L A M P I R A N

PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

DI DEPAN SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

16 AGUSTUS 1984

PELAKSANAAN R E P E L I T A I I I

( 1979/80 --- 1983/84 )

REPUBLIK INDONESIA

D A F T A R 1 S 1:

Halaman

Bab I. U m u m 7

Bab II. Pengelolaan Sumber Alam danLingkungan Hidup 107

Bab III. Pengembangan Dunia Usaha 153

Bab IV. Keuangan Negara, PerkembanganMoneter, dan Lembaga-LembagaKeuangan 191

Bab V. Neraca Pembayaran dan PerdaganganLuar Negeri 301

Bab VI. Pertanian dan Pengairan 369

Bab VII. Pangan dan Perbaikan Gizi 449

Bab VIII. I n d u s t r i 495

Bab IX. Pertambangan dan Energi 533

Bab X. Perhubungan dan Pariwisata 601

Bab XI. Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri 661

Bab XII. Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja danTransmigrasi 733

Bab XIII. Perumahan Rakyat dan Pemukiman 789

Bab XIV. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota 813

Bab XV. A g a m a 877

Bab XVI. Pendidikan, Generasi Muda, KebudayaanNasional dan Kepercayaan TerhadapTuhan Yang Maha Esa 905

Bab XVII. Ilmu Pengetahuan, Teknologi,Penelitian dan Statistik 957

Bab XVIII. Kesehatan, Kesejahteraan Sosialdan Peranan Wanita 1019

Bab XIX. Kependudukan dan Keluarga Berencana 1107

Bab XX. H u k u m 1155

Bab XXI. Penerangan, Pers dan KomunikasiSosial 1189

Bab XXII. Aparatur Pemerintah 1225

UMUM

B A B I

U M U M

Lampiran dari Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indone-sia di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 16 Agustus 1984 ini merupakan laporan mengenai hasil pelaksanaan pembangunan selama Repelita III, yaitu selama kurun waktu an-tara tanggal 1 April 1979 sampai dengan 31 Maret 1984. Apabi-la dalam masing-masing Lampiran untuk tahun 1980 sampai de-ngan tahun 1983 dilaporkan hasil pelaksanaan pembangunan bagi masing-masing empat tahun pertama Repelita III, maka Lampiran kali ini berisikan laporan mengenai keseluruhan hasil pelak-sanaan selama lima tahun dari tahun anggaran 1979/80 sampai dengan tahun anggaran 1983/84.

Seperti yang telah ditetapkan dalam GBHN tahun 1978, maka tujuan Repelita III adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Repelita III merupakan kelanjutan dan peningkatan dari dua Repelita sebelumnya. Oleh sebab itu te-lah ditetapkan bahwa dalam Repelita III akan diperluas ke-giatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang dan akan dibe-rikan perhatian yang lebih mendalam kepada peningkatan kese-jahteraan dan perluasan kesempatan kerja. Demikian pula hal-nya dengan berbagai bidang atau masalah yang dalam Repelita II belum dapat sepenuhnya dipecahkan seperti peningkatan laju pembangunan di daerah-daerah tertentu, peningkatan kemampuan yang lebih cepat dari golongan ekonomi lemah, pembinaan kope-rasi, peningkatan produksi pangan dan kebutuhan pokok lain-nya, transmigrasi, perumahan, perluasan fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan dan berbagai masalah sosial lainnya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan pula bahwa dalam pelaksanaan Repelita III akan dilanjutkan pembangunan yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut saling kait-mengkait dan ketiga-tiganya tetap diusahakan untuk di-kembangkan secara serasi dan saling memperkuat.

7

Usaha untuk melaksanakan dan mencapai apa yang digariskan dalam Repelita III tersebut ternyata tidak tanpa tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan. Selama kurun waktu lima tahun dalam Repelita III berbagai peristiwa penting terjadi di arena internasional maupun di dalam negeri, yang kesemuanya mau tidak mau mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di dalam negeri. Di arena internasional, negara-negara di dunia mengalami resesi dan krisis ekonomi yang paling parah dan pa-ling panjang yang belum pernah dialami selama lima puluh tahun terakhir ini. Di dalam negeri kemarau panjang, bencana alam dan kebakaran hutan sangat mempengaruhi irama pembangunan di beberapa daerah. Namun secara keseluruhan Indonesia telah berhasil melewati masa-masa sulit tersebut dan bisa melanjutkan usaha pembangunannya, yang apabila dibanding dengan negara-negara lain di dunia, dengan hasil-hasil yang cukup menggembirakan.

Gejala resesi dunia sudah mulai nampak sejak akhir tahun 1979. Laju pertumbuhan negara-negara industri yang pada peri-ode 1977 - 1979 berkisar sekitar 3,8% per tahun merosot seca-ra drastis menjadi 0,9% pada periode 1980 - 1982 dan bahkan menjadi negatif, dalam tahun 1982. Sebagai akibat langsung dari itu, jumlah orang yang menganggur di negara-negara ini membengkak dan pengangguran mencapai tingkat yang belum per-nah dialami semenjak masa depresi dunia dalam tahun 1930 an. Bersamaan dengan itu laju inflasi meningkat dan situasi mone-ter internasional menggambarkan rasa ketidakpastian yang me-luas, yang kesemuanya tercatat dalam bentuk kegoncangan-ke-goncangan dalam pasaran valuta asing internasional dan dalam bentuk suku bunga internasional yang sangat tinggi.

Kelompok negara-negara berkembang tidaklah lebih berun-tung daripada kelompok negara-negara industri maju. Laju per-tumbuhan produksi riil negara-negara berkembang diluar peng-ekspor minyak bumi menurun dari rata-rata 5,7% dalam periode 1977 - 1979 menjadi 3,1% dalam masa 1980 - 1982 yang kemudian turun lagi menjadi 1,6% dalam tahun 1983. Di antara negara-negara tersebut, negara-negara di kawasan Asia mempunyai ke-adaan yang lebih baik dengan laju pertumbuhan sekitar 5,0% per tahun dalam periode 1980 - 1982 yang kemudian meningkat menjadi 6,5% dalam tahun 1983. Dalam pada itu negara-negara berkembang pengekspor minyak bumi mengalami kemunduran dengan laju pertumbuhan minus sebesar 3,4% dalam periode 1980 - 1982 dan sebesar 1,1% dalam tahun 1983. kemunduran tersebut bersumber dari melemahnya pasaran minyak bumi dalam tahun-ta-hun terakhir ini. Disamping itu kelompok negara-negara ber-kembang secara keseluruhan mengalami keadaan yang parah pula

8

di bidang-bidang lain. Pada umumnya mereka mengalami laju in-flasi yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju. Dan yang paling parah dirasakan oleh mereka adalah kesulitan-ke-sulitan yang timbul dalam neraca pembayaran. Penerimaan eks-por mereka sangat merosot karena harga dan volume barang-ba-rang ekspor mereka turun secara drastis sebagai akibat dari resesi dan meluasnya proteksionisme di berbagai negara. Di samping itu kegoncangan dalam sistem moneter internasional, terutama dengan adanya suku bunga internasional yang sangat tinggi, telah memberatkan beban pembayaran hutang oleh nega-ra-negara berkembang, dan sejumlah dari mereka terpaksa men-jadwalkan kembali hutang-hutang mereka.

Dalam tahun terakhir Repelita III, perekonomian dunia nampak mulai mengalami gejala-gejala kebangkitan kembali, wa-laupun kelihatannya masih terpusat di Amerika Serikat dan be-lum merata ke negara-negara lain. Pada tahun 1983 negara-ne-gara industri secara keseluruhan mengalami laju pertumbuhan sebesar 2,3%. Pengalaman resesi dunia yang berkepanjangan ba-ru-baru ini menunjukkan secara lebih jelas lagi bahwa sumber dari timbulnya gejolak-gejolak dalam sistem perekonomian du-nia adalah bersifat struktural, yaitu berasal dari ketimpang-an struktural dalam hubungan politik dan ekonomi antar negara yang semakin nyata.

Dalam situasi perekonomian dunia seperti itu usaha pem-bangunan dalam Repelita III terus dilaksanakan. Berkat keta-hanan ekonomi yang telah bisa dicapai dan didukung oleh kebi-jaksanaan fiskal dan monster yang diarahkan untuk memperta-hankan momentum pembangunan di dalam negeri, maka sampai de-ngan tahun-tahun pertama masa resesi, Indonesia mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu 6,3% dalam tahun 1979, 9,9% dalam tahun 1980 dan 7,9% dalam tahun 1981. Laju pertumbuhan yang dicapai ini adalah jauh lebih tinggi daripa-da laju pertumbuhan yang dicapai oleh kebanyakan negara-nega-ra berkembang dan oleh negara-negara maju.

Namun resesi dunia yang berkepanjangan dan yang semakin parah itu, dalam tahun 1982 mulai memperlihatkan dampaknya yang sulit dibendung pada perekonomian dalam negeri. Laju pertumbuhan Indonesia dalam tahun 1982 merosot menjadi hanya 2,2%, suatu kemerosotan yang menyolok dari tahun-tahun sebe-lumnya. Namun betapapun rendahnya laju pertumbuhan Indonesia ini dibanding dengan apa yang bisa dicapai dalam tahun-tahun sebelumnya, laju pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi da-ripada laju pertumbuhan negara-negara berkembang sebagai ke-lompok, yang ditaksir hanya sebesar 1,8% dalam tahun tersebut,

9

dan laju pertumbuhan negara-negara maju sebagai kelompok, yang ditaksir sebesar minus 0,1% untuk tahun yang sama.

Dalam tahun 1983, dengan adanya gejala kebangkitan kemba-li perekonomian dunia, laju pertumbuhan perekonomian dalam negeri meningkat kembali menjadi sekitar 4,2%. Dengan demiki-an, laju pertumbuhan ekonomi selama Repelita III mencapai ra-ta-rata sekitar 6,0% setahun. Laju pertumbuhan ini adalah le-bih rendah daripada perkiraan Repelita III semula sebesar ra-ta-rata 6,5% setahun. Laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6,0% setahun tersebut merupakan hasil optimal yang bisa dicapai dalam situasi resesi dunia tersebut. Dalam tiga tahun pertama Repelita III laju pertumbuhan ekonomi melampaui perkiraan 6,5% setahun. Dalam dua tahun terakhir Repelita III dampak resesi dunia terhadap perekonomian dalam negeri yang semakin sulit dibendung dan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuh-an di berbagai sektor, khususnya sektor pertambangan dan penggalian. Di samping itu kemarau panjang telah pula ikut mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan sektor pertanian dalam tahun 1982 yang sebelumnya telah mengalami pertumbuhan yang sangat menggembirakan.

Secara sektoral laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai se-lama Repelita III adalah sebagai berikut. Sektor pertanian mengalami laju pertumbuhan yang menggembirakan yaitu rata-rata sebesar 4,2% setahun sehingga melampaui perkiraan Repelita III sebesar 3,5% setahun. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kemunduran terutama karena penurunan produksi mi-nyak bumi sebagai konsekuensi dari ditetapkannya kuota pro-duksi OPEC, dan mencatat laju pertumbuhan rata-rata sebesar minus 1,7% setahun. Perkiraan Repelita III untuk laju pertum-buhan sektor ini adalah 4% setahun. Sektor industri mencatat laju pertumbuhan sebesar rata-rata 8,9% setahun, yang lebih rendah daripada perkiraan Repelita III sebesar 11% setahun. Seperti halnya dengan beberapa sektor lain, resesi dunia te-lah mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan sektor industri selama dua tahun terakhir Repelita III, sedangkan dalam tiga tahun pertama Repelita III sektor ini tumbuh dengan laju yang melebihi perkiraan Repelita III. Sektor bangunan yang meski-pun juga terkena dampak resesi dan kelesuan perekonomian da-lam negeri mencatat laju pertumbuhan rata-rata sebesar 8,7% setahun, yaitu sedikit di bawah perkiraan Repelita III sebesar 9% setahun. Sektor pengangkutan dan komunikasi juga terkena dampak negatif dari resesi, terutama dalam dua tahun terakhir Repelita III, dan mengalami laju pertumbuhan rata-rata sebe-sar 7,7% setahun, sedangkan perkiraan Repelita III adalah 10% setahun. Sektor lain-lain mencatat laju pertumbuhan rata-rata

10

sebesar 7,7% setahun dibanding dengan perkiraan Repelita III sebesar 8,1% setahun.

Meskipun laju pertumbuhan sektor-sektor di luar pertanian secara keseluruhan di bawah perkiraan Repelita III dan laju pertumbuhan sektor pertanian ternyata di atas perkiraan Repe-lita III, laju pertumbuhan sektor-sektor di luar pertanian masih jauh lebih cepat daripada laju pertumbuhan sektor per-tanian. Oleh sebab itu peranan sektor-sektor di luar pertani-an dalam produksi nasional meningkat dibanding dengan peranan sektor pertanian. Sektor-sektor di luar pertanian yang pada akhir Repelita II merupakan 67,4% dari produksi nasional te-lah meningkat peranannya menjadi 70,0% pada akhir Repelita III. Sedangkan peranan sektor pertanian menurun dari 32,6% menjadi 30,0%. Dengan demikian selama Repelita III telah ter-jadi perubahan struktur perekonomian kearah yang lebih se-imbang, sehingga meningkatkan ketahanan nasional.

Pembangunan mensyaratkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun pembangunan yang diinginkan harus pula berlangsung dalam suasana kestabilan nasional yang mantap. Salah satu segi utama dari stabilitas nasional adalah stabi-litas ekonomi. Resesi, laju inflasi dunia yang meninggi, suku bunga internasional yang meningkat serta kegoncangan dalam pasaran valuta asing internasional dan dalam sistem moneter internasional secara umum, kesemuanya secara potensial mempu-nyai dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri. Namun berkat dilaksanakannya kebijaksanaan-kebijaksanaan di-pelbagai bidang secara terpadu dan konsisten maka laju in-flasi yang semula sebesar 19,1% dalam tahun pertama Repelita III telah bisa dikendalikan menjadi 15,9% dalam tahun kedua, 9,8% dalam tahun ketiga dan 8,4% dalam tahun keempat. Dalam tahun 1983/84, yaitu tahun terakhir Repelita III, laju in-flasi meningkat menjadi 12,6% terutama karena kenaikan harga BBM yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban subsidi pada keuangan pemerintah dan karena dilaksanakannya penye-suaian kurs devisa pada bulan Maret 1983 dalam rangka memper-kuat posisi neraca pembayaran yang terkena dampak negatif dari resesi dunia.

Berkaitan erat dengan masalah pengendalian laju inflasi adalah masalah pengelolaan neraca pembayaran. Posisi neraca pembayaran yang sehat adalah prasyarat bagi mantapnya stabi-litas harga dalam jangka panjang. Seperti disebutkan di atas, resesi dunia dan kegoncangan-kegoncangan dalam sistem moneter internasional telah menimbulkan masalah dalam pembayaran in-ternasional terutama bagi negara-negara sedang berkembang.

11

Indonesia tidak terkecuali dalam hal ini, dan posisi neraca pembayaran dalam tahun 1982 memburuk, terutama karena menu-runnya penerimaan ekspor. Untuk mengatasi masalah ini telah diambil tindakan-tindakan penting, antara lain devaluasi ru-piah sebesar 27,8% pada bulan Maret 1983 dan penjadwalan kem-bali sejumlah proyek-proyek besar tertentu yang banyak meng-gunakan devisa. Kebijaksanaan tersebut telah berhasil menye-hatkan posisi neraca pembayaran Indonesia, dan telah menghin-darkan Indonesia dari daftar negara-negara sedang berkembang yang terpaksa menunggak hutang dan sekaligus telah mencipta-kan kondisi yang mantap di bidang pembayaran internasionalnya dalam memasuki Repelita IV. Gambaran yang lebih terperinci mengenai perkembangan neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri Indonesia dilaporkan dalam Bab V.

Seperti disebutkan di muka tujuan pokok pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan serta kesejahteraan seluruh rakyat yang makin adil dan merata. Hal ini berarti bahwa dalam rangka pelaksanaan Trilogi Pembangunan, pertum-buhan ekonomi yang cukup tinggi dalam suasana stabilitas na-sional yang mantap dan dinamis yang telah dicapai tersebut harus pula menjamin terlaksananya pemerataan pembangunan kea-rah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam Repelita III telah ditetapkan bahwa kebijaksanaan-kebijaksa-naan ke arah pemerataan dituangkan dalam Delapan Jalur Pe-merataan yang mencakup :

1. pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khu-susnya pangan, sandang dan perumahan;

2. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;

3. pemerataan pembagian pendapatan;4. pemerataan kesempatan kerja;5. pemerataan kesempatan berusaha;6. pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan,

khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita;7. pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah ta-

nah air;8. pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Kedelapan jalur tersebut merupakan sarana untuk menuju ke arah taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rak-yat yang semakin meningkat, adil dan merata. Program-program yang dilaksanakan serta hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama Repelita III dalam kaitannya dengan Delapan Jalur Pe-merataan tersebut dilaporkan dalam bagian-bagian lain dalam

12

Bab ini dan secara lebih terperinci dalam Bab-bab lain dari lampiran ini.

Salah satu indikator penting dari pemerataan kesejahtera-an rakyat adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Apabila garis kemiskinan diartikan sebagai ting-kat pengeluaran keluarga minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan setara dengan 2100 kalori per anggota ke-luarga per hari serta kebutuhan pokok bukan-pangan tertentu, maka diperoleh gambaran sebagai berikut. Jumlah penduduk yang rumah tangganya berada di bawah garis kemiskinan, yaitu yang rumah tangganya mempunyai penghasilan di bawah tingkat peng-hasilan minimum tersebut, telah berkurang dari 54,2 juta orang atau 40,1% dari seluruh penduduk dalam tahun 1976 menjadi 47,2 juta orang atau 33,3% dari seluruh penduduk dalam tahun 1978, dan kemudian berkurang lagi menjadi 40,6 juta orang atau 26,9% dari seluruh penduduk Indonesia dalam tahun 1981.

Indikator lain dari pemerataan kesejahteraan rakyat me-nyangkut beberapa aspek daripada kualitas penduduk. Dalam hu-bungan ini tercatat bahwa harapan hidup rata-rata manusia In-donesia telah meningkat dari 52 tahun pada akhir Repelita II menjadi 56 tahun pada akhir Repelita III. Demikian pula sela-ma kurun waktu yang sama, tingkat kematian kasar penduduk In-donesia telah turun dari 13,4 orang per 1000 penduduk menjadi 11,9 orang per 1000 penduduk, tingkat kematian bayi turun da-ri 103,8 bayi per 1000 kelahiran hidup menjadi 90,3 bayi per 1000 kelahiran hidup, dan tingkat kematian anak Balita juga menurun dari 20,9 anak untuk setiap 1000 anak Balita menjadi 17,8 anak untuk setiap 1000 anak Balita. Jumlah penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis telah pula menurun dari 39,1% dari seluruh penduduk dalam tahun 1971 menjadi 37,1% dalam tahun 1976 dan menurun lagi menjadi 28,8% dalam tahun 1980.

Indikator-indikator tersebut memberikan beberapa petunjuk kuantitatif bahwa taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia telah semakin meningkat dan merata.

Peningkatan pembangunan selama Repelita III membutuhkan dana-dana pembangunan dalam jumlah yang besar dan semakin me-ningkat. Dilain fihak laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 6,0% setahun tersebut telah meningkatkan pula kemampuan kita untuk mengerahkan dana-dana investasi yang da-lam nilai nyata telah meningkat dengan rata-rata sekitar 11,1% setahun dan mencapai rata-rata sekitar 22,3% dari produksi nasional selama 5 tahun periode Repelita III dibanding dengan sekitar 24% menurut perkiraan Repelita III. Dana-dana tersebut

13

sebagian besar berasal dari tabungan dalam negeri, sedangkan sisanya dilengkapi dengan dana-dana yang berasal dari luar negeri.

Sebagian dari investasi tersebut merupakan investasi Pe-merintah yang dilaksanakan melalui anggaran pembangunan nega-ra. Dana untuk membiayai anggaran pembangunan negara ini ter-diri dari tabungan Pemerintah dan dana bantuan luar negeri. Sebagian besar, yaitu 69,5%, dari anggaran pembangunan di-biayai dari tabungan Pemerintah. Pelaksanaan dari kegiatan,

pembangunan Pemerintah ini didasarkan atas asas anggaran ber-imbang yang dinamis.

Kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan pada asas anggaran berimbang yang dinamis dalam Repelita III, pada dasarnya me-rupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari kebijaksanaan dalam Repelita II. Kebijaksanaan tersebut antara lain meliputi usa-ha untuk menyediakan dana sebesar-besarnya bagi pembangunan, meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, mendorong pengembangan dunia usaha dan mendorong pemakaian barang-ba-rang produksi dalam negeri.

Penerimaan negara dari pajak perseroan minyak bumi dan gas alam yang dalam tahun 1978/79 mencapai Rp. 2.308,7 milyar telah meningkat menjadi Rp. 9.520,2 milyar dalam tahun 1983/84. Dengan demikian penerimaan negara dari minyak bumi tersebut selama 5 tahun Repelita III telah mengalami pening-katan rata-rata 32,8% per tahun, suatu peningkatan yang lebih tinggi daripada 17,9% per tahun menurut perkiraan Repelita III.

Dalam perkembangannya penerimaan pajak perseroan minyak untuk tahun 1979/80 telah meningkat dengan 85% dari tahun se-belumnya, kemudian dengan 65% dalam tahun 1980/81 dan 23% da-lam tahun 1981/82. Dalam tahun 1982/83 penerimaan pajak per-seroan minyak bumi dan gas alam menurun dengan 5%, sedangkan dalam tahun 1983/84 meningkat dengan 16,5%. Perkembangan dalam tahun 1982/83 tersebut terutama mencerminkan pengaruh negatif dari resesi ekonomi dunia melalui penurunan perminta-an dan harga minyak di pasaran dunia.

Realisasi penerimaan dalam negeri di luar minyak bumi dan gas alam yang pada tahun 1978/79 adalah Rp. 1.957,4 milyar telah meningkat menjadi Rp.2.437,2 milyar dalam tahun 1979/80 dan menjadi Rp.4.912,5 milyar dalam tahun 1983/84 atau me-ningkat dengan rata-rata 20,2% per tahun. Peningkatan ini

14

lebih tinggi dari 14,3% per tahun yang diperkirakan untuk Repelita III.

Kebijaksanaan pajak yang dilaksanakan dalam Repelita III antara lain berupa peningkatan batas pendapatan bebas pajak, kenaikan biaya fiskal ke luar negeri, pemberian keringanan tarif pajak perseroan bagi perusahaan-perusahaan yang menggu-nakan jasa akuntan, ketentuan mengenai peningkatan laba kena pajak bagi perusahaan nasional yang modalnya kecil, penye-suaian tarif-tarif MPO Impor/Ekspor, serta penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan Ipeda. Di samping itu telah pula dilaksanakan penyempurnaan di bidang administrasi pemu-ngutan pajak, intensifikasi pemungutan, perluasan wajib pajak dan pengetatan pengawasan.

Penerimaan pajak perseroan di luar minyak selama Repelita III menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, Pening-katan tersebut terutama disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah perusahaan-perusahaan PMA/PMDN yang telah habis masa bebas pajaknya (tax holiday).

Kebijaksanaan pajak lainnya pada umumnya bersifat menu-runkan tarif pajak untuk menunjang perkembangan industri da-lam negeri, terutama usaha-usaha. golongan ekonomi lemah dan yang banyak menyerap tenaga kerja. Di samping itu telah dibe-rikan keringanan tarif untuk mendorong peningkatan ekspor barang bukan migas, serta pembedaan tarif antara konsumsi ba-rang mewah dan konsumsi barang esensial. Selain dari itu te-lah dilaksanakan penyempurnaan di bidang administrasi pemu-ngutan pajak, memperketat pengawasan, intensifikasi pemungut-an pajak serta perluasan wajib pajak.

Mengingat betapa pentingnya peningkatan penerimaan pajak guna mempercepat usaha-usaha pembangunan diwaktu-waktu men-datang, maka pada tanggal 1 Januari 1984 telah diadakan pem-baharuan dalam sistem perpajakan, dengan diterbitkannya tiga undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan, Undang-undang tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dengan berlakunya undang-undang pajak yang baru tersebut, maka penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak perseroan minyak bumi dan gas alam, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk dan cukai pajak ekspor, Ipeda, penerimaan pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak.

15

Secara keseluruhan penerimaan dalam negeri telah berhasil ditingkatkan dari Rp. 4.266,1 milyar dalam tahun 1978/79 men-jadi Rp.14.432,7 milyar tahun 1983/84, atau kenaikan rata-rata per tahun sebesar 27,6%. Kenaikan ini adalah lebih tinggi dari pada 16,2% per tahun yang diperkirakan untuk Repelita III.

Kebijaksanaan di bidang pengeluaran rutin tetap diarahkan pada usaha penghematan, antara lain melalui pengendalian sis-tem pengadaan dan pembelian barang kebutuhan Pemerintah, ser-ta pengutamaan jenis pengeluaran rutin yang berprioritas ting-gi. Dalam hal ini Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk mengutamakan belanja barang melalui pembelian barang-barang produksi dalam negeri. Di samping itu, kebijaksanaan pengeluaran rutin diarahkan pula pada usaha pemeliharaan ha-sil-hasil pembangunan secara lebih baik. Dalam upaya pening-katan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah beberapa kali memberikan tambahan gaji pegawai negeri sipil/ABRI dan pensiunan yaitu dalam tahun 1979/80, 1980/81, 1981/82 dan tahun 1983/84. Sejalan dengan ini juga terjadi peningkatan belanja barang untuk menunjang pelayanan aparat negara. Tin-dakan lainnya di bidang pengeluaran rutin adalah mengurangi subsidi pangan dan subsidi BBM.

Subsidi daerah otonom yang dimaksudkan sebagai bantuan kepada daerah dalam mengatasi belanja pegawai setiap tahun juga meningkat. Peningkatan ini disebabkan perkembangan rea-lisasi belanja pegawai untuk pegawai negeri pusat. Realisasi subsidi daerah otonom pada akhir Repelita III meningkat de-ngan 130,9% dibandingkan dengan realisasi pada awal Repelita III. Realisasi subsidi daerah otonom akhir Repelita III ter-sebut sudah termasuk pembayaran gaji lurah dan perangkatnya serta tunjangan pamong desa daerah-daerah yang kurang penda-patannya.

Pengeluaran rutin secara keseluruhan yang dalam tahun 1978/79 mencapai Rp. 2.743,7 milyar meningkat menjadi Rp. 8.411,8 milyar untuk tahun 1983/84. Dengan demikian sela-ma 5 tahun dalam Repelita III pengeluaran rutin meningkat dengan rata-rata 25,1% setahun. Perkiraan peningkatan penge-luaran rutin untuk Repelita III adalah 17,5% per tahun.

Sehubungan dengan tekad Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan atas kemampuan sendiri, maka secara terus-menerus telah berhasil ditingkatkan jumlah tabungan Pe-merintah selama Repelita III. Dalam tahun 1983/84, tabungan pemerintah mencapai Rp. 6.020,9 milyar dibanding dengan

16

Rp. 5.422,0 milyar dalam tahun 1982/83 dan Rp. 2.635,0 milyar dalam tahun 1979/80. Tabungan Pemerintah tersebut bersama-sa-ma dengan dana bantuan luar negeri merupakan dana pembangunan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan sesuai dengan arah dan sasaran Repelita III. Jumlah dana pembangunan dalam tahun 1978/79 mencapai Rp.2.557,9 milyar dan telah me-ningkat menjadi Rp.9.903,3 milyar dalam tahun 1983/84, yang terdiri dari 60,8% tabungan pemerintah serta 39,2 % berbentuk dana bantuan luar negeri. Meskipun persentase komponen tabungan pemerintah tersebut menurun dibandingkan dengan per- kembangannya selama empat tahun sebelumnya, secara absolut sumber pembiayaan pengeluaran pembangunan di luar dana bantuan luar negeri ini tetap meningkat. Secara keseluruhan jumlah dana pembangunan selama Repelita III mencapai Rp. 34.146,2 milyar atau sekitar 1,5 kali jumlah yang direncanakan.

Sesuai dengan asas anggaran belanja yang berimbang, maka pengeluaran pembangunan harus tidak melebihi jumlah dana pem-bangunan yang tersedia untuk membiayainya dan seluruh dana pembangunan digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangun-an. Melalui pengeluaran pembangunan inilah usaha-usaha pemba-ngunan oleh sektor pemerintah digerakkan. Oleh karena itu agar tujuan dan sasaran-sasaran pokok dalam Repelita III bisa dicapai, maka pola dari pengeluaran pembangunan selalu di-arahkan pada dan didasarkan atas petunjuk-petunjuk yang telah digariskan dalam GBHN.

Agar pelaksanaan APBN yang merupakan rencana operasional tahunan daripada Repelita, dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka selama pelaksanaan Repelita III telah dikeluar-kan Keppres No. 14 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan Keppres No. 14 A Tahun 1980 dan kemudian disempurnakan lagi dengan Keppres No. 18 Tahun 1981. Ketiga Keppres tersebut me-rupakan penyempurnaan daripada Keppres-keppres sebelumnya tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Selain penyempurnaan prosedur pelaksanaan APBN, ketiga Keppres tersebut mengatur pelaksanaan kebijaksanaan Pemerin-tah dalam memberi kesempatan dan meningkatkan partisipasi go-longan ekonomi lemah dalam pembangunan. Hal ini dilaksanakan dengan pengaturan mengenai kewajiban lembaga/instansi Peme-rintah Pusat, Daerah dan Badan Usaha Milik Negara untuk peng-utamaan penggunaan produksi dalam negeri termasuk jasa serta pengutamaan peranan rekanan golongan ekonomi lemah, dalam hal instansi-instansi tersebut melakukan pembelian/pelaksanaan anggaran belanja masing-masing. Di samping itu juga ditetapkan kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara untuk mengutamakan

17

penggunaan pengusaha golongan ekonomi lemah sebagai penyalur/ distributor bagi barang-barang, yang diproduksi atau diperda-gangkan oleh BUMN tersebut.

Dengan berpedoman kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan, realisasi pengeluaran pembangunan dalam ta-hun 1983/84 dapat mencapai jumlah sebesar Rp. 9.899,2 milyar, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 1978/79 sebesar Rp. 2.555,6 milyar yang merupakan tahun terakhir Repelita II, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan hampir sebesar 4 ka-li. Hal ini berarti bahwa selama Repelita III telah terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran pembangunan sebesar 31,1% setiap tahun.

Dalam tahun 1983/84 pembiayaan pembangunan melalui Departemen/Lembaga mencapai jumlah sebesar Rp. 3.219,6 milyar atau meningkat sebesar-hampir 4 kali dibandingkan dengan realisasi pada tahun 1978/79 yang hanya sebesar Rp. 851,0 milyar, atau peningkatan rata-rata sebesar 30,5% setahun. Peningkatan ini menunjukkan makin mantapnya kemampuan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan meskipun beberapa tahun terakhir pelaksanaan Repelita III diliputi oleh suasana resesi dunia.

Pembiayaan pembangunan bagi daerah dalam tahun 1983/84 telah mencapai Rp. 1.447,5 milyar. Pembiayaan pembangunan bagi daerah dimaksudkan untuk lebih memeratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia, melalui pembangunan daerah dan pedesaan khususnya dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan yang sehat, serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam.

Pembiayaan pembangunan bagi daerah meliputi pembia-yaan untuk program-program Inpres, Ipeda dan pembiayaan bagi. Timor Timur. Bantuan Inpres senantiasa ditingkatkan baik da-lam besarnya bantuan yang diberikan maupun jenisnya. Apabila sampai dengan akhir. Repelita II program-program Inpres terdi-ri dari Bantuan Pembangunan Desa, Kabupaten/Kotamadya, Dati I, Sekolah Dasar, Puskesmas, Penghijauan dan Pasar, maka sejak awal pelaksanaan Repelita III tahun 1979/80, ditambah lagi dengan Bantuan Pembangunan Prasarana jalan. Tujuan Inpres Prasarana jalan ini adalah dalam rangka pemerataan pembangun-an dan menggairahkan kegiatan ekonomi daerah.

Perkembangan pengeluaran pembangunan termasuk bantuan proyek yang disusun secara sektoral menunjukkan bahwa selama Repelita III telah direalisasikan pembiayaan pembangunan

18

sebesar Rp. 34.129,1 milyar. Dilihat dari jumlahnya, penge-luaran terbesar adalah pada sektor pertambangan dan energi yaitu sebesar Rp. 5.175,0 milyar yang berarti 15,2% dari se-luruh realisasi pengeluaran. Dibandingkan dengan jumlah yang direncanakan selama Repelita III, realisasi sektor perhu- bungan dan pariwisata sebesar Rp. 4.457,0 milyar naik dengan 31,7%, sedangkan sektor pertanian dan pengairan yang men-capai Rp. 4.235,2 milyar, adalah 38,9% lebih tinggi dari yang direncanakan dalam Repelita III, dan sektor pendidikan sebe-sar Rp. 3.397,1 milyar adalah 49,2% di atas rencananya.

Apabila kebijaksanaan anggaran belanja berimbang merupa-kan alat untuk mengarahkan dan mengendalikan dana dan penge-luaran di sektor pemerintah agar tercapai sasaran-sasaran pembangunan dan sekaligus memelihara stabilitas ekonomi, maka kebijaksanaan moneter dan perkreditan memegang peranan pen-ting dalam usaha mengarahkan dan mengendalikan dana dan pe-ngeluaran di luar sektor pemerintah untuk tujuan yang sama. Kebijaksanaan moneter merupakan alat untuk mengatur likuidi-tas perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar de-ngan tujuan untuk mengendalikan laju inflasi tanpa mengganggu kelancaran dan peningkatan produksi. Kebijaksanaan perkre-ditan, yang merupakan bagian daripada kebijaksanaan moneter dalam arti luas, merupakan alat penting untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perekonomian di luar sektor pemerintah agar serasi dengan tujuan pembangunan nasional. Perkreditan merupakan salah satu sumber dana utama bagi sektor di luar pemerintah untuk membiayai kegiatan produksi, perdagangan dan investasi.

Kebijaksanaan moneter selama Repelita III di arahkan ke-pada usaha-usaha untuk menunjang pemerataan pembangunan mela-lui peningkatan kedudukan golongan ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja, dan penyediaan barang-barang kebutuhan po-kok masyarakat. Kebijaksanaan moneter juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat serta meningkat-kan efisiensi dan menyempurnakan organisasi dari lembaga-lem- baga keuangan bank maupun bukan bank. Selain itu kebijaksana-an moneter dimaksudkan pula untuk memelihara dan meningkatkan kestabilan harga barang-barang serta kestabilan ekonomi pada umumnya.

Kebijaksanaan perkreditan selama Repelita III dilaksana-kan antara lain melalui penyediaan dana murah berupa kredit likuiditas Bank Indonesia kepada bank-bank pelaksana, penye-diaan kredit dalam rangka ekspor non migas, kredit modal kerja untuk impor bahan-bahan baku/penolong serta kredit investasi.

19

Kebijaksanaan perkreditan selama ini dilakukan melalui kombi-nasi antara sistem penyediaan kredit likuiditas dengan pene-tapan pagu kredit. Kebijaksanaan tersebut telah membantu pengelolaan moneter yang ditujukan untuk mencapai sasaran pertumbuhan, pemerataan dan stabilisasi. Namun menghadapi pe-rubahan keadaan dan makin diperlukannya mobilisasi tabungan masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan baru (1 Juni 1983) yang pokoknya berupa: pemberian kesempatan ke-pada bank-bank pemerintah dalam rangka penyerahan dana masya-rakat sebanyak-banyaknya, dimana bank-bank tersebut dapat me-netapkan sendiri tingkat suku bunga deposito dan suku bunga kredit yang tidak tergolong prioritas tinggi; pengurangan pemberian kredit likuiditas oleh bank sentral (penyediaan kredit likuiditas hanya diperuntukkan bagi kredit pemerataan dan berprioritas tinggi); serta penghapusan penentuan pagu kredit. Dengan hapusnya sistem pagu kredit tersebut maka BI dalam mengendalikan perkembangan moneter selanjutnya menggu-nakan peralatan lebih bersifat tidak langsung, seperti pene-tapan likuiditas minimum, penyediaan fasilitas diskonto, dan persiapan ke arah pengunaan operasi pasar terbuka.

Di dalam usaha peningkatan pemupukan tabungan masyarakat tersebut, kebijaksanaan yang ditempuh adalah mendorong kebia-saan menabung di kalangan masyarakat dalam bentuk deposito berjangka pada Bank-bank Pemerintah, Tabanas/Taska, Sertifi-kat deposito, serta pembelian surat obligasi dan saham. Jum-lah seluruh deposito berjangka dalam rupiah yang pada akhir Repelita II mencapai Rp. 946,4 milyar telah berkembang men-capai Rp. 4.912,2 milyar pada akhir Repelita III.

Selama lebih dari empat tahun dalam Repelita III suku bu-nga deposito berjangka tidak mengalami perubahan yaitu berki-sar antara 6% - 15% setahun. Seperti disebutkan dimuka, pada 1 Juni 1983 Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan baru, yang antara lain memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Bank-bank Pemerintah untuk menetapkan suku bunga depo-sito berjangka tersebut. Di samping itu berlaku pula ketentu-an tentang penghapusan pajak atas bunga, dividen dan royalty (PBDR) bagi deposito valuta asing di bank-bank.

Dalam hal Tabanas, Pemerintah mengeluarkan ketentuan un-tuk menaikkan batas saldo tabungan dengan suku bunga lebih tinggi. Dengan demikian suku bunga Tabanas pada tahun akhir Repelita III adalah 15% setahun untuk saldo tabungan sampai dengan Rp. 1,0 juta dan 12% setahun untuk saldo tabungan di atas Rp. 1,0 juta. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk me-rangsang penabung-penabung kecil, seperti pelajar, pegawai

20

dan lain-lain untuk menyimpan uang mereka di bank.

Ketentuan tentang Taska tidak mengalami perubahan yaitu Taska yang diangsur penuh 1 tahun dikenakan bunga 9% setahun, dan Taska yang ditarik sebelum jatuh waktu, berlaku suku bu-nga 6% setahun. Jumlah Tabanas/Taska yang pada akhir Repelita II adalah sebesar Rp. 200,1 milyar dengan jumlah penabung 7.606.678, telah meningkat menjadi Rp. 576,0 milyar dengan 11.491.558 penabung pada akhir Repelita III.

Kebijaksanaan perkreditan dalam Repelita III meliputi langkah-langkah untuk meningkatkan usaha golongan ekonomi le-mah, mendorong perluasan kesempatan kerja, pemerataan penda-patan, serta menjaga kestabilan moneter.

Usaha untuk meningkatkan kemampuan berusaha golongan eko-nomi lemah dilakukan melalui penyediaan kredit dalam bentuk Kredit Investasi Kecil (KIK)/Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Mini, Kredit Midi, Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Bimas dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Selama pelak-sanaan 5 tahun Repelita III persyaratan kredit-kredit untuk golongan ekonomi lemah tersebut senantiasa diperingan dan di-sempurnakan. Program kredit lainnya adalah program perkredit-an atas dasar kelayakan usaha, dalam rangka pelaksanaan pro-yek-proyek atau kegiatan yang dibiayai dengan APBN, dikenal sebagai pinjaman menurut Keppres 14A.

Secara keseluruhan jumlah kredit-kredit yang diperuntuk-kan bagi golongan ekonomi lemah selama Repelita III terus me-ningkat sehingga mencapai Rp. 2.876 milyar pada akhir Repeli-ta III. Jumlah ini antara lain meliputi Kredit Mini sebesar Rp.36,5 milyar dengan nasabah 491 ribu, Kredit Midi sebesar Rp.34,1 milyar dengan nasabah 142 ribu, serta Kredit Peru-mahan Rakyat dengan nasabah 197 ribu.

Selain kredit yang disediakan untuk golongan pengusaha ekonomi lemah, kebijaksanaan lainnya yang terpenting adalah program perkreditan dalam rangka mendorong ekspor non-migas dan impor bahan baku, penolong, suku cadang dan barang modal tertentu.

Langkah-langkah kebijaksanaan di bidang kredit investasi selama Repelita III meliputi usaha untuk mengadakan penyeder-hanaan tata cara pemberian kredit, memberikan keringanan per-syaratan kredit terutama kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, meningkatkan jumlah maksimum kredit serta memberikan kemudahan-kemudahan lainnya dalam rangka meningkatkan kegiatan

21

usaha nasabah yang sedang menikmati fasilitas kredit investa-si. Pemberian kredit investasi telah dimanfaatkan antara lain untuk membiayai proyek pertambangan, perindustrian, perhubung-an dan jasa-jasa, pembangunan/pemugaran pasar Inpres, pemba-ngunan gedung serta pembelian peralatan akademis dari pergu-ruan tinggi swasta dan pembelian kendaraan bermotor roda dua oleh guru-guru.

Kebijaksanaan perkreditan selama Repelita III selalu di-kaitkan dengan usaha pengendalian perkembangan moneter yang dilakukan melalui penetapan pagu kredit perbankan. Dengan di-keluarkannya kebijaksanaan 1 Juni 1983 penetapan pagu kredit untuk semua bank ditiadakan. Selanjutnya bank-bank Pemerintah menetapkan sendiri suku bunga kredit, dengan beberapa penge-cualian antara lain untuk Kredit Mini dan Kredit Midi, KIK/ KMKP, Kredit Bimas, Kredit Investasi sampai Rp. 75 juta, kre-dit pencetakan sawah, kredit Perkebunan Inti Rakyat (PIR), peremajaan-rehabilitasi dan perluasan tanaman ekspor (PRPTE), kredit perkebunan swasta nasional, kredit pemilikan rumah, kredit mahasiswa, kredit untuk produksi, impor, penyaluran pupuk dan obat hama untuk Bimas, dan kredit ekspor. Ditiada-kannya pagu kredit dan diberikannya tanggungjawab dalam me-nentukan suku bunga kredit, memungkinkan bank-bank Pemerintah untuk meningkatkan kreditnya dalam pembiayaan dunia usaha.

Melalui berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, maka jumlah kredit perbankan yang pada tahun 1978/79 mencapai Rp 5.674 milyar, meningkat menjadi Rp 16.135 milyar dalam tahun 1983/84 atau naik rata-rata 23,2 persen setahun. Dana perbankan yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan (da-lam rupiah dan valuta asing) pada tahun 1978/79 berjumlah Rp 3.327,8 milyar telah meningkat menjadi Rp 13.337 milyar pada tahun 1983/84, atau naik rata-rata 32,0% setahun.

Selama Repelita III telah dilaksanakan pula pengembangan sektor perbankan, baik yang menyangkut aspek kelembagaannya maupun kegiatan usahanya. Kebijaksanaan tersebut meliputi usaha untuk menyempurnakan administrasi dan organisasi bank-bank Pemerintah, mendorong peranan bank-bank Pemerintah untuk melakukan penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan pri-bumi, meningkatkan bantuan teknis dan keuangan kepada bank-bank pembangunan daerah, dan meningkatkan peranan bank umum swasta nasional melalui perluasan pelayanannya di daerah-dae-rah.

Pengembangan usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di-lakukan melalui pembinaan kelembagaan serta kegiatan usahanya.

22

Kegiatan usaha LKBB pada dasarnya bersifat memperluas ruang lingkup penyertaan modal dalam perusahaan, serta perdagangan Surat-Surat berharga di pasar modal. LKBB juga diberi kesem-patan untuk menjadi trustee dan atau penanggung atas penerbit-an obligasi.

Selain dari LKBB tersebut di atas, terdapat pula jenis LKBB lain yang khusus diperuntukkan bagi pengembangan usaha golongan ekonomi lemah, yaitu PT Bahana, PT Askrindo dan Lem-baga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Kegiatan usaha PT As-krindo telah diperluas sehingga selain menjamin kredit yang diberikan bank kepada pengusaha ekonomi lemah juga menjamin pertanggungan atas kredit ekspor dan asuransi ekspor, sedang-kan PT Bahama diberi tugas memberikan bantuan manajemen kepada perusahaan kecil, di samping menyediakan kredit penjem-batanan.

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) didirikan Pemerin-tah dengan tujuan utama untuk memberikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada koperasi-koperasi. Pada akhir Desember 1982 LJKK dibubarkan untuk ke-mudian diubah dan diperluas usahanya menjadi Perum Pengem-bangan Keuangan Koperasi. Sampai akhir tahun 1983 nilai pertanggungan kepada koperasi yang diberikan LJKK/Perum PKK meliputi Rp. 126,7 milyar.

Bidang perasuransian telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan selama Repelita III. Perkembangan ini didorong terutama oleh semakin mantapnya keadaan perekonomian kita, serta semakin meningkatnya minat masyarakat untuk meng-gunakan jasa-jasa perusahaan asuransi. Kebijaksanaan Pemerin-tah untuk meningkatkan peranan sektor asuransi meliputi usaha untuk mengarahkan kegiatan usaha perasuransian pada pola pe-ngusahaan yang sehat, meningkatkan permodalan perusahaan asu-ransi, serta meningkatkan pengawasan agar kepentingan masya-rakat tertanggung dapat dilindungi semaksimal mungkin. Dengan kebijaksanaan tersebut, maka jumlah dana investasi perusahaan-perusahaan asuransi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1982 dana investasi perusahaan asuransi berjumlah sebesar Rp. 675,0 milyar, atau mengalami peningkat-an sekitar 319% dibandingkan dengan keadaannya pada tahun 1978.

Sampai akhir Repelita III jumlah bank umum, bank pemba-ngunan dan bank tabungan mencapai 117 bank dengan 1.345 kan-tor; jumlah bank perkreditan rakyat meliputi 5.823 bank, se-dangkan jumlah LKBB mencapai 14 buah, termasuk LKBB yang baru

23

berdiri, seperti PT Papan Sejahtera dan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, sedangkan jumlah perusahaan asuransi meliputi 14 asuransi jiwa, 5 asuransi sosial dan 62 asuransi kerugian.

Pengembangan pasar modal di Indonesia di samping untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana bagi tujuan yang produktif, pada dasarnya juga untuk mempercepat proses pemerataan dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan, dan pemerataan pendapatan.

Perkembangan pasar modal dalam Repelita III telah menun-jukkan peningkatan yang pesat, baik dilihat dari jumlah per-usahaan-perusahaan yang menjual sahamnya melalui pasar modal, jenis saham yang diperjual-belikan, maupun transaksi yang ter-jadi di bursa efek. Sampai akhir Repelita III terdapat 26 perusahaan/badan usaha yang mengadakan emisi saham dan obligasi. Hingga Maret 1984 57,2 juta saham dengan nilai Rp. 130,7 milyar serta 263 ribu obligasi dengan nilai Rp. 154,7 milyar, telah berhasil dikeluarkan melalui pasar modal.

Setelah peningkatan yang amat pesat sebesar 11,0% dalam tahun 1976, pertumbuhan volume perdagangan internasional me-rosot sehingga hanya mencapai rata-rata sebesar 5,9% dalam periode 1977 - 1979 untuk kemudian mencapai tahap stagnasi pada periode 1980 1982. Akan tetapi dengan mulai tampak gejala pulihnya perekonomian dunia pada tahun 1983 maka volume perdagangan internasional meningkat kembali dengan pertumbuhan sebesar 2,0%. Selama periode 1977 - 1979 volume ekspor negara-negara industri dan negara-negara berkembang di luar pengekspor minyak bumi masing-masing mengalami kenaikan sebe-sar 6,3% dan 7,3% untuk selanjutnya menurun menjadi 1,6% dan 6,1% dalam periode 1980 - 1982. Dalam tahun 1983 volume eks-por negara-negara industri naik sebesar 2,0% sedangkan laju pertumbuhan volume ekspor negara-negara berkembang di luar pengekspor minyak bumi menurun menjadi 5,3. Volume ekspor negara-negara berkembang pengekspor minyak bumi merosot dengan 15,5% dalam periode 1980 - 1982 dan tetap mengalami kemunduran sebesar 7,2% dalam tahun 1983. Kalau perkembangan perdagangan internasional ini dihubungkan dengan perkembangan produksi berbagai kelompok negara di dunia yang disebutkan bagian depan tadi, maka akan terlihat betapa eratnya hubungan produksi dengan perdagangan internasional. Ekonomi suatu ne-gara saling bergantungan dan saling mempengaruhi dengan eko-nomi negara-negara lain melalui perdagangan internasional.

24

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah anggota dari masyarakat dunia yang lebih luas. Pengelolaan yang tepat mengenai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain adalah mutlak perlu bagi keberhasilan pem-bangunan nasional. Perangkat utama untuk pengelolaan ini ada-lah kebijaksanaan neraca pembayaran dan perdagangan luar ne-geri. Oleh karena itu kebijaksanaan neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri merupakan bagian yang tidak terpisah-kan dari keseluruhan kebijaksanaan pembangunan. Sesuai dengan Trilogi Pembangunan, maka kebijaksanaan neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri dalam Repelita III, di samping menun-jang laju pembangunan dan stabilitas ekonomi, juga diarahkan untuk menunjang sasaran-sasaran yang berhubungan dengan la-pangan kerja, pemerataan pendapatan, perluasan kegiatan pem-bangunan ke daerah-daerah serta pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan.

Pembangunan memerlukan dana dalam jumlah besar, yang se-bagian terdiri dari dana rupiah dan sebagian lagi terdiri da-ri dana devisa. Dana devisa ini terutama digunakan untuk mengimpor barang-barang dan jasa yang belum dapat atau belum cukup dihasilkan di dalam negeri. Dana devisa ini dikerahkan melalui kebijaksanaan neraca pembayaran dan, perdagangan luar negeri. Untuk tujuan pengerahan dana ini, kebijaksanaan di-arahkan pada usaha-usaha penghematan penggunaan devisa secara terarah, dengan terutama memberikan prioritas kepada penyedi-aan barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan produksi da-lam negeri serta kepada penyediaan barang-barang kebutuhan pokok dalam rangka memelihara stabilitas ekonomi. Di samping itu kebijaksanaan ini juga diarahkan pada usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan devisa dari ekspor melalui antara lain peningkatan daya saing komoditi ekspor kita, diversifikasi komoditi dan pasaran ekspor, penggalakan usaha penemuan sum-ber-sumber baru untuk minyak dan gas bumi, peningkatan pene-rapan dan pengembangan teknologi baru dalam produksi dan pe-masaran komoditi ekspor khususnya yang dapat menunjang per-luasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, serta pe-ningkatan usaha-usaha pengawasan kualitas komoditi ekspor.

Kebijaksanaan neraca pembayaran dapat mendukung pengerahan dana devisa untuk membiayai investasi di dalam negeri melalui bantuan luar negeri dan penanaman modal asing. Namun sesuai dengan asas bahwa kita ingin membangun atas dasar kemampuan sendiri, maka dalam Repelita III bantuan luar negeri hanya, merupakan sumber pelengkap. Pinjaman dari luar negeri hanya dapat diterima sepanjang tidak dikaitkan dengan ikatan-ikatan politik dan bisa digunakan sesuai dengan rencana pembangunan

23

yang ada, serta mempunyai syarat-syarat yang tidak memberat-kan dan masih dalam batas-batas kemampuan untuk pembayaran kembali. Dalam hal modal asing, asas yang dianut dalam Repe-lita III adalah bahwa penanaman modal asing dilakukan di sek-tor-sektor yang produksinya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri dan di sektor-sektor yang memperluas ekspor dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan berkembangnya perusaha-an-perusahaan nasional. Penanaman modal asing diterima dengan syarat-syarat bahwa penanaman modal tersebut membuka kesempat-an kerja yang cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampil-an dan teknologi kepada bangsa Indonesia dalam waktu yang se-cepatnya, serta memelihara keseimbangan dan kualitas tata lingkungan dan diarahkan agar mendukung tujuan pembangunan serta memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional.

Selain usaha-usaha tersebut di atas, dalam Repelita III dilakukan pula usaha-usaha di forum-forum internasional untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional serta untuk meng-hadapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat pelaksa-naan Repelita III. Dalam menghadapi iklim ketidakpastian yang melanda dunia di bidang produksi, perdagangan dan keuangan internasional, dilakukan usaha-usaha pemeliharaan dan pening-katan kerjasama antar negara-negara yang sedang membangun un-tuk membantu mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru. Di wilayah Asia Tenggara, kerjasama dalam rangka ASEAN lebih diperkuat lagi untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam rangka ketahanan regional.

Perkembangan neraca pembayaran dan perdagangan luar nege-ri selama 4 tahun pertama Repelita III berpangkal tolak dari landasan yang telah diletakkan oleh “Kebijaksanaan 15 Nopem-ber 1978”. Sasaran kebijaksanaan tersebut adalah untuk menaik-kan daya saing barang-barang (buatan dalam negeri terhadap barang-barang ekspor) di pasaran luar negeri dan daya saing barang-barang impor di pasaran dalam negeri melalui penurunan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dan peng- kaitan selanjutnya dengan sekelompok mata uang dari sejumlah negara tertentu. Situasi perekonomian dalam negeri yang cukup mantap dan perkembangan perekonomian dunia yang menguntungkan terutama dengan menaiknya harga minyak bumi dan komoditi pri-mer di pasaran internasional, menyebabkan berbagai sasaran neraca pembayaran Repelita III berhasil dilampaui dalam tahun-tahun 1979/80 dan 1980/81.

Perkembangan neraca pembayaran yang amat baik selama dua tahun pertama Repelita III, terlihat dari transaksi berjalan

26

yang untuk pertama kalinya menunjukkan surplus sebesar bertu-rut-turut US $ 2.198 juta dalam tahun 1979/80 dan US $ 2.131 juta dalam tahun 1980/81. Surplus transaksi berjalan tersebut pada gilirannya mengakibatkan bertambahnya cadangan devisa dengan US $ 4.426 juta dalam periode bersangkutan. Perkemba-ngan ini disebabkan karena nilai ekspor dalam periode dua ta-hun tersebut rata-rata meningkat dengan 42,0%, sedangkan ni-lai impor barang dan jasa-jasa netto menunjukkan kenaikan ma-sing-masing sebesar rata-rata 29,8% dan 25,6%. Nilai ekspor di luar minyak dan gas bumi, minyak bumi dan LNG dalam peri-ode 1979/80-1980/81 rata-rata naik dengan masing-masing 18,5%, 48,8% dan 102,3%; sedangkan nilai impor (c & f) untuk ketiga sektor tersebut meningkat dengan 25,3%, 46,2% dan 62,3%.

Namun demikian dalam tahun-tahun berikutnya dampak nega-tif dari resesi ekonomi dunia dan iklim proteksionisme semakin terasa dalam perdagangan luar negeri. Untuk mempertahankan laju pembangunan nasional, maka dalam bulan Januari 1982 Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan ekspor baru yang me-nyangkut langkah-langkah menyeluruh di bidang lalu-lintas de-visa, tata-cara pembayaran, penyederhanaan prosedur, perkre-ditan dan jaminan kredit ekspor, asuransi ekspor, perpajakan dan angkutan laut. Sementara itu, sejak tahun 1982 timbul tan-tangan baru yang berkaitan dengan situasi minyak bumi interna-sional karena pasaran dunia dilanda kelebihan produksi. Keada-an ini telah mendorong Organisasi Negara-negara Pengekspor Mi-nyak Bumi (OPEC) untuk menentukan kuota produksi bagi negara-negara anggotanya mulai Maret 1982 dan menurunkan harga pa-tokan minyak mentah dari US$ 34,0 menjadi US$ 29,0 per barrel dalam bulan Maret 1983. Kuota produksi yang diperoleh Indone-sia adalah sebesar 1,3 juta barrel per hart, sedangkan harga patokan ekspor minyak mentah Indonesia dalam bulan Nopember 1982 diturunkan dari US $ 35,00 menjadi US $ 34,53 per barrel untuk kemudian diturunkan lagi dalam bulan Maret 1983 menjadi US $ 29,53 per barrel.

Nilai ekspor selama tiga tahun terakhir Repelita III me-nurun sebesar rata-rata 4,7%, nilai impor naik dengan rata-rata 4,6%, sedangkan pengeluaran devisa netto untuk jasa-jasa naik sebesar 5,9%. Dalam periode tersebut nilai ekspor di luar minyak dan gas bumi menurun dengan rata-rata 1,3%, minyak bumi merosot sebesar 7,4%, sedangkan nilai ekspor LNG hanya mengalami kenaikan sebesar 4,4%. Kenaikan nilai impor di luar minyak dan gas bumi dan LNG selama periode yang sama adalah sebesar rata-rata 6,6% dan 20,0% sedang impor sektor minyak bumi turun sebesar 2,7%. Transaksi

27

berjalan dalam tahun 1981/82 berbalik menjadi defisit sebesar US $ 2.790 juta dan bertambah buruk mencapai defisit sebesar US $ 7.039 juta dalam tahun berikutnya.

Dalam rangka mengatasi situasi neraca pembayaran yang ku-rang menguntungkan tersebut, maka Pemerintah telah mengambil dua langkah kebijaksanaan utama. Yang pertama adalah kebijak-sanaan 30 Maret 1983 beberapa penurunan nilai tukar Rupiah sebesar 27,8% dari Rp.700 menjadi Rp. 970 per Dollar AS. Langkah kebijaksanaan yang kedua adalah pertahapan kembali sejumlah proyek besar yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri Pemerintah dengan komponen impor yang sangat tinggi. Sasaran kebijaksanaan ini adalah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran melalui penghematan penggunaan devisa untuk impor dan pelunasan hutang-hutang bersangkutan, serta mengerahkan sumber-sumber dalam negeri untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Langkah-langkah kebijaksanaan ini berhasil mencapai sasarannya.

Pada tahun terakhir Repelita III defisit transaksi berja-lan dapat diperkecil menjadi US $ 4.151 juta dengan mening-katnya kembali ekspor di luar minyak dan gas bumi sebesar 36,6% setelah penurunan sebesar 25,4% dalam tahun 1981/82 dan 5,8% dalam tahun 1982/83.

Realisasi pinjaman Pemerintah pada tahun 1978/79 berjum-lah US $ 2.208 juta dan meningkat menjadi US $ 5.793 juta da-lam tahun 1983/84, yang berarti kenaikan rata-rata sebesar 21,3%. Dari jumlah pinjaman tersebut penggunaan bantuan pro-gram turun dengan rata-rata 2,2%, pinjaman langsung untuk proyek naik sebesar 15,5%, sedang pinjaman lain meningkat de-ngan 58,6%. Pinjaman lain mencakup pinjaman tunai yang terdi-ri dari pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan inter-nasional dan hasil penjualan obligasi di luar negeri. Pinjam-an tunai telah dipergunakan untuk melengkapi pembiayaan pro-yek-proyek dengan kredit ekspor/setengah lunak dan untuk mem-perkuat posisi neraca pembayaran. Pelunasan pokok pinjaman Pemerintah selama Repelita III naik dengan rata-rata 9,8% da-ri US $ 632 juta pada tahun 1978/79 menjadi US $ 1.010 juta dalam tahun 1983/84.

Di sektor lalu-lintas modal lainnya investasi langsung, pinjaman perusahaan-perusahaan negara, dan pinjaman swasta mengalami kenaikan sebesar rata-rata 12,6%. Setelah diperhi-tungkan dengan pembayaran angsuran atas hutang-hutang perusa-haan negara dan sektor swasta serta lalu-lintas modal lain-nya, transaksi pemasukan modal lain secara netto mengalami

28

kenaikan rata-rata sebesar 24,9%.

Surplus transaksi berjalan selama dua tahun pertama Repe-lita III telah mengakibatkan kenaikan cadangan devisa sebesar US $ 4.426 juta, sehingga jumlah cadangan devisa meningkat dari US $ 2.916 juta pada awal tahun 1979/80 menjadi US $ 7.342 juta pada akhir tahun 1980/81. Kemunduran dalam ekspor tercermin dalam penurunan cadangan devisa selama dua tahun berikutnya, sedangkan peningkatan ekspor di luar minyak dan gas bumi sebesar 36,6% dalam tahun 1983/84 telah kembali me-naikkan tingkat cadangan devisa sehingga mencapai US $ 5.144 juta pada akhir tahun 1983/84. Dengan demikian maka jumlah cadangan devisa yang tersedia pada awal tahun pertama Repeli-ta IV cukup untuk membiayai impor (C & F) di luar sektor mi-nyak dan gas bumi untuk rata-rata 4,3 bulan.

Seperti halnya dalam Repelita-Repelita sebelumnya, maka tujuan, sasaran dan pokok-pokok kebijaksanaan dalam Repelita III dalam pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam program-program sektoral. Berikut ini adalah ikhtisar dari hasil pelaksanaan program-program sektoral tersebut.

Dalam Repelita III pembangunan sektor pertanian tetap me-megang peranan utama. Pembangunan pertanian dilaksanakan me-lalui peningkatan usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, dengan tujuan untuk mening-katkan produksi pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan ekspor, terutama dalam kaitannya untuk mening-katkan pendapatan sebagian terbesar rakyat pedesaan. Pemba-ngunan di sektor pertanian dalam Repelita III memberikan ha-sil-hasil yang cukup menggembirakan.

Selama Repelita III produksi beras/gabah meningkat dengan rata-rata lebih dari 6% setahun dan dalam tahun 1983 produksi beras/gabah mencapai sebesar 23,961 juta ton beras atau 35,237 juta ton gabah. Hasil produksi ini melampaui sasaran produksi beras/gabah untuk tahun terakhir Repelita III, yaitu sebesar 20,574 juta ton beras atau 30,256 juta ton gabah. Peningkatan produksi beras/gabah tersebut terutama merupakan hasil dari pelaksanaan Intensifikasi Khusus (Insus) dan Operasi Khusus (Opsus).

Pelaksanaan Insus dan Opsus tersebut telah meningkatkan hasil rata-rata beras per ha, di .samping penggunaan pupuk dan pestisida serta benih Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW) yang semakin luas. Dalam tahun 1983 hasil rata-rata beras per ha

29

untuk seluruh Indonesia adalah sebesar 2,63 ton, sedang pada tahun 1978, yaitu tahun sebelum dimulainya Repelita III baru mencapai 1,96 ton, yang berarti bahwa hasil rata-rata beras per ha selama Repelita III meningkat dengan rata-rata 6,2% per tahun. Hasil rata-rata beras per ha sawah intensifikasi pada tahun 1983 mencapai 3,01 ton per ha, sedangkan pada tahun 1978 2,36 ton per ha, atau suatu kenaikan rata-rata se-besar 5,1% per tahun. Hasil rata-rata beras per ha di sawah Insus pada tahun 1983 mencapai 3,28 ton.

Kenaikan produksi beras/gabah tersebut sebagian juga di-sebabkan karena perluasan areal panen. Pada tahun 1983 luas panen padi sawah di seluruh tanah air mencapai 9.102 ribu ha. Atau meningkat, dengan rata-rata 0,4% per tahun selama Repeli-ta III, dengan daerah-daerah di luar Jawa meningkat 0,7% dan di Jawa 0,2% per tahun. Luas panen Insus tahun 1983 telah men-capai 3.439 ribu ha atau 22,4% di atas tahun 1980 pada waktu. program ini dimulai. Luas panen intensifikasi padi secara ke-seluruhan pada tahun 1983 mencapai 6.623 ribu ha atau mening-kat dengan 36,6% dibanding tahun 1978.

Produksi palawija selama Repelita III mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara umum, kecuali untuk kede- lai, mengalami peningkatan, meskipun pada umumnya masih di bawah sasaran Repelita III. Produksi jagung menunjukkan pe-ningkatan-yang paling tinggi, yaitu rata-rata 8,5% per tahun, sedangkan sasaran Repelita III adalah sebesar 5,1% setiap tahunnya.

Dalam rangka meningkatkan kegiatan penyuluhan, penyediaan prasarana dan tenaga penyuluh terus ditambah dan disempurna-kan, dengan demikian penyelenggaraan kursus tani, usaha per-tanian percontohan, petak percontohan, siaran pertanian mela-lui radio, televisi, slide/film dan penyebaran informasi per-tanian dapat dilaksanakan secara lebih teratur.

Dalam Repelita III usaha peningkatan produksi peternakan dititikberatkan pada usaha peningkatan kegiatan-kegiatan pe-ngamanan ternak, pengembangan usaha produksi dan distribusi ransuman serta obat-obatan dan peningkatan kegiatan penyuluh-an bagi para peternak.

Dalam Repelita III populasi ternak dan unggas meningkat cukup besar, yang disebabkan oleh dilaksanakannya Bimas dan makin berkembangnya usaha-usaha peternakan. Pada akhir Repe-lita III populasi ayam kampung meningkat dengan 6,4% diban-ding dengan tahun 1978, sedangkan populasi ayam ras petelur

30

meningkat dengan 53,4%. Selama periode yang sama populasi sa-pi dan kerbau masing-masing juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,0% dan 1,9%, populasi kambing dan domba masing-ma-sing sebesar 0,3% dan 3,7%, dan populasi sapi perah sebesar 12,0%.

Begitu pula produksi daging, telur dan susu pada tahun 1983 masing-masing mencapai 671 ribu ton, 316 ribu ton dan 143 juta liter, meningkat dengan masing-masing 41,3%, 109% dan 131% dibanding dengan tahun 1978. Selama Repelita III produksi daging meningkat dengan 7,3%, telur 17,4% dan susu 18,6% setiap tahun, sedangkan sasaran Repelita III untuk produksi daging, telur dan susu peningkatannya adalah masing-masing 4,7%, 6,6% dan 9,6% setiap tahunnya.

Pembangunan di bidang perikanan ditekankan pada pengem-bangan perikanan rakyat dengan tujuan meningkatkan pendapatan para nelayan, memperluas kesempatan berusaha, mempertinggi produksi demi peningkatan mutu gizi pola konsumsi pangan rak-yat dan untuk meningkatkan ekspor.

Program-program penyuluhan dan kursus keterampilan teknik usaha perikanan terus ditingkatkan. Di samping itu perusahaan-perusahaan besar milik negara diwajibkan ikut mengembangkan usaha perikanan rakyat di daerah sekitarnya dengan jalan mem-bantu pengembangan teknologi perikanan rakyat dan mengembang-kan pemasaran hasilnya. Sejak tahun 1981 telah dilaksanakan.

Keppres Nomor 39 Tahun 1980 yang bertujuan untuk melindungi kegiatan para nelayan tradisional yang masih rendah daya sa-ingnya terhadap saingan usaha perikanan modern dan untuk mem-batasi jumlah dan kegiatan kapal-kapal trawl.

Produksi perikanan pada tahun 1983 mencapai 2.130 ribu ton atau 29,3% di atas tahun 1978, dengan perincian perikanan laut meningkat dengan 28,6% dan perikanan darat 31,4% di atas tahun 1978. Selama Repelita III peningkatan produksi perikan-an laut dan perikanan darat setiap tahun mencapai 5,2% dan 5,7%, sedangkan sasaran Repelita III masing-masing sebesar 5,8% untuk perikanan laut dan 8,5% untuk perikanan darat. Hal ini disebabkan selama Repelita III, sumber daya perikanan belum seluruhnya digarap.

Pembangunan perkebunan menitikberatkan pada pembangunan perkebunan rakyat, melalui peningkatan kegiatan-kegiatan pe-nyuluhan, penyediaan sarana produksi dan fasilitas bagi para petani perkebunan serta kegiatan pemberantasan hama dan penyakit serta peningkatan dalam pengolahan dan pemasaran hasilnya

31

dilaksanakan melalui Unit-unit Pelaksana Proyek (UPP) dan Perkebunan Inti. Sebagai salah satu hasil rehabilitasi dan perluasan areal selama Repelita III, secara keseluruhan produksi perkebunan pada tahun 1983 mengalami peningkatan. Adapun yang menghasilkan kenaikan terbesar di antaranya yaitu produksi cengkeh 108,5%, produksi karat 39,2% dan teh 24,2% di atas produksi tahun 1978, atau masing-masing meningkat dengan 19,5%, 8,1% dan 6,3% setiap tahun, yang berarti di atas sasaran Repelita III yang masing-masing sebesar 18,5%, 1,6% dan 3,9% setiap tahunnya.

Dalam Repelita III kebijaksanaan utama di sub sektor kehu-tanan adalah meningkatkan usaha pengembangan industri pengo-lahan hasil-hasil hutan dan meningkatkan usaha perluasan pa-saran hasil-hasilnya. Diusahakan pula meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengusahaan hutan sehingga menurunkan persentase limbah pengusahaan, menggiatkan penanaman kembali areal bekas tebangan, meningkatkan usaha-usaha pelestarian, perlindungan, pengawetan dan pembinaan sumber daya hutan serta meningkatkan rehabilitasi tanah-tanah kritis dalam rangka penyelamatan hutan, tanah dan air.

Produksi kayu bulat dalam tahun 1983 mencapai 10.513.3 ju-ta m3 atau turun sebesar 60% dari tahun 1978. Dalam periode yang sama, produksi kayu olahan mengalami kenaikan sebesar 419%. Penurunan produksi kayu bulat dan kenaikan produksi kayu olahan adalah sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk sebanyak mungkin mengolah kayu di dalam negeri.

Erat kaitannya dengan pembangunan pertanian adalah pem-bangunan di bidang pengairan. Pembangunan pengairan mencakup kegiatan-kegiatan perbaikan dan peningkatan kemampuan jaring-an irigasi yang sudah ada, pembangunan jaringan irigasi baru, reklamasi daerah rawa dan perbaikan, pengaturan serta penga-manan sungai untuk pengendalian banjir. Kegiatan-kegiatan ter-sebut bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber air dengan hasilguna dan dayaguna setinggi-tingginya terutama dalam rangka menunjang pembangunan pertanian.

Selama Repelita III telah diselesaikan perbaikan dan pe-ningkatan irigasi sekitar 395 ribu ha, pembangunan jaringan irigasi sekitar 437 ribu ha, pengembangan daerah rawa sekitar 456 ribu ha dan perbaikan, pengamanan dan pengaturan sungai sekitar 587 ribu ha. Pencapaian program-program tersebut ada-lah di bawah sasaran Repelita III, sedangkan program rehabi-litasi serta pembangunan jaringan tersier mencapai sekitar

32

1.688 ribu ha, yang berarti dua setengah kali sasaran Repe- lita III yang meliputi 600 ribu ha.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya manusia untuk me-manfaatkan lingkungan alam di sekitarnya untuk kesejahteraan-nya yang makin meningkat dan merata. Dalam Repelita III telah digariskan bahwa kegiatan pembangunan perlu selalu diselaras-kan dengan pemeliharaan mutu dan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup.

Dalam upaya pembangunan berwawasan lingkungan telah di-kembangkan program-program utama dalam bidang pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup selama Repelita III yang terdiri dari program penyelamatan hutan, tanah dan air, pro-gram pembinaan sumber alam dan lingkungan hidup dan program pengembangan meteorologi dan geofisika.

Kegiatan-kegiatan rehabilitasi tanah kritis telah dimulai sejak Repelita II dan diteruskan selama Repelita III dengan jumlah kegiatan dan luas sasaran yang lebih besar. Sebagai usaha rehabilitasi tanah kritis pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 1978/79 telah berhasil direhabilitasikan se-luas 892.589 ha tanah kritis di daerah pertanian lahan kering dan 579.976 ha tanah kritis di kawasan hutan. Selama Repelita III telah direhabilitasikan lahan kritis di daerah pertanian lahan kering seluas 2.623.655 ha dan lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 853.365 ha. Upaya yang penting dalam rehabilitasi lahan kritis adalah pemeliharaan bangunan-bangu-nan penangkal erosi seperti teras-teras dan dam pengendali serta pemeliharaan tanaman. Upaya pemeliharaan tersebut telah menunjukkan hasil yang nyata sehingga pada tahun 1982/83 luas tanah kritis yang tetap terpelihara usaha rehabilitasinya telah mencapai luas 2.000.208 ha di daerah pertanian lahan kering dan 1.014.898 ha di dalam kawasan hutan. Pada tahun 1983/84 rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan dalam areal pertanian lahan kering seluas 610.054 ha dan di dalam kawasan hutan seluas 186.276 ha.

Peranserta masyarakat merupakan unsur penting dalam upaya rehabilitasi lahan kritis tersebut di atas dan oleh karena itu pengembangan swadaya masyarakat di daerah pedesaan merupakan kegiatan penting yang merupakan bagian dari program penyela-matan hutan, tanah dan air selama Repelita III.

Pada tahun 1983/84 upaya rehabilitasi lahan kritis ter-sebut di atas dilaksanakan di dalam 35 Daerah Aliran Sungai

33

terpenting di 21 propinsi yang mencakup 1.456 kecamatan dalam 166 kabupaten.

Upaya pelestarian alam untuk melindungi plasma nutfah dan cadangan bahan biologis untuk pembangunan di masa yang akan datang telah pula dikembangkan dengan jumlah kegiatan yang semakin meningkat. Sampai dengan tahun 1983/84 telah dikem-bangkan kawasan perlindungan dan pelestarian alam sebanyak 322 unit dengan luas 16.913.142 ha yang terdiri dari cagar alam 174 unit dengan luas 6.784.320 ha, suaka margasatwa 63 unit dengan luas 4.784.388 ha, taman laut 5 unit dengan luas 7.480 ha, taman buru 10 unit dengan luas 326.291 ha, taman wisata 54 unit dengan luas 172.794 ha dan taman nasional 16 unit dengan luas 4.837.869 ha. Selama Repelita III telah di-kembangkan kawasan perlindungan dan pelestarian alam yang baru seluas 10.065.161 ha diantaranya adalah pengembangan 16 taman nasional seluas 4.837.869 ha dan 67 unit cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, taman wisata dan taman laut.

Berbagai upaya inventarisasi dan evaluasi sumberdaya alam telah dilaksanakan selama Repelita III untuk mendapatkan in-formasi yang tepat tentang kemampuan sumber alam nasional da-lam menunjang pembangunan.

Dalam rangka pemetaan dasar, telah dilaksanakan survai geodesi yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Selama Repelita III telah dihasilkan peta-peta topografi yang meliputi wilayah seluas 8.545 ribu ha.

Pemetaan penggunaan tanah secara teratur terus dilaksana-kan dan sampai dengan tahun 1983/84 telah dihasilkan peta- peta penggunaan tanah pedusunan yang meliputi areal seluas 42 juta ha dan peta-peta. kemampuan tanah yang meliputi areal seluas 12 ribu ha serta peta-peta wilayah kota yang, meliputi 251 kota kecamatan, 44 kota kabupaten dan 31 kotamadya.

Dalam upaya menunjang kegiatan pembangunan pertanian dan transmigrasi telah dilaksanakan pemetaan lahan yang meliputi areal seluas 1.300 ribu ha untuk transmigrasi, 11 ribu ha untuk pemukiman kembali, 335 ribu ha untuk perkebunan dan di beberapa lokasi untuk keperluan-keperluan lainnya. Selama Re-pelita III telah selesai diadakan evaluasi kemampuan lahan secara umum terhadap wilayah seluas 188 juta ha dari segi po-tensi pemanfaatannya secara garis besar. Dari wilayah-wilayah tersebut telah ditetapkan seluas 113 juta ha sebagai kawasan hutan tetap.

34

Selama Repelita III telah dikembangkan pula teknik pence-gahan dan penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik yang disebabkan oleh pembangunan industri maupun yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan di sektor lainnya. Sa-lah satu teknik dan prosedur pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan adalah teknik dan prosedur analisis dam-pak lingkungan (ANDAL) yang terus dikembangkan dan diterapkan terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup seperti pertambangan, indus-tri kimia, pembukaan tanah secara besar-besaran untuk trans-migrasi, dan pembangunan saran dan prasarana umum yang besar.

Dalam bidang meteorologi dan geofisika, pengembangan sa-rana dan prasarananya terus dikembangkan agar dapat memberi-kan dukungan yang cukup terhadap pengembangan sektor perhu-bungan, pertanian, peramalan dan penanggulangan bencana alam, dan kegiatan pembangunan lainnya. Selama Repelita III telah dibangun dan ditingkatkan fungsinya sejumlah 5 balai meteoro-logi dan geofisika, 61 unit stasiun meteorologi, 13 unit sta-siun klimatologi, 171 unit stasiun iklim, 39 unit stasiun me-teorologi pertanian khusus, 888 buah stasiun hujan, 36 buah stasiun penguapan dan 17 stasiun geofisika.

Sektor industri memegang peranan yang sangat penting da-lam usaha mencapai sasaran pembangunan jangka panjang, yaitu menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang yang bertum-pukan pada kekuatan industri yang maju yang didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Apabila dalam Repelita II pem-bangunan industri dititikberatkan pada industri yang mengolah bahan mentah, maka dalam Repelita III prioritas diberikan pa-da industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi de-ngan tetap melandaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksana-annya pada Trilogi Pembangunan.

Selama Repelita III sektor industri menunjukkan perkem-bangan yang cukup mantap. Walaupun dalam 2 tahun terakhir Re-pelita III mengalami kesulitan-kesulitan yang cukup berat se-bagai dampak dari segi resesi ekonomi dunia, namun berkat langkah-langkah yang diambil selama periode ini laju pertum-buhan sektor industri masih di atas sasaran yang digariskan. Selama Repelita III laju pertumbuhan sektor industri mencapai rata-rata 8,9% setahun, sedang menurut sasaran yang digaris-kan rata-rata 11,0% setahun. Di samping itu usaha-usaha untuk memperkokoh landasan pembangunan industri yang berakar pada kemampuan dalam negeri mulai terwujud pada tahun 1982/83.

35

Dalam tahun ini telah diselesaikan pembangunan pabrik pelebur-an aluminium dengan kapasitas produksi 225 ribu ton aluminium ingot per tahun. Pabrik ini merupakan landasan bagi pengem-bangan industri aluminium dimasa mendatang.

Suatu hal yang menggembirakan adalah kemajuan yang diala-mi oleh industri baja. Industri ini merupakan industri yang strategis bagi ketahanan nasional. Pada awal tahun 1983 telah selesai dibangun dan mulai berproduksi pabrik baja lembaran canal panas dengan kapasitas baja lembaran canai panas (te-bal) 1 juta ton per tahun dan pabrik slab dengan kapasitas produksi slab 1.100 ribu ton per tahun. Di samping itu pada tahun 1983 mulai dibangun pabrik baja lembaran canai dingin. Dengan kemajuan-kemajuan ini maka rantai industri baja Indo-nesia semakin lengkap. Sementara itu, dalam rangka program penanggalan kendaraan bermotor waktu ini sedang dibangun pa-brik mesin kendaraan bermotor roda empat dengan kapasitas produksi 466.460 ton per tahun yang dilaksanakan oleh 7 peru-sahaan swasta. Enam dari perusahaan ini diharapkan akan mulai berproduksi pada tahun 1985.

Dalam kelompok industri pupuk pada tahun 1983/84 telah selesai dibangun dan. mulai berproduksi pabrik pupuk urea ASEAN dengan kapasitas produksi 570 ribu ton urea per tahun. Dengan selesainya pabrik ini kapasitas nasional pabrik pupuk urea pada akhir Repelita III mencapai 2.760 ribu ton per ta-hun. Dibandingkan dengan sasaran yang digariskan Repelita III yaitu produksi urea sebesar 3,3 juta ton pada akhir Repelita III hasil yang dicapai masih di bawah sasaran tersebut. Se-mentara itu pabrik pupuk urea Kalimantan Timur I setelah be-berapa tahun sebelumnya mengalami berbagai kesulitan, pada bulan April 1984 telah berhasil menghasilkan pupuk urea per-tama. Kapasitas produksi pabrik ini adalah 570 ribu ton urea per tahun. Dengan demikian dalam waktu dekat ini diharapkan kapasitas nasional pupuk urea dapat mencapai 3,3 juta ton per tahun. Dilain pihak pupuk fosfat telah melonjak peningkatan-nya. Dalam tahun ini telah selesai dibangun dan mulai berpro-duksi perluasan tahap I pabrik Petrokimia Gresik dengan kapa-sitas produksi 500 ribu ton pupuk TSP per tahun. Dengan hasil ini maka kapasitas nasional pabrik pupuk TSP mencapai 1 juta ton per tahun.

Selanjutnya dapat dicatat hasil pembangunan dalam indus-tri semen. Dengan penyelesaian pembangunan dan perluasan be-berapa pabrik semen selama Repelita III pada tahun 1983/84 kapasitas nasional industri semen mencapai kurang lebih 11,5 juta ton per tahun.

36

Kemajuan lainnya tercatat untuk industri kertas. Pada ta-hun 1983/84 telah selesai dibangun pabrik kertas Leces yang menggunakan ampas tebu atau limbah pabrik gula sebagai bahan Baku. Dengan selesainya perluasan pabrik ini kapasitas pro-duksinya menjadi 109 ribu ton kertas tulis/cetak per tahun. Kapasitas nasional kertas tulis/cetak pada tahun ini mencapai kurang lebih 305 ribu ton per tahun. Selanjutnya suatu lang-kah maju lagi bagi industri kertas perlu dicatat. Sebagai ha-sil daripada langkah-langkah yang telah diambil pada awal Re-pelita III, pada tahun 1984 telah diselesaikan pabrik pulp pertama di Indonesia yang berlokasi di Riau dengan kapasitas produksi 72 ribu ton pulp per tahun.

Di samping itu investasi di sektor industri baik dalam rangka PMA/PMDN maupun non PMA/PMDN terus meningkat. Selama Repelita III telah disetujui 872 perusahaan dalam rangka PMDN dan 119 perusahaan dalam rangka PMA. Dalam rangka non PMA/ PMDN dalam 3 tahun terakhir telah disetujui 2.042 perusahaan, Nilai investasi di sektor industri yang telah disetujui sela-ma Repelita III dalam rangka PMA, PMDN dan non PMA/PMDN selu-ruhnya mencapai US $ 24,4 milyar atau rata-rata US $ 4,57 milyar per tahun. Dalam tahun 1983/84 tercatat jumlah inves-tasi terbesar selama Repelita III yang mencapai Rp.6.020,9 mil-yar dalam rangka PMDN dan non PMA/PMDN dan US $ 2,6 juta dalam rangka PMA.

Dilihat dari segi tenaga kerja, maka jumlah tenaga kerja baru yang secara langsung diserap oleh sektor industri selama Repelita III tercatat sekitar 1.352 ribu orang. Jumlah terse-but merupakan 20,2% dari sasaran keseluruhan penyerapan tena-ga kerja yang digariskan Repelita III sebesar 6,7 juta orang.

Dalam rangka standarisasi yang bertujuan menunjang iklim industri yang sehat, selama Repelita III telah disusun 1.063 buah standar Industri Indonesia atau SII. Langkah maju dalam periode ini adalah diterapkannya SII baik secara wajib maupun sukarela melalui sistem sertifikasi penggunaan SII. Dalam usaha ini dalam Repelita III telah diterapkan 398 buah SII.

Dengan kebijaksanaan ekspor yang diambil Pemerintah pada tahun 1982 melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982, ekspor hasil industri dalam tahun 1983/84 telah mengalami la-gi kenaikan setelah dalam tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Ekspor hasil industri pada tahun 1983/84 mencapai nilai sekitar US $ 2,5 milyar.

Kemajuan lainnya adalah berkembangnya industri antara

dan

37

industri barang-barang modal. Industri enjinering yang mampu menghasilkan komponen suku cadang mesin dan peralatan serta barang-barang modal mulai berkembang pada 2 tahun terakhir Repelita III. Perkembangan ini merupakan hasil daripada usa-ha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dari bengkel-bengkel dan pabrik-pabrik yang ada. Dengan usaha-usaha ini diharapkan kapasitas nasional yang telah terpasang dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam pada itu, dengan pembangunan industri dasar/hulu yang telah dikaitkan dengan identifikasi Wilayah-wilayah Pu-sat Pertumbuhan Industri, maka arah dalam proses pembangunan industri jangka panjang yang sekaligus terpadu dengan sektor-sektor ekonomi lainnya telah dicapai.

Langkah-langkah yang diambil di sektor industri, khusus-nya industri dasar/hulu telah menghasilkan peningkatan pro-duksi yang cukup menonjol selama Repelita III.

Dalam kelompok industri logam dasar besi dan baja, pro-duksi ingot baja, besi beton, kawat baja, plat seng dan pipa baja dalam tahun 1983/84 masing-masing mencapai 762 ribu ton, 1.026 ribu ton, 147,25 ribu ton, 419 ribu ton dan 395 ribu ton, dibanding dengan produksi pada tahun 1978/79 masing-masing sebesar 80 ribu ton, 300 ribu ton, 100 ribu ton dan 185 ribu ton, atau kenaikan sebesar masing-masing 852,5%, 242%, 47,3%, 126,5% dan 234% selama Repelita III.

Dalam kelompok industri peralatan listrik produksi gene-rator, motor listrik dan transformator masing-masing mening-kat hingga mencapai 45,215 buah, 5.530 buah dan 9.670 buah pada tahun terakhir Repelita III, dari tingkat produksi sebe-sar masing-masing 8.279 buah, 200 buah dan 1.375 buah pada tahun awal Repelita III (1979/80), atau peningkatan masing-masing sebesar 446,1%, 266,5% dan 603,3%. Sejalan dengan itu kelompok industri elektronika mengalami pula peningkatan yang cukup menonjol. Dalam hubungan ini dapat dicatat peningkatan dari produksi Sentral Telpon Otomat dan PABX yang mencapai 61.000 buah dalam tahun 1983/84 dibanding dengan 130 buah pada awal Repelita III.

Sementara itu produksi alat angkut, baik kendaraan bermo-tor roda empat, kapal baja baru, pesawat terbang dan helikop-ter mengalami kenaikan pesat, meskipun selama 1 sampai 2 ta-hun terakhir mengalami penurunan sebagai akibat dari kelesuan pasar. Produksi kendaraan roda empat untuk semua jenis me-ningkat dari 108.667 buah dalam tahun 1978/79 menjadi hampir

38

2 kalinya, yaitu sebesar 209.893 buah pada tahun 1981/82, na-mun setelah itu menurun menjadi 155.829 pada tahun 1983/84. Produksi kapal baja baru mengalami pola perkembangan yang sa-ma, yaitu meningkat dari 4 ribu buah dalam tahun 1978/79 men-jadi 27.506 buah dalam tahun 1981/82, setelah itu menurun menjadi 23.152 buah pada tahun terakhir Repelita III. Produk-si pesawat terbang dan helikopter adalah masing-masing 16 buah dalam tahun 1978/79 dan meningkat menjadi masing-masing 21 buah dalam tahun 1982/83, namun kemudian menurun menjadi masing-masing 15 buah dan 18 buah dalam tahun terakhir Repe-lita III.

Produksi pupuk urea telah meningkat menjadi 2.204.822 ton pada tahun 1983/84 dari 1.437.242 ton pada tahun 1978/79 atau kenaikan sebesar 53,5% selama Repelita III. Suatu hal yang menggembirakan adalah meningkatnya produksi pupuk fosfat TSP yang mencapai 783.000 ton pada tahun 1983/84, sedangkan dalam Repelita II pupuk ini belum dihasilkan di dalam negeri.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan, pertumbuhan industri semen mengalami pula peningkatan yang pesat. Dalam tahun 1983/84 produksi semen telah meningkat sampai kurang lebih 8,1 juta ton dari sekitar 3,6 juta ton pada tahun 1978/79. Menurut Repelita III kebutuhan semen pada akhir Repelita III diperkirakan akan mencapai 8,95 juta ton. Pada waktu ini di-perkirakan kebutuhan dan produksi semen dalam keadaan kurang lebih seimbang.

Industri penting lainnya adalah industri kertas. Produksi industri kertas sebagian besar berupa kertas tulis/cetak. Pe-makaian kertas yang merupakan tolok ukur kemajuan pendidikan suatu bangsa selama Repelita III terus meningkat, dan seiring dengan itu produksinya terus meningkat pula. Dalam tahun 1983/84 telah dihasilkan 369.200 ton, dibandingkan dengan Produksi pada tahun 1978/79 sebesar 155.203 ton, atau pening-katan sebesar 137,9% selama kurun waktu 5 tahun dalam Repeli-ta III.

Pertumbuhan kelompok industri sandang selama Repelita III cukup mantap, dan ditandai oleh terus meningkatnya produksi jenis-jenis industri dari kelompok industri ini. Industri tekstil, walaupun mengalami masalah yang cukup berat sejak 1982 akibat resesi ekonomi dunia, namun produksinya telah me-ningkat pada akhir tahun Repelita III hingga 1.995,1 juta me-ter setelah mengalami penurunan sebesar 18,40 pada tahun se-belumnya, dari 1.576 juta meter dalam tahun 1978/79. Produksi tekstil yang tertinggi dicapai dalam tahun 1981/82, sebesar

39

2.094 juta meter, atau 32,9% di atas produksi tahun 1978/79. Sementara itu produksi benang tenun dan pakaian jadi terus pula meningkat tiap tahunnya hingga mencapai masing-masing 1.662 ribu bal dan 22,3 juta lusin pada akhir Repelita III, dibandingkan dengan produksi pada tahun 1978/79 masing-masing sebesar 837,3 ribu bal dan 14,4 juta lusin, atau peningkatan sebesar masing-masing 98,5% dan 54,9% selama Repelita III.

Industri pengolahan kayu mengalami pula peningkatan yang pesat. Pada tahun 1983/84 dihasilkan 2.566,0 juta m3 kayu la-pis dan 8,18 juta m3 kayu gergajian, sedang pada tahun 1978/79 baru dicapai produksi masing-masing sebesar 424 juta m3 dan 1,8 juta m3, atau peningkatan sebesar 502,8% dan 354,4% sela-ma Repelita III.

Satu subsektor industri yang sangat penting peranannya dilihat dari dampak pemerataannya adalah subsektor industri kecil. Berbagai usaha di bidang ini telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini ditandai antara lain de-ngan meningkatnya nilai ekspor hasil industri kecil/kerajinan tiap tahunnya. Pada tahun 1983/84 nilai ekspor industri ini mencapai US $ 285,8 juta, dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 1978/79 yang masih sebesar US $ 14,7 juta, atau lebih dari 19 kalinya. Bersamaan dengan itu industri kecil selama Repelita III telah menyerap tenaga baru sebesar 801.958 orang atau 59,3% dari seluruh tenaga kerja baru yang diserap oleh sektor industri.

Sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, kebijaksanaan pembangunan di bidang pertam-bangan yang ditempuh selama Repelita III diarahkan pada usa-ha-usaha untuk meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam Repelita II. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksana-kan usaha peningkatan inventarisasi, pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi berbagai sumber daya mineral dan energi, khusus-nya bagi komoditi bahan tambang ekspor yang dapat meningkat-kan penerimaan negara. Di samping itu, dilaksanakan juga ke-giatan pengembangan teknologi penambangan dan pengolahan ba-han galian serta usaha peningkatan partisipasi usaha pertam-bangan swasta nasional dan rakyat.

Meskipun hasil produksi beberapa bahan tambang menunjukkan peningkatan selama Repelita III, namun dengan adanya kelesuan perekonomian dunia yang berkepanjangan menyebabkan hasil pro-duksi dan ekspor bahan tambang Indonesia pada umumnya belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini terutama

40

karena hampir semua jenis bahan tambang masih mengarah pada pemasaran luar negeri.

Seperti juga dalam masa Repelita sebelumnya, sektor per-tambangan khususnya minyak dan gas bumi masih menduduki pera-nan yang penting sekali baik sebagai penghasil devisa negara yang utama maupun sebagai penyedia sumber energi nasional terbesar. Produksi minyak bumi dan kondensat dalam tahun 1983/84 yang mencapai 517,6 juta barrel menunjukkan kenaikan produksi sebesar 58,6 juta barrel atau 12,7% dibandingkan produksi tahun 1982/83. Bila dibandingkan dengan produksi mi-nyak bumi dalam tahun terakhir Repelita II yang berjumlah 589,2 juta barrel, maka produksi tahun terakhir Repelita III mengalami penurunan sebesar 71,6 juta barrel atau 12,2%. Pe-nurunan produksi minyak bumi yang terjadi dalam tahun-tahun terakhir Repelita III, ini diakibatkan lesunya pasaran minyak dunia serta adanya pembatasan produksi minyak oleh OPEC terhadap anggota-anggotanya.

Produksi dan pemanfaatan gas bumi selama Repelita III me-nunjukkan perkembangan yang cukup cerah dengan semakin me-ningkatnya pemanfaatan gas bumi dalam berbagai keperluan, an-tara lain sebagai bahan baku industri pupuk dan sebagai sum-ber energi untuk menggantikan peranan minyak bumi, sebagai gas kota serta pemanfaatannya dalam bentuk LNG sebagai komo-diti ekspor. Dimasa mendatang pemanfaatan gas bumi diharapkan semakin meningkat dengan telah diselesaikannya perluasan kilang LNG Badak Train C dan D serta perluasan kilang LNG Arun Train 4 dan 5 pada tahun 1983/84. Produksi gas bumi da-lam tahun 1983/84 mencapai 1.218,6 milyar kaki kubik, sedang-kan gas bumi yang dimanfaatkan berjumlah 1.065,7 milyar kaki kubik (87,5%). Jumlah tersebut mengalami kenaikan produksi sebesar 350,4 milyar kaki kubik atau 40,4% bila dibandingkan dengan produksi pada tahun terakhir Repelita II yang berjum-lah 868,2 milyar kaki kubik, sedangkan pemanfaatannya menun-jukkan kenaikan sebesar 415,1 milyar kaki kubik atau 63,8%. Produksi dan ekspor LNG juga menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi selama masa Repelita III. Bila pada tahun ter-akhir Repelita II produksi LNG baru mencapai 226.172,2 ribu MMBTU, maka pada tahun terakhir Repelita III produksi LNG te-lah mencapai 569.303,7 ribu MMBTU, atau lebih dari 2,5 kali-nya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri telah dapat diselesaikan perluasan kilang BBM Balikpapan dan Cilacap pada tahun 1983/84 dengan tambahan kapasitas masing-masing sebesar 200 ribu barrel per hari. Di samping itu juga telah

41

diselesaikan pembangunan unit hydrocracker kilang BBM Dumai dengan kapasitas pengolahan 85 ribu barrel setiap hari. Se-lain itu, sebagai langkah untuk mengurangi subsidi BBM telah dilaksanakan penyesuaian harga BBM dalam negeri terhitung mu-lai tanggal 12 Januari 1984.

Hasil produksi bahan tambang lainnya di luar minyak dan gas bumi perkembangannya menghadapi kesulitan selama Repelita III, sebagai akibat adanya kemerosotan harga ekspor bahan-ba-han tambang. Timah dikenakan pembatasan ekspor oleh Dewan Timah Internasional sejak triwulan II tahun 1982. Walaupun demikian produksi logam timah Indonesia dari tahun ke tahun selama Repelita III masih menunjukkan kenaikan produksi di-bandingkan produksi logam timah pada tahun terakhir Repelita II yang berjumlah 24,3 ribu ton. Peningkatan produksi timah yang dicapai dalam Repelita III telah menaikkan posisi Indo-nesia sebagai produsen timah terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Pada tahun 1983/84 produksi logam timah adalah se-besar 25,8 ribu ton, berarti menunjukkan peningkatan produksi sebesar 1,5 ribu ton atau 6,2% bila dibandingkan dengan pro-duksi tahun 1978/79. Namun demikian jika dibandingkan dengan produksi tahun 1982/83 yang berjumlah 30,2 ribu ton, maka produksi logam timah pada tahun terakhir Repelita III menga-lami penurunan sebesar 4,4 ribu ton atau 14,5%.

Kecuali bauksit, produksi bahan-bahan. tambang seperti bijih nikel, ferro nikel, nikel matte, konsentrat tembaga, pasir besi, emas dan perak selama masa Repelita III dari tahun ke tahun pada umumnya menunjukkan kenaikan produksi bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun ter-akhir Repelita II, walaupun dari tahun ke tahun menunjukkan gejolak naik-turun.

Usaha peningkatan produksi batubara selama Repelita III secara bertahap telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bila pada tahun 1978/79 produksi batubara baru mencapai 256,0 ribu ton, maka pada tahun 1983/84 produksi batubara telah men-capai angka 614,7 ribu ton, atau menjadi sebesar 2,4 kali.

Usaha peningkatan produksi batubara ini dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan nasional di bidang energi dalam rangka penganekaragaman sumber energi. Sesuai dengan usaha dan tujuan tersebut, maka untuk lebih meningkatkan pemanfaatan potensi yang ada telah ditandatangani sebanyak 7 (tujuh) kontrak ker-jasama pengusahaan batubara antara PN Tambang Batubara dengan kontraktor asing untuk mengembangkan cadangan batubara di Kalimantan Timur dan Selatan.

42

Energi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pem-bangunan. Oleh karena itu masalah energi memperoleh perhatian yang besar dari Pemerintah, yang telah dituangkan dalam suatu kebijaksanaan umum bidang energi. Kebijaksanaan tersebut me-nyangkut pengelolaan maupun pemanfaatan energi dan meliputi pelaksanaan intensifikasi survai dan eksplorasi sumber ener- gi, penganekaragaman penggunaan sumber energi, pemanfaatan energi secara lebih efisien, serta menentukan jenis energi yang paling tepat digunakan untuk tiap sektor kegiatan.

Masalah di bidang energi adalah ketergantungan pada peman-faatan sumber energi yang cenderung bertumpu pada jenis bahan bakar minyak. Di lain pihak komoditi ini merupakan sumber de-visa negara.

Sumber-sumber energi komersial seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, tenaga air, panas bumi terus dikembangkan. Selain itu energi non-konvensional seperti gas bio, tenaga surya juga terus dikembangkan terutama untuk penyediaan ener- gi di pedesaan, melalui proyek percontohan maupun peragaan seperti di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali dan sebagai- nya.

Di samping itu telah dilaksanakan konservasi energi dika-langan aparatur pemerintahan yang telah dipertegas dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1982 yang mengatur pemanfa- atan energi untuk gedung-gedung pemerintah dan kendaraannya, sehingga dari Inpres ini diharapkan dapat memberikan dampak positip pada pemanfaatan energi di masyarakat secara meluas.

Pembangunan tenaga listrik telah dilaksanakan di seluruh wilayah tanah air, baik di kota-kota maupun pedesaan. Dengan dilaksanakannya pembangunan tenaga listrik, maka secara ber-tahap telah dapat ditingkatkan daya terpasang pembangkit te- naga listrik dan jaringan listriknya. Dengan demikian dapat dijangkau masyarakat lebih luas lagi, di samping juga dapat meningkatkan mutu dan keandalan penyaluran tenaga listrik.

Selama Repelita III, pembangunan tenaga listrik telah da-pat menyelesaikan sejumlah pusat pembangkit tenaga listrik se-hingga meningkatkan kapasitas dari 2.282,52 MW dalam tahun 1978/79 menjadi 4.093,2 MW dalam tahun 1983/84. Selain pusat-pusat pembangkit tenaga listrik, dalam Repelita III juga telah dapat diselesaikan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 4.481,65 kms dan 64 buah gardu induk dengan kapasitas 4.197 MVA. Jaringan distribusi yang dapat diselesaikan meliputi jaringan tegangan menengah 15.894,17 kms, jaringan tegangan

43

I

rendah 13.964,24 kms dan 13.967 buah gardu distribusi dengan jumlah kapasitas 1.505.530 kVA. Selanjutnya dalam rangka program listrik pedesaan, dalam Repelita III telah dapat dilistriki 5.771 desa yang mencakup 1.187.771 konsumen.

Sementara itu interkoneksi sistem kelistrikan di Jawa telah dapat dilaksanakan melalui jaringan transmisi 150 kVA. Dengan adanya interkoneksi ini, maka mutu dan keandalan pe-nyaluran tenaga listrik dapat semakin ditingkatkan dan peng-gunaan pembangkit tenaga listrik dapat lebih. efisien. Dalam Repelita III, sejumlah pusat pembangkit tenaga listrik yang berkapasitas besar telah dimulai pembangunannya dan baru akan beroperasi pada Repelita IV, mengingat pelaksanaan pembangu-nannya memerlukan waktu yang relatif lama. Pusat pembangkit tersebut antara lain PLTA Saguling Unit I, II, III dan IV (4x175 MW), PLTA Cirata Unit I, II, III dan IV (4x125 MW), PLTA Bakaru Unit I dan II (2x63 MW), PLTA Tanggari Unit I dan II (2x8,5 MW), PLTU Suralaya Unit I .dan II (2x400 MW), PLTU Belawan Unit I dan II (2x65 MW), dan PLTU Bukit Asam Unit I dan II (2x65 MW).

Dalam pada itu dengan telah dapat ditingkatkannya daya terpasang dan jaringan tenaga listrik, maka pengusahaan tena- ga listrik juga dapat semakin ditingkatkan. Pada tahun ter-akhir Repelita III, produksi tenaga listrik adalah 13.296.410 MWh, jumlah penjualan tenaga listrik sebesar-10.023.619 MWh, daya tersambung sebesar 6.126.669 kVA dan jumlah- langganan adalah 4.406.077 konsumen. Apabila dibandingkan tahun 1978/79, maka produksi. tenaga listrik meningkat dengan 132,34%, pen-jualan meningkat dengan 133,82%, daya tersambung naik dengan 149,15% dan jumlah langganan mengalami kenaikan sebesar 147,08%.

Di samping penyediaan listrik, maka dalam kaitan dengan usaha konservasi bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber bahan bakar terus dikembangkan pula penyediaan gas bumi seba-gai bahan bakar bagi masyarakat di kota-kota. Peningkatan pe-layanan gas kota diusahakan dengan menambah jumlah jaringan distribusi dan transmisi maupun sarana produksi di kota-kota yang masuk wilayah pengusahaan gas negara. Pada akhir Repeli- ta III kapasitas terpasang produksi gas kota telah mencapai 2.831.440 ribu m3 setiap hari serta jaringan distribusi 290 km dan jaringan transmisi 214 km, sedangkan produksi gas kota mencapai 83.589 ribu m3, yang sebagian besar merupakan gas bumi yaitu 58,842 ribu m3. Hal ini menandai hasil usaha ke arah diversifikasi bahan bakar.

44

Persoalan yang tidak kalah pentingnya ialah menekan kehi-langan gas bumi karena kebocoran pipa distribusi yang pada tahun kelima Repelita III sudah dapat ditekan menjadi 20,45% dari 28,60% pada tahun keempat Repelita III melalui rehabili-tasi pipa maupun dengan menggunakan cara-cara lain. Penjualan produksi gas masih kurang memuaskan karena berkurangnya be-berapa konsumen besar pemakai gas kota. Hal ini terlihat dari jumlah konsumen yang menjadi 21.172 langganan pada akhir Re-pelita III dari 21.412 langganan pada tahun keempat Repelita III. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan akhir Repelita II jumlah langganan tersebut masih lebih besar.

Peningkatan kegiatan pembangunan menuntut peningkatan ke-mampuan sektor perhubungan untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut. Pelaksanaan pembangunan perhubungan selama Repelita III ditekankan pada kegiatan rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana yang ada sehingga dapat menyediakan ka-pasitas jasa perhubungan yang lebih baik bagi masyarakat. Juga dilakukan pembangunan prasarana dan sarana baru untuk melayani pertumbuhan permintaan jasa perhubungan yang setiap tahunnya terus meningkat. Kegiatan tersebut telah dapat memperluas jangkauan pelayanan perhubungan dan memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk ke seluruh wilayah Nusantara. Pemba-ngunan perhubungan telah pula menembus isolasi dan mendorong pertumbuhan daerah-daerah terpencil serta meningkatkan per-dagangan antar daerah yang lebih seimbang.

Program-program pembangunan sektor perhubungan selama Re-pelita III pada umumnya telah dapat diselesaikan sesuai de-ngan sasaran yang ingin dicapai, sejalan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk meningkatkan efisiensi pe-layanan jasa perhubungan, pengaturan pengoperasian dan kese-lamatan lalu-lintas serta pembinaan dan pengembangan usaha angkutan.

Di bidang jalan telah dilaksanakan rehabilitasi dan peme-liharaan jalan sepanjang 31.971 km dan jembatan 41.059 m, penunjangan jalan sepanjang 90.547 km dan jembatan 141.308 m, peningkatan jalan 10.178 km dan jembatan 14.412 m, pengganti- an jembatan 30.800 m, pembangunan jalan baru sepanjang 1.384 km dan jembatan baru 6.868 m. Di samping itu telah pula dila-kukan penunjangan jalan kabupaten sepanjang 40.326 km dan jembatan 51.781 m, penggantian gorong-gorong 130.390,9 m. Dengan hasil-hasil tersebut pada akhir Repelita III, jalan negara dan jalan propinsi dalam keadaan mantap telah mening-kat menjadi 36%, tidak mantap 64,1% sedangkan jalan dalam kondisi kritis sudah dapat diatasi.

45

Untuk dapat meningkatkan keselamatan lalu-lintas jalan raya selama Repelita III telah dilakukan pemasangan rambu ja-lan sebanyak 33.989 buah, pemasangan lampu lintas persimpang-an 291 buah, pemasangan lampu lintas penyeberangan jalan kaki 5 buah, marka jalan 292.180 meter, pagar pengaman tebing jalan 4.000 meter, fasilitas pengujian kendaraan sebanyak 10 unit dan pembangunan pusat pengujian kendaraan bermotor. Sejak ta-hun 1982 pembangunan jembatan timbang telah dihentikan dan digantikan dengan sistem pengawasan muatan melalui uji petik di beberapa lokasi penting dengan mengharapkan kesadaran pengusaha angkutan agar tidak membawa muatan melebihi ka-pasitas jalan.

Untuk meningkatkan pelayanan angkutan kota yang dikelola oleh Perum PPD dan DAMRI telah diadakan penambahan dan per-luasan bis kota di 8 kota yaitu di kota Surabaya, Medan, Se-marang, Surakarta, Ujung Pandang, Bandung dan Tanjung Karang yang dilayani oleh 1.609 buah bis dan pengembangan angkutan perintis di 19 daerah dengan jumlah bis sebanyak 165 buah.

Untuk dapat meningkatkan kapasitas angkutan dan mutu pe-layanan perkeretaapian, maka dalam Repelita III telah dilaku- kan rehabilitasi dan peningkatan jalan kereta api sepanjang 1.595 km, rehabilitasi lok diesel 593 buah, rehabilitasi ke-reta rel listrik 72 buah, rehabilitasi kereta rel diesel 79 buah, rehabilitasi kereta penumpang 1.532 buah dan gerbong barang 11.294 buah. Juga dilakukan penambahan lok diesel se-banyak 77 buah, kereta penumpang 360 buah, gerbong barang 400 buah, kereta rel listrik 60 buah dan kereta rel diesel 112 buah. Sebagian kebutuhan sarana angkutan tersebut telah pula diproduksi di dalam negeri. Dengan pembangunan tersebut pera-nan angkutan kereta api telah dapat ditingkatkan dalam rangka melayani perkembangan angkutan penumpang, angkutan kota, ang-kutan hasil industri dan pertambangan serta angkutan hasil perkebunan.

Dibidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan selama Repelita III telah diselesaikan pembangunan prasarana yang meliputi 19 buah dermaga penyeberangan, 22 buah dermaga su-ngai, 5 buah dermaga danau, 16 buah terminal penyeberangan, 15 buah terminal sungai, 3 buah: terminal danau. Selain itu dilakukan pula penambahan 33 buah kapal patroli, 2 buah kapal inspeksi dan 3 buah kapal tunda dan pengerukan anyir sepan-jang 935 km. Kegiatan tersebut telah dapat meningkatkan pela-yanan yang lebih terpadu dengan Jenis angkutan darat lainnya serta dapat membuka hubungan ke daerah yang belum dilayani jenis angkutan lain.

46

Selama Repelita III, di bidang perhubungan laut, telah dilakukan peningkatan armada pelayaran baik pelayaran samu-dera, pelayaran nusantara, pelayaran lokal, pelayaran perin-tis dan pelayaran khusus. Untuk dapat meningkatkan jasa per-hubungan laut secara keseluruhan telah dilakukan pula penam-bahan dan peningkatan fasilitas dan peralatan pelabuhan, pe-ngerukan pelabuhan dan alur pelayaran, peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran, peningkatan fasilitas galangan kapal serta pengembangan industri maritim. Selain itu untuk melaya-ni angkutan daerah-daerah terpencil telah dikembangkan pela-yaran perintis laut yang secara teratur menyinggahi pelabuh-an-pelabuhan perintis di tempat-tempat yang terpencil. Semen-tara itu telah diselesaikan pembangunan dermaga yang meliputi rehabilitasi dermaga 26.006 m2 dan pembangunan baru 108.239 m2, pembangunan gudang yang merupakan rehabilitasi gudang 2.145 m2 dan pembangunan baru 10.448 m2, pembangunan lapangan penumpukan yang merupakan rehabilitasi dan pembangunan baru 284.771 m2. Kegiatan- pengerukan telah dilaksanakan di 22 lo-kasi dan lumpur yang dikeruk mencapai 90,8 juta m3. Fasilitas navigasi dan keselamatan pelayaran juga ditingkatkan untuk menjamin kelancaran lalu-lintas pelayaran pada alur-alur pe-layaran di kolam pelabuhan. Kapasitas perawatan, perbaikan dan pembangunan baru kapal telah ditingkatkan dengan kapasi-tas 7,19,5 ribu Dwt sehingga kapasitas galangan sampai akhir Repelita III mencapai 163,8 ribu Dwt.

Peningkatan jasa perhubungan udara selama Repelita III dilakukan dengan meningkatkan frekuensi penerbangan, menambah jumlah dan komposisi armada, meningkatkan kemampuan prasarana landasan dan alat-alat keselamatan penerbangan. Dengan pening-katan tersebut pada akhir Repelita III, 95 pelabuhan udara dapat didarati oleh pesawat-pesawat kecil; 9 pelabuhan udara dapat didarati oleh pesawat C-160/CN-235; 3 pelabuhan udara dapat didarat oleh pesawat L-100; 20 pelabuhan udara dapat didarati oleh F-27; 20 pelabuhan udara dapat didarati oleh pesawat F-28; 7 pelabuhan udara dapat didarati oleh pesawat DC-9; 3 pelabuhan udara dapat didarati oleh pesawat DC-10/ A-300 dan 4 pelabuhan udara dapat didarati oleh pesawat B-747. Umumnya ibukota propinsi telah dapat dilayani oleh pesawat sejenis F-28 dan DC-9. Bahkan beberapa pelabuhan udara di ibu-kota propinsi telah dilayani pesawat Jenis jumbo seperti DC-10 dan B-747. Juga dilakukan pemasangan peralatan radar di 7 1o-kasi, fasilitas pembantu pendaratan di 3 lokasi serta penggan-tian dan pemasangan peralatan navigasi di 217 lokasi.

Dengan pembangunan gedung-gedung kantor pos serta pening-katan jasa pos keliling kota dan pos keliling desa, pada akhir

47

Repelita III pelayanan jasa pos dan giro telah dapat menjang-kau 92% jumlah kecamatan dari kecamatan yang ada di Indonesia. Selama Repelita III fasilitas pos dan giro telah bertambah dengan 581 buah Kpp/Kptb/Kp, 10 buah Kpb/I dan 4 buah kantor daerah pos dan 1.214 buah bis Surat. Di bidang telekomunikasi telah dilakukan penambahan sambungan telepon otomat sebanyak 232 ribu satuan sambungan dan dari jumlah tersebut 7 ribu sa-tuan sambungan dibangun untuk melayani daerah kabupaten dan kecamatan terpencil. Selain itu juga dilakukan penambahan te-leks 3.910 ss, dan 75 buah Stasiun Bumi Kecil (SBK) yang tersebar di beberapa propinsi. Di bidang transmisi dilaksanakan pembangunan gelombang mikro Medan - Banda Aceh dan memperluas gelombang mikro Jawa - Bali serta Indonesia Timur. Pengganti-an Satelit Palapa generasi pertama dengan generasi kedua te-lah pula dilaksanakan. Dengan pembangunan tersebut hubungan telepon jarak jauh melalui central SLJJ telah dapat dilakukan di 58 kota di Indonesia dan 53 kota diantaranya dapat secara langsung berhubungan ke luar negeri.

Selama Repelita III di bidang meteorologi dan geofisika telah berhasil dibangun 5 buah gedung Balai Meteorologi dan Geofisika di 5 ibu kota propinsi, 101 unit stasiun meteorologi penerbangan/synoptic, 6 stasiun meteorologi maritim, 15 sta-siun klimatologi, 82 stasiun pertanian khusus, 309 stasiun iklim, 141 stasiun penguapan, 4.063 stasiun pengamatan hujan, dan 26 stasiun geofisika. Dengan pembangunan fasilitas terse-but ketepatan ramalan meningkat menjadi 80%.

Pembangunan pariwisata selama Repelita III diarahkan un-tuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, me-ningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan Indonesia. Selama Repelita III telah ditingkatkan dan dibangun daerah-daerah tujuan wisata berupa peningkatan prasarana dan sarana penunjangnya sehingga telah meningkatkan arus kunjungan wisata di dalam negeri maupun wisatawan dari luar negeri. Untuk lebih meningkatkan lagi arus wisatawan da-ri luar negeri telah diambil berbagai kebijaksanaan antara lain pembebasan visa Selama 2 bulan untuk wisatawan dari 26 negara pasaran wisatawan yang potensial. Selain itu dibuka pula 8 pelabuhan udara sebagai pintu gerbang wisatawan asing yaitu di Biak, Manado, Ambon, Pulau Batam, Padang, Jakarta dan Denpasar. Jumlah tempat menginap telah pula ditingkatkan dan bersamaan dengan itu dilakukan pula pembinaan dan pengem-bangan mutu produk wisatawan Indonesia agar mampu bersaing di pasaran internasional.

48

Apabila dalam Repelita III pembangunan di bidang per-dagangan luar negeri diarahkan kepada pencapaian sasaran pe-ngembangan ekspor dalam rangka peningkatan penerimaan devisa serta merubah komposisi impor agar dapat mendorong peningkat-an produksi dan stabilitas harga di dalam negeri, maka pemba-ngunan di bidang perdagangan dalam negeri lebih diarahkan pada usaha untuk membantu peningkatan produksi dan peningkat-an pendapatan masyarakat, khususnya dari golongan ekonomi lemah, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi. Selama Repelita III telah diselenggarakan sarana penyangga nasional bahan pokok seperti beras, gula dan bahan-bahan penting lainnya seperti pupuk, semen dan besi beton. Di samping itu dilakukan juga pengendalian harga barang-barang dan bahan-bahan melalui mekanisme pengadaan dan penyaluran, penetapan harga patokan setempat (HPS) dan penetapan harga dasar. Kegiatan-kegiatan ini ditunjang oleh pembangunan gudang-gudang yang tersebar di 27 propinsi dan pengembangan pedagang terdaftar untuk mata dagangan semen, pupuk dan garam. Dengan ditempuhnya langkah tersebut ternyata arus barang menjadi lebih lancar, persaing-an yang sehat antara sesama pedagang lebih berkembang dan ke-sempatan berusaha baru bisa diciptakan, dan perkembangan harga pada umumnya cukup mantap dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dalam rangka memperluas pameran bagi barang dan bahan ha-sil produksi dalam negeri khususnya barang-barang yang diha-silkan oleh pengusaha golongan ekonomi lemah, telah diseleng-garakan pusat-pusat pameran dagang di kota-kota Jakarta, Ban-dung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Banjar-masin, Ujung Pandang dan Kupang. Pusat-pusat pameran tersebut selain berfungsi sebagai pusat pemasaran bagi barang-barang produksi dalam negeri juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi para pedagang dan produsen yang barang-barangnya dipa-merkan.

Guna membantu para pedagang golongan ekonomi lemah untuk memperoleh tempat berjualan yang layak, sejak tahun 1976/77 disediakan kredit tanpa bunga melalui Inpres Pembangunan dan Pemugaran Pasar bagi Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mem-bangun atau memugar pasar di daerah masing-masing. Sebagai hasil pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dalam Repelita III telah dibangun dan atau dipugar sebanyak 1.374 pasar d i 26 propinsi. Selain itu sejak tahun 1979 telah juga dikeluarkan Inpres Pertokoan yang bertujuan memberikan bantuan kredit ke- pada Pemerintah Daerah Tingkat II yang akan melaksanakan pem-bangunan dan atau pemugaran pusat pertokoan/perbelanjaan/ perdagangan. Sebagai pelaksanaan dari Inpres tersebut sampai

49

dengan akhir Repelita III telah dibangun sebanyak 8.879 kios pertokoan.

Dalam rangka penyempurnaan prasarana kelembagaan dalam pemasaran barang telah dikeluarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-undang itu dimaksudkan untuk mempertinggi hasil guna kegiatan jual beli barang dan bahan, terutama dengan jalan menjaga kepastian ukuran dalam serah terima barang. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut sebagian dari kepentingan para konsumen dan para produsen ba-rang terlindungi terhadap kemungkinan ketidak tertiban dalam jual beli barang. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang tersebut di atas telah ditetapkan pula Peraturan Peme-rintah No. 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera. Selanjut- nya, dalam usaha pengadaan tenaga ahli bidang metrologi sam- pai dengan tahun 1983/84 telah dididik sebanyak 653 orang.

Pada awal tahun 1982 telah dikeluarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dari pelaksana- an undang-undang ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang jumlah dan Jenis perusahaan yang ada. Dengan adanya gambaran yang jelas itu diharapkan akan dapat disusun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang setepat-tepatnya dalam pe-ngembangan dunia usaha di bidang perdagangan. Sampai dengan tahun 1983/84 telah melaksanakan wajib daftar tersebut sejum- lah 126.006 perusahaan.

Usaha peningkatan dayaguna pemasaran dalam bentuk kegiat- an informasi pasar telah diselenggarakan sejak tahun 1979/80. Kegiatan tersebut masih terbatas pada penyebaran informasi mengenai berbagai aspek pemasaran hasil-hasil pertanian kepa- da para petani produsen, pedagang golongan ekonomi lemah dan para konsumen. Penyelenggaraan informasi pasar tersebut sampai dengan akhir Repelita III telah meliputi 24 propinsi.

Di samping langkah-langkah kebijaksanaan di atas juga te- lah dilakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan peranan pedagang nasional, khususnya pedagang golongan ekonomi lemah. Langkah-langkah itu telah dilaksanakan dengan jalan (1) Peng-akhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan, yang telah dimulai pada tahun 1977, antara lain sebagai hasilnya pada akhir Repelita III jumlah, pengusaha nasional yang ter-daftar diseluruh Indonesia mencapai 763.146 perusahaan;. (2) Perluasan kesempatan berusaha bagi pengusaha-pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, yang ditunjang dengan dikeluarkannya. Keppres. 14 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan 14 A tahun 1980 dan Keppres 18 dalam tahun 1981; (3) Penyederhanaan

50

sistem perizinan pada tahun 1979, yang telah mendorong per-kembangan para pedagang, sehingga jumlah pedagang yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menjelang akhir Repelita III meliputi 537.938 pedagang kecil, 215.195 pedagang menengah dan 37.423 pedagang besar; (4) Penataran dan pembukaan kesempatan berkonsultasi yang diselenggarakan bagi pedagang golongan ekonomi lemah terus ditingkatkan dan selama Repelita III penataran yang dilakukan telah dinikmati oleh 10.321 orang pedagang; dan (5) Penyediaan bantuan permo-dalan berupa kredit dengan syarat yang memadai bagi para pe-ngusaha golongan ekonomi lemah, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan Kredit Candak Kulak.

Selanjutnya, jumlah pedagang yang telah dibina selama Re-pelita III yang terdiri atas pembinaan pedagang golongan eko-nomi lemah, pengembangan pedagang pemasaran barang kerajinan, pembinaan peranan wanita pedagang dan pembinaan pengusaha muda adalah sebanyak 54.013 orang.

Sesuai dengan yang digariskan dalam GBHN, pembangunan eko-nomi didasarkan pada Demokrasi Ekonomi. Koperasi memegang peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan Demokrasi Ekonomi. Sasaran utama pembangunan perkoperasian selama Repe-lita III adalah peningkatan peranan dan kemampuan koperasi-koperasi primer, terutama Koperasi Unit Desa, dalam perekono-mian nasional. Untuk itu pembinaan koperasi dalam Repelita III dicapai dengan jalan melaksanakan dua program pokok, yaitu Program Pembinaan Kelembagaan dan Program Pengembangan Usaha Koperasi.

Masalah pokok di bidang kelembagaan terutama berkisar pa-da masalah keanggotaan. Keanggotaan koperasi sudah mencapai jutaan jumlahnya, tapi dari segi kualitasnya masih sangat le-mah. Keterampilan keahlian mereka masih terbatas. Dalam hal kepengurusan kelemahannya sama, karena rata-rata pendidikan-nya belum memadai. Masalah di bidang usaha koperasi, nampak dengan adanya manajer dan karyawan koperasi yang belum dapat bekerja secara profesional.

Usaha penanggulangan masalah kelembagaan dalam Repelita III, dilaksanakan dengan memberikan bantuan pendidikan dan pe-nyuluhan bagi para anggota dan calon anggota koperasi. Di sam-ping itu dilakukan kegiatan pendidikan dan latihan keterampil-an bagi para anggota pengurus, anggota badan pemeriksa, para manajer dan para karyawan koperasi. Dalam rangka memantapkan

51

organisasi koperasi juga ditempuh kegiatan melalui pembinaan dan bimbingan tatalaksana dan pengawasan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mengembangkan usaha koperasi, meliputi kegiatan peningkatan kemampuan kope-rasi dalam berusaha diberbagai sektor kegiatan, serta bim-bingan dan pembinaan koperasi.

Hasil-hasil pembinaan kelembagaan koperasi tampak dari jumlah koperasi yang pada akhir tahun 1978 berjumlah 17.430 buah, meningkat menjadi 24.791 buah pada akhir tahun 1983, atau meningkat sebesar 42.23%. Perkembangan KUD secara khusus juga nampak dari jumlahnya yang pada tahun 1978 sebesar 4.444 buah, pada akhir tahun 1983 meningkat menjadi 6.327 buah atau meningkat sebesar 42,37%.

Kemajuan organisasi koperasi juga dapat dilihat dari per-kembangannya dalam melaksanakan rapat anggota. Koperasi yang mampu menyelenggarakan rapat anggota tahunan pada tahun 1978 berjumlah 3.763 buah, atau 21,6% dari seluruh koperasi yang ada pada tahun itu. Pada tahun 1983, koperasi yang mampu me-laksanakan rapat anggota tahunan berjumlah 13.761 buah, atau 55,5% dari jumlah koperasi yang ada.

KUD yang mampu mengangkat manajer yang terampil pada ta-hun 1979 berjumlah 3.558 buah atau .78,5% dari KUD yang ada pada tahun itu, Pada tahun 1983 jumlah KUD yang mempunyai manajer mencapai 4.857 buah atau 76,8% dari 6.327 KUD pada tahun itu. Koperasi bukan KUD yang mempunyai manajer pada tahun 1979 sebanyak 460 buah atau 3,5% dari 13.093 koperasi bukan KUD yang ada. Pada tahun 1983, koperasi bukan KUD yang mempunyai manajer sebanyak 942 buah atau 5% dari 18.464 koperasi bukan KUD yang ada.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan koperasi telah dilak-sanakan kegiatan pendidikan, latihan keterampilan dan pena-taran bagi para anggota pengurus, anggota badan pemeriksa, para kader, manajer dan karyawan koperasi. Tenaga koperasi yang memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dalam tahun 1978/79 berjumlah 13.915 orang, tahun 1979/80 berjumlah 17.016 orang, tahun 1980/81 berjumlah 25.907 orang, tahun 1981/82 'berjumlah 16.306 orang, tahun 1982/83 berjumlah 21.493 orang dan dalam-tahun 1983/84 berjumlah 24.642 orang.

Hasil-hasil pembinaan usaha koperasi tampak dari perkem-bangan simpanan anggota, modal dan nilai usaha koperasi. Sim-panan anggota koperasi secara keseluruhan pada tahun 1978

52

berjumlah Rp.20,1 milyar. Pada tahun 1983, jumlah simpanan tersebut meningkat menjadi Rp.125,0 milyar, atau naik 522,6%. Perkembangan modal koperasi selama mesa lima tahun tersebut juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti; modal kope-rasi pada tahun 1978 baru berjumlah Rp.92,2 milyar, pada ta- hun 1983 telah meningkat menjadi Rp.537,6 milyar, atau naik 478,7%.

P e rkembangan modal koperasi bersumber dari simpanan ang-gota dan d a r i pinjaman dari bank pemerintah. Untuk membantu KUD-KUD dalam pengadaan beras sebagai saran penyangga Peme-rintah, disediakan kredit setiap tahun antara Rp.18,0 milyar dan Rp.40,0 milyar. Pinjaman bank yang diperlukan untuk mem-biayai usaha lain, dapat diperoleh dengan jaminan Lembaga Ja-minan Kredit Koperasi (LJKK) yang sejak tahun 1981 ditingkat-kan statusnya menjadi Perum Pengembangan Keuangan Koperasi (PKK). Jaminan kredit yang dikeluarkan pada tahun 1978/79 berjumlah Rp.22,0 milyar, dan pada tahun 1983/84 telah me-ningkat menjadi Rp.117,2 milyar.

Nilai usaha (omzet) koperasi selama Repelita III telah berkembang pula. Dalam tahun 1978 mencapai nilai Rp.162,8 mil-yar dan dalam tahun 1983 telah mencapai Rp.2.114,4 milyar, atau naik dengan 1.198,8% atau 12 kali lipat.

Bersama-sama dengan sektor koperasi dan sektor perusahaan negara, sektor dunia usaha diharapkan memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam rangka pengembangan dunia usaha, pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan, pembi-naan dan bimbingan terhadap dunia usaha serta berusaha men-ciptakan iklim usaha yang sehat sedangkan dunia usaha harus tanggap dengan jalan ikut berperanan aktif dalam pembangunan.

Berbagai kebijaksanaan penanaman modal telah diambil ter-masuk kegiatan promosi dalam bentuk temu usaha, pemberian pri-oritas usaha tertentu yang tercantum dalam Daftar Skala Prio-ritas (DSP), maka penanaman modal telah menunjukkan perkem-bangan sebagai berikut. Jumlah rencana investasi seluruhnya dalam Repelita III untuk PMDN adalah sebesar Rp.16.541,6 mil-yar dan PMA sebesar US $ 6.971,7 juta. Dalam tahun terakhir Repelita III telah disetujui proyek-proyek baru dalam rangka P M D N sebanyak 328 proyek dengan rencana investasi sebesar Rp. 5,711,5 milyar dan proyek baru dalam rangka PMA sebanyak 44 proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 328,5 juta. Pada tahun pertama Repelita III dalam rangka PMDN telah di-setujui sejumlah 258 proyek baru dengan nilai investasi Rp. 811.949 juta; sedangkan PMA yang disetujui mencakup 27 proyek

53

dengan nilai Rp. 8.409,0 juta. Tenaga kerja yang diserap pada tahun terakhir Repelita III untuk proyek PMDN adalah 131.751 orang Indonesia dan 1.856 orang asing, dan untuk proyek PMA adalah 15.567 orang Indonesia dan 513 orang asing. Tenaga kerja yang terserap dalam tahun pertama Repelita III untuk proyek PMDN sebanyak 141.286 orang dan untuk PMA 9.679 orang.

Perkembangan penanaman modal dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi nampak menggembirakan. Dalam periode Repelita I seluruh penanaman modal dibidang tersebut sebesar US $ 955,8 juta, Repelita II US $ 3.621,1 juta dan Repelita III US $ 13.015,3 juta. Khusus dalam periode Repelita III, dalam tahun 1979 jumlah penanaman modal adalah sebesar US $ 1.072,2 juta dan dalam tahun 1983 mencapai US $ 3.234 juta.

Kebijaksanaan pengembangan golongan ekonomi lemah dilak-sanakan dengan program-program peningkatan iklim usaha yang baik, pemberian bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ri- ngan dan mudah, pemberian bantuan keahlian, penyuluhan dan pengembangan kewiraswastaan serta pemberian latihan keteram-pilan. Di samping itu pemerintah juga telah mengeluarkan ke-bijaksanaan melalui Keppres 14 Tahun 1979 yang disempurnakan dengan Keppres No. 14A/1980 jo Keppres No. 18/1981, untuk meningkatkan peranan golongan ekonomi lemah.

Perkembangan pemberian kredit untuk golongan ekonomi le- mah menunjukkan peningkatan terus. Program bantuan kredit se-perti KIK/KMKP sejak 1 Juni 1983 suplesi kreditnya ditiada- kan sedangkan suku bunga KIK/ KMKP tetap 12% setahun dengan jangka waktu 10 tahun untuk KIK dan 3 tahun untuk KMKP. KIK yang disetujui selama Repelita III bernilai kumulatif sebesar Rp. 825 milyar pada akhir Maret 1984, sedangkan KMKP yang di-setujui bernilai kumulatif Rp. 1.861 milyar. Kredit Mini mak-simal Rp.200.000,-, dengan bunga 12% setahun, pada akhir Ma- ret 1984 mencapai Rp.36,5 milyar dengan jumlah nasabah 491 orang, dan Kredit Midi antara Rp.200.000,- a/d Rp.500.000,-, dengan bunga 10,5% dan 12% pertahun mencapai Rp. 34,1 milyar dengan nasabah 142.000 orang, sedangkan Kredit Candak Kulak (KCK) yang disalurkan melalui KUD mencapai Rp. 151 milyar.

Sejak tahun 1976/77 pedagang kecil mendapat bantuan kre- dit untuk memperoleh ruang dalam pasar Inpres. Pada akhir Maret tahun 1979 pinjaman ini sebesar Rp. 24 milyar dan pada akhir Maret 1984 telah mencapai Rp. 97 milyar.

Usaha peningkatan produktivitas para pengusaha golongan ekonomi lemah diarahkan pada berbagai kelompok pengusaha.

54

Dalam hubungan ini dalam Repelita III telah dilaksanakan sis-tem bapak angkat; dan pada akhir Repelita III telah ada 69 perusahaan besar, terdiri dari perusahaan swasta dan pemerin-tah, yang tercatat menjadi bapak angkat. Kepada para pedagang golongan ekonomi lemah telah diberikan bimbingan teknis per-dagangan, termasuk bimbingan untuk ekspor. Di samping itu me-lalui berbagai kebijaksanaan telah dilakukan pula pembinaan pemasaran hasil produksi, termasuk pemasaran yang dilaksana-kan melalui koperasi.

Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, penyebaran dan struktur umur yang kurang seimbang merupakan masalah pokok di bidang kependudukan. Sesuai dengan yang digariskan dalam GBHN, maka kebijaksanaan kependudukan dalam Repelita III dirumuskan secara nasional dan menyeluruh dan dituangkan dalam program-program kependudukan yang terpadu.

Menurut proyeksi penduduk Repelita III, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1978 adalah 136,6 juta dan pada tahun 1983 adalah 150,9 juta. Jumlah penduduk meningkat dengan 14,3 juta, atau 2,0% rata-rata per tahun selama Repelita III. Na-mun perkiraan-perkiraan yang dilaksanakan setelah dilaksana-kan sensus penduduk 1980 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 1978 adalah 141,4 juta dan pada tahun 1983 adalah 158,1 juta. Jumlah penduduk meningkat dengan 16,7 juta atau sekitar 2,2% per tahun selama Repelita III.

Pertumbuhan penduduk selama Repelita III yang ternyata di atas perkiraan semula disebabkan oleh adanya dampak berbagai kegiatan pembangunan terhadap sasaran-sasaran kependudukan dan keluarga berencana. Berbagai usaha pembangunan, khususnya di bidang kesehatan, ternyata telah berhasil menurunkan ting-kat kematian lebih pesat dari pada yang dialami dalam penu-runan tingkat kesuburan. Dalam kurun waktu Repelita III, tingkat kematian kasar turun dari 13,5 per seribu pada tahun 1978 menjadi 11,7 per seribu penduduk pada tahun 1983 atau menurun sebesar 13,5%. Penurunan tingkat kematian ini adalah sekitar 2,7% per tahun. Penurunan tingkat kesuburan tidaklah sepesat itu. Diperkirakan tingkat kelahiran per wanita subur adalah 5.605 per seribu tahun 1967 1970, turun menjadi 4.680 per seribu pada tahun 1976 - 1979. Penurunan ini adalah sekitar 16,5% selama 9 tahun atau 1,8% per tahun.

Penurunan tingkat kesuburan ibu tersebut merupakan hasil usaha pembangunan khususnya di bidang keluarga berencana serta langkah-langkah kebijaksanaan yang mendukung program keluarga berencana. Dalam hubungan ini bisa dicatat bahwa peranan dan

55

kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan program KB juga terus meningkat selama Repelita III. Hal ini antara lain terlihat dari makin banyaknya tenaga sukarela pembina program dan pa-guyuban KB, yang pada akhir Repelita II berjumlah sebanyak 90.065 telah naik menjadi 184.191 pada tahun 1983/84. Dalam pada itu, selama Repelita III telah dilatih sebanyak 177.855 orang kader Usaha Peningkatan Gizi Keluarga dan 101.778 tena- ga pendidikan kependudukan. Sebagian dari tenaga yang terakhir ini, yaitu sebanyak 52.483 orang, telah dilatih secara lang-sung dalam program kependudukan dan keluarga berencana sedang-kan sebagian lainnya dilatih melalui sektor pembangunan lain dan organisasi masyarakat.

Usaha meningkatkan jumlah peserta keluarga berencana baik peserta baru maupun peserta lestari terus dilaksanakan selama Repelita III. Realisasi peserta baru dalam Repelita III ada- lah sebesar 17.379.592 yang berarti 18,5% di atas sasaran yang telah ditentukan. Seperti diharapkan, pencapaian program ini lebih besar di Jawa dan Bali yaitu 27,2% di atas sasaran Repelita III. Sedangkan sasaran peserta Keluarga Berencana Lestari selama Repelita III adalah sebanyak 9,5 juta pasangan usia subur. Jumlah yang telah dicapai adalah 14.422.551 yang berarti sebesar 51,8% di atas sasaran Repelita III.

Berdasarkan keadaan di atas, terlihat bahwa pelaksanaan program keluarga berencana selama Repelita III telah menun-jukkan hasil yang cukup menggembirakan. Dengan hasil-hasil tersebut serta dengan semakin meningkatnya program keluarga berencana ini, dapat diharapkan bahwa tingkat kelahiran di Indonesia juga akan terus turun.

Dengan makin meningkatnya jumlah akseptor lestari maka telah pula diperhatikan masalah pengayomannya, yaitu dengan jalan menambah jumlah klinik keluarga berencana dan tenaga-tenaga pengayoman keluarga berencana seperti tenaga media, paramedic, pembantu pembina keluarga berencana, pembina ke-luarga berencana dan sebagainya. Apabila pada akhir Repelita II jumlah klinik keluarga berencana tercatat 4.134, maka jum-lah ini naik menjadi 7.064 pada akhir Repelita III, yang ber-arti kenaikan sebesar 71%. Penyediaan klinik selama Repelita III mencapai 19,9% di atas sasaran yang direncanakan.

Di samping klinik dan rumah sakit keluarga berencana, te-lah pula ditingkatkan, jumlah tenaga personalianya. Apabila pada akhir Repelita II terdapat 14.669 tenaga, maka jumlah ini telah dapat ditingkatkan menjadi 20.953- orang pada akhir Repelita III.

56

Dalam pada itu, ciri dan karakteristik dari pada peserta juga makin menunjukkan kearah yang positif, terutama dengan makin banyaknya penduduk yang berpendidikan rendah yang men-jadi peserta KB, serta makin banyaknya petani yang menjadi peserta KB lestari. Jenis alat kontrasepsi yang dipakai para peserta juga makin menuju alat yang lebih efektif. Jika pada akhir Repelita II, 64,4% dari peserta KB lestari memakai pil, pada akhir Repelita III persentase tersebut turun menjadi 55,4%, sedangkan pemakai IUD naik dari 1.494,2 ribu menjadi 3.898,8 ribu. Dengan demikian, pemakaian alat kontrasepsi ma-kin mantap dan kelestariannya juga meningkat.

Seperti disebutkan di atas, salah satu masalah utama da- lam bidang kependudukan di Indonesia adalah masalah penyebar- an penduduk yang kurang seimbang apabila dikaitkan dengan po-tensi alam yang tersedia terutama potensi lahan pertanian. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980, jumlah penduduk yang berdiam di Jawa sekitar 61,9% dari jumlah penduduk Indonesia. Luas daratan pulau Jawa hanya sekitar 7% dari luas daratan seluruh Indonesia. Kepadatan penduduk per Km2 di Jawa di-perkirakan sekitar 690 jiwa/Km . Di luar Jawa kepadatan ini. lebih rendah : Sumatera sekitar 59 jiwa/Km2, Kalimantan se- kitar 12 jiwa/Km2, Sulawesi sekitar 55 jiwa/Km2, Maluku: sekitar 19 jiwa/Km2 dan Irian Jaya sekitar 3 jiwa/Km2.

Perbedaan kepadatan penduduk yang amat besar ini merupa- kan sumber berbagai masalah pembangunan baik di bidang ekono- mi maupun sosial budaya.

Program transmigrasi memegang peranan penting dalam usaha mengatasi masalah kependudukan. Dalam Repelita III, kebijak-sanaan penyelenggaraan transmigrasi ditujukan untuk mengu- rangi kepadatan penduduk di Jawa dan Bali dan daerah padat penduduk lainnya serta memperluas landasan yang lebih kuat bagi kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Usaha pembangu-nan di bidang transmigrasi juga dimaksudkan. untuk membantu merangsang peningkatan pembangunan di daerah-daerah, menun- jang usaha penyebaran dan pembinaan pemukiman yang serasi dengan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup, menunjang pe-ningkatan produksi pangan, tanaman ekspor dan peternakan, memperluas lapangan kerja serta mempercepat terlaksananya proses pembauran bangsa dalam rangka menyumbang terciptanya. pertahanan dan keamanan.

Di samping sasaran-sasaran di atas, pelaksanaan transmi-grasi secara langsung ditujukan untuk menata kembali pengguna-an, penguasaan dan pemilikan tanah baik di daerah asal maupun

57

di daerah penerima. Dalam kaitan ini diusahakan terciptanya keselarasan antara pembangunan daerah dan sektoral yang sa-ling menunjang. Dalam hubungan ini maka selama Repelita III, ditingkatkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada para transmigran yang meliputi bidang-bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, pemasaran hasil koperasi, dan lain-lain bagi para keluarga transmigrasi. Adapun hasil-hasil yang dicapai di dalam pelaksanaan transmigrasi selama Repelita III adalah sebagai berikut.

Jumlah transmigran yang dipindahkan selama Repelita III adalah 535.474 KK (Kepala Keluarga). Sebagian besar, yaitu 68%, merupakan transmigran umum yang seluruh pembiayaannya dilaksanakan melalui APBN. Selebihnya merupakan transmigran swakarsa yang sebagian pembiayaannya dilaksanakan melalui APBN dan sebagian oleh para transmigran sendiri atau sumber non-APBN lainnya. Jumlah yang dipindahkan menurut sasaran Re-pelita III adalah sebesar 500 ribu KK.

Peningkatan jumlah yang dipindahkan tersebut belum seluruhnya dapat diimbangi oleh penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan trans-migran dan pembangunan daerah pemukiman baru. Realisasi panjang jalan yang dibangun sejumlah 25.581 Km selama Repelita III merupakan 58% dari sasaran, dan luas lahan yang dibuka seluas 448.696 ha merupakan 72% luas lahan yang direncanakan dibuka. Pembangunan sarana-sarana lainnya juga berada di bawah sasaran-sasaran Repelita III.

Jumlah kepala keluarga yang memerlukan pembinaan meningkat secara pesat. Bila pada akhir Repelita III jumlah KK transmigran yang dibina adalah 90.295 KK maka pada akhir Repelita III jumlah ini adalah 372.833 KK.

Oleh karena belum lengkapnya penyediaan sarana-sarana yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah pemukiman baru, maka kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ini akan terus di-lanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan penyediaan sa-rana dan prasarana ini ditujukan dalam rangka meningkatkan ha-sil berbagai jenis tanaman para transmigran. Dalam Repelita III berbagai Jenis tanaman pangan seperti padi dan singkong tidak memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Demikian juga pengembangan usaha perdagangan dan koperasi masih perlu 41 tingkatkan. Dalam kaitan ini maka program-program latihan yang telah dilaksanakan bagi transmigran, baik transmigran petani maupun non-petani, akan dapat membantu meningkatkan

58

pembangunan bukan saja usaha tani mereka tetapi juga kesejah-teraan serta kecerdasan para transmigran secara umum. Dalam Repelita III jumlah transmigran yang dilatih di bidang perta-nian meliputi 29.528 orang di daerah penerima dan daerah asal, sedangkan di bidang non-petani berjumlah sekitar 7.900 orang.

Dalam pada itu usaha transmigrasi dan pembukaan lahan ba-ru telah meningkatkan rata-rata luas tanah pertanian per rum-ah tangga secara nasional dari 0,99 hektar pada tahun 1973 menjadi 1,08 hektar pada tahun 1983. Di samping itu jumlah rumah tangga yang mengusahakan areal tanah pertanian kurang dari 0,5 hektar telah menurun dari sekitar 11,0 juta pada ta-hun 1980 menjadi sekitar 8,7 juta rumah tangga pada tahun 1983.

Salah satu perwujudan dari masalah kependudukan adalah permasalahan yang timbul di bidang ketenaga-kerjaan. Masalah ketenaga-kerjaan bersumber dari relatif tingginya pertumbuhan penduduk, adanya kekurang seimbangan di dalam susunan umur angkatan kerja Indonesia, adanya kekurang seimbangan antar daerah di dalam penyebaran tenaga kerja di Indonesia, adanya kekurang seimbangan diantara jenis tenaga kerja terdidik yang diperlukan untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia dan pe-nyediaan tenaga kerja, pasar tenaga kerja belum mampu sepe-nuhnya menyalurkan tenaga kerja secara efisien dan efektif, dan adanya syarat-syarat kerja dan kondisi kerja serta. kese-hatan kerja yang kurang wajar.

Dalam rangka menangani masalah-masalah ini maka dalam Re-pelita III ditempuh pendekatan penyelesaian masalah yang si-fatnya menyeluruh, komprehensif dan terpadu. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah perluasan dan pemerataan kesempatan kerja produktif dan remuneratif dalam jumlah yang cukup mema-dai. Dalam hubungan ini maka selama Repelita III telah dilak-sanakan empat Jenis kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan umum, kebijaksanaan sektor, kebijaksanaan daerah dan kebijaksanaan khusus.

Kebijaksanaan umum ditujukan untuk menciptakan iklim dan kerangka pengambilan keputusan oleh satuan tatanan ekonomi agar kegiatan pembangunan dapat sebanyak mungkin menciptakan lapangan kerja produktif. Kebijaksanaan sektoral ditujukan agar pilihan produk dan pilihan teknologi serta pelaksanaan kegiatan pembangunan sebanyak mungkin memperluas lapangan kerja. Kebijaksanaan daerah ditujukan untuk menanggulangi ma-salah lapangan kerja diberbagai daerah, kota dan desa. Sedang-kan kebijaksanaan khusus merupakan kebijaksanaan dan program-

59

program pembangunan yang khusus ditujukan untuk memecahkan ma-salah lapangan kerja langsung dan tidak langsung yang dihadapi oleh berbagai golongan masyarakat.

Berbagai langkah kebijaksanaan ini selama Repelita III diperkirakan telah dapat mengurangi tingkat pengangguran baik yang terbuka maupun yang terselubung.

Dalam rangka mengatasi masalah lapangan kerja di pedesaan dilaksanakan berbagai kegiatan dalam program pembangunan de- sa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi proyek padat karya gaya baru (PPKGB), bantuan pembangunan daerah tingkat II, dan pro- yek reboisasi dan penghijauan.

Selama Repelita III, kegiatan proyek padat karya gaya ba- ru di luar perbaikan saluran tertier telah dilaksanakan di 4.081 kecamatan yang berarti melampaui sasaran Repelita III yang berjumlah 3.500 kecamatan. Jumlah tenaga kerja yang mem-peroleh pekerjaan secara produktif rata-rata per hari setiap tahunnya terus meningkat dan berjumlah 197.449 orang, 209.629 orang, 207.118 orang, 266.591 orang, dan 230.010 orang pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan pada tahun kelima Repelita III. Hasil-hasil fisik yang dicapai berupa jalan de- sa adalah 14.481,3 Km atau per tahun rata-rata 2.896,3 Km.

Dalam rangka perluasan lapangan kerja produktif dan pe-ningkatan mutu produksi, maka kegiatan perbaikan dan penye- baran teknologi tepat guna terus dikembangkan seperti tekno- logi air pedesaan, pengolahan kedele, pembuatan bata, anyam- an, kerupuk dan gerabah, peningkatan Serta pendayagunaan ber-bagai hasil pertanian seperti ubi kayu, ikan laut/tambak, se- men dan kelapa. Sementara itu melalui program INPRES Kabupa- ten dan reboisasi dan penghijauan telah tercipta kesempatan kerja masing-masing sebanyak 2.769.423 orang dan 253.714,7 orang dalam seratus hari kerja. Dibandingkan dengan Repelita II yang menciptakan 225.816,5 orang dalam seratus hari kerja, maka selama Repelita III terdapat kenaikan kesempatan kerja pada kegiatan reboisasi dan penghijauan sebesar 12,4 person.

Pelaksanaan program pembinaan dan penggunaan tenaga kerja merupakan kelanjutan dan peningkatan usaha dan kegiatan pem-bangunan tahun-tahun sebelumnya. Program ini mencakup penge- rahan Tenaga Kerja Sukarela BUTSI, kuliah kerja nyata (KKN), pembatasan penggunaan tenaga asing dan informasi pasar kerja dan antar kerja. Selama Repelita III secara keseluruhan telah dikerahkan sejumlah 15.908 orang TKS-BUTSI dan 56.142 orang mahasiswa dalam rangka KKN di pedesaan. Melalui AKAD dan AKL

60

telah disalurkan 134.163 orang dan 362.738 orang tenaga ker-ja. Dalam kurun waktu yang sama melalui kegiatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) telah terlaksana pengiriman 96.410 orang ke luar negeri yang berarti hampir empat kali dibanding pe-laksanaan Repelita II yaitu 24.747 orang. Dalam pada itu, se-jak diterbitkannya Keppres No. 23 Tahun 1974 telah dilaksana-kan pembatasan bagi warga negara asing pendatang di 23 la-pangan usaha yang mencakup 4.294 Jenis jabatan yang berarti hampir dua setengah kali dibandingkan dengan Repelita II yang berjumlah 1.870 jenis jabatan.

Dalam rangka meningkatkan latihan keterampilan yang ber-sifat kejuruan maka selama Repelita III telah dibangun balai latihan kejuruan baru, diadakan rehabilitasi dan pengembangan fasilitas latihan yang sudah ada serta peningkatan latihan dalam perusahaan.

Pada akhir Repelita III semua ibukota propinsi dan 120 ibukota kabupaten telah memiliki BLK dan daya tampung BLK me-ningkat dari 35.500 pada akhir Repelita II menjadi 63.490 orang atau meningkat 79 persen. Tenaga kerja yang dilatih berjumlah 284.618 orang, dimana 150.450 orang diantaranya di-latih melalui Mobile Training Unit (MTU) di daerah-daerah pe-desaan.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan hubungan dan perlin-dungan tenaga kerja maka selama Repelita III telah terbentuk 26 Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditingkat propinsi. Sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 ditingkat per-usahaan telah terbentuk 2.288 buah Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu dalam rangka menunjang kebijaksa-naan keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan pelayanan dan pengujian hygiene perusahaan dan kesehatan kerja (hiper-kes). Selanjutnya sejak Asuransi Tenaga Kerja diselenggarakan bulan Januari 1978, kini telah tercatat 9.558 perusahaan dengan 2.227.769 orang sebagai peserta ASTEK dengan investasi lebih dari Rp. 140.302 milyar. Ruang lingkup Astek juga di-perluas dengan mencakup buruh harian sektor bangunan, khusus-nya yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Dalam pada itu sejak 1979/80, jumlah keseluruhan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah mencapai 23.369 buah yang. mencakup 5.649 perusa-haan. Jumlah basis Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP) mencapai 10.220 sejak berdirinya Federasi Buruh Seluruh Indo-nesia (FBSI) pada tahun 1973. Demikian pula dalam rangka mem-bantu kesejahteraan buruh, telah dibentuk sejumlah 845 kope-rasi buruh sampai pada akhir Repelita III dengan jumlah ang-gota 56.055 orang.

61

Sebagai salah satu dari delapan jalur pemerataan, maka dalam Repelita III pembangunan kesehatan mendapatkan perhati-an khusus. Tujuan umum pembangunan kesehatan dalam Repelita III ialah untuk mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap penduduk untuk memperoleh derajat kesehatan yang sebaik-baiknya dengan mengusahakan pelayanan kesehatan yang lebih luas, lebih merata dan terjangkau terutama oleh masya-rakat berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota, ser-ta dengan peranserta aktif dari masyarakat.

Dalam Repelita III telah dilaksanakan berbagai program- program pembangunan di bidang kesehatan yang meliputi 1) pelayanan kesehatan, 2) pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, 3) perbaikan gizi, 4) peningkatan penyediaan air bersih, 5) penyehatan lingkungan pemukiman, 6) penyuluhan ke-sehatan, 7) pengawasan obat dan makanan, 8) pendidikan dan. pendayagunaan tenaga kesehatan, 9) partisipasi generasi muda dalam pembangunan kesehatan, 10) peningkatan peranan wanita dalam pembangunan kesehatan, dan 11) penelitian dan pengem- bangan bidang kesehatan.

Upaya pendekatan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pokok : Puskesmas, pelayanan media Keluarga Berencana, kesehatan gizi, kesehatan jiwa, pelayanan labora- torium kesehatan, pelayanan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan.

Selama lima tahun Repelita III telah dibangun 1.000 Pus- kesmas baru, sehingga pada akhir Repelita III jumlah Puskes- mas menjadi 5.353. Peningkatan dan perbaikan Puskesmas yang telah ada tetapi belum memenuhi standar yang ditetapkan serta perbaikan rumah dokter/para media dan perluasan gedung telah pula dilaksanakan terhadap sekitar 5.500 Puskesmas dan Pus- kesmas Pembantu sejak tahun 1979/80 sampai dengan tahun keli- ma Repelita III.

Untuk mendukung tugas Puskesmas telah dibangun pula Pus- kesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Pada tahun terakhir Repelita III dibangun/diadakan 1.250 Puskesmas Pembantu dan 500 Puskesmas Keliling. Dengan demikian dalam Repelita III telah dibangun 6.293 Puskesmas Pembantu dan disediakan 1.875 Puskesmas Keliling.

Upaya lain untuk terus meningkatkan fungsi Puskesmas ada- lah dengan upaya memenuhi kebutuhan tenaga dokter dan parame-dis di Puskesmas-Puskesmas yang belum lengkap tenaganya. Pada tahun terakhir Repelita III telah diusahakan untuk menempatkan

62

600 tenaga dokter umum, 60 dokter gigi dan 4.500 tenaga pa-ramedis dan pembantu paramedis. Dalam lima tahun Repelita III seluruhnya telah ditempatkan sejumlah 14.087 tenaga media dan paramedis di Puskesmas-Puskesmas.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. pada masya-rakat, pelayanan melalui rumah-rumah sakit juga terus diper-baiki dengan menyempurnakan sistem rujukan antar berbagai tingkat rumah sakit dan antar Puskesmas dan rumah sakit. Di samping itu selama Repelita III telah dibangun 22 RSU baru dan 11 RSU pengganti, membangun/memperbaiki. 192 RSU Kabupa-ten/Kotamadya, 20 RSU di Ibukota Propinsi, 13 RS Vertikal, 5 RS Khusus Vertikal, Palang Merah Indonesia, dan memberikan bantuan peralatan media dan non media kepada 115 RSU Kabupa-ten/Kodya, 11 RS Vertikal, 5 RS Khusus Vertikal serta bantuan obat-obatan dan peralatan kepada 122 RS Swasta. Di samping itu telah ditempatkan 270 dokter ahli dalam 4 keahlian pokok, yaitu bedah, kebidanan dan kandungan, kesehatan anak dan penyakit dalam di 133 RS.

Untuk RSU yang dikelola oleh Pemda dan untuk RS yang men-dapat rujukan dokter ahli, telah diberikan bantuan dana untuk mencukupi kebutuhan obat-obatan, antara lain melalui Program Inpres Bantuan Sarana Kesehatan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit menu- lar, dalam Repelita III telah ditingkatkan cakupan imunisasi kepada bayi serta anak dan ibu hamil dalam rangka upaya menu-runkan angka kematian akibat beberapa penyakit menular khu-susnya tetanus, diphteri, dan campak. Demikian pula penyedia- an sarana air bersih dan saran kebersihan lingkungan pemuki- man juga terus ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut ditunjang; dengan penyuluhan kesehatan yang lebih diintensipkan, dan ternyata telah dapat menurunkan angka kematian akibat khole-ra/diare. Bila angka kematian tersebut adalah sebesar 5,1% pada awal Repelita III, maka telah turun menjadi 2,1% pada akhir Repelita III.

Untuk meningkatkan keadaan gizi rakyat, khususnya bagi ibu hamil dan menyusui serta anak balita, berbagai kegiatan gizi terus diperluas dan ditingkatkan dalam Repelita III. Usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yang khusus ditujukan untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein (KKP) pada anak balita, selama Repelita III telah mencakup lebih dari 40 ribu desa, 8,7 juta anak balita, 7.691 ibu hamil dan 8.843 ibu menyusui. Selain itu cakupan pemberantasan gondok endemik dan pencegahan kebutaan karena kekurangan vitamin A juga terus

63

meningkat dari tahun ketahun Repelita III. Demikian pula halnya upaya penanggulangan anemi gizi pada ibu hamil. Pelak-sanaan upaya di bidang gizi dilaksanakan terpadu dengan bebe-rapa sektor lain terutama sektor-sektor pertanian, keluarga berencana, agama, industri, perdagangan, dan pendidikan serta pemerintahan dalam negeri.

Upaya penyuluhan kesehatan sebagai penunjang berbagai upaya pelayanan kesehatan juga terus ditingkatkan dalam Re-pelita III. Kegiatan dilaksanakan antara lain dengan pening-katan komunikasi dan penyebarluasan informasi melalui lebih dari 3.700 Puskesmas atau lebih dari 60% Puskesmas yang ada. Penyuluhan melalui media masa modern dan tradisional juga di-tingkatkan.

Produksi obat, obat tradisional, alat kesehatan, makanan dan kosmetik dalam Repelita III telah mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan jaringan distribusi yang semakin luas. Sekitar 98% kebutuhan obat nasional telah dapat dipe-nuhi oleh hasil produksi dalam negeri. Selama Repelita III industri farmasi di dalam negeri telah berhasil memproduksi sekitar 43 milyar tablet dan 4,7 milyar kapsul di samping persediaan lain yang jumlahnya cukup besar, dibanding pada Repelita II. Sejak awal Repelita III unit produksi farmasi milik Pemerintah digiatkan kembali guna meningkatkan produksi obat-obat esensial yang diperlukan oleh Puskesmas dan rumah-rumah sakit.

Untuk melaksanakan berbagai upaya kesehatan diperlukan tersedianya tenaga yang cukup jumlah dan mutunya dan penem-patannya secara merata menurut kebutuhan. Untuk itu dalam Re-pelita III upaya pendidikan, latihan dan pendayagunaan tenaga kesehatan mendapat perhatian besar. Dengan peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan serta perbaikan penyelenggaraan pen-didikan, pada tahun kelima Repelita III telah dapat dihasil-kan tambahan 1.647 tenaga dokter dan 4.113 tenaga perawat dan bidan dan sejumlah tenaga kesehatan lainnya. Dengan demikian pada akhir Repelita III jumlah tenaga kesehatan yang tersedia antara lain adalah 17.647 dokter, 44.113 perawat dan bidan, 5.184 tenaga lulusan akademi berbagai bidang kesehatan dan 35.679 penjenang kesehatan. Bila dibandingkan dengan keadaan akhir Repelita II, maka jumlah tenaga kesehatan secara. kese-luruhan telah meningkat 28% pada akhir Repelita III.

Erat kaitannya dengan pembangunan di bidang kesehatan da-lam rangka mempertinggi taraf hidup, kecerdasan dan kesejahte-raan rakyat secara adil dan merata, adalah penyediaan pangan

64

serta perbaikan gizi yang memadai dan terjangkau oleh seluruh rakyat.

Dalam Repelita III kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang pangan dan perbaikan gizi diarahkan untuk mencapai tiga tu-juan. Pertama, meningkatkan penyediaan bahan pangan secara merata diseluruh tanah air dengan harga yang terjangkau oleh daya beli rakyat serta mencukupi kebutuhan gizi. Kedua, me-ngusahakan agar konsumsi bahan pangan selain beras semakin meningkat dan rakyat semakin mampu menganekaragamkan pola konsumsi pangannya. Ketiga, meningkatkan status gizi rakyat agar penyakit-penyakit yang timbul sebagai akibat kekurangan gizi semakin berkurang.

Secara menyeluruh penyediaan bahan pangan selama Repelita III dari dalam negeri menunjukkan gambaran yang menggembira-kan karena ditunjang oleh peningkatan produksi beras dalam negeri yang cukup tinggi meskipun pada tahun pertama Repelita III pertumbuhan produksi ini cenderung mengalami penurunan yang menyolok. Impor beras pada tahun pertama tersebut menca-pai tingkat yang tertinggi sejak kemerdekaan yaitu kira-kira 2,6 juta ton. Sedangkan pengadaan beras yang berasal dari ha- sil produksi dalam negeri hanya mencapai 431 ribu ton.

Namun demikian, keadaan berubah menjadi membaik pada ta-hun kedua, ketiga dan keempat. Hal ini ditunjang oleh produk-si beras yang meningkat dengan pesat berturut-turut sebesar 13 % dan 10 % untuk tahun kedua dan ketiga, sehingga impor beras menurun sampai 46 % - 17 % dari tahun sebelumnya. Di samping itu pengadaan beras dalam negeri meningkat sampan. 5 kali sehingga mencapai sekitar 1,5 - 2,0 juta ton selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya, harga beras pada tingkat produsen dan konsumen pun cukup stabil dan cukup menguntung-kan keduanya.

Setelah mengalami keadaan yang serba menguntungkan selama 3 tahun berturut-turut, pengadaan beras dalam negeri tahun 1983/84 tidak secerah tahun-tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh musim kemarau yang panjang sehingga produksi beras tidak cukup tinggi dan jumlah pengadaan beras dalam ne-geri hanya mencapai kira-kira 1 juta ton atau 62% dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk memperkuat persediaan beras (sarana penyangga) diperlukan impor sebesar kira-ki-ra 1 juta ton yaitu kira-kira dua kali lipat tahun sebelum-nya. Namun demikian tingkat harga pada produsen dan konsumen dapat dijaga kestabilannya sehingga tidak bergejolak.

65

Dalam usaha menunjang pelaksanaan kebijaksanaan pengane-karagaman konsumsi pangan, sejak akhir-akhir ini telah diber-lakukan pula harga dasar untuk produksi palawija yaitu ja-gung, kacang kedelai dan kacang hijau yang disesuaikan setiap tahunnya. Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan gairah memproduksi komoditi-komoditi palawija yang bersang-kutan dan sekaligus merupakan usaha-usaha peningkatan kese-jahteraan para petani dari tahun ketahun dalam bentuk pembe-rian jaminan pemasaran bagi hasil-hasil palawija tersebut. Sampai dengan tahun 1983/84 harga pasaran komoditi-komoditi yang bersangkutan hampir selalu berada di atas harga dasar yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijaksana-an yang telah ditetapkan cukup berhasil di samping tetap men-jamin kestabilan harga pasar.

Upaya untuk menganekaragamkan pola konsumsi pangan dalam Repelita III, selain ditempuh melalui pendekatan produksi dan pemasaran pangan, dilakukan pula dengan penyuluhan gizi. De-ngan penyuluhan gizi diharapkan masyarakat terdorong untuk dapat memanfaatkan bahan pangan yang ada setempat semaksimal mungkin, di samping membiasakan pola konsumsi pangan beragam dan bergizi.

Dalam rangka meningkatkan keadaan gizi rakyat, telah di-laksanakan usaha untuk menanggulangi empat masalah gizi uta-ma, yaitu kurang kalori protein (KKP), kebutaan akibat keku-rangan vitamin A, anemi gizi dan gondok endemik. Untuk ketiga masalah gizi yang pertama, penanggulangannya terutama dilak-sanakan melalui usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK). Pada tahun 1983/84 UPGK telah menjangkau 4.313 desa di 27 propinsi dan mencakup lebih dari 1,2 juta anak balita. Dalam kurun lima tahun Repelita III desa yang dijangkau oleh UPGK selu-ruhnya berjumlah 40.085 desa dan mencakup lebih dari 9 juta anak balita, 7.671 ibu hamil dan 8.843 ibu menyusui. Dengan peningkatan jangkauan dan cakupan sasaran UPGK, terlihat ada kecenderungan bahwa angka KKP pada balita mulai menurun dari 37,5 % pada tahun 1980/81 menjadi 33,4% pada tahun 1982/83, yang berarti bahwa jumlah anak yang keadaan gizinya baik ma- kin meningkat. UPGK adalah suatu upaya terpadu yang dilaksa-nakan oleh berbagai sektor, terutama sektor kesehatan, perta-nian, keluarga berencana, dan agama, beserta Pemerintah Daerah.

Upaya penanggulangan gondok endemik dilaksanakan dengan yodisasi garam dan pengobatan dengan suntikan. Setiap tahun- nya jumlah penderita yang memperoleh suntikan rata-rata seba-nyak lebih dari 920 ribu orang. Selama Repelita III jumlah

66

tersebut adalah lebih dari 4,6 juta penduduk. Di samping itu produksi garam beryodium terus ditingkatkan dan dipasarkan di 14 propinsi. Hasil penelitian di beberapa daerah gondok di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara menunjukkan adanya penurunan prevalensi gondok di daerah-daerah tersebut.

Dalam Repelita III juga telah mulai dikembangkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dalam rangka mencegah tim-bulnya masalah gizi apabila timbul krisis pangan akibat keke-ringan, bencana alam dan sebagainya. Upaya tersebut dimulai di daerah pemanduan di Lombok Tengah (NTB), Karang Asem (Bali), dan Boyolali (Jawa Tengah). Pada tahun 1983/84 SKPG mulai dikembangkan di Lombok Timur, Pekalongan, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur.

Perumahan sebagai kebutuhan pokok rakyat banyak, telah lebih memperoleh perhatian dalam Repelita III. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta peningkatan kemampuan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Bidang perumahan rakyat dan pemukiman meliputi perbaikan kampung, pengadaan perumahan rakyat, pemugaran perumahan desa, penye-diaan dan peningkatan pelayanan air bersih serta penyehatan lingkungan pemukiman.

Pengadaan perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilaksanakan baik melalui Perumnas maupun dalam bentuk pemberian fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) dari Bank Tabungan Negara, (BTN). Dalam tahun terakhir Repelita III Perumnas telah membangun sekitar 12.963 unit rumah siap huni (RSH) yang terdiri dari 3.680 rumah sederhana, 8.523 rumah inti, dan 760 unit rumah susun. Dengan demikian selama masa Repelita III jumlah keseluruhan rumah siap huni yang telah selesai dibangun mencapai 81.323 unit, belum termasuk sejumlah 13.295 unit yang juga sudah selesai secara fisik tetapi masih menunggu penyelesaian pengadaan air minum dan/atau pemasangan listrik yang diharapkan akan dapat diselesaikan pada tahun 1984/85 ini.

Sementara itu pembangunan rumah oleh sektor swasta dengan dukungan kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Tabungan Negara telah pula ditingkatkan dan dikembangkan di hampir seluruh ibu kota Propinsi dan disekitar 100 kota tingkat Kabupaten. Selama kurun waktu Repelita III realisasi KPR Perumnas dan non Perumnas telah mencapai jumlah sebanyak 192.852 unit rumah. Ini berarti bahwa perumahan rakyat yang telah berhasil dibangun selama Repelita III (Perumnas dan non Perumnas)

67

telah melampaui sasaran Repelita III yang ditetapkan sebanyak 150.000 unit rumah.

Di samping itu, sebagai tambahan, pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pihak swasta (developer) dengan du-kungan KPR dari PT Papan Sejahtera dalam Repelita III telah mencapai jumlah 1.243 unit.

Selain pembangunan perumahan rakyat di kota-kota dilaksa-nakan pula usaha-usaha pemugaran perumahan rakyat di desa-de-sa. Usaha pemugaran perumahan desa bertujuan agar sebanyak mungkin rakyat mendiami rumah yang sehat dalam lingkungan yang sehat. Dalam tahun terakhir Repelita III kegiatan pemu-garan perumahan desa telah dilaksanakan di 1.105 desa yang tersebar di 25 propinsi. Ini berarti sampai dengan akhir Re-pelita III telah dilaksanakan perintisan pemugaran perumahan terhadap sekitar 5 ribu desa. Sejalan dengan itu melalui dana APBD, Pemerintah Daerah pun telah memberikan stimulan kepada masyarakat untuk keperluan yang sama, sehingga dengan demi-kian sasaran 6 ribu desa yang ditetapkan dalam Repelita III dapat dicapai.

Penyebaran peningkatan penyediaan air bersih bagi daerah-daerah perkotaan sesuai dengan kebutuhan yang terus meningkat tidak hanya terbatas pada kota-kota besar dan sedang saja, tetapi juga sampai ke kota-kota kecil, khususnya ibukota-ibu-kota kecamatan. Dalam tahun terakhir Repelita III saja penam-bahan kapasitas produksi air bersih berjumlah 5.082 1tr/de-tik. Dengan demikian selama masa Repelita III penambahan ka-pasitas produksi air bersih telah mencapai 18.252 ltr/detik yang tersebar di kurang lebih 710 kota besar, sedang dan ke- cil, termasuk di ibukota kecamatan (IKK). Selama Repelita III, sebanyak 627 ibukota kecamatan telah berhasil ditangani pengadaan air bersihnya. Dari jumlah tersebut, 390 ditangani dengan sistem IKK lengkap, 98 melalui Inpres Kesehatan, dan 139 dengan sistem lainnya.

Usaha peningkatan dan pemerataan pelayanan air bersih dalam Repelita III semakin mendapat perhatian, khususnya ba-gi penduduk yang berpenghasilan rendah, Dalam tahun terakhir Repelita III telah dapat dipasang 69.146 sambungan rumah dan 2.651 hidran umum yang mampu melayani 1.221.660 orang pen- duduk di berbagai kota. Dengan demikian selama masa Repeli-ta III jumlah sambungan rumah yang terpasang adalah sebanyak 227.309 buah, sedangkan hidran umum yang terpasang sebanyak 9022 buah dengan tambahan penduduk kota yang dapat dilayani sebanyak 4.137.520 orang.

68

Usaha meningkatkan sanitasi lingkungan yang meliputi pe-ningkatan kebersihan kota, pembuangan air kotor dan air hujan bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan pemukiman dalam usaha mencegah berjangkitnya penyakit rakyat. Selama Repelita III telah dapat diselesaikan perbaikan sarana lingkungan kota di 19 wilayah kota, pengolahan air kotor di 4 kota, serta pembuangan air hujan di 25 kota tersebar di berbagai daerah.

Pembangunan gedung-gedung yang dilaksanakan oleh Pemerin-tah dan swasta semakin meningkat. Untuk itu diperlukan penga-turan dan pembinaan agar pelaksanaan pembangunan sampai de-ngan pemanfaatannya dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna. Dalam rangka tertib bangunan telah disusun berbagai peraturan antara lain standar bangunan, pedoman pelaksanaan, prosedur pengadaan bangunan negara, peraturan bangunan nasional dan model peraturan setempat untuk kota kabupaten dan kota madya untuk seluruh daerah.

Usaha-usaha pembangunan dibidang kesehatan, gizi dan pe-rumahan berkaitan erat dengan usaha meningkatkan kesejahtera-an sosial seluruh rakyat. Usaha-usaha pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan taraf ke-sejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan yang lebih adil dan merata. Langkah-langkah pelayanan dan bantuan pe-nyantunan terutama diperuntukkan bagi keluarga yang kehidup-annya kurang beruntung, anak-anak terlantar, para lanjut usia, para cacat, para tuna sosial, fakir miskin, yatim pia-tu, anggota masyarakat yang masih hidup secara terbelakang serta warga masyarakat yang menderita sebagai akibat bencana alam dan keluarga para pahlawan perintis pejuang kemerdekaan.

Segenap usaha tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah be-kerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga/organisasi sosial yang telah ada. Dalam rangka itu telah ditempuh pula upaya untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kemampuan setiap warga, agar mereka dapat secara nyata berperanserta dalam usaha-usaha pembangunan terutama dibidang kesejahteraan sosial.

Untuk tujuan tersebut maka selama Repelita III telah di-laksanakan usaha-usaha dengan sistem pelayanan dalam panti meliputi rehabilitasi maupun pembangunan panti-panti sosial, bersamaan pula dengan peningkatan pelayanan di luar panti yang dilaksanakan dengan memanfaatkan Pekerja Sosial Masyara- kat sehingga dapat menjangkau sasaran penduduk yang lebih lu-as dan banyak, terutama di daerah-daerah rawan sosial ekono-mis.

69

Pokok-pokok kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan se-lama Repelita III adalah : (a) bantuan dan bimbingan kepada keluarga miskin, (b) pembinaan swadaya masyarakat di bidang perumahan dan lingkungan. (c) pengadaan dan pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat, (d) pembinaan kesejahteraan masyarakat ter-asing, (e) bantuan penyantunan anak-anak terlantar, (f) ban-tuan dan penyantunan kepada para lanjut usia, (g) bantuan dan penyantunan kepada para cacat, (h) pembinaan Karang Taruna dan (i) pendidikan/latihan Tenaga-tenaga Kesejahteraan Sosial.

Selama Repelita III telah berhasil diberikan bimbingan sosial/latihan ketrampilan kerja kepada sekitar 243.000 ke-luarga miskin, sekitar 223.000 anak terlantar, 242.350 lanjut usia, dan sekitar 106.000 para cacat, sedangkan jumlah ke-luarga pedesaan yang dibantu untuk pemugaran perumahan mereka kepada sebanyak 24.300 keluarga, pembinaan dan pengadaan PSM sebanyak 68.600 orang, pembinaan dan pemukiman masyarakat terasing sebesar sekitar 13.000 keluarga, dan pembinaan Ka-rang Taruna sebanyak 12.654 buah.

Kepada warga binaan tersebut diberikan pula bantuan beru-pa paket bahan dan peralatan kerja untuk usaha secara swadaya sebagai bekal modal memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Demikian juga telah dilakukan upaya untuk meningkatkan pela-yanan sosial bagi keluarga-keluarga miskin di pedesaan yang memerlukan bantuan untuk perbaikan keadaan perumahan dan lingkungannya, penyantunan bagi para gelandangan dan penge-mis, penyantunan para korban bencana alam, penyantunan para tuna susila, penyantunan anak nakal dan penyalahgunaan narko-tika, penyantunan para bekas narapidana serta penyantunan so-sial para keluarga dan remaja yang mengalami permasalahan so-sial psikologis sebagai akibat perubahan dan keresahan sosial.

Selama Repelita III juga dilakukan usaha untuk mengem-bangkan kesejahteraan sosial wanita guna memantapkan kemam-puan dan ketrampilan kaum wanita. Dalam rangka ini telah di-laksanakan usaha-usaha yang meliputi : latihan kepemimpinan wanita tingkat kabupaten, latihan keterampilan bidang usaha ekonomis produktif, bantuan paket buku-buku dan sarana moti-vasi, penyelenggaraan kelompok-kelompok kerja produktif.

Selain meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, tujuan pembangunan mencakup pula peningkatan kecerdasan rak-yat. Dalam rangka usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan di bidang pendidikan dan generasi muda memegang peranan yang sangat menentukan. Oleh karena itu dalam Repeli-ta III pembangunan dibidang ini mendapatkan perhatian khusus.

70

Pembangunan dalam bidang pendidikan dan generasi muda mencakup program-program : pembinaan pendidikan dasar; pembi-naan pendidikan menengah tingkat pertama; pembinaan pendidikan menengah tingkat atas; pembinaan pendidikan tinggi; penun-jangan bakat dan prestasi; peningkatan pendidikan masyarakat; peranan wanita; generasi muda; keolahragaan dan pengembangan sistem pendidikan. Hasil-hasil dari pelaksanaan program-pro-gram tersebut adalah sebagai berikut.

Jumlah murid pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah) yang pada tahun 1978/79 berjumlah 21,892 juta (termasuk didalamnya 17,037 juta murid usia 7 - 12 tahun) te-lah meningkat pada tahun ajaran 1983/84 menjadi sekitar 28,869 juta (termasuk didalamnya 23,153 juta murid usia 7-12 tahun) yang berarti mengalami kenaikan 6,977 juta atau 31,9%. Hal ini berarti pula bahwa pada tahun 1983/84 sebanyak 97,2% dari kelompok usia 7 - 12 tahun yang berjumlah 23,808 juta sudah tertampung pada pendidikan dasar.

Jumlah murid SMTP yang pada tahun 1978/79 berjumlah 2,674 juta murid telah meningkat menjadi 4,713 juta murid pada ta-hun 1983/84. Hal ini berarti kenaikan murid SMTP sebesar 73,1% selama lima tahun terakhir. Jika jumlah murid SMTP pada tahun 1983/84 dibandingkan dengan penduduk usia 13 - 15 ta-hun, maka daya tampung SMTP terhadap kelompok usia muda ter-sebut mencapai 44%.

Daya tampung berbagai SMTA meningkat dari 1,291 juta mu-rid pada tahun 1978/79 menjadi 2,490 juta pada tahun 1983/84, atau kenaikan sebesar 92,9% selama lima tahun, yang berarti pula bahwa 25,1% dari kelompok usia 16 - 18 tahun dapat tertampung pada SMTA.

Pada tahun 1978/79, pada perguruan tinggi terdapat 385 ribu mahasiswa. Jumlah mahasiswa meningkat pada tahun 1983/84. menjadi 805,2 ribu, atau kenaikan sebesar 109,1%, yang ber-arti pula bahwa 5,1% dari kelompok usia 19 - 24 tahun dapat tertampung pada perguruan tinggi.

Untuk menampung pertambahan murid tersebut, keadaan pra- sarana dan sarana sekolah telah ditingkatkan. Selama Repelita III telah dibangun 74.740 buah gedung SD dan tambahan 110.700 ruang kelas baru, rehabilitasi 106.000 gedung sekolah, serta pembangunan 122.000 rumah kepala sekolah/perumahan guru dan 55.190 rumah penjaga sekolah. Pada tingkat sekolah lanjutan,

71

telah dibangun 2.429 gedung SMP baru, dan 14.193 tambahan ruangan kelas baru, serta 409 gedung SMA baru dan 3.526 ruang kelas tambahan. Di samping itu selama masa lima tahun terse-but telah diselesaikan pembangunan 1.600 ruang laboratorium IPA, dan pengadaan alat laboratorium IPA sebanyak 4.550 pe-rangkat.

Penyediaan buku juga telah ditingkatkan. Selama Repelita III telah dapat disediakan lebih dari 245 juta buku pelajaran dan 103,5 juta buku bacaan untuk SD, lebih dari 79,7 juta bu-ku pelajaran pokok untuk SMP dan SMA, serta lebih dari 3 juta buku SMP bersama SMA untuk perpustakaan/bacaan.

Saran pendidikan yang paling penting adalah sarana manu-siawinya. Dalam hubungan ini selama Repelita III telah diang-kat tambahan 416.280 tenaga guru SD dan tenaga lainnya, yang terdiri dari 282.820 guru kelas/bidang studi, 90.840 guru agama dan 42.620 penjaga sekolah. Di samping itu telah diada-kan pula penataran bagi lebih dari 2 juta guru SD. Pada ting-kat sekolah lanjutan selama Repelita III telah diangkat 43,5 ribu guru baru untuk SMP dan 9.700 guru baru untuk SMA, serta telah ditatar sebanyak lebih dari 67,4 ribu guru SMP/SMA.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memantapkan daya tampung pada berbagai Sekolah Menengah Tingkat Atas Ke-juruan, dalam tahun 1983/84 telah dilakukan pengembangan ter-hadap 8 buah STM Pembangunan (4 tahun) dan 9 Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), 144 STM (3 Tahun), 20 SMT Pertani-an, 4 SMTP Khusus (Grafika, Perkapalan, dan Penerbangan), 258 SMEA dan 108 berbagai Sekolah Kejuruan lainnya.

Dalam rangka pembinaan pendidikan guru, khususnya untuk meningkatkan mutu sekaligus meningkatkan jumlah lulusan SPG/ SGLB/SGO, dalam tahun 1985/84 telah dikembangkan sejumlah 38 SPG, SGLB, SGO.

Usaha mengatasi kekurangan tenaga guru pada SMTP dan SMTA, dilakukan melalui pengembangan pendidikan diploma kependidikan di 10 lembaga pendidikan tenaga kependidikan (IKIP) dan Universitas-universitas yang mempunyai Fakultas Keguruan (FKG).

Prasarana yang tersedia pada tingkat perguruan tinggi ju-ga ditingkatkan. Dalam tahun 1983/84 telah diadakan pemba-ngunan prasarana pada 43 Universitas/Institut Negeri (terma-suk bantuan pada perguruan tinggi swasta), sejumlah 195.605 m2 ruang kuliah/kantor, 50.577 m2 ruang laboratorium dan

72

29.803 m2 ruang perpustakaan, di samping rehabilitasi 46.684 m2. Perhatian khusus telah diberikan pada penyediaan peralat-an laboratorium: sebanyak 724 perangkat peralatan laboratori-um telah disediakan bagi berbagai ilmu.

Selama Repelita III telah pula ditatar dosen-dosen seba-nyak 27.331 orang dalam berbagai bidang ilmu, sedangkan ke- giatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah melibatkan sebanyak 56.142 orang mahasiswa.

Pembinaan perguruan tinggi swasta terus dimantapkan anta-ra lain melalui penataan, penilaian kembali terhadap status, pemberian bantuan prasarana dan saran secara selektif serta bantuan yang bersifat pemerataan.

Kepada siswa dan mahasiswa yang berbakat dan berprestasi tetapi lemah dalam kemampuan ekonomi, telah diberikan bea-siswa. Dengan demikian selama lima tahun Repelita III telah dapat dilaksanakan pemberian 145.647 beasiswa (55.206 SD; 34.457 SMTP; 26.270 SMTA, dan 19.164 PT). Di samping itu se-cara khusus disediakan 20 beasiswa bagi putra daerah Irian Jaya, 40 beasiswa bagi putra daerah Nusa Tenggara Timur dan 150 beasiswa bagi putra daerah Timor Timur untuk melanjutkan pendidikan di pulau Jawa.

Kegiatan peningkatan pendidikan masyarakat telah dilaksa-nakan melalui pembinaan sejumlah kelompok belajar dari berba-gai jenis. Selama Repelita III kegiatan ini telah menjangkau sekitar 5.624.831 peserta kelompok belajar. Sementara itu atas prakarsa masyarakat telah pula dilaksanakan kursus-kur-sus keterampilan/kejuruan melalui pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat (PLSM) sebanyak 1.338.000 orang. Sedangkan Kejar Paket A yang diselenggarakan oleh or-ganisasi sosial khususnya organisasi/kewanitaan meliputi pe-serta sebanyak 1.183.115 orang. Dengan demikian keseluruhan peningkatan pendidikan masyarakat mencapai sasaran sejumlah 8.145.964 orang.

Dalam rangka penunjang kegiatan pendidikan masyarakat, dalam tahun 1983/84 telah dapat disediakan sejumlah lebih dari 13,6 juta buku paket A, dan pedoman suplemennya, sehing-ga selama Repelita III telah dapat disediakan sebanyak lebih dari 64,2 juta eksemplar buku.

Di samping itu telah dilakukan berbagai usaha untuk mem-berikan keterampilan dan pengetahuan kepada kaum wanita agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan kemampuan teknologi serta

73

menanamkan sikap kepercayaan kepada kemampuan sendiri dalam berperanserta di dalam pembangunan. Dalam kerangka itu telah diselenggarakan latihan dan pengembangan warga belajar wani-ta, lomba desa binaan keluarga sehat sejahtera di seluruh propinsi, pembinaan swadaya wanita di pedesaan serta pengada-an buku-buku pedoman dan pengajaran praktis. Kegiatan-kegiat-an ini dilaksanakan melalui program Peranan Wanita.

Program Generasi Muda khususnya dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan generasi muda agar dapat tumbuh sebagai ka-der penerus perjuangan dan pembangunan nasional. Dalam ke-rangka itu berbagai kegiatan diarahkan kepada pengembangan : (a) kepemimpinan dan ketrampilan, (b) kesegaran jasmani dan daya kreasi, (c) patriotisme dan idealisme (d) kesadaran ber-bangsa dan bernegara, (e) kepribadian dan budi pekerti luhur dan (f) partisipasi generasi muda dalam pembangunan.

Dalam rangka perluasan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pem-binaan dan pengembangan generasi di bidang pendidikan, agama, hukum, kesejahteraan sosial, kesehatan, industri, pertanian, transmigrasi, koperasi, perdagangan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup terutama berbagai latihan keterampilan dan kepemimpinan, disamping bimbingan dan penyuluhan, antara lain dalam rangka pembangun-an daerah pedesaan, peningkatan pendapatan para petani dan nelayan, pengembangan kewiraswastaan, perkoperasian, penang-gulangan masalah sosial di kalangan remaja, bimbingan kema-syarakatan dan pengentasan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara, upaya kesehatan masyarakat dan lingkungan, kete-rampilan kerja di pemukiman transmigrasi, menciptakan kesem-patan kerja di bidang industri kerajinan, peningkatan kehi-dupan beragama, dan lain-lain.

Program keolahragaan bertujuan untuk mengolahragakan ma-syarakat luas melalui proses pemasalan, pembibitan atau pem-binaan prestasi dalam berbagai jenis kegiatan olahraga. Pe-laksanaan pembinaan keolahragaan selama Repelita III mencakup kegiatan sebagai berikut: (a) pembinaan olahraga bagi seluruh anggota masyarakat, (b) peningkatan prestasi olahraga (bantuan kepada KONI), (c) telah dibangun prasarana/sarana olahraga, (d) pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi.

Mengingat bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1978 mencantumkan secara khusus tentang peranan wanita, yang mensyaratkan keikutsertaan wanita di samping pria dalam pro-ses pembangunan tetapi pada pihak lain juga tidak mengurangi

74

peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera maupun pembinaan generasi muda, maka selama Repelita III telah dilaksanakan usaha-usaha bagi wanita Indonesia untuk meningkatkan kemampuan demi partisipasi yang se-efektif mungkin; Partisipasi ini ter-utama disadari sangat menentukan untuk daerah-daerah pedesaan maupun perkotaan yang dikenal sebagai daerah rawan-ekonomis. Di samping itu perhatian juga dicurahkan terhadap partisipasi wanita dalam pembangunan di daerah transmigrasi, mengingat si-fat isolasi daerah-daerah maupun tuntutan kemampuan kemandiri-an terhadap wanita transmigran. Salah satu sarana yang akan membantu wanita untuk lebih memahami tujuan dan sasaran pemba-ngunan maupun kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh pem-bangunan untuk dapat dinikmati juga oleh wanita, maka lang-kah-langkah pertama ialah memberikan kemampuan untuk membaca huruf Latin dan angka kepada wanita yang belum pernah berse-kolah ataupun putus sekolah. Selain itu telah diberikan pula selama Repelita III pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai kesehatan keluarga dan lingkungan, pemanfaatan lahan pekara-ngan untuk tanaman pangan, pengadaan apotik hidup, pemeliha-raan ikan dan ternak, penyuluhan agama dan penerangan tentang Undang-undang Perkawinan No. 1/1974.

Di bidang usaha telah ditingkatkan pula pengetahuan wani-ta tans mengenai lepas panen, seperti masalah pemugaran, pengawetan, penyimpanan dan pemasaran hasil panen, pengisian waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, serta pe-ningkatan keterampilan dalam bidang industri rumah tangga/ke-rajinan tangan di bidang perdagangan, perkreditan dan perko-perasian dalam rangka menambah penghasilan keluarga.

Kegiatan utama ditingkat desa dilaksanakan dan disalurkan melalui PKK dalam usaha mengembangkan dan mewujudkan 10 Pro-gram Pokok PKK. Selama Repelita III selain itu telah dilaksa-nakan Program Terpadu P2WKSS dalam rangka mengisi dan menun-jang antara lain program PKK dalam rangka mengangkat secepat mungkin wanita pedesaan agar dapat ikut berpartisipasi secara aktif dan sadar dalam pembangunan.

Di bidang pendidikan anak pembinaan wanita telah diarah-kan pada usaha pengembangan mental anak (Balita) sedini mung-kin, agar perkembangan anak selalu ditunjang oleh lingkungan, sehingga memungkinkan perkembangan potensi fisiknya secara baik, perkembangan mental-intelektual dan spiritual secara serasi, serta memudahkan sosialisasi anak secara wajar. Usaha ini antara lain telah dimulai dengan penyebaran sejumlah alat permainan edukatif (APE) sebagai salah satu alat bantu per-kembangan mental-sosial bagi Balita di tiga lokasi yaitu di

75

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, dengan harapan agar di masa mendatang kegiatan ini dapat dimasyarakatkan oleh masyarakat sendiri.

Kegiatan pembangunan peranan wanita juga telah ditunjang dengan meningkatkan informasi kepada wanita, antara lain me-lalui siaran radio "Majalah Udara Ruang wanita", "Puteri In-donesia", "wanita tani mengenai masalah kesempatan kerja serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan gi-zi, kesehatan keluarga, partisipasi dalam keluarga berencana melalui acara siaran televisi "Wanita dan Pembangunan". Se-lain itu telah disebar luaskan sejumlah buku pedoman mengenai materi Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 serta diadakan berbagai kursus dan penataran mengenai hal yang tersebut hingga tingkat pedesaan yang telah sampai akhir Repelita III mencakup 23.200 kelompok dan siswa dari 160 pondok. Bersamaan dengan itu telah disebar luaskan pula sejumlah buku motivasi agama terhadap peranan wanita dalam pembangunan yang mencapai 7.400 eksemplar.

Pembangunan di bidang mental bangsa, selain menyangkut pendidikan juga menyangkut pembangunan di bidang agama. Dalam rangka pembangunan di bidang agama jumlah tempat ibadah yang telah diberi bantuan selama Repelita III telah mencapai 12.641 buah, terdiri dari 10.636 buah mesjid, 641 gereja Protestan, 678 gereja Katolik dan 546 pura Hindu serta 140 Wihara Budha.

Sementara itu selama Repelita III juga telah dibangun 1.572 buah Balai Nikah dari seluruh jumlah Balai Nikah yang ada sebanyak 3.087 buah. Sedangkan Balai Sidang Pengadilan Agama yang seluruhnya berjumlah 268 buah (258 PA tingkat per-tama dan 10 PA tingkat banding) sebanyak 116 buah telah diba-ngun dalam Repelita III (114 buah PA tingkat pertama dan 2 PA tingkat banding), di samping perluasan 149 buah Balai Sidang Pengadilan Agama yang sudah ada (146 PA tingkat pertama dan 3 PA tingkat banding).

Dalam Repelita III telah pula disediakan sejumlah saran lainnya termasuk buku-buku pedoman dan buku perpustakaan bagi para petugas NTCR (Nikah, Talak/Cerai dan Rujuk) dan Hakim Agama, dan telah pula ditatar sejumlah petugas NTCR, dan Ha-kim Agama serta Panitera Pengadilan Agama. Di samping itu telah pula disediakan seluruhnya 7.521.870 kitab suci, yang terdiri atas 6.299.400 kitab A1-Qur'an, 440.600 kitab Injil Protestan, 446.320 kitab Injil Katolik, 257.700 kitab suci Agama Hindu, dan 77.850 kitab suci agama Budha.

76

Selanjutnya di bidang kegiatan penerangan agama selama Repelita III (1979/80 - 1983/84) telah diberikan bimbingan agama Islam kepada 7.535 kelompok masyarakat suku terasing, transmigran dan kelompok remaja serta berbagai kelompok khu-sus lainnya (termasuk kepada 771 kelompok-kelompok masyarakat tersebut di atas dalam tahun 1983/84). Di samping itu telah disediakan buku-buku dan brosur agama sebanyak 3.418.000 bu-ku/brosur keagamaan dan 138.900 buah paket penyuluhan.

Bimbingan dan penyuluhan agama Protestan dalam Repelita III telah dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan kepada 659 kelompok suku terasing dan kepada para transmigran serta telah disediakan 285.000 buku/brosur keagamaan dan 18.462 buah paket penyuluhan.

Bimbingan dan penyuluhan agama Katolik dalam Repelita III telah dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan aga-ma Katolik kepada 654 kelompok suku terasing, di samping pe-nyediaan 145.500 buku/brosur keagamaan dan 16.015 paket pe-nyuluhan.

Sedangkan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Hindu dan Budha dalam Repelita III telah dilaksanakan penyuluhan agama Hindu/Budha kepada 136 kelompok masyarakat suku ter-asing serta penyediaan 104.000 buku/brosur keagamaan dan 1.711 buah paket penyuluhan.

Dari kegiatan bimbingan dan penyuluhan berbagai agama yang disebutkan di atas, maka penyuluhan agama melalui RRI/ TVRI dari tahun ke tahun semakin meningkat baik di Pusat mau-pun di daerah-daerah. Setiap minggu bagi masing-masing golo-ngan agama mengadakan siaran agama rata-rata dua atau tiga kali dalam bentuk uraian maupun fragmen atau sandiwara.

Khusus dalam kaitan dengan penyuluhan agama Islam, maka Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) telah semakin melembaga di tengah-tengah masyarakat dan semakin sempurna dan tertib pe-laksanaannya. Di samping itu, kejuaraan yang diperoleh dari MTQ Internasional (yang diselenggarakan oleh negara-negara Malaysia, Arab Saudi dan Suriah) dapat disebutkan sebagai hasil-hasil yang menonjol dalam program ini.

Dalam rangka pelaksanaan pembina suasana kerukunan hi-dup yang mantap diantara umat beragama telah dilaksanakan berbagai usaha untuk memantapkan kerukunan dalam lingkungan sendiri masing-masing golongan umat beragama, mengadakan mu-syawarah antara pemuka agama/ulama dari berbagai golongan

77

agama dan memantapkan kerukunan antar umat beragama dengan pihak pemerintah melalui pekan orientasi, sarasehan, dialog dan lain sebagainya.

Selanjutnya bimbingan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( P-4 ) dikalangan umat beragama tetap dimantapkan dan ditingkatkan pelaksanaannya.

Dalam rangka penyempurnaan fasilitas dan peningkatan mutu pelayanan dalam pelaksanaan ibadah haji, usaha-usaha yang te-lah dilaksanakan pembangunan dan perluasan asrama serta pe-nyempurnaan sistem pengasramaan jemaah haji; perbaikan prose-dur untuk mempermudah tata cara pendaftaran dan peningkatan sarana angkutan jemaah haji, peningkatan kemampuan dan kete-rampilan para petugas, pembangunan dan perluasan asrama haji di Surabaya, Medan, Pontianak dan di Banjarmasin.

Dalam rangka pendidikan agama tingkat dasar dalam Repeli-ta III telah dilaksanakan rehabilitasi/perluasan Madrasah Ib-tidaiyah Negeri sebanyak 367 buah, di samping penyediaan buku pelajaran dan pedoman guru sebanyak 14.268.000 dan penataran guru dan pembinaan sebanyak 11.500 orang. Di samping itu, me-lalui program bantuan pembangunan Sekolah Dasar (Inpres SD) telah diberi bantuan rehabilitasi kepada 25.600 Madrasah Ib-tidaiyah Swasta. Dan dalam rangka meningkatkan mutu pendi-dikan agama pada Sekolah Dasar dalam Repelita III telah di-tatar 6.716 guru SD, di samping penyediaan 9.187.070 buku pelajaran agama dan 12.530 perangkat alat peraga.

Dalam rangka pembinaan pendidikan agama tingkat lanjutan pertama dalam Repelita III telah direhabilitasi/diperluas 393 gedung MTsN, disediakan 6.630.000 buku pelajaran serta dita-tar 16.000 guru. Di samping itu untuk peningkatan mutu pendi-dikan agama di sekolah umum (SLTP) telah disediakan 2.296.900 buku pelajaran agama dan ditatar 1.731 tenaga guru sekolah umum tingkat lanjutan pertama (SLTP).

Untuk pembinaan dan pengembangan Pondok Pesantren, telah ditatar tenaga pembina dan memberikan bantuan buku-buku ke-agamaan kepada 1.633 Pondok Pesantren. Selanjutnya telah di-berikan pula bantuan berupa alat-alat keterampilan, bahan praktikum dan buku-buku pengetahuan ketrampilan kepada 825 Pondok Pesantren. Demikian pula selama Repelita III telah di-berikan bantuan rehabilitasi gedung den pembangunan bengkel keterampilan kepada 742 Pondok Pesantren.

Dalam usaha pembinaan pendidikan agama tingkat lanjutan

78

atas dalam Repelita III telah diperluas/direhabilitasi 210 Madrasah Aliyah Negeri, di samping disediakan 2.509.850 buku pelajaran/pedoman guru dan ditatar 10.129 guru. Sementara itu untuk meningkatkan mutu Madrasah Aliyah Swasta telah diberi-kan pula bantuan rehabilitasi dan buku-buku pelajaran kepada sejumlah Madrasah Aliyah Swasta.

Untuk pembinaan dan peningkatan mutu Pendidikan Guru Aga-ma (PGAN), dalam Repelita III telah direhabilitasi dan diper-luas 167 PGAN Islam, Protestan, Katolik, dan Hindu/Budha. Di samping itu telah pula disediakan 1.864.000 buku pelajaran dan ditatar 9.323 guru dari berbagai bidang studi. Bersamaan dengan itu telah diberikan pula bantuan rehabilitasi kepada 285 PGA Swasta (Protestan, Katolik dan Hindu) serta menatar 2.366 guru agama dari berbagai bidang studi, serta disediakan 129.784 buku pelajaran. Sedangkan kepada Sekolah Umum Tingkat Lanjutan Atas telah pula disediakan buku pelajaran sebanyak 1.448.600 buah dan ditatar sekitar 1.107 guru agama (termasuk 120 guru dalam tahun 1983/84).

Peningkatan mutu perguruan tinggi agama dilaksanakan me-lalui berbagai usaha, antara lain pembangunan prasarana dan penyediaan sarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga peng-ajar melalui kegiatan studi pasca sarjana dan program doktor, serta peningkatan kegiatan penelitian.

Unsur lain dalam usaha pembangunan di bidang mental dan spiritual bangsa adalah pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dan pembinaan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Repelita III di bidang ini telah dilaku-kan langkah-langkah berupa program-program Kepurbakalaan, Ke-sejarahan, dan Permuseuman; Pengembangan Seni Budaya; Kebaha-saan dan Kesastraan, Perbukuan dan Perpustakaan; Inventarisa-si Kebudayaan; Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Pendidikan Tenaga Kebudayaan.

Di bidang kepurbakalaan dan kesejarahan selama Repelita III telah berhasil dilaksanakan pengamanan, pemeliharaan dan perlindungan warisan sejarah dan purbakala meliputi 1.460 si-tus. Di samping itu telah selesai dipugar 2 buah benteng, 10 buah-makam kuno, 10 buah rumah adat, bangunan bersejarah se-banyak 4 buah, 6 buah istana, 1 buah candi, 11 buah mesjid, 1 buah kompleks megalith, 1 buah taman purbakala, 1 buah kera-ton, dan 1 buah gereja. Adapun usaha-usaha yang dilakukan di bidang permuseuman meliputi antara lain pengembangan museum nasional, museum Jakarta dan telah difungsikan 12 museum pro-pinsi.

79

Usaha-usaha yang dilakukan program seni budaya selama Re- pelita III antara lain meliputi telah dilaksanakannya pembi-naan sosio drama di 60.645 desa dan 308 kabupaten/kotamadya, pengembangan kesenian di 26 propinsi, penyuluhan teknis kese-nian di 26 propinsi, pengembangan organisasi sebanyak 19.974 orang, dan pengembangan seni oleh masyarakat 6 bidang.

Dalam Repelita III melalui program kebahasaan, kesastraan, perbukuan dan perpustakaan telah berhasil disusun dan diterbitkan perkamusan sebanyak 76 judul, terjemahan 40 judul, sayembara mengarang 950 naskah, pembakuan tata bahasa dua naskah/judul, pengembangan media kebahasaan dan penerbitan majalah sebanyak 12 nomor sejumlah 36.000 eksemplar. Juga te-lah berhasil dilaksanakan penataran tenaga teknis bahasa dan sastra sebanyak 405 orang. Dalam pada itu fungsi perpustakaan wilayah dan perpustakaan nasional telah berhasil pula diting-katkan dengan pengadaan buku 360.379 eksemplar, perpustakaan nasional umum Dati II dengan jumlah 352.525 eksemplar, per-pustakaan keliling dengan 107.907 eksemplar.

Sementara itu melalui program inventarisasi kebudayaan, dalam rangka membina Wawasan Nusantara, telah dilaksanakan antara lain kegiatan inventarisasi kebudayaan daerah serta pendokumentasian kebudayaan daerah sebanyak 217.000 eksemplar.

Demikian pula, kegiatan inventarisasi dan dokumentasi se-jarah nasional telah menghasilkan penelitian/penulisan bi-bliografi Pahlawan Nasional dan penerbitan naskah Pahlawan Nasional sebanyak 271 naskah, penulisan tokoh pahlawan nasio-nal 25 naskah, calon tokoh dan bibliografi pahlawan nasional 69 naskah, sejarah pahlawan/sejarah sosial 34 naskah, penyu-sunan naskah bibliografi calon pahlawan nasional 51 naskah dan penyusunan naskah bibliografi tokoh nasional 35 naskah. Di samping itu dalam kegiatan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah, telah dilaksanakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah sebanyak 456 naskah. Sedang-kan dalam kegiatan penelitian purbakala telah dilakukan pene-litian purbakala sebanyak 128 judul/5 aspek, di samping mem-bangun 3 buah laboratorium arkeologi beserta, peralatannya di Bandung, Yogyakarta dan Bali.

Di bidang pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah dilakukan usaha melalui program Pembinaan Pengha-yatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan telah da-pat dihasilkan antara lain inventarisasi dan dokumentasi ten- tang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 80 naskah.

80

Usaha pembangunan, terutama dalam tahap menuju industri-alisasi, memerlukan dukungan dan dorongan dari pengembangan kemampuan dalam sektor ilmu pengetahuan, teknologi serta pe-nelitian pada umumnya. Oleh karena itu pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi serta penelitian memperoleh per-hatian khusus dalam Repelita III. Usaha-usaha di bidang ini diarahkan terutama pada peningkatan baik kemampuan para pene-liti, maupun jumlah peneliti (dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi), serta peningkatan berbagai sarana laboratorium sebagai sarana penunjang dan pengembangannya.

Dalam usaha meningkatkan jumlah dan mutu para peneliti dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selama Repelita III telah berhasil ditingkatkan jumlah peneliti de-ngan kenaikan 60%, yaitu dari jumlah 16.471 orang pada akhir Repelita II menjadi 29.857 orang pada tahun 1983/84. Para pe-neliti ini terdiri dari 666 peneliti dengan gelar doktor, 18.204 orang dengan tingkat pendidikan sarjana dan 6.172 orang dengan tingkat pendidikan sarjana muda, sedangkan sisa-nya sebanyak 4.815 teknisi penelitian berpendidikan di bawah sarjana muda. Pertambahan tenaga peneliti dalam bidang perta-nian sangat menyolok pula, yaitu sebanyak 504 orang telah me-ngalami peningkatan pengetahuan melalui pendidikan Pasca Sar-jana dan Program Doktor diberbagai universitas di Indonesia. Dengan demikian dalam bidang pertanian jumlah peneliti dengan gelar doktor mencapai 65 orang, dan 262 orang memperoleh gelar Master/MSc di luar negeri. Peningkatan jumlah tenaga juga terjadi di bidang interpretasi peta-peta sumber-sumber kekayaan alam, yaitu sebanyak 71 ahli dan 174 teknisi selama Repelita III. Peningkatan ini telah dapat membantu usaha pe-manfaatan peta-peta yang diperoleh melalui penginderaan jauh melalui satelit sumber-sumber kekayaan alam, untuk dimanfaat-kan oleh berbagai sektor, seperti sektor pertanian, perikanan dan perkebunan.

Sarana penunjang yang penting dalam penelitian adalah la-boratorium. Dalam hubungan ini telah diselesaikan dalam Repe-lita III kompleks anti dari Laboratorium Uji Konstruksi (LUK) dan Laboratorium Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi (KIM) di Serpong/Jawa Barat, sedangkan Reaktor Serba Guna (RSG) dewasa ini sedang dalam penyelesaian pembangunan tahap I. De-wasa ini LUK telah mampu menunjang perkembangan industri an-tara lain industri penerbangan NURTANIO, antara lain dengan pengujian dari TETUKO CN-235 di LUK/Serpong.

Kesadaran masyarakat terhadap peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya juga telah ditingkatkan dan dibina

81

dalam Repelita III. Beberapa kelompok sasaran utamanya ialah generasi muda melalui antara lain kegiatan Lomba Karya Ilmiah Remaja setiap tahun dalam bidang-bidang matematika, kimia fi sika, biologi, elektronika, ilmu-ilmu sosial-budaya dan apli-kasi teknologi. Dalam kegiatan pembinaan ini telah diikutser-takan sebanyak 225 remaja SMA yang terpilih dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang mengikuti perkembangan ger-hana matahari dalam tahun 1983 di Jepara dan Tuban, untuk me-ngumpulkan pengalaman penelitian di lapangan. Melalui televi-si telah diusahakan peningkatan iklim yang menarik bagi rema-ja dan masyarakat pada umumnya. Berbagai teknologi diusahakan untuk dimasyarakatkan melalui televisi dan melalui kerja sa-ma dengan masyarakat secara langsung maupun dengan berbagai pemerintah daerah, khususnya teknologi yang bersifat tepat guna seperti pompa hidran dan berbagai teknologi pasca panen dalam rangka penyediaan air yang bersih dan sehat bagi masya-rakat, serta peningkatan pendapatan hasil buminya.

Dalam menyerasikan berbagai penelitian secara lintas sek-toral dan lintas departemen telah dibentuk lima kelompok Pro-gram Utama Nasional Riset dan Teknologi (PUNAS-RISTEK) yang terdiri dari kelompok: bidang Kebutuhan Dasar Manusia, bidang Sumber Alam dan Energi, bidang Industrialisasi, bidang Perta-hanan dan Keamanan dan bidang Sosial-Ekonomi, Falsafah, So-sial-Budaya dan Hukum serta Perundang-undangan.

Di bidang kebutuhan dasar manusia antara lain telah diha-silkan penemuan dan pelepasan dari berbagai jenis varietas pa-di unggul yang memiliki potensi produksi tinggi, mempunyai rasa yang enak, tahan terhadap penyakit tanaman dan berumur pendek. Demikian pula telah dikembangkan berbagai varietas unggul jenis jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan sorghum.

Di bidang peternakan diusahakan peningkatan produksi ternak melalui penyilangan berbagai jenis kerbau dan sapi maupun melalui peningkatan mutu makan untuk ternak. Di bi-dang perikanan terutama diperhatikan perikanan laut melalui berbagai kemungkinan budi daya, seperti juga penemuan dari sumber-sumber nener ikan yang baru seperti di Bengkulu, Lom-bok, Timor, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur dengan potensi sekitar 100 juta nener setiap musimnya. Di bidang penelitian perkebunan antara lain telah dikembang-kan jenis klonkion yang baru untuk karet, dikembangkan bibit unggul kelapa sawit, kopi, tebu dan pemuliaan terhadap kelapa biasa, dengan antara lain menyingkatkan waktu mencapai masa produksi yang pertama dari 7 tahun menjadi 4 tahun dengan

82

hasil 4 ton kopra/ha/tahun.

Dalam usaha mengembangkan teknologi pangan, telah dikem-bangkan makanan campuran untuk Balita (Bahan Makanan Campur-an/BMC) khususnya dalam rangka peningkatan gizi bayi. Demiki-an pula telah dikembangkan jenis varietas padi untuk lahan asin yang tahan wereng dan karenanya akan sangat membantu terutama daerah-daerah minus di tepi laut.

Di bidang perumahan rakyat dan pemukiman telah diteliti dan dikembangkan antara lain beberapa jenis bahan bangunan seperti batako dan pasir, maupun sumber-sumber penambangannya dalam usaha mempertahankan lingkungan/tidak merusak lingkung-an. Juga telah diteliti berbagai tipe konstruksi bangunan terutama bangunan yang tahan gempa serta diadakan penelitian air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.

Di bidang sumber-sumber daya alam dan energi telah dite-liti berbagai kekayaan hayati dan non-hayati dan sedang di-kembangkan penggunaan perbedaan suhu air laut sebagai sumber energi, melalui proses konversi. Demikian pula telah diadakan inventarisasi terhadap berbagai biota laut yang dapat dijadi-kan ekspor komoditi seperti teripang, berbagai jenis udang dan kepiting dan keong. Ekosistem hutan maupun peran satwa dan tumbuh-tumbuhan dalam rangka mempertahankan ekosistem ju-ga telah diteliti diberbagai kawasan hutan seperti di Kali-mantan Timur, Aceh Tenggara dan Sulawesi Utara. Dalam rangka mengadakan diversifikasi energi terutama yang berasal dari tanaman (biogas) telah dikembangkan kemampuan memproduksi etanol yang bersumber pada singkong di Lampung (Tulangba-wang). Untuk itu telah didirikan dan diselesaikan pembangunan laboratorium Pengembangan Protein Sel Tunggal di Lampung (Su-lusuban) yang selain mengolah singkong menjadi etanol juga telah mampu mengubah singkong menjadi gula cair (high fructo-se syrop) yang akan sangat menunjang industri yang bergerak dalam bidang ini.

Di bidang industri di samping industri penerbangan yang menonjol hasil-hasilnya juga telah berhasil dilakukan pengem-bangan komponen-komponen elektronika dan instrumentasi. Khu- sus mengenai bidang elektronika saat pemancar-pemancar radio dan televisi yang berkekuatan di bawah 100 KW telah dapat di-produksi di dalam negeri.

Di bidang pertahanan dan keamanan kemampuan dalam pelun-curan roket ditingkatkan selama Repelita III, sehingga telah

83

mampu dikembangkan dan diluncurkan secara eksperimental roket bertingkat satu dan bertingkat dua.

Di bidang sosial-ekonomi, falsafah, budaya, hukum dan perundang-undangan antara lain telah dilakukan perkiraan dan perkembangan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek, berba-gai penelitian di bidang perhubungan darat, laut dan udara, pariwisata dan kepariwisataan, kehidupan dan cara produksi nelayan di beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, kehidupan beberapa suku terasing di Halmahera (Maluku) dan Sulawesi Tengah dan Tenggara, peranan wanita di Bali, peranan wanita dalam industri kecil di pedesaan, migra-si dan pembangunan daerah pedesaan, masalah perkembangan per-koperasian di Indonesia, kerukunan dalam dan antar umat ber-agama, dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan lain-lain.

Berkaitan erat dengan bidang penelitian adalah bidang perstatistikan. Pengembangan perstatistikan merupakan bagian integral dari pembangunan, khususnya dalam penyediaan infor-masi dan data statistik yang lengkap, dapat dipercaya dan te-pat-waktu sebagai penunjang perumusan kebijaksanaan pemba-ngunan yang tepat maupun sebagai alat untuk mengamati hasil-hasil pembangunan. Kebijaksanaan pembangunan di bidang sta-tistik dalam Repelita III diarahkan untuk menunjang keberha-silan pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan. Prioritas diberikan pada usaha penyempurnaan statistik-statistik yang mendukung usaha pemerataan melalui 8 jalur pemerataan, usaha peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya serta usaha monitoring dan pengendalian stabilitas ekonomi.

Di bidang statistik pertanian survai pertanian tanaman pangan terus disempurnakan untuk meningkatkan ketelitian dan ketepatan waktu. Selain itu dalam Repelita III telah. mulai dilaksanakan Sensus Pertanian 1983 yang akan memberikan data dasar sektor pertanian yang lebih lengkap, lebih teliti dan lebih luas cakupannya.

Dalam Repelita III juga telah dilaksanakan Sensus Pendu-duk 1980 yang telah menghasilkan data-data dasar yang muta-khir mengenai keadaan penduduk di Indonesia dalam berbagai aspeknya. Di samping itu Survai Sosial Ekonomi Nasional (SU-SENAS) terus dilaksanakan dengan berbagai penyempurnaan dalam metodologi, cakupan dan organisasinya. Bersama-sama dengan Sensus Penduduk 1980 dan Sensus Pertanian 1983, Susenas yang dilaksanakan secara periodik ini merupakan sumber data dasar

84

bagi pengamatan perkembangan kesejahteraan rakyat sebagai ha-sil pembangunan, maupun bagi perumusan kebijaksanaan-kebijak-sanaan pembangunan selanjutnya.

Dalam pada itu terus pula ditingkatkan dan disempurnakan statistik-statistik pendapatan nasional, pendapatan regional, harga, tabel input-output, sistem neraca sosial ekonomi dan data-data yang bersifat makro lainnya, serta data-data sek-toral yang kesemuanya menunjang pertumbuhan ekonomi dan pe-mantapan stabilitas nasional.

Guna mendukung usaha pengembangan perstatistikan tersebut dalam Repelita III telah pula dilaksanakan usaha peningkatan jumlah dan mutu tenaga terampil di bidang perstatistikan melalui kursus-kursus dan pendidikan, serta telah diusahakan peningkatan sarana maupun prasarana fisik yang diperlukan.

Pembangunan nasional pada akhirnya dilaksanakan di da-erah-daerah. Dalam kaitannya dengan pembangunan daerah telah digariskan bahwa kebijaksanaan dan langkah-langkah di bidang pembangunan daerah dalam Repelita III ditujukan untuk mening-katkan pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, meningkatkan laju pertumbuhan setiap daerah, mem-perkuat kesatuan serta ikatan ekonomi dan sosial wilayah da-lam rangka pembangunan nasional, dan lebih meningkatkan sema-ngat dan gairah masyarakat dalam meningkatkan hasilguna dan dayaguna kegiatan pembangunan di daerah.

Pembangunan daerah juga diarahkan untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah-daerah minus dan relatif terbelakang, daerah pedesaan, dan daerah perkotaan, serta usaha lain dalam rangka meningkatkan keserasian dan la-ju pertumbuhan antara kota dan daerah pedesaan.

Kemampuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangu-nan selama Repelita III terus meningkat. Hal tersebut tercer-min dengan makin bertambah besarnya dana pembangunan yang di-kelola dan makin besarnya kemampuan aparatur Pemerintah Dae-rah, khususnya Bappeda, dalam menyusun rencana Pembangunan dan melaksanakannya. Dalam hubungan ini telah dikeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang pemben-tukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang memberikan landasan hukum yang baru bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, baik untuk Daerah Tingkat I maupun untuk Daerah Ting-kat II.

Keserasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar

85

berbagai instansi tingkat pusat dan daerah disatu daerah, sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan tersebut. Untuk mencapai keserasian dimaksud, telah diadakan forum Kon- sultasi Regional dan forum Konsultasi Nasional, yang tujuan utamanya adalah untuk mengusahakan adanya keserasian pemba-ngunan antar daerah, dan keserasian antar kepentingan daerah dan kepentingan nasional. Forum konsultasi tersebut diseleng- garakan dalam rangka penyusunan rencana tahunan dan anggaran, baik daerah maupun pusat.

Untuk merangsang pelaksanaan pembangunan di daerah, me-ningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan, serta me-ningkatkan keserasian antara pembangunan sektoral dan regio-nal, maka Pemerintah memberikan bantuan pembangunan kepada berbagai tingkat pemerintahan daerah melalui program bantuan pembangunan daerah tingkat I, program bantuan pembangunan daerah tingkat II, program bantuan pembangunan desa, program bantuan penunjangan jalan, program bantuan pembangunan seko-lah dasar, program bantuan pembangunan sarana kesehatan, pro- gram bantuan penghijauan dan reboisasi, program bantuan kre-dit pembangunan/pemugaran pasar dan beberapa bantuan lainnya.

Bantuan-bantuan tersebut telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan sendiri dan sekaligus melaksanakannya. Dengan de-mikian diharapkan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diatasi sendiri, dan kebutuhan serta aspirasi daerah dapat dipenuhi oleh kemampuan daerah di samping kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah.

Besarnya Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I setiap ta-hun ditingkatkan. Untuk tahun anggaran 1983/84 jumlah terse-but adalah Rp. 253 milyar, sedang selama Repelita III jumlah-nya mencapai Rp. 989,722 milyar. Demikian pula bantuan mini-mum untuk masing-masing Propinsi Daerah Tingkat I mengalami kenaikan sehingga pada tahun terakhir Repelita III, jumlah itu mencapai Rp. 9 milyar. Dengan makin meningkatnya bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, maka pembangunan yang dilaksanakan di daerah, dapat lebih disesuaikan dengan prioritas dan keperluan daerah sendiri.

Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II diberikan dengan tujuan untuk menciptakan dan memperluas kesempatan kerja di Daerah-daerah Tingkat II. Besarnya bantuan yang di-berikan ditentukan menurut jumlah penduduk di masing-masing Daerah Tingkat II. Besarnya bantuan per penduduk ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam tahun 1983/84 bantuan

86

per penduduk menjadi Rp. 1.150,- sedang bantuan minimum untuk Daerah Tingkat II telah menjadi Rp. 160 juta. Jumlah seluruh Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II selama Repelita III adalah Rp. 731,829 milyar dan telah digunakan untuk melaksa-nakan 20.686 buah proyek, berupa prasarana perhubungan, pra-sarana pengairan dan proyek-proyek lain seperti pasar, riool, terminal bus dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk di pedesaan serta mempercepat pembangunan pedesaan, maka jum-lah bantuan yang diberikan kepada setiap desa terus diting-katkan. Pada tahun anggaran 1983/84 jumlah tersebut telah menjadi Rp. 1.250.000,- per desa, termasuk Rp. 250.000,- un-tuk kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di sam-ping itu diberikan pula bantuan-bantuan lain yang berupa ban-tuan keserasian, bantuan hadiah pemenang lomba desa, dan ban-tuan untuk pembinaan dan pengendalian pembangunan desa ting-kat kecamatan. Jumlah seluruh bantuan yang telah diberikan untuk pembangunan desa pada tahun anggaran 1983/84 adalah se-besar Rp. 91,611 milyar, sedang untuk selama Repelita III jumlahnya mencapai Rp. 332,255 milyar. Dengan biaya tersebut telah dilaksanakan sebanyak 861.862 buah proyek prasarana desa.

Agar pemanfaatan tanah sungguh-sungguh membantu usaha pe-ningkatan kesejahteraan rakyat serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial maka usaha-usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah telah pula dilaksanakan di da-lam Repelita III. Usaha-usaha ini merupakan kelanjutan dan peningkatan dari usaha-usaha pada waktu sebelumnya. Dalam rangka ini, kegiatan yang telah dilaksanakan selama Repelita III meliputi pengukuran dan pemetaan situasi tanah, pembukuan hak atas tanah, penertiban dan pemberian hak atas tanah serta penerbitan sertifikat tanah. Hak atas tanah meliputi hak pe-milikan, hak pemakaian, hak pengelolaan, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Peta pendaftaran tanah yang menggambarkan situasi pemilikan tanah merupakan sarana yang akan memudahkan pelaksanaan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat tanah.

Selama Repelita III, telah dapat diselesaikan kegiatan pengukuran dan pemetaan situasi tanah di seluruh Indonesia seluas 975.218 ha. Demikian pula telah dilaksanakan penyeli-dikan riwayat tanah sebanyak 317.793 persil.

Dalam rangka penertiban dan peningkatan pengurusan hak- hak atas tanah, telah diterbitkan Surat Keputusan mengenai berbagai hak atas tanah antara lain hak guna usaha, hak guna

87

bangunan, hak pengelolaan dan hak milik seluruhnya berjumlah 167.103 buah surat keputusan.

Dalam rangka pelaksanaan landreform, telah diusahakan te-rus terlaksananya ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu kema-juan-kemajuan telah dicapai baik yang menyangkut penertiban administrasi pelaksanaan landreform, inventarisasi tanah obyek landreform, maupun redistribusi tanah dan penyelesaian ganti rugi.

Selama Repelita III kegiatan bidang agraria telah membantu menyelesaikan berbagai kegiatan sektor pembangunan lain- nya, Pengukuran keliling batas daerah transmigrasi seluas 1.835.932 ha, pengkaplingan lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II seluas 575.309 ha, pengukuran dan pengkaplingan sarana umum seluas 75.349 ha, penyelesaian dan pemberian hak pengelolaan seluas 2.169.969 ha dan penyelesaian dan pemberian sertifikat sebanyak 248.952 buah.

Usaha lainnya yang telah ditempuh selama Repelita III ialah penerbitan sertifikat tanah milik rakyat secara mudah dan murah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), yang terutama ditujukan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Dari tahun 1981/82 sampai dengan tahun 1983/84, telah dapat diselesaikan sertifikat tanah sebanyak 1.111.759 buah. Sedang dalam tahun 1983/84 telah diselesaikan penerbitan ser- tifikat sebanyak 542.862 buah. Dengan terbitnya sertifikat tanah, maka terciptalah adanya kepastian hukum hak atas ta-nah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sertifikat. Terse-but untuk memperoleh kredit bagi berbagai kepentingan, misal- nya pencetakan sawah dan atau usaha lainnya. Dalam pada itu tertib hukum pertanahan akan menimbulkan kegiatan hukum per-tanahan sebagai pegangan hak atas tanah dan penggunaannya dan pada gilirannya akan menciptakan suasana ketentraman dalam masyarakat yang akan mempunyai dampak yang sangat positip terhadap pembangunan.

Dengan makin meningkatnya kegiatan pembangunan yang di-laksanakan di daerah, makin diperlukan dukungan kemampuan dan keterampilan aparatur pembangunan yang memadai. Untuk itu te-lah dilakukan usaha-usaha peningkatan kemampuan dan ketram-pilan aparatur pemerintah daerah melalui berbagai kursus dan latihan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat beker-jasama dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi, maupun oleh Pemerintah Daerah sendiri. Selama Repelita III telah dilatih kurang lebih 25.659 orang aparat Pemerintah Daerah Tingkat I

88

dan Tingkat II melalui berbagai kursus dan latihan.

Untuk pembangunan Timor Timur, yang terutama diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya, telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 141.204,5 juta selama Repelita III. Dengan usaha ini diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama ta-raf hidup masyarakat di daerah tersebut dapat sejajar dengan taraf hidup masyarakat di daerah-daerah lain di Indonesia.

Kegiatan lain dalam rangka pembangunan daerah berupa pe-nelitian regional dan daerah, yang terutama dimaksudkan untuk mempelajari berbagai potensi daerah, aspek sosial, ekonomi, politik dan kelembagaan pemerintah di daerah. Di samping itu diadakan juga penelitian pada bidang pertanian dan agraria terutama dalam rangka mempersiapkan penyusunan Rancangan Undang-undang Tata Guna Tanah. Untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan tentang penyelenggaraan dan pembinaan Daerah Otonom, selama Repelita III telah diadakan penelitian lapang-an di beberapa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di 15 Propinsi Daerah Tingkat I.

Sebagai penunjang penting bagi pembangunan di bidang ekonomi dan sosial adalah pembangunan di bidang hukum. Selama Repelita III dalam pembangunan di bidang hukum telah dilaksa-nakan serangkaian kebijaksanaan pokok dan langkah-langkah yang meliputi pembinaan hukum, penegakan hukum, pembinaan pe-radilan, pembinaan pemasyarakatan, administrasi urusan hukum termasuk keimigrasian serta penyuluhan dan bantuan hukum, pendidikan dan latihan tenaga hukum, dan penyempurnaan apa-ratur di bidang penegakan hukum.

Kegiatan pembinaan hukum merupakan bagian dan pentahapan rencana pembaharuan hukum nasional dalam jangka panjang. Da-am hubungan ini antara lain dilakukan kegiatan penyusunan perangkat perundang-undangan yang memberi patokan dan peng-arahan serta pengamanan bagi pembangunan disegala bidang. Selama Repelita III rancangan Undang-undang yang telah disah-kan menjadi Undang-undang berjumlah 50 buah dan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah disahkan menjadi Peraturan Pemerintah berjumlah 192 buah, sementara telah dipersiapkan pula berbagai Rancangan Peraturan Pemerintah lainnya. Di sam-ping itu telah pula dihasilkan sejumlah Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.

Penyusunan peraturan perundang-undangan telah pula ditun-jang dengan kegiatan-kegiatan penelitian hukum yang selama

89

Repelita III sejumlah 11 buah pengkajian hukum, pertemuan ilmiah di berbagai bidang hukum sejumlah 54 kali, penyusunan sejumlah naskah akademis sebagai hasil kerjasama dengan uni-versitas dan badan penelitian, serta berbagai kegiatan lain-nya.

Dalam rangka pembaharuan hukum, selama Repelita III telah tercatat sebagai hasil yang sangat menonjol dengan diundang-kannya Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981) dan peraturan pelaksananya (PP No.27/1983). Di samping itu patut pula dica-tat disahkannya UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eks-klusif Indonesia sebagai pelaksanaan diakuinya Indonesia se-bagai negara Nusantara dalam konvensi Hukum Laut Interna-sional Baru. Dalam pada itu, menjelang akhir Repelita III, telah diundangkan Undang-undang Perpajakan, yakni UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sebagai prasarana hukum selama Repelita III telah diba-ngun sejumlah. 127 gedung Pengadilan Negeri dan 12 gedung Pe-ngadilan Tinggi. Dengan demikian sampai dengan tahun 1983/84 telah terdapat 291 Pengadilan Negeri dan 26 Pengadilan Ting-gi. Sementara itu dilaksanakan pembangunan tempat-tempat si-dang untuk lebih mendekatkan Badan-badan Peradilan kepada pa-ra pencari keadilan di daerah-daerah yang sulit komunikasinya dalam rangka pelaksanaan tugas hakim keliling. Selanjutnya telah pula dilaksanakan rehabilitasi/perluasan/penyempurnaan gedung Pengadilan Negeri dan gedung Pengadilan Tinggi, se-hingga selama Repelita III telah diperluas/disempurnakan se-jumlah 299 buah, serta dibangun 373 tempat sidang.

Pembinaan tenaga peradilan telah pula ditingkatkan. Un-tuk menjamin objektivitas dan pembinaan karir hakim telah di-laksanakan pemutasian hakim secara regional dan nasional di samping adanya penataran khusus bagi keperluan para hakim dan calon hakim. Sementara itu sedang disempurnakan kembali Ran-cangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada waktunya akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam pembinaan penegakan hukum telah dilaksanakan usaha untuk memantapkan kedudukan dan wewenang badan-badan penegak hukum serta pemantapan sikap, perilaku serta kemampuan para penegak hukum, peningkatan operasi yustisi untuk mengamankan

90

hasil-hasil dan pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan, serta penyempurnaan koordinasi dan kerjasama fungsional antar sesama aparatur penegak hukum (hakim, polisi dan jaksa) mau-pun dengan instansi-instansi lainnya. Penyelesaian perkara semakin pula ditingkatkan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum.

Untuk menunjang usaha pembinaan penegakan hukum dalam Re-pelita III dilaksanakan pembangunan 223 gedung Kejaksaan Ne-geri/Cabang Kejaksaan Negeri, perluasan 132 gedung Kejaksaan Negeri/Tinggi. Serta 112 rehabilitasi/renovasi. Dibandingkan dengan. sasaran dalam Repelita III dengan rencana pembangun-an/perluasan dan rehabilitasi yang berjumlah 269 buah ge-dung, pencapaian tersebut telah jauh melampaui. Selanjutnya telah pula dilaksanakan pembangunan 39 gedung kantor Imigra- si, 16 gedung Tahanan Imigrasi dan 23 Pos Imigrasi.

Dalam pembinaan-pembinaan pemasyarakatan telah dilaksa-nakan usaha penyempurnaan sistem pemasyarakatan. dan untuk me-nunjangnya telah dilaksanakan pembangunan prasarana fisik pembangunan baru/pembangunan lanjutan Lembaga Pemasyarakatan. Selama Repelita III telah dilaksanakan pembangunan 29 Balai BISPA serta pembangunan/rehabilitasi/renovasi/perluasan ge-dung Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 351 buah.

Dalam rangka administrasi Urusan Hukum Administrasi Pe-layanan Jasa Hukum telah diusahakan penertiban administrasi dan dokumentasi hukum berbagai bidang. Dalam bidang keimigra-sian telah dilaksanakan penelaahan kemungkinan peningkatan fasilitas pelayanan (antara lain paspor, pelayanan haji dan umroh) di samping penyempurnaan sistem keimigrasian.

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan kepada masyarakat terutama untuk golongan yang kurang mampu, telah dilaksanakan pemberian bantuan hukum. Selama Repelita III telah dilaksanakan pemberian bantuan hukum untuk 17.858 kasus pidana melalui Pengadilan Tinggi dan pada tahun 1983/84 sebanyak 4.496 perkara. Sementara itu dilaksanakan pula kon-sultasi/bantuan hukum melalui 24 Fakultas Hukum Negeri yang dimulai tahun 1981/82. Hingga tahun 1983/84 kegiatan ini me-liputi 45.440 kasus konsultasi hukum dan 2.450 perkara ban-tuan hukum baik pidana maupun perdata

Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, telah di-laksanakan kegiatan penyuluhan hukum antara lain melalui bro-sur-brosur, ceramah, wawancara di TV/RRI, tempat umum, pu-blikasi media cetak lainnya serta melalui Program Jaksa Masuk

91

Desa dan penyuluhan hukum melalui Kelompok Kerja Daerah. Se-lama Repelita III desa yang telah disuluh melalui Jaksa Masuk Desa meliputi 9.257 desa.

Dalam rangka pemantapan kemampuan sikap dan perilaku para pembina, penegak, pelaksana dan penyuluh hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum telah dilaksanakan berba-gai kegiatan pendidikan, latihan dan penataran. Selama Repe-lita III telah dilaksanakan penataran bagi 5.622 tenaga Kehakiman dan 2.060 orang tenaga Kejaksaan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Ne-gara, berhasilnya pembangunan tergantung dari partisipasi rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat ketaatan dan disiplin seluruh rakyat serta para penyelenggara negara. Amanat yang terkandung dalam kalimat ini ialah bahwa semangat dan gairah rakyat untuk pembangunan perlu terus dibina agar mampu menggerakkan pembangunan yang makin serba muka dan me-luas.

Dalam hal ini kegiatan penerangan dapat memberikan penje-lasan kepada rakyat mengenai arti dan tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan, agar dapat menumbuhkan suatu keserasian atau kebulatan tekad bagi seluruh lapisan masyarakat Indone-sia untuk ikut berperan dalam menunjang keberhasilan pemba-ngunan.

Sejalan dengan kebijaksanaan pemerataan pembangunan, maka penerangan juga diarahkan ke pedesaan dengan penyampaian in-formasi dan motivasi pembangunan sesuai dengan kemampuan dan keperluan pembangunan pedesaan, yang sekaligus juga berarti memperbesar arus informasi ke pedesaan.

Kegiatan operasional penerangan dititik beratkan pada program kerja Sapta Krida Kabinet Pembangunan III, yaitu me-mantapkan komunikasi langsung untuk mewujudkan jalinan dan jaringan arus komunikasi timbal balik antara pemerintah de-ngan masyarakat, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi massa seperti radio, televisi dan pers, di samping tetap mem-pergunakan teknologi komunikasi tradisional.

Di bidang operasional penerangan hingga akhir tahun 1983/ 84 telah dibangun Pusat Penerangan Masyarakat (Puspenmas) se-banyak 251 buah ditingkat Kabupaten/Kotamadya. Dalam rangka peningkatan dan pemerataan arus informasi ke pedesaan telah ditempatkan televisi umum di desa-desa yang telah terjangkau oleh siaran TVRI, dan sampai dengan akhir tahun 1983/84 telah

92

mencapai 38.072 buah. Untuk penerangan yang menjangkau wila-yah pedesaan telah dikembangkan kerjasama yang erat dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) melalui komunikasi ditingkat pedesaan.

Media massa seperti radio dan televisi diperluas jangkau-an wilayah siarannya. Selain itu ditingkatkan mutu isi sia-rannya dalam rangka pengembangan penerangan pembangunan. Ja-ringan-jaringan teknis penyiaran seperti pemancar-pemancar diperluas hingga ke pelosok-pelosok dan pulau-pulau terpen-cil. Dalam hubungan ini telah diadakan pula sejumlah 10 Sta-sion Produksi Keliling (SPK) televisi yang dimaksudkan untuk memperkaya bahan siaran, yang lebih banyak menampung aspirasi budaya daerah maupun gelora pembangunan yang semakin bergema di seluruh penjuru tanah air.

Saat ini di samping 9 stasiun penyiaran tercatat 200 sta-siun pemancar, sejumlah stasiun pemancar lainnya saat ini ma-sih dalam proses penyelesaian. TVRI diperkirakan sudah mampu menjangkau sekitar 96,45 juta penduduk, sedang jumlah pesawat TV yang terdaftar sudah mencapai 5.343.308 buah. TVRI diper-kirakan sudah mampu menjangkau sekitar 96,45 juta penduduk, sedang jumlah pesawat TV yang terdaftar sudah mencapai 5.343.308 buah.

Di bidang jaringan radio, saat ini RRI mempunyai 300 pe-mancar yang tersebar di 49 stasion RRI dengan kekuatan 2.947 KW, termasuk diantaranya pemancar baru dengan kekuatan 250 KW dan 3 x 100 KW di Cimanggis yang telah diresmikan pada bulan Mei 1984. Dengan selesainya pemancar 3 x 100 KW dan 1 x 250 KW, serta pemancar 1 x 250 KW di Medan, berarti bahwa fungsi pemancar-pemancar untuk siaran nasional dari Jakarta telah dapat diperkuat dan merupakan titik awal peremajaan pening-katan daya pancar RRI dalam memasuki Repelita IV.

Di bidang film kini sedang dilanjutkan pembangunan gedung laboratorium yang saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian. Pembangunan penerangan meliputi pula perangkat lunak, agar operasi penerangan lebih berdayaguna dan berdaya hasil. Untuk itulah dilakukan pendidikan dan latihan di bidang radio, te-levisi dan film di dalam maupun di luar negeri. Dalam rangka pembinaan kemampuan profesional karyawan, dewasa ini sedang dipersiapkan Pusat Latihan Multi Media (Multi Media Training Centre) di Yogyakarta yang direncanakan sudah dapat berfungsi pada tahun 1985. Film sebagai salah satu media yang ampuh ka-rena sifat audio visualnya didayagunakan untuk pembinaan

93

masyarakat yang mengarah pada pendekatan kultural-edukatif politik.

Produksi film penerangan lebih memberikan penyajian yang mengungkapkan nilai-nilai perjuangan dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Sedangkan perfilman yang dise-lenggarakan oleh pihak swasta makin diarahkan untuk tidak di-perlakukan sebagai komoditi semata-mata, melainkan harus di-kaitkan dengan pembinaan budaya bangsa, sehingga mampu men-cerminkan sifat kultural edukatif yang dimaksud.

Pers nasional sejauh ini telah mampu meningkatkan karya profesinya sebagai pers pembangunan dalam rangka ikut membina pengembangan kehidupan demokrasi Pancasila. Oplah pers, beru-pa penerbitan Surat Kabar, Majalah dan Bulletin, pada akhir Repelita III mencapai 7.507.427 eksemplar, hal ini berarti suatu perkembangan dibandingkan pada akhir Repelita II yang mencapai 5.149.641 eksemplar.

Juga telah dilakukan oleh pers dan masyarakat melalui pers, pengawasan yang baik dan objektif terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Begitu pula pers nasional bersama-sama pemerintah telah meningkatkan arus informasi pembangunan ke-seluruh pelosok tanah air melalui Koran Masuk Desa (KMD).

Usaha pembangunan akan berhasil apabila didukung oleh suatu sistem administrasi pemerintah yang berdayaguna dan berhasilguna. Kegiatan penyempurnaan aparatur pemerintah da-lam Repelita III merupakan kelanjutan dan peningkatan lang-kah-langkah penyempurnaan yang telah dilaksanakan dalam Repe-lita I dan Repelita II. Usaha-usaha ini diarahkan kepada ter-ciptanya aparatur pemerintah yang semakin bersih dan berwi-bawa.

Kegiatan penyempurnaan dan penertiban aparatur Pemerintah ditujukan terutama kepada penyempurnaan dan penertiban bi-dang-bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, serta fasilitas dan saran kerja, baik bagi aparatur Pemerin-tah di tingkat Pusat maupun Daerah, serta Badan-badan Usaha Milik Negara dan Daerah. Demikian pula diusahakan perbaikan sistem perencanaan operasional tahunan, pelaksanaan APBN ter-utama sistem pelelangan pemborongan pekerjaan/pembelian ba-rang/peralatan Pemerintah serta bidang-bidang lain yang ber-kaitan erat dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di samping itu telah ditingkatkan pula langkah-langkah untuk menyempurnakan pengendalian pengawasan serta penertiban operasional.

94

Organisasi Departemen-departemen yang dalam Repelita II mengalami penyempurnaan mendasar dengan Keppres No. 44 dan No. 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Susunan Organisasi Departemen dan kemudian dijabarkan se-cara terperinci dengan Keputusan-keputusan Menteri tentang organisasi Departemen masing-masing dalam perkembangannya selama Repelita III telah mengalami penyempurnaan-penyempur-naan lebih lanjut. Hal ini ditujukan untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Departemen berhubung dengan bertambahnya beban tugas sebagai akibat makin meningkat dan meluasnya pembangunan. Dalam rangka ini organisasi Departemen telah mengalami restrukturisasi melalui Keppres No. 15 Tahun 1984 yang menetapkan kedudukan, tugas pokok dan susunan 20 Departemen sesuai dengan susunan Kabinet Pembangunan IV.

Juga untuk penyesuaian dengan susunan Kabinet Pembangunan IV organisasi-organisasi Menteri Koordinator, Menteri Negara dan Menteri Muda ditetapkan kembali masing-masing dengan Kep-pres No. 32 Tahun 1983, No. 25 Tahun 1983 dan No. 23 Tahun 1 9 8 3 , kesemuanya untuk lebih meningkatkan koordinasi pada tingkat perumusan kebijaksanaan, tingkat perencanaan dan tingkat pelaksanaan.

Terhadap Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen telah pula diadakan penyempurnaan sesuai dengan meningkatnya ke-giatan-kegiatan pembangunan, terutama untuk dapat menangani pelaksanaan tugas yang sangat mendesak. Selama Repelita III penyempurnaan-penyempurnaan yang telah dilakukan ialah terha-dap Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN), Biro Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Peng-kajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan pembentukan baru Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) serta Badan Pengawasan Ke-uangan dan Pembangunan (BPKP). Yang terakhir ini merupakan lembaga baru antara lain untuk mengambil alih tugas Direkto-rat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara yang telah dihapuskan.

Penyempurnaan administrasi yang bersifat tata hubungan kerja institusional maupun prosedural, baik dalam instansi maupun antar instansi, juga dilakukan secara terus-menerus, terutama meliputi pelaksanaan program-program yang merupakan prioritas dalam pembangunan. Usaha pengembangan hubungan ker-ja antar Departemen/Lembaga antara lain telah dilembagakan da-lam bentuk badan-badan koordinasi. Kesemuanya itu dimaksudkan

95

untuk lebih mensukseskan program-program pembangunan dengan keterpaduan kegiatan-kegiatan.

Mengenai pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah yang penting selama Repelita III telah diambil langkah-langkah se-bagai berikut :

a. Perbaikan organisasi Sekretariat Wilayah Daerah (Setwil- da) pada tahun 1980;

b. Penyempurnaan dan peningkatan peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat I pada tahun 1980 dan 1981 serta pembentukan Bappeda tingkat II pada tahun 1980;

c. Pengaturan kembali perangkat pengawasan di Daerah dengan ditetapkannya organisasi dan tatakerja Inspektorat Wila-yah Propinsi (Itwilprop) dan Inspektorat Wilayah Kabupa-ten/Kotamadya (Itwilkab dan Itwilkot) pada tahun 1979;

d. Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM-D) pada tahun 1980;

e. Pembentukan. Team Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (TK 3D) pada tahun 1981; dan

f. Pembentukan Badan Pembinaan Pelaksanaan Pedoman Pengha-yatan dan Pengamalan Pancasila Daerah tingkat I dan ting-kat II.

Selanjutnya untuk memantapkan pemerintahan desa guna le-bih menggairahkan pembangunan maka sebagai tindak lanjut dari diundangkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Peme-rintahan Desa telah dikeluarkan serangkaian Keputusan Menteri Dalam Negeri yang memuat berbagai ketentuan yang bersangkutan dengan tata pemerintahan Desa. Demikian pula sebagai salah satu langkah tindak lanjut dari UU No. 5 Tahun 1979 tersebut maka sistem perencanaan pembangunan terpadu di tingkat Keca-matan telah makin dimantapkan dan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan desa, fungsi Lembaga Sosial Desa telah ditingkatkan fungsinya dan namanya dirubah menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Usaha-usaha penyempurnaan. dalam perencanaan pembangunan di Daerah selanjutnya ialah penyerasian antara proyek-proyek dalam rangka pelaksanaan bantuan Pemerintah Pusat kepada Da-erah berdasarkan Instruksi-instruksi Presiden.

96

Dalam pada itu keserasian hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah terus dikembangkan untuk menjamin peningkatan keman-faatan pelaksanaan pembangunan. Konsultasi-konsultasi nasio-nal Bappeda selama Repelita III telah dilakukan jauh sebelum pemrosesan penyusunan RAPBN dengan maksud agar pertimbangan-pertimbangan regional lebih mendapat perhatian dalam rangka pemerataan serta peningkatan pembangunan. Juga dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pemerataan serta peningkatan pemba-ngunan berdasarkan Keppres No. 14 A Tahun 1980 jo. Keppres No. 18 Tahun 1981 telah dirumuskan ketentuan-ketentuan menge-nai peranan Pemerintah Daerah dalam pengadaan pelelangan pe-kerjaan untuk pemborongan/pembelian yang dilakukan oleh Pro-yek-proyek. Demikian pula dalam rangka pelaksanaan kebijaksa-naan Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah secara aktif di-ikut sertakan seperti dalam pelaksanaan Proyek Operasi Nasio-nal Agraria (PRONA), pelaksanaan kebijaksanaan ekspor komo-diti non migas, pelaksanaan perjanjian bagi hasil, dan lain sebagainya.

Usaha penyempurnaan aparatur perekonomian Negara juga te-rus ditingkatkan. Perusahaan-perusahaan Negara diarahkan agar dapat bekerja berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan efisien sehingga menguntungkan bagi Negara, di samping dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat menyelenggarakan kemanfaatan umum yang lebih baik dan lebih merata. Untuk peningkatan pembinaan dan pengawasannya maka dengan PP NO. 3 Tahun 1983 jo. PP No. 28 Tahun 1983 te-lah diatur tatacara pembinaan dan pengawasan masing-masing bentuk badan usaha milik Negara, yaitu Perjan, Perum dan Per-sero.

Selama Repelita III proses pengalihan bentuk-bentuk peru-sahaan Negara berjalan terus. Sampai pada akhir Repelita III perusahaan Negara berstatus Persero berjumlah 151 buah, Perum 27 buah dan Perjan tetap 2 buah, perusahaan Negara yang mem-punyai status khusus 9 buah, yaitu Pertamina dan 8 buah Bank Pemerintah. Perusahaan Negara (PN) yang belum ditentukan sta-tusnya menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tinggal 21 buah, sedangkan PT lama yang belum disesuaikan dengan PP-No. 12 Tahun 1969 menjadi Persero adalah 9 buah.

Pengawasan dan penertiban operasional yang merupakan alat pengaman bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama Re-pelita III telah ditingkatkan. Peningkatan pelaksanaan peng-awasan dan penertiban ke dalam tubuh aparatur dalam lingkung-an Departemen/Lembaga yang dimulai dengan dilancarkannya Ope-rasi Tertib berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1977

97

telah menunjukkan hasil-hasil yang nyata dan sekurang-kurang-nya telah dapat menciptakan iklim yang tidak merangsang untuk melakukan penyimpangan, dan usaha ini masih akan terus dilak-sanakan. Dalam periode 5 tahun sejak tahun 1979/80 telah di-tindak sebanyak 8.491 oknum aparatur Pemerintah yang tersang-kut dalam 6.342 kasus. Diantara yang ditindak tersebut 7.946 orang dikenakan tindakan administratif, 530 orang dikenakan tindakan hukum dan 15 orang dikenakan tindakan lain.

Di samping usaha penertiban dalam rangka Operasi Tertib dilaksanakan pula operasi yang dilakukan secara khusus seper-ti Operasi-operasi Sihwa, Tunas, Vidya Griya, Teratai dan lain-lain dengan menindak oknum-oknum yang terlibat dalam berbagai perbuatan tercela.

Mengenai penyempurnaan di bidang kepegawaian dapat dise-butkan bahwa sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan dalam Repelita sebelumnya, usaha penyempurnaan meliputi pelengkapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, pengadaan dan pengangkatan pegawai serta penyelesaian kepangkatan, per-baikan penghasilan pegawai negeri, perbaikan penghasilan pe-nerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun, tata usaha kepegawaian dan peningkatan kemampuan manajer para pejabat serta peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja pega-wai.

Berturut-turut pada tahun 1979, 1980 dan 1984 telah di-adakan perbaikan penghasilan pegawai negeri, demikian pula perbaikan penghasilan pensiun. Sebagai salah satu usaha pem-binaan kesejahteraan pegawai negeri maka berdasarkan PP No. 25. Tahun 1981 telah disempurnakan asuransi sosial pegawai ne-geri yang bersangkutan dengan dana pensiun dan tabungan hari tua. Untuk penyelenggaraan secara terarah dan terpusat maka Perum Taspen yang didirikan dengan PP No. 15 Tahun 1963 telah dialihkan bentuknya menjadi Persero dengan PP No. 16 Tahun 1981.

Bersamaan dengan penyempurnaan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan maka selama Repelita III dilakukan secara te-rus-menerus usaha peningkatan kemampuan dan ketrampilan pega-wai negeri sebagai unsur utama aparatur Pemerintah. Hal ini dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan latihan, baik di bidang teknis fungsional maupun administrasi umum dan administrasi pembangunan. Diantara program pendidikan dan la-tihan di bidang administrasi, program SESPA adalah program pendidikan dan latihan yang tertinggi bagi pegawai negeri. Selama Repelita III sampai dengan tahun 1983/84 kegiatan SESPA telah menghasilkan 1.836 orang lulusan.

98

Dalam rangka usaha meningkatkan pengabdian dan kesetiaan aparatur Pemerintah, secara terus-menerus dilakukan langkah-langkah secara berencana dan terarah agar segenap pegawai ne-geri mempunyai ketaatan penuh kepada Pancasila, UUD 1945, Ne-gara dan Pemerintah. Untuk itu para pegawai negeri wajib me-mahami, menghayati dan mengamalkan Ekaprasetia Pancakarsa me-lalui penataran tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1978. Penataran yang dilaksanakan secara bertingkat dan ber-tahap yang dimulai tahun 1979/80 sampai dengan akhir Repelita III telah diikuti oleh lebih dari 2.908.600 orang pegawai ne-geri, baik yang bekerja pada Pemerintah Pusat maupun Daerah, serta pegawai Badan-badan Usaha Milik Negara.

Berbagai usaha telah pula dilakukan untuk penyempurnaan tatakerja, antara lain di bidang administrasi penerimaan Ne-gara (perpajakan), administrasi material dan pengelolaan per-lengkapan, inventarisasi barang-barang milik Negara/kekayaan Negara, koordinasi pengadaan barang/peralatan yang diperlukan Departemen/Lembaga, prosedur-prosedur perizinan dan pembinaan serta pengembangan kearsipan.

Seperti telah disebutkan dimuka, menjelang akhir Repelita III telah diundangkan sistem perpajakan baru, meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta ketentuan umum dan tatacara perpajakan. Sistem perpajakan na-sional yang baru tersebut di samping berintikan kesederhanaan dan pemberian kepastian, juga lebih diorientasikan kepada pe-merataan dan keadilan, yakni tidak akan memungut pajak terha-dap masyarakat yang berpenghasilan rendah dan memperoleh sum-bangan yang lebih besar dari masyarakat berpenghasilan ting-gi, termasuk perusahaan-perusahaan besar. Di segi lain tuntu-tan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan makin bersih telah pula dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-undang ter-sebut.

Dalam rangka makin mendorong dan memperlancar kegiatan dunia usaha maka penyempurnaan dan penyederhanaan perizinan telah dilakukan melalui penelaahan tentang perlu tidaknya per-izinan dalam suatu kegiatan, prosedur dan persyaratan izin, lama waktu pengurusan dan pemberian izin, koordinasi antar instansi, keserasian dan kepastian dalam hal biaya dan lain-lain. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.. 5 Tahun 1984 maka telah diambil langkah-langkah penyederhanaan oleh beberapa Departemen, antara lain Departemen Perdagangan yang telah mencabut 17 izin, Departemen Perhubungan yang mencabut

99

12 izin, Departemen Kehutanan yang mencabut 16 izin, Departe-men Pertanian yang mencabut 12 izin dan Departemen Dalam Ne-geri yang telah menyederhanakan tatacara penyediaan tanah, pemberian hak atas tanah, pemberian izin bangunan serta izin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang menga-dakan investasi modal.

Sementara itu sebagai kelanjutan dari tahun-tahun sebe-lumnya sistem tatalaksana pembiayaan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Keppres tentang pelaksanaan APBN, selama Re-pelita III telah mengalami berbagai penyempurnaan, yaitu de-ngan Keppres No. 14 Tahun. 1979, Keppres No. 14A Tahun 1980 dan Keppres No. 18 Tahun 1981. Penyempurnaan yang mempunyai arti penting tersebut pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut : (a). Penyempurnaan dengan sasaran agar peraturan pelaksanaan APBN sekaligus juga mendukung kebijaksanaan peme-rataan, terutama pemerataan kesempatan berusaha dan pemerata-an kesempatan kerja tanpa penyalahgunaan, dan (b). Penyempur-naan aparatur Pemerintah agar pelaksanaan APBN lebih lancar dan proyek pembangunan terlaksana pada waktunya melalui pene-gasan tanggungjawab pimpinan untuk melakukan fungsi pengawas-an terhadap bawahan.

Pada tahun anggaran 1981/82 Keppres tersebut telah di-lengkapi dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan berbagai pa-sal dalam bentuk Surat Keputusan Menteri atau Surat Keputusan Bersama beberapa Menteri seperti ketentuan tentang prakuali-fikasi di tingkat Daerah, biaya pengadaan tanah untuk keper-luan proyek Sektoral, tatacara persetujuan kontrak multi-years, prosedur dan penatausahaan bantuan luar negeri dan lain sebagainya.

Dalam usaha lebih menyerasikan pembangunan yang bersifat nasional maupun yang akan dilaksanakan oleh Daerah-daerah, telah disempurnakan pula tatacara pembiayaan pembangunan pada tingkat Daerah dengan mengikuti pedoman tatacara yang berlaku di Pusat.

Selanjutnya untuk dapat menilai pelaksanaan proyek, terus dikembangkan sistem pengendalian yang memungkinkan identifi-kasi masalah sedini mungkin, identifikasi pemecahan atau tin-dakan-tindakan korektif secepatnya serta penyempurnaan renca-na berikutnya. Dalam sistem pengendalian yang terus dikem-bangkan itu diikutsertakan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda tingkat I dalam pelaksanaan proyek-proyek sektoral yang ada di daerahnya sebagai pengujian silang terhadap pelaporan oleh Pemimpin Proyek.

100

Pengawasan keuangan Negara dilakukan antara lain dengan penyempurnaan sistem koordinasi pengawasan di tingkat Pusat maupun Daerah, penataran aparat pengawasan seluruh Departe-men/Lembaga dan berbagai mekanisme untuk mendorong tindak lanjut dari hasil pengawasan. Secara menyeluruh penyempurnaan itu ditujukan kepada pengawasan fungsional dan pengawasan oleh atasan langsung. Dengan pengalihan bobot tanggungjawab yang lebih besar pada Departemen/Lembaga dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan maka pengawasan dewasa ini bukan hanya terbatas pada segi keuangan saja, melainkan juga mencakup pe-ngawasan atas segi-segi lain. Hal ini semua dipertegas dalam Keppres No. 31 Tahun 1983 tentang pembentukan Badan Pengawas-an Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Keppres No. 32 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan WASBANG serta Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Penga-wasan.

Selama Repelita III kegiatan pengawasan terus diusahakan agar dapat mengimbangi peningkatan kegiatan pembangunan dan peningkatan jumlah anggaran. Dalam rangka pelaksanaan peng-awasan melekat pada pimpinan, pada tahun anggaran 1981/82 telah diselenggarakan serangkaian lokakarya yang diikuti oleh 168 pejabat pengawasan eselon II dan III pada segenap jajaran Pemerintah.

Pembangunan di bidang politik diarahkan untuk memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Untuk memantapkan stabilitas politik yang dinamis dan pelaksanaan demokrasi Pancasila, se-lama Repelita III terus dilanjutkan usaha memantapkan kehidu-pan konstitusional dan tegaknya hukum. Dalam hubungan ini te-rus dilanjutkan pula usaha untuk memantapkan mekanisme kepe-mimpinan nasional dan hubungan antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu pendidikan politik rakyat terus ditingkatkan agar semakin sa-dar akan hak dan kewajibannya, sehingga ikut serta secara ak-tif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan. Dalam rangka ini pada tahun 1982 telah diselenggarakan Pemilihan Umum yang ke III dalam masa Orde Baru dalam rangka memperkuat kehidupan Demokrasi Pancasila. Sebagai hasil Pemilihan Umum tersebut telah terpilih anggota-anggota MPR, DPR, dan DPRD sesuai de-ngan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1980 tentang Pemili-han Umum Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Pemilihan tersebut didasarkan atas asas-asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber).

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum tersebut telah dapat

101

dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pada itu penyelenggaraan Sidang Umum hasil pe-milihan umum tersebut telah berlangsung dengan lancar dan te-lah menghasilkan 10 buah ketetapan MPR yang selanjutnya dija-dikan landasan operasional bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama 5 tahun berikutnya.

Dibidang politik luar negeri, maka sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, In-donesia berkepentingan dan berkewajiban untuk ikut serta mengusahakan terciptanya perdamaian dan keamanan internasio-nal. Terciptanya perdamaian dan keamanan internasional itu akan dapat lebih mendorong terjalinnya kerjasama internasio-nal yang saling memberi manfaat dan pada gilirannya akan mem-bantu usaha pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang.

Berlandaskan pada prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, selama Repelita III Indonesia bersama-sama dengan negara-negara yang sehaluan dan khususnya negara-negara Non-Blok telah ikut secara aktif untuk memberikan sumbangan bagi terwujudnya perlucutan senjata baik senjata konvensional maupun nuklir. Indonesia yang sejak tahun 1979 diterima men-jadi anggota Konperensi Perlucutan Senjata aktif berperan serta dalam kegiatan-kegiatan badan ini.

Di Asia Tenggara, ASEAN sebagai wadah kerjasama regional, perkembangan dan peranannya semakin mantap, baik dalam membi-na kerjasama yang saling bermanfaat bagi anggotanya, maupun dalam usaha untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di ka-wasan. Di bidang industri kerjasama dilakukan melalui pendi-rian proyek-proyek ASEAN dan pembentukan proyek-proyek indus-tri komplementer. Pembangunan Proyek Pupuk Urea ASEAN di Aceh dalam masa Repelita III telah dapat diselesaikan dan pembuka-an PT AAF diresmikan dalam bulan Januari 1984. Proses pem-bangunan Proyek Pupuk Urea di Malaysia telah lebih dari sepa-ruhnya terlaksana, sedangkan untuk Proyek Pengolahan Abu Soda di Muang Thai sedang dirundingkan masalah pembiayaannya dengan Pemerintah Jepang. Pembentukan Proyek Pengolahan Tembaga di Philipina mencapai tahap dimana telah dikeluarkan dokumen tender guna pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya para Menteri Ekonomi telah menyetujui didirikannya Proyek Hepatitis B Vaccine di Singapura dengan penyertaan modal dari negara-ne-gara anggota ASEAN lainnya.

Segenap usaha-usaha pembangunan yang disebutkan di atas telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan telah memberikan

102

berbagai hasil-hasil nyata berkat terpeliharanya keadaan per-tahanan dan keamanan nasional yang mantap. Selanjutnya, ke-adaan pertahanan dan keamanan nasional yang mantap juga meru-pakan hasil dari usaha-usaha pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan selama Repelita III dan Repelita-repelita sebe-lumnya. Seperti yang telah digariskan oleh GBHN, pembangunan pertahanan dan keamanan nasional sesungguhnya merupakan bagi-an integral dari pembangunan nasional.

Sejak beberapa tahun, ABRI telah membenahi diri dengan meningkatkan integrasi serta mengadakan konsolidasi satuan, dalam rangka pembinaan kemampuan ABRI. Kemantapan integrasi dan hasil konsolidasi yang telah dicapai merupakan landasan untuk meningkatkan usaha pembangunan selanjutnya.

Suatu tonggak penting dalam pembangunan pertahanan nasio-nal, adalah pengesahan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Salah satu unsur pelaksanaan Undang-un-dang tersebut adalah pelaksanaan pemisahan antara kelembagaan Departemen Pertahanan Keamanan dengan ABRI, sebagai kekuatan inti pertahanan keamanan nasional. Departemen Pertahanan Ke-amanan yang melaksanakan tugas dan kegiatan yang bersifat de-partemental, sedangkan ABRI yang melaksanakan usaha operasio-nal di bidang pertahanan keamanan.

Dalam Repelita III dan akan dilanjutkan dalam tahun-tahun pertama Repelita IV telah dilaksanakan peremajaan dalam tu-buh ABRI. Kepemimpinan ABRI dipercayakan pada generasi pene-rus, yang akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh gene-rasi sebelumnya.

Tujuan pembangunan pertahanan dan keamanan adalah menca-pai tingkat kemampuan pertahanan keamanan nasional yang dapat diandalkan, dengan Angkatan Bersenjata yang kuat. Untuk itu perlu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolo-gi di bidang persenjataan, perlengkapan dan manajemen mili-ter. Pembangunan ABRI yang dirintis sejak masa Repelita II, dengan sasaran suatu kekuatan kecil yang efektif sesuai de-ngan kemampuan dukungan Anggaran Belanja Negara, akan dilan-jutkan dalam masa Repelita IV.

Dalam batas-batas anggaran yang tersedia, ABRI telah ber-hasil meningkatkan kemampuan personil dan materialnya. Lemba-ga-lembaga pendidikan dan latihan telah ditata, sehingga mam-pu meningkatkan kualitas personil. Di bidang material telah

103

diadakan penggantian dan pengisian, alat-alat utama untuk sa-tuan-satuan ABRI.

Pada akhir Repelita III dalam pembangunan pertahanan dan keamanan telah dicapai berbagai kemajuan antara lain berupa: suatu tingkat yang cukup mantap dalam integrasi ABRI serta landasan yang kuat untuk dibina dan dikembangkan lebih lan-jut, suatu tingkat stabilitas keamanan yang terkendali, wa-laupun masih perlu menyelesaikan masalah keamanan di beberapa daerah terpencil, suatu tingkat yang cukup mantap dari pera-nan ABRI yang aktif sebagai kekuatan sosial bersama dengan kekuatan sosial lainnya dalam menegakkan konstitusi dan ne-gara kesatuan Republik Indonesia, peningkatan pembinaan ke-kuatan non ABRI, Veteran dan purnawirawan dalam rangka sistem Hankamnas, serta peningkatan kesejahteraan prajurit dan ke-luarganya.

Dengan demikian pembangunan pertahanan dan keamanan na-sional sampai akhir Repelita III telah mampu untuk turut menciptakan kondisi yang mantap dalam memasuki Repelita IV.

104