lapora analisis beban kerja 2016
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
1/214
Laporan Analisis Beban KerjaSekretariat Jenderal
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
2/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l ii
KATA PENGANTAR
Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
keuangan dan kekayaan negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara, yang dalam gerak kegiatannya antara lainmerencanakan, menghimpun, mengalokasikan, mengarahkan dan mengerahkan keuangan
negara dan mengadministrasikan secara baik dan benar kekayaan negara yang selanjutnya
dituangkan dalam tujuh sasaran strategis, yang meliputi: Pendapatan negara yang optimal;
Perencanaan dan pelaksanaan belanja negara yang optimal; Pembiayaan dalam jumlah yang
cukup, aman, dan efisien bagi kesinambungan fiskal; Utilisasi kekayaan negara yang
optimal; Transfer daerah yang adil, transparan, tepat guna dan tepat waktu; Pengelolaan
keuangan negara yang akuntabel.
Pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan tersebut semakin hari semakin bertambah
berat dan kompleks serta dinamis, sehingga diperlukan adanya Sumber Daya Aparatur(organisasi, proses bisnis, hukum, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, dan
teknologi informasi) yang handal dan selalu dapat mengikuti perubahan administrasi
publik, perkembangan dan tuntutan stakesholder .
Untuk mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang handal dan baik (Good Governance)
tersebut , Kementerian Keuangan sejak tahun 2007 telah melaksanakan program reformasi
birokrasi yang terdiri dari 3 pilar meliputi penataan organisasi, penyempurnaan proses
bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM yang saat ini telah disesuaikan dengan
Grand Design Reformasi Birokrasi (Perpres No.81/2010) dan Road Map Reformasi Birokrasi
(Permenpan No.20/2010) menjadi 8 area perubahan meliputi Organisasi, Tata Laksana,Peraturan Perundang-undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan
Publik, Pola Pikir dan Budaya Kerja. Bidang atau area tersebut pada prinsipnya merupakan
tugas, fungsi, dan peran Sekretariat Jenderal.
Agar Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas atau program Reformasi
Birokrasi tersebut dapat berjalan efektif, efisien dan optimal tentunya perlu didukung oleh
suatu organisasi yang adaptif serta didukung SDM yang berintegritas dan mempunyai
kompetensi tinggi. Untuk mewujudkan organisasi dan SDM tersebut perlu selalu dilakukan
monitoring, evaluasi, dan perbaikan di bidang organisasi dan SDM yang berkelanjutan.
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat di bidangpenataan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 53/KMK.01/2013 yang hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu alat yang
digunakan untuk untuk mendeteksi, memonitor, mengevaluasi serta untuk mengetahui
secara lebih objektif tingkat efektivitas dan efisiensi kerja unit, prestasi kerja unit/jabatan
serta kebutuhan pegawai adalah Analisis Beban Kerja (ABK).
Program Reformasi Birokrasi di bidang penataan organisasi khususnya kegiatan
analisis beban kerja telah melaksanakan penyusunan aplikasi berbasis web dalam
pengukuran ABK di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan alamat
http://www.bebankerja.depkeu.go.id, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkanobjektivitas, akurasi, efektivitas dan efisiensi unit/pejabat dan kebutuhan pegawai pada
http://www.bebankerja.depkeu.go.id/http://www.bebankerja.depkeu.go.id/http://www.bebankerja.depkeu.go.id/
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
3/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l iii
seluruh unit organisasi, kemudahan, kecepatan dalam pelaksanaan analisis beban kerja serta
pelayanan. Sistem aplikasi tersebut dimulai pada tahun 2012 dan untuk tahun 2013 terdapat
penambahan unit dalam pengukuran ABK tersebut yaitu LPDP, Tenaga Pengkaji Bidang
Sumber Daya Aparatur, Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Tenaga Pengkaji
Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, dan KPTIK-BMN (Surabaya, Semarang, Denpasar,
Medan dan Makassar).
Pelaksanaan ABK di tahun ini dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data ABK yang akurat, objektif,
transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi, koordinasi, konsolidasi yang baik
serta pembahasan bersama secara intensif dengan seluruh unit eselon II, Tenaga Pengkaji,
dan UPT Sekretariat Jenderal. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, bekerja sama dalam melancarkan
pelaksanaan ABK serta memberikan masukan agar pelaksanaan ABK ke depan dapat
berjalan lebih baik lagi. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
yang berkepentingan.
Jakarta, Agustus 2013Kepala Biro Organisasi danKetatalaksanaan
Charmeida TjokrosuwarnoNIP 195605141985011001
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
4/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi yang merupakan unsur pembantu
pimpinan dan mempunyai tugas sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan,
pemberian dukungan administrasi kepada unit eselon I serta sebagai pengarah, penggerakprogram Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Untuk itu diperlukan
organisasi yang efektif, efisien, proporsional dan sesuai dengan perkembangan serta
dibutuhkan sumber daya manusia yang tepat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Dengan demikian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi di bidang organisasi dan SDM
yang berkelanjutan. Salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi, memonitor,
mengevaluasi serta untuk mengetahui secara lebih objektif jumlah kebutuhan pegawai
tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit, prestasi kerja jabatan/unit adalah
Analisis Beban Kerja (ABK).
Pada tahun ini diterapkan sistem aplikasi ABK untuk pelaksanaan ABK di
lingkungan Sekretariat Jenderal. Tujuan mendasar dari diterapkannya sistem aplikasi ini
adalah untuk meningkatkan objektivitas, akurasi, kemudahan dan kecepatan dalam
pelaksanaan ABK, serta agar dengan cepat dapat mengetahui jumlah kebutuhan pegawai,
efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit pada seluruh unit organisasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal. Selain itu, tahun ini juga merupakan tahun pertama penerapan standar
norma waktu di seluruh unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal, dengan
ditetapkannya keputusan Sekretaris Jenderal Nomor S-22/SJ/2012 tanggal 13 Februari 2012.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders khususnya
mengenai kepastian waktu dalam pelaksanaan ABK yang akan selalu dilakukan monitoring
dan evaluasi secara berkelanjutan.Hasil pengolahan data pada 16 unit eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, dan lima
KPTIK-BMN sebagai UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagaimana pada tabel
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU), dan
prestasi kerja unit (PU), yang selanjutnya disebut FP4 tampak pada Tabel 1.Tabel 1
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU),Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal
No.Unit Organisasi Beban Kerja Selisih EU PU Keterangan
1 Biro Perencanaan dan Keuangan 216,272.17 144 orang 146 orang 2 0.98 B Baik
2 Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 101,746.11 71 orang 73 orang 2 0.92 B Baik
3 Biro Hukum 168,538.00 109 orang 98 orang -11 1.14 A Sangat Baik
4 Biro Bantuan Hukum 129,420.25 84 orang 76 orang -8 1.13 A Sangat Baik
5 Biro Sumber Daya Manusia 275,910.48 180 orang 167 orang -13 1.10 A Sangat Baik
6 Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 200,783.63 131 orang 124 orang -7 1.07 A Sangat Baik
7 Biro Perlengkapan 151,740.88 97 orang 92 orang -5 1.09 A Sangat Baik
8 Biro Umum 442,630.20 293 orang 284 orang -9 1.03 A Sangat Baik
9 Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 343,443.52 226 orang 207 orang -19 1.10 A Sangat Baik
10 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 149,880.84 97 orang 91 orang -6 1.09 A Sangat Baik
11 Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 128,977.06 83 orang 68 orang -15 1.26 A Sangat Baik
12 Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 118,161.61 74 orang 63 orang -11 1.24 A Sangat Baik
13 Pusat Investasi Pemerintah 101,499.13 65 orang 54 orang -11 1.25 A Sangat Baik
14 Sekretariat Pengadilan Pajak 520,450.12 339 orang 337 orang -2 1.02 A Sangat Baik
15 Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 62,614.46 39 orang 27 orang -12 1.54 A Sangat Baik
16 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 37,142.52 25 orang 13 orang -12 1.90 A Sangat Baik
17 Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur 1,417.67 1 orang 1 orang 0 0.94 B Baik
18 Tenaga Pengkaji Bidang Rencana Strategik 1,483.33 1 orang 1 orang 0 0.98 B Baik
19 Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan
Negara 1,355.25 1 orang 1 orang 0 0.90 B Baik
20 Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Barang Milik Negara 106,458.22 74 orang 56 orang -18 1.26 A Sangat Baik3,259,925.45 2,134 orang 1,979 orang -155 1.09 A Sangat Baik
Jumlah Pejabat/Pegawai
yang Ada
Jumlah Kebutuhan
Pejabat/Pegawai
Jumlah
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
5/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l v
Dari Tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal pada tahun 2012
memiliki jumlah beban kerja sebesar 3.259.925,45 orang jam (OJ), dengan jumlah kebutuhan
pegawai sebanyak 2.134 orang, sedangkan pegawai yang ada sebanyak 1.979 orang,
sehingga Sekretariat Jenderal kekurangan pegawai sebanyak 155 orang pegawai dengan
perincian sebagai berikut:
• Biro Perencanaan dan Keuangan kelebihan dua orang pegawai.
• Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan kelebihan dua orang pegawai.
• Biro Hukum kekurangan sebelas orang pegawai.
• Biro Bantuan Hukum kekurangan delapan orang pegawai.
• Biro Sumber Daya Manusia kekurangan 13 orang pegawai.
• Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kekurangan tujuh orang pegawai.
• Biro Perlengkapan kekurangan lima orang pegawai.
•
Biro Umum kekurangan sembilan orang pegawai.• Pusintek kekurangan 19 orang pegawai.
• PPAJP kekurangan enam orang pegawai.
• Pushaka kekurangan 15 orang pegawai.
• Pusat LPSE kekurangan sebelas orang pegawai.
• PIP kekurangan sebelas orang pegawai.
• Sekretariat Pengadilan Pajak kekurangan dua orang pegawai.
• Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan kekurangan 12 orang pegawai.
•
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kekurangan 12 orang pegawai.
• Tiga Tenaga Pengkaji tidak mengalami kekosongan jabatan.
• KPTIK-BMN kekurangan 18 orang pegawai.
Adapun kekurangan pegawai terbesar pada Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat
Jenderal diantaranya adalah Pusintek (19 Orang), Pushaka (15 orang) dan Biro Sumber Daya
Manusia (13 orang), sedangkan UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu KPTIK-BMN
juga kekurangan pegawai yang cukup besar pada tahun 2012 yaitu 18 orang.
Pusintek memiliki beban kerja sebesar 343.443,52 OJ. Dari jumlah pegawai yang ada
sebanyak 207 orang, Pusintek memiliki standar beban kerja secara efektif sebesar 311.949
orang jam (207 orang x 1.507 jam). Sehingga terjadi kelebihan beban kerja sebesar 31.494,52
OJ. Kelebihan beban kerja tersebut dikarenakan di era reformasi dan dalam rangka
meningkatkan pelayanan dalam TIK, aplikasi dan database yang harus dikelola meningkat
seiring dengan penambahan server unit eselon I di Data Center Kementerian Keuangan
pada tahun 2012 dan kondisi ini juga mengakibatkan wilayah penanganan pemulihan
permasalahan/gangguan layanan TIK semakin luas tidak hanya di lingkungan Sekretariat
Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Pusintek juga secara terus menerus
mempersiapkan SDM yang berkompeten dan berkualitas dengan melaksanakan berbagai
training baik hardskill maupun softskill dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK
Kementerian Keuangan, integrasi TIK Kementerian Keuangan, serta piloting dan rencanaimplementasi SPAN.
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
6/214
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
7/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l vii
Jenderal, tetapi juga di unit-unit eselon I lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan
tersebut menghasilkan beban kerja yang sangat besar dan menyebabkan Setjen kekurangan
pegawai sebanyak 155 orang. Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal sebagai perumus dan
pembina serta peran Sekretariat Jenderal sebagai shaping dan safeguarding, belum
dilaksanakan secara optimal, misalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sosialisasi, monitoring
dan evaluasi, bimbingan teknis, dan lain-lain.
Perkembangan beban kerja Sekretariat Jenderal sejak tahun 2007 sampai dengan
tahun 2012 meningkat sebesar 63%, hal ini dikarenakan pada tahun 2007 objek analisis
beban kerja hanya 13 unit eselon II, sedangkan untuk tahun 2012 telah dilakukan pada 16
unit eselon II, tiga Tenaga Pengkaji, dan lima UPT di lingkungan Sekretariat Jenderal
sebagai akibat adanya penataan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang
melakukan pembentukan KPTIK-BMN sebagai UPT di lima kota besar dan secara efektif
beroperasi pada tahun 2012 serta pembentukan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang
juga secara efektif beroperasi pada tahun 2012 yang merupakan amanat Wakil Presiden
untuk membentuk lembaga tersebut di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan.
Secara keseluruhan peningkatan beban kerja dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012
tampak pada Grafik 1.
Tabel 2Spesifikasi Atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan
Hukum Ekonomi Sosial Komputer/IT Lain-lain Ekonomi Lain-Lain
1 - - - - - - - -
2 - - - - - - - -
3 11 - - - - - - -
4 5
1 (DIII Perpajakan),
2 (DIII Akuntansi
Pemerintah)
5 2 (Manajemen)1 (Psikologi), 1
(Statistik),
9 (DIII Anggaran &
Perbendaharaan)
6 11 (Ekonomi
Pembangunan)1 (Komunikasi) 1 (Desain Grafis)
1 (DIII Akuntansi
Pemerintah)
7 1 1 (Akuntansi)1 (Teknik Geodesi) 2
(Teknik Sipil)
8 2
2 (Administrasi/
Manajemen), 2
(Akuntansi)
1 (Desain Grafis) 2 (DII I Kebendaharaan),
9 1 (Manajemen)1 (IT), 1 (Sistem
Informasi)
1 (Psikologi), 1
(Kearsipan)
3 (DIII/DI A kuntansi
Pemerintahan/STAN)11 (DIII IT)
10 2 (Akuntansi) 4 (DIII Akuntansi)
114 (Hukum
Perdata)
1 (Akuntansi), 2
(Ekonomi
Pembangunan)
7 (DIII Akuntansi
Pemerintah)1
12 6 (Umum) 5 (DIII Keuangan)
133 (Ekonomi
Manajemen)4 (Komunikasi)
2 (Sistem
Informasi)
2 (DIII Akuntansi
Pemerintah)
14 2
15 11 (Organisasi), 1
(Statistik)
1 (DIII Akuntansi
Pemerintah), 1 (DIII
Perpajakan), 1 (DI
Administrasi Perpajakan)
3 (Bea dan
Cukai)
161 (Akuntansi), 1
(Manajemen SDM)1 (IT)
2(Umum), 1 (Statistik), 4
(SII Umum)
1 (DIII Akuntansi/
Keuangan), 1
(DIII Kebendaharaan)
17 - - - - - - - -
18 - - - - - - - -
19 - - - - - - - -
20 18
Sekretariat Komite
Pengawas Perpajakan
Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan
Tenaga Pengkaji Bidang
Sumber Daya Aparatur
Tenaga Pengkaji Bidang
Perencanaan Stategik
KPTIK-BMN
Tenaga Pengkaji Bidang
Pengelolaan Kekayaan
Negara
PIP
Pusat LPSE
Sekretariat Pengadilan
Pajak
Biro Perlengkapan
Biro Umum
Pusintek
PPAJP
Pushaka
Biro Hukum
Biro Bantuan Hukum
Biro Sumber Daya
Manusia
Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi
Tanpa
Kualifikasi
Biro Perencanaan dan
Keuangan
Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan
N o. Uni t Org anis as i
Kualifikasi Pendidikan (orang)
Sarjana Diploma III/ Diploma I
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
8/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l viii
Grafik 1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal
2,001 1,972
2,384 2,434
2,965
3,260
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Beban Kerja (dalam r ibuan)
Sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya beban kerja Sekretariat Jenderal maka
kebutuhan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal juga mengalami peningkatan,
namun demikian kebutuhan pegawai tersebut belum seluruhnya terpenuhi sehingga
mengakibatkan kekurangan pegawai. Secara keseluruhan kebutuhan pegawai berdasarkan
ABK dan jumlah pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dari tahun 2007
sampai dengan 2012 tampak pada Grafik 2.
Grafik 2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal
1,312 1,301
1,567 1,598
1,948
2,134
1,207 1,306
1,511 1,559
1,832
1,979
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jml Kebutuhan Pegawai
Jml Pegawai Yg Ada
Peningkatan beban kerja pada beberapa unit eselon II di lingkungan Sekretariat
Jenderal yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai
mengakibatkan nilai efektivitas dan efisiensi unit pada beberapa unit eselon II tersebut
cenderung tinggi (EU > 1). Secara keseluruhan nilai Efektivitas Dan Efisiensi Unit (EU) di
lingkungan Sekretariat Jenderal dalam enam tahun terakhir tampak pada Grafik 3.
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
9/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l ix
Grafik 3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Berdasarkan Grafik 3 terlihat bahwa Efektivitas dan Efisiensi Unit (EU) di
lingkungan Sekretariat Jenderal yang berada pada tingkat kualifikasi A (sangat baik) dan B
(baik). Hal ini dikarenakan adanya penempatan komposisi pegawai pada masing-masing
unit Eselon II Sekretariat Jenderal berdasarkan beban kerja yang ada, kecuali pada Pusat
LPSE tahun 2009 mempunyai Efisiensi Unit sebesar 0,26 dengan kualifikasi E (kurang)
dikarenakan Pusat LPSE merupakan unit organisasi yang baru dibentuk berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Keuangan tangga l8 April 2010, sehingga efektivitas kegiatan pada Pusat LPSE
baru dimulai pertengahan tahun 2009 yang tidak mencerminkan beban kerja selama satu
tahun. Selain LPSE, Setkomwasjak pada tahun 2011 juga mempunyai EU sebesar 0,70
dengan kualifikasi C (Cukup) dikarenakan Setkomwasjak belum beroperasi secara optimal
dan volume pekerjaan belum besar di tahun 2011.
Selain itu dari form FP2, Sekretariat Jenderal mempunyai jumlah produk A sebanyak
3.370 produk dan produk B sebanyak 3.218. Adapun sepuluh produk yang mempunyai
beban kerja terbesar di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah tampak pada Tabel 3.
Hasil pelaksanaan pengukuran beban kerja ini dapat digunakan sebagai dasar untuk
memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan Sekretariat Jenderal
maupun seluruh pihak yang terkait, mengenai kebutuhan pegawai, tingkat efektivitas dan
efisiensi kerja, prestasi kerja unit/jabatan yang lebih objektif, penataan organisasi dan
proses bisnis sebagai masukan dalam menyusun pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan tuntutan para
stakeholders. Di samping itu ke depannya Kementerian Keuangan dapat melaksanakan ABK
dengan menggunakan Sistem Otomasi ABK agar hasilnya dapat lebih objektif dan akurat.
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
10/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l x
Tabel 3Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar
No Nama Produk Unit Eselon II Unit Eselon III Form Jumlah Beban
Kerja
% Beban Kerja
Eselon III
Jabatan yang Terlibat Status
1 Penanganan Perkara Gugatan
Terhadap Menteri Keuangan
Atau Unit Lainnya Pada
Pengadilan Umum, Pengadilan
Niaga Atau Pengadilan Agama
yang Mengandung Tuntutan
Ganti Rugi
B iro B antuan Hukum B agian B ant uan Hukum I A 31, 041.42 25.96% Ke pa la Bi ro Bantuan Hukum;
Kepala Bagian Bantuan Hukum I;
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IA;
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IB;
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IC;
Kepala Subbagian Bantuan Hukum ID;
Pelaksana
SNW
2 Pelaksanaan Pemilihan
Penyedia Barang dan Jasa
Biro Perlengkapan Bagian Bimbingan dan
Layanan Pengadaan
A 27,765.67 61.97% Kepala Biro Perlengkapan;
Kepala Bagian Bimbingan dan Layanan
Pengadaan;
Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan
Pengadaan I;
Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan
Pengadaan II;
Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan
Pengadaan III;
Pelaksana
Non- SNW
3 Penatausahaan Surat Masuk
(Kelengkapan Berkas)
Sekretariat Pengadilan
Pajak
Bagian Umum A 24,477.90 42.83% Sekretaris Pengadilan Pajak;
Kepala Subbagian Tata Usaha;
Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak;
Pelaksana
SNW
4 Pengadaan Jasa
Konstruksi/Jasa Lainnya di
Lingkungan Sekretariat
Jenderal Kementerian
Keuangan Untuk Nilai
Pekerjaan Rp.10.000.000 s.d.
Rp.100.000.000
Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 22,264.65 36.21% Kepala Bagian Rumah Tangga;
Kepala Subbagian Urusan Dalam;
Kepala Subbagian Pemeliharaan;
Kepala Subbagian Keamanan Dalam;
Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi
dan Kendaraan Dinas;
Pelaksana
Non-SNW
5 Penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM) pada Satker
Sekretariat Jenderal
Biro Umum Bagian Perencanaan dan
Keuangan
A 19, 938.33 33.29% Ke pa la Bi ro Umum;
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Kepala Subbagian Perbendaharaan;
Pelaksana
Non-SNW
6 Pelayanan Kerumahtanggaan
Untuk Keperluan
Dinas/Upacara Kementerian
Keuangan
Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 18,541.00 29.12% Kepala Bagian Rumah Tangga;
Kepala Subbagian Urusan Dalam;
Kepala Subbagian Pemeliharaan;
Pelaksana
Non-SNW
7 Penanganan Perkara Gugatan
Terhadap Menteri KeuanganAtau Unit Lainnya Pada
Pengadilan Umum, Pengadilan
Niaga Atau Pengadilan Agama
yang Mengandung Tuntutan
Ganti Rugi
Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum II A 18,509.17 26.61% Kepala Biro Bantuan Hukum;
Kepala Bagian Bantuan Hukum II;
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIA;
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIB;
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIC;
Pelaksana
SNW
8 Pelayanan Dokumen Paspor,
Visa dan Exit Permit untuk
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Biro Umum Bagian Tata Usaha
Kementerian
B 16,662.92 27.02% Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian;
Kepala Subbagian Tata Usaha Perjalanan Dinas;
Pelaksana
SNW
9 Penyelenggaraan Pengadaan
Barang/Jasa Konstruksi/Jasa
lainnya Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan di atas
Rp.100.000.000
Biro Umum Bagian Rumah Tangga A 14,855.25 44.71% Kepala Bagian Rumah Tangga;
Kepala Subbagian Urusan Dalam;
Kepala Subbagian Pemeliharaan;
Kepala Subbagian Keamanan Dalam;
Kepala Subbagian Pengelolaan Telekomunikasi
dan Kendaraan Dinas;Pelaksana
Non-SNW
10 Penanganan Perkara Gugatan
Terhadap Menteri Keuangan
Atau Unit Lainnya Pada
Pengadilan Umum, Pengadilan
Niaga Atau Pengadilan Agama
yang Mengandung Tuntutan
Ganti Rugi
Biro Bantuan Hukum Bagian Bantuan Hukum III A 13,384.50 27.63% Kepala Biro Bantuan Hukum;
Kepala Bagian Bantuan Hukum III;
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA;
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB;
Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC;
Pelaksana
SNW
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
11/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................................................... xi
DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xv
DAFTAR GRAFIK .....................................................................................................xxiv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG .............................................................................................. 1
B. TUGAS DAN FUNGSI ........................................................................................... 2 C. TUJUAN DAN MANFAAT .................................................................................. 2
D. OBJEK DAN PELAKSANAAN ............................................................................ 3
E. BAGAN PROSES KEGIATAN .............................................................................. 4
BAB II: TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA ...................................... 5
A. ALAT UKUR ........................................................................................................... 5
B. WAKTU PELAKSANAAN ................................................................................... 6
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA ...................................................................... 6
D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA ......................................................................... 6
E. STANDAR NORMA WAKTU .............................................................................. 7
BAB III HASIL ANALISIS BEBAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL ............... 9
A. Biro Perencanaan dan Keuangan ........................................................................ 14
1. Bagian Perencanaan ..................................................................................... 16
2. Bagian Penganggaran .................................................................................. 17
3. Bagian Perbendaharaan ............................................................................... 18
4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ............................................ 20
B. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan ................................................................ 21
1. Bagian Organisasi I ....................................................................................... 22
2. Bagian Organisasi II ..................................................................................... 24
3. Bagian Ketatalaksanaan I............................................................................. 25
4. Bagian Ketatalaksanaan II ........................................................................... 26
5. Bagian Jabatan Fungsional .......................................................................... 27
C. Biro Hukum ........................................................................................................... 28
1. Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan ..................................................... 30
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
12/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xii
2. Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan,
Perbendaharaan, dan PNBP ........................................................................ 31
3. Bagian Hukum Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi
Hukum ........................................................................................................... 33
4. Bagian Hukum Pengelolaan Utang ............................................................ 34
5. Bagian Hukum Jasa Keuangan dan Perjanjian ......................................... 35
D. Biro Bantuan Hukum ........................................................................................... 37
1. Bagian Bantuan Hukum I ............................................................................ 39
2. Bagian Bantuan Hukum II ........................................................................... 40
3. Bagian Bantuan Hukum III ......................................................................... 41
E. Biro Sumber Daya Manusia ................................................................................. 43
1. Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia ................ 45
2. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia ....................................... 463. Bagian Manajemen Informasi Sumber Daya Manusia ............................ 48
4. Bagian Mutasi dan Kepangkatan ............................................................... 49
5. Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun ......................... 51
F. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi ......................................................... 52
1. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi Kehumasan ............................ 55
2. Bagian Hubungan Kelembagaan Negara .................................................. 56
3. Bagian Hubungan Non Kelembagaan Negara/Pemerintah .................. 59
4. Bagian Manajemen Opini Publik ................................................................ 61
5. Bagian Perencanaan, Pengendalian Program, dan Perpustakaan ......... 62
G. Biro Perlengkapan................................................................................................. 64
1. Bagian Perencanaan BMN ........................................................................... 66
2. Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan ............................................ 67
3. Bagian Pengelolaan BMN ............................................................................ 68
4. Bagian Penatausahaan BMN ....................................................................... 70
H. Biro Umum ............................................................................................................ 71
1. Bagian Tata Usaha Kementerian ................................................................ 73
2. Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan .............................. 753. Bagian Perencanaan dan Keuangan ........................................................... 77
4. Bagian Perlengkapan.................................................................................... 79
5. Bagian Rumah Tangga ................................................................................. 80
I. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan ........................................... 82
1. Bagian Tata Usaha ........................................................................................ 86
2. Bidang Perencanaan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.................................................................................................... 88
3. Bidang Pengembangan Sistem Informasi ................................................. 89
4. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ................... 90
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
13/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xiii
5. Bidang Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi ................... 91
J. Pusat Pembinaan Akuntan dan Penilai Publik ................................................. 93
1. Bagian Tata Usaha ........................................................................................ 94
2. Bidang Pembinaan Usaha dan Akuntan Publik ....................................... 95
3. Bidang Pembinaan Usaha dan Penilai Publik .......................................... 97
4. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik ..................................100
5. Bidang Pemeriksaan Usaha dan Penilai Publik .....................................102
K. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan .................................................... 104
1. Bagian Tata Usaha ...................................................................................... 105
2. Bidang Program dan Kegiatan I ............................................................... 106
3. Bidang Program dan Kegiatan II ..............................................................108
4. Bidang Program dan Kegiatan III ............................................................109
5. Bidang Program dan Kegiatan IV ............................................................111L. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik ................................................. 112
1. Bagian Tata Usaha ...................................................................................... 115
2. Bidang Registrasi dan Verifikasi ..............................................................116
3. Bidang Layanan Teknis Pengguna ...........................................................117
4. Bidang Kebijakan dan Pengelolaan Sistem .............................................118
M. Pusat Investasi Pemerintah ............................................................................... 119
1. Divisi Portofolio Investasi I ....................................................................... 120
2. Divisi Portofolio Investasi II ..................................................................... 1223. Divisi Keuangan dan Umum .................................................................... 123
N. Sekretariat Pengadilan Pajak ............................................................................. 125
1. Bagian Umum .............................................................................................127
2. Bagian Administrasi Sengketa Pajak I .....................................................128
3. Bagian Administrasi Sengketa Pajak II ....................................................129
4. Bagian Yurisprudensi dan Pengolahan Data ..........................................130
5. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi .............. 131
6. Sekretaris Pengganti ................................................................................... 132
O. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan ....................................................... 155
1. Bagian Umum ............................................................................................. 158
2. Bagian Fasilitas Analisa dan Konsultasi .................................................. 159
3. Bagian Fasilitas Pencegahan dan Monitoring ........................................ 160
4. Bagian Fasilitas Pengaduan dan Verifikasi ............................................. 162
P. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ............................................................. 163
1. Direktorat Keuangan dan Umum ............................................................ 167
2. Direktorat Perencanaan Usaha dan Pengembangan Dana ................... 168
3. Direktorat Dana Kegiatan Pendidikan .................................................... 1694. Direktorat Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan ................................ 171
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
14/214
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
15/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal ................ iv
Tabel 2 Spesifikasi Atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan .................................. vii
Tabel 3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar...................... x
Tabel 3.1
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Jenderal .................. 9
Tabel 3.2 Spesifikasi atau Kualifikasi Pendidikan Yang Dibutuhkan .................................... 10
Tabel 3.3 Sepuluh Produk Sekretariat Jenderal Dengan Beban Kerja Terbesar.................... 13
Tabel 3.4 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perencanaan dan
Keuangan ....................................................................................................................... 15
Tabel 3.5
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan ............... 16
Tabel 3.6
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penganggaran ............ 17
Tabel 3.7
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perbendaharaan ......... 18
Tabel 3.8 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan .................................................................................................... 20
Tabel 3.9 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan ............................................................................................................ 22
Tabel 3.10
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi I ................. 23
Tabel 3.11
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Organisasi II ............... 24
Tabel 3.12 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian
Ketatalaksanaan I .......................................................................................................... 25
Tabel 3.13
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian
Ketatalaksanaan II ......................................................................................................... 26
Tabel 3.14 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Jabatan
Fungsional ...................................................................................................................... 27
Tabel 3.15 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Hukum............................. 29
Tabel 3.16
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Pajak
dan Kepabeanan ............................................................................................................ 30
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
16/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xvi
Tabel 3.17 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum
Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan, dan PNBP ........................ 32
Tabel 3.18
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum
Kekayaan Negara, Perusahaan dan Informasi Hukum........................................... 33
Tabel 3.19 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum
Pengelolaan Utang ........................................................................................................ 35
Tabel 3.20 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hukum Jasa
Keuangan dan Perjanjian ............................................................................................. 36
Tabel 3.21
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Bantuan Hukum ............. 37
Tabel 3.22
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan
Hukum I ......................................................................................................................... 39
Tabel 3.23 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan
Hukum II ........................................................................................................................ 41
Tabel 3.24 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bantuan
Hukum III ...................................................................................................................... 42
Tabel 3.25
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Sumber Daya
Manusia .......................................................................................................................... 44
Tabel 3.26 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan
Pengadaan Sumber Daya Manusia ............................................................................ 45
Tabel 3.27 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengembangan
Sumber Daya Manusia ................................................................................................. 47
Tabel 3.28
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen
Informasi Sumber Daya Manusia ............................................................................... 48
Tabel 3.29 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Mutasi dan
Kepangkatan .................................................................................................................. 49
Tabel 3.30 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penghargaan,
Penegakan Disiplin dan Pensiun ................................................................................ 51
Tabel 3.31 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Komunikasi danLayanan Informasi ........................................................................................................ 53
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
17/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xvii
Tabel 3.32 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen
Strategi Komunikasi Kehumasan ............................................................................... 56
Tabel 3.33
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan
Kelembagaan Negara ................................................................................................... 57
Tabel 3.34 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Hubungan Non
Kelembagaan Negara/Pemerintah ............................................................................ 59
Tabel 3.35 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Manajemen
Opini Publik ................................................................................................................... 61
Tabel 3.36
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan,
Pengendalian Program, dan Perpustakaan ............................................................... 63Tabel 3.37 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Perlengkapan .................. 64
Tabel 3.38 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan
Barang Milik Negara .................................................................................................... 66
Tabel 3.39 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Bimbingan dan
Layanan Pengadaan ..................................................................................................... 67
Tabel 3.40
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Pengelolaan
Barang Milik Negara .................................................................................................... 68
Tabel 3.41 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Penatausahaan
Barang Milik Negara .................................................................................................... 70
Tabel 3.42 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Biro Umum .............................. 72
Tabel 3.43 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha
Kementerian................................................................................................................... 73
Tabel 3.44
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Dukungan
Program dan Kegiatan Pimpinan ............................................................................... 75
Tabel 3.45 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perencanaan dan
Keuangan ....................................................................................................................... 78
Tabel 3.46 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Perlengkapan ............. 79
Tabel 3.47
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Rumah Tangga ........... 80
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
18/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xviii
Tabel 3.48 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusintek .................................... 82
Tabel 3.49
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha
Pusintek .......................................................................................................................... 86
Tabel 3.50 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Perencanaan dan
Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi ..................................................... 88
Tabel 3.51 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengembangan
Sistem Informasi ............................................................................................................ 89
Tabel 3.52 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi ....................................................................... 90
Tabel 3.53
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Operasional
Teknologi Informasi dan Komunikasi ....................................................................... 92
Tabel 3.54 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) PPAJP ....................................... 93
Tabel 3.55 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha
PPAJP .............................................................................................................................. 94
Tabel 3.56
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang PembinaanUsaha dan Akuntan Publik ......................................................................................... 95
Tabel 3.57 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pembinaan
Usaha dan Penilai Publik ............................................................................................. 97
Tabel 3.58 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan
Usaha dan Akuntan Publik ....................................................................................... 100
Tabel 3.59 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Pemeriksaan
Usaha dan Penilai Publik ........................................................................................... 102
Tabel 3.60
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Analisis dan
Harmonisasi Kebijakan .............................................................................................. 103
Tabel 3.61 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha
Pushaka ........................................................................................................................ 105
Tabel 3.62 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan
Kegiatan I ..................................................................................................................... 106
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
19/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xix
Tabel 3.63 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan
Kegiatan II .................................................................................................................... 108
Tabel 3.64
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan
Kegiatan III................................................................................................................... 109
Tabel 3.65 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Program dan
Kegiatan IV .................................................................................................................. 110
Tabel 3.66 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Layanan
Pengadaan Secara Elektronik .................................................................................... 112
Tabel 3.67
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Tata Usaha Pusat
LPSE .............................................................................................................................. 115Tabel 3.68 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Registrasi dan
Verifikasi ...................................................................................................................... 116
Tabel 3.69 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Layanan Teknis
Pengguna ...................................................................................................................... 117
Tabel 3.70 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bidang Kebijakan dan
Pengelolaan Sistem ..................................................................................................... 118Tabel 3.71 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Pusat Investasi
Pemerintah ................................................................................................................... 119
Tabel 3.72 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio I.................. 120
Tabel 3.73 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Portofolio II ................ 122
Tabel 3.74 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Divisi Keuangan dan
Umum ........................................................................................................................... 123
Tabel 3.75
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Pengadilan
Pajak .............................................................................................................................. 125
Tabel 3.76 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum Set-PP ........... 127
Tabel 3.77 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi
Sengketa Pajak I........................................................................................................... 128
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
20/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xx
Tabel 3.78 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi
Sengketa Pajak II ......................................................................................................... 129
Tabel 3.79
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Yurisprudensi
dan Pengolahan Data ................................................................................................. 130
Tabel 3.80 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Administrasi
Peninjauan Kembali dan Dokumentasi ................................................................... 131
Tabel 3.81 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti I .......... 132
Tabel 3.82 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti II ......... 132
Tabel 3.83
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti III ........ 133Tabel 3.84 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IV........ 133
Tabel 3.85 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti V ......... 134
Tabel 3.86 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VI........ 135
Tabel 3.87 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti VII ...... 135
Tabel 3.88
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti VIII .............................................................................................................. 136
Tabel 3.89 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti IX ........ 137
Tabel 3.90 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti X ......... 137
Tabel 3.91 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XI ........ 138
Tabel 3.92
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XII ...... 138
Tabel 3.93
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XIII ..... 139
Tabel 3.94 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XIV .............................................................................................................. 140
Tabel 3.95 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris Pengganti XV ...... 140
Tabel 3.96 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) SekretarisPengganti XVI .............................................................................................................. 141
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
21/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xxi
Tabel 3.97 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XVII ............................................................................................................ 142
Tabel 3.98
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XVIII ........................................................................................................... 142
Tabel 3.99 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XIX .............................................................................................................. 143
Tabel 3.100 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XX ............................................................................................................... 143
Tabel 3.101
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXI .............................................................................................................. 144Tabel 3.102 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXII............................................................................................................. 145
Tabel 3.103 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXIII ........................................................................................................... 145
Tabel 3.104 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXIV ........................................................................................................... 146Tabel 3.105 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXV ............................................................................................................ 147
Tabel 3.106 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXVI ........................................................................................................... 147
Tabel 3.107 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXVII .......................................................................................................... 148
Tabel 3.108
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXVIII ........................................................................................................ 148
Tabel 3.109 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXIX ........................................................................................................... 149
Tabel 3.110 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXX............................................................................................................. 150
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
22/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xxii
Tabel 3.111 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXXI ........................................................................................................... 151
Tabel 3.112
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXXII .......................................................................................................... 151
Tabel 3.113 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXXIII......................................................................................................... 152
Tabel 3.114 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXXIV ........................................................................................................ 153
Tabel 3.115
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXXV .......................................................................................................... 153Tabel 3.116 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretaris
Pengganti XXXVI ........................................................................................................ 154
Tabel 3.117 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Sekretariat Komite
Pengawas Perpajakan ................................................................................................. 155
Tabel 3.118 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Umum
Setkomwasjak .............................................................................................................. 158Tabel 3.119 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas Analisa
dan Konsultansi .......................................................................................................... 159
Tabel 3.120 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas
Pencegahan dan Monitoring ..................................................................................... 160
Tabel 3.121 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Bagian Fasilitas
Pengaduan dan Verifikasi.......................................................................................... 162
Tabel 3.122
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Lembangan Pengelola
Dana Pendidikan ......................................................................................................... 163
Tabel 3.123 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Keuangan
dan Umum ................................................................................................................... 167
Tabel 3.124 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Perencanaan
Usaha dan Pengembangan Dana .............................................................................. 168
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
23/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xxiii
Tabel 3.125 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana
Kegiatan Pendidikan .................................................................................................. 169
Tabel 3.126
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Direktorat Dana
Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan .............................................................................. 171
Tabel 3.127 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang
Sumber Daya Aparatur .............................................................................................. 172
Tabel 3.128 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang
Perencanaan Strategik ................................................................................................ 173
Tabel 3.129
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) Tenaga Pengkaji Bidang
Pengelolaan Kekayaan Negara ................................................................................. 174Tabel 3.130 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN .......................... 175
Tabel 3.131 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Medan ............. 175
Tabel 3.132 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Semarang ........ 176
Tabel 3.133 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Surabaya ......... 177
Tabel 3.134
Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas danEfisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Denpasar ........ 178
Tabel 3.135 Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat/Pegawai, Tingkat Efektivitas dan
Efisiensi Unit (EU), Dan Prestasi Kerja Unit (PU) KPTIK-BMN Makassar ........ 179
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
24/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l xxiv
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal ................................................................. viii
Grafik 2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal .................................................. viii
Grafik 3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan
Sekretariat Jenderal ....................................................................................................... ixGrafik 3.1 Jumlah Beban Kerja Sekretariat Jenderal ................................................................... 11
Grafik 3.2 Jumlah Kebutuhan Pegawai Sekretariat Jenderal .................................................... 12
Grafik 3.3 Jumlah Efektivitas dan Efisiensi Unit Eselon II di lingkungan
Sekretariat Jenderal ....................................................................................................... 12
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
25/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan performance Kementerian Keuangan dan sejalan dengan
tujuan nasional untuk menciptakan good governance, Menteri Keuangan menetapkan
KMK Nomor 53/KMK.01/2013 tentang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Birokrasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2013.
Dalam diktum pertama KMK Nomor 53/KMK.01/2013 tersebut program Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Birokrasi Kelembagaan Kementerian Keuangan dilaksanakan
dengan mencakup bidang-bidang sebagai berikut:
1.
Manajemen Perubahan.
2.
Penataan Peraturan Perundang-undangan.3. Penataan dan Penguatan Organisasi.
4. Penataan Tata Laksana.
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
6. Penguatan Pengawasan.
7.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan
9. Monitoring dan Evaluasi.
Dalam pelaksanaan dan implementasi bidang-bidang tersebut, dipergunakan salahsatu alat yaitu Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai suatu teknik manajemen yang dapat
memperoleh informasi tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume
kerja. Pelaksanaan ABK juga dimaksudkan untuk dapat meningkatkan profesionalisme
sumber daya manusia serta menciptakan organisasi yang right-sizing, efektif, dan efisien
pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga pelaksanaan
tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Pelaksanaan ABK di lingkungan Kementerian Keuangan sudah dilakukan sejak
tahun 1992, yang kemudian ditetapkan pedomannya di dalam KMK Nomor
26/KMK.01/1995. Seiring dengan berjalannya program Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Keuangan, dilakukan penyempurnaan pedoman ABK melalui Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang
mengamanatkan agar setiap unit di lingkungan Departemen Keuangan melaksanakan ABK
secara berkesinambungan setiap tahun sekali.
Selanjutnya dalam rangka menentukan standar produk dan norma waktu, perlu
dilakukan ABK minimal tiga tahun secara berturut-turut untuk memperoleh data series.
Pelaksanaan ABK pada tahun 2008 merupakan ABK tahun pertama yang dilaksanakan oleh
Tim Reformasi Birokrasi Pusat, dan ABK tahun 2013 merupakan perhitungan ABK tahun ke
enam.
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
26/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l 2
B. TUGAS DAN FUNGSI
1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a.
Koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan.
b.
Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Keuangan.
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian
Keuangan.
d.
Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan
hubungan masyarakat.
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
C. TUJUAN DAN MANFAAT
Tujuan pengukuran/analisis beban kerja adalah untuk memperoleh informasi
tentang efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/pemangku jabatan serta
pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur negara. Ruang lingkup
pengukuran beban kerja meliputi beban kerja seluruh produk yang dihasilkan oleh unit
organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Dalam laporan ini, data beban kerja
yang dipakai adalah data tahun 2012 (sejak awal hingga akhir tahun 2012).
Hasil ABK diharapkan dapat memberikan manfaat untuk melakukan hal sebagai
berikut:
1. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi.
2.
Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.
3.
Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.
4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan.
5. Penyusunan standar beban kerja jabatan/unit, penyusunan Daftar Susunan Pegawai
(DSP) atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural.
6. Menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi.
7. Program mutasi pegawai dari unit yang kelebihan ke unit yang kekurangan.
8. Program promosi pegawai.
9.
Bahan penyempurnaan program diklat.
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
27/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l 3
D. OBJEK DAN PELAKSANAAN
Objek Analisis Beban Kerja Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 adalah seluruh unit
organisasi yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal (unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan
Unit Pelaksana Teknis) yang meliputi unit-unit sebagai berikut:
1.
Biro Perencanaan dan Keuangan.
2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan.
3. Biro Hukum.
4. Biro Bantuan Hukum.
5. Biro Sumber Daya Manusia.
6.
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.
7. Biro Perlengkapan.
8. Biro Umum.
9.
Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan.
10. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai.
11. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.
12.
Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
13.
Pusat Investasi Pemerintah.
14. Sekretariat Pengadilan Pajak.
15. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan.
16. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
17.
Tiga Tenaga Pengkaji, dan
18. Lima KPTIK-BMN.
Tahapan pelaksanaan Analisis Beban Kerja meliputi kegiatan sebagai berikut:
1. Bimbingan Teknis kepada para peserta wakil dari unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Sekretariat Jenderal masing-masing sebagai
calon analis.
2. Persiapan Pelaksanaan ABK, meliputi menyiapkan statute, SOP, urjab, kuesioner, dan
lain-lain.
3.
Pengumpulan Data ABK, meliputi: Form A, Form B, dan Form C.
4. Pengolahan data ABK, meliputi: Form FP1A, Form FP1B, Form FP2, Form FP3, dan
Form FP4.
5. Presentasi hasil pengolahan ABK dari seluruh unit eselon II, Tenaga Pengkaji, dan UPT
di lingkungan Sekretariat Jenderal di depan TRBTKP.
6. Pelaporan hasil ABK.
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
28/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l 4
E. BAGAN PROSES KEGIATAN
Gambar 1 – Proses Pelaksanaan Analisis Beban Kerja
Bigan Teknis ABK
Persiapan
Pelaksanaan ABK
Pengumpulan Data
ABK
Pengolahan DataBeban Kerja
Presentasi Hasil
Pengolahan ABK
Bimbingan Teknis
Dokumen Laporan
ABK
Pelaporan Hasil ABK kepada
Sekretaris Jenderal dan
Menteri Keuangan
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
29/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l 5
BAB II
TEKNIK DAN TOOLS ANALISIS BEBAN KERJA
A. ALAT UKUR
Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar, terlebih dahulu
perlu ditetapkan alat ukur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan
secara transparan dan Objektif. Alat ukur yang dimaksud adalah jam kerja efektif, yaitu
jam kerja yang harus diisi dengan kerja untuk menghasilkan suatu produk baik bersifat
konkrit atau abstrak (benda atau jasa).
Dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam kerja Kantor
Pemerintah jis. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 dan Keputusan Presiden Nomor
68 tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 jam per minggu.
Sementara itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 71/KMK.01/1996 tentang
Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan adalah 42 jam 45 menit
per minggu.
Atas ketentuan tersebut, perhitungan jam kerja efektif yang digunakan sebagai alat
ukur dalam melakukan analisis beban kerja adalah:
Jam kerja formal per minggu :
Senin s.d Kamis 07.30 – 12.15 4 jam 45 menit X 4 = 19 jam
13.00 – 17.00 4 jam X 4 = 16 jam
Jum’at 07.30 – 11.30 4 jam = 4 jam
13.15 – 17.00 3 jam 45 menit = 3 jam 45 menit
Total = 42 jam 45 menit
= 2.565 menit
Jam kerja efektif per minggu dengan allowance (waktu luang) 25%:
75/100 x 2.565 menit = 1.923,75 menit = 32 jam
Jam kerja efektif per hari:
5 hari kerja = 1923,75 menit: 5 = 384,75 menit = 6 jam 25 menit/hari
Jumlah hari kerja per tahun:
Jumlah hari per tahun 365 hari
Libur Sabtu-Minggu 104 hari
Libur resmi 14 hari
Hak cuti 12 hari
130 hari
235 hari
Jam kerja efektif per tahun:
5 hr kerja = 235 x 384,75 menit = 90.416,25 menit = 1507 jam
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
30/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l 6
B. WAKTU PELAKSANAAN
Pengukuran beban kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat
Jenderal dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahun sekali. Apabila
dipandang perlu, pengukuran beban kerja pada unit/satuan kerja dapat dilaksanakan
sewaktu-waktu, misalnya karena terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkanperubahan sistem dan prosedur, penyempurnaan organisasi atau lain-lain alasan sesuai
dengan kebijakan pimpinan.
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
1. Penyampaian/penyebaran kuesioner beban kerja dan petunjuk pengisiannya kepada
responden sebagai data primer.
2.
Melakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh gambaran lengkap dataprimer di lapangan dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan disertai
penjelasan kepada para responden.
3. Menggunakan Formulir yang disebut Form A, Form B, dan Form C.
D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA
Setelah pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Form A, Form B, dan
Form C, maka teknik pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Menghitung beban kerja setiap jabatan yang berada pada satu unit organisasi sesuai
dengan produk-produk/hasil kerjanya pada form A, form B, dan form C dengan
menggunakan rumus:
Beban Kerja = Volume x Norma Waktu
2. Membuat rekapitulasi beban kerja jabatan (menggunakan form FP2) untuk menghitung
jumlah beban kerja per jabatan dengan menjumlahkan beban kerja seluruh produk pada
masing-masing jabatan.
3. Menghitung kebutuhan pegawai dan efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dengan
formulir FP3 dengan menggunakan rumus:
Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat = Jumlah beban kerja jabatan
Jam kerja efektif per tahun
EJ = Jumlah beban kerja jabatan
Jumlah pemangku jabatan × jam kerja efektif per tahun
-
8/16/2019 Lapora Analisis Beban Kerja 2016
31/214
L a p o r a n A n a l i s i s B e b a n K e r j a S e k r e t a r i a t J e n d e r a l 7
PJ (Prestasi Kerja Jabatan)
a. EJ di atas 1,00 = A (Sangat Baik)
b. EJ antara 0,90 – 1,00 = B (Baik)
c.
EJ antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup)d. EJ antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang)
e. EJ di bawah 0,50 = E (Kurang)
4.
Membuat rekapitulasi kebutuhan pegawai unit dengan cara menjumlahkan kebutuhan
pegawai/pejabat dalam satu unit organisasi serta efektivitas/efisiensi unit dengan
menggunakan rumus:
EU (Efektivitas dan Efisiensi Unit)
EU = Jumlah beban kerja unit
Jumlah pegawai unit × jam kerja efektif per tahun
PU (Prestasi Kerja Unit)
a. EU di atas 1,00 = A (Sangat Baik)
b. EU antara 0,90 – 1,00 = B (Baik)
c. EU antara 0,70 – 0,89 = C (Cukup)
d.
EU antara 0,50 – 0,69 = D (Sedang)
e. EU di bawah 0,50 = E (Kurang)
5. Menghitung jumlah kelebihan/kekurangan pegawai dengan menggunakan rumus:
Jumlah
kelebihan/
kekurangan
pegawai
= Jumlah Pegawai yang ada – Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat
E. STANDAR NORMA WAKTU
Norma waktu merupakan waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara
efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu
tahapan proses penyelesaian pekerjaan. Dalam melakukan pengukuran dan perumusan
norma waktu tersebut, dilakukan secara cermat dan