lakip kkp 2012_1.pdf
TRANSCRIPT
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 i
KATA PENGANTAR MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2012 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud
transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan
dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta
sebagai bentuk pertanggungjawaban kementerian dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya good governance.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2012
ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang
telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan
dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip
transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat
dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil
pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan
pembangunan kelautan dan perikanan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal
ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan pembangunan kelautan dan
perikanan di masa datang, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan
secara optimal dan berkelanjutan.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua
pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan.
Jakarta, Maret 2013
Menteri Kelautan dan Perikanan
Sharif C. Sutardjo
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 ii
D A F T A R I S I
No. Isi Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar v
Ikhtisar Eksekutif vi
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.1
1.2 Maksud dan Tujuan 1.3
1.3 Tugas dan Fungsi KKP 1.3
1.4 Keragaan SDM KKP 1.9
1.5 Sistematika Penyajian LAKIP 1.12
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis KKP 2010-2014 2.1
2.2 Penetapan Kinerja KKP Tahun 2012 2.4
III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengelolaan Kinerja Kementerian 3.1
3.2 Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2012 3.2
3.3 Analisis Capaian IKU Tahun 2012 3.3
3.4 Pencapaian Kinerja Lainnya 3.49
3.5 Kinerja Keuangan 3.66
IV. PENUTUP
4.1 Capaian Kinerja IKU 4.1
4.2 Permasalahan 4.3
4.3 Tindak Lanjut Ke Depan 4.7
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 iii
D A F T A R T A B E L
No. Judul Tabel Halaman
1 Capaian Kinerja Utama Kementerian Tahun 2012 3.2
2 Capaian IKU Kementerian Tahun 2012 3.2
3 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Memperkuat
Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi
3.5
4 Data Sumber Terutama Komponen Usaha Budidaya, Obat-Obatan,
Pupuk (Termasuk Pakan), Sewa Lahan, dan Pajak
3.7
5 Nilai NTN setiap Provinsi Tahun 2012 3.8
6 Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatkan
Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan Tahun 2012
3.11
7 PDB Perikanan (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2008-2012 3.12
8 Volume Produksi Perikanan Tahun 2007-2011 (ton) 3.14
9 Jumlah Pembudidaya Ikan dan Luas Lahan Perikanan Budidaya
Tahun 2010 dan 2011
3.17
10 Produksi Olahan Tahun 2008 2012 3.21
11 Neraca Garam Nasional pada Tahun 2012 3.23
12 Capaian Indikator Sasaran Memperluas Akses Pasar Domestik dan
Internasional
3.24
13 Volume dan Nilai Ekspor-Impor serta Neraca PerdaganganTahun
20082012
3.26
14 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Komoditas
Tahun 2008-2012
3.26
15 Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan berdasarkan Komoditas
dan Negara Tujuan, November 2011-2012
3.28
16 Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri Tahun 2008-2012 3.30
17 UPI yang ber-SKP, 2010-2012 3.35
18 Capaian indikator pada sasaran Mengelola Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan Secara Berkelanjutan pada Tahun 2012
3.36
19 Capaian Kinerja Luas Kawasan Konservasi Tahun 2010-2012 3.37
20 Status Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan secara
Berkelanjutan
3.38
21 Luas dan Tipe Kawasan Konservasi Perairan s.d Tahun 2012 3.40
22 Capaian Kinerja Pengelolaan PPK selama Tahun 2011 dan 2012 3.41
23 Kinerja Kegiatan Pengawasan SDKP tahun 2012 3.44
24 Rekapitulasi Kapal Ditangkap Melalui Operasi Kapal Pengawas
SDKP Tahun 2005-2012
3.45
25 Jumlah Tindak Pidana Perikanan Menurut Jenis Tindak Pidana 3.47
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 iv
No. Judul Tabel Halaman
(per Nov 2012)
26 Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri (per Nov 2012) 3.48
27 Kinerja Penelitian dan Pengembangan KP Tahun 2012 3.50
28 Kinerja Penelitian dan Pengembangan KP Tahun 2012 3.53
29 Jumlah Kasus Penolakan Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2012 3.55
30 Kinerja Pengembangan SDMKP di Tahun 2012 3.57
31 Kinerja Outcome Program Pengembangan SDM KP 3.59
32 Capaian Kinerja Pengawasan dan Pengawasan Akuntabilitas
Aparatur Tahun 2012
3.62
33 Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya di Tahun 2012
3.63
34 Kinerja Keuangan KKP selama Lima Tahun Terakhir 3.67
35 Realisasi Anggaran Per Program KKP Tahun 2012 3.67
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 v
D A F T A R G A M B A R
No. Judul Gambar Halaman
1 Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja 1.9
2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan 1.10
3 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan 1.10
4 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan 1.11
5 Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian 1.11
6 Grafik Perkembangan NTN Tahun 2011 dan 2012 3.6
7 Peta Sebaran NTN per Provinsi Tahun 2011 dan 2012 3.6
8 Pola Perkembangan NTN tahun 2009 s.d 2012 3.9
9 Grafik Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian dan Nasional Tahun
2008-2012
3.12
10 Grafik perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan
Tangkap Tahun 2008-2012
3.15
11 Hasil Tangkapan Ikan 3.16
12 Grafik Produksi Perikanan Budidaya (Tidak Termasuk Rumput
Laut) 5 Terbesar Tahun 2010 di Dunia
3.18
13 Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan penebaran perdana
benih udang vaname di Kab.Subang, Jawa Barat
3.18
14 Grafik Produksi Perikanan Budidayamenurut Komoditas Tahun
2012
3.19
15 Industri Pengolahan Ikan 3.21
16 Panen Garam Rakyat 3.23
17 Peta Sebaran Tingkat Konsumsi Ikan setiap Provinsi Tahun 2011
dan tahun 2012* (KG/Kapita/Tahun)
3.31
18 Grafik Luas KKP, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil s.d. Tahun 2012 3.39
19 Pengelolaan Pulau-pulau Kecil 3.41
20 Lokasi Identifikasi dan Pemetaan PPK Tahun 2012 3.42
21 Operasi Bersama Pengawasan SDKP 3.45
22 Pendidikan Kesetaraan Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan/atau
Pelaku Utama di Bidang Kelautan dan Perikanan
3.60
23 Grafik Realisasi Selama Lima Tahun Terakhir (Tahun 2008
2012)
3.66
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 vi
IKHTISAR EKSEKUTIF
A. Capaian Kinerja
ahun 2012 bisa dikatakan merupakan tahun pertengahan atau separuh dari
masa perjalanan RPJMN 20102014, waktu yang tepat untuk mengukur
mengevaluasi kemampuan dalam mencapai target kinerja dan sasaran sampai
dengan masa berakhirnya RPJMN. Kemudian dengan membandingkan sisa waktu yang
ada dengan sumberdaya (input) yang tersediaakan dapat diprediksikan kondisi ke
depan, sehingga bisa dilakukan simulasi-simulasi perencanaan sebagai alternatif
tindakan antisipasi perencanaan untuk mencapai target (output/outcome) yang telah
disepakati.
Arah dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang didalam
dokumen Rencana Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2010-2014, terdapat
4 sasaran berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai yaitu:
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi:
a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan sesuai
kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara
sinergis lintas sektor, pusat dan daerah.
b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan terintegrasi,
akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat.
c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan:
a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan
berkelanjutan.
b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola secara
berkelanjutan.
T
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 vii
c. Pulaupulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.
d. Indonesia bebas illegal, unreported & unregulated (IUU) fishing serta kegiatan
yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan:
a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan dengan
usaha yang bankable.
b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas
unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu
terjamin.
c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi kebutuhan
serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.
4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional:
a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil
perikanan.
b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di bidang
kelautan dan perikanan.
Sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai dalam
pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, dinilai dari indikator kinerja utama dan
Penetapan Kinerja (Tapja) tahun 2012, yaitu:
1. Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional tanpa migas dengan target
capaian sebesar 4,5%.
2. Hasil Produksi Perikanan mencapai, dengan target capaian sebesar 14,86 juta ton.
3. Jumlah Unit Pengolahan Ikan dengan target sebanyak 1.445 unit.
4. Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan dengan target senilai 110.
5. Nilai Ekspor Hasil Perikanan dengan target sebesar USD 3,6 miliar.
6. Konsumsi Ikan dengan target sebesar 33,14 kg/kap/th.
7. Luas kawasan konservasi laut dan perairan dengan target yang harus diselesaikan
seluas 3.225 juta ha.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 viii
8. Jumlah pulaupulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola dengan target
sebanyak 60 pulau.
9. Wilayah perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya
kelautan dan perikanan (SDKP) dengan target prosentase luas perairan sebesar
41%.
Ringkasan prestasi kinerja kesembilan IKU KKP yang dihasilkan dari pelaksanaan
program dan kegiatan di tahun 2012, dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Sasaran 1: memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi, dengan
indikatornya nilai tukar nelayan (NTN): capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan
Desember 2012 rata-rata NTN adalah 105,37.
b. Sasaran 2: meningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan,
dengan indikatornya adalah:
a) Kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional tanpa migas (%):
PDB subsektor perikanan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp255,33 triliun
atau naik sebesar 6,48% dibanding tahun 2011. Kontribusi subsektor
perikanan terhadap PDB nasional menyumbang sebesar 3,10% atau
kontribusi terhadap PDB tanpa migas mencapai 3,36%, atau baru mencapai
77,33% dari target. Bila dibandingkan dengan target di Renstra perubahan
pertumbuhan PDB mencapai 94,59% dari target.
b) Produksi perikanan yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan
perikanan budidaya (ton):
Produksi perikanan tahun 2012 yang berasal dari kegiatan penangkapan dan
budidaya mencapai 15,26 juta ton atau mencapai 102,69% dari target di tahun
2012.
c. Sasaran 3: memperluas akses pasar domestik dan internasional, dengan capaian
indikatornya adalah:
a) Nilai ekspor hasil perikanan: sampai dengan akhir Desember 2012 nilai ekspor
akan mencapai US$ 3,85 miliar dengan volume 1,229 juta ton atau mencapai
107,05% dari target di tahun 2012 sebesar US$ 3,6 miliar.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 ix
b) Konsumsi ikan (kg/kapita/thn): Pada tahun 2012, capaian tingkat konsumsi
ikan dalam negeri adalah sebesar 33,89 kg/kapita, atau tercapai 102,26% dari
target yang telah ditetapkan, yakni 33,14 kg/kapita.
c) Jumlah unit pengolahan ikan yang bersertifikat kelayakan pengolahan (SKP)
(Unit per Tahun): Capaian UPI yang ber-SKP pada tahun 2012 adalah 1.506
SKP, atau tercapai 104,22% dari target yang telah ditetapkan, yakni 1.445 SKP.
Capaian UPI yang ber-SKP ini terdiri dari pembinaan terhadap 948 SKP dan
penerbitan SKP bagi 558 SKP baru.
d. Sasaran 4: mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan,
dengan capaian indikatornya adalah:
a) Luas kawasan konservasi laut dan perairan (juta ha): tahun 2012 ditargetkan
luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan sebesar
3.225.100 ha, realisasinya seluas 3.225.122 ha atau tercapai 101%.
b) Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola
(pulau): Pada tahun 2012 tingkat capaian kinerja telah melebihi target yang
telah ditetapkan yakni dari target 60 PPK terealisir sebanyak 74 PPK (123%),
sehingga hal ini telah melampaui target tahun 2012 dan juga target UKP4
tahun 2012.
c) Wilayah Perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%):
Sasaran perairan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak
sumber daya kelautan dan perikanan pada tahun 2012 telah terselesaikan
seluas 41,12% atau tercapai 100,29% dari target.
e. Sasaran dan program pendukung kesembilan IKU KKP di atas, yaitu:
a) Program penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan, dengan
sasaran: termanfaatkannya hasil dan inovasi IPTEK kelautan dan perikanan
dengan mempunyai tiga indikator yang angka prestasi capaian kinerjanya rata-
rata mencapai 122,67% .
b) Program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan
hasil perikanan, dengan sasaran: meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang
memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 x
keamanan hasil perikanan dengan mempunyai tiga indikator yang angka
prestasi capaian kinerjanya rata-rata mencapai 102,80%.
c) Program pengembangan sumber daya manusia kelautan danperikanan, dengan
empat sasaran yang masing-masing sasaran mempunyai satu indikator, angka
prestasi capaian kinerjanya rata-rata mencapai 120,23%.
d) Program pengawasan dan pengawasan akuntabilitas aparatur KKP dengan
empat sasaran dan lima indikator, terdapat satu indikator yang belum diukur
untuk opini BPK RI laporan keuangan KKP, sedang prestasi capaian indikator
lainnya mencapai 100% .
e) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dengan
mempunyai empat sasaran dan lima indikator yang angka prestasi capaian
kinerjanya rata-rata mencapai 110,78%.
B. Kinerja Keuangan
Untuk kinerja keuangan realisasi keuangan KKP di tahun 2012 sebesar
Rp5.946.626.952.516 atau mencapai 92,07% dari anggaran sebesar
Rp6.459.088.174.000, dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2011
yang realisasinya sebesar 91,75%.
C. Permasalahan
Salah satu permasalahan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di
tahun 2012 adalah tingkat penyerapan PHLN yang belum maksimal pada kegiatan:
1. kerjasama penelitian dan pengembangan pada program penelitian dan
pengembangan kelautan dan perikanan.
2. pembangunan pelabuhan perikanan di Belawan dan Sibolga yang dibiayai oleh IDB.
Ke depannya untuk meningkatkan penyerapan PHLN salah satu langkah yang akan
dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan negara donor melalui kegiatan
rekonsiliasi PHLN setiap triwulan untuk meminimalisir terlambatnya penyerapan
anggaran dari sumber dana HLN yang tidak terserap.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
ementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan
berbagai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan
dengan empat pilar pembangunannya yaitu pro-poor (pengentasan
kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), dan pro-growth
(pertumbuhan) dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan)
dan mendorong investasi di bidang kelautan dan perikanan (pro-business).
Penekanan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan selama ini lebih
kepada pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan untuk
mewujudkan pertumbuhan ekonomi (kemakmuran); pemerataan
kesejahteraan (keadilan sosial); pengentasan kemiskinan; perlindungan usaha
dan penciptaan lapangan kerja bagi para nelayan, pembudidaya, pengolah dan
pemasar ikan serta masyarakat pesisir lainnya, dengan tetap menjaga
terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan dan stok sumber daya hayati
yang terdapat di dalamnya secara seimbang.
Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan kelautan dan
perikanan tersebut adalah dokumen Perencanaan Strategis (Renstra)
pembangunan jangka menengah yang disusun secara periodik lima tahunan.
Sampai dengan tahun 2012 sebagai acuan dalam perencanaan strategis
program dan kegiatan di lingkup KKP yaitu Renstra KKP Tahun 2010-2014
sesuai dengan PERMEN KP Nomor PER.06/MEN/2010. Dalam dokumen
perencanaan strategis tersebut diantaranya memuat indikator sasaran dan
targetnya yang diurai per tahun serta rencana alokasi pembiayaannya sebagai
penjabaran dari target RPJMN.
K
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.2
Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunannya, KKP
sebagai unit kerja Pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan
perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas,
di mana setiap penyelenggaraan negara dituntut untuk dapat
mempertangungjawabkan kinerja atau hasil-hasilnya dari seluruh
program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan
kewenangan yang diberikan. Sebagai contoh pada performance keuangan yang
tidak hanya sebatas mengukur seberapa besar realisasinya, tetapi bisa
mengukur besarnya dana bisa mendorong seberapa besar peningkatan kinerja
yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, sebagai hakekat dari anggaran
berbasis kinerja.
Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, KKP diwajibkan untuk:
1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan
tujuan organisasi.
2. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada
setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Atas dasar hal-hal di atas tersebut, KKP sebagai Instansi Pemerintah dan
Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2012 dilanjutkan
dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai,
kemudian dituangkan ke dalam susunan LAKIP KKP tahun 2012 sebagai wujud
akuntabilitas dari mandat yang diemban.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.3
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan LAKIP KKP tahun 2012 adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden atas
pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan
LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran
KKP.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan
beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam
menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat
meningkatkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan.
1.3. Tugas dan Fungsi KKP
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Tugas KKP adalah
membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut KKP menyelenggarakan fungsinya:
1) Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan
teknis di bidang kelautan dan perikanan;
2) Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggungjawabnya;
4) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang
tugas dan fungsinya kepada Presiden.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KKP dibantu oleh unit eselon I
sebagai berikut:
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.4
1) Sekretariat Jenderal (Setjen) yaitu unsur pembantu yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris Jenderal dan bertugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan KKP. Susunan organisasi
Setjen terdiri dari:
a. Biro Perencanaan,
b. Biro Kepegawaian,
c. Biro Keuangan,
d. Biro Hukum dan Organisasi,
e. Biro Umum,
f. Pusat Data, Statistik, dan Informasi, dan
g. Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga.
2) Inspektorat Jenderal (Itjen), yaitu unsur pengawasan fungsional dalam
melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan kementerian. Itjen
dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. Susunan organisasi Itjen terdiri
dari:
a. Sekretariat Inspektorat Jenderal,
b. Inspektorat I,
c. Inspektorat II,
d. Inspektorat III,
e. Inspektorat IV,
f. Inspektorat V.
3) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen. PT) yaitu unsur pelaksana
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
dibidang perikanan tangkap. Ditjen. PT dipimpin oleh seorang Direktur
Jenderal. Susunan organisasi Ditjen. PT terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
b. Direktorat Sumber Daya Ikan,
c. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan,
d. Direktorat Pelabuhan Perikanan,
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.5
e. Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan,
f. Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan,
g. dan didukung oleh 22 (dua puluh dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT).
4) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen. PB) yaitu unsur pelaksana
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
di bidang perikanan budidaya. Ditjen. PB dipimpin oleh seorang Direktur
Jenderal. Susunan organisasi Ditjen. PB terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
b. Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya,
c. Direktorat Perbenihan,
d. Direktorat Produksi,
e. Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan,
f. Direktorat Usaha Budidaya,
dan didukung oleh 15 (lima belas) UPT.
5) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen.
P2HP), yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan. Ditjen. P2HP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.
Susunan organisasi Ditjen P2HP terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
b. Direktorat Pengolahan Hasil,
c. Direktorat Pengembangan Produk Nonkonsumi,
d. Direktorat Pemasaran Dalam Negeri,
e. Direktorat Pemasaran Luar Negeri,
f. Direktorat Usaha dan Investasi,
dan didukung oleh 1 (satu) UPT.
6) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen. KP3K)
yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.6
Ditjen. KP3K dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Susunan organisasi
Ditjen. KP3K terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
b. Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
c. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan,
d. Direktorat Pesisir dan Lautan,
e. Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil,
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha,
dan didukung oleh 8 (delapan) UPT.
7) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(Ditjen. PSDKP) yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pengawasan
sumber daya kelautan dan perikanan. Ditjen. PSDKP dipimpin oleh seorang
Direktur Jenderal. Susunan organisasi Ditjen. PSDKP terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal,
b. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan,
c. Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan,
d. Direktorat Kapal Pengawas,
e. Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan
Pengembangan Infrastruktur Pengawasan,
f. Direktorat Penanganan Pelanggaran,
dan didukung oleh 5 (lima) UPT.
8) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang
KP), yaitu unsur pelaksana di bidang penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan IPTEK Kelautan Perikanan. Balitbang KP dipimpin oleh
seorang Kepala Badan. Susunan organisasi Balitbang KP terdiri dari:
a. Sekretariat Badan,
b. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konsevasi Sumber Daya
Ikan,
c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya,
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.7
d. Pusat Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi Kelautan dan
Perikanan,
e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir,
dan didukung oleh 14 (empat belas) UPT di bidang penelitian dan
pengembangan kelautan dan perikanan.
9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
(BPSDMKP), yaitu unsur pendukung yang mempunyai tugas melaksanakan
pengkajian dan perumusan kebijakan program pengembangan SDM
perikanan serta penyuluhan di bidang perikanan, pembinaan dan
pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan dalam
rangka menunjang pelaksanaan tugas Kementerian berdasarkan kebijakan
Menteri Kelautan dan Perikanan serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku. BPSDMKP dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Susunan
organisasi BPSDMKP terdiri dari:
a. Sekretariat BPSDMKP,
b. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan,
c. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan,
d. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan,
dan didukung oleh 19 (sembilan belas) UPT.
10) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
(BKIPM), yaitu unsur pelaksana di bidang penyelenggaraan karantina ikan
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. BKIPM dipimpin oleh
seorang Kepala Badan. Susunan organisasi BKIPM terdiri dari:
a. Sekretariat Badan,
b. Pusat Karantina Ikan,
c. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,
d. Pusat Manajemen Mutu,
dan didukung dengan 47 (empat puluh tujuh) UPT.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.8
11) Staf Ahli Menteri adalah unsur pembantu dalam memberikan telaahan,
pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai
hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan kelautan dan
perikanan. Susunan organisasi Staf Ahli Menteri terdiri dari:
a. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik,
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga,
d. Staf Ahli Bidang Hukum, dan
e. Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.
Struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti pada
gambar berikut:
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.9
5,6% 2,0% 14,3%
14,2%
3,8% 5,1% 8,6%
12,7%
17,7%
15,9%
Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen. Perikanan Tangkap Ditjen. Perikanan Budidaya Ditjen P2HP Ditjen KP3K Ditjen PSDKP Badan Litbang KP BPSDMKP BKIPMKHP
1.4. Keragaan SDM KKP
Jumlah pegawai di KKP (Pusat dan UPT) sampai dengan tanggal 31
Desember 2012 mencapai 10.523 orang, dengan rincian sebagai berikut:
1) Jumlah pegawai menurut unit kerja Eselon I (Pusat dan UPT):
Sekretariat Jenderal 593 orang, Ditjen. Perikanan Tangkap 1.508 orang,
Ditjen. Perikanan Budidaya 1.497 orang, Ditjen. P2HP 404 orang, Ditjen.
KP3K 537 orang, Ditjen. PSDKP 902 orang, Inspektorat Jenderal 210
orang, Balitbang KP 1.341 orang, BPSDMKP 1.862 orang dan
BKIPM1.669 orang.
Gambar 1. Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja
2) Jika dilihat dari Gambar 1 di atas, jumlah pegawai menurut Eselon I
terbanyak terdapat di BPSDMKP sekitar 17,7%, sedangkan jumlah
pegawai yang sedikit terdapat di Itjen sekitar 2,0% dari total jumlah
pegawai KKP.
3) Jumlah pegawai menurut Pusat dan UPT, untuk Pusat sebanyak 3.481
orang atau 33,1% sedangkan UPT sebanyak 7.042 orang atau 66,9%.
4) Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 1.023 orang,
Golongan III sebanyak 5.985 orang, Golongan II sebanyak 3.259 orang,
dan Golongan I sebanyak 256 orang.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.10
Gol I (2,4%)
Gol II (31,0%)
Gol III (56,9)%
Gol IV (9,7%)
0,1% 1,1% 3,1% 8,1% 1,1%
25,4%
61,4%
Eselon I Eselon II
Eselon III Eselon IV
Eselon V Jabatan Fungsional
Pelaksana
Gambar 2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan
5) Dilihat pada Gambar 2 di atas menurut golongannya pegawai KKP
terbanyak pada Golongan III mencapai 56,9%, sedangkan jumlah
terkecil Golongan I sekitar 2,4%.
6) Jumlah pegawai menurut jabatan: jabatan Eselon I a dan I b sebanyak 14
orang, jabatan Eselon II a dan II b sebanyak 74 orang, jabatan Eselon III
a dan III b sebanyak 323 orang, jabatan Eselon IV a dan IV b sebanyak
854 orang, jabatan Eselon V sebanyak 121 orang, jabatan fungsional
2.678 orang, dan pelaksana sebanyak 6.459 orang (Gambar 3).
Gambar 3. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
7) Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 130 atau
1,24% orang, S-2 sebanyak 1.477 orang atau 13,30%, S-1 sebanyak
3.344 orang atau 30,78%, D-4 sebanyak 931 orang atau 8,85%, SM
sebanyak 38 orang atau 0,36%, D-3 sebanyak 1.205 orang atau 11,45%,
D-2 sebanyak 9 orang atau 0,08%, D-1 sebanyak 5 orang atau 0,04%,
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.11
1,2%
96,9%
0,5% 1,4% CPNS
PNS
PNS KKP dari Kemen. lain
PNS KKP ke Kemen. lain
1,24% 14,04%
31,78%
8,85% 0,36%
11,45%
0,09%
0,05%
28,46%
1,84% 1,85%
S3
S2
S1
D4
SM
D3
D2
SLTA sebanyak 2.995 orang atau 28,46%, SLTP sebanyak 194 orang atau
1,84%, dan SD sebanyak 195 orang atau 1,84%.
Gambar 4. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan
8) Menurut tingkat pendidikannya, pegawai KKP terbanyak dengan tingkat
pendidikan S1 mencapai 31,78%, sedangkan yang berpendidikan D1
sebanyak 0,05% (Gambar 4).
9) Jumlah pegawai menurut status kepegawaian: CPNS sebanyak 129 orang
atau 1,2%, PNS sebanyak 10.200 orang atau 96,9%; PNS Dipekerjakan
dari instansi lain sebanyak 49 orang atau 0,5%; dan PNS KKP yang
dipekerjakan ke instansi lain sebanyak 145 orang 1,4% (Gambar 5).
Gambar 5. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.12
10) Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: laki-laki sebanyak 7.479 orang
atau 71,07% sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 3.044 orang
atau 28,93%.
11) Jumlah pegawai menurut usia: >56 tahun sebanyak 205 orang atau
1,95%; usia 46-55 tahun sebanyak 2.585 orang atau 24,57%; usia 36-45
tahun sebanyak 2.735 orang atau 25,99%; usia 26-35 tahun sebanyak
4.453 atau 42,32 % dan usia
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 1.13
5) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari
LAKIP KKP dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
6) Lampiran.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 2.1
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
erdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya
menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Langkah-
langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan
menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar
pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk
mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi
kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya
laut secara berkelanjutan.
Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, sasaran strategis
pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 dan penetapan kinerja
2011 ditetapkan sebagai berikut:
2.1. Rencana Strategis KKP 2010 -2014
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2010-2014.
2.1.1. Visi dan Misi
Visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah
Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015.
B
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 2.2
Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka
misi yang diemban oleh KKP adalah Mensejahterakan Masyarakat Kelautan
dan Perikanan.
2.1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah:
1) Memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia secara terintegrasi.
2) Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
4) Memperluas akses pasar domestik dan internasional.
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014
berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:
1) Memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi:
a. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan
sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta
diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan daerah.
b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan
terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini
dan akurat.
c. SDM kelautan dan perikanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
2) Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan:
a. Sumber daya kelautan dan perikanan dimanfaatkan secara optimal dan
berkelanjutan.
b. Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi dikelola
secara berkelanjutan.
c. Pulaupulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi tinggi.
d. Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta
kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 2.3
3) Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan:
a. Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan minapolitan
dengan usaha yang bankable.
b. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan memiliki komoditas
unggulan yang menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan
mutu terjamin.
c. Sarana dan prasarana kelautan dan perikanan mampu memenuhi
kebutuhan serta diproduksi dalam negeri dan dibangun secara
terintegrasi.
4) Memperluas akses pasar domestik dan internasional:
a. Seluruh desa memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil
perikanan.
b. Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi di
bidang kelautan dan perikanan.
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Terdapat sembilan IKU KKP sebagai ukuran keberhasilannya yang terbagi
antara fungsi ekonomi dan fungsi lingkungan hidup, adalah:
A. Fungsi Ekonomi
1) Kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional tanpa migas.
2) Hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
3) Unit pengolahan ikan yang bersertifikat standar kelayakan
pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
4) Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan.
5) Nilai Ekspor Hasil Perikanan.
6) Konsumsi Ikan dengan target sebesar 33,14 kg/kap/th.
B. Fungsi Lingkungan Hidup
1) Luas kawasan konservasi laut dan perairan.
2) Jumlah pulaupulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang
difasilitasi pengelolaannya.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 2.4
3) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bebas IUU
Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan
perikanan (SDKP).
2.2. Penetapan Kinerja KKP Tahun 2012
Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam
pembangunan kelautan dan perikanan telah ditetapkan target-target sasaran
IKU yang tertuang didalam Penetapan Kinerja (TAPJA) tahun 2012 yang telah
disepakati, yaitu:
A. Fungsi Ekonomi:
1) Kontribusi PDB Perikanan terhadap PDB Nasional tanpa migas dengan
target 4,5% .
2) Produksi Perikanan dengan target sebesar 14,86 juta ton, terdiri dari
produksi perikanan tangkap sebesar 5,44 juta ton dan produksi
perikanan budidaya sebesar 9,42 juta ton.
3) Nilai Ekspor Hasil Perikanan sebesar USD 3,60 miliar.
4) Konsumsi Ikan sebesar 33,14 kg/kap/th.
5) Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ber-Sertifikat Kelayakan
Pengolahan (SKP) sebanyak 1.445 unit per tahun.
6) Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan senilai 110.
B. Fungsi Lingkungan Hidup:
1) Luas kawasan konservasi laut dan perairan dengan target seluas 3.225
(kumulatif ribu ha).
2) Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola
sebanyak 60 (pulau per tahun).
3) Persentase wilayah perairanIndonesia bebas illegal fishing dan
kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan sebesar
41%.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 2.5
Dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar
Rp6.459.088.174.000.
TAPJA KKP tahun 2012 diimplementasikan ke dalam 10 (sepuluh)
program sebagai berikut:
1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap.
Tujuan program adalah meningkatnya produksi dan produktivitas
usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang
berkelanjutan; meningkatnya kesejahteraan nelayan. Sasarannya adalah
meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan
berbasis kelestarian SDI. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang
dilaksanakan adalah:
a) Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
b) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap
Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan.
c) Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan.
d) Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan
Berkelanjutan.
e) Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan
Nelayan Skala Kecil.
f) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen PT.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Perikanan
Tangkap dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012
sebesar Rp1.494.425.772.000.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 2.6
2) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.
Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya,
dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya
(volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan
yang dilaksanakan adalah:
a) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan.
b) Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan.
c) Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Pembudidayaan Ikan.
d) Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan.
e) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan.
f) Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan
Budidaya.
g) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen PB.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Perikanan
Budidaya, dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012
sebesar Rp1.468.755.006.000.
3) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.
Tujuan program adalah meningkatnya volume produk olahan hasil
perikanan, nilai produk hasil perikanan nonkonsumsi, rata-rata konsumsi
ikan per kapita nasional, nilai ekspor hasil perikanan, dan nilai investasi
bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran
peningkatan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar
domestik dan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan
yang dilaksanakan adalah:
a) Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan.
b) Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Nonkonsumsi.
c) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri
Hasil Perikanan.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 2.7
d) Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri
Hasil Perikanan.
e) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan investasi
Perikanan.
f) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen P2HP.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan, dengan jumlah pagu anggaran yang
dialokasikan tahun 2012 sebesar Rp552.567.014.000.
4) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Tujuan program adalah mewujudkan tertatanya dan
dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari,
dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya
laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mencapai tujuan tersebut,
kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a) Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis.
b) Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil.
c) Pendayagunaan Pesisir dan Lautan.
d) Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil.
e) Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
f) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen KP3K.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen Kelautan,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan jumlah pagu anggaran yang
dialokasikan tahun 2012 sebesar Rp582.141.542.000.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 2.8
5) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
Tujuan program adalah meningkatnya ketaatan dan ketertiban
dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran
perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing
serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk
mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:
a) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
b) Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan.
c) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas.
d) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan
Kapal Perikanan.
e) Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.
f) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen PSDKP.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Ditjen PSDKP, dengan
jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar
Rp509.674.190.000.
6) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan
Tujuan program ini adalah menyiapkan ilmu, pengetahuan dan
teknologi sebagai basis kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan
dengan sasaran termanfaatkannya Iptek hasil penelitian dan
pengembangan oleh para pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap.
b) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya.
c) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan.
d) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan
Sumber Daya Non Hayati Pesisir dan Laut.
e) Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan
Bioteknologi Kelautan dan Perikanan.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 2.9
f) Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan.
g) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Balitbang KP.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dengan jumlah pagu anggaran
yang dialokasikan tahun 2012 sebesar Rp529.992.058.000.
7) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Tujuan program adalah meningkatkan kualitas SDM kelautan dan
perikanan dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan
perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan
adalah:
a) Pendidikan Kelautan dan Perikanan.
b) Pelatihan Kelautan dan Perikanan.
c) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
d) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPSDMKP.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan jumlah pagu
anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar Rp596.557.571.000.
8) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan.
Tujuan program adalah lalu-lintas hasil perikanan yang memenuhi
sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan dengan sasaran yaitu meningkatnya lalu-lintas hasil perikanan
yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan
yang dilaksanakan adalah:
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 2.10
a) Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya BKIPM.
b) Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan.
c) Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
d) Pengembangan sistem manajemen karantina ikan, mutu dan
keamanan hasil perikanan.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dengan jumlah pagu
anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar Rp267.781.964.000.
9) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
Tujuan program adalah meningkatkan pengendalian akuntabiltas
kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran program
meningkatnya prosentase capaian kinerja pembangunan KP. Untuk
mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat I
dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di
Sekretariat Jenderal, BPSDMKP dan BKIPM.
b) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat II
dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Ditjen
PT dan Ditjen PSDKP.
c) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat III
dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Ditjen
PB dan Ditjen KP3K.
d) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Mitra Kerja Inspektorat IV
dalam Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Ditjen
P2HP dan Balitbang KP.
e) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dengan Tujuan Tertentu pada
Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta
Pengawasan pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 2.11
f) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Inspektorat Jenderal.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Inspektorat Jenderal,
dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar
Rp60.296.837.000.
10) Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi
penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran
meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial. Untuk
mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a) Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan
Monitoring Evaluasi Pembangunan KP.
b) Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP.
c) Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP.
d) Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan
Organisasi KKP.
e) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang
Pelaksanaan Tugas KKP.
f) Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan.
g) Pengembangan dan Pembinaan Kerja sama Internasional dan
Antarlembaga Bidang Kelautan dan Perikanan.
h) Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan.
Unit kerja penanggungjawab program adalah Sekretariat Jenderal,
dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2012 sebesar
Rp396.896.220.000.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengelolaan Kinerja Kementerian
KP telah melaksanakan secara berkala setiap 3 bulan penilaian kinerja
utama dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kementerian tahun
2012 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja
untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja
yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya
dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat
capaian kinerja yaitu:
No. Kategori Rentang Nilai Kode
1. Sangat Baik > 100 Biru
2. Baik 80 100 Hijau
3. Cukup 50 79 Kuning
4. kurang < 49 Merah
Dari hasil penilaian capaian IKU KKP yang telah dilakukan secara
periodik setiap tiga bulan mulai triwulan I sampai triwulan IV selama tahun
2012, capaian kinerja kesembilan IKU besarnya bervariasi, seperti pada gambar
berikut.
K
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.2
Tabel 1. Capaian Kinerja Utama Kementerian Tahun 2012
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)Tahun 2012
Capaian kinerja utama KKP selama tahun 2012 berdasarkan kesembilan
IKU adalah seperti pada tabel berikut:
Tabel 2. Capaian IKU Kementerian Tahun 2012
No. Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target
2012
Realisasi
Kategori Capaian
Kinerja %
FUNGSI EKONOMI
1. Memperkuat
Kelembagaan
dan SDM
secara
Terintegrasi
1. Nilai Tukar Nelayan/
Pembudidaya Ikan
110 105,37 95,79 Baik
2.
Meningkatan
Produktivitas
dan Daya
Saing Berbasis
Pengetahuan
2. PDB Sub sektor Perikanan:
- Kontribusi PDB
Perikanan terhadap PDB
Nasional tanpa migas (%)
4,50 3,48 77,33 cukup
- Pertumbuhan PDB
Perikanan (%)
6,85 6,48 94,59 baik
3. Produksi Perikanan (juta
ton)
14,86 15,26 102,69 Sangat
baik
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.3
No. Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target
2012
Realisasi
Kategori Capaian
Kinerja %
FUNGSI EKONOMI
- Perikanan tangkap 5,44 5,81 106,80 Sangat
baik
- Perikanan budidaya 9,42 9,45 100,32 Sangat
baik
3. Memperluas
Akses Pasar
Domestik dan
Internasional
4. Nilai Ekspor Hasil
Perikanan (USD miliar)
3,6 3,85 107,05 Sangat
baik
5. Konsumsi Ikan
(kg/kap/th)*
33,14 33,89 102,26 Sangat
baik
6. Jumlah Unit Pengolahan
Ikan yang Bersetifikat
Surat Kelayakan
Pengolahan/SKP (unit per
tahun)
1.445 1.506 104,22 Sangat
baik
FUNGSI LINGKUNGAN
2.
Mengelola
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Secara
Berkelanjutan
7. Luas Kawasan Konservasi
Laut dan Perairan (juta ha)
15,9 16,06 101,00 Sangat
baik
8. Jumlah Pulau-Pulau Kecil,
termasuk Pulau Kecil
Terluar yang Dikelola
(pulau per tahun)
60 74 123,33 Sangat
baik
9. Persentase Wilayah
Perairan Indonesia Bebas
Illegal Fishing dan
Kegiatan yang Merusak
Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan (%)
41 % 41,12 % 100,29 Sangat
baik
3.3. AnalisisCapaian IKU Tahun 2012
Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Renstra KKP tahun 2010-
2014 yang di dalamnya memuat sasaran dengan sembilan indikator
keberhasilannya, telah dijadikan panduan dalam penyusunan rencana kinerja
dan penetapan kinerja tahunan pembangunan kelautan dan perikanan, sasaran
strategis tersebut dibedakan antara fungsi ekonomi dengan fungsi lingkungan.
Penjelasan prestasi kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang
tahun 2012 sebagaimana pada uraian berikut.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.4
3.3.1. Fungsi Ekonomi
Pada fungsi ekonomi ini terdapat 3 sasaran strategis yang akan dicapai,
yaitu:
1) Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi;
2) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan;
3) Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
Sasaran ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan terhadap tantangan
dan permasalahan pembangunan kelautan dan perikanan yang dihadapi selama
ini. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan
yang antara lain disebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal
berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan
masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibangun.
Disamping itu, Indonesia juga masih menghadapi beberapa kondisi yang
belum sepenuhnya dapat mendukung untuk memenuhi persyaratan mutu
produk ekspor hasil perikanan yang semakin ketat dari negara pengimpor,
seperti Uni Eropa. Dilain pihak, aspek yang mempengaruhi lemahnya daya
saing dan produktivitas yang sangat mendasar adalah dalam aspek kualitas
sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaannya. Dimana jumlah SDM yang
bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar dan
dengan pengetahuan, penguasaan teknologi dan kemampuan serta infrastuktur
untuk akses informasi yang minim dan tidak merata di seluruh wilayah
Indonesia yang berkepulauan. Diperparah oleh minimnya kelembagaan yang
menaungi kegiatan usaha mereka dengan posisi tawar dan sistem
organisasinya yang lemah, maka hal ini mengakibatkan SDM pelaku usaha
bidang kelautan dan perikanan tingkat kesejahteraannya pun menjadi rendah.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka prestasi kinerja dari setiap
sasaran strategis didasarkan pada capaian indikator-indikatornya, dengan
penjelasan seperti pada uraian berikut.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.5
3.3.1.1. Sasaran 1: Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara
Terintegrasi
Prestasi capaian sasaran ini dinilai dari satu indikator yaitu Nilai Tukar
Nelayan (NTN) yang di dalamnya termasuk aktifitas penangkapan ikan dan
pembudidayaan ikan sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Memperkuat Kelembagaan dan
SDM secara Terintegrasi
No Indikator
Kinerja
Target
2012 *)
Target RPJM **)
(2014)
Capaian
Kinerja
%
thd target 2012
%
Thd target 2014
1 NTN 110 112 105,37 95,79 94,08
Keterangan :
*) Angka target berdasarkan Renstra 2010-2014 (Permen KP No.06/2010)
**) Angka berdasarkan Review Renstra 2010-2014 (Permen KP No.15/2012)
NTN dijadikan sebagai indikator keberhasilan pada sasaran ini yang
dihitung rata-rata dalam satu tahun. Nilai tukar ini digunakan untuk
mempertimbangkan seluruh penerimaan (revenue) dan seluruh pengeluaran
(expenditure) keluarga nelayan maupun pembudidaya ikan. Selain itu, juga
digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara
relatif dan merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan atau
pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan subsistennya.
Berdasarkan data NTN sampai dengan Bulan Desember 2012, rata-rata
NTN adalah 105,37% atau 96% dari angka target yang ditetapkan, dimana pada
tahun 2012 ditargetkan 110. Nilai NTN tertinggi terjadi pada Agustus yakni
105,66 dan terendah pada Februari yaitu sebesar 105,14. Terdapat pola yang
berbeda antara NTN tahun 2011 dan tahun 2012, dimana nilai NTN 2012 rata-
rata per bulan lebih rendah dibanding rata-rata setiap bulan tahun 2011.
Namun demikian nilai rata-rata NTN bulanan masih di atas 100, artinya
nelayan masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari
kegiatan penangkapan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan
operasional dan hidup sehari-harinya.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.6
Gambar 6. Grafik Perkembangan NTN Tahun 2011 dan 2012
Jika dibandingkan dengan target pada RPJM 2014 dimana NTN sudah
mecapai 112, maka capaian NTN sampai dengan tahun 2012 ini telah mencapai
94,08% dari yang ditargetkan.
Berdasarkan pencatatan data di 32 provinsi di Indonesia selama tahun
2012 rata-rata NTN nasional tahun 2012 turun sebesar 0,83% dibanding rata-
rata tahun 2011, yakni dari 106,24 tahun 2011 turun menjadi 105,36 tahun
2012. Penurunan NTN dikarenakan selisih antara indeks yang diterima (It)
dengan indeks yang dibayar (Ib) pada tahun 2012 lebih kecil dari tahun 2011,
selisih antara It dengan Ib 2012 sebesar 7,15 sedangkan tahun 2011 sebesar
8,01. Pada tahun 2012, jumlah provinsi yang nilai NTN-nya di bawah 100
bertambah di Pulau Sumatera dan Jawa, sehingga rata-rata NTN tahun 2012
mengalami penurunan dibanding tahun 2011.
Gambar 7. Peta Sebaran NTN per Provinsi Tahun 2011 dan 2012
104,00
104,50
105,00
105,50
106,00
106,50
107,00
2012 2011
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.7
Secara lebih spesifik, penurunan NTN tahun 2012 disebabkan
menurunnya nilai indeks biaya produksi dan penambahan barang modal
(BPPBM) terutama berasal dari komponen usaha budidaya yang meliputi obat-
obatan dan pupuk (termasuk pakan), sewa lahan, dan pajak.
Tabel 4. Data Sumber Terutama Komponen Usaha Budidaya, Obat-Obatan,
Pupuk (Termasuk Pakan), Sewa Lahan, dan Pajak
Persentase peningkatan NTN tertinggi terjadi pada periode tahun 2008
ke tahun 2009 sebesar 4,50% yakni dari 101,14 menjadi 105,69. Pada tahun
berikutnya berfluktuasi, yakni turun 0,13% atau 105,55 tahun 2010, naik
kembali 0,65% atau 06,24 tahun 2011 dan turun 0,82% atau menjadi 105,37
tahun 2012.
Berdasarkan persentase perkembangan NTN dalam 4 tahun terakhir
(2009-2012) yang cenderung berflutuaksi dengan peningkatan tertinggi 0,65%
Kelompok dan Sub kelompok 2011 2012
Persentase
Perubahan
(%)
(1) (2) (3) (4)
1. Nilai Tukar Nelayan 106.24 105,37 -0.83
2. Indeks Diterima Nelayan 136,46 140,25 2.73
a. Penangkapan 138,04 142,61 3.27
b. Budidaya 124,64 126,81 1.76
3. Indeks Dibayar Nelayan 128,45 133,10 3.63
a. Indeks Kosumsi Rumah Tangga 135,45 141,84 4.73
Bahan Makanan 142,37 149,36 4.96
Makanan Jadi 132,38 139,78 5.66
Perumahan 136,40 143,32 5.21
Sandang 129,80 135,72 4.75
Kesehatan 123,53 127,76 3.64
Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga 119,28 122,48 2.90
Transportasi dan Komunikasi 113,92 115,80 1.82
b. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)
116,90 118,63 1.65
Bibit 104,61 104,01 -0.66
Obat-obatan dan Pupuk 118,80 116,94 -1.83
Transportasi dan Komunikasi 112,46 111,23 -1.28
Sewa lahan, Pajak dan Lainnya 127,25 124,61 -2.48
Upah Buruh 117,25 115,68 -1.60
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.8
pada NTN tahun 2011 maka diproyeksi NTN pada tahun berikutnya tidak akan
meningkat di atas 1% jika tidak ada langkah-langkah signifikan untuk menekan
biaya produksi bagi rumah tangga nelayan/pembudidaya ikan. Kenaikan biaya
produksi terutama untuk usaha pembudidaya ikan terutama disebabkan
meningkatnya harga-harga obat-obatan, pupuk, pakan dan sewa lahan.
Sedangkan untuk nelayan peningkatan biaya produksi relatif kecil (dibawah
1%), umumnya terjadi pada harga pelumas, sewa motor tempel, ongkos angkut
dan biaya pembuatan jaring insang.
Adapun beberapa Provinsi yang NTN-nya di bawah 100 menyumbang
besar terhadap turunnya NTN tahun 2012 terdapat 13 provinsi yaitu Aceh,
Sumatera Utara, Riau, Jambi, Babel, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Papua namun juga terdapat
Provinsi yang NTN-nya mencapai lebih dari 110 terdapat di 9 provinsi, yaitu
Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Tengah,
Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.
Tabel 5. Nilai NTN setiap Provinsi Tahun 2012
No. Provinsi
TAHUN 2012
Indeks Diterima Indeks
Dibayarkan NTN
1 Aceh 128,46 128,53 99,95
2 Sumatera Utara 129,83 130,95 99,15
3 Sumatera Barat 149,42 135,36 110,38
4 Riau 114,46 125,90 90,91
5 Jambi 117,62 129,67 90,71
6 Sumatera Selatan 149,72 129,71 115,43
7 Bengkulu 150,35 137,54 109,31
8 Lampung 142,67 125,31 113,86
9 Kep,Bangka Belitung 105,83 117,94 89,73
10 Kepulauan Riau 131,19 122,01 107,53
11 Jawa Barat 153,71 136,63 112,50
12 Jawa Tengah 148,42 135,52 109,52
13 DI, Yogyakarta 140,82 122,94 114,53
14 Jawa Timur 135,48 136,12 99,53
15 Banten 137,75 139,31 98,87
16 Bali 113,63 133,22 85,30
17 Nusa Tanggara Barat 129,77 134,77 96,29
18 Nusa Tenggara Timur 160,13 137,48 116,48
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.9
No. Provinsi
TAHUN 2012
Indeks Diterima Indeks
Dibayarkan NTN
19 Kalimantan Barat 137,27 131,71 104,22
20 Kalimantan Tengah 134,21 129,00 104,04
21 Kalimantan Selatan 110,79 127,45 86,93
22 Kalimantan Timur 115,06 129,32 88,98
23 Sulawesi Utara 125,62 132,32 94,94
24 Sulawesi Tengah 147,00 132,45 111,00
25 Sulawesi Selatan 147,43 131,37 112,22
26 Sulawesi Tenggara 138,49 128,16 108,05
27 Gorontalo 136,04 128,67 105,73
28 Sulawesi Barat 138,95 131,35 105,78
29 Maluku 170,51 135,89 125,46
30 Maluku Utara 132,39 132,02 100,28
31 Papua Barat 145,94 130,17 112,11
32 Papua 105,27 126,86 82,98
Sebagaimana tahun 2011, Provinsi Papua menjadi provinsi yang
memiliki nilai NTN terendah sedangkan nilai NTN tertinggi terdapat di Provinsi
Maluku. Adapun pola perkembangan NTN secara nasional sejak tahun 2009
sampai dengan tahun 2012 memperlihatkan trend yang semakin meningkat
sebagaimana disajikan pada gambar grafik berikut ini.
Gambar 8. Pola Perkembangan NTN tahun 2009 s.d 2012
Besarnya dinamika NTN sepanjang tahun, mencerminkan tidak
stabilnya kegiatan usaha perikanan. Hal ini berarti dinamika kondisi iklim,
perubahan harga faktor produksi, nilai komoditas dan akses pasar cukup
berpengaruh terhadap kegiatan usaha perikanan, baik di sektor penangkapan
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.10
maupun pembudidayaan. Oleh karena itu di masa mendatang perlu
diperhatikan dan diprioritaskan kembali, program-program atau kegiatan yang
ditujukan untuk dapat mengurangi fluktuasi perubahan nilai tukar sepanjang
tahun serta dapat meningkatkan efesiensi usaha. Oleh karena itu beberapa
kegiatan-kegiatan berikut perlu mendapat perhatian dan prioritas dimasa
mendatang, antara lain adalah:
Penanganan musim paceklik bagi nelayan, melalui bantuan kebutuhan
pangan dan diversifikasi usaha.
Bantuan modal usaha bagi usaha kecil, menengah maupun pemula.
Penyiapan dukungan terhadap sarana dan prasarana usaha perikanan,
seperti: pelabuhan, alat tangkap, Balai Benih Ikan (BBI), aksesibilitas
seperti jalan produksi bagi usaha budidaya, dan lain-lain.
Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap berbagai faktor produksi,
seperti: bahan bakar minyak (SPDN), air bersih, ketersediaan induk dan
benih, pakan, obat-obatan, dan lain-lain.
Meningkatkan efektifitas operasional penangkapan ikan melalui
penyediaan informasi dan penerapan teknologi peta perkiraan daerah
penangkapan ikan, penggunaan alat bantu penangkapan dan lain
sebagainya.
3.3.1.2. Sasaran 2: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan
Prestasi capaian sasaran ini dinilai dari 2 indikator yang diukur pada
kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) sub sektor perikanan dan produksi
perikanan. Berdasarkan hasil review Renstra KKP 2010-2014 yang
dilaksanakan pada Agustus 2012, maka indikator kontribusi PDB selanjutnya
diubah menjadi pertumbuhan PDB, dan indikator produksi perikanan
ditambahkan dengan produksi garam rakyat. Oleh karena itu dalam
pemantauan kinerja dimasa transisi tahun 2012 ini kedua indikator tersebut
digunakan sebagai penilaian kinerja sasaran strategis kedua ini, sebagaimana
disajikan pada tabel berikut.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.11
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Meningkatkan Produktivitas
dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan Tahun 2012
No Indikator Kinerja Target
20121)
Target
RPJM2)
(2014)
Capaian
Kinerja
%
thd
target
2012
%
Thd
target
2014
1
PDB Perikanan :
- Kontribusi terhadap PDB Nasional tanpa Migas (%)1)
- Pertumbuhan PDB Perikanan (%/thn) 2)
4,50
6,85 3)
-
7,25
3,48
6,48
77,33
94,59
-
92,57
2 Produksi Perikanan yang terdiri dari
produksi perikanan tangkap dan
perikanan budidaya (Ton)
14,86 22,39 15,26 102,69 68,16
Produksi perikanan tangkap 5,44 5,50 5,81 106,80 105,64
Produksi perikanan budidaya 9,42 16,89 9,45 100,32 55,95
Produksi garam rakyat (Juta ton) 2) 1,32 3) 3,3 2,02 153,03 61,21
Keterangan : 1) Indikator berdasarkan Renstra 2010-2014 (Permen KP No.06/2010) 2) Indikator berdasarkan Review Renstra 2010-2014 (Permen KP No.15/2012) 3) Target berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapja) Tahun 2012.
a. PDB Sub-sektor Perikanan
Kekuatan ekonomi perikanan dari sektor primer dicerminkan dari PDB
sub sektor perikanan yang memiliki peran strategis dalam memberikan
sumbangan terhadap PDB nasional. Pertumbuhan PDB perikanan dari tahun
ketahun selalu meningkat, hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan
sumberdaya perikanan patut menjadi pertimbangan untuk diperhitungkan
dalam perekonomian nasional.
Dalam periode 2008-2012 pertumbuhan PDB sub sektor perikanan
mencapai 5,74% per tahun dan merupakan rata-rata tertinggi dalam sektor
Pertanian secara umum. Dalam dua tahun terakhir PDB sub sektor perikanan
tumbuh di atas rata-rata nasional dan dalam 4 tahun terakhir memiliki rata-
rata pertumbuhan tertinggi dalam sektor pertanian secara umum. Hal ini
menunjukkan bahwa subsektor perikanan memegang peranan strategis dalam
mendorong pertumbuhan pada PDB kelompok pertanian secara umum,
maupun pada PDB nasional.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.12
Gambar 9. Grafik Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian dan Nasional Tahun
2008-2012
Besaran PDB subsektor perikanan pada tahun 2012 adalah sebesar
Rp255,33 triliun atau naik sebesar 6,48% dibanding tahun 2011. Kontribusi
subsektor perikanan terhadap PDB nasional menyumbang sebesar 3,10% atau
kontribusi terhadap PDB tanpa migas mencapai 3,36%. Perubahan kontribusi
subsektor perikanan dalam 3 tahun terakhir ini relatif kecil. Selengkapnya
perkembangan PDB sektor perikanan sebagaimana disajikan pada tabel
berikut.
Tabel 7. PDB Perikanan (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2008-2012
(Miliar Rupiah)
LAPANGAN USAHA 2008 2009 2010* 2011** 2012***
Pertanian, Peternakan,
Kehutanan dan Perikanan 716.656,2 857.196,8 985.448,8 1.093.466,0 1.190.412,4
a Tanaman Bahan Makanan
349.795,0 419.194,8 482.377,1 530.603,7 574.330,0
b Tanaman Perkebunan 105.960,5 111.378,5 136.026,8 153.884,7 159.753,9
c Peternakan dan Hasil-hasilnya
83.276,1 104.883,9 119.371,7 129.578,3 146.089,7
d K e h u t a n a n 40.375,1 45.119,6 48.289,8 51.638,1 54.906,5
e P e r i k a n a n 137.249,5 176.620,0 199.383,4 227.761,2 255.332,3
Produk Domestik Bruto 4.948.688,4 5.606.203,4 6.436.270,8 7.427.086,1 8.241.864,3
PDB Tanpa Migas 4.427.633,5 5.141.414,4 5.936.237,8 6.794.373,4 7.604.759,1
Persentase PDB Perikanan
thd :
- PDB Pertanian 19,15 20,60 20,23 20,83 21,45
- PDB 2,77 3,15 3,10 3,07 3,10
- PDB Tanpa Migas 3,10 3,44 3,36 3,35 3,36
Sumber : BPS, 2012
Ket : *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara, ***)Angka sangat sangat sementara
5,07
4,16
6,04
6,72 6,48
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
2008 2009 2010* 2011** 2012***
Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan dan Hasil-hasilnya K e h u t a n a n P e r i k a n a n PRODUK DOMESTIK BRUTO
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.13
Jika dibandingkan dengan target target tahun 2012 maka capaian
pertumbuhan PDB perikanan tahun 2012 ini baru mencapai 94,59%,
sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam Renstra KKP sampai tahun
2014 pertumbuhan PDB subsektor perikanan sebesar 7,25%, maka capaian
pertumbuhan PDB subsektor perikanan sampai tahun 2012 ini baru mencapai
92,57% dari target sampai tahun 2014.
Sektor pertanian mengalami pertumbuhan terendah kedua dalam
perekonomian nasional, namun pertumbuhan subsektor perikanan yang
tumbuh 2,9% dalam lima tahun terakhir atau 3,0% dalam setahun terakhir
belum dapat mengimbangi pertumbuhan sektor jasa terutama sektor
pengangkutan dan komunikasi yang berkembang cukup signifikan (10,7%),
sektor perdagangan (9,2%) dan industri pengolahan yang tumbuh 6,2%. Hal ini
disebabkan kegiatan pada subsektor perikanan masih dipengaruhi oleh kondisi
cuaca dan iklim sehingga aktifitas usaha tidak dapat berlangsung sepanjang
waktu. Dilain pihak oleh karena struktur ekonomi nasional tahun 2011 sumber
pertumbuhannya sebagian besar berasal dari ekspor, maka jika dibandingkan
dengan nilai ekspor non-migas nasional, maka kontribusi ekspor sektor
pertanian tahun 2011 ini mengalami penurunan dari 3,17% dari tahun 2010
menjadi 2,54% pada tahun 2011.
Oleh karena itu diharapkan peningkatan daya saing produk perikanan
terutama untuk pasar ekspor di masa mendatang perlu mendapat perhatian
khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan kualitas dan
pengembangan akses pasar komoditas perikanan. Kondisi ini diharapkan dapat
mendorong meningkatnya pertumbuhan PDB subsektor perikanan serta
kontribusinya terhadap PDB nasional di masa datang.
b. Produksi Perikanan
Produksi perikanan tahun 2012 yang berasal dari kegiatan penangkapan
dan budidaya mencapai 15,26 juta ton. Dari total produksi tersebut, perikanan
budidaya menyumbang 9.45 juta ton (61,92%) dan perikanan tangkap sebesar
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.14
5.81 juta ton (38,08%). Laju pertumbuhan rata-rata produksi perikanan sejak
tahun 2008 mencapai 14,62% per tahun, dimana pertumbuhan budidaya
sebesar 25,24% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan perikanan tangkap yang hanya sebesar 3,83% per tahun.
Perkembangan produksi perikanan selama tahun 2008-2012 dalam volume
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 8. Volume Produksi Perikanan Tahun 2007-2011 (ton)
Rincian Tahun
Kenaikan
Rata-rata
(%)
2008 2009 2010 2011 2012*)
Volume Produksi 8.858.315 9.816.534 11.662.342 13.643.234 15.263.210 14,62
Perikanan Tangkap 5.003.115 5.107.971 5.384.418 5.714.271 5.811.510 3,83
Perikanan Laut 4.701.933 4.812.235 5.039.446 5.345729 5.438.150 3,72
Perairan Umum 301.182 295.736 344.972 368.542 373.360 5,75
Perikanan Budidaya 3.855.200 4.708.563 6.277.924 7.928.963 9.451.700 25,24
Budidaya Laut 1.966.002 2.820.083 3.514.702 4.605.827 5.596.932 30,16
Budidaya Payau 959.509 907.123 1.416.038 1.602.748 1.790.602 18,89
Budidaya Tawar 929.689 981.357 1.347.184 1.720.388 2.064.166 22,63
Ket : *) = Angka Sementara
1) Produksi Perikanan Tangkap
Capaian jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2012 sebesar 5,8
juta ton atau 107% dari target sebesar 5,44 juta ton. Capaian tersebut diiringi
dengan capaian nilai produksinya sebesar 103% atau Rp73,017 triliun dari
target sebesar Rp70,96 triliun. Perkembangan volume produksi dan nilai
produksi perikanan tangkap selama kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun
2008-2012 yaitu 3,83% per tahun namun perkembangan nilai produksinya
mencapai 9,68% per tahun.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.15
Gambar 10. Grafik perkembangan Volume dan Nilai Produksi Perikanan
Tangkap Tahun 2008-2012
Meningkatnya volume produksi perikanan tangkap, pada dasarnya
didorong oleh semakin tertib dan berkualitasnya pendataan statistik perikanan
tangkap, disamping kegiatan dalam rangka pemulihan sumberdaya ikan dan
lingkungannya melalui pemacuan stok dan penyediaan rumah ikan serta
program lain yang mendukung peningkatan upaya penangkapan seperti
pengembangan sarana (penyediaan kapal Inka Mina sebanyak 240 unit, kapal
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.16
Gambar 11. Hasil Tangkapan Ikan
Saat ini upaya pengelolaan
penangkapan ikan di laut lebih
diarahkan pada pengendalian dan
penataan faktor produksi untuk
menghasilkan pemanfaatan yang
berkesinambungan. Meskipun
demikian, peningkatan produksi
perikanan tangkap masih dapat
dilakukan di perairan umum
daratan melalui pengembangan Culture Based Fisheries (perikanan tangkap
berbasis budidaya). Pertumbuhan penangkapan ikan di laut disamping dibatasi
karena faktor tingkat pemanfaatan yang sudah mendekati Maximum
Sustainable Yield (MSY), juga dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim serta
peraturan perundangan yang berlaku di Regional Fisheries Management
Organization (RFMO).
2) Produksi Perikanan Budidaya
Sementara itu perkembangan produksi perikanan budidaya pada tahun
2012 pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding perikanan tangkap.
Tingginya peningkatan produksi budidaya ini dipicu oleh berkembangnya
usaha budidaya laut, terutama untuk komoditas rumput laut. Disamping itu
meningkatnya jumlah lahan dan pelaku usaha di bidang budidaya juga
mempengaruhi pertumbuhan produksi budidaya sepanjang tahun 2012
sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.17
Tabel 11. Jumlah Pembudidaya Ikan dan Luas Lahan Perikanan Budidaya
Tahun 2010 dan 2011
No. Jenis
Budidaya
Jumlah Pembudidaya Kenaikan
(%)
Luas Lahan Kenaikan
(%) 2010 2011 2010 2011
1. Laut 498.001 517.340 117.650 117.650 169.292 43,89
2. Tambak 553.325 586.495 674.942 674.942 749.220 11,01
3. Kolam 1.536.082 1.623.700 148.278 148.278 126.382 -14,77
4. Karamba 104.917 119.719 637 637 561 -11,93
5. Jaring Apung 62.692 79.310 744 744 1.294 73,92
6. Sawah 407.230 417.370 138.715 138.715 151.630 9,31
JUMLAH 3.162.247 3.343.934 5,75 1.080.966 1.198.379 10,86
Capaian jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2012 sebesar
9.451.700 ton atau 100,38% dari target sebesar 9.415.700 ton. Capaian
tersebut meningkat 19,20% dibandingkan dengan tahun 2011 atau meningkat
35,47 dari tahun 2010. Dengan capaian total produksi perikanan budidaya
(ikan dan rumput laut) sebesar 6.277.924 ton pada tahun 2010, berdasarkan
data Food Agriculture Organization (FAO) (2012), produksi perikanan budidaya
Indonesia tahun 2010 (tanpa rumput laut) sebesar 2,3 juta ton menempati
peringkat keempat perikanan di Asia dan dunia setelah China, India dan
Vietnam sebagaimana grafik di bawah. Sedangkan produksi rumput laut
Indonesia pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 20,6% dari
produksi dunia atau kurang lebih 3,9 juta ton.
Volume produksi rumput laut tahun 2012 mencapai 65,61% dari total
produksi perikanan budidaya diikuti oleh produksi budidaya perairan tawar
seperti ikan nila, patin, mas, gurame dan lele serta budidaya payau seperti ikan
bandeng, udang, nila dan rumput laut jenis Gracillaria sp. Sedangkan komoditas
budidaya yang masuk dalam produksi air laut adalah rumput laut, kakap,
kerapu, dan bandeng.
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.18
Gambar 13. Menteri Kelautan dan
Perikanan melakukan penebaran perdana
benih udang vaname di Kab.Subang, Jawa
Barat
Gambar 12. Grafik Produksi Perikanan Budidaya (Tidak Termasuk Rumput
Laut) 5 Terbesar Tahun 2010 di Dunia
(sumber: The World Fisheries and Aquaculture 2012: FAO)
Realisasi pencapaian produksi perikanan budidaya yang sudah melebihi
target yang ditetapkan adalah pada budidaya ikan gurame mencapai 156,53%,
disusul dengan produksi budidaya ikan mas sebesar 125,07% dan budidaya
ikan bandeng sebesar 103,71%. Pencapaian ini antara lain distimulus oleh
adanya (i) Program Pengembangan
Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
Perikanan Budidaya, (ii) bantuan
sarana dan prasarana, (iii) bantuan
calon induk; dan (iv) program
pengendalian kesehatan ikan dan
lingkungan. Disamping itu,
beberapa Pemerintah Daerah
mensinergikan anggarannya guna
mendorong pengembangan usaha
budidaya komoditas di atas melalui
kegiatan percontohan budidaya.
Capaian produksi sementara perikanan air tawar masih di bawah target,
yaitu 83,26 dikarenakan beberapa komoditas belum mencapai target yaitu nila
-
10
20
30
40
China India Vietnam Indonesia Bangladesh
36,73
4,65 2,67 2,30 1,31
Pro
du
ksi P
eri
kan
an B
ud
iday
a (t
on
)
Mill
ion
s
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.19
Udang 4,84%
Kerapu 0,11% Kakap
0,06% Bandeng
5,52% Patin 3,18% Nila
7,24%
Ikan Mas 3,97%
Lele 4,31%
Gurame 0,74%
Rumput Laut 65,61%
Lainnya 4,41%
(80,52%), patin (46,13%), dan lele (82,36%). Capaian yang cukup rendah ini
dikarenakan (i) mahalnya harga pakan ikan air tawar dikarenakan sebagian
besar komponen pakan masih impor sehingga margin keuntungan
pembudidaya relatif kecil yang mengakibatkan menurunnya minat
pembudidaya, khususnya budidaya ikan air tawar; dan (ii) kesulitan
pemasaran, terutama untuk komoditas patin yang disebabkan oleh kurangnya
perluasan pasar serta kurangnya diversifikasi olahan yang mengakibatkan
banyak pembudidaya mengalihkan budidaya patin ke budidaya ikan lainnya.
Masih rendahnya pencapaian budidaya payau yaitu seperti udang yang
hanya mencapai 86,5% dari target produksi disebabkan oleh: i) masih
kurangnya produksi benur dan nener yang sehat, sehingga ke depan perlu
dikembangkan lagi unit-unit pendederan benur dan nener sehat; ii) masih
banyaknya tambak idle yang mempengaruhi produksi; serta (iii) kegiatan
industrialisasi yang mendukung produksi ikan bandeng dan udang melalui
APBN-P yang baru selesai DIPA-nya pada awal Bulan November 2012.
Gambar 14. Grafik Produksi Perikanan Budidayamenurut Komoditas Tahun
2012
Hambatan dalam pengembangan perikanan budidaya secara
keseluruhan pada tahun 2012 adalah (i) terbatasnya ketersediaan induk unggul
dan benih bermutu akibat manajemen pengelolaan induk serta peranan
UPT/UPTD dalam penyediaan induk belum maksimal; (ii) harga pakan yang
masih cukup tinggi; (ii) kurangnya prasarana & sarana, seperti pendangkalan
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.20
saluran input air ke tambak dan pendangkalan tambak; (iii) Informasi
ketersediaan dan distribusi benih masih terbatas; (iv) penurunan kualitas dan
kuantitas air media budidaya serta lingkungan yang berpotensi menimbulkan
penyakit; (v) adanya isu jaminan kualitas dan keamanan pangan; (vi)
terbatasnya modal dan lemahnya akses permodalan akibat kurangnya minat
investasi dan dukungan lembaga keuangan terhadap usaha perikanan
budidaya; (vii) kurangnya jaminan pemasaran dan harga, dan (viii) masih
lemahnya sumberdaya manusia perikanan budidaya.
Guna mengantisipasi hambatan di atas, maka peningkatan produksi
perikanan budidaya ke depan akan dilakukan melalui:
Pengembangan Industrialisasi Perikanan Budidaya;
Perbaikan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana (infrastruktur);
Penguatan Broodstock Center melalui Gerakan Penggunaan Induk Unggul
(GAUL);
Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Produksi Benih
Unggul;
Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
Pengembangan Pakan Ikan yang Efisien;
Pencegahan Penyakit dan Manajemen Lingkungan melalui (i) Gerakan
Penggunaan Vaksin Ikan (GERVIKAN); (ii) Pos Pelayanan Kesehatan Ikan
dan Lingkungan Terpadu (POSIKANDU); (iii) pengembangan dan
pembinaan kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan (iv)
perbaikan kualitas lingkungan perairan umum melalui pengkayaan stock;
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya dan
Pendampingan akses Permodalan dan Investasi; dan
Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan
3) Produksi Olahan
Volume produk olahan hasil perikanan dalam kurun waktu setahun
terakhir meningkat sebesar 5,39%, yakni dari 4,58 juta ton pada tahun 2011
-
LAKIP KKP TAHUN 2012 3.21
Gambar 15. Industri Pengolahan Ikan
menjadi 4,83 juta ton pada tahun 2012, atau tercapai 100,56% dari target
sebesar 4,8 juta ton. Volume produk olahan ini berdasarkan pada perhitungan
data ekspor hasil perikanan untuk industri pengolahan skala besar dan total
produksi rata-rata Unit Pengolahan Ikan (UPI) per tahun dengan frekuensi
kegiatan pengolahan 300 hari kerja per tahun untuk UPI skala UMKM. Jika
dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra kementerian
2010-2014 sebesar 5,2 juta ton, maka pencapaian pada indikator kinerja ini
telah mencapai 92,83%.
Sama halnya dengan pertumbuhan pada periode tahun 2012 dengan
tahun sebelumnya, selama kurun waktu 2008 sampai 2012, perkembangan
volume produk olahan hasil perikanan meningkat rata-rata sebesar 7,12% per
tahun.
Tabel 10. Produksi Olahan Tahun 2008 2012
Rincian Tahun
Kenaikan Rata-Rata
(%)
2008 2009 2010 2011 2012*) 2008-2012 2011-2012
Volume
(Juta Ton) 3,67 4,04 4,20 4,58 4,83 7,12 5,39
Keterangan: *) Angka sementara
Hasil produksi perikanan tangkap merupakan pensuplai bahan baku
untuk sebagian besar produk olahan, perikanan budidaya juga memberikan
kontribusi yang cukup besar dalam meningkatan produksi olahan khususnya
dari rumput laut dan beberapa produksi jenis ikan dari hasil budidaya seperti
udang, ikan patin, ikan nila, ikan