi

Poly. (Tren Nasional)

Poly. (Tren Provinsi) Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

LAPORAN AKHIR


17

Mencermati beberapa Pilkada di tanah air belakang ini, kita semua menjadi semakin

miris manakala pemimpin yang dihasilkan dari proses-proses yang sangat demokratis tersebut

ternyata jauh dari pemimpin yang mumpuni dan berkualitas. Pilkada baik untuk level Gubernur,

Bupati maupun Wailkota pada awalnya diciptakan sebagai wahana rekrutmen politik untuk

mencari pemimpin politik yang berkualitas dan mempunyai kapasitas sebagai pemimpin daerah.

Banyak kalangan dalam dan luar negeri berpendapat bahwa pelaksanaan demokrasi di

Indonesia dianggap memiliki progres kemajuan yang luar biasa, akan tetapi sangat

disayangkan karena progresivitas tersebut hanya pada sisi formalisme demokrasi saja dan tidak

diikuti oleh kemajuan dari sisi pemahaman akan substansi demokrasi.

Fenomena semakin meningkatnya golput pada awalnya, Pilkada (Gubenur, Bupati dan

Walikota) sebenarnya di setting untuk menghasilkan pemimpin lokal yang memiliki legitimasi

tinggi, akan tetapi fenomena yang terjadi mengindikasikan bahwa asumsi awal yang dibangun

tersebut jauh dari realita. Bagaimana misalnya pemimpin politik yang dipilih dari cara yang

demokratis (pilkada) mempunyai legitimasi kuat untuk menjalankan pembangunan jika angka

golput melebihi angka yang memilih pemimpin tersebut.

Pembangunan dapat terlaksana jika legitimasi politik kuat akan tetapi hal ini bertolak

belakang dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini khususnya di tanah air. Merujuk pada data

desk Pilkada Depdagri pada tahun 2005 diambil dari 175 wilayah menunjukkan terjadinya

penurunan partisipasi untuk memilih atau golput. Pada pemilihan legislatif 2004 golput

berjumlah 15,93%, Pilpres tahap I golput berjumlah 20.24%, Pilpres tahap II golput berjumlah

22,56% dan pada Pilkada Golput berjumlah 30,65%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa tren

golput akan terus naik, dan klimaksnya akan terjadi golput yang sangat besar pada tahun 2009.

Pada Pilkada Gubernur Lampung tahun 2009 angka partisipasi politik hanya mencapai

66,67%, angka ini berada pada range rata-rata persentase golput Pilkada yang diperkirakan

mencapai angka 25-35 persen. Salah satu persoalan mendasar golput yanh cukup tinggi pada

pilkada adalah kemungkinan kejenuhan masyarakat yang terus menerus dihadapkan pada

event-event pilkada.

LAPORAN AKHIR


18

2.1.7 tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan legislatif Nasional dan Provinsi lampung

y = -0,6075x + 2,4273R2 = 0,5018

y = -0,8062x + 2,9218R2 = 0,6484

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

-1,50-1,00-0,500,000,501,001,502,002,503,003,50

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihanlegislatif NasionalTingkat partisipasi politik masyarakatdalam pemilihanlegislatif Provinsi Lampungtren Nasional

tren provinsi

Linear (tren Nasional)

Linear (tren provinsi)


Sejak reformasi politik berlangsung yakni sejak tahun 1998, sudah dua kali

mengadakan pemilihan legislatif tingkat nasional. Pemilihan legislatif nasional dilakukan untuk

memilih para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI yang akan mewakili daerah pemilihan

Provinsi Lampung. Terdapat 18 orang anggota DPR-RI yang akan mewakili daerah pemilihan

Lampung. Daerah pemilihan lampung terbagi menjadi 2 (Dua) DP yaitu DP Lampung I dan DP

Lampung II.

Merujuk pada grafik maka didapatkan angka partisipasi politik untuk pemilihan legislatif

nasional mencapai angka 76,6% pada tahun 2004 dan angka partisipasi politik itu (voter turn

out) mengalami penurunan 0,85% yakni menjadi 75,75% pada tahun 2009. Penurunan angka

partisipasi politik pada tahun 2009 masih merupakan angka yang dapat ditoleransi mengingat

dalam beberapa kasus di provinsi lain angka partisipasi politik untuk pemilihan legislatif nasional

turun dengan sangat signifikan.

LAPORAN AKHIR


19

grafik 2.1. 8 Tingkat Partispasi Politik Masyarakat dalam Pilpres Nasional dan Provinsi Lampung

y = -0,6341x + 2,5335R2 = 0,5017

y = -0,8201x + 2,9802R2 = 0,6447

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-1,50-1,00-0,500,000,501,001,502,002,503,003,504,00

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilpres Nasional

Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilpres ProvinsiLampungTren Nasional

Tren Provinsi




Indonesia telah melaksanan 2 (dua) kali pemilihan presiden secara langsung pada tahun

2004 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih pada saat itu menyisihkan

pasagan Megawati dan Hasyim Muzadi. Walaupun pemilihan presiden langsung pada saat itu

berlangsung dua putaran angka partisipasi politik pada saat itu mencapai 77,01%. Pada

pemilihan Presiden secara langsung tahun 2009 angka partispasi politik menurun menjadi

75,1% walaupun Pilpres hanya berlangsung 1 (satu) putaran saja.

Banyak alasan yang menyebabkan tingkat partisipasi politik pada Pilpres tahun 2009

menurun jika dibandingkan dengan tahun 2004, salah satu aspek yang menonjol adalah karena

persoalan perubahan tata cara pemungutan suara yang dilakukan dengan cara menconteng

yang sebelumnya dicoblos, sosialisasi yang belum maksimal oleh KPU dan KPUD

menyebabkan hal itu terjadi. Disamping persoalan sosialisasi yang minim, persoalan lainnya

adalah kejenuhan masyarakat dalam mengikuti event-event pemilu.

LAPORAN AKHIR


20

Grafik 2.1.9 Tingkat pelayanan Publik Nasional dan Provinsi Lampung

y = -0,0179x2 + 0,1053x - 0,0802R2 = 0,1063

y = 0,3956x - 1,2824R2 = 0,4404

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,502004 2005 2006 2007 2008 2009

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Tingkat Pelayanan Publik NasionalTingkat Pelayanan Publik provinsi LampungTren NasionalTren ProvinsiPoly. (Tren Provinsi)Linear (Tren Nasional)


Secara umum tingkat pelayanan publik nasional lebih fluktuatif yang cenderung

bergerak positif dibandingkan dengan tingkat pelayanan publik Provinsi Lampung. Pada tahun

2004, 2005, 2006 dan 2007 tingkat pelayanan publik Lampung masih lebih baik dibandingkan

dengan tingkat pelayanan publik akan tetapi tren itu semakin berkurang pada tahun 2008 dan

titik terendahnya terjadi pada tahun 2009 dimana tren nasional bergerak positif sedangkan tren

Lampung bergerak negatif. Hal ini dimungkinkan karena bagi Provinsi Lampung tahun 2008 dan

2009 adalah “tahun politik”. Pada tahun 2008, Pemilihan Gubernur Lampung diselenggarakan

sehingga besar kemungkinan event-event politik itu yang mengganggu kinerja pelayanan publik

di Provinsi Lampung.

LAPORAN AKHIR


21

Grafik 2.1.10 Tingkat Demokrasi Nasional dan Provinsi lampung

y = -0,3042x + 1,3102R2 = 0,7482

y = -0,2039x + 1,0176R2 = 0,5023

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,202004 2005 2006 2007 2008 2009

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Tingkat Demokrasi NasionalTingkat Demokrasi provinsi LampungTren NasionalTren ProvinsiLinear (Tren Provinsi)Linear (Tren Nasional)


2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Pada umumnya tren tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Lampung lajunya

cenderung stagnan. Walaupun sebenarnya jika beberapa aspek dimaksimalkan ada sebuah

harapan besar dimasa depan akan prospek tingkat pelayanan publik dan demokrasi di

Lampung akan lebih baik.

Dari seluruh indikator utama tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Lampung terlihat bahwa

1. Tren penanganan kasus korupsi nasional lebih baik jika dibandingkan dengan tren

penanganan kasus korupsi Provinsi Lampung. Tren penanganan kasus korupsi di

Lampung cenderung stagnan.

2. Tren aparat yang berijazah S-1 (sarjana) di Provinsi Lampung cenderung stagnan jika

dibandingkan dengan tren aparat yang berijazah S-1 (sarjana) yang selalu mengalami

peningkatan tahun per tahun.

LAPORAN AKHIR


22

3. Tren jumlah kabupaten/kota yang memiliki perda satu atap Provinsi Lampung cenderung

stagnan dibandingkan dengan tren nasional yang mengalami peningkatan yang

signifikan dari tahun 2004 s.d 2009.

4. Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerement Meassurement (GEM)

Provinsi Lampung cenderung stagnan jika dibandingkan dengan GDI (Gender

Development Index) dan GEM (Gender Empowerement Messurement) Nasional.

5. Dalam Partisipasi Politik di pilkada (pemilihan gubernur) tren Lampung lebih baik jika

dibandingkan dengan tren nasional yang cenderung stagnan.

6. Tren Partsipasi Politik dalam pemilihan legislatif nasional antara nasional dan Lampung

cenderung pada level yang sama.

7. Tren Partsipasi Politik dalam Pilpres antara tren nasional dan Lampung cenderung pada

level yang sama.

Jika dilihat dari beberapa indikator dalam tingkat pelayanan publik dan demokrasi di

Lampung maka perlunya peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah terhadap penanganan

kasus korupsi. Pada bagian lain menjadi penting juga untuk meningkatkan kualitas SDM aparat

pemerintahan dengan meningkatkan kapasitas pendidikan formal. Oleh sebab ke depan

menjadi bagian penting adalah melakukan sinergisitas kerja antara aparat pemerintah daerah,

pengguna pelayanan publik dan stake holders.

2.1.3 Rekomendasi Kebijakan Setelah memberikan penilaian dan analisis, maka dalam konteks tingkat pelayanan

publik dan demokrasi di Lampung terdapat beberapa hal yang mendesak dan harus segera

dibenahi antara lain:

1. Permasalahan masih rendahnya penanganan kasus korupsi di Lampung yang disebab-

kan oleh sedikitnya temuan atau laporan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Tinggi

dan Kepolisian Daerah Lampung.

2. Perlunya peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) aparat pemerintah

daerah terutama pada sektor pendidikan formal.

3. Masih sedikitnya kabupaten/kota yang memiliki perda satu atap juga menjadi masalah

serius yang harus segera dibenahi dan dipercepat prosesnya.

LAPORAN AKHIR


23

4. Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerement Messurement (GEM)

Lampung yang rendah dibandingkan indek nasional menjadi masalah yang juga harus

dibenahi.

5. Partisipasi Politik pilgub relatif lebih baik dibandingkan daerah lain, akan tetapi permasa-

lahannya adalah partisipasi politik legislatif dan pilpres yang masih berada di bawah

level angka partisipasi politik (voter turn out) nasional.

Oleh sebab itu untuk mempercepat proses perlunya adanya intervensi kebijakan yang terumus

dalam beberapa rekomedasi kebijakan yang mesti dilakukan adalah :

A. Rekomedasi Kebijakan bagi Peningkatan Pelayan Publik

1. Mendorong peran masyarakat luas dalam penegakan hukum untuk memberantas

korupsi serta mempercepat reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan

masyarakat.

2. Perlunya peningkatan kinerja aparatur penegak hukum (korupsi) dalam menangani

kasus korupsi daerah.

3. Perlunya intervensi kebijakan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur

pemerintah daerah dengan meningkatkan pendidikan formal jenjang Sarjana dan Pasca

Sarjana serta pelatihan soft skill peningkatan pelayanan publik.

4. Perlunya intervensi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Gender Development

Index (GDI) dan Gender Empowerement Meassurement (GEM)

B. Rekomendasi Kebijakan bagi Demokrasi

1. Pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas politik daerah setelah pemilu 2009 sampai

dengan 2014.

2. Perlunya intervensi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Gender Development

Index (GDI) dan Gender Empowerement Meassurement (GEM)

LAPORAN AKHIR


24

3. Perlunya intervensi kebijakan (Pemda, KPUD dan stake holder) dalam bentuk program

dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya

partisipasi politik dalam event-event politik kenegaraan.

2.2 Tingkat Pembangunan Sumber Daya Manusia 2.2.1 Capaian Indikator

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk

menilai kemajuan pembangunan SDM masyarakat. Nilai IPM Provinsi Lampung dalam kurun

waktu 2005 sampai 2008 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005 IPM

Provinsi Lampung sebesar 68,80 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 70,10. Peningkatan

nilai IPM di Provinsi Lampung ini didukung pula oleh peningkatan tiga indikator pendukungnya

yaitu indeks kelangsungan hidup, indeks pengetahuan, dan indeks daya beli.

Pembangunan pada bidang pendidikan di Provinsi Lampung telah memperlihatkan

banyak kemajuan. Beberapa kemajuan yang dicapai antara lain, telah terjadi peningkatan

penuntasan Wajib Belajar Sembilan tahun. Dari sisi kebijakan alokasi dana pembangunan,

alokasi dana untuk pendidikan telah meningkat secara bertahap dan pada tahun 2009

mencapai 20% dari belanja langsung. Selain itu, terjadi pula peningkatan Angka Partisipasi

Murni (APM) pada tingkat SD, SMP, dan SMA.

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator yang sangat penting

dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Indikator kesehatan masyarakat antara

lain dapat tergambar pada nilai Umur Harapan Hidup (UHH), angka mortalitas dan morbiditas,

serta status gizi masyarakat.

LAPORAN AKHIR


25

Analisis Relevansi dan Efektivitas

a. Indeks Pembangunan Manusia


Pada Grafik 2.2.1 dapat dilihat bahwa secara nasional nilai indeks pembangunan

manusia cenderung meningkat pada kurun waktu 2004 – 2009. Kecenderungan peningkatan

yang sama terjadi pula pada indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung pada kurun

waktu tersebut. Apabila dicermati, pada Grafik 2.2.1 juga terlihat bahwa angka indeks

pembangunan manusia di Provinsi Lampung masih sedikit berada di bawah angka indeks

pembangunan manusia secara nasional. Fakta ini mencerminkan bahwa ke depan Pemerintah

Provinsi Lampung harus secara khusus mengarahkan program pembangunan yang secara

langsung dapat berdampak terhadap peningkatan nilai IPM, sehingga paling tidak dapat

menyamai pencapaian nilai IPM di tingkat nasional.

Dilihat dari tren peningkatan nilai IPM di tingkat nasional dan Provinsi Lampung yang

cenderung sejalan, terdapat indikasi bahwa ada relevansi antara program di tingkat nasional

LAPORAN AKHIR


26

dan provinsi. Hanya saja untuk tingkat provinsi efektivitas program peningkatan nilai IPM masih

relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional. Hal ini disebabkan pada indeks

pembangunan manusia dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu indeks kelangsungan hidup,

pendidikan dan pengetahuan, serta indeks daya beli (gambaran kemampuan masyarakat dalam

mengakses sumberdaya ekonomi) dan ketiga indikator tersebut masih berada di bawah

nasional terutama untuk tingkat pendidikan dan tingkat daya beli masyarakat.

b. Pendidikan


Pada Grafik 2.2.2 dapat dilihat bahwa secara nasional angka partisipasi murni tingkat

SD/MI nasional cenderung meningkat pada kurun waktu 2004 – 2009. Pada kurun waktu

tersebut kecenderungan peningkatan yang sama terjadi pula untuk angka partisipasi murni

tingkat SD/MI di Provinsi Lampung. Selain itu, tampak pula bahwa dari tahun 2004 sampai

tahun 2008 angka tingkat partisipasi murni tingkat SD/MI di Provinsi Lampung jauh berada di

atas angka tingkat partisipasi murni tingkat T SD/MI secara nasional. Namun, perlu dicermati

bahwa pada tahun 2008 angka tingkat partisipasi murni tingkat SD/MI di Provinsi Lampung

LAPORAN AKHIR


27

sudah terlihat hampir sama dengan angka tingkat partisipasi murni tingkat SD/MI secara

nasional. Hal ini perlu diantisipasi dan menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Lampung,

untuk segera mengambil langkah-langkah nyata dalam peningkatan partisipasi murni tingkat

SD/MI di Provinsi Lampung karena peningkatan angka partisipasi tersebut relatif mendatar,

sehingga sesungguhnya laju peningkatan relatife kecil.


Pada Grafik 2.2.3 dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 2004 – 2009 secara nasional

rata-rata nilai akhir tingkat SMP/MTs cenderung meningkat. Kecenderungan yang sama terjadi

pula untuk rata-rata nilai akhir tingkat SMP/MTs di Provinsi Lampung pada kurun waktu

tersebut. Namun, secara linier tampak bahwa laju peningkatan rata-rata nilai akhir tingkat

SMP/MTs di Provinsi Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan rata-rata

nilai akhir tingkat SMP/MTs pada tingkat nasional. Peningkatan angka rata-rata nilai akhir

tingkat SMP/MTs di Provinsi Lampung sangat signifikan terjadi pada tahun 2005 dan 2008

sehingga melebihi angka persentase secara nasional. Sedangkan untuk tahun 2004 angka rata-

rata nilai akhir tingkat SMP/MTs di Provinsi Lampung sama dengan nasional.

LAPORAN AKHIR


28



rata-rata nilai akhir tingkat SMA/SMK/MA cenderung meningkat. Kecenderungan yang sama

terjadi pula untuk rata-rata nilai akhir tingkat SMA/SMK/MA di Provinsi Lampung pada kurun

waktu tersebut. Pada Grafik 2.2.4 juga terlihat bahwa dalam kurun waktu 2004 – 2009 angka

rata-rata nilai akhir tingkat SMA/SMK/MA di Provinsi Lampung terlihat hampir sama dengan

rata-rata nilai akhir tingkat SMA/SMK/MA secara nasional, hanya saja pada tahun 2004 dan

2008 rata-rata nilai akhir tingkat SMA/SMK/MA Provinsi Lampung lebih rendah dari rata-rata

nasional.

LAPORAN AKHIR


29



angka putus sekolah tingkat SD/MI cenderung menurun. Kecenderungan yang sama terjadi

pula untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI di Provinsi Lampung pada kurun waktu tersebut.

Selama kurun waktu 2007 – 2008 angka angka putus sekolah tingkat SD/MI di Provinsi

Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan angka putus sekolah tingkat SD/MI pada tingkat

nasional, akan tetapi pada tahun 2004 dan 2006 angka putus sekolah tingkat SD/MI Provinsi

Lampung hampir sama dengan angka putus sekolah tingkat SD/MI nasional walupun sedikit

masih lebih rendah, untuk tahun 2005 angka putus sekolah tingkat SD/MI Provinsi Lampung

jauh lebih rendah dari angka putus sekolah tingkat SD/MI nasional. Namun, perlu dicermati

oleh Pemerintah Provinsi Lampung bahwa pada tahun 2007 dan 2008 kecenderungan yang

ada angka putus sekolah tingkat SD/MI di Provinsi Lampung sudah melebihi angka rata-rata

tingkat nasional.

LAPORAN AKHIR


30



angka putus sekolah tingkat SMP/MTs cenderung meningkat. Kecenderungan yang sama

terjadi pula untuk angka putus sekolah tingkat SMP/MTs di Provinsi Lampung pada kurun waktu

tersebut. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 dan 2005 angka putus

sekolah tingkat SMP/MTs di Provinsi Lampung masih lebih tinggi di bandingkan dengan angka

putus sekolah tingkat SMP/MTs nasional. Namun, selama kurun waktu 2006 – 2008 angka

putus sekolah tingkat SMP/MTs di Provinsi Lampung lebih rendah dibandingkan dengan angka

putus sekolah tingkat SMP/MTs pada tingkat nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan

Pemerintah Provinsi Lampung dalam menekan angka putus sekolah tingkat SMP/MTs.

LAPORAN AKHIR


31



angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA relatif konstan. Namun, ada kecenderungan terjadi

peningkatan angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA di Provinsi Lampung khususnya pada

kurun waktu 2008 – 2009. Selain itu selama kurun waktu 2006 – 2008 angka angka putus

sekolah tingkat SMA/SMK/MA di Provinsi Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan angka

putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA pada tingkat nasional, meskipun pada tahun 2004 dan

2006 angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA Provinsi Lampung labih rendah jika

dibandingkan dengan angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA nasional. Untuk tahun 2006

angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA Provinsi Lampung dan nasional peninkatan angka

putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya. Hal lain yang perlu dicermati baik di tingkat provinsi maupun nasional

kecenderungan peningkatan persentase angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA polanya

LAPORAN AKHIR


32

sama antara tahun 2004 – 2006 dengan tahun 2007 dan 2008 walupun ada penurunan pada

periode 2007 -2008 dibandingkan dengan periode tahun 2004 - 2006.



persentase rata-rata angka melek aksara penduduk yang berumur 15 tahun ke atas cenderung

meningkat. Kecenderungan yang sama terjadi pula untuk persentase rata-rata angka melek

aksara penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Lampung pada kurun waktu

tersebut. Pada Grafik 2.2.8 juga terlihat bahwa dalam kurun waktu 2004 – 2009 angka

persentase rata-rata angka melek aksara penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Provinsi

Lampung jauh lebih tinggi dari prosentase rata-rata angka melek aksara penduduk yang

berumur 15 tahun ke atas secara nasional. Akan tetapi peningkatan persentase rata-rata angka

melek aksara penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Lampung dari tahun 2006-

2009 relatif sangat kecil atau cenderung mendatar.

LAPORAN AKHIR


33



persentase jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMP/MTs cenderung meningkat.

Kecenderungan yang sama terjadi pula untuk persentase jumlah guru yang layak mengajar

tingkat SMP/MTs di Provinsi Lampung pada kurun waktu tersebut. Selama kurun waktu 2004 –

2007 jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMP/MTs di Provinsi Lampung lebih rendah

dibandingkan dengan persentase jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMP/MTs pada

tingkat nasional. Akan tetapi khusus pada tahun 2008 persentase jumlah guru yang layak

mengajar tingkat SMP/MTs Provinsi Lampung lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah guru

yang layak mengajar tingkat SMP/MTs nasional. Garis linier peningkatan persentase jumlah

guru yang layak mengajar tingkat SMP/MTs untuk Provinsi Lampung lebih landai dibandingkan

dengan garis linier untuk nasional. Pada Grafik 2.2.9 juga terlihat bahwa angka prosentase

LAPORAN AKHIR


34

jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMP/MTs di Provinsi Lampung masih sedikit berada di

bawah angka prosentase jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMP/MTs secara nasional.


Pada Grafik 2.2.10 dapat dilihat pada kurun waktu 2004 – 2009 bahwa secara nasional

persentase jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMA/SMK/MA cenderung meningkat.

Kecenderungan yang sama terjadi pula untuk persentase jumlah guru yang layak mengajar

tingkat SMA/SMK/MA di Provinsi Lampung pada kurun waktu tersebut. Selama kurun waktu

2004 – 2009 jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMA/SMK/MA di Provinsi Lampung

lebih rendah dibandingkan dengan persentase jumlah guru yang layak mengajar tingkat

SMA/SMK/MA pada tingkat nasional. Garis linier peningkatan persentase jumlah guru yang

layak mengajar tingkat SMA/SMK/MA untuk Provinsi Lampung lebih landai dibandingkan

dengan garis linier untuk nasional. Pada Grafik 2.2.10 juga terlihat bahwa angka prosentase

jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMA/SMK/MA di Provinsi Lampung masih sedikit

berada di bawah angka prosentase jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMA/SMK/MA

secara nasional.

LAPORAN AKHIR


35

Jika dilihat dari segi relevansi antara program nasional dan daerah untuk peningkatan

pendidikan sudah sama/relevan, tetapi jika dilihat dari segi efektivitas program tingkat provinsi

lebih tinggi dari nasional. Peningkatan ini disebabkan program – program peningkatan kualitas

pendidikan di Provinsi Lampung berjalan dengan baik seperti program tuntas wajib belajar

Sembilan tahun, sertifikasi guru, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan.

c. Kesehatan



umur harapan hidup (UHH) cenderung meningkat. Kecenderungan yang sama terjadi pula

untuk umur harapan hidup (UHH) di Provinsi Lampung pada kurun waktu tersebut. Namun,

perlu dicermati bahwa selama kurun waktu 2004 – 2006 angka umur harapan hidup (UHH) di

Provinsi Lampung selalu lebih rendah dibandingkan dengan umur harapan hidup (UHH) pada

tingkat nasional, sedangkan untuk kurun waktu 2007 -2008 umur harapan hidup (UHH) provinsi

maupun nasional relatif sama, akan tetapi pada tahun 2009 umur harapan hidup (UHH) di

LAPORAN AKHIR


36

Provinsi Lampung jauh lebih tinggi dari umur harapan hidup (UHH) pada tingkat nasional. Garis

linier peningkatan umur harapan hidup (UHH) Provinsi Lampung lebih curam jika dibandingkan

dengan garis linier peningkatan umur harapan hidup (UHH) secara nasional.



angka kematian bayi (AKB) cenderung sama dari tahun ke tahun atau relatif konstan. Akan

tetapi untuk angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang

signifikan pada kurun waktu 2004- 2006, namun penurun yang terjadi pada kurun waktu 2007 –

2008 relatif sangat kecil. Akan tetapi angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Lampung selalu

lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian bayi (AKB) pada tingkat nasional kecuali

pada tahun 2006. Garis linier angka kematian bayi (AKB) Provinsi Lampung labih curam jika

dibandingkan dengan garis linier angka kematian bayi (AKB) secara nasional. Pada Grafik

2.2.12 juga dapat dilihat bahwa angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Lampung khususnya

LAPORAN AKHIR


37

pada tahun 2004 dan 2007 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian bayi

(AKB) nasional.



angka kematian ibu (AKI) cenderung menurun. Kecenderungan yang sama terjadi juga untuk

angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Lampung pada kurun waktu tersebut. Penurunan yang

signifikan terjadi pada tahun 2008, sedangkan penurunan yang terjadi pada kurun waktu 2004 –

2006 relatif kecil. Akan tetapi angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Lampung selalu rendah

dibandingkan dengan angka kematian ibu (AKI) pada tingkat nasional, kecuali pada tahun 2007

angka kamtian ibu (AKI) di Provinsi Lampung jauh lebih tinggi dari angka kematian ibu (AKI)

secara nasional. Garis linier angka kematian ibu (AKI) Provinsi Lampung relatif sama dengan

garis linier angka kematian ibu (AKI) secara nasional. Pada Grafik 2.2.12 juga dapat dilihat

bahwa angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Lampung khususnya pada tahun 2007 jauh lebih

LAPORAN AKHIR


38

tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian ibu (AKI) nasional, akan tetapi secara umum

masih lebih rendah dari nasional pada kurun waktu 2004 – 2009.


Pada Grafik 2.2.14 dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 2004 – 2009 Prevalensi Gizi

Buruk Nasional maupun Provinsi Lampung sama persis, kecuali pada tahun 2007 di mana

Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Lampung lebih rendah dari nasional. Garis linier Prevalensi

Gizi Buruk Nasional maupun Provinsi Lampung sama persis, yang juga sangat perlu dicermati

adalah pada Grafik 2.2.14 Prevalensi Gizi Buruk Nasional maupun Provinsi Lampung

persentasenya juga sama persis.

LAPORAN AKHIR


39

Grafik 2.2.15 Prevalensi gizi Kurang Nasional dan Provinsi Lampung

y = -0,0038x2 + 0,029x - 0,0332R2 = 0,0585

y = -0,0038x2 + 0,029x - 0,0332R2 = 0,0585

84

86

88

90

92

94

96

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,081 2 3 4 5

Tren

Indi

kato

r O

utco

me

Prevalensi gizi kurang Nasional prevalensi gizi kurang Prov. Lampung

Tren Nasional Tren Provinsi

Poly. (Tren Nasional) Poly. (Tren Provinsi)


Pada Grafik 2.2.15 dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 2004 – 2009 Prevalensi Gizi

Kurang Nasional maupun Provinsi Lampung kecenderungannya sama-sama meningkat pada

jumlah persentase yang juga sama persis. Akan tetapi ada terjadi penurunan tahun 2005 dari

tahun 2004, serta juga terjadi pada tahun 2007 dari tahun 2006. Garis linier Prevalensi Gizi

Kurang Nasional maupun Provinsi Lampung sama persis.

LAPORAN AKHIR


40

Grafik 2.2.16 Persentase tenaga kesehatan penduduk Nasional dan Provinsi Lampung

y = 0,0007x - 0,0019R2 = 0,7423

y = -0,0001x + 0,0005R2 = 0,481

99,6099,6599,7099,7599,8099,8599,9099,95

100,00100,05

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capa

ian

Indi

kato

r O

utco

me

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor O

utco

me

Persentase tenaga kesehatan penduduk Nasional

Persentase tenaga kesehatan pendudduk Prov. Lampung

Tren Nasional

Tren Provinsi





persentase tenaga kesehatan penduduk cenderung meningkat. Kecenderungan yang sama

terjadi juga untuk persentase tenaga kesehatan penduduk di Provinsi Lampung pada kurun

waktu tersebut. Akan tetapi persentase tenaga kesehatan penduduk di Provinsi Lampung selalu

lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase tenaga kesehatan penduduk tingkat nasional,

kecuali pada tahun 2009 persentase tenaga kesehatan penduduk di Provinsi Lampung lebih

rendah dari persentase tenaga kesehatan penduduk secara nasional. Garis linier persentase

tenaga kesehatan penduduk Provinsi Lampung lebih landai jika dibandingkan dengan garis

linier persentase tenaga kesehatan penduduk secara nasional. Pada Grafik 2.2.16 juga dapat

dilihat bahwa persentase tenaga kesehatan penduduk di Provinsi Lampung khususnya pada

tahun pada peride tahun 2005 - 2007 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase

tenaga kesehatan penduduk nasional.

Dilihat dari indikator kesehatan, ada indikasi program peningkatan kualitas kesehatan

antara nasional dan daerah sudah relevan dan relative efektif. Peningkatan pada indicator

yang ada dapat bersifat positif dan negatif. Pada indikator umur harapan hidup tren nasional

LAPORAN AKHIR


41

cenderung berada dibawah tren provinsi, peningkatan ini bersifat positif yang artinya jika UHH

semakin tinggi dalam suatu wilayah maka tingkat kesehatan di wilayah tersebut semakin baik.

Pada tren AKB tingkat nasional cenderung stagnan (tidak perubahan yang signifikan)

sedangkan untuk tingkat provinsi dari tahu 2004 – 2009 cenderung mengalami penurunan.

Penurunan ini bersifat positif dimana semakin kecil AKB maka tingkat kesehatan semakin baik.

Begitu pula AKI tingkat nasional dan daerah cenderung mengalami penurunan namun

penurunan pada tingkat nasional lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat daerah. Hal ini

disebabkan di Provinsi Lampung pelayanan kesehatan ibu hamil terutama di desa – desa sudah

baik, tetapi tingkat kesadaran masyarakat dalam hal memeriksakan kesehatan ibu hamil masih

rendah.

d. Keluarga Berencana

Grafik 2.2.17 Persentase penduduk ber KB Nasional dan Provinsi Lampung

y = 0,0011x2 - 0,0553x + 0,0159R2 = 0,2437

y = -0,0489x + 0,0085R2 = 0,2435

0

5

10

15

20

25

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capa

ian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,35-0,30-0,25-0,20-0,15-0,10-0,050,000,050,100,15

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Persentase penduduk ber-KB Nasional

Persentase penduduk ber KB Prov. LampungTren Nasional

Tren ProvinsiPoly. (Tren Nasional)




persentase penduduk ber-KB cenderung menurun. Kecenderungan yang sama terjadi juga

untuk persentase penduduk ber-KB di Provinsi Lampung pada kurun waktu tersebut. Akan

LAPORAN AKHIR


42

tetapi persentase penduduk ber-KB di Provinsi Lampung dan penduduk ber-KB nasional

mengalami kenaikan hanya pada tahun 2006. Garis linier persentase penduduk ber-KB

Provinsi Lampung dengan garis linier persentase penduduk ber-KB secara nasional. Pada

Grafik 2.2.17 juga dapat dilihat bahwa persentase penduduk ber-KB di Provinsi Lampung dan

nasional dari tahun ke tahun pada grafik yang sama dengan garis yang berhimpit.



maupun Provinsi Lampung persentase laju pertumbuhan berfluktuasi. Tahun 2005 mengalami

kenaikan dari tahun 2004, tetapi tahun 2006 menurun dari tahun 2005 sedangkan pada tahun

2007 naik dari tahun 2006 pola yang juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya walaupun

presentasenya tidak sama. Garis linier persentase laju pertumbuhan Provinsi Lampung sama

dengan garis linier persentase laju pertumbuhan secara nasional. Pada Grafik 2.2.18 juga

dapat dilihat bahwa persentase laju pertumbuhan di Provinsi Lampung dan nasional dari tahun

ke tahun pada grafik yang sama dengan garis yang berhimpit.

LAPORAN AKHIR


43

Grafik 2.2.19 Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Nasional dan Provinsi Lampung

y = 0,0034x2 - 0,024x + 0,0126R2 = 0,0702

y = 0,0027x2 - 0,0205x + 0,0103R2 = 0,1179

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capa

ian

Indi

kato

r Out

com

e

-0,08-0,07

-0,06-0,05-0,04-0,03

-0,02-0,010,00

0,010,02

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Kualitas Sumber Daya Manusia NasionalKualitas sumber daya manusia Prov. LampungTren NasionalTren ProvinsiPoly. (Tren Provinsi)Poly. (Tren Nasional)



maupun Provinsi Lampung tingkat kualitas sumberdaya manusia cenderung mengalami

penurunan. Sesungguhnya ada kenaikan relatif kecil yang terjadi pada tahun 2006, akan tetapi

juga tidak melebihi dari tingkat kualitas sumberdaya manusia pada tahun 2004. Garis linier

tingkat kualitas sumberdaya manusia Provinsi Lampung relatif sama dengan garis linier tingkat

kualitas sumberdaya manusia secara nasional. Pada Grafik 2.2.19 juga dapat dilihat bahwa

tingkat kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Lampung dan nasional dari tahun ke tahun

pada grafik yang sama dengan garis yang berhimpit, yang relatif ada perbedaan hanya terjadi

pada tahun 2007 nasional relatif lebih baik.

LAPORAN AKHIR


44

Tingkat kualitas SDM cenderung menurun baik nasional maupun Provinsi Lampung.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program untuk meningkatkan kualitas SDM masih

rendah, namun sejak 2008 tingkat kualitas SDM di Provinsi Lampung memiliki trend yang

meningkat dan lebih baik dibandingkan trend nasional. Hal ini menunjukkan adanya

peningkatan efektivitas program peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi

Lampung seperti wajar Sembilan tahun, sertifikasi guru, peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan sebesar 20% dari APBD, peningkatan program pengentasan kemiskinan, program

ketahanan pangan daerah dan pembangunan daerah tertinggal.

2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol

Selama kurun waktu 2004 – 2009 capaian indikator yang tampak secara spesifik dan

menonjol di Provinsi Lampung adalah beberapa indikator yang terkait dengan bidang

pendidikan dan kesehatan. Perbaikan pada kualitas pendidikan dan kesehatan tersebut

berdampak pada perbaikan mutu sumber daya manusia. Dibandingkan capaian pada tingkat

nasional, beberapa capaian yang menonjol pada bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi

Lampung selama kurun waktu 2004 – 2009 adalah:

1. Angka partisipasi murni tingkat SD/MI

2. Rata-rata nilai akhir tingkat SMP/MTs

3. Angka putus sekolah tingkat SMP/MTs

4. Angka melek aksara penduduk yang berumur 15 tahun ke atas

5. Angka kematian ibu (AKI)

6. Persentase tenaga kesehatan penduduk.

2.2.3 Rekomendasi kebijakan

Selama kurun waktu 2004 – 2009 capaian pada beberapa indikator yang terkait dengan

bidang pendidikan dan kesehatan di Provinsi Lampung belum memuaskan dibandingkan

dengan capaian pada tingkat nasional. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Lampung

LAPORAN AKHIR


45

selayaknya memberikan perhatian khusus pada program-program di bidang pendidikan dan

kesehatan yang secara langsung meningkatkan kinerja terkait indikator yang belum baik.

Beberapa indikator keberhasilan pembangunan yang perlu diperhatikan pencapaiannya

pada masa yang akan datang adalah:

1. Nilai indeks pembangunan manusia (IPM)

2. Rata-rata nilai akhir tingkat SMA/SMK/MA

3. Angka putus sekolah tingkat SD/MI

4. Angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA

5. Persentase jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMA/SMK/MA

6. Angka kematian bayi (AKB).

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan secara bertahap alokasi dana

untuk peningkatan mutu pendidikan menjadi sekurang-kurangnya 20% seperti telah

diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah penyusunan

perencanaan dan program yang baik, serta meningkatkan pengawasan pembangunan

sehingga alokasi dana yang diberikan menjadi efektif.

2.3 Tingkat Pembangunan Ekonomi

2.3.1 Capaian Indikator

a. Ekonomi Makro Pada tahun 2008 kondisi perekonomian Indonesia diwarnai oleh perkembangan yang

sangat dinamis dan bisa dikatakan penuh dengan tantangan akibat gejolak perekonomian dunia

yang mengalami resesi dan perlambatan. Gejolak keuangan dan resesi global memberi dampak

negatif terhadap perekonomian Lampung terutama pada triwulan IV-2008, sehingga pada 2008

perekonomian Lampung hanya tumbuh 5.24% (yoy).

LAPORAN AKHIR


46

Perekonomian Lampung yang di dominasi oleh sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh

kondisi makro ekonomi nasional dan global. Sejak tahun 2004 perekonomian Lampung terus

tumbuh dan mencapai puncaknya pada tahun 2007 yakni tumbuh sebesar 5.63% (yoy). Namun

secara rata-rata pertumbuhan perkonomian Lampung dari 2004 - 2008 masih dibawah

pertumbuhan nasional yakni tumbuh sebesar 5.05% (yoy) sedangkan pertumbuhan nasional

secara rata-rata tumbuh sebesar 5.38% (yoy).

Grafik 2.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi lampung

y = -0,2442x + 0,6326R2 = 0,5721

y = -0,0693x2 + 0,4545x - 0,5279R2 = 0,6825

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utcm

e

-1,20-1,00-0,80-0,60-0,40-0,200,000,200,400,60

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Laju pertumbuhan ekonomi NasionalLaju pertumbuhan ekonomi Provinsi LampungTren NasionalTren ProvinsiLinear (Tren Nasional)Poly. (Tren Provinsi)


Pada Grafik 2.3.1 dapat dilihat bahwa secara nasional persentase tingkat pembangunan

ekonomi nasional cenderung meningkat dari 2004 sampai 2008. Kecenderungan yang sama

terjadi pula untuk persentase tingkat pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung. Namun,

secara linier tampak bahwa laju peningkatan persentase tingkat pembangunan ekonomi di

Provinsi Lampung lebih rendah dibandingkan dengan laju peningkatan persentase tingkat

pembangunan ekonomi pada tingkat nasional. Garis linier peningkatan persentase tingkat

pembangunan ekonomi untuk Provinsi Lampung lebih landai dibandingkan dengan garis linier

LAPORAN AKHIR


47

untuk nasional. Pada Grafik 2.3.1 juga terlihat bahwa angka prosentase tingkat pembangunan

ekonomi di Provinsi Lampung masih sedikit berada di bawah angka prosentase tingkat

pembangunan ekonomi secara nasional.

Tabel 2.3.1

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milliar rupiah)

Produk Domestik

Bruto Indonesia

Produk Domestik

Regional Bruto Lampung

Kontribusi PDRB Lampung

terhadap PDB Nasional

2004 1,447,182 36,016 2.49% 2005 1,521,193 40,907 2.69% 2006 1,847,127 49,119 2.66% 2007 1,963,092 60,922 3.10% 2008 2,082,104


Secara tahunan, kontribusi PDRB Lampung terhadap PDB Nasional untuk kurun waktu

2004-2007 masih sangat kecil, kontribusi PDRB lampung masih berada dikisaran 2,5% - 3,1%.

Sumbangan PDRB Lampung ke PDB nasional yang masih di bawah 4% dan laju pertumbuhan

ekonomi yang masih dibawah petumbuhan nasional perlu menjadi fokus kebijakan pemerintah

daerah agar kedepan Lampung mampu menjadi salah satu kontributor perekonomian nasional

dikarenakan kedekatan geografis dengan pulau jawa dan ibukota Jakarta sebagai pusat

pemerintahan serta ekonomi.

Tabel 2.3.2

Produk Domestik Regional Bruto Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milliar rupiah)

Produk Domestik Regional Bruto Lampung

2004 2005 2006 2007

Lampung IDR bn 36,016 40,907 49,119 60,922Oil & Its Product IDR bn 1,143 1,500 1,413 1,436Without Oil & Its Product IDR bn 34,872 39,407 47,706 59,485Agriculture IDR bn 13,556 15,140 18,167 22,733Mining & Quarrying (MQ) IDR bn 1,684 2,042 2,152 2,190Manufacturing Industries IDR bn 4,495 5,260 6,147 8,314

LAPORAN AKHIR


48

Electricity, Gas & Water Supply (EG) IDR bn 267 292 360 401Construction IDR bn 1,917 1,972 2,650 3,079Trade, Hotel & Restaurant (TH) IDR bn 5,256 6,150 7,573 8,715Transport & Communication (TC) IDR bn 2,240 2,759 3,814 5,095Financial, Ownership & Business IDR bn 2,537 2,744 2,968 3,665Services (SE) IDR bn 4,063 4,547 5,288 6,730


Dari sisi porsi/pangsa masing-masing sektor, sektor pertanian masih menjadi sektor

dominan perekonomian Lampung. Sektor pertanian tercatat memiliki pangsa rata-rata sejak

2006-2008 sebesar 38.04% dari total PDRB Provinsi Lampung. Kemudian diikuti sektor

perdagangan dan restoran (PHR) dengan pangsa 14.2% dan sektor industri pengolahan

dengan pangsa 13.5%. Ketiga sektor ini masih menjadi tumpuan utama dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi, sedangkan dari sisi/pangsa masing-masing sektor, semuanya

mengalami pertumbuhan positif dari tahun ketahun. Oleh karena itu prioritas pembangunan

lebih dititik beratkan kepada peningkatan pembangunan pertanian, industri pengolahan hasil-

hasil pertanian dan perdagangan dan jasa. Pembangunan pertanian harus berwawasan

agribisnis dan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi juga diikuti oleh pemerataan

pendapatan dan peningkatan lapangan kerja.

Pengembangan agroindustri (industri pengolah hasil pertanian) sangat penting dilakukan

di Provinsi Lampung agar nilai tambah yang dihasilkan dapat dinikmati oleh penduduk di

Provinsi Lampung. Dukungan kebijakan pemerintah dibidang pengembangan infrastruktur

pertanian (jaringan irigasi, jalan usahatani, dan sarana transportasi) sangat diperlukan demikian

pula dengan kebijakan moneter dan fiskal yang mendukung peningkatan efisiensi usahatani

dan usaha industri pertanian.

Tabel 2.3.3 Produk Domestik Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (rupiah)

Tahun GDP per Capita: % pertumbuhan GDP per Capita: 2000 % pertumbuhan

LAPORAN AKHIR


49

2000 Base: Indonesia

Base: Lampung

2003 9.429.500 4.647.890 2004 10,610,080 12.52% 5,098,640 9.70% 2005 12,675,545 19.47% 5,748,420 12.74% 2006 15,028,519 18.56% 6,811,120 18.49% 2007 17,545,443 16.75% 8,357,190 22.70% 2008 21,678,470 23.56%


Peranan ekspor sebagai komponen pembentuk PDRB dari tahun ketahun terus

mengalami trend peningkatan yang positif, pertumbuhan ekspor terhadap PDRB Lampung

secara tahunan dapat terus diatas 15%.

Tabel 2.3.4

Produk Domestik Regional Bruto Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2000 (milliar rupiah)

Produk Domestik Regional Bruto Lampung

2004 2005 2006 2007

Private Consumption Expenditure IDR bn 21,748.82 25,352.90 29,742.75 34,704.82Private Non Profit Institution Consumption IDR bn 328.73 292.93 299.47 704.78General Government Consumption Expenditure IDR bn 4,487.57 5,231.58 6,383.86 7,668.89Gross Domestic Fixed Capital Formation IDR bn 5,807.55 7,379.05 8,586.10 10,127.98Change in Stocks IDR bn 47.47 -2,798.95 -1,115.46 2,882.59Export of Goods and Services IDR bn 12,836.38 16,965.48 19,699.20 23,779.60Less Import of Goods and Services IDR bn 9,240.98 11,516.20 14,476.92 18,946.68ID: GDP: 2000 Base: Lampung IDR bn 36,015.536 40,906.79 49,118.99 60,921.97


LAPORAN AKHIR


50

Grafik 2.3.2 Persentase PDRB Nasional dan Provinsi Lampung

y = 0,0091x2 - 0,0644x + 0,0639R2 = 0,7748

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,06-0,05-0,04-0,03-0,02-0,010,000,010,020,03

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Persentase ekspor terhadap PDRB Nasional

Persentase ekspor terhadap PDRB Prov. Lampung

Tren Nasional

Tren Provinsi Lampung

Poly. (Tren Provinsi Lampung)


Pada Grafik 2.3.2 dapat dilihat bahwa secara nasional tingkat persentase ekspor

terhadap PDRB Nasional cenderung menurun. Kecenderungan yang sama terjadi pula untuk

tingkat persentase ekspor terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Selain itu, tampak pula bahwa

dari tahun 2004 sampai tahun 2008 angka tingkat persentase ekspor terhadap PDRB di

Provinsi Lampung terlihat sama dengan angka tingkat persentase ekspor terhadap PDRB

secara nasional. Namun, perlu dicermati bahwa pada tahun 2009 tingkat persentase ekspor

terhadap PDRB di Provinsi Lampung sudah terlihat semakin menurun dan penurunan ini sama

dengan angka tingkat persentase ekspor terhadap PDRB secara nasional. Hal ini perlu

diantisipasi dan menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Lampung, untuk segera

mengambil langkah-langkah nyata dalam peningkatan nilai ekspor dan mendorong investasi

baru di Daerah Lampung.

Kegiatan ekspor Lampung untuk kurun waktu 2009 sampir dengan akhir 2010

diperkirakan masih akan mengalami perlambatan menyusul menurunya permintaan dari luar

negri serta ketidakpastian harga-harga komoditas ekspor Lampung terutama komoditas

perkebunan. Nilai ekspor Lampung yang lebih besar dibandingkan dengan nilai impor

mengindikasikan terjadinya surplus perdagangan.

LAPORAN AKHIR


51

Grafik 2.3.3 Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB Nasional dan Provinsi Lampung

y = 0,0006x2 - 0,0046x + 0,0025R2 = 0,1032

84,50

85,00

85,50

86,00

86,50

87,00

87,50

88,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r

Out

com

e

-0,01-0,01-0,01-0,01-0,010,000,000,000,000,000,01

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r

Out

com

e

Persentase output manufaktur terhadap PDRB Nasional

Persentase output manufaktur terhadap PDRB ProvinsiLampungTren Nasional

Tren Provinsi lampung

Poly. (Tren Provinsi lampung) Sumber: BPS Provinsi Lampung (diolah)

Tabel 2.3.3 memperlihatkan bahwa dari sisi persentase output manufaktur terhadap

PDRB Provinsi Lampung, secara tahunan masih di bawah pertumbuhan nasional. Hal ini

dikarenakan pertumbuhan ekonomi Lampung masih bersumber dari sektor pertanian yang

memegang kunci perekonomian Provinsi Lampung.

LAPORAN AKHIR


52

Grafik 2.3.4 Persentase Output UMKM terhadap PDRB Nasional dan Provinsi lampung

y = 0R2 = #N/A

y = 0,2172x - 0,4167R2 = 0,4874

0,0020,0040,0060,0080,00

100,00120,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009Capa

ian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,40-0,200,000,200,400,600,801,001,20

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r ou

tcom

e

Persentase output UMKM terhadap PDRB Nasional

Persentase output UMKM terhadap PDRB Provinsi lampung

Tren Nasional

Tren Provinsi




Pada Grafik 2.3.4 dapat dilihat bahwa secara nasional tingkat presentase output UMKM

terhadap PDRB nasional cenderung meningkat. Kecenderungan yang sama terjadi pula untuk

tingkat presentase output UMKM terhadap PDRB di Provinsi Lampung.

LAPORAN AKHIR


53

Grafik 2.3.5 Pendapatan Per Kapita Nasional dan Provinsi Lampung

y = -0,1427x2 + 0,6593x - 0,5252R2 = 0,6194

y = -0,0145x2 + 0,097x + 0,0482R2 = 0,7926

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-1,20-1,00-0,80-0,60-0,40-0,200,000,200,40

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor

Out

cme

Pendapatan Perkapita (dalam juta rupiah) Nasional

Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah) Provinsi Lampung

Tren Nasional

Tren Provinsi




Produk domestik bruto per kapita untuk Provinsi Lampung mengalami trend peningkatan

yang positif dari tahun ke tahun. yakni tumbuh rata-rata sebesar 15,9 %. Akan tetapi

pertumbuhan ini masih di bawah pertumbuhan rata-rata nasional yakni sebesar 18,1 %.

Grafik 2.3.6 Laju Inflasi Nasional dan Provinsi lampung

y = -0,6141Ln(x) + 0,543R2 = 0,2364

y = 0,5165x2 - 3,3294x + 5,2275R2 = 0,5311

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,501 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Laju inflasi Nasional Laju inflasi Prov. Lampung

Tren Nasional Tren Provinsi

Log. (Tren Nasional) Poly. (Tren Provinsi)


LAPORAN AKHIR


54

Pada Grafik 2.3.6 dapat dilihat bahwa secara nasional laju inflasi cenderung meningkat.

Kecenderungan yang sama terjadi pula untuk laju inflasi di Provinsi Lampung. Namun, perlu

dicermati bahwa selama kurun waktu 2004 – 2006 dan 2008 angka tingkat laju inflasi di Provinsi

Lampung selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat laju inflasi pada tingkat nasional, Hal

disinyalir sebagai akibat dari gejolak harga komoditi administered (komoditas yang

perkembangan harganya diatur oleh pemerintah) dan faktor musiman. Hal ini tentu saja harus

menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Investasi

Realisasi investasi di Propinsi Lampung baik modal dalam negeri maupun modal asing

secara rata-rata tahunan mengalami trend yang tidak beraturan. Hal ini disebabkan salah

satunya oleh kondisi perekonomian yang masih lesu. Terlebih dengan adanya resisi global

peranan investasi asing akan menurun sebagai dampak lesunya perekonomian global.

Tabel 2.3.5

Persentanse Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN (milliar rupiah) dan PMA (juta dollar)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Realisasi Investasi PMDN 35.0 13.2 1055.6 607.0 163.8 735.2 -62.29% 7896.97% -42.50% -73.01% 348.84%Realisasi Investasi PMA 1.0 23.1 72.2 116.1 124.5 67.0 2210.00% 212.55% 60.80% 7.24% -46.18

%


LAPORAN AKHIR


55

grafik 2.3.7 Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA Nasional dan Provinsi Lampung

y = -13,491x2 + 81,23x - 115,13R2 = 0,9638

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-60,00-50,00-40,00-30,00-20,00-10,000,0010,00

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor

Out

com

e

Persentase pertumbuhan realisasi PMA Nasional

Persentase pertumbuhan realisasi PMA Provinsi Lampung

Tren Nasional

Tren Provinsi



Grafik 2.3.8 Persentase Pertumbuhan Realisasi PMDN Nasional dan Provinsi lampung

y = 1,5606x - 3,5735R2 = 0,7267

-2500-2000-1500-1000-500

0500

10001500

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capa

ian

Indi

kato

r O

utco

me

-3,00-2,00-1,000,001,002,003,004,005,006,007,00

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Persentase pertumbuhan realisasi PMDN Nasioanl

Persentase pertumbuhan realisasi PMDN Provinsi lampung

Tren Nasional

Tren Provinsi

Linear (Tren Provinsi )


LAPORAN AKHIR


56

c. Infrastruktur

Dalam upaya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka fungsi

pelayanan transportasi adalah melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong

pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau

baik di perkotaan maupun perdesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di

wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa

dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Transportasi secara umum juga

berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan

wilayah, dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh sebab itu pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan

jasa transportasi secara efisien, andal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau. Selain

itu perlu dikembangkan pembangunan sistem transportasi nasional (Sistranas) untuk mencapai

keterpaduan secara intermoda dan keterpaduan dengan sistem tata ruang nasional,

pembangunan wilayah dan berkelanjutan; serta terciptanya sistem distribusi nasional, regional

dan internasional yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas,

termasuk meningkatkan jaringan transportasi antara desa-kota dan daerah produksi-pemasaran

serta memadai.

Permasalahan yang masih dihadapi pada pembangunan lalu lintas angkutan jalan

sampai dengan tahun 2009, baik prasarana dan sarana moda transportasi jalan terutama

adalah kelaikan prasarana dan sarana jalan, disiplin dan keselamatan lalu lintas di jalan serta

perkembangan armada dan pergerakan angkutan jalan yang terus meningkat yang tidak

sebanding dengan perkembangan panjang dan kapasitas prasarana jalan setiap tahunnya. Di

samping itu, tingkat jangkauan pelayanan angkutan jalan di wilayah perdesaan dan terpencil,

masih terbatas, dilihat dari terbatasnya pembangunan prasarana jalan dan penyediaan

angkutan umum perintis.

LAPORAN AKHIR


57

Capaian Indikator

Sasaran pembangunan Sektor Transportasi Nasional secara umum antara lain (1)

meningkatnya kondisi dan kualitas prasarana dan sarana dengan menurunkan tingkat backlog

pemeliharaan; (2) meningkatnya jumlah dan kualitas pelayanan transportasi, terutama

keselamatan transportasi nasional; (3) meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang

berkesinambungan dan ramah lingkungan, serta sesuai dengan standar pelayanan yang di

masyarakat. (4) meningkatnya mobilitas dan distribusi nasional dan wilayah; (5) meningkatnya

pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi baik antar wilayah maupun antar golongan

masyarakat di perkotaan, perdesaan, maupun daerah terpencil dan perbatasan; (6)

meningkatnya akuntabilitas pelayanan transportasi melalui pemantapan sistem transportasi

nasional, wilayah dan lokal; (7) khusus untuk daerah yang terkena bencana nasional akan

dilakukan program rehabilitasi sarana prasarana transportasi dan pembinaan sumber daya

manusia yang terpadu dengan program-program sektor-sektor lainnya dan rencana

pengembangan wilayah.

Analisa Relevansi

Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2009, Panjang jalan di propinsi lampung

sepanjang 13.156 km dengan rincian: Jalan nasional ( 1004 km) terdiri dari kondisi mantap 892

km; baik 602 km; 289 km sedang; 111,9 tidak mantap; 67,8 km rusak ringan; 44.1 km rusak

berat. Sedangkan jalan Propinsi sepanjang kurang lebih 2370 km dengan kondisinya sebagai

berikut: 1241 km mantap; 308 km baik; 933 km dalam kondisi sedang; 1128km tidak mantap;

463 km rusak ringan; 664 km rusak berat. Disamping itu yang masih harus banyak

mendapatkan perhatian adalah jalan kabupaten sepanjang 9.782 km dengan kondisi sebagai

berikut: 5.429 km mantap; 2.034 km baik; 3.394 km sedang; 4.353 km tidak mantap 2.481 km

rusak ringan; 1.872 km rusak berat.

Infrastruktur jalan dan jembatan Panjang ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung pada

tahun 2004 (SK Menteri Kimpraswil No. 376/KPTS/M/2004) mencapai 1.004,16 km. Jalan

Provinsi tercatat sepanjang 2.369,97 Km (SK Mendagri No.55 Tahun 2000), sehingga panjang

jalan secara keseluruhan mencapai 3.506,08 Km. Tingkat kemantapan pelayanan jalan untuk

LAPORAN AKHIR


58

Jalan Nasional di Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2005 berkisar 75,5% dan Jalan Provinsi

60,75%. Sedangkan pada tahun 2009 kondisi mantap pada jalan Provinsi menjadi (62.00 %);

dan jalan nasional (89,67 %).

Melihat perkembangan tersebut, relevansi dengan capaian RPJMN secara umum

masih terkendala pada upaya mempertahankan tendensi peningkatan kapasitas dan mutu

kondisi jalan terutama pada jalan Kabupaten dan jalan Propinsi. Sedangkan pada kondisi jalan

Nasional di Propinsi Lampung, meskipun cenderung stagnasi setelah tahun 2007, namun

peningkatan prosentase jalan yang mempunyai kondisi mantap masih mengalami kenaikan

meskipun sangat kecil (sekitar 2% selama 3 tahun terakhir).

Selanjutnya dalam upaya mendukung transportasi hasil di bidang industri dan

agroindustri, pemerintah Provinsi Lampung semenjak tahun 2006 telah melakukan kerjasama

dengan pihak swasta melalui peningkatan akses jalan melalui pilot projek pada ruas jalan yaitu

Sp. Penawar – Rawa Jitu; dan Seputih Surabaya – Sadewa dan pada tahun berikutnya

diprogramkan juga untuk ruas-ruas jalan yang strategis. Pada tahun 2005 rencana pembukaan

jalan pada daerah terisolir sudah masuk dalam program bekerjasama dengan Kabupaten

Lampung Barat dan Tanggamus dengan melibatkan TNI dan masyarakat.

Program untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas, maupun

dan kualitas pelayanan prasarana jalan telah dilakukan baik dengan dana APBN maupun dari

dana swadaya masyarakat melalui program pemberdayaan di tingkat kabupaten misalnya

dengan Program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMA) Tapis Berseri di Kota Bandar

Lampung, Program Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur di Kabupaten Tulang

Bawang, Program Beguwai Jajamo Wawai di Kabupaten Lampung Tengah, dan Program

Gerakan Membangun Beguai Jejama Sai Betik di Kabupaten Lampung Barat namun program-

program tersebut belum mampu mendorong percepatan distribusi barang dan jasa serta hasil

produksi terutama hasil pertanian. Sampai dengan tahun ini rencana pembangunan jalan tol

Babatan – Tegineneng juga belum terealisasi, sehingga menjadikan penumpukan transportasi

kedaraan ke jalan dalam kota dan mendorong terjadinya kemacetan.

Pembangunan Jalan lintas pantai Timur juga masih belum dapat diselesaikan sampai

dengan tahun 2009 mengingat kendala-kendala teknis di lapangan terutama masalah

LAPORAN AKHIR


59

pembebasan lahan. prasarana jalan yang baik/hotmix baru menyentuh kawasan pusat

perdagangan, perkotaan, pusat-pusat peme-rintahan dan kawasan-kawasan industri besar

yang berkembang di Lampung. Prasarana transportasi menyentuh wilayah penghasil kopi, lada

dan coklat yang berada di padalaman, sehingga petani membawa hasil bumi mereka sangat

kesulitan. Saat ini mereka “berjuang” sendiri dengan memanfaatkan “ojek”, sepeda motor yang

disewakan sebagai angkutan barang dengan biaya transportasi yang sangat mahal. Namun

demikian usaha keraha peningkatan koordinasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan telah dimulai

dilakukan dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas)

mengingat panjang jalan nasional di Propinsi Lampung terus meningkat dari hanya kurang lebih

800 km pada tahun 2003 menjadi hampir dua kali lipatnya pada tahun 2008. Namun hal ini tidak

diikuti dengan panjang jalan yang di bangun/rehabilitasi pada jalan kelas dua sampai kelas tiga

yang notabene langsung mendorong peningkatan transportasi hasil pertanian. Namun dengan

pemekaran daerah kabupaten baru diharapkan keterbatasan dana dalam pembangunan jalan

dapat dikurangi.

Tabel 2.3.6

Capaian Indikator Infrastruktur Jalan di Propinsi Lampung

No Indikator

Pendukung

Capaian Tahun (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Infrastruktur

Persentase panjang jalan nasional berdasarkan kondis:

� Baik 25.39 35.79 46.19 50.89 51.53 52.16

� Sedang 25.04 37.80 35.76 33.98 37.51 37.51

� Buruk 49.58 26.41 18.05 15.13 10.95 10.33

LAPORAN AKHIR


60

Persentase panjang jalan provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi:

� Baik 26.41 30.78 42.82 48.13 40.90 40.90

� Sedang 39.54 28.90 18.35 20.63 21.20 21.10

� Buruk 34.06 40.33 38.83 31.24 37.90 38.00

Penambahan panjang jalan provinsi per tahun

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabel 2.3.6

Capaian Indikator Infrastruktur Jalan di Tingkat Nasional

km % km % km % km % km % km %1 Baik 12812.7 37 17037.4 49.2 10956.6 31.6 11905.4 34.4 17200.9 49.7 17993.3 52.0 2 Sedang 15236.7 44 10873.4 31.4 17314.3 50.0 16565.7 47.8 11620.1 33.6 12155.4 35.1 3 R Ringan 2770.3 8 2874.2 8.3 3210.1 9.3 3232.7 9.3 4617.9 13.3 4480.1 12.94 R. Berat 3809.2 11 3843.8 11.1 3147.8 9.1 2925 8.4 1189.9 3.4 0 -

34628.8 34628.8 34628.8 34628.8 34628.8 34628.8

2006 2007 2008 2009Kondisi JalanNo 2004 2005

Analisa Efektifitas

Efektifitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak

pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Untuk menguraikan efektifitas kinerja

pembangunan di sektor prasarana jalan, berikut disajikan grafik prosentase kondisi jalan dari

tahun 2004 sampai dengan 2009.

LAPORAN AKHIR


61

Grafik 2.3.9 Persentase Jalan Nasional dan Jalan Nasional di Provinsi Lampung dengan Kondisi Baik

y = 0,0241x2 - 0,2521x + 0,6563R2 = 0,9763

y = -0,016x2 + 0,0478x + 0,285R2 = 0,2141

0,010,020,030,040,050,060,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,100,000,100,200,300,400,50

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor O

utco

me

Persentase Jalan Nas. secara NasionalPersentase Jalan Nas. di Prov. LampungTren NasionalTren Provinsi LampungPoly. (Tren Provinsi Lampung)Poly. (Tren Nasional)


Grafik 2.3.10 Persentase Jalan Nasional dan Jalan Nasional di Provinsi Lampung dengan Kondisi Sedang

y = 0,0764x2 - 0,5445x + 0,8952R2 = 0,6959

y = 0,0355x2 - 0,117x - 0,2741R2 = 0,4379

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,601 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor

Out

com

e



LAPORAN AKHIR


62

Grafik 2.3.11 Persentase (Outcome) Jalan Nasional dan Jalan Nasional di Provinsi Lampung dengan Kondisi

Buruk

y = -0,0094x2 + 0,1427x - 0,5801R2 = 0,7752

y = -0,0249x2 + 0,0886x - 0,04R2 = 0,9545

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r

Out

com

e

-0,50

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,101 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e



Dari grafik 2.3.9 nampak bahwa terjadi kenaikan signifikan kondisi jalan yang

berkategori baik antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, namun cenderung stagnasi

setelah tahun 2007. Secara umum capaian dari tahun ke tahun cenderung sedikit menurun

yang menunjukkan efektifitasnya juga cenderung menurun dan menjadi relatif stagnasi setelah

tahun 2007.

Meskipun kecil namun panjang total jalan Nasional di Propinsi Lampung terjadi

peningkatan dari 1004.16 km pada tahun 2004 menjadi 1229.8 km pada tahun 2009. Namun

panjang total jalan Propinsi tidak mengalami perubahan. Hal ini relatif tidak mudah untuk

dijadikan indikator, karena total jalan (penambahan jalan propinsi) bukan semata kondisi

fisiknya namun harus ditetapkan berdasarkan SK Menteri.

Mengingat kondisi jalan propinsi secara finansial menjadi beban pemerintah daerah,

(tidak seperti jalan Nasional yang merupakan beban pendanaan pemerintah pusat), maka

kondisi jalan di Propinsi Lampung sangat tergantung dengan perkembangan penganggaran

dana pembangunan daerah. Seperti terlihat, bahwa trend kenaikan prosentase kondisi jalan

dengan kategori baik meningkat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, namun beban

LAPORAN AKHIR


63

anggaran yang dituntut untuk prioritas bidang lain, maka sasaran pemerintah daerah dalam hal

ini Dinas Pekerjaan Umum adalah mempertahankan total panjang jalan yang layak meskipun

dengan konsekuensi prosentase jalan dengan kategori baik akan menurun sebagaimana pada

tahun 2008 dan 2009. Dengan demikian efektifitas pembangunan prasarana jalan seharusnya

juga harus dilihat besaran anggaran yang dialokasikan dan hasil yang dicapai.

Grafik 2.3.12 Persentase Jalan Nasional dan Jalan Propinsi di Provinsi Lampung dengan Kondisi Baik

y = -0,016x2 + 0,0478x + 0,285R2 = 0,2141

y = -0,016x2 + 0,0478x + 0,285R2 = 0,2141

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Inikat

or

Otu

com

e

0,000,050,100,150,200,250,300,350,400,450,50

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Inikat

or

Out

com

e

Persentase Jalan Nas. secara NasionalPersentase Jalan Prop. di Prov. LampungTren NasionalTren Provinsi LampungPoly. (Tren Provinsi Lampung)Poly. (Tren Provinsi Lampung)


Grafik 2.3.13 Persentase Jalan Nasional dan Jalan Propinsi di Provinsi Lampung dengan Kondisi Sedang

y = -0,0113x2 - 0,0194x + 0,2887R2 = 0,4804

y = 0,0355x2 - 0,117x - 0,2741R2 = 0,4379

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indika

tor O

utco

me

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,601 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indika

tor O

utco

me

Persentase Jalan Nas. secara NasionalPersentase Jalan Prop. di Prov. LampungTren NasionalTren Provinsi LampungPoly. (Tren Provinsi Lampung)Poly. (Tren Nasional)


LAPORAN AKHIR


64

Grafik 2.3.14 Persentase Jalan Nasional dan Jalan Propinsi di Provinsi Lampung dengan Kondisi Buruk

y = 0,1384x + 36,241R2 = 0,0058

y = 0,042x2 - 0,2633x + 0,3613R2 = 0,2292

0,05,0

10,015,020,025,030,035,040,045,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

-0,30-0,25-0,20-0,15-0,10-0,050,000,050,100,150,200,25

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Persentase Jalan Nas. secara Nasional

Persentase Jalan Prop. di Prov. Lampung

Tren Nasional




Trend perkembangan ekonomi Lampung dapat terus tumbuh positif, dan memberikan

harapan besar dimasa depan akan prospek ekonomi Lampung, pertumbuhan ekonomi

Lampung yang di dominasi oleh sektor pertanian dan jasa membukan peluang besar kepada

sektor industri untuk berkontribusi lebih besar.

Dari seluruh indikator utama perekonomian Lampung terlihat bahwa

1. Pertumbuhan ekonomi Lampung secara tahunan masih di bawah pertumbuhan nasional

2. Kontribusi PDRB Lampung terhadap PDB Nasional masih dibawah 4 %

3. Rendahnya pangsa manufaktur dlm PDRB

4. Rendahnya pangsa output UMKM

5. Pendapatan perkapita yang masih dibawah rata-rata pendapatan nasional

6. Tekanan inflasi yang sering melebihi besarnya inflasi nasional

7. Rendahnya pertumbuhan PMA dan PMDN bahkan negatif

LAPORAN AKHIR


65

Intervensi kebijakan dari pemerintah daerah guna mendorong sektor selain petanian

seperti industri manufaktur dan peternakan perlu sesegera mungkin ditingkatkan agar potensi

Lampung yang dekat dengan pasar yakni pulau jawa mampu dioptimalkan dengan baik.

Berkaitan dengan realisasi investasi, iklim investasi dan kemudahan perizinan serta

prasarana penunjang perlu di ditingkatkan keberadanya agar mampu menarik investor luar

Lampung untuk berinvestasi di Lampung.

2.3.3 Rekomendasi Kebijakan

Dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah Lampung 2009 telah menggariskan bahwa

tema pembangunan Provinsi lampung pada tahun 2009 adalah “Percepatan pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas dan pemerataan pembangunan dalam rangka efektivitas

penanggulangan kemiskinan”. Saat ini Pemerintah Provinsi Lampung dihadapkan pada

beberapa tantangan antara lain:

1. Menurunkan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan

2. Memperluas penciptaan lapangan kerja

3. Meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dalam arti luas

4. Meningkatkan investasi dan daya saing eskpor

5. Penghematan dan diversifikasi energy

6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

7. Mendorong peran masyarakat luas dalam penegakan hukum untuk memberantas

korupsi serta mempercepat reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan

masyarakat

8. Meningkatkan rasa aman, nyaman dan kondisi yang kondusif

9. Meningkatkan penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, serta

pemberantasan penyakit menular

10. Menstabilkan harga kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian akibat ancaman

kenaikan harga minyak dunia

11. Menjaga stabilitas politik setelah pilkada pada akhir 2008 dan menjelang pemilu 2009

LAPORAN AKHIR


66

Arah kebijakan ekonomi daerah

Pemerintah Provinsi Lampung berpendapat bahwa kunci dari upaya pemecahan

berbagai permasalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah terciptanya kepercayaan

masyarakat, baik dalam dan luar negri terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.

Sehingga kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di bidang ekonomi makro pada tahun 2005-

2009 akan difokuskan pada upaya:

1. Merancang strategi dan implementasi program pengentasan kemiskinan di Provinsi

Lampung

2. Menciptakan investasi dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di daerah

3. Meningkatkan dan mengembangkan ekspor produk-produk unggulan Provinsi Lampung

4. Meningkatkan kelancaran distribusi barang dana jasa yang lebih efisien dan efektif

5. Memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan

6. Meningkatkan kesejahteraan petani

7. Mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal, adil

dan berkelanjutan

8. Memperkuat struktur dan daya saing industri

9. Menciptakan iklim yang kondusif dan fasilitasi untuk pengembangan usaha mikro, kecil

dan menengah (UMKM)

10. Meningkatkan koalitas kelembagaan koperasi

11. Memantapkan dan melanjutkan program lintas SKPD dan pengentasan kemiskinan

yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Pengaruh lesunya perekonomian dunia sebagai imbas dari krisis global masih akan

berdampak terhadap perekonomian Lampung. Terutama permintaan ekspor komoditi pertanian.

Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih bertumpu pada konsumsi masyarakat.

Konsumsi masyarakat akan ditopang oleh membaiknya pendapatan, adanya panen raya,

kenaikan gaji/UMP dan program stimulus fiscal pemerintah dan juga oleh rendahnya tingkat

inflasi. Di tahun 2009 pertumbuhan konsumsi masyarakat akan didorong oleh adanya masa

kampanye pemilihan Presiden 2009.

LAPORAN AKHIR


67

Kondisi perekonomian Lampung yang masih ditopang oleh besarnya konsumsi

masyarakat menjadi catatan penting kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah

terutama dalam mendorong percepatan dan realisasi belanja pemerintah dalam bentuk belanja

modal dan pembangunan infrastruktur perlu didorong agar dapat direalisasiskan segera untuk

membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Belanja pemerintah diharapkan

menjadi stimulus bagi percepatan perekonomian terutama dalam menghadapi gejolak

perekonomian global. Sektor pertanian yang merupakan sektor yang menopang laju

pertumbuhan ekonomi lampung perlu mendapatkan intervensi kebijakan di sisi produksi dan

pemasaran, agar kualitas produk dan harga tidak jatuh saat panen raya.

Tekanaan inflasi di Lampung yang sering berfluaktuatif dan cenderung lebih tinggi dari

inflasi nasional menjadi salah satu factor yang perlu mendapat perhatian pemerintah,

pemerintah daerah dan bank sentral perlu merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi

volatilitas harga barang di pasar.

Faktor kebijakan penurunan harga komoditi administered perlu di cermati lebih jauh

untuk dapat meminimalisasi kenaikan harga diantaranya adalah menjaga kelancaran distribusi

bahan makanan, termasuk percepatan pelayanan pelabuhan Merak-Bakauheni, ketersedian

infrastruktur dalam keadaan yang baik serta peningkatan koordinasi satker terutama dalam

tercukupinya bahan makanan maupun bahan bakar.

Kebijakan dan koordinasi setiap satker yang membawahi bidang ekonomi menjadi salah

satu factor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung agar kebijakan yang

telah di tetapkan mampu dijalankan dan diimplemetasikan dengan baik.

LAPORAN AKHIR


68

2.4 Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.2.4 Capaian Indikator Capaian Indikator Kehutanan

Kondisi hutan di Provinsi Lampung sudah sangat memprihatinkan baik secara kuantitatif

maupun kualitatif. Penurunan luas kawasan hutan cukup cepat dan signifikan. Tingkat

kerusakan cukup berat, yakni mencapai ± 65%, sehingga pada saat ini luas kawasan hutan di

Provinsi Lampung hanya tinggal ± 30 % dari luas daratan Provinsi Lampung. Berdasarkan

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebenarnya luas hutan Provinsi

Lampung 30 % masih memenuhi syarat, namun demikian karena letaknya sporadis dengan

kualitas yang sudah terdegradasi, maka hal ini telah memunculkan pentingnya issue kerusakan

lingkungan dan SDA.

Meskipun kawasan hutan Lampung masih cukup luas, namun adanya kerusakan

menyebabkan fungsi hutan secara ekologis tidak dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut

terbukti dengan semakin luasnya lahan kritis, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar

kawasan hutan. Pada saat ini diperkirakan luas lahan kritis Provinsi Lampung 768.284,94 Ha. Fungsi hutan secara ekologis yang sangat vital adalah sebagai catchment area, yakni

sebagai daerah resapan air. Sementara itu, peningkatan lahan kritis akan menyebabkan

kemampuan tanah untuk menyerap air (infiltrasi) menjadi rendah sehingga akan menyebabkan

aliran air dan erosi yang semakin tinggi.

LAPORAN AKHIR


69

Analisis Relevansi dan Efektifitas

Grafik 2.4.1 Persentase Luas Lahan Kawasan Konservasi dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis Nasional dan Provinsi

lampung

y = -0,0014x2 + 0,007x - 0,0022R2 = 0,2523

y = -0,0004x2 + 0,0025x - 0,0012R2 = 0,1209

96,5097,0097,5098,0098,5099,0099,50

100,00100,50

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capa

ian

Indi

kato

r O

utco

me

0,000,000,000,000,010,010,010,010,010,02

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor

Out

com

e

Persentase Rehabilitasi luas lahan konservasi dalam hutanterhadap lahan kritis nasionalPersentase rehabilitasi luas lahan kaw asan konservasi dalamhutan terhadap lahan kritis Prov. LampungTren Nasional

Tren Provinsi




Pada Grafik 2.4.1 dapat dilihat bahwa secara nasional persentase Luas Lahan Kawasan

Konservasi dalam Hutan Kritis Nasional cenderung meningkat pada tahap awal kemudian

secara gradual mulai berkurang/menurun. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada

nasional persentase Luas Lahan Kawasan Konservasi dalam Hutan Kritis di Provinsi Lampung.

Namun laju peningkatan persentase Luas Lahan Kawasan Konservasi dalam Hutan Kritis di

Provinsi Lampung pada awalnya lebih tinggi, tetapi dengan waktu terjadi penurunan yang lebih

rendah dibandingkan dengan laju peningkatan nasional persentase Luas Lahan Kawasan

Konservasi dalam Hutan Kritis pada tingkat nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan lahan kritis di Provinsi Lampung cenderung

lebih baik daripada tingkat nasional. Berbagai program penanganan lahan kritis di Provinsi

Lampung seperti one man one tree, GNRHL, penanaman sejuta pohon, Pelaksanaan tahun

menanam, dan lain-lain tampak memberikan kemajuan yang lebih baik daripada tingkat

LAPORAN AKHIR


70

nasional, walaupun hasil yang diperoleh belum maksimal. Pada Grafik 2.4.1 juga terlihat bahwa

angka prosentase nasional persentase Luas Lahan Kawasan Konservasi dalam Hutan Kritis di

Provinsi Lampung masih sedikit berada di bawah angka prosentase nasional persentase Luas

Lahan Kawasan Konservasi dalam Hutan Kritis secara nasional.

Grafik 2.4.2 Rehabilitasi Lahan Luar Hutan Nasional dan Provinsi lampung

y = 0,0534x2 - 0,3473x + 0,2229R2 = 0,5165

y = -0,4646x2 + 2,4241x - 1,9116R2 = 0,3581

0,0050.000,00

100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00400.000,00450.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,001 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor O

utco

me

Rehabilitasi lahan luar hutan Nasional

Rehabilitasi lahan luar hutan Prov. Lampung

Tren Nasional

Tren Provinsi




Pada Grafik 2.4.2 dapat dilihat bahwa secara nasional Rehabilitasi Lahan Luar Hutan

cenderung menurun. Kecenderungan yang sama terjadi pula pada Rehabilitasi Lahan Luar

Hutan di Provinsi Lampung. Laju penurunan persentase Rehabilitasi Lahan Luar Hutan di

Provinsi Lampung lebih rendah dibandingkan dengan laju penurunan persentase Rehabilitasi

Lahan Luar Hutan pada tingkat nasional. Kurva Rehabilitasi Lahan Luar Hutan Provinsi

Lampung lebih landai dibandingkan dengan penurunan Rehabilitasi Lahan Luar Hutan untuk

nasional. Pada Grafik 2.4.2 juga terlihat bahwa Rehabilitasi Lahan Luar Hutan Provinsi

Lampung jauh berada di bawah angka Rehabilitasi Lahan Luar Hutan secara nasional.

LAPORAN AKHIR


71

Grafik 2.4.3 Luas Konservasi Hutan Nasional dan Provinsi Lampung

y = -0,1999x + 0,3761R2 = 0,5231

y = 0,0071x - 0,0106R2 = 0,3497

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capa

ian

Indi

kato

r O

utco

me

-1,20-1,00-0,80-0,60-0,40-0,200,000,200,40

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Luas Kaw asan Konservasi NasionalLuas kaw asan konservasi Prov. LampungTren NasionalTren Provinsi

Linear (Tren Nasional)Linear (Tren Provinsi)


Pada Grafik 2.4.3 menunjukkan bahwa secara nasional Luas Kawasan Konservasi

Hutan cenderung menurun. Sebaliknya dengan Luas Kawasan Konservasi Hutan di Provinsi

Lampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Provinsi Lampung telah

menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional. Persentase Luas

Kawasan Konservasi Hutan di Provinsi Lampung dari waktu ke waktu terus meningkat. Hasil

ini menunjukkan bahwa progran reboisasi dan penghijauan yang dilakukan meskipun belum

maksimal tetapi telah menunjukkan indikasi yang lebih baik. Pada Grafik 2.4.3 juga terlihat

bahwa Luas Kawasan Konservasi Hutan Provinsi Lampung jauh berada di bawah angka Luas

Kawasan Konservasi Hutan secara nasional.

LAPORAN AKHIR


72

Capaian Indikator Perikanan

Menurut laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (2007), luas

perairan laut Provinsi Lampung (12 mil) adalah 24.820 km2 dan luas total daerah tangkapan

wilayah perairan darat 17.807 km2. Wilayah ini merupakan potensi pendapatan bagi

masyarakat. Sayangnya tidak semua masyarakat mampu mengakses sumberdaya yang

melimpah tersebut karena biaya yang diperlukan relatif lebih besar dibandingkan dengan

besarnya penerimaan nelayan. Dibutuhkan investasi dan pengembangan kapasitas SDM

nelayan.

Sumberdaya wilayah pesisir Lampung terbentang di sepanjang 1.105 km garis pantai,

dengan luas perairan pesisir 16.625,3 km2, dicirikan dengan produktivitas ekosistem yang

tinggi, sehingga dapat mendukung kegiatan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat selama ini. Telah terbukti bahwa komoditi dari sumberdaya alam pesisir tahan

terhadap krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di lain pihak eksploitasi terhadap sumberdaya

tersebut telah menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang kompleks dan terlihat adanya

indikasi telah terlampauinya daya dukung ekologis. Dari permasalahan di wilayah ini telah

diangkat 10 (sepuluh) isu-isu pengelolaan dan isu pengelolaan pulaupulau kecil oleh pihak-

pihak yang berkepentingan (stakeholders) di wilayah pesisir, yaitu :

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia

2. Rendahnya penaatan dan penegakan hukum

3. Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir

4. Degradasi habitat wilayah pesisir

5. Pencemaran wilayah pesisir

6. Kerusakan hutan, Taman Nasional, dan Cagar Alam Laut

7. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal

8. Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya

9. Rawan bencana alam (gempa, tanah longsor, banjir)

10. Ancaman intrusi air laut

11. Isu pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya

LAPORAN AKHIR


73

Analisis Relevansi dan Efektivitas Indikator Perikanan

Grafik 2.4.4 Jumlah Tindak pidana Perikanan Nasional dan Provinsi Lampung

y = -0,2004x + 0,2089R2 = 0,7559

y = 0R2 = #N/A

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-1,20-1,00-0,80-0,60-0,40-0,200,000,20

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor

Out

com

e

Jumlah Tindak Pidana perikanan NasionalJumlah Tindak Pidana Perikanan Prov. LampungTren NasionalTren ProvinsiLinear (Tren Nasional)Linear (Tren Provinsi)


Pada Grafik 2.4.4 dapat dilihat bahwa secara nasional Jumlah Tindak Pidana Perikanan

cenderung menurun. Kecenderungan yang sama terjadi pula pada Jumlah Tindak Pidana

Perikanan di Provinsi Lampung. Laju penurunan persentase Jumlah Tindak Pidana Perikanan

di Provinsi Lampung jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju penurunan persentase Jumlah

Tindak Pidana Perikanan pada tingkat nasional. Rendahnya Tindak Pidana Perikanan di

Provinsi Lampung disebabkan karena pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat cukup

baik. Pada Grafik 2.4.4 juga terlihat bahwa Jumlah Tindak Pidana Perikanan Provinsi Lampung

jauh berada di bawah angka Jumlah Tindak Pidana Perikanan secara nasional.

LAPORAN AKHIR


74

Grafik 2.4.5 Persentase Terumbu Karang dalam Keadaan Baik Nasional dan Provinsi lampung

y = 0,0864x - 0,1678R2 = 0,4645

y = -0,0008x + 0,0097R2 = 0,0269

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,20-0,10

0,000,10

0,200,30

0,400,50

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Persentase terumbu karang dalam keadaan baik NasionalPersentase terumbu karang dalam keadaan baik Prov. LampungTren Nasionaltren Provinsi lampungLinear (Tren Nasional)Linear (tren Provinsi lampung)


Pada Grafik 2.4.5 dapat dilihat bahwa secara nasional Persentase Terumbu Karang

dalam Keadaan Baik cenderung meningkat. Kecenderungan yang sama terjadi pula pada

Persentase Terumbu Karang dalam Keadaan Baik di Provinsi Lampung. Namun, secara linier

tampak bahwa laju peningkatan Persentase Terumbu Karang dalam Keadaan Baik di Provinsi

Lampung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan Persentase Terumbu

Karang dalam Keadaan Baik pada tingkat nasional. Persentase Terumbu Karang dalam

Keadaan Baik Provinsi Lampung lebih landai dibandingkan dengan garis linier Persentase

Terumbu Karang dalam Keadaan Baik untuk nasional. Pada Grafik 2.4.5 juga terlihat bahwa

Persentase Terumbu Karang dalam Keadaan Baik Provinsi Lampung jauh berada di atas angka

Persentase Terumbu Karang dalam Keadaan Baik secara nasional, kecuali pada tahun 2009

nasional maupun provinsi persis sama.

LAPORAN AKHIR


75

Grafik 2.4.6 Luas konservasi laut Nasional dan Provinsi lampung

0,00-0,42 -0,28 -0,23 -0,23

y = 0,0534x2 - 0,3473x + 0,2229R2 = 0,5165

y = -0,4646x2 + 2,4241x - 1,9116R2 = 0,3581

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capa

ian

Indi

kato

r O

utco

me

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,001 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor O

utco

me

Luas kaw asan konservasi laut NasionalLuas kaw asan konservasi laut Prov. LampungTren NasionalTren Provinsi

Poly. (Tren Provinsi)Poly. (Tren Nasional)


Pada Grafik 2.4.6 dapat dilihat bahwa luas konservasi laut di Provinsi Lampung dari

tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan yang signifikan, hanya belum

dapat dibandingkankan dengan peningkatan yang terjadi secara nasional. Kurva luas

konservasi laut di Provinsi Lampung terlihat masih landai. Pada Grafik 2.4.6 juga terlihat bahwa

luas konservasi laut Provinsi Lampung belum dapat dibandingkan dengan luas konservasi laut

secara nasional.

LAPORAN AKHIR


76

Analisis Relevansi dan Efektifitas Koalitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Grafik 2.4.7 Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional dan Provinsi Lampung

96,42 96,4298,15 98,57 98,89 99,13

y = -0,0018x2 + 0,0096x - 0,0039R2 = 0,2654

y = 0,0074x2 + 0,0172x - 0,121R2 = 0,7656

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,15-0,10-0,050,000,050,100,150,200,25

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Kualitas Sumber Daya Alam NasionalKualitas Sumber Daya Alam Provinsi lampungTren NasionalTren ProvinsiPoly. (Tren Provinsi)Poly. (Tren Nasional)


Pada Grafik 2.4.7 dapat dilihat bahwa secara nasional Kualitas Pengelolaan

Sumberdaya Alam cenderung meningkat. Kecenderungan yang sama terjadi pula pada Kualitas

Pengelolaan Sumberdaya Alam di Provinsi Lampung. Laju peningkatan Kualitas Pengelolaan

Sumberdaya Alam di Provinsi Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan

Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam pada tingkat nasional. Kurva Persentase Kualitas

Pengelolaan Sumberdaya Alam Provinsi Lampung lebih landai dibandingkan dengan Kualitas

Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk nasional. Pada Grafik 2.4.7 juga terlihat bahwa

Persentase Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Provinsi Lampung berada di atas angka

Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam secara nasional, kecuali pada tahun 2004 dan 2009.

LAPORAN AKHIR


77

Secara umum tingkat relevansi indikator pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup di provinsi lampung dan nasional adalah relevan, sedangkan tingkat efektivitas indikator

pada Provinsi lampung cenderung lebih baik dibandingkan ditingkat nasional. Hal ini

disebabkan oleh:

a. Satuan kerja yang ada di Provinsi Lampung seperti Dinas Perikanan dan Kelautan,

Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan satuan kerja

terkait tengah giat melakukan reibosasi dan penghijauan melalui berbagai program

seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Lindung (GNRHL), program berani kawin

berani tanam, one men one tree, dan lain-lain.

b. Adanya peraturan lokal tebang satu ganti sepuluh khusus pada tanaman damar mata

kucing;

c. Reklamasi pantai teluk lampung relatif stagnan/berhenti sehingga kerusakan terumbu

karang dapat dihindari;

d. Tidak ada pengeboman ikan di Teluk lampung karena patroli laut lebih intensif dan

adanya kecelakaan meledaknya bom ikan dipemukiman nelayan menyebabkan

nelayan takut menggunakan bom ikan;

e. Persentase terumbu karang yang masih baik relatif tidak berubah;

f. Adanya program – program Nasional secara luas tentang pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup, menyebabkan perubahan/perbaikan yang terjadi pada

Provinsi Lampung tidak nampak signifikan.


Capaian indikator yang sangat spesifik dan relatif menonjol pada Pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup adalah indikator jumlah tindak pidana perikanan dimana

jumlah tindak pidana perikanan di Provinsi lampung tidak ada sejak Tahun 2004 – 2009, hal ini

disebabkan pada masyarakat sudah ada kesadaran untuk tidak melakukan penangkapan ikan

dengan cara pengeboman, di samping itu pengawasan dan pembinaan dari aparatur

pemerintah yang cukup intensif. Selain itu adanya program pemberdayaan masyarakat pesisir

juga membantu dalam rehabilitasi pantai seperti penanaman hutan mangrove dan lain-lain.

LAPORAN AKHIR


78


1. Perlunya penerapan RPPK (Revitalisasi Perikanan, Perternakan, dan Kehutanan). Pembangunan pertanian dan kehutanan secara berkelanjutan sehinga tidak terjadi kerusakan sumber daya alam secara (mantap ekologi artinya layak secara ekonomi dan dapat diterima secara sosial)

2. Penyusunan data base tindak pidana perikanan seperti pencurian ikan di teluk lampung, pengeboman ikan dan perusakan lingkungan

3. Pembuatan program inventarisasi terumbu karang di teluk lampung secara periodik

4. Pembuatan peraturan yang ketat terhadap kegiatan penimbunan pantai

5. Meningkatkan program reibosasi dan penghijauan baik secara kuantitas maupun kualitas

6. Peningkatan law imposment terhadap kegiatan ilegal logging di Provinsi Lampung.

2.5 Tingkat Kesejahteraan Sosial 2.5.1 Capaian Indikator Capaian Indikator Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan kondisi yang bersifat multifaset dan multidimensi, sehingga

penanganan masalah kemiskinan tidak akan mungkin diselesaikan oleh satu pihak atau satu

lembaga saja. Dengan demikian sinergi dari semua stake holder yang terkait merupakan kata

kunci yang harus diupayakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dengan pendekatan ini

maka masalah kemiskinan dapat diatasi secara sistematis dan tuntas.

Dilihat dari permasalahannya yang sangat kompleks, maka masalah kemiskinan harus

diatasi secara sistematis dan bertahap. Pengembangan program dan kegiatan untuk

mengatasi masalah kemiskinan harus bertumpu kepada kehendak masyarakat dengan

seoptimal mungkin memanfaatkan sumberdaya atau aset yang dimiliki oleh masyarakat. Karena

itu, tahap visioning dan asset mapping perlu dilakukan dengan baik.

LAPORAN AKHIR


79

Data jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di

Provinsi Lampung pada tahun 2008 sebesar 1,591 juta orang (20,98%). Apabila dibandingkan

dengan penduduk miskin pada tahun 2007, yang berjumlah 1,661 juta (22,19%), berarti jumlah

penduduk miskin di Provinsi Lampung menurun sebesar 70 ribu jiwa (1.21%). Pengurangan

penduduk miskin tersebut berasal dari daerah perkotaan berkurang sebesar 400 orang dan di

daerah perdesaan berkurang sebanyak 69,6 ribu orang.

Pengurangan jumlah penduduk miskin sebesar 1.21% dalam setahun di Provinsi

Lampung sesungguhnya dapat dinilai suatu capaian yang cukup baik, terutama dibandingkan

dengan capaian di tingkat nasional. Namun, potensi capaian angka yang lebih besar

sesungguhnya dapat diraih di Provinsi Lampung apabila dapat dibangun sinergi dan

optimalisasi peranan seluruh stake holder, terutama peran kalangan industri dan swasta. Pada

saat ini cukup banyak program corporate social responsibility (CSR) yang dikembangkan oleh

industri atau perusahaan swasta, namun sistem pengelolaannya belum terarah dan belum

terkoordinasikan dengan baik. Pada masa yang akan datang, pemerintah daerah harus segera

mengambil inisiatif untuk ikut serta menata program ini di tingkat daerah agar dapat disinergikan

dengan program-program lain yang terkait. Melalui inisiatif tersebut diharapkan program CSR

dapat berkontribusi signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan.

LAPORAN AKHIR


80

Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin

Grafik 2.5.1 Persentase Penduduk Miskin Nasional dan Provinsi Lampung

y = 0,0392x - 0,0781R2 = 0,5908

y = 0,0009x2 - 0,0036x + 0,0048R2 = 0,0656

0

20

40

60

80

100

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Capa

ian

Indi

kato

r Out

com

e

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,201 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Persentase Penduduk Miskin NasionalPersentase Penduduk Miskin Prov. LampungTren NasionalTren ProvinsiLinear (Tren Nasional)Poly. (Tren Provinsi)


Pada Grafik 2.5.1 dapat dilihat bahwa secara nasional persentase penduduk miskin

cenderung meningkat pada kurun waktu 2004 – 2009. Kecenderungan yang sama terjadi pula

untuk persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung. Namun, pada grafik tersebut perlu

dicermati bahwa secara linier tampak laju peningkatan persentase penduduk miskin di Provinsi

Lampung lebih rendah dibandingkan dengan laju peningkatan persentase penduduk miskin

pada tingkat nasional. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Lampung berperan positif dalam

menekan laju peningkatan persentase penduduk miskin secara nasional. Garis linier

peningkatan persentase penduduk miskin untuk Provinsi Lampung tampak lebih landai

dibandingkan dengan garis linier untuk peningkatan persentase penduduk miskin tingkat

nasional. Selain itu, pada Grafik 2.5.1 juga terlihat bahwa angka prosentase penduduk miskin di

LAPORAN AKHIR


81

Provinsi Lampung masih sedikit berada di bawah angka prosentase penduduk miskin secara

nasional.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung antara lain dilakukan

secara langsung dengan membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) dan/atau Desa Tertinggal

(DT). Program ini secara khusus dilakukan pada RTM dan/atau DT yang benar-benar sudah

sangat membutuhkan bantuan, sehingga dilakukan dengan sangat selektif. Pada tahun

anggaran 2007 Pemerintah Provinsi Lampung melalui berbagai program khusus telah berupaya

mempercepat pembangunan pada sebanyak 200 DT, sedangkan pada tahun anggaran 2008

dan 2009 masing-masing akan ditangani 300 dan 265 DT.

Program khusus penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan di Provinsi

Lampung antara lain: Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS), Program Pemberdayaan

Ekonomi Kerakyatan Kampung Tua (PPEK-KT), Program Pengembangan ITTARA (Industri

Tepung Tapioka Rakyat), Program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMA) Tapis Berseri di

Kota Bandar lampung, Program Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur di Kabupaten

Tulang Bawang, Program Beguwai Jajamo Wawai di Kabupaten Lampung Tengah, dan

Program Gerakan Membangun Beguai Jejama Sai Betik di Kabupaten Lampung Barat, dll.

Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar program tersebut cenderung tidak berkelanjutan,

dalam arti bahwa program yang bertujuan baik tersebut sangat rentan terhadap perubahan

kebijakan yang sering terjadi mengiringi pergantian rezim kepala daerah.

Program Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung ini relevan/sejalan dengan

program nasional yaitu: Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pengembangan Ekonomi Lokal

(PEL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah (PEMD), hingga ke bentuk Bantuan

Langsung Tunai (BLT), bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin), bantuan obat untuk

keluarga miskin (Gakin), dan lain-lain. Meskipun secara umum masih memiliki berbagai

kelemahan, program-program tersebut sampai batas-batas tertentu telah bermanfaat bagi

kelompok masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan.

LAPORAN AKHIR


82

Analisis Efektifitas Persentase Penduduk Miskin

Dapat dilihat pada Grafik 2.5.1 bahwa secara program-program di daerah terkait dengan

upaya penanggulangan kemiskinan sudah sejalan atau sangat relevan dengan program serupa

di tingkat nasional. Namun, patut diakui bahwa baik secara nasional maupun pada level daerah

(Provinsi Lampung) program-program tersebut belum cukup efektif dalam menanggulangi

masalah kemiskinan. Rendahnya efektivitas berbagai program tampak jelas dari lambatnya laju

penurunan persentase penduduk miskin.

Apabila dikaji lebih lanjut ada beberapa kelemahan pada program di daerah tersebut

yaitu: (a) ada sebagian program yang belum menyentuh langsung persoalan-persoalan dasar

kemiskinan, (b) ada sebagian program yang sudah dikemas dengan baik, namun terhenti di

tengah jalan atau tidak berkelanjutan, dan (c) ada program yang masih terbatas (berkutat) pada

koordinasi dan penyamaan persepsi antara pihak-pihak (instansi) yang terkait dengan

penanggulangan kemiskinan. Keadaan ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah harus

segera mengembangkan suatu model/konsep/pendekatan yang lebih ”sistematis dan

komprehensif” untuk penanggulangan kemiskinan, yang sesuai dengan karakteristik kemiskinan

di Provinsi Lampung. Pengembangan model tersebut harus didukung oleh hasil-hasil kajian

akademik yang cukup.;

Selain itu, rendahnya efektivitas program penanggulangan kemiskinan di daerah

disebabkan beberapa program penanggulangan kemiskinan lebih cenderung kepada

pembangunan infrastruktur perdesaan ketimbang pemberdayaan ekonomi rakyat miskin secara

langsung. Sebagai contoh, Program Gerakan Masyarakat Membangun (GEMA) Tapis Berseri di

Kota Bandar Lampung; Program Jejamo Ngebangun Sai Bumi Nengah Nyappur di Kabupaten

Tulang Bawang; Program Beguwai Jajamo Wawai di Kabupaten Lampung Tengah; dan

Program Gerakan Membangun Beguai Jejama Sai Betik di Kabupaten Lampung Barat lebih

cenderung kepada pembangunan infrastruktur perdesaan ketimbang pemberdayaan ekonomi

rakyat miskin secara langsung. Dengan pendekatan ini, maka pengembangan sektor riil yang

secara langsung terkait dengan ekonomi rumah tangga tidak terimbas secara langsung.

LAPORAN AKHIR


83

Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung pada Februari 2009 mencapai 3,74 juta

orang. Angka tersebut bertambah sebanyak 169,5 ribu orang dibandingkan dengan jumlah

angkatan kerja pada bulan Agustus 2008. Apabila dibandingkan dengan keadaan tahun

sebelumnya (Februari 2008) jumlah tersebut bertambah sebanyak 79,1 ribu orang. Dengan

meningkatnya jumlah angkatan kerja pada Pebruari 2009, maka Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) mencapai 70,33 persen atau meningkat sebesar 3,43 persen apabila

dibandingkan dengan indikator yang sama pada Agustus 2008 (68,00 persen).

Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Lampung pada Februari 2009 mencapai 3,5

juta orang, bertambah 193,8 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2008.

Apabila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya (Februari 2008) jumlah tersebut

bertambah sebanyak 76,8 ribu orang. Meskipun terjadi peningkatan, namun 31,01 persen dari

pekerja tersebut masih bekerja di bawah jam kerja normal (< 35 jam per minggu). Situasi

ketenagakerjaan pada bulan Februari 2009 ditandai dengan meningkatnya jumlah pekerja di

sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan yaitu naik sebesar 11,62

persen (213,8 ribu orang), disusul sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan

sebesar 7,09 persen (22 ribu orang) serta sektor perdagangan, rumah makan dan jasa

akomodasi sebesar 3,68 persen (20 ribu orang).

Sektor konstruksi sendiri yang sempat mengalami lonjakan kenaikan cukup tinggi

sebesar 41,92 persen (45,4 ribu orang) pada periode Februari - Agustus 2008, pada periode

terakhir (Agustus 2008 - Februari 2009) justru mengalami penurunan tajam sebesar -39,82

persen. Jumlah penganggur pada Februari 2009 berkurang bila dibandingkan dengan keadaan

Agustus 2008 yaitu turun sekitar -9,52 persen atau 24,3 ribu orang. Akan tetapi apabila

dibandingkan dengan keadaan Februari 2008 jumlah penganggur pada Februari 2009 masih

mengalami sedikit penambahan sebanyak 554 orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di

Provinsi Lampung pada Februari 2009 mencapai 6,18 persen, atau turun dibandingkan

keadaan pada Agustus 2008 (7,15 persen) maupun Februari 2008 (6,30 persen) (BPS Provinsi

Lampung).

LAPORAN AKHIR


84

Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik 2.5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional dan Provinsi Lampung

y = -0,1472x + 0,3581R2 = 0,5245

y = -0,0479x2 + 0,2049x - 0,1384R2 = 0,4539

0,002,004,006,008,00

10,0012,0014,0016,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009Capa

ian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,601 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

Tingkat Pengangguran terbuka Nasional

Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Lampung

Tren Nasional

Tren Provinsi




Pada Grafik 2.5.2 dapat dilihat bahwa secara nasional tingkat pengangguran terbuka

cenderung menurun pada kurun waktu 2004 – 2009. Kecenderungan yang sama terjadi pula

untuk tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung. Selain itu, tampak pula bahwa dari

tahun 2004 sampai tahun 2008 angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung

masih berada di bawah angka tingkat pengangguran terbuka secara nasional. Namun, perlu

dicermati bahwa pada tahun 2009 angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung sudah

terlihat sama dengan angka tingkat pengangguran terbuka secara nasional. Hal ini perlu

diantisipasi dan menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Lampung, untuk segera

mengambil langkah-langkah nyata dalam upaya peningkatan kesempatan kerja dan

kesempatan berusaha di daerah. Terkait dengan hal ini, sektor pertanian dan sektor perikanan

dan kelautan perlu juga dipertimbangkan untuk didorong sehingga mampu menjadi sektor

penyerap utama tenaga kerja. Dengan demikian program Revitalisasi Pertanian, Perikanan,

LAPORAN AKHIR


85

dan Kehutanan (RPPK) di Provinsi Lampung perlu segera diimplementasikan secara sungguh-

sungguh.

Analisis Efektifitas Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada Grafik 2.5.2 tampak upaya-upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran

terbuka di tingkat nasional dan daerah (Provinsi Lampung) cukup berhasil, meskipun angka

penurunan tidak terlalu tajam. Penurunan tersebut mencerminkan bahwa upaya-upaya yang

telah dilakukan cukup efektif. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung

disebabkan adanya program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dan program

peningkatan kualitas kelembagaan koperasi telah dilaksanakan dengan model pendampingan

dan bimbingan teknis langsung ke kelompok wilayah sasaran yang telah ditetapkan dengan

realisasi pelaksanaan program di atas 90 persen.

Selain itu, tumbuhnya sektor riil yang didorong oleh berbagai skema kredit yang

diluncurkan oleh pemerintah melalui perbankan dan program-program CSR dari perusahaan

swasta dan BUMN ikut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah.

Capaian Indikator Pelayanan Kesejahteraan Anak, Kesejahteraan Lanjut Usia dan Rehabilitasi

Pelayanan kesejahteraan sosial untuk anak – anak terlantar di Provinsi Lampung, dari

ke tahun terus mengalami peningkatan. Adanya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial

ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa semakin bertambahnya jumlah anak

terlantar atau anak jalanan (anjal) di Provinsi Lampung. Krisis global yang terjadi pada tahun

2008 dan kenaikan harga BBM berdampak langsung pada bertambahnya jumlah anak terlantar

dan penurunan kesejahteraan penduduk lanjut usia. Selain itu, jumlah pelayanan rehabilitasi

juga semakin meningkat. Peningkatan pelayanan rehabilitasi mencerminkan bahwa ada

peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba. Perlu dicermati bahwa Provinsi Lampung

merupakan wilayah transit dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Dengan kondisi

tersebut maka peluang penyalahgunaan narkoba pada tingkat remaja akan sangat tinggi.

LAPORAN AKHIR


86

Analisis Relevansi

Grafik 2.5.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Anak Terlantar Nasional dan Provinsi Lampung

y = -0,0006x2 + 0,0072x - 0,009R2 = 0,3463

y = 0,0007x2 - 0,0034x + 0,0055R2 = 0,7106

9696,5

9797,5

9898,5

9999,5100

100,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,01

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,031 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

Persentase Pelayanan Kesejah Sosial bagi anak terlantaNasionalrPelayanan Kesejahteraan Sosial bagi anak terlantar Prov.lampungTren Nasional

Tren Provinsi



Pada Grafik 2.5.3 dapat dilihat bahwa secara nasional persentase pelayanan

kesejahteraan terhadap anak terlantar cenderung meningkat pada kurun waktu 2004 - 2009.

Kecenderungan yang sama terjadi pula untuk persentase pelayanan kesejahteraan terhadap

anak terlantar di Provinsi Lampung. Namun, secara linier tampak bahwa laju peningkatan

persentase pelayanan kesejahteraan anak terlantar di Provinsi Lampung lebih tinggi

dibandingkan dengan laju peningkatan persentase pelayanan kesejahteraan anak terlantar

pada tingkat nasional.

Peningkatan persentase pelayanan kesejahteraan terhadap anak terlantar di Provinsi

Lampung patut dicermati. Pada satu sisi, peningkatan tersebut mencerminkan meningkatnya

LAPORAN AKHIR


87

kemampuan dan upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Namun, pada sisi lain

hal tersebut mencerminkan bahwa jumlah anak terlantar yang harus dilayani oleh pemerintah

daerah cenderung meningkat. Terkait dengan fenomena ini, pemerintah daerah kiranya perlu

mengoptimalkan peran masyarakat dalam menangani permasalahan anak terlantar yang ada di

daerah.

Grafik. 2.5.4 Persentase Pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Nasional dan Provinsi

Lampung

y = -0,0005x2 + 0,0048x - 0,0058R2 = 0,2951

y = 0,0012x2 - 0,0069x + 0,0103R2 = 0,6181

97,898

98,298,498,698,8

9999,299,499,699,8100

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

0,000,000,000,000,000,010,010,010,010,01

1 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

In

dika

tor O

utco

me

Persentase Pelayanan kesejahteraan sosial BagiLanjut usia NasionalPersentase Pelayanan Kesejahteraan sosial BagiLanjut Usia Provinsi LampungTren Nasional


Poly. (Tren Provinsi Lampung)



Pada Grafik 2.5.4 dapat dilihat bahwa secara nasional persentase pelayanan

kesejahteraan sosial bagi penduduk usia lanjut cenderung meningkat pada kurun waktu 2004 -

2009. Kecenderungan yang sama terjadi pula untuk persentase pelayanan kesejahteraan sosial

bagi penduduk usia lanjut di Provinsi Lampung. Pada Grafik 2.5.4 juga terlihat bahwa dalam

kurun waktu 2004 – 2009 angka prosentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi penduduk

LAPORAN AKHIR


88

usia lanjut di Provinsi Lampung terlihat sama dengan prosentase pelayanan kesejahteraan

sosial bagi usia lanjut secara nasional.

Seperti pada kasus anak terlantar, fenomena peningkatan persentase pelayanan

kesejahteraan sosial bagi penduduk usia lanjut di Provinsi Lampung patut pula dicermati. Pada

satu sisi, peningkatan tersebut mencerminkan meningkatnya kemampuan dan upaya

pemerintah daerah untuk melayani masyarakat. Namun, pada sisi lain hal tersebut juga

mencerminkan bahwa jumlah penduduk usia lanjut yang harus dilayani oleh pemerintah daerah

cenderung meningkat. Terkait dengan fenomena ini, pemerintah daerah kiranya perlu

mengoptimalkan potensi dan peran masyarakat dalam menangani permasalahan penduduk

usia lanjut yang ada di daerah, termasuk peran berbagai yayasan, LSM, dll. Melalui partisipasi

berbagai pihak yang terkait maka program pemerintah dapat semakin efektif.

Grafik 2.5.5 Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Penyandang cacat, tuna sosial, dan korban

penyalahgunaan narkoba) Nasional dan Provinsi Lampung

y = -0,0004x2 + 0,0034x - 0,0044R2 = 0,1753

y = 0,0002x2 - 0,0003x - 0,0002R2 = 0,7803

98

98,5

99

99,5

100

100,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

In

dika

tor

Out

com

e

0,000,000,000,000,000,010,01

1 2 3 4 5

Trte

n C

apai

an

Indi

kato

r O

utco

me

Persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial (penyandang cacat, tunasosial dan korban penyalahgunaan narkoba) NasionalPersentase pelayananan dan rehabilitasi sosia (penyandang cacat, tunasosial, dan penyalahgunaan narkoba) Prov. LampunglTren Nasional

Tren Provinsi


Poly. (Tren Provinsi )


Pada Grafik 2.5.5 dapat dilihat bahwa secara nasional persentase pelayanan dan

rehabilitasi sosial (penyandang cacat, tuna sosial, dan korban penyalahgunaan narkoba)


LAPORAN AKHIR


89

untuk persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial (penyandang cacat, tuna sosial, dan korban

penyalahgunaan narkoba) di Provinsi Lampung. Selama kurun waktu 2004 – 2009 angka

persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial (penyandang cacat, tuna sosial, dan korban

penyalahgunaan narkoba) di Provinsi Lampung selalu lebih tinggi dibandingkan dengan


penyalahgunaan narkoba) pada tingkat nasional, kecuali pada tahun 2007.

Seperti pada kasus anak terlantar dan penduduk usia lanjut, fenomena peningkatan


penyalahgunaan narkoba) di Provinsi Lampung patut pula dicermati. Pada satu sisi,

peningkatan tersebut mencerminkan meningkatnya kemampuan dan upaya pemerintah daerah

untuk melayani masyarakat. Namun, pada sisi lain hal tersebut juga mencerminkan bahwa

jumlah penduduk penyandang cacat, tuna sosial, dan korban penyalahgunaan narkoba yang

harus dilayani oleh pemerintah daerah cenderung meningkat. Terkait dengan fenomena ini,

pemerintah daerah kiranya perlu mengoptimalkan potensi dan peran masyarakat untuk ikut

membantu menangani permasalahan penyandang cacat, tuna sosial, dan korban

penyalahgunaan narkoba yang ada di daerah, termasuk peran berbagai yayasan, LSM, dll.

Melalui partisipasi berbagai pihak yang terkait maka program pemerintah dapat semakin efektif.

Analisis Efektifitas Persentase Pelayanan Anak Terlantar

Peningkatan angka persentasi pelayanan kesejahteraan anak terlantar di Provinsi

Lampung sangat signifikan terjadi pada tahun 2008 dan 2009, sehingga melebihi angka

persentase secara nasional. Pada masa sebelumnya (2004 – 2007) angka prosentase

pelayanan kesejahteraan anak terlantar di Provinsi Lampung masih di bawah angka nasional.

Kenyataan yang terjadi pada kurun waktu tersebut mencerminkan bahwa program pelayanan

terhadap anak terlantar di Provinsi Lampung semakin efektif dan program tersebut relevan

dengan program nasional.

Capaian Indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial

Perkembangan tingkat kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun

cenderung terus meningkat pada kurun waktu 2004 – 2009. Pada indikator persentase

penduduk miskin dan pengangguran terbuka terjadi penurunan pada kurun waktu tersebut dan

LAPORAN AKHIR


90

hal ini bersifat positif. Namun, pada tingkat pelayanan anak terlantar dan rehabilitasi cenderung

meningkat dan hal ini dapat dinilai positif atau negatif. Tingkat pelayanan yang meningkat dinilai

positif dari sisi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, tetapi

dapat dinilai negatif dari segi jumlah anak terlantar dan penyalahgunaan narkoba yang

meningkat. Untuk indikator pelayanan kesejahteraan usia lanjut ada peningkatan yang bersifat

positif.

Perkembangan dari tahun 2004 – 2009 tingkat kesejahteraan sosial Provinsi Lampung

cenderung meningkat. Peningkatan ini memiliki dua nilai yaitu peningkatan positif dan negatif.

Peningkatan positif dapat dilihat tingkat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

terbuka dimana jumlah penduduk miskin dan penggangguran terbuka dari tahun 2004-2009

terus mengalami penurunan, sedangkan peningkatan yang bernilai negatif adalah terjadinya

peningkatan pada indikator pelayanan, seperti pelayanan anak terlantar dan rehabilitasi.

Adanya peningkatan pelayanan dapat bernilai positif dari sisi kemampuan pemerintah, tetapi

dapat pula bermakna bertambahnya jumlah anak terlantar dan penduduk yang perlu

direhabilitasi karena penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan tersebut di atas perlu dicermati dan diantisipasi oleh pemerintah daerah,

yaitu melalui pengembangan sistem penanggulangan yang mampu meningkatkan ketahanan

masyarakat. Berbagai program yang terkait dengan penguatan kelembagaan masyarakat perlu

diinisiasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani berbagai masalah sosial

yang muncul ke permukaan.

LAPORAN AKHIR


91

Analisis Relevansi Tingkat Kesejahteraan Sosial

Grafik 2.5.6 Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional dan Provinsi Lampung

y = 0,0042x2 - 0,014x + 0,0031R2 = 0,8899

y = -0,0005x2 + 0,0045x - 0,0008R2 = 0,4869

89,0090,0091,0092,0093,0094,0095,0096,0097,0098,0099,00

100,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cap

aian

Indi

kato

r O

utco

me

-0,02

-0,010,00

0,01

0,02

0,030,04

0,051 2 3 4 5

Tren

Cap

aian

Indi

kato

r Out

com

e

Tingkat kesejahteraan sosial Nasional Tingkat Kesejahteraan Nasional Provinsi LampungTren NasionalTren Provinsi LampungPoly. (Tren Nasional)Poly. (Tren Provinsi Lampung)


Pada Grafik 2.5.6 dapat dilihat bahwa secara nasional tingkat kesejahteraan sosial


untuk tingkat kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung. Namun, perlu dicermati bahwa selama

kurun waktu 2006 – 2009 angka tingkat kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung selalu lebih

rendah dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan sosial pada tingkat nasional, bahkan pada

tahun 2009 disparitas tersebut makin melebar. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian serius

bagi Pemerintah Provinsi Lampung.

Dari fakta yang disajikan pada Grafik 2.5.6, tampak jelas bahwa Pemerintah Provinsi

Lampung harus lebih serius memikirkan program-program pembangunan daerah yang

berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Program yang

berdampak langsung dimaksud adalah program-program yang mendorong tumbuhnya sektor riil

LAPORAN AKHIR


92

yang tercermin dari berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat. Peningkatan usaha

ekonomi produktif masyarakat harus pula didukung oleh upaya peningkatan efisiensi dan

produktivas serta peningkatan kualitas dan nilai tambah produk. Upaya-upaya pemerintah

tersebut tentu saja harus didukung oleh seluruh stake holder yang terkait sehingga dapat

terwujud sinergi antar pihak.

Analisis Efektifitas Tingkat Kesejahteraan Sosial

Adanya program – program pengentasan kemiskinan memberikan nilai positif dalam hal

menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung. Selain itu, program-

program terkait peningkatan kesejahteraan sosial juga berdampak pada peningkatan

kesejahteraan sosial. Adanya perbaikan pada indikator pengentasan kemiskinan dan

peningkatan kesejahteraan sosial menunjukan bahwa program-program yang dilakukan cukup

efektif, meskipun dalam banyak hal tetap perlu ditingkatkan efektivitasnya.


Dari kelima indikator yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial, presentase

kemiskinan merupakan indikator yang dapat dibilang lebih spesifik dan menonjol, hal ini

disebabkan jumlah kemiskinan suatu daerah berpengaruh terhadap peningkatan tingkat

kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari asumsi bahwa semakin tinggi jumlah penduduk

miskin maka tingkat kesejahteraan sosial semakin rendah. Perlu dicatat pula bahwa isu

kemiskinan mulai mendapat tempat sentral dalam APBD Provinsi Lampung sejak tahun 2007,

ketika konflik DPRD dan Pemerintah Propinsi Lampung selesai, sehingga APBD berhasil

dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2007 Pemerintah Provinsi Lampung telah

menetapkan 200 desa miskin sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan, dengan

target alokasi dana sekitar Rp 1 milyar per desa per tahun anggaran.

Komitmen pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut

ternyata belum diikuti dengan sistem perencanaan dan sistem pengelolaan program yang baik.

Hal ini tercermin pada pelaksanaan program/kegiatan yang sepenuhya diserahkan kepada

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sehingga masing-masing kegiatan cenderung

LAPORAN AKHIR


93

berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing

SKPD.

Daya serap masyarakat desa miskin dan tertinggal terhadap permodalan (dana)

pengembangan usaha masih sangat rendah dibandingkan dengan alokasi dana yang disiapkan

per desa. Fenomena ini, mencerminkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang

dilakukan tidak disertai dengan upaya peningkatan kapasitas internal dan eksternal kelompok

masyarakat miskin. Akibatnya, dampak program terhadap penanggulangan kemiskinan sangat

rendah. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa kemiskinan merupakan masalah yang

kompleks sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara sistematis, terpadu, dan

berkesinambungan.


Berdasarkan pemantauan sampai saat ini, tingkat realisasi program-kegiatan SKPD

yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan sudah memadai. Namun, beberapa catatan

pendahuluan dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang telah terealisasi belum

menunjukkan hasil yang optimal. Meskipun program sudah fokus pada desa miskin yang

menjadi sasaran, namun beberapa kegiatan ternyata tidak langsung menyentuh kelompok

masyarakat miskin melalui pengembangan sektor riil. Diharapkan pada tahun selanjutnya,

penanggulangan kemiskinan lebih terprogram dan implementasinya lebih terkendali sehingga

tingkat capaiannya terukur dan dampaknya dapat lebih dirasakan masyarakat.

Dari analisis di atas, tampak jelas bahwa Pemerintah Provinsi Lampung harus segera

mengembangkan suatu model atau konsep yang ”sistematis dan komprehensif” untuk

penanggulangan kemiskinan. Model atau konsep yang dikembangkan harus bersifat partisipatif

dan disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung. Karena itu

pengembangan model tersebut harus didukung oleh hasil-hasil kajian akademik yang cukup,

sehingga mampu menyentuh esensi permasalahan secara efektif.

Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah pada tahapan implementasi program.

Pemerintah harus memperhatikan kembali potensi sumberdaya yang ada di perguruan tinggi

LAPORAN AKHIR


94

serta lembaga penelitian dan pengembangan teknologi (litbangraptek) sebagai pusat

kepakaran. Kepakaran ratusan bahkan ribuan dosen serta potensi puluhan ribu mahasiswa

dapat dimanfaatkan untuk mengawal program penanggulangan kemiskinan. Revitalisasi

program Kuliah Kerja Nyata (KKN) perlu dilakukan, sehingga mengarah kepada bentuk KKN-

Tematik yang saat ini mulai dikembangkan di Universitas Lampung.

LAPORAN AKHIR


1

BAB III

KESIMPULAN

Secara umum tujuan/sasaran pembangunan di provinsi Lampung sudah relevan

dengan pembangunan secara nasional, tetapi untuk tingkat efektifitas pembangunan di

Provinsi Lampung masih berada dibawah nasional. Dari lima outcomes yang

mencerminkan tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi , (1) tingkat pelayanan

publik dan demokrasi; (2) Tingkat kualitas sumber daya manusia; (3) tingkat

pembangunan ekonomi; (4)kualitas pengelolaan sumber daya alam; dan (5) tingkat

kesejahteraan sosial.

Pada tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Provinsi Lampung cenderung

stagnan meskipun sebenarnya jika beberapa aspek dimaksimalkan ada sebuah harapan

besar dimasa depan akan prospek tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Lampung

akan lebih baik. Jika dilihat dari beberapa indikator dalam tingkat pelayanan publik dan

demokrasi di Lampung maka perlunya peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah

terhadap penanganan kasus korupsi. Pada bagian lain menjadi penting juga untuk

meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan dengan meningkatkan kapasitas

pendidikan formal. Oleh sebab ke depan menjadi bagian penting adalah melakukan

sinergisitas kerja antara aparat pemerintah daerah, pengguna pelayanan publik dan stake

holders.

Tingkat kualitas SDM cenderung menurun baik nasional maupun Provinsi

Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program untuk meningkatkan kualitas

SDM masih rendah, namun sejak 2008 tingkat kualitas SDM di Provinsi Lampung memiliki

trend yang meningkat dan lebih baik dibandingkan trend nasional. Hal ini menunjukkan

adanya peningkatan efektivitas program peningkatan kualitas sumberdaya manusia di

Provinsi Lampung seperti wajar Sembilan tahun, sertifikasi guru, peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan sebesar 20% dari APBD, peningkatan program pengentasan

kemiskinan, program ketahanan pangan daerah dan pembangunan daerah tertinggal.

Perkembangan ekonomi Lampung dapat terus tumbuh positif, dan memberikan

harapan besar dimasa depan akan prospek ekonomi Lampung, pertumbuhan ekonomi

Lampung yang di dominasi oleh sektor pertanian dan jasa membukan peluang besar

kepada sektor industri untuk berkontribusi lebih besar. Pada sektor investasi Provinsi

LAPORAN AKHIR


2

Lampung mengalami penurunan, hal ini disebabkan krisis global yang terjadi sejak tahun

2008.

Secara umum tingkat relevansi indikator pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup di provinsi lampung dan nasional adalah relevan, sedangkan tingkat

efektivitas indikator pada Provinsi lampung cenderung lebih baik dibandingkan ditingkat

nasional. Hal ini disebabkan oleh:

a. Satuan kerja yang ada di Provinsi Lampung seperti Dinas Perikanan dan

Kelautan, Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS)

dan satuan kerja terkait tengah giat melakukan reibosasi dan penghijauan melalui

berbagai program seperti Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Lindung

(GNRHL), program berani kawin berani tanam, one men one tree, dan lain-lain.

b. Adanya peraturan lokal tebang satu ganti sepuluh khusus pada tanaman damar

mata kucing;

c. Reklamasi pantai teluk lampung relatif stagnan/berhenti sehingga kerusakan

terumbu karang dapat dihindari;

d. Tidak ada pengeboman ikan di Teluk lampung karena patroli laut lebih intensif

dan adanya kecelakaan meledaknya bom ikan dipemukiman nelayan

menyebabkan nelayan takut menggunakan bom ikan;

e. Persentase terumbu karang yang masih baik relatif tidak berubah;

f. Adanya program – program Nasional secara luas tentang pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup, menyebabkan perubahan/perbaikan yang

terjadi pada Provinsi Lampung tidak nampak signifikan.

Tingkat kesejahteraan sosial cenderung meningkat di Provinsi Lampung. Namun,

perlu dicermati bahwa selama kurun waktu 2006 – 2009 angka tingkat kesejahteraan

sosial di Provinsi Lampung selalu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat

kesejahteraan sosial pada tingkat nasional, bahkan pada tahun 2009 disparitas tersebut

makin melebar. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi

Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih serius memikirkan program-program

pembangunan daerah yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan

sosial masyarakat. Program yang berdampak langsung dimaksud adalah program-

LAPORAN AKHIR


3

program yang mendorong tumbuhnya sektor riil yang tercermin dari berkembangnya

usaha ekonomi produktif masyarakat. Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat

harus pula didukung oleh upaya peningkatan efisiensi dan produktivas serta peningkatan

kualitas dan nilai tambah produk. Upaya-upaya pemerintah tersebut tentu saja harus

didukung oleh seluruh stake holder yang terkait sehingga dapat terwujud sinergi antar

pihak.

laporan akhir ekpd 2009 lampung - unila

Education