USUL PENELITIAN 2CONTOH PROPOSAL PENELITIAN EMPIRISA.JUDUL PENELITIANFUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BIDANG SDA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH B. BIDANG ILMU : Ilmu HukumC. PENDAHULUANCorporate Social Responsibility (atau tanggung jawab sosial perusahaan dan selanjutnya ditulis CSR) telah diatur dalam Undang undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam peraturan ini, diwajibkan bagi setiap penanam modal Diatur dalam Pasal 15 UUPM , khususnya perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam Diatur dalam Pasal 74 UUPT, untuk ikut serta dalam pembangunan masyarakat lokal ditempat perusahaan beroperasi.Namun hal ini masih menimbulkan beberapa permasalahan yaitu : pertama ; belum diaturnya secara rinci tentang penerapan CSR. Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan melakukan CSR dengan inisiatif sendiri. Kedua ; belum jelasnya peran pemerintah dalam pengawasan pelaksaan CSR. Sehingga apabila terjadi pelanggaran belum ada mekanisme yang jelas untuk penegakan hukumnya. Sesungguhnya penerapan CSR telah dilakukan oleh berbagai perusahaan di Indonesia sebelum adanya pengaturan tersebut. Penerapan CSR ini dahulu didasarkan pada prinsip kedermawanan (philantropy). Tetapi karena kebutuhan pembangunan masyarakat yang sangat mendesak, maka CSR diwajibkan secara hukum. Di Indonesia, penerapan CSR dilaksanakan dengan sangat beragam. Beberapa perusahaan secara teknis mempunyai beragam cara dan metode dalam penerapan CSR. Diantara praktek yang sudah dilakukan tersebut ada berbagai contoh sebagai berikut Berbagai model penerapan CSR oleh perusahaan ini bisa dilihat dalam situs resmi masing-masing perusahaan : Produsen rokok PT HM Sampoerna memberikan beasiswa pendidikan ; Perusahaan susu PT. Sarihusada memberi kesempatan masyarakat lokal menjadi karyawannya; Produsen Sabun Lifebuoy, PT Unilever membangun MCK; Produsen Jamu Sido Muncul dan PT Indofood memberikan transpotasi gratis bagi karyawannya dan pedagang kaki lima yang akan mudik lebaran; PT. Excelcomindo Pratama Tbk memberikan bantuan computer berfasilitas internet ke sekolah; PT Newmont Nusa Tenggara memberikan bantuan bagi UKM di sekitarnya; PT Mobile-8 Telecom Tbk memberikan hewan Qurban keberbagai daerah dan berbagai perusahaan lain ikut menyumbang bencana alam gempa bumi di Aceh dan Jogjakarta. Berbagai program tersebut ada yang dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan dan ada pula perusahaan yang membuat yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara khusus menanganinya dengan metode pendampingan, pelatihan promosi , kerjasama dan penyaluran dana Di Indonesia, beberapa perusahaan besar membentuk lembaga Indonesia Business Links (IBL) untuk secara khusus menyalurkan dana dan menangani community development. Lihat www.ibl.or.id . Di negara lain , praktek CSR juga sangat beragam . Perusahaan PHINMA Philipine khusus membentuk The Phinma Foundation Inc yang khusus menangani pendidikan, Korporasi di Vietnam mengkususkan diri pada pembangunan masyarakat petani untuk mendorong agribisnis, Toyota Foundation di Jepang dan Ford Foundation di America aktif dalam membiayai penelitian dan beasiswa pendidikan, Bebarapa perusahaan fesyen dan perhiasan di Eropa seperti Mount Blanc, Versance dan Louis Vitton menjadi peyandang dana tetap pada program Millenium Development Goals. Pada era globalisasi yang mendasarkan pada liberalisasi ekonomi, telah menjadikan korporasi sebagai instutusi yang dominan dan berpengaruh pada pembangunan hampir di semua Negara. Korporasi sudah terlibat dalam persoalan- persoalan social dengan masyarakat di sekelilingnya, baik dalam tingkat nasional mupun pada level global Arif Budimanta, 2004, Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Kini, Indonesia Centre for Sustainable Development (ICSD). hlm 34.. Korporasi telah menentukan segala hal dalam kehidupan masyarakat tentang apa yang harus dimakan, yang harus dipakai yang, harus dikendarai dan segala hal yang harus konsumsi David C Korten,1999, When Corporation Rules The World, Earthscan, London, . Pengaruh dan hubungan antara korporasi dengan masyarakat menjadi semakin meningkat, seperti halnya disampaikan oleh Niamh Garvey dan Peter Newell melalui kertas kerjannya yaitu Niamh Garvey and Peter Newell, October 2004,: Corporate accountability to the poor ?: Assessing the effectiveness of community-based strategies, IDS Working Paper 227, Institute Of Development Studies Brighton, Sussex BN1 9RE England, hlm 1. :Transnational corporations (TNCs) have increased in size, reach and power largely as a result of the processes of deregulation and privatisation associated with economic globalisation. Approximately 60,000 TNCs and 500,000 foreign affiliates invest more than US$600 billion abroad annually, and control two thirds of international trade, making them central organisers of the emerging global economy . Foreign direct investment (FDI) has grown at rates above those of GNP and exports, and has been increasingly important relative to official aid flows to developing countries during the 1990s. It is the transnationalisation of resource extraction in particular, however, that brings multinational companies into contact with communities.Selain itu dapat diamati dari keberadaan suatu perusahaan dan pengaruhnya pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekelilingnya. Dalam perhitungan kalkulatif misalnya, perusahaan yang mempekerjakan 2.500 orang dan jika setiap orang mempunyai anggota keluarga 4 orang maka ada 10.000 orang yang bergantung secara ekonomi kepadanya. Selain itu masih ada masyarakat lain yang misalnnya membuka usaha warung makan atau usaha angkutan yang secara tidak langsung terkait dengan jalannya korporasi tadi, dapat diasumsikan angkanya akan mencapai 20.000 orang yang bergantung pada korporasi tersebut Mukti Fajar ND, 25 September 2005, SKH Kedaulatan Rakyat tanggal, Ilustrasi seperti ini muncul dari diskusi dalam International Conference : Asean Forum on Corporate Social Responsibility yang diselanggarakan pada tanggal 8-9 September 2005 di Hotel Hilton Jakarta. . Hal ini menjadikan korporasi sebagai sebuah institusi yang secara langsung bertanggung jawab secara sosial terhadap kehidupan dan masa depan masyarakat tersebut. Wacana dan praktek CSR yang berkembang diberbagai belahan dunia diawali sekitar akhir tahun 1970-an ketika muncul kesadaran dari komunitas bisnis untuk mempunyai kepedulian pada lingkungan hidup dengan cara memberikan publikasi secara transparan mengenai kondisi lingkungan yang mereka gunakan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Peter Frans dan Stefani Pfahl, 2006, Corporate Social Responsibility : An Introduction From The Environmental Prespektive, Federal Ministry for The Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Germany Rupublic, hlm 6. Selanjutnya, awal tahun 1980-an terus bergulir menjadi perdebatan dan diskusi oleh masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) diberbagai negara, pertemuan regional maupun internasional Peter Utting, 2005, Corporate Responsibility and The Movement of Business, Development in Practice, Volume 15 Number 3 & 4, Routledge Publishing, hlm 375. . Topik diskusi dari berbagai pertemuan tersebut sudah merambah pada isu eksistensi investasi Perusahaan Multi Nasional (Multi National Corporation selanjutnya ditulis MNC) dinegara berkembang kaitannya dengan hak buruh, perdagangan yang fair, hak dan kewajiban kepada masyarakat sekitar. Hal ini direalisasikan melalui pemberdayaan masyarakat madani (civil society) dengan membentuk grup perlindungan konsumen, aktivitas pengawasan (watchdog activism) seperti Corpwatch, Greenpeace, Human Right Watch, International Baby Food Action Network ( IBFAN), Oilwatch, Pesticide Action Network (PAN) dan Project Underground Ibid, hlm 376-378..Gerakan ini terus bergulir dan isu yang dibahas juga mulai berkembang hingga meluas pada persoalan hak asasi manusia, kemiskinan akut (extreme poverty), hingga persoalan kesenjangan pendidikan. Inisiatif yang paling signifikan diajukan oleh United Nations on Development Program (UNDP) yang membuat agenda Millenium Development Goals (MDGs) UNDP, www.undp.org/mdg, Pidato Sekertaris Jendral Persatuan Bangsa Bangsa Kofi Annan Mengenai MDGs : "The Millennium Development Goals were adopted five years ago by all the world's Governments as a blueprint for building a better world in the 21st century." The MDGs represent a global partnership that has grown from the commitments and targets established at the world summits of the 1990s. Responding to the world's main development challenges and to the calls of civil society, the MDGs promote poverty reduction, education, maternal health, gender equality, and aim at combating child mortality, AIDS and other diseases. Set for the year 2015, the MDGs are an agreed set of goals that can be achieved if all actors work together and do their part. Poor countries have pledged to govern better, and invest in their people through health care and education. Rich countries have pledged to support them, through aid, debt relief, and fairer trade. yang akan berusaha keras menghilangkan ketimpangan sosial tersebut. Upaya yang dilakukan adalah dengan kampanye untuk merubah paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan target-target sebagai berikut: Yanuar Nugroho,(b) 2005, Dilema Tanggung jawab Korporasi, Uni Sosial Demokrat, http://www.unisosdem.org/. hlm 3 . mengurangi kemiskinan dan kelaparan dunia hingga setengahnya; menyediakan pendidikan dasar; mengurangi kematian anak dua pertiganya; menekan angka kematian ibu melahirkan tiga perempatnya; mendorong kesetaraan gender; keberlanjutan lingkungan; mencegah penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; menjalin kemitraan global antara negara kaya dan negara miskin dalam pembangunan. Untuk mencapai target tersebut di tahun 2015, UNDP mengajak negara-negara maju serta MNC untuk ikut mendukung, baik dalam program maupun dana. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri disebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya (community development). Karenanya pengembangan CSR seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development), sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) United Nation Conference on Environment and Development di Rio de Jeneiro Brazilia 1992. Report Of The United nations conference on Environment and development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm/Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah; (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah) (5) mempunyai nilai keuntungan. Isu-isu yang menjadikan gagasan CSR tersebut terus berkembang tersebut didasarkan pada kenyataan adanya ketimpangan social akibat globalisasi ekonomi yang dilandaskan pada sistem ekonomi liberal. Proses globalisasi ekonomi yang digerakan oleh pertumbuhan dan ekspansi korporasi baik ditingkat lokal, regional maupun internasional oleh MNC, telah mengambil alih peran pemerintah suatu negara dalam proses pembangunan suatu bangsa. Meningkatnya peran swasta antara lain melalui pasar bebas, privatisasi dan globalisasi, dimana intervensi pemerintah semakin diperkecil. Kondisi ini membuat swasta semakin luas berinteraksi serta mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat suatu bangsa. Tony Djogo, 2004, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), Bertiabumi http://www.beritabumi.or.id/artikel3, hlm 2. Fanny Calder dan Malaika Culverwell Fanny Calder dan Malaika Culverwell , 2005, The Following Up The World Summit On Sustainable Development Commitments On Corporate Social Responsibility: Option for Action by Governments, Sustainable Development Program, Chatham House,London UK, hlm 8- 10. mencatat dan mengakaji pilihan bagi pemerintah dalam menindak lanjuti The World Summit On Sustainable Development Commitments On Corporate Social Responsibility yaitu terdapat adanya beberapa kelemahan penerapan CSR dengan pendekatan sukarela yaitu pertama karena luasnnya isu CSR maka tidak mungkin dilakukan oleh masing-masing perusahaan secara parsial, kedua bahwa isu ini sudah mencakup norma internasional sehingga harus didukung oleh setiap negara untuk berkomitmen mewujudkannya. Keuntungan bagi pemerintah dari Negara yang mewujudkan CSR dalam bentuk kebijakan dengan meningkatkan (1) kedamaian dan stabilitas untuk memperbaiki perlindungan lingkungan; (2) meningkatkan kepercayaan public, terhadap lembaga-lembaga di sektor umum maupun di sektor privat, (3) meningkatkan kompetisi internasional untuk sektor privat di Negara berkembang dengan membentuk standard CSR bidang lingkungan bagi perdangangan perusahaan multi nasional. Di Indonesia, ketentuan mengenai CSR sesungguhnya sudah diwajibkan dalam beberapa peraturan perundagan, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam pasal 15 huruf b Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Penjelasan Pasal tersebut disebutkan : Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.Pasal ini kurang memberikan gambaran yang konkrit mengenai apa dan bagaiamana pelaksanaan dari CSR yang menjadi kewajiban dari UUPM tersebut. Dalam Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan : Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan PPNamun demikian peraturan pemerintah sebagai acuan pelakasanaan CSR , hingga saat ini belum diatur secara jelas. Selain itu, secara tidak langsung juga diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang- undang no 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan :BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN Ada perbedaan sumber pembiayaan yang digunakan untuk CSR antara UU BUMN UUPT. UUBMUN menggunakan sebaian keuntungan sementara UUPT menggunakan sistem penganggaran. Hal ini akan menciptakan kesulitan bagi acuan penerapan CSR.Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai CSR tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu dimana perusahaan diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, hanya saja pengaturan lebih lanjut mengenai CSR tersebut tidak ada ada keseragaman antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Hal ini menimbulkan permasalahan dilapangan ketika CSR itu akan diterapkan oleh perusahaan karena mekanisme dan pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan CSR ini belum diatur dalam suatu PP. Karena tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan suatu kewajiban yang jika tidak dilaksanakan ada sanksinya seperti tercantum dalam Pasal 74 UUPT diatas, tentunya kewajiban CSR bagi perusahaan tersebut harus ada sistem pengawasan oleh pemerintah yang memadai. D.PERUMUSAN MASALAHBertitik tolak dari uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalahnya adalah : Bagaimana implementasi kewajiban CSR bagi perusahaan perseroan terbatas bidang SDA ?Bagaimana mekanisme pengawasan dari pemerintah terhadap penerapan CSR tersebut ?E.TINJAUAN PUSTAKAMenjelaskan konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) secara definitif merupakan persoalan awal yang harus dihadapi. Sebab definisi dari CSR sangatlah beragam. Keragaman pengertian konsep CSR adalah akibat logis dari sifat pelaksanaannya yang berdasarkan prinsip kesukarelaan. Tidak ada konsep baku yang dapat dianggap sebagai acuan pokok, baik di tingkat global maupun lokal. Namun beberapa daripadanya dapat digunakan sebagai penjelasan.Menurut The Word Business Council for Sustainable Development (WBCSD), definisi CSR, adalah: komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Sementara itu Trinidad and Tobacco Bureau of Standard (TTBS) mengartikan CSR sebagai: komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Sankat, Clement K, 2002, dalam Abdul Rasyid Idris, 2005: 2).Adapun World Bank memberikan definisi sebagai berikut:The commitment of business to contribute to sustainable economic development,working with employees and their representatives, their families, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are bothgood for business and good for development Sementara itu Uni Eropa mendefinisikan sebagai berikut:A concept whereby companies integrate social and enviromental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholder on a voluntary basis Mukti Fajar ND, 20 September 2005, Corpotare Social Responsibility, Rangkuman Diskusi Asian Forum for CSR Hilton 8-9 September, Koran Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. Sedangkan, dalam UU Nomer 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam penjelasan pasal 15 Huruf b disebutkan : Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.Namun demikian, untuk kepentingan penelitian ini, dari berbagai definisi di atas peneliti mengambil ciri-ciri CSR untuk acuan dasar sebagai berikut: suatu aktivitas perusahaan;berkaitan dengan peningkatan ekonomi / kualitas hidup; terhadap masyarakat dan lingkungan; Mempunyai keuntungan bagi masyarakat dan perusahaan.Tanggung jawab sosial perusahaan dalam prakteknya tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Sebagaimana diketahui tiga pilar utama dalam corporate citizenship adalah (1) keuangan, (2) sosial dan (3) lingkungan. Dalam rangka pelaksanaan tiga pilar dalam corporate citizenship tersebut tentu saja perusahaan swasta harus bekerja sama dengan pihak lain, yaitu dengan pemerintah dan masyarakat lokal Di Indonesia, acuannya pelaksanaan CSR diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 19 Tahun 2003 dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian CSR hanya dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 3 UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam UUPT tersebut yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam Pasal 74 UUPT diatur lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut. Pengertian dari perusahaan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan ditentukan: Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.Selanjutnya pengertian korporasi menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan bahwa: Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik yang merupakan badan hukum atau bukan badan hukum.Berdasarkan dua definisi di atas bisa dibandingkan bahwa: Bahwa perusahaan adalah sebuah korporasi sebab merupakan kumpulan orang dan didalamnya terdapat harta kekayaan, terkecuali perusahaan perseorangan.Bahwa bentuk usaha dalam perusahaan di Indonesia dapat dimungkinkan sebagai Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum adalah CV dan Firma.Bahwa pengertian korporasi bisa lebih luas dari sekedar perusahaan,sebab kumpulan orang dan kekayaan bisa diartikan Rumah Sakit, Sekolah, Partai Politik, Paguyuban, Yayasan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penggunaan istilah Corporation sebagai terjemahan dari perusahaan, khususnya perusahaan yang statusnya berbadan hukum, sebab badan hukum adalah merupakan subyek hukum (rechtpersoon ) seperti hanya manusia (natuurlyjk persoon) sebagai pengemban hak dan kewajibanChidir Ali,1999, Badan Hukum, Bandung, Alumni, hlm 18 Tanggung jawab dalam khasanah ilmu hukum mempunyai konsepsi sebagai suatu keadaan yang mewajibkan seseorang (subyek hukum) untuk memikul suatu sanksi karena perbuatan kesalahanan (fault) ataupun sebagai kewajiban dari hukum (absolut). Hans Kelsen, 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusa Media, hlm 65 Ikhwal tanggung jawab karena kesalahan ini dapat dijelaskan dengan misal, sebuah perusahaan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pimpinannya karena tidak menepati perjanjian dengan pihak lain dengan memberikan ganti rugi, atau seorang pencuri harus dikenai sanksi masuk penjara karena telah merugikan orang lain. Tanggung jawab karena hukum (absolut) dicontohkan bahwa orangtua harus bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, sehingga orang tua harus mengupayakan uang sekolah anak-anaknya, atau negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial rakyatnya seperti yang diatur dalam konstitusi, sehingga negara harus mengupayakan pemberian fasilitas sosial bagi rakyatnya. John Austin justru tidak membedakan lagi antara tanggungjawab dengan kewajiban seseorang (subyek hukum) atas perintah atau larangan kaidah hukum. Menurutnya: seseorang berada dalam suatu kewajiban untuk berbuat atau menghindari perbuatan adalah bertanggung jawab atas suatu sanksi jika tidak mematuhi perintah terebut John Austin dalam Hans Kelsen, 2006, ibid , hlm 71 Pada penggunaan terminologi kewajiban sebagai sesuatu yang melekat dalam tanggung jawab maka akan memunculkan istilah hak, sebab tidak ada hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa hak. Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Liberty,hlm 39 Sementara hak adalah suatu kondisi yang membuat seseorang (subyek hukum) dapat meminta sesuatu dan akan memunculkan kewajiban bagi sesorang atau subyek hukum lainnya untuk memenuhinyaHans Kelsen, op cit , hlm 75. Misalnya hak atas upah bagi buruh maka akan memunculkan tanggung jawab bagi perusahaan sebagai sebuah kewajiban untuk membayar upah tersebut. Akan halnya dengan tanggung jawab sosial adalah merupakan tanggung jawab seseorang atau subyek hukum terhadap lingkungan sosial yang kaitannya dengan pembangunan masyarakat (community development) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat. Proses ini dicapai dengan cara: Arif Budimanta, 2004, Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Kini, Indonesia Centre for Sustainable Development (ICSD). Hlm 93-95 Meningkatkan kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai aktor utama Berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan bersandar pada kearifan lokal Berorientasi pada pembangunan berkesinambungan (sustainable development)Meningkatkan solidaritas diantara kelompok kelompok dalam masyarakatPemberdayaan manusia dan fasilitas pendukungnya. Secara dogmatika managemen perusahaan, bahwa tanggung jawab sosial diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan hidup dan hubungan kemitraan yang saling timbal balik antara perusahaan dan stakeholder. Sebab tanpa dukungan dan jalinan kemitraan dengan stakeholder bisa dipastikan perusahaan akan segera mengalami kerugian secara sosial dan ekonomi, bahkan keberlanjutan dan reputasi perusahaannya Ibid , hlm 80. F.TUJUAN PENELITIANTujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :Untuk mengetahui implementasi kewajiban CSR bagi perusahaan perseroan terbatas bidang SDA Untuk mengetahui mekanisme pengawasan dari pemerintah terhadap penerapan CSR tersebut G.KONTRIBUSI PENELITIANHasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada pengembangan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum perusahaan. Serta manfaat praktis sebagai pedoman bagi perusahaan dalam menerapkan CSR dan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap CSR H.METODE PENELITIANTipe Penelitian Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia Soerjono Sukanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press hlm 7, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip Ibid , hlm 8. Data Penelitian Penelitian ini menggunakan Data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata , maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan catatan (arsip). Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum hukum Peter Mahmud, op cit, hlm 141 164 , Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa ketentuan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundangan, Putusan Pengadilan, Perjanjian Internasional, Dokumen kontrak dan lain-lain, Bahan hukum sekunder adalah berisi pendapat para ahli (doktrin)- baik yang terdapat dalam buku maupun dari hasil wawancara - hasil penelitian atau jurnal ilmiah tersmusk juga kamus hukum, Bahan non hukum adalah bahan penunjang penelitian yang berasal dari disiplin ilmu lain , data statistik atau kamus bahas dan umum .Tempat Pengambilan Data SekunderData sekunder dan Bahan hukum dalam penelitian ini kan diambil dari : Berbagai pustakaan baik lokal nasionalPusat data yang tersedia di setiap Korporasi yang diteliti Pusat data dari lembaga dan instansi pemerintah terkait dengan objek penelitian Situs internet Lokasi Penelitian dan Cara pengambilan Data Primer Lokasi PenelitianPenelitian ini dilakukan di daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Cara Pengambilan Data Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara Populasi dan SampelPopulasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode non probability sampling Kenneth Bailey, 1982, Methods Of Social Research, Second Edition, Collier Macmillan Publisher, London, Hlm 97 yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebab tidak dilakukan secara acak Maria SW Sumardjono, 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Penerbit PT Gramedia, hlm 31 . Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara purposive sampel ibid, hlm 99, Penunjukan langsung dilakukan secara subyektif oleh peneliti seperti disebutkan ... the researcher can use his or her research skill and prior knowledge to choose respondent. dengan kriteria bahwa:Perusahaan yang diteliti atau dipilih haruslah perusahaan yang berbadan hukum, bergerak di bidang sumber daya alam, dan telah menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Responden Reponden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu : Pimpinan perusahaan/korporasiTokoh atau wakil masyarakat lokalPemerintah pusat maupun daerah yang terkait.4. Teknik Analisis Data Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis secara deskriptif Hadari nawawi,2005, Metode Penelitian Bidang Sosial,Gajah Mada University Press, hlm 63 lihat juga , Soerjono Soekanto, Tata cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.23, yang dimaksud deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. kualitatif Anslem Strauss dan Juliet Corbin, 2003, Dasar Dasar Penelitian Kualitatif, terjemahan Muhammad Shodiq , Pustaka Pelajar, hlm 5, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (verstehen) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai nilai yang terkandung didalamnnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai nilai yang terkadung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum (generalisasi) tentang penerapan CSR dan pengawasan pemerintah.