lampiran se no.14/38/dasp tanggal 28 desember 2012 filepencucian uang dan pencegahan pendanaan...

Lampiran SE No.14/38/DASP tanggal 28 Desember 2012 ---------------------------------------------------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mencegah dimanfaatkannya Penyelenggara Jasa

Sistem Pembayaran Selain Bank, yang meliputi penerbit dan/atau

acquirer dalam kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

(APMK), penerbit dan/atau acquirer Uang Elektronik (e-money) dan/atau

penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU), yang selanjutnya

disebut Penyelenggara, sebagai media pencucian uang dan/atau

pendanaan terorisme, Penyelenggara wajib menerapkan program Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

sebagaimana telah diatur dalam PBI No. 14/3/PBI/2012 tentang Program

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank (PBI APU dan PPT).

A. Pencucian Uang

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(UU PPTPPU):

a. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi

unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam

UU PPTPPU.

b. Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan:

1) menempatkan, mentransfer, mengalihkan,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

2) menyembunyikan ...


2) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul,

sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau

kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan

hasil tindak pidana.

3) menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,

penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang

diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pihak

Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan

sebagaimana yang diatur dalam UU PPTPPU.

c. Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh

dari tindak pidana:

1) Korupsi;

2) Penyuapan;

3) Narkotika;

4) Psikotropika;

5) penyelundupan tenaga kerja;

6) penyelundupan migran;

7) di bidang perbankan;

8) di bidang pasar modal;

9) di bidang perasuransian;

10) kepabeanan;

11) cukai;

12) perdagangan orang;

13) perdagangan senjata gelap;

14) terorisme;

15) penculikan ...


15) penculikan;

16) pencurian;

17) penggelapan;

18) penipuan;

19) pemalsuan uang;

20) perjudian;

21) prostitusi;

22) di bidang perpajakan;

23) di bidang kehutanan;

24) di bidang lingkungan hidup;

25) di bidang kelautan dan perikanan; atau

26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana

penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan

tindak pidana menurut hukum Indonesia.

2. Pada dasarnya proses pencucian uang dikelompokkan ke dalam

3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:

a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan dana

yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam

sistem keuangan. Contoh penempatan dalam

penyelenggaraan jasa sistem pembayaran antara lain:

1) Menyetorkan uang hasil tindak pidana kepada

Penyelenggara untuk disampaikan kepada pihak lain.

2) Menambah (top up) nilai Uang Elektronik dengan

menggunakan hasil tindak pidana.

b. Transfer ...


b. Transfer (layering) adalah upaya untuk mentransfer harta

kekayaaan yang berasal dari tindak pidana yang telah

berhasil ditempatkan ke dalam sistem keuangan untuk

lebih mengaburkan asal usul harta kekayaan. Contoh

transfer dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran

antara lain:

1) Melakukan transfer nilai Uang Elektronik yang berasal

dari hasil tindak pidana.

2) Memerintahkan Penyelenggara untuk mentransfer

dana hasil tindak pidana kepada pihak lain.

c. Penggunaan harta kekayaan (integration), adalah upaya

menggunakan harta kekayaan yang seolah-olah sah, baik

untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam

berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan,

digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang legal,

ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

3. Beberapa modus pencucian uang yang banyak dilakukan oleh

pelaku pencucian uang adalah:

a. Smurfing, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan

dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh

banyak pelaku.

b. Structuring, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan

dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah

transaksi menjadi lebih kecil.

c. U Turn, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil

kejahatan dengan melakukan beberapa kali transaksi

untuk kemudian dikembalikan ke pengirim asalnya.

d. Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul

sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil

tindak pidana melalui pihak ketiga yang menunggu kiriman

dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana

yang diterimanya tersebut merupakan hasil tindak pidana.

e. Penggunaan ...


e. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan

menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang

sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

f. Mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana

dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan

tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.

g. Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan

dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk

mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian

keberadaan pelaku pencucian uang.

B. Pendanaan Terorisme

1. Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara

langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme.

Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak

pidana yang berbeda dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu

menggunakan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan

suatu tindak pidana.

2. Berbeda dengan TPPU yang tujuannya untuk menyamarkan

asal-usul harta kekayaan, maka tujuan tindak pidana

pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik

dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak

pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.

3. Untuk mencegah Penyelenggara digunakan sebagai sarana

tindak pidana pendanaan terorisme, maka setiap Penyelenggara

perlu menerapkan Program APU dan PPT secara memadai.

C. Kebijakan Penerapan Program APU dan PPT

1. Untuk mencegah agar Penyelenggara tidak dijadikan sebagai

sarana kegiatan pencucian uang dan/atau pendanaan

terorisme ...


terorisme, Penyelenggara tersebut wajib menerapkan Program

APU dan PPT.

2. Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan prinsip

kehati-hatian Penyelenggara yang paling kurang mencakup:

a. Tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan

Komisaris;

b. Kebijakan dan prosedur;

c. Pengendalian intern; dan

d. Sumber daya manusia.

3. Dalam menerapkan Program APU dan PPT, Penyelenggara wajib

memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang

mencakup:

a. pelaksanaan CDD dan EDD, yang terdiri dari:

1) permintaan informasi dan dokumen;

2) verifikasi dokumen; dan

3) pemantauan transaksi.

b. penatausahaan dokumen;

c. penetapan profil pengguna jasa dan pengkinian informasi

pengguna jasa;

d. penolakan dan penghentian hubungan usaha;

e. kebijakan dan prosedur transfer dana; dan

f. pelaporan kepada PPATK.

4. Kebijakan dan prosedur di atas dituangkan dalam Pedoman APU

dan PPT, serta harus mempertimbangkan faktor teknologi

informasi yang berpotensi disalahgunakan oleh pelaku

pencucian uang atau pendanaan terorisme, termasuk jika

Penyelenggara mengeluarkan produk dan jasa baru.

5. Pedoman Program APU dan PPT tersebut wajib dikomunikasikan

kepada seluruh pegawai serta diterapkan secara konsisten dan

berkesinambungan untuk tercapainya penerapan program APU

dan PPT yang efektif.

D. Pelaporan ...


D. Pelaporan Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK)

Penyelenggara wajib menyampaikan kepada PPATK:

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau

Suspicious Transaction Report (STR).

Termasuk dalam unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan

sesuai dengan UU PPTPPU adalah:

a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil,

karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna

jasa yang bersangkutan;

b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga

dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan

transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh

pihak pelapor sesuai dengan ketentuan UU PPTPPU;

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan

dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal

dari tindak pidana; dan

d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk

dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta

kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau Cash

Transaction Report (CTR):

LTKT yang harus dilaporkan adalah Transaksi Keuangan Tunai

dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang

dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali

transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan adalah transaksi

untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran,

penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran,

hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas

sejumlah ...


sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang

berhubungan dengan uang.

Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Tunai adalah

Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang

kertas dan/atau uang logam.

3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang

harus dilaporkan ditetapkan oleh PPATK.

Tata cara pelaporan mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh

PPATK.

BAB II ...


BAB II

MANAJEMEN

Dalam rangka mendukung penerapan Program APU dan PPT

dibutuhkan tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan

Komisaris, serta pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan

pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program APU dan PPT.

A. Tanggung Jawab Direksi dan Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

1. Tanggung Jawab Direksi

Tanggung jawab Direksi paling kurang mencakup:

a. Menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan

program APU dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan

Komisaris.

b. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan

sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah

ditetapkan.

c. Memastikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai

program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan

pengembangan produk, jasa, teknologi, modus pencucian

uang atau pendanaan terorisme, serta ketentuan yang

berlaku terkait dengan program APU dan PPT.

d. Memastikan penyampaian LTKM, transaksi keuangan

tunai, serta transaksi keuangan dari dan ke luar negeri

kepada PPATK sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

e. Memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh

pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan

program APU dan PPT, dan

f. Memastikan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi

nasabah.

2. Pengawasan ...


2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Dewan Komisaris Penyelenggara paling kurang

mencakup:

a. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan

program APU dan PPT; dan

b. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap

pelaksanaan program APU dan PPT.

B. Unit Kerja Khusus

1. Pembentukan Unit Kerja Khusus

a. Penyelenggara wajib membentuk Unit Kerja Khusus (UKK)

yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan

PPT.

b. Apabila berdasarkan pertimbangan beban tugas dan

kompleksitas usahanya Penyelenggara tidak dapat

membentuk UKK, maka Penyelenggara wajib menunjuk

paling kurang seorang pegawai yang bertanggungjawab atas

penerapan Program APU dan PPT.

Tanggung jawab penerapan Program APU dan PPT tersebut

dapat dirangkap oleh pegawai yang mempunyai tugas lain

sepanjang tugas lain tersebut tidak terkait dengan

pelaksanaan operasional dan/atau pengawasan penerapan

Program APU dan PPT. Yang dimaksud dengan pelaksana

operasional yaitu pegawai yang melayani Pengguna Jasa

dan/atau calon Pengguna Jasa antara lain kasir (teller)

atau customer service. Yang dimaksud dengan pengawas

penerapan Program APU dan PPT antara lain pegawai unit

audit internal.

c. Dalam hal Penyelenggara tidak dapat membentuk UKK dan

tidak dapat menunjuk pegawai yang bertanggung jawab

atas pelaksanaan program APU dan PPT, maka tanggung

jawab ...


jawab penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan oleh

salah satu anggota Direksi.

2. Struktur Organisasi

a. Dalam menjalankan tugasnya, UKK atau pegawai yang

ditunjuk melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur

yang berwenang.

b. UKK atau pegawai yang ditunjuk mengkoordinasikan

penerapan Program APU dan PPT di seluruh unit kerja

operasional, termasuk kantor cabang.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas pokok UKK atau pegawai yang bertanggung jawab

terhadap penerapan Program APU dan PPT adalah:

a. memantau berjalannya sistem yang mendukung program

APU dan PPT, antara lain dengan mengembangkan

mekanisme komunikasi yang baik dari unit kerja

operasional atau pegawai terkait kepada UKK atau pegawai

yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU

dan PPT, dengan menjaga kerahasiaan informasi (anti

tipping off);

b. memantau pengkinian profil Pengguna Jasa dan profil

transaksi Pengguna Jasa;

c. memantau bahwa kebijakan dan prosedur telah sesuai

dengan perkembangan Program APU dan PPT yang terkini,

risiko produk Penyelenggara, kegiatan dan kompleksitas

usaha Penyelenggara, dan volume transaksi Penyelenggara;

d. menerima dan melakukan analisis terhadap laporan

transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dari

unit kerja operasional;

e. menyusun LTKM dan laporan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam UU PPTPPU untuk disampaikan kepada

PPATK;

f. memantau ...


f. memantau area yang berisiko tinggi terhadap potensi

terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme

dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber

informasi yang memadai; dan

g. berperan sebagai petugas penghubung (contact person) bagi

otoritas yang berwenang terkait dengan pelaksanaan

program APU dan PPT, antara lain Bank Indonesia, PPATK,

dan aparat penegak hukum.

4. Persyaratan dan Kewenangan

a. Pegawai UKK atau pegawai yang bertanggung jawab dalam

menerapkan program APU dan PPT wajib memiliki

pengetahuan dan kemampuan yang memadai mengenai

APU dan PPT dan peraturan lainnya yang terkait dengan

jasa sistem pembayaran; dan

b. Pegawai UKK atau pegawai yang bertanggung jawab dalam

menerapkan program APU dan PPT harus memiliki

kewenangan untuk mengakses seluruh data Pengguna Jasa

dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka

pelaksanaan tugas.

BAB III ...


BAB III

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR CDD DAN EDD

A. Kebijakan dan Prosedur CDD dan EDD secara Umum

Costumer Due Dilligence (CDD) merupakan kegiatan berupa

identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan

Penyelenggara untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai

dengan profil Pengguna Jasa tersebut. Dalam hal Penyelenggara

berhubungan dengan Pengguna Jasa yang tergolong berisiko tinggi

terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme,

Penyelenggara wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam

yang disebut dengan Enhanced Due Diligence (EDD).

1. Penyelenggara wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa atau

calon Pengguna Jasa; atau

b. meragukan kebenaran informasi identitas yang diberikan

oleh Pengguna Jasa, calon Pengguna Jasa dan/atau

Beneficial Owner.

2. Terhadap Pengguna Jasa yang telah ada sebelum Surat Edaran

Bank Indonesia ini berlaku, Penyelenggara wajib melakukan

CDD, jika:

a. terdapat transaksi dalam jumlah yang signifikan;

b. terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasar;

c. terdapat perubahan pola transaksi yang signifikan;

dan/atau

d. informasi pada profil Pengguna Jasa tidak lengkap, dalam

hal Penyelenggara menatausahakan data Pengguna Jasa.

3. Penyelenggara wajib melakukan prosedur EDD apabila calon

Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa:

a. tergolong berisiko tinggi, termasuk Politically Exposed

Person (PEP);

b. diduga ...


b. diduga melakukan kegiatan atau transaksi mencurigakan

yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau

pendanaan terorisme; dan/atau

c. bertransaksi dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang

asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Apabila dari hasil EDD diperoleh dasar transaksi/alasan yang

jelas, maka pemantauan terhadap transaksi tersebut dilakukan

sebagaimana biasanya, sedangkan apabila tidak diperoleh

alasan yang jelas maka terhadap transaksi tersebut wajib

dilakukan pemantauan yang lebih ketat.

4. Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukan dengan

berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mengenai

pedoman identifikasi produk, Pengguna Jasa, usaha, dan negara

berisiko tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman

mengenai identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait

pendanaan terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

5. Penyelenggara wajib melakukan EDD sebagaimana dimaksud

pada angka 3 di atas dengan cara melakukan CDD serta

melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. meminta informasi tambahan yang diperlukan untuk

memastikan kebenaran profil calon Pengguna Jasa;

b. meminta dokumen pendukung tambahan untuk meyakini

kebenaran informasi mengenai identitas dan sumber dana;

c. melakukan analisa secara berkala paling kurang terhadap

informasi mengenai sumber dana, tujuan transaksi, dan

hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait; dan

d. memantau lebih ketat pola transaksi untuk kepentingan

pengkinian profil Pengguna Jasa atau Beneficial Owner.

6. Penyelenggara harus mewaspadai transaksi atau hubungan

usaha dengan calon Pengguna Jasa yang terkait dengan negara

yang ...


yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi

Financial Action Task Force (FATF), misalnya Calon Pengguna

Jasa mempunyai mitra usaha dari negara yang memenuhi

kriteria berisiko tinggi.

7. Penyelenggara wajib menolak menyelenggarakan jasa kepada

calon Pengguna Jasa yang:

a. tidak memiliki dokumen identitas yang sah;

b. tidak dapat menunjukkan identitas yang sah dari Beneficial

Owner-nya;

c. tidak dapat menyediakan informasi yang cukup untuk

penyusunan profil Pengguna Jasa; atau

d. diduga menggunakan nama fiktif atau tidak bersedia

menginformasikan nama (anonim).

8. Penyelenggara mendokumentasikan Pengguna Jasa yang ditolak

sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas dalam suatu daftar

tersendiri dan melaporkannya dalam LTKM apabila transaksinya

tidak wajar atau mencurigakan.

B. Kebijakan dan Prosedur dalam Kegiatan Identifikasi

Kebijakan dan prosedur tertulis tentang identifikasi Pengguna Jasa

dan calon Pengguna Jasa paling kurang meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1. Identifikasi terhadap calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa

dilakukan sesuai tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau

pendanaan terorisme. Dalam hal calon Pengguna Jasa atau

Pengguna Jasa diidentifikasi memiliki risiko tinggi, maka

Penyelenggara melakukan EDD.

2. Dalam rangka identifikasi calon Pengguna Jasa dan Pengguna

Jasa, Penyelenggara meminta informasi dan dokumen identitas

serta dokumen pendukung dari calon Pengguna Jasa dan

Pengguna Jasa.

3. Permintaan ...


3. Permintaan informasi mencakup:

a. identitas calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa;

b. identitas Beneficial Owner, apabila Pengguna Jasa memiliki

Beneficial Owner;

c. nilai dan tanggal transaksi, kecuali untuk Pengguna Jasa

yang melakukan transaksi yang bersifat penerimaan; dan

d. informasi lain yang memungkinkan Penyelenggara untuk

mengetahui profil Pengguna Jasa apabila diperlukan.

C. Permintaan Informasi

1. Dalam hal calon Pengguna Jasa adalah selain perorangan

(badan/lembaga) maka Penyelenggara harus melakukan

identifikasi terhadap badan/lembaga yang bersangkutan dan

Beneficial Owner-nya.

2. Informasi yang wajib diminta terhadap calon Pengguna Jasa

dalam rangka CDD paling kurang sebagai berikut:

Tabel 1. Informasi calon Pengguna Jasa dalam rangka CDD

No. Perorangan

Selain Perorangan

Badan Usaha

Tidak Berbadan

Hukum

Badan Hukum

(termasuk

Yayasan dan

Perkumpulan

Berbadan

Hukum)

Lembaga

Pemerintah/

Negara

1. Nama lengkap

termasuk alias

Nama badan

usaha tidak

berbadan

hukum

Nama badan

hukum

Nama lembaga

Negara/

pemerintah

2. Nomor dokumen

identitas

Nomor izin

usaha dari

instansi yang

berwenang

Nomor izin atau

persetujuan

sebagai badan

hukum dari

instansi yang

berwenang.

3. Alamat ...


No. Perorangan

Selain Perorangan

Badan Usaha

Tidak Berbadan

Hukum

Badan Hukum

(termasuk

Yayasan dan

Perkumpulan

Berbadan

Hukum)

Lembaga

Pemerintah/

Negara

3. Alamat tempat

tinggal yang

tercantum pada

kartu identitas

Alamat

kedudukan

Alamat

kedudukan

Alamat

kedudukan

4. Alamat tempat

tinggal terkini

termasuk nomor

telepon apabila

ada

5. Tempat dan

tanggal lahir

Tempat dan

tanggal

pendirian

Tempat dan

tanggal pendirian

6. Nomor Pokok

Wajib Pajak

Nomor Pokok

Wajib Pajak

7. Identitas

perorangan

yang bertindak

untuk dan atas

nama Pengguna

Jasa

Identitas

perorangan yang

bertindak untuk

dan atas nama

Pengguna Jasa

Identitas

perorangan

yang bertindak

untuk dan atas

nama Pengguna

Jasa

8. Surat kuasa

atau dokumen

hukum lainnya

yang

memberikan

kewenangan

bagi perorangan

untuk bertindak

untuk dan atas

nama Pengguna

Jasa

Surat kuasa atau

dokumen hukum

lainnya yang

memberikan

kewenangan bagi

perorangan

untuk bertindak

untuk dan atas

nama Pengguna

Jasa

Surat kuasa

atau dokumen

hukum lainnya

yang

memberikan

kewenangan

bagi perorangan

untuk

bertindak

untuk dan atas

nama Pengguna

Jasa

9. Kewarganegaraan

10. Jenis kelamin

11. Pekerjaan ...


No. Perorangan

Selain Perorangan

Badan Usaha

Tidak Berbadan

Hukum

Badan Hukum

(termasuk

Yayasan dan

Perkumpulan

Berbadan

Hukum)

Lembaga

Pemerintah/

Negara

11. Pekerjaan

dan/atau nama

instansi/perusaha

an dan jabatan

12. Identitas Beneficial

Owner apabila ada

Identitas

Beneficial Owner

apabila ada

Identitas

Beneficial Owner

apabila ada

13. Informasi lain yang

memungkinkan

Penyelenggara

untuk dapat

mengetahui profil

Pengguna Jasa,

apabila diperlukan

Informasi lain

yang

memungkinkan

Penyelenggara

untuk dapat

mengetahui

profil Pengguna

Jasa, apabila

diperlukan.

Informasi lain

yang

memungkinkan

Penyelenggara

untuk dapat

mengetahui profil

Pengguna Jasa,

apabila

diperlukan.

Informasi lain

yang

memungkinkan

Penyelenggara

untuk dapat

mengetahui

profil Pengguna

Jasa, apabila

diperlukan.

3. Informasi yang wajib diminta terhadap calon Pengguna Jasa

dalam rangka EDD sebagaimana dimaksud pada butir A.3 paling

kurang mencakup informasi sebagaimana dimaksud pada angka

2 ditambah dengan informasi sumber dana, sumber

penghasilan, maksud, dan tujuan transaksi.

D. Penyediaan Informasi dalam Pelaksanaan Transfer Dana

Dalam rangka memperoleh dan memastikan kelengkapan informasi

identitas Pengguna Jasa Pengirim, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

1. Penyelenggara penerus atau Penyelenggara penerima wajib

memperoleh dan memastikan kelengkapan informasi identitas

Pengguna Jasa Pengirim.

2. Informasi ...


2. Informasi Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1

paling kurang meliputi:

a. nama; dan

b. nomor rekening, nomor referensi unik lainnya, alamat,

nomor identitas, atau informasi tempat dan tanggal lahir.

3. Dalam rangka memastikan kelengkapan informasi identitas

Pengguna Jasa Pengirim sebagaimana dimaksud pada angka 1,

Penyelenggara Penerus atau Penyelenggara Penerima dapat

meminta informasi Pengguna Jasa Pengirim kepada

Penyelenggara Pengirim.

4. Permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3

harus diajukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang,

baik melalui surat maupun melalui media elektronik.

5. Permintaan dan penyampaian informasi antar Penyelenggara

sebagaimana dimaksud dalam angka 3 bersifat rahasia dan

hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan program APU

dan PPT.

6. Permintaan dan penyampaian informasi wajib

didokumentasikan oleh Penyelenggara.

E. Permintaan Dokumen

1. Untuk Pengguna Jasa perorangan, informasi pada tabel 1 di atas

wajib didukung dengan dokumen identitas yang masih berlaku

yang mencantumkan foto diri dan diterbitkan oleh pihak yang

berwenang.

Contoh dokumen identitas Pengguna Jasa perorangan yang

berkewarganegaraan Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk

(KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, atau dokumen

lainnya yang memuat foto Pengguna Jasa. Apabila diperlukan,

Penyelenggara dapat meminta dokumen pendukung antara lain

kartu ...


kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau Kartu Keluarga

(KK).

2. Untuk calon Pengguna Jasa berupa badan usaha tidak berbadan

hukum, dokumen identitas yang wajib diminta adalah izin

usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang.

Contoh dokumen identitas Pengguna Jasa berupa badan usaha

tidak berbadan hukum adalah Surat Izin Usaha Perdagangan,

surat keterangan domisili atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

3. Untuk calon Pengguna Jasa berupa badan hukum, dokumen

identitas yang wajib diminta adalah:

a. akte pendirian dan/atau anggaran dasar badan hukum

yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;

dan/atau

b. izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang,

contoh: izin kegiatan usaha dari Bank Indonesia sebagai

Pedagang Valuta Asing atau sebagai penyelenggara APMK.

4. Untuk calon Pengguna Jasa berupa Lembaga Negara atau

Pemerintah, dokumen identitas yang wajib diminta adalah surat

penunjukan bagi pihak yang mewakili lembaga untuk

melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara.

F. Verifikasi Dokumen

1. Informasi yang disampaikan oleh calon Pengguna Jasa beserta

dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan

melakukan verifikasi terhadap dokumen identitas dan

pendukung untuk memastikan bahwa informasi tersebut adalah

informasi yang benar dan terkini. Dalam hal terdapat keraguan,

verifikasi dilakukan berdasarkan dokumen dan/atau sumber

informasi lainnya yang dapat dipercaya.

2. Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Pengguna

Jasa, verifikasi dilakukan dengan:

a. Mencocokkan ...


a. Mencocokkan kesesuaian calon Pengguna Jasa

berdasarkan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.

b. Penelitian atas kebenaran dokumen identitas dan dokumen

pendukung.

c. Meminta kepada calon Pengguna Jasa untuk memberikan

lebih dari satu dokumen identitas atau dokumen

pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang,

apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.

d. Penyelesaian proses verifikasi identitas calon Pengguna

Jasa sebelum membina hubungan usaha dengan calon

Pengguna Jasa.

e. Pertemuan langsung/tatap muka dengan calon Pengguna

Jasa yang pertama kali melakukan hubungan usaha

dengan Penyelenggara.

Dalam hal Penyelenggara menggunakan hasil CDD yang

dilakukan oleh pihak ketiga, maka Penyelenggara tidak

perlu melakukan pertemuan langsung jika pertemuan

langsung sudah dilakukan oleh pihak ketiga tersebut.

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang

merupakan pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

f. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan

calon Pengguna Jasa untuk memperoleh keyakinan atas

keabsahan dan kebenaran informasi, bukti-bukti identitas

dan dokumen pendukung calon Pengguna Jasa.

g. Apabila diperlukan, dapat dilakukan pengecekan silang

untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai

informasi yang disampaikan oleh calon Pengguna Jasa,

antara lain seperti:

1) menghubungi Pengguna Jasa melalui telepon (rumah

atau kantor);

2) menghubungi ...


2) menghubungi pejabat sumber daya manusia tempat

dimana Pengguna Jasa bekerja apabila pekerjaan

Pengguna Jasa adalah karyawan suatu perusahaan

atau instansi; atau

3) melakukan konfirmasi atas penghasilan Pengguna

Jasa dengan mensyaratkan bukti simpanan Pengguna

Jasa pada Bank yang berkedudukan di Indonesia.

h. Dalam rangka verifikasi, Penyelenggara juga melakukan

pengecekan nama calon Pengguna Jasa dalam Daftar

Teroris. Daftar Teroris adalah daftar nama-nama teroris

yang tercatat pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) 1267.

Informasi mengenai Daftar Teroris antara lain dapat

diperoleh melalui website PBB:

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml

G. Pemantauan

1. Untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Pengguna

Jasa dengan profil Pengguna Jasa, Penyelenggara melakukan

pemantauan dengan ketentuan sebagai tersebut:

a. dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan

pendekatan berdasarkan risiko; dan

b. dilakukan melalui analisis terhadap seluruh transaksi yang

tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa, dengan

memperhatikan transaksi yang bersifat kompleks, yang

bernilai besar dan di luar kebiasaan, atau yang tidak

memiliki kepentingan ekonomi.

2. Kegiatan pemantauan profil dan transaksi Pengguna Jasa yang

dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan:

a. memastikan kelengkapan informasi dan dokumen

Pengguna Jasa;

b. meneliti ...


b. meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil

Pengguna Jasa; dan

c. meneliti kemiripan atau kesamaan nama Pengguna Jasa

dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris

yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang antara lain

PBB, dan nama tersangka atau terdakwa yang ditetapkan

oleh otoritas yang berwenang.

Informasi mengenai Daftar Teroris antara lain dapat

diperoleh melalui website PBB :

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml.

3. Penyelenggara dapat meminta informasi kepada Pengguna Jasa

tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi

yang tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa, dengan

memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana

dimaksud dalam UU PPTPPU.

4. Apabila berdasarkan hasil pemantauan terdapat kemiripan atau

kesamaan nama sebagaimana dimaksud pada butir 2.c di atas,

maka Penyelenggara harus melakukan klarifikasi kepada

Pengguna Jasa untuk memastikan kemiripan tersebut.

5. Dalam hal nama dan identitas Pengguna Jasa sesuai dengan

nama tersangka atau terdakwa dan/atau daftar teroris

sebagaimana dimaksud pada butir 2.c, maka Penyelenggara

wajib melaporkan Pengguna Jasa tersebut dalam LTKM.

6. Pemantauan terhadap Pengguna Jasa harus dilakukan dengan

lebih ketat antara lain jika terdapat:

a. transaksi pengiriman dan penerimaan uang ke dan dari

negara yang berisiko tinggi; atau

b. transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa yang tergolong

PEP.

Pemantauan dengan lebih ketat dapat dilakukan dengan

cara meningkatkan frekuensi pelaksanaan pemantauan.

7. Seluruh ...


7. Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib.

H. Enhanced Due Dilligence (EDD)

1. EDD atau kegiatan CDD yang lebih mendalam harus dilakukan

terhadap Pengguna Jasa yang berisiko tinggi termasuk PEP.

2. Sifat, kualitas, dan kuantitas informasi Pengguna Jasa yang

perlu diperoleh harus memberikan gambaran mengenai tingkat

risiko yang timbul dari hubungan usaha yang terjadi.

3. Informasi yang diperoleh harus dapat diverifikasi dan

memberikan keyakinan terhadap profil Pengguna Jasa

sesungguhnya.

4. Terhadap calon Pengguna Jasa:

a. meminta informasi tambahan yang diperlukan untuk

memastikan kebenaran profil calon Pengguna Jasa;

dan/atau

b. meminta dokumen pendukung tambahan untuk meyakini

kebenaran informasi mengenai identitas, sumber dana,

sumber penghasilan, maksud, dan tujuan transaksi.

5. Bagi Pengguna Jasa atau Beneficial Owner :

a. melakukan kegiatan seperti yang dilakukan terhadap calon

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 4;

b. melakukan analisa secara berkala paling kurang terhadap

informasi mengenai identitas, sumber dana, sumber

penghasilan, maksud, dan tujuan transaksi; dan

c. memantau lebih ketat pola transaksi nasabah untuk

memastikan kewajaran transaksi.

I. Pengkinian

1. Penyelenggara wajib melakukan pengkinian dokumen, data, dan

informasi Pengguna Jasa.

2. Pengkinian ...


2. Pengkinian dokumen, data, dan informasi Pengguna Jasa

sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan

menggunakan pendekatan berdasarkan risiko.

3. Pendekatan berdasarkan risiko dilakukan antara lain dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. tingkat risiko negara tujuan atau negara asal transaksi;

b. tingkat risiko Pengguna Jasa, misalnya yang tergolong PEP;

c. terdapat transaksi dengan jumlah yang signifikan dan/atau

menyimpang dari profil transaksi atau profil Pengguna

Jasa.

4. Seluruh kegiatan pengkinian data harus didokumentasikan

secara tertib.

J. CDD oleh Pihak Ketiga

1. Penyelenggara dapat menggunakan hasil CDD yang telah

dilakukan pihak ketiga. Dalam hal masih terdapat keraguan,

Penyelenggara wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas

hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga tersebut

misalnya dengan melakukan pencocokan nama calon Pengguna

Jasa. Tanggung jawab akhir atas hasil identifikasi dan verifikasi

serta keputusan untuk melakukan hubungan usaha dengan

Pengguna Jasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Penyelenggara.

2. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah pihak

pelapor sesuai ketentuan mengenai Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan dan Pendanaan Terorisme.

3. Hasil CDD yang dapat digunakan oleh Penyelenggara adalah

hasil CDD dari pihak ketiga yang memenuhi kriteria paling

kurang sebagai berikut:

a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

b. memiliki ...


b. memiliki kerja sama dengan Penyelenggara dalam bentuk

kesepakatan tertulis;

c. berkedudukan di negara yang telah menerapkan

rekomendasi FATF; dan

d. bersedia memenuhi permintaan informasi yang paling

kurang mengenai:

1) nama lengkap sesuai dengan yang tercantum pada

kartu identitas;

2) alamat, tempat, dan tanggal lahir;

3) nomor kartu identitas; dan

4) kewarganegaraan dari calon Pengguna Jasa,

serta salinan dokumen pendukung apabila sewaktu-waktu

dibutuhkan oleh Penyelenggara dalam rangka pelaksanaan

Program APU dan PPT. Kesediaan dimaksud dituangkan

dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam

huruf b.

4. Jika dalam melaksanakan CDD Penyelenggara bekerjasama

dengan pihak lain yang bukan merupakan pihak pelapor

(termasuk outsourcing atau agen), maka pelaksanaan kegiatan

CDD oleh pihak lain tersebut dipandang sebagai bagian dari

pelaksanaan CDD yang dilakukan oleh Penyelenggara sendiri.

Dengan demikian, pihak lain tersebut bukan merupakan pihak

ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2. Dalam hal

ini, Penyelenggara tetap bertanggung jawab penuh atas

pelaksanaan CDD oleh pihak lain tersebut dan memastikan

kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penyelenggara bertanggung jawab untuk melaksanakan

penatausahaan dokumen hasil CDD yang dilakukan pihak

ketiga dan data hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada angka 1 serta dokumen hasil CDD yang

dilakukan oleh Penyelenggara sendiri melalui pihak lain yang

bukan ...


bukan merupakan pihak pelapor (termasuk outsourcing atau

agen).

K. Beneficial Owner

1. Penyelenggara wajib memastikan apakah calon Pengguna Jasa

atau Pengguna Jasa bertindak mewakili Beneficial Owner untuk

melakukan hubungan usaha dengan Penyelenggara.

2. Dalam hal calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa bertindak

mewakili Beneficial Owner, Penyelenggara wajib melakukan

seluruh prosedur CDD atau EDD terhadap calon Pengguna Jasa

atau Pengguna Jasa dan Beneficial Owner.

3. Dalam hal Beneficial Owner digolongkan sebagai Politically

Exposed Person (PEP), maka prosedur yang diterapkan adalah

prosedur EDD.

4. Penyelenggara wajib memperoleh dokumen identitas dan/atau

dokumen pendukung informasi dari Beneficial Owner, yang sama

dengan dokumen calon Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud

pada Tabel 1 ditambah dengan dokumen sebagai berikut:

Tabel 2. Dokumen dan informasi lainnya terkait Beneficial Owner (BO)

No. BO dari Pengguna Jasa

Perorangan

BO dari Pengguna

Jasa Badan Usaha

Tidak Berbadan

Hukum

BO dari Pengguna

Jasa Badan Hukum

1. Dokumen yang menunjukkan

hubungan atau keterkaitan

antara calon Pengguna Jasa

dengan Beneficial Owner yang

ditunjukkan antara lain

dengan surat penugasan,

surat perjanjian, surat kuasa

atau dokumen lainnya

Dokumen yang

menunjukkan

seseorang sebagai

Beneficial Owner

dari Pengguna Jasa,

yang ditunjukkan

antara lain dengan

surat pernyataan.

Dokumen yang

menunjukkan

seseorang sebagai

Beneficial Owner dari

Pengguna Jasa, yang

ditunjukkan antara

lain dengan anggaran

dasar, akta pendirian,

atau surat pernyataan.

2. Pernyataan ...


2. Pernyataan tertulis dari calon

Pengguna Jasa mengenai

kebenaran identitas maupun

sumber dana dari Beneficial

Owner

Pernyataan tertulis

dari calon Pengguna

Jasa mengenai

kebenaran identitas

maupun sumber

dana dari Beneficial

Owner

Pernyataan tertulis

dari calon Pengguna

Jasa mengenai

kebenaran identitas

maupun sumber dana

dari Beneficial Owner

5. Kewajiban penyampaian dokumen Beneficial Owner

sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak berlaku bagi

lembaga pemerintah atau perusahaan yang telah terdaftar di

bursa efek (listing). Beneficial Owner yang mendapatkan

pengecualian tetap wajib didokumentasikan dengan cara

mencatat identitas dari Beneficial Owner tersebut.

6. Apabila Penyelenggara meragukan atau tidak dapat meyakini

identitas Beneficial Owner, Penyelenggara wajib menolak untuk

melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan calon

Pengguna Jasa.

L. Pengguna Jasa Berisiko Tinggi dan PEP

1. Penyelenggara wajib mengidentifikasi calon Pengguna Jasa,

Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner yang memenuhi

kriteria berisiko tinggi dan/atau PEP.

2. Penyelenggara harus menyusun daftar Pengguna Jasa yang

merupakan PEP dalam daftar tersendiri.

3. Dalam melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa

berisiko tinggi dan/atau PEP, Penyelenggara harus menunjuk

pejabat senior yang memiliki pengetahuan dan pengalaman

mengenai APU dan PPT sebagai pejabat yang berwenang untuk:

a. memberikan ...


a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon

Pengguna Jasa yang berisiko tinggi dan/atau PEP;

dan/atau

b. membuat keputusan untuk meneruskan atau

menghentikan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa

atau Beneficial Owner yang berisiko tinggi dan/atau PEP.

M. Penetapan Kriteria Area Berisiko Tinggi

Dalam mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat

risikonya, Penyelenggara antara lain dapat berpedoman pada

ketentuan PPATK yang mengatur mengenai Pedoman Identifikasi

Produk, Pengguna Jasa, Usaha, dan Negara Berisiko Tinggi Bagi

Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Pedoman

Identifikasi PPATK.

Area berisiko tinggi dalam pedoman ini, selain mendasarkan pada

Pedoman Identifikasi PPATK juga referensi lainnya yang dikeluarkan

oleh otoritas berwenang atau yang telah menjadi kelaziman

internasional.

1. Produk dan Jasa Berisiko Tinggi

Secara umum, karakteristik dari produk berisiko tinggi dan jasa

berisiko tinggi adalah produk/jasa yang ditawarkan kepada

Pengguna Jasa yang mudah dikonversikan menjadi kas atau

setara kas, atau yang dananya mudah dipindah-pindahkan dari

satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud

mengaburkan asal-usul dana tersebut.

2. Pengguna Jasa Berisiko Tinggi

Salah satu Pengguna Jasa yang berisiko tinggi adalah PEP yaitu

orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki

kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai penyelenggara negara, dan/atau orang

yang ...


yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki

pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik baik

yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang

berkewarganegaraan asing. Untuk PEP yang merupakan

penyelenggara negara di Indonesia kriterianya adalah sebagai

berikut:

Tabel 3. Kriteria mengenai PEP

Ketentuan Definisi Keterangan

UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;

• Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

• Menteri;

• Gubernur;

• Hakim;

• Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

• Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain direksi BUMN dan direksi BUMD.

SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Penyelenggara Negara • Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan/atau lembaga negara.

• Semua kepala kantor di lingkungan Departemen Keuangan

• Pengawas Bea dan Cukai;

• Auditor;

Pejabat ...


Ketentuan Definisi Keterangan

• Pejabat yang mengeluarkan perijinan;

• Pejabat/Kepala Unit Masyarakat; dan

• Pejabat pembuat regulasi

Pihak-pihak yang tergolong PEP termasuk juga:

a. perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP;

b. keluarga PEP sampai dengan derajat kedua; dan/atau

c. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik

mempunyai hubungan dekat dengan PEP.

3. Usaha Berisiko Tinggi

Contoh usaha yang berisiko tinggi antara lain:

a. pedagang efek yang melakukan fungsi sebagai perantara

efek (nasabah perusahaan);

b. perusahaan asuransi dan broker asuransi (perusahaan);

c. money changer (perusahaan);

d. dana pensiun dan usaha pendanaan (perusahaan);

e. tempat hiburan dan executive club;

f. jasa pengiriman uang;

g. jasa akuntan, pengacara dan notaris

(perusahaan/perorangan);

h. jasa surveyor dan agen real estat (perusahaan);

i. pedagang logam mulia (perusahaan/perorangan);

j. usaha barang-barang antik, dealer mobil, kapal serta

penjual barang/barang mewah; atau

k. agen perjalanan.

4. Transaksi Pengguna Jasa yang terkait dengan negara lain yang

berisiko tinggi.

Contoh ...


Contoh negara yang berisiko tinggi antara lain:

a. negara yang pelaksanaan rekomendasi FATF

diidentifikasikan belum memadai;

b. termasuk dalam daftar FATF statement;

c. diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat

perdagangan narkoba;

d. dikenal secara luas menerapkan banking secrecy laws yang

ketat;

e. dikenal sebagai tax haven antara lain berdasarkan data

terkini dari Organisation for Economic Cooperation and

Development (OECD). Posisi Mei 2009 terdapat 35

negara/wilayah yang tergolong tax haven yaitu:

1. Aruba

2. Anguilla

3. Antigua and

Barbuda

4. Bermuda

5. Bahamas

6. Bahrain

7. Belize

8. British Virgin

Islands

9. Cook Islands

10. Cyprus

11. Dominica

12. Gibraltar

13. Grenada

14. Guernsey

15. Isle of Man

16. Jersey

17. Liberia

18. Malta

19. Marshall

Islands

20. Mauritius

21. Montserrat

22. Niue

23. Nauru

24. Netherlands

Antilles

25. Samoa

26. Panama

27. San Marino

28. Seychelles

29. St. Lucia

30. St. Kitts & Nevis

31. St. Vincent and

the Grenadines

32. Turks & Caicos

Islands

33. US Virgin Islands

34. Vanuatu

35. Cayman Islands

f. dikenal ...


f. dikenal memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Informasi

tersebut dapat diperoleh antara lain dari publikasi

Transparency International; atau

g. terkena sanksi PBB.

BAB IV ...


BAB IV

PENDEKATAN BERDASARKAN RISIKO

(RISK BASED APPROACH)

1. Profil risiko menggambarkan tingkat risiko dari Pengguna Jasa,

produk maupun jasa yang memiliki potensi pencucian uang atau

pendanaan teroris, antara lain jasa pengiriman uang atau produk

bank menggunakan jasa elektronik.

2. Pengidentifikasian Pengguna Jasa berdasarkan risiko dapat

dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. identitas Pengguna Jasa;

b. alamat/lokasi usaha Pengguna Jasa;

c. profil Pengguna Jasa; dan

d. nilai transaksi.

Tabel 4. Contoh klasifikasi profil risiko

Rendah Menengah Tinggi

Identitas

Pengguna

Jasa

Menyerahkan lebih

dari satu identitas

yang masih

berlaku dan

berdomisili sesuai

dengan alamat

dalam kartu

identitas.

Data/informasi

identitas calon

Pengguna Jasa

kadaluarsa,

namun

Pengguna Jasa

tetap kooperatif

melakukan

updating.

• Pengguna Jasa tidak

memiliki identitas

yang dikeluarkan

oleh pihak yang

berwenang.

• Data/informasi

identitas calon

Pengguna Jasa

diragukan, misalnya

kartu identitas tidak

dikeluarkan oleh

pihak yang

berwenang, data

tidak benar, dll.

• Data/informasi

identitas ...



identitas tidak sesuai

dengan domisili atau

Pengguna Jasa selalu

berpindah tempat

atau tidak dapat

dihubungi.

• Pengguna Jasa WNI

yang pada saat

pembukaan rekening

menggunakan alamat

yang wilayahnya

berada di luar

wilayah Indonesia.

Alamat/

Lokasi Usaha

Pengguna

Jasa

Alamat/lokasi

usaha di dalam

kabupaten/ kota

yang sama atau

berbatasan dengan

lokasi

kabupaten/kota

berada.

Alamat/lokasi

usaha di luar

kabupaten/ kota

dimana lokasi

kabupaten/ kota

Penyelenggara

Jasa Sistem

Pembayaran

Selain Bank

berada.

Alamat/lokasi usaha

Pengguna Jasa berada

di zona perdagangan

bebas.

Profil

Pengguna

Jasa

Petani/buruh tani. Pegawai

Perusahaan.

• Orang yang

digolongkan berisiko

tinggi dengan

berpedoman pada

ketentuan PPATK.

• Pegawai dari

perusahaan yang

tergolong berisiko

tinggi.

Pedagang di pasar

tradisional.

Pedagang valuta

asing atau

pengiriman uang

Kegiatan usaha yang

berbasis uang tunai

seperti mini market,

jasa pengelolaan parkir,

rumah makan ...



rumah makan, Stasiun

Pengisian Bahan Bakar

(SPBU), pedagang isi

pulsa.

Nilai

Transaksi

Nilai transaksi

rendah, misal

dibawah

Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah)

dan sesuai dengan

profil pengguna

jasa.

Jumlah

transaksi cukup

besar namun

didukung

dengan

dokumen yang

memadai atau

masih tergolong

wajar atau

masih sesuai

dengan profil

pengguna jasa.

Transaksi secara tunai

dalam jumlah besar,

misalnya di atas

Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah)

dan/atau tidak sesuai

dengan profil nasabah.

3. Penetapan klasifikasi tingkat risiko tidak berlaku bagi Pengguna

Jasa yang tergolong sebagai PEP. Dengan demikian apabila terdapat

calon Pengguna Jasa atau Pengguna Jasa yang karena

pekerjaannya atau jabatannya tergolong sebagai PEP, maka yang

bersangkutan secara otomatis diklasifikasikan sebagai risiko tinggi.

BAB V ...


BAB V

PENATAUSAHAAN DOKUMEN DAN PELAPORAN

A. Penatausahaan Dokumen

1. Penyelenggara wajib menatausahakan dokumen dengan baik

sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam

melakukan penelusuran terhadap dana-dana yang diindikasikan

berasal dari hasil tindak pidana. Dengan demikian, dokumen

yang dimiliki/disimpan Penyelenggara harus akurat dan

lengkap, sehingga mudah pencariannya jika diperlukan.

2. Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencakup:

a. dokumen yang terkait dengan informasi calon Pengguna

Jasa, Pengguna Jasa atau Beneficial Owner, antara lain

berupa identitas (contoh: fotokopi kartu identitas) dan

informasi transaksi; dan

b. dokumen keuangan yang terkait Pengguna Jasa, antara lain

berupa catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung

administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak

dan kewajiban serta kegiatan usaha Penyelenggara.

3. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut:

a. untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.a,

paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya transaksi

dan/atau pemberian jasa kepada Pengguna Jasa;

b. untuk dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.b,

sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai dokumen

perusahaan.

4. Dokumentasi dapat dilakukan lebih lama jika terkait kasus

tertentu dan diminta oleh otoritas yang berwenang, seperti Bank

Indonesia atau PPATK.

5. Dokumen ...


5. Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk asli, salinan,

electronic form, microfilm, atau dokumen yang berdasarkan

undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat

bukti.

6. Penatausahaan salinan dokumen identitas dilakukan setelah

pencocokan salinan dokumen identitas dengan dokumen

identitas asli.

B. Pelaporan

1. Penyelenggara wajib menyampaikan Laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan

Tunai (LTKT), dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana

diatur dalam UU PPTPPU.

2. Jenis laporan lain antara lain sebagaimana yang dimaksud

dalam UU PPTPPU Pasal 23 ayat (1) huruf c yaitu laporan

transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

3. Berdasarkan hasil pemantauan atas profil dan transaksi

Pengguna Jasa, Penyelenggara wajib melaporkan dalam LTKM

apabila:

a. Transaksi keuangan yang memenuhi kriteria mencurigakan

sebagaimana dimaksud dalam UU PPTPPU;

b. Pengguna Jasa memiliki kemiripan atau kesamaan nama

dan identitas dengan nama tersangka atau terdakwa

dan/atau sesuai dengan daftar teroris yang ditetapkan oleh

otoritas yang berwenang;

c. Pengguna Jasa yang ditutup hubungan usahanya karena

tidak bersedia melengkapi informasi dan dokumen

pendukung dan berdasarkan penilaian Penyelenggara

transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan;

atau

d. Pengguna ...


d. Pengguna Jasa dan calon Pengguna Jasa yang ditolak atau

dibatalkan transaksinya karena tidak bersedia melengkapi

informasi yang diminta oleh Penyelenggara dan

berdasarkan penilaian Penyelenggara transaksi yang

dilakukan tidak wajar atau mencurigakan.

4. Penyelenggara wajib menyampaikan LTKM kepada PPATK paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Penyelenggara mengetahui

adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.

5. Penyelenggara wajib menyampaikan LTKT kepada PPATK paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal

transaksi dilakukan.

6. Tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

(termasuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan

terorisme atau pendanaan terorisme), transaksi keuangan tunai

dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam

Pedoman PPATK yang mengatur mengenai Pedoman Identifikasi

dan Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

bagi Penyedia Jasa Keuangan.

C. Sistem Pencatatan

1. Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Pengguna

Jasa, Penyelenggara perlu membuat sistem pencatatan yang

dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan

menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik

transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa.

2. Sistem pencatatan yang dimiliki harus dapat memungkinkan

Penyelenggara untuk menelusuri setiap transaksi individual,

baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun

dalam kaitannya dengan kasus peradilan.

3. Tingkat kecanggihan sistem pencatatan untuk mengidentifikasi

transaksi keuangan yang mencurigakan disesuaikan dengan

kompleksitas ...


kompleksitas, volume transaksi, dan risiko yang dimiliki

Penyelenggara.

BAB VI ...


BAB VI

PENGENDALIAN INTERNAL

1. Penyelenggara wajib memiliki fungsi pengendalian internal yang

efektif yang dilakukan dengan penetapan kebijakan Direksi

mengenai:

a. batas wewenang dan tanggung jawab satuan kerja yang terkait

dengan penerapan program APU dan PPT; dan

b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap efektivitas penerapan

program APU dan PPT oleh fungsi audit intern.

2. Yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal yang efektif

adalah yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan Program APU

dan PPT telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang

ditetapkan.

3. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT,

Penyelenggara dapat mengoptimalkan satuan kerja atau pelaksana

fungsi audit intern yang telah ada, antara lain untuk melakukan uji

kepatuhan (termasuk penggunaan uji transaksi) terhadap kebijakan

dan prosedur yang terkait dengan program APU dan PPT.

4. Pelaksana fungsi audit intern harus memiliki kewenangan untuk:

a. melakukan akses terhadap seluruh dokumen yang terkait

dengan penerapan Program APU dan PPT;

b. memberikan rekomendasi upaya-upaya perbaikan terhadap

temuan yang ada; dan

c. melaporkan kepada PPATK setiap transaksi keuangan

mencurigakan yang ditemukan saat melakukan audit dan belum

dilaporkan oleh UKK atau pejabat yang ditunjuk.

5. Pelaksana fungsi audit intern harus:

a. memiliki sarana yang memadai antara lain meliputi program dan

prosedur audit yang mencakup uji kepatuhan dengan fokus

pada CDD, operasional, produk dan jasa yang berisiko tinggi;

b. memiliki ...


b. memiliki kemampuan dan pengatahuan terkait APU dan PPT;

c. melakukan penilaian kecukupan proses yang berlaku di

Penyelenggara dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi

yang mencurigakan; dan

d. menyampaikan pelaporan temuan pemeriksaan kepada Direksi

dan/atau manajemen dengan tepat waktu.

BAB VII ...


BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN KARYAWAN

A. Sumber Daya Manusia

1. Penyelenggara wajib melakukan prosedur penyaringan

(screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru, untuk

mencegah digunakannya Penyelenggara sebagai media atau

tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang

melibatkan pegawai Penyelenggara sendiri.

2. Metode screening disesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas

kegiatan, dan profil risiko Penyelenggara.

3. Metode screening dilakukan antara lain dengan memastikan

bahwa calon pegawai tidak memiliki catatan bahwa pernah

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-

undang mengenai tidak pidana pencucian uang.

4. Penyelenggara harus melakukan pemantauan terhadap profil

karyawan yang telah ada.

B. Pelatihan

1. Peserta Pelatihan

a. Seluruh karyawan harus memperoleh pengetahuan

mengenai kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan program

APU dan PPT. Prioritas pelatihan diberikan kepada

karyawan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) berhadapan langsung dengan Pengguna Jasa

(pelayanan Pengguna Jasa);

2) melaksanakan tugas terkait dengan pengawasan

pelaksanaan program APU dan PPT; atau

3) melaksanakan tugas terkait dengan pelaporan kepada

PPATK dan Bank Indonesia.

b. Pelatihan ...


b. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan

secara berkala kepada karyawan yang memenuhi kriteria di

atas. Sedangkan karyawan lainnya yang tidak memenuhi

kriteria di atas harus mendapatkan pelatihan paling kurang

1 (satu) kali dalam masa kerjanya.

c. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Pengguna

Jasa harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.

2. Metode Pelatihan

Pelatihan dapat dilakukan dengan cara:

a. menyelenggarakan in house training;

b. mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan yang

diselenggarakan oleh pihak lain yang dapat berupa

workshop atau seminar;

c. melakukan knowledge sharing; dan/atau

d. melakukan pembelajaran dengan menggunakan sarana

elektronik (e-learning) maupun melalui pertemuan.

3. Topik Pelatihan

Topik pelatihan paling kurang mengenai:

a. implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan program APU dan PPT;

b. teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau

pendanaan terorisme termasuk tren dan perkembangan

profil risiko jasa sistem pembayaran; dan

c. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Program APU dan PPT

serta peran dan tanggungjawab pegawai dalam

memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme,

termasuk konsekuensi apabila karyawan melakukan

pembocoran informasi atas Laporan Transaksi Keuangan

Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan

kepada PPATK (tipping off).

BAB VIII ...


BAB VIII

ILUSTRASI DAN CONTOH

KASUS TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM)

DALAM PENYELENGGARAAN JASA

SISTEM PEMBAYARAN SELAIN BANK

A. Ilustrasi Kasus TKM

1. Ilustrasi Kasus TKM dalam Industri Alat Pembayaran dengan

Menggunakan Kartu

Kasus:

Toko X merupakan toko kelontong yang memiliki rata-rata omzet

penjualan harian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam perkembangannya, Toko X kemudian mengajukan

permohonan kerjasama untuk dapat menjadi merchant dari

Acquirer A. Acquirer A memenuhi permintaan tersebut, dan

menempatkan EDC (Electronic Data Capturer) miliknya di lokasi

Toko X. Selama 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukannya

penempatan EDC, omzet harian Toko X meningkat menjadi

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Namun memasuki bulan

ke tujuh dan bulan ke delapan, nilai rata-rata omzet harian Toko

X meningkat menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta). Setelah

dilakukan peninjauan, tidak ditemukan adanya perubahan

ataupun penambahan jenis maupun jumlah barang yang dijual

oleh Toko X.

Indikator Mencurigakan:

− Rata-rata omzet harian PT X setelah menjadi pengguna jasa

Acquirer A adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta

rupiah) selama 6 (enam) bulan, yang kemudian tiba-tiba

meningkat ...


meningkat drastis menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah) pada saat memasuki bulan ke tujuh dan ke delapan.

− Dari informasi yang didapat, tidak terdapat

perubahan/penambahan jenis dan kapasitas barang yang

dijual oleh Toko X.

Unsur-unsur TKM:

Rangkaian transaksi (omzet harian) di atas menyimpang dari

profil hasil kegiatan usaha Pengguna Jasa (Toko X).

2. Ilustrasi Kasus TKM dalam Penyelenggaraan Kegiatan Uang

Elektronik

Kasus:

Tn. Y, seorang warga DKI Jakarta, merupakan pemegang Uang

Elektronik yang dikeluarkan oleh Penerbit B. Sejak awal

penggunaan Uang Elektronik, Tn. Y telah memilih untuk

menggunakan Uang Elektronik dengan jenis registered yang

dapat memiliki nilai maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima

juta rupiah) dan memberikan fasilitas tarik tunai dan transfer

dana. Sesuai ketentuan Uang Elektronik yang dikeluarkan Bank

Indonesia, batas maksimal total pemakaian uang elektronik

selama 1 (satu) bulan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua

puluh juta rupiah). Selama 1 (satu) tahun pertama penggunaan

Uang Elektroniknya, transaksi yang dilakukan oleh Tn. Y

seluruhnya adalah transaksi pembayaran tol di wilayah Jakarta,

dengan rata-rata penggunaan per bulan sebesar Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah). Memasuki tahun kedua, Tn. Y

melakukan tambahan pembelian sejumlah 9 (sembilan) buah

Uang Elektronik registered baru. Dengan 10 (sepuluh) buah

Uang Elektronik yang dimilikinya, selama bulan pertama di

tahun kedua Tn. Y melakukan transaksi transfer dana dan tarik

tunai dengan nilai total mencapai Rp180.000.000,00 (seratus

delapan ...


delapan puluh juta rupiah). Selain itu, dari data yang dimiliki

Penerbit, diketahui bahwa semua transaksi tarik tunai

dilakukan dengan pemberian kuasa kepada pihak ketiga yang

berbeda-beda, di berbagai wilayah di Indonesia.


− Penggunaan awal dari uang elektronik Tn. Y adalah untuk

pembayaran tol dengan nilai penggunaan rata-rata sebesar

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Tn. Y

kemudian melakukan pembelian tambahan sejumlah uang

elektronik yang digunakan untuk transaksi transfer dana

dan tarik tunai dalam jumlah besar.

− Transaksi tarik tunai dilakukan oleh pihak ketiga yang

berbeda-beda, dan dilakukan di luar wilayah Jakarta.

Unsur-unsur TKM:

Rangkaian dari transaksi di atas memenuhi unsur menyimpang

dari karakteristik Pengguna Jasa.

3. Ilustrasi Kasus TKM dalam Industri Kegiatan Usaha Pengiriman

Uang

Kasus:

Penyelenggara KUPU C adalah sebuah perusahaan

penyelenggara KUPU yang memiliki lokasi di daerah Pasar

Minggu, Jakarta Selatan. Suatu hari, datang Ibu Z yang

bermaksud untuk mengirimkan sejumlah uang ke luar negeri.

Pengiriman uang yang ingin dilakukan oleh Ibu Z adalah

sebanyak 6 (enam) transaksi dengan nilai masing-masing

Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga secara

total transaksinya senilai Rp480.000.000,00 (empat ratus

delapan puluh juta rupiah). Transaksi tersebut ditujukan

kepada 6 (enam) perusahaan yang berbeda di Hong Kong,

namun dengan alamat yang berdekatan (alamat jalan sama,

hanya ...


hanya berbeda nomor saja). Lebih lanjut, diperoleh informasi

bahwa Ibu Z berdomisili di daerah Kelapa Gading dan bekerja

untuk sebuah perusahaan ekspor impor di daerah Tanjung

Priok.


− Transaksi yang dilakukan relatif bernilai besar untuk

dilakukan melalui jasa pengiriman uang.

− Transaksi ditujukan bagi penerima yang berbeda namun

memiliki alamat yang berdekatan.

− Nilai transaksi yang dilakukan secara total mendekati batas

Transaksi Keuangan Tunai yang harus dilaporkan kepada

PPATK.

− Domisili maupun tempat kegiatan usaha Ibu Z sangat jauh

dari lokasi usaha Penyelenggara C.

Unsur-unsur TKM:

Rangkaian dari transaksi di atas memenuhi unsur:

− Pemecahan transaksi yang dilakukan untuk menghindari

kewajiban pelaporan kepada PPATK;

− Menyimpang dari profil lokasi pengguna jasa.

B. CONTOH KASUS TKM

1. Transaksi yang Tidak Memiliki Tujuan Ekonomis yang Jelas

a. Pembayaran Kartu Kredit yang menyebabkan terdapat saldo

kredit dalam jumlah yang cukup signifikan.

b. Pengiriman uang tanpa didukung alasan yang memadai

atau tidak terdapat keterkaitan antara pengiriman uang

oleh Pengguna Jasa dengan kegiatan usaha Pengguna Jasa.

2. Transaksi ...


2. Transaksi yang Terkait dengan Perilaku Pengguna Jasa atau

Pelaku Transaksi

a. Menggunakan banyak nama untuk melakukan transaksi

yang serupa.

b. Transfer dana ke organisasi amal yang terletak di luar

negeri.

c. Banyak transaksi yang serupa yang dilakukan pada hari

yang sama di lokasi yang berbeda.

d. Pihak ketiga hadir dalam keseluruhan transaksi namun

tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan transaksi.

e. Pengguna Jasa bersikeras agar transaksi dilakukan dengan

cepat.

f. Transaksi dilakukan melalui telepon atau faksimili atau

internet (non face to face).

g. Transfer dana dalam jumlah yang banyak ke atau dari luar

negeri dengan instruksi untuk pembayaran dalam bentuk

tunai.

h. Pengguna Jasa berbentuk grup tiba di Penyelenggara Jasa

Sistem Pembayaran Selain Bank tetapi bertindak seolah-

olah tidak saling mengenal satu sama lain, kemudian

mereka melakukan transaksi yang bersamaan secara

terpisah.

i. Uang dalam jumlah besar namun sumber dana tidak jelas

atau tidak konsisten dengan situasi keuangan Pengguna

Jasa.

j. Pengguna Jasa memiliki pengetahuan tentang kewajiban

pelaporan atau pengendalian internal Penyelenggara Jasa

Sistem Pembayaran Selain Bank, pengawasan dan proses

operasional secara tidak wajar.

k. Pengguna Jasa memberikan informasi yang tidak konsisten

kepada pegawai yang berbeda pada Penyelenggara Jasa

Sistem Pembayaran Selain Bank yang sama.

l. Informasi ...


l. Informasi detil mengenai Pengguna Jasa tidak jelas atau

sulit untuk diverifikasi.

m. Pengguna Jasa memiliki keingintahuan yang tinggi

terhadap sesuatu yang terkait dengan prosedur

pengecualian.

n. Pengguna Jasa tertutup dan menghindari pertemuan secara

personal.

o. Pengguna Jasa menjelaskan transaksi secara berlebihan.

p. Pertanyaan yang diajukan kepada pegawai Penyelenggara

Jasa Sistemn Pembayaran Selain Bank tidak sesuai atau

tidak wajar.

q. Pengguna Jasa terburu-buru, panik, atau gugup.

r. Informasi yang diberikan oleh Pengguna Jasa berlawanan

dengan informasi yang didapat dari sumber lain.

s. Pengguna Jasa menggunakan banyak alamat yang

mirip/sama.

t. Informasi mengenai nama, alamat, atau tanggal lahir tidak

konsisten.

u. Pengguna Jasa menolak memberikan penjelasan atau

berusaha menutup-nutupi dengan mengalihkan

pembicaraan kepada masalah lain yang tidak terkait

dengan transaksi yang ditanyakan (transaksi besar yang

dilakukan Pengguna Jasa dalam periode tertentu).

v. Pengguna Jasa menolak menjawab pertanyaan dengan

mengatakan bahwa Pengguna Jasa adalah orang

terpandang/penting atau dekat dengan pejabat di daerah

tertentu pada saat petugas Penyelenggara Jasa Sistem

Pembayaran Selain Bank mengklarifikasi data Pengguna

Jasa.

w. Pola transaksi Pengguna Jasa di luar kebiasaan, misalnya

Pengguna Jasa terbiasa bertransaksi melalui kurir

kemudian berubah menjadi perintah tertulis.

x. Pola ...


x. Pola transaksi Pengguna Jasa yang biasanya tidak pernah

atau jarang dilakukan secara tunai, berubah menjadi tunai

dalam jumlah yang sangat signifikan.

y. Pengguna Jasa diberitakan terlibat tindakan kriminal

(korupsi, illegal logging, dll), maka terindikasi dananya

berasal dari tindakan dimaksud.

z. Pengguna Jasa memberikan penjelasan yang tidak masuk

akal atas pengiriman uang secara tunai yang dilakukan

dengan jumlah sangat besar.

3. Aktivitas yang Dapat Dikategorikan Illegal

a. Pengguna Jasa diberitakan oleh media masa sebagai

seseorang yang diduga terlibat aktivitas illegal atau tindak

pidana.

b. Instruksi transfer dana masuk dari negara tax haven atau

negara yang terkenal dengan pendanaan terorisme.

4. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan

Penyelenggara dan atau agen

a. Peningkatan kekayaan karyawan dan/atau agen

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dalam

jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai.

b. Hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi

dengan informasi yang memadai mengenai penerima akhir

(ultimate beneficiary).

5. Tipe-tipe Transaksi Lainnya

a. Aktivitas transaksi tidak setara dengan profile Pengguna

Jasa (misal: umur, pekerjaan, pendapatan).

b. Pengguna Jasa sering mengubah alamat dan tanda tangan.

c. Pengguna Jasa bersikeras tidak mau memberikan informasi

dan dokumen yang dipersyaratkan atau hanya mau

memberikan informasi yang minim, dan atau memberikan

informasi yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung.

BAB IX ...


BAB IX

GLOSSARY

Beneficial Owner : setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan

transaksi Pengguna Jasa, yang memberikan kuasa atas terjadinya

suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui

badan hukum atau perjanjian.

Cuckoo Smurfing : upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan

mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening

pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak

menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan

“proceed of crime”.

Customer Due Diligence : kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan

pemantauan yang dilakukan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Selain Bank untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai

dengan profil pengguna jasa bank.

Enhanced Due Dilligence (EDD) : CDD dan kegiatan lain yang dilakukan oleh

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank untuk

mendalami profil calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa atau Beneficial

Owner yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP terhadap

kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Financial Action Task Force (FATF) : didirikan tahun1989 oleh negara-negara

kelompok G-7, dengan tugas menilai hasil kerjasama antar negara

yang telah ada mencegah dipergunakannya sistem perbankan sebagai

media pencucian uang antara lain dengan mengeluarkan standar

mengenai anti-pencucian uang yang komprehensif.

Front Liner/Officer : petugas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang

langsung berhubungan dengan Pengguna Jasa yang membutuhkan

pelayanan perbankan, antara lain teller dan customer service.

High ...


High Risk Countries : negara-negara yang diklasifikasikan mempunyai risiko

tinggi terhadap terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme,

antara lain karena tidak/belum menerapkan rekomendasi FATF.

High Risk Customer : Pengguna Jasa yang diklasifikasikan mempunyai risiko

tinggi sebagai pelaku/ikut serta dalam kegiatan pencucian uang baik

karena pekerjaan, jabatan, jasa sistem pembayaran yang digunakan

maupun kegiatan usahanya.

High Risk Product : produk sistem pembayaran yang banyak diminati oleh

pelaku pencucian uang.

Integration : upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah,

baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai

bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk

membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai

kembali kegiatan tindak pidana.

Legal Risk : risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek hukum

(yuridis). Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya

tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang

mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya

syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Mingling : mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil

kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber

asal dananya.

Money Laundering (Pencucian Uang) : perbuatan menempatkan, mentransfer,

membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan,

menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan

lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga

merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk

menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan

sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Penempatan ...


Penempatan (Placement) : upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari

suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

Politically Exposed Person : orang yang mendapatkan kepercayaan untuk

memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara

negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai penyelenggara negara, dan/atau

orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki

pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.

Reputational Risk : risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi

negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif

terhadap bank.

Single Customer Identification File : data profil Pengguna Jasa yang

mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu Pengguna Jasa

pada suatu bank antara lain tabungan, deposito, giro dan kredit.

Smurfing : upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah

transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.

Structuring : upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah

transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.

Suspicious Transaction : transaksi keuangan yang mencurigakan

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur

mengenai tindak pidana pencucian uang.

Tax Haven Country : negara atau wilayah yang undang-undang dan

kebijakannya dapat digunakan untuk menghindari atau mengelabui

ketentuan pajak dari negara lain. Kriteria pada umumnya adalah

1) tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja, 2) tidak adanya

pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain, 3) tidak ada

transparansi dalam pelaksanaan undang-undang dan peraturan

pelaksanaannya, 4) tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing

untuk berada secara fisik pada negara itu, 5) mempromosikan negara

atau wilayahnya sebagai offshore financial center, dan/atau 6) negara

atau ...


atau wilayah kecil yang keadaan politik dan ekonominya stabil serta

didukung oleh prasarana yang baik.

Terrorist List : daftar nama-nama teroris yang tercatat pada Resolusi Dewan

Keamanan PBB No.1267.

Transfer (Layering) : upaya memisahkan hasil tindak pidana transaksi

keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul

dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari

beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke

tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan

didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana

tersebut.

U Turn : upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan

memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke

rekening asalnya.

KEPALA DEPARTEMEN

AKUNTING DAN SISTEM

PEMBAYARAN,

BOEDI ARMANTO

lampiran se no.14/38/dasp tanggal 28 desember 2012 filepencucian uang dan pencegahan pendanaan...

Documents