lakip kanwil bali - bali.kemenkumham.go.id 2016.pdf · tim kadarkum bali dinobatkan sebagai...
TRANSCRIPT
2016
LAKIP KANWIL BALI
Kementerian Hukum dan
HAM Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Bali
Jln. Niti Mandala Renon Denpasar
Telp/Fax : (0361) 228718
www.bali.kemenkumham.go.id
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali i
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( L K I P )
TAHUN 2016
Kami P A S T I
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 1
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
DA FTAR IS I
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................1
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 2
1.1. Gambaran Umum ......................................................................................................... 3
1.2. Tugas dan Fungsi........................................................................................................... 4
1.3. Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis........…………………………………………...9
1.4. Struktur Organisasi………………………………………………………………….10
1.5. Tujuan………………………………………………………………………………...11
1.6. Dasar Hukum…………………………………………………………………….…..11
1.7. Permasalahan…………………………………………………………………….…..11
BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................................... .16
2.1. Perencanaan Kinerja .................................................................................................. 16
2.2. Penetapan Kinerja ...................................................................................................... 19
2.3. Perjanjian Kinerja………………………………………………………………….. 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..................................................................................... 23
3.1. Capaian Kinerja Kantor Wilayah ............................................................................. 23
3.2. Realisasi Anggaran .................................................................................................... 144
BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... 147
4.1. Kesimpulan ................................................................................................................ 147
4.2. Saran .......................................................................................................................... 148
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 2
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
BA B I
PENDA HULUA N
1.1 GAMBARAN UMUM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (dahulu disebut
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman) dibentuk melalui Keputusan Menteri Kehakiman No.
M.01.03.PR.07.10 Tahun 1982. Pada saat itu Kantor Wilayah membawahi beberapa Unit
Pelaksana Teknis (UPT) diantaranya Lembaga Peradilan, Pemasyarakatan dan Imigrasi, seiring
dengan berjalannya waktu dan perkembangan pemerintahan, kemudian Lembaga Peradilan
sepenuhnya masuk dalam lingkup Mahkamah Agung. Selanjutnya setelah era reformasi,
nomenklatur berubah menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bali. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali saat ini membawahi 17
(tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas 6 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), 4
Rumah Tahanan Negara (Rutan), 2 Balai Pemasyarakatan (Bapas), 1 Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara (Rupbasan), 3 Kantor Imigrasi (Kanim) dan 1 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).
Dalam tahun anggaran 2016 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah berhasil meraih Juara I Lomba Kadarkum
Tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) Agustus
2016 di Putri Duyung Cottage and Convention, Taman Impian Jaya Ancol- Jakarta. Lomba
Kadarkum tersebut diikuti oleh 35 (tiga puluh lima) tim peserta dari perwakilan Provinsi se-
Indonesia.
Setelah melewati babak penyisihan dengan perjuangan yang gigih dan keras akhirnya
Tim Kadarkum Bali dinobatkan sebagai Pemenang Juara I Lomba Kadarkum Tingkat Nasional
dan juga pemenang I lomba yel-yel yang diberikan oleh Panitia Lomba Kadarkum Tingkat
Nasional. Tim Kadarkum Bali sendiri berasil menyisihkan Provinsi Banten yang keluar sebagai
Juara Kedua, Juara Ketiga diraih Provinsi Jawa Tengah dan Juara Harapan diraih oleh Provinsi
NTT. Disamping itu, partisipasi pendukung tim Bali juga memberikan suguhan pergelaran
kesenian Tari Tradisional Bali dan penyambutan pembukaan Lomba Kadarkum dengan
pergelaran Sendratari yang dipertunjukkan dihadapan Bapak Menteri Hukum dan HAM RI.
Persembahan tarian tersebut merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari setiap keinginan dan
harapan masyarakat Bali yang diwakili melalui Tim Lomba Kadarkum dari Banjar Karang
Suwung, Kelurahan Pedungan, Denpasar, Bali. Keberhasilan kontingen Tim Bali memperoleh
Juara I Lomba Kadarkum Tingkat Nasional tidak terlepas dari pembinaan berkesinambungan
yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Persiapan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 3
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Kementerian Hukum dan HAM Bali yang terbentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Nomor: W20.733.HN.03.05 Tahun 2016 Tanggal
13 Januari 2016.
Berdasarakan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih
pungutan liar yang mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif
dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana,
baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyambut baik serta
mendukung peraturan pemerintah tersebut dengan mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan
terkait pemberantasan pungutan liar khususnya pada Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia
mulai tingkat Eselon I sampai dengan Unit Pelaksna Teknis di daerah.
Menindaklanjuti hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Telah Membentuk Tim Sapu Bersih
Pungutan Liar (Saber Pungli) melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali Nomor : W20.1006.Um.01.01 Tahun 2016 Tanggal 17
Oktober 2016 yang telah dikukuhkan pada Tanggal 30 Oktober 2016 bertepatan dengan Hari
Dharma Karyadhika.
Tim tersebut bertugas sebagai :
1. Pengawas pelaksanaan pelayanan publik di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Bali yang sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan
publik.
2. Penertiban terkait pungutan liar (pungli) secara terus-menerus dan menyeluruh.
3. Meniadakan dan menyatakan “perang” terhadap pungli pada setiap pelaksanaan pelayanan
publik dan memberikan sangsi kepada pelaku (pegawai/pejabat) yang melakukan
pungutan liar sesuai dengan ketentuan.
4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangk pencegahan
dan pemberantasan pungli.
Hingga saat ini Kepala Kantor Wilayah beserta Tim Unit Pemberantas Pungutan Liar
(UPP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah memberikan pengarahan
sekaligus sosialisasi ke seluruh satuan kerja yang ada di jajaran Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali sebagai langkah pelayanan publik yang bebas dari korupsi.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 4
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
1.2 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam penyelenggaraan negara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di tiap provinsi
dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Sebagai unsur badan pemerintah, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali berperan
dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor M -01.PR.07.10 Tahun 2005
tanggal 01 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum
dan HAM dan yang baru Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, tugas Kantor Wilayah adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Departemen/Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan
Menteri Hukum dan HAM Rl dan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM
yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh 4 (empat) Kepala Divisi, diantaranya:
1.2.1 Divisi Administrasi
Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan subagian tugas kantor wilayah
dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan kantor wilayah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekertaris Jenderal.
Dalam menjalankan tugasnya Kepala Divisi Administrasi dibantu oleh:
a. Bagian Umum
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang urusan kepegawaian, tata usaha dan
rumah tangga, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan
peraturan perundang - undangan yang berlaku.
a.1 Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.
a.2 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan danperlengkapan di lingkungan
Kantor Wilayah.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 5
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
b. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan
anggaran, pengolahan dan penyajian data, pemberian informasi dan komunikasi,
protokoler, kehumasan, dan hubungan antarlembaga serta evaluasi dan laporan.
b.1 Sub Bagian Penyusunan Program
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana,
program, kegiatan dan anggaran.
b.2 Sub Bagian Penyusunan Pelaporan, Hubungan Masyarakat dan Teknologi
Informasi
Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, penyiapan bahan evaluasi dan
penyusunan laporan serta protokoler, kehumasan, hubungan antar lembaga,
pelayanan pengaduan dan pengelolaan teknologi informasi.
1.2.2 Divisi Keimigrasian
Divisi Keimigrasian mempunyai tugas Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam
melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam menjalankan tugasnya dibantu
oleh:
a. Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian.
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas
teknis di bidang dokumen perlintasan, tempat pemeriksaan imigrasi, izin tinggal
keimigrasian, dan status kewarganegaraan.
a.1 Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian dan tempat
pemeriksaan imigrasi.
a.2 Sub Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang izin tinggal orang asing dan status
kewarganegaraan.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 6
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
b. Bidang Intelijen, Penindakan Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang intelijen dan tempat pemeriksaan
imigrasi, penindakan keimigrasian, informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.1 Sub Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di Bidang Intelijen, Penindakan Keimigrasian
dan Rumah Detensi Imigrasi.
b.2 Sub Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang informasi dan sarana komunikasi
keimigrasian.
1.2.3 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai melaksanakan sebagian tugas Direktorat
Jenderal atau Badan terkait di Wilayah. Dalam menjalankan tugasnya Divisi Pelayanan Hukum
dan HAM dibantu oleh:
a. Bidang Pelayanan Hukum
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan, penerimaan,
permohonan, pendaftaran, litigasi dan sosialisasi HKI, penyuluhan hukum, konsultasi
dan bantuan hukum serta pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum
lainnya.
a.1 Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan HKI
Mempunyai tugas melakukan pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta
kerja sama di bidang penyuluhan hukum, evaluasi dan pemantauan, pemberian
bantuan hukum dan konsultasi hukum.
a.2 Sub Bidang / Bagian Pelayanan Hukum Umum
Mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran
hak kekayaan intelektual, permohonan pendaftaran fidusia, penyiapan usulan
pengangkatan, penindakan, dan pemberhentian penyidik pengawai negeri sipil
(PPNS), pengawasan notaris yang ada diwilayahnya, urusan kewarganegaraan,
pemantauan pelaksanaan tugas balai harta peninggalan( BHP), pemantauan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 7
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
pelanggaran hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan pengambilan berkas
sidik jari.
b. Bidang HAM
Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyiapan bahan perumusan
pelaksanaan kebijakan teknis, penyusun rencana dan program pengkordinasian dengan
instansi terkait,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANHAM sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
b.1 Sub Bidang Pemajuan HAM
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan
teknis, penyusun rencana dan program dibidang pemenuhan pemajuan,
perlindungan, penghormatan HAM serta pengkordinasian kegiatan rencana aksi
nasional hak asasi manusia (RANHAM) dengan instansi terkait berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b.2 Sub Bidang Pelayanan Pengkajian dan Informasi HAM
Mempunyai tugas melakukan penyiapan dan perumusan pelaksanaan kebijakan
teknis, memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang hak asasi manusia
melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) pemantauan dan
evaluasi di bidang pemenuhan pemajuan perlindungan dan penghormatan HAM
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Bidang Hukum
Melaksanakan kegiatan dibidang penyiapan bahan perencanaan hukum,
pengembangan hukum, dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
serta pengkoordinasian program legislasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
c.1 Sub. Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum
Melakukann penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penelitian dan
pengkajian hukum, analisa serta evaluasi peraturan perundang-undangan daerah,
pengkoordinasian program legislasi daerah serta peta permasalahan hukum di
daerah.
c.2 Sub. Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah
Melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama koordinasi konsultasi
jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah daerah provinsi
selaku pusat jaringan di daerah, lembaga resmi dan masyarakat, pengumpulan,
pengolahan peraturan perundang-undangan serta pengolahan perpustakaan hukum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 8
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
1.2.4 Divisi Pemasyarakatan
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Dalam
menjalankan tugasnya Divsi Pemasyarakatan dibantu oleh:
a. Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan dan Pengelolaan Baran dan Basan
a.1 Sub Bidang Keamanan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan keamanan dan pelayanan
pengaduan.
a.2 Sub Bidang Perawatan, Pengelolaan Baran dan Basan
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan dan perawatan
Narapidana/ Tahanan serta pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan
Negara.
b. Bidang Pembinaan, Bimbingan Pas Pengentasan Anak, Informasi dan
komunikasi
Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama,
pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang
bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi.
b.1 Sub Bidang Registrasi Informasi dan Komunikasi
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang registrasi serta informasi dan
komunikasi.
b.2 Sub Bidang Pembinaan, Bimbingan Pas dan Pengentasan Anak
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan
laporan, pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan dan
pengentasan anak.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 9
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
1.3 SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah “Satuan Kerja yang bersifat
mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang
tertentu dari organisasi induknya”. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Bali merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali terdiri atas 4 (empat) divisi yaitu: Divisi
Administrasi, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Divisi Keimigrasian, dan Divisi
Pemasyarakatan serta 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) diantaranya:
NO SATUAN KERJA JUMLAH PEGAWAI
1 Kantor Wilayah Kem.Hukum dan HAM Bali 136 orang
2 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai 308 orang
3 Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar 76 orang
4 Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja 37 orang
5 Rumah Detensi Imigrasi Denpasar 33 orang
6 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar 150 orang
7 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja 74 orang
8 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan 74 orang
9 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem 56 orang
10 Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Bangli 40 orang
11 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem 30 orang
12 Rupbasan Denpasar 33 orang
13 Bapas Denpasar 46 orang
14 Bapas Karangasem 13 orang
15 Rutan Bangli 47 orang
16 Rutan Negara 48 orang
17 Rutan Klungkung 38 orang
18 Rutan gianyar 52 orang
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 10
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
1.4 STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Rl Nomor Nomor 28 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Struktur
Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, dilihat sebagai berikut:
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 11
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
1.5 TUJUAN
Adapun tujuan di susunnya Laporan Kinerja ini adalah:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Bali beserta jajarannya dalam meningkatkan kinerjanya.
1.6 DASAR HUKUM
1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.
2 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
5 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
1.7 PERMASALAHAN -PERMASALAHAN
Beberapa permasalahan utama yang terjadi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali dalam tahun anggaran 2015 diantaranya:
a. Divisi Administrasi
a.1 Bagian Umum
- Belum maksimalnya pegawai dalam memasukkan data kegiatan harian ke
dalam jurnal harian pada SIMPEG New 015.
- Kurangnya sarana komputer bagi para pejabat struktural.
- Terkait pengisian E-monev yang dilakukan oleh bagian keuangan sering
tidak singkron dengan apa yang dikerjakan oleh pelaksana masing-masing
divisi.
- Data ekstra BMN dari Aplikasi Simak BMN tidak terdeteksi dari Aplikasi
Saiba.
- Kurangnya tempat untuk menaruh arsip keuangan dan perlengkapan.
- Pengajuan usul penetapan status penggunaan BMN tanah atau bangunan
diatas 5 Milyar memerlukan waktu cukup lama karena pengajuan ke DJKN
pusat.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 12
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
a.2 Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
- Tidak adanya penyampaian Pagu dari Eselon I di Bidang Teknis kepada
Divisi Administrasi khususnya Bagian Program dan Pelaporan sehingga
mengakibatkan kurangnya data dalam rangka penelitian RKA-K/L dan
data dukung
- Belum semua Tenaga SDM mampu melaksanakan kehumasan dan
Protokoler dengan baik.
- Perlu pendidikan khusus atau diklat kehumasan terutama masalah tatacara
penulisan jurnalistik, fotografer dan shooting video.
- Sarana dan prasarana peliputan yang masih kurang terutama berupa
kamera, dan laptop.
b. Divisi Keimigrasian
b.1 Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Kurangnya petugas dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, koordinasi
dan konsultasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang
lalu Lintas Keimigrasian
- Kurangnya dukungan perangkat IT guna penyiapan bahan pemantauan dan
evaluasi pelayanan
b.2 Bidang Intelijen, Penindakan Informasi dan Sarana Komunikasi
Keimigrasian
- Kompetensi Petugas dan dukungan perangkat IT dalam penyiapan bahan
pemantauan, pengevaluasian dan pengamanan teknis di Bidang Intelijen
dan TPI, Penindakan Keimigrasian dan Rudenim belum memadai.
- Penerimaan data substantive dan fasilitatif dari Kantor Imigrasi dan
Rudenim seringkali terlambat sehingga belum dapat terlaksana
sebagaimana yang diharapkan.
- Kompetensi Petugas dalam melakukan analisa terhadap data teknis
substantive keimigrasian belum memadai.
c. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
c.1 Bidang Pelayanan Hukum
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan di sub bidang
penyuluhan hukum dan bantuan hukum, contohnya: tidak tersedianya
fasilitas internet untuk mendukung system organisasi bantuan hukum
berbasis digital
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 13
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
- Sumber daya manusia penyuluhan hukum masih belum tersedia, perlu
ditingkatkan, baik kualitas dan kuantitasnya. Guna mendukung percepatan
budaya hukum dan peningkatan kesadaran hukum.
- Pembinaan kadarkum belum berjalan optimal mengingat anggaran
pembinaan desa/ keluarga binaan/ desa/ keluarga sadar hukum tidak
seimbang dengan jumlah desa binaan / desa/keluaraga sadar hukum yang
telah ada terbentuk.
- Tingkat pelanggaran jabatan Notaris cukup banyak.
- Tingkat pelanggaran hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
cukup tinggi.
- Masih rendahnya permohonan pendaftaran HKI dan Kewarganegaraan RI
dibandingkan potensi yang ada di Provinsi Bali.
c.2 Bidang HAM
- Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami
keberadaan serta apa itu Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas),
karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-
program Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) diseluruh Wilayah
Indonesia.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan di Sub Bidang
Pelayanan, Pengkajian dan Informasi HAM contohnya: tidak tersedianya
fasilitas internet untuk mendukung system organisasi dalam pengiriman e-
mail atau data melalui internet, Komputer hanya ada satu dan tidak bisa
dipergunakan secara maksimal, Dan juga dalam mendukung kegiatan-
kegiatan didaerah seperti, FGD Kab/Kota, Pelayanan Komunikasi
Masyarakat Kab/Kota, Sosialisasi HAM, Kajian HAM daerah tidak
adanya kendaraan guna menunjang kegiatan tersebut.
- Dalam pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota masih terkendala pada
koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota. Dan pelaksanaan kegiatan
Kerjasama HAM di Kab/Kota tidak maksimal dikarenakan keterbatasan
sumber daya manusia/SDM. Masih kurangnya tenaga JFU dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kab/Kota dan tidak tersedianya
kendaraan operasional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan di Sub Bidang
Pemajuan HAM masih kurang, contohnya: tidak tersedianya fasilitas
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 14
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
internet untuk mendukung system organisasi dalam pengiriman e-mail
atau data melalui internet, Komputer suplies hanya ada satu dan tidak bisa
dipergunakan secara maksimal
c.3 Bidang Hukum
- Kurangnya Pemahaman Anggota JDIH di Wilayah tentang Pedoman
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Kurangnya Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Dokumentasi
dan Informasi Hukum;
- Kuranya Perhatian Pemangku Program dalam berinovasi pada
Penyelenggaraan JDIH Berkala atau Penghargaan JDIH Bagi Anggota
JDIH Di Wilayah oleh Pusat JDIH (BPHN).
- Keterbatasan Ruang Lingkup Ruangan Pengelolaan JDIH dalam
Peningkatan Pelayanan Bagi Pemohon Informasi Hukum.
- Keterbatasan Anggaran Dalam Peningkatan Layanan Informasi Hukum
Melalui Sistem JDIHN (Perpustakaan Hukum).
- Kuranyanya perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan
Integrasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Pusat
JDIH (BPHN).
d. Divisi Pemasyarakatan
d.1 Bidang Keamanan, Kesehatan , Perawatan dan Pengelolaan Baran dan
Basan
- Petugas Pengamanan masih kurang dibanding porsentase isi Lapas/Rutan
- Tidak adanya sarana dan prasarana keamanan pada divisi pemasyarakatan
- Kurangnya tenaga kesehatan di UPT, baik Dokter maupun Perawat.
- Pemahaman Narapidana dan Tahanan terhadap pentingnya menjaga
kebersihan dan kesehatan masih sangat kurang.
- Kualitas sarana kesehatan masih dibawah standar, dan kuantitasnya yang
juga masih belum memadai.
- Belum ada sarana angkutan Basan Baran Rupbasan berupa mobil Pick Up
d.2 Bidang Pembinaan, Bimbingan Pas Pengentasan Anak, Informasi dan
komunikasi
- Pembinaan ketrampilan dan kemandirian Ketrampilan yang diberikan di
rutan tidak dapat berlanjut secara bekesinambungan karena napi yang
sudah terampil telah bebas dan belum sempat mengajarkan ke napi yang
lain.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 15
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
- Belum tersedianya Gedung Pamer tempat hasil karya narapidana sehingga
masyarakat belum mengetahui program pembinaan yang ada lembaga
pemasyarakatan.
- Usulan terkait PP 99 tahun 2012 keluarganya yang terlibat kasus narkotika
dengan pidana 5 Tahun keatas sudah ada masuk usulan namun terkendala
dengan adanya persyaratan assimilasi harus membayar denda sementara
denda tidak sanggup dibayar karena nilainya yang besar.
- Aplikasi SDP Online Rupbasan belum bisa digunakan sehingga data
administrasi dan registrasi Basan Baran masih di kirim secara manual.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 16
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
BA B I I
PER ENCANA AN KINERJ A 2.1 PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan.
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan
anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 7 Tahun
2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019
dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. Target kinerja
pada tingkat rencana strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur dalam keberhasilan
dalam organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran perencanaan kinerja.
Di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik
Indonesia Tahun 2015-2019 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang
ingindicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Adapun rincian perencanaan kinerja terlihat pada tabel Perencanaan Kinerja sebagai
berikut:
SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET
2015 2019
DIVISI ADMINISTRASI
Terlaksananya
Layanan
Administratif dan
Fasilitatif Kantor
Wilayah
Kemenkumham
Jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang tepat sasaran,
akuntabel dan transparan
Peningkatan Kualitas
Administratif Yang Tepat
Waktu dan Akuntabel
2
dokumen
2
dokumen
Jumlah layanan kepegawaian
yang tepat posisi dan tepat waktu
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
Jumlah layanan keuangan yang
akurat dan akuntabel
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
Jumlah layanan BMN yang
terpetakan sesuai kebutuhan
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
Jumlah layanan ketatausahaan
yang akurat dan akuntabel
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
Jumlah informasi kegiatan kantor
wilayah yang
disebarluaskan/dipublikasikan
kepada masyarakat
12 bulan
layanan 12 bulan
layanan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 17
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Terpenuhi Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan Kantor
Wilayah
Jumlah pembangunan /rehabilitasi
di lingkungan Kantor Wilayah
yang terpenuhi sesuai kebutuhan
Pembangunan/Pengadaan/
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kanwil
1
Kanwil
1
Kanwil
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur di
Wilayah
Jumlah lulusan yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi di Kantor Wilayah
Pengembangan kompetensi
di Kantor Wilayah
240
orang
240
orang
DIVISI KEIMIGRASIAN
Terselenggaranya
fungsi
pengkoordinasian,
pelayanan dan
pengawasan
keimigrasian di
wilayah
Jumlah UPT yang di bina dan
diawasi
Terselenggaranya
pengkoordinasian
operasional Unit Pelaksana
Teknis di wilayah kerja
Divisi Keimigrasian
4 UPT 4 UPT
Jumlah dokumen bidang fasilitatif
keimigrasian
36
dokumen
36
dokumen
Jumlah dokumen pengelolaan
informasi dan komunikasi
keimigrasian
30
dokumen
30
dokumen
Jumlah penerbitan dokumen
keimigrasian bagi WNI yang
sesuai ketentuan dari permohonan
yang masuk
65559
dokumen
65559
dokumen
Jumlah penerbitan dokumen
keimigrasian bagi orangasing
yang sesuai ketentuan dari
permohonan yang masuk
16734
dokumen
16734
dokumen
Jumlah laporan hasil kegiatan
pengawasan keimigraisian sesuai
ketentuan
63
laporan
63
laporan
Jumlah laporan hasil kegiatan
penindakan keimigrasian sesuai
ketentuan
14
laporan
14
laporan
Jumlah deteni pelanggar
keimigrasian yang ditangani
sesuai ketentuan
275
orang
275 orang
Jumlah laporan pemeriksaan
keimigrasian di PLB
5 laporan 5 laporan
Jumlah pemeriksaan keimigrasian
di bandar udara, pelabuhan laut
dan tempat lainnya
12669
kegiatan
12669
kegiatan
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
Terselenggaranya
Administrasi
Pelayanan Jasa
Hukum di Wilayah
Penyelenggaraan administrasi
pelayanan jasa hukum di Bidang
fidusia, notariat dan
kewarganegaraaan
Terselenggaranya
Administrasi Pelayanan
Jasa Hukum di Wilayah
12
laporan
12
laporan
Meningkatnya
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pemajuan HAM di
Wilayah
Jumlah kegiatan penyelenggaraan
pemajuan HAM di Wilayah
Meningkatnya Pemajuan
HAM di Wilayah
10
laporan
10
laporan
Terselenggaranya
Penelitian dan
Pengembangan
Hukum dan HAM di
Jumlah rekomendasi hasil kajian
wilayah sebagai bahan penelitian
dan pengembangan Hukum dan
HAM
Penyiapan bahan
rekomendasi kebijakan
wilayah yang mendukung
penelitian dan
1
laporan
1
laporan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 18
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Wilayah Jumlah Kab/Kota yang
mendapatkan sosialisasi hasil
penelitian dan pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia
pengembangan HAM 2
Kab/Kota
2
Kab/Kota
Terselenggaranya
Layanan Penerimaan
dan
Pengadministrasian
Dokumen
Permohonan
Kekayaan Intelektual
di Kantor Wilayah
Kemenkumham
Terkirimnya dokumen
permohonan kekayaan intelektual
ke Kantor DJKI dengan tepat
waktu
Memudahkan dan
mendekatkan layanan
kekayaan intelektual di
daerah
100
dokumen
100
dokumen
Jumlah penyelenggaraan
sosialisasi dan promosi kekayaan
intelektual di daerah
3
kegiatan
3
kegiatan
Jumah penegakan hukum
kekayaan intelektual di daerah
1
kegiatan
1
kegiatan
Tersedianya dokumen database
kekayaan intelektual komunal
1
database
1
database
Terselenggaranya
Fasilitasi
Pembentukan Hukum
di Wilayah
Jumlah perancangan peraturan
daerah yang terfasilitasi sesuai
dengan permohonan
Terfasilitasinya
pembentukan produk
hukum daerah dan
pembinaan perancang
peraturan perundang-
undangan di daerah
26
Raperda
26
Raperda
Jumlah Perancang Peraturan
Perundang-undangan di daerah
yang mendapatkan pembinaan
35 orang 35 orang
Terselenggaranya
pembinaan dan
pembangunan hukum
di tingkat Daerah
dengan didukung
perencanaan hukum
di daerah; Analisis
dan Evaluasi hukum
masyarakat dan
terleselenggaranya
bantuan hukum serta
tersedianya
dokumentasi dan
jaringan informasi
hukum
Terselenggaranya layanan
informasi hukum m elalui sistem
JDIHN
Program Pembinaan Hukum
Nasional
1
kanwil
1
kanwil
Fasilitasi Perencanaan
Pembentukan Produk Hukum
Daerah
2
Kegiatan
2
Kegiatan
Meningkatnya kadar kesadaran
hukum masyarakat dan
terbentuknya Desa Sadar Hukum
1
kanwil
1
kanwil
Jumlah orang/masyarakat miskin
yang memperoleh bantuan hukum
litigasi
197
orang
197
orang
Jumlah kegiatan bantuan hukum
non litigasi yang diberikan kepada
orang/kelompok mayarakat
miskin
50
orang
50
orang
Terlaksananya pelaksanaan
bantuan hukum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
1
kanwil
1
kanwil
DIVISI PEMASYARAKATAN
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di
Wilayah
Presentase UPT Pemasyarakatan
di Wilayah yang di bina,
dikendalikan, dipantau dan
dievaluasi dalam pelaksanaan
tugas pemasyarakatan di wilayah
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di Wilayah
70% 90%
Jumlah Dokumen Perencanaan
Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun secara tepat waktu
2
dokumen
2
dokumen
Persentase pelayanan perawatan
narapidana/tahanan sesuai standar
70% 90%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 19
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Persentase pelayanan informasi
dan kerjasama pemasyarakatan
sesuai standar
70% 90%
Meningkatnya
Kualitas Pelaksanaan
Layanan
Pemasyarakatan
dalam Sistem
Peradilan Pidana
Persentase pelayanan tahanan
sesuai standar
70% 90%
Persentase pelayanan pembinaan
narapidana sesuai standar
70% 90%
Persentase pelayanan dan
pengelolaan basan dan baran
sesuai standar
70% 90%
Persentase pelayanan keamanan
dan ketertiban sesuai standar
70% 90%
Persentase pelayanan
pembimbingan klien
pemasyarakatan sesuai standar
70% 90%
Persentase pelayanan pendidikan,
perlindungan dan pengentasan
anak sesuai standar
70% 90%
2.2 PENETAPAN KINERJA
Penetapan kinerja merupakan suatu bentuk kontrak kerja. Penetapan Kinerja ini
didalamnya memuat alur keterkaitan antara sasaran dengan indikator kinerja dan besarnya target
yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan selama satu periode. Dari sasaran, dan indikator
kinerja yang telah ditetapkan tersebut, kemudian ukuran keberhasilan sasaran tunggal tersebut
akan dicapai melalui satu domain indikator kinerja yang telah disepakati sebagai kontrak kinerja.
Indikator kinerja tersebut diurai lebih lanjut dalam wujud kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang
disesuaikan dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Tahun 2016 dan tugas dan
fungsinya di Divisi/Bagian/Bidang yang ada di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Bali, dengan rincian kegiatan :
SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
2015 ANGGARAN
DIVISI ADMINISTRASI
Terlaksananya
Layanan
Administratif dan
Fasilitatif Kantor
Wilayah
Kemenkumham
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan
2 dokumen Rp. 829.938.000,-
Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi
dan tepat waktu
12 bulan
layanan
Rp. 212.920.000,-
Jumlah layanan keuangan yang akurat dan
akuntabel
12 bulan
layanan
Rp. 348.184.000,-
Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai
kebutuhan
12 bulan
layanan
Rp. 177.476.000,-
Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan
akuntabel
12 bulan
layanan
Rp. 12.000.000,-
Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang
disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat
12 bulan
layanan Rp. 365.896.000,-
Terpenuhi Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan Kantor
Wilayah
Jumlah pembangunan /rehabilitasi di lingkungan
Kantor Wilayah yang terpenuhi sesuai kebutuhan
1 kanwil Rp. 1.460.000.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 20
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur di
Wilayah
Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan berbasis kompetensi di Kantor Wilayah
240 orang Rp. 1.299.808.000,-
DIVISI KEIMIGRASIAN
Terselenggaranya
fungsi
pengkoordinasian,
pelayanan dan
pengawasan
keimigrasian di
wilayah
Jumlah UPT yang di bina dan diawasi 4 UPT Rp. 588.000.000,-
Jumlah dokumen bidang fasilitatif keimigrasian 36
dokumen
Rp. 1.251.032.000,-
Jumlah dokumen pengelolaan informasi dan
komunikasi keimigrasian
30
dokumen
Rp. 1.963.706.000,-
Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi
WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan
yang masuk
65559
dokumen
Rp. 610.879.000,-
Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi
orangasing yang sesuai ketentuan dari
permohonan yang masuk
16734
dokumen
Rp. 1.217.013.000,-
Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan
keimigraisian sesuai ketentuan
63
laporan
Rp. 2.159.135.000,-
Jumlah laporan hasil kegiatan penindakan
keimigrasian sesuai ketentuan
14
laporan
Rp. 371.954.000,-
Jumlah deteni pelanggar keimigrasian yang
ditangani sesuai ketentuan
275
orang
Rp. 646.032.000,-
Jumlah laporan pemeriksaan keimigrasian di PLB 5
laporan
Tidak Ada Anggaran
Jumlah pemeriksaan keimigrasian di bandar
udara, pelabuhan laut dan tempat lainnya
12669
kegiatan
Rp. 4.222.299.000,-
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
Terselenggaranya
Administrasi
Pelayanan Jasa
Hukum di Wilayah
Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa
hukum di Bidang fidusia, notariat dan
kewarganegaraaan
12 laporan Rp. 2.697.979.000,-
Meningkatnya
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pemajuan HAM di
Wilayah
Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemajuan
HAM di Wilayah
10 laporan Rp. 226.277.000,-
Terselenggaranya
Penelitian dan
Pengembangan
Hukum dan HAM di
Wilayah
Jumlah rekomendasi hasil kajian wilayah sebagai
bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan
HAM
1
laporan
Rp. 36.084.000,-
Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan sosialisasi
hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan
Hak Asasi Manusia
2 Kab/Kota Rp. 38.916.000,-
Terselenggaranya
Layanan Penerimaan
dan
Pengadministrasian
Dokumen
Permohonan
Kekayaan Intelektual
di Kantor Wilayah
Kemenkumham
Terkirimnya dokumen permohonan kekayaan
intelektual ke Kantor DJKI dengan tepat waktu
100 dokumen Rp. 16.200.000,-
Jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan promosi
kekayaan intelektual di daerah
3 kegiatan Rp. 78.620.000,-
Jumah penegakan hukum kekayaan intelektual di
daerah
1 kegiatan Rp. 60.780.000,-
Tersedianya dokumen database kekayaan
intelektual komunal
1 database Rp. 59.400.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 21
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Terselenggaranya
Fasilitasi
Pembentukan Hukum
di Wilayah
Jumlah perancangan peraturan daerah yang
terfasilitasi sesuai dengan permohonan
26 Raperda Rp. 128.189.000,-
Persentase (%) Perancang Peraturan Perundang-
undangan di daerah yang mendapatkan
pembinaan
35 orang Rp. 27.770.000,-
Terselenggaranya
pembinaan dan
pembangunan hukum
di tingkat Daerah
dengan didukung
perencanaan hukum
di daerah; Analisis
dan Evaluasi hukum
masyarakat dan
terleselenggaranya
bantuan hukum serta
tersedianya
dokumentasi dan
jaringan informasi
hukum
Terselenggaranya layanan informasi hukum
melalui sistem JDIHN
1
kanwil
Rp. 163.260.000,-
Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk
Hukum Daerah
2
Kegiatan
Rp. 30.790.000,-
Meningkatnya kadar kesadaran hukum
masyarakat dan terbentuknya Desa Sadar Hukum
1
kanwil
Rp. 238.511.000,-
Jumlah orang/masyarakat miskin yang
memperoleh bantuan hukum litigasi
197
orang
Rp. 140.000.000,-
Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang
diberikan kepada orang/kelompok mayarakat
miskin
50
orang
Rp. 10.670.000,-
Terlaksananya pelaksanaan bantuan hukum sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
1
kanwil
Rp. 130.000.000,-
DIVISI PEMASYARAKATAN
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di
Wilayah
Presentase UPT Pemasyarakatan di Wilayah yang
di bina, dikendalikan, dipantau dan dievaluasi
dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di
wilayah
75 % Rp. 224.592.000,-
Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan
Pelaporan yang disusun secara tepat waktu
2
dokumen
Tidak ada dalam DIPA
Persentase pelayanan perawatan
narapidana/tahanan sesuai standar
75 % Rp. 10.298.777.000,-
Persentase pelayanan informasi dan kerjasama
pemasyarakatan sesuai standar
75 % Rp. 81.440.000,-
Meningkatnya
Kualitas Pelaksanaan
Layanan
Pemasyarakatan
dalam Sistem
Peradilan Pidana
Persentase pelayanan tahanan sesuai standar 75 % Rp. 148.950.000,-
Persentase pelayanan pembinaan narapidana
sesuai standar
75 % Rp. 395.013.000,-
Persentase pelayanan dan pengelolaan basan dan
baran sesuai standar
75 % Rp. 65.164.000,-
Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban
sesuai standar 75 % Rp. 395.013.000,-
Persentase pelayanan pembimbingan klien
pemasyarakatan sesuai standar
75 % Rp. 317.586.000,-
Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan
dan pengentasan anak sesuai standar
75 % Rp. 77.313.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 22
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
2.3 PERJANJIAN KINERJA
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali yang memiliki 4 (empat) Divisi, pada tahun
2016 ini telah membuat dan menandatangani Perjanjian kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah.
Dokumen perjanjian tersebut berisikan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah sebagai pemberi
amanah kepada para Kepala Divisi dalam hal ini kepada Kepala Divsi Administrasi, Kepala
Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelayananan Hukum dan HAM dan Kepala Divisi
Pemasyarakatan, Keempat Divisi tersebut sebagai penerima amanah untuk melaksanakan
program / kegiatan dengan sasaran yang sesuai dengan Unit Eselon I masing-masing. Melalui
perjanjian ini diharapkan akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi amanah dan
penerima amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia.
Tujuan perjanjian ini adalah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
sasaran dan tujuan organisasi; sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar
melakukan monitoring dan evaluasi atas kemajuan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Perjanjian Kinerja pada masing-masing Divisi dapat dilihat dalam lampiran.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 23
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
BA B I I I
A KUN TA BILITAS KIN ER JA
3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR WILAYAH
Capaian Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam tahun 2015 ini
diperoleh berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja pada target dan realisasi dengan satuan
pengukuran dalam bentuk persentase, angka dan jumlah. dimana Persentase pencapaian rencana
tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa "semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat
capaian semakin baik". Sesuai dengan target, yang telah ditetapkan capaian kinerja Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Bali dapat lihat pada tabel dibawah ini :
SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
DIVISI ADMINISTRASI
Terlaksananya
Layanan
Administratif dan
Fasilitatif Kantor
Wilayah
Kemenkumham
Jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang tepat sasaran,
akuntabel dan transparan
2 dokumen 2 dokumen 100%
Jumlah layanan kepegawaian yang
tepat posisi dan tepat waktu
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100 %
Jumlah layanan keuangan yang
akurat dan akuntabel
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
Jumlah layanan BMN yang
terpetakan sesuai kebutuhan
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
Jumlah layanan ketatausahaan yang
akurat dan akuntabel
12 bulan
layanan
11 bulan
layanan
92 %
Jumlah informasi kegiatan kantor
wilayah yang disebarluaskan /
dipublikasikan kepada masyarakat
12 bulan
layanan 12 bulan
layanan
100%
Terpenuhi Sarana dan
Prasarana di
Lingkungan Kantor
Wilayah
Jumlah pembangunan /rehabilitasi
di lingkungan Kantor Wilayah yang
terpenuhi sesuai kebutuhan
1 kanwil 1 kanwil 100%
Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur di
Wilayah
Jumlah lulusan yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi di Kantor Wilayah
240 orang 286 orang 119%
DIVISI KEIMIGRASIAN
Terselenggaranya
fungsi
pengkoordinasian,
pelayanan dan
pengawasan
keimigrasian di
wilayah
Jumlah UPT yang di bina dan
diawasi
4 UPT 4 UPT 100 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 24
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Jumlah dokumen bidang fasilitatif
keimigrasian
36
dokumen
58
dokumen
161 %
Jumlah dokumen pengelolaan
informasi dan komunikasi
keimigrasian
30
dokumen
33
dokumen
110 %
Jumlah penerbitan dokumen
keimigrasian bagi WNI yang sesuai
ketentuan dari permohonan yang
masuk
65559
dokumen
38.804
dokumen
59 %
Jumlah penerbitan dokumen
keimigrasian bagi orang asing yang
sesuai ketentuan dari permohonan
yang masuk
16734
dokumen
104.310
dokumen
623 %
Jumlah laporan hasil kegiatan
pengawasan keimigraisian sesuai
ketentuan
63
laporan
293
laporan
465 %
Jumlah laporan hasil kegiatan
penindakan keimigrasian sesuai
ketentuan
14
laporan
256
laporan
1.828,5 %
Jumlah deteni pelanggar
keimigrasian yang ditangani sesuai
ketentuan
275
orang
113
orang
41%
Jumlah laporan pemeriksaan
keimigrasian di PLB
5
laporan
- -
Jumlah pemeriksaan keimigrasian
di bandar udara, pelabuhan laut dan
tempat lainnya
12669
kegiatan
9.555.356
kegiatan
75.244 %
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
Terselenggaranya
Administrasi
Pelayanan Jasa
Hukum di Wilayah
Penyelenggaraan administrasi
pelayanan jasa hukum di Bidang
fidusia, notariat dan
kewarganegaraaan
12 laporan 13 laporan 108%
Meningkatnya
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pemajuan HAM di
Wilayah
Jumlah kegiatan penyelenggaraan
pemajuan HAM di Wilayah
10 laporan 12 Laporan
120%
Terselenggaranya
Penelitian dan
Pengembangan
Hukum dan HAM di
Wilayah
Jumlah rekomendasi hasil kajian
wilayah sebagai bahan penelitian
dan pengembangan Hukum dan
HAM
1
laporan
1
laporan
100%
Jumlah Kab/Kota yang
mendapatkan sosialisasi hasil
penelitian dan pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia
2 Kab/Kota 2 Kab/Kota
100%
Terselenggaranya
Layanan Penerimaan
dan
Pengadministrasian
Dokumen
Permohonan
Kekayaan Intelektual
di Kantor Wilayah
Kemenkumham
Terkirimnya dokumen permohonan
kekayaan intelektual ke Kantor
DJKI dengan tepat waktu
100 dokumen 120 dokumen 120%
Jumlah penyelenggaraan sosialisasi
dan promosi kekayaan intelektual di
daerah
3 kegiatan 3 kegiatan 100%
Jumah penegakan hukum kekayaan
intelektual di daerah
1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Tersedianya dokumen database
kekayaan intelektual komunal
1 database 1 database 100%
Terselenggaranya
Fasilitasi
Pembentukan Hukum
Jumlah perancangan peraturan
daerah yang terfasilitasi sesuai
dengan permohonan
26 raperda 36 raperda 138%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 25
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
di Wilayah Persentase (%) Perancang Peraturan
Perundang-undangan di daerah
yang mendapatkan pembinaan
35 orang 10 orang 28,5%
Terselenggaranya
pembinaan dan
pembangunan hukum
di tingkat Daerah
dengan didukung
perencanaan hukum
di daerah; Analisis
dan Evaluasi hukum
masyarakat dan
terleselenggaranya
bantuan hukum serta
tersedianya
dokumentasi dan
jaringan informasi
hukum
Terselenggaranya layanan
informasi hukum melalui sistem
JDIHN
1
kanwil
1
kanwil
100 %
Fasilitasi Perencanaan
Pembentukan Produk Hukum
Daerah
1
Kegiatan
1
Kegiatan
100 %
Meningkatnya kadar kesadaran
hukum masyarakat dan
terbentuknya Desa Sadar Hukum
1
kanwil
1
kanwil
100 %
Jumlah orang/masyarakat miskin
yang memperoleh bantuan hukum
litigasi
197
orang
42
orang
21,3 %
Jumlah kegiatan bantuan hukum
non litigasi yang diberikan kepada
orang/kelompok mayarakat miskin
50
orang
1
orang
2 %
Terlaksananya pelaksanaan bantuan
hukum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
1
kanwil
1
kanwil
100 %
DIVISI PEMASYARAKATAN
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di
Wilayah
Presentase UPT Pemasyarakatan di
Wilayah yang di bina, dikendalikan,
dipantau dan dievaluasi dalam
pelaksanaan tugas pemasyarakatan
di wilayah
75 % 75 % 100%
Jumlah Dokumen Perencanaan
Penganggaran dan Pelaporan yang
disusun secara tepat waktu
2 dokumen 2 dokumen 100%
Persentase pelayanan perawatan
narapidana/tahanan sesuai standar
75 % 75 % 100%
Persentase pelayanan informasi dan
kerjasama pemasyarakatan sesuai
standar
75 % 75 % 100%
Meningkatnya
Kualitas Pelaksanaan
Layanan
Pemasyarakatan
dalam Sistem
Peradilan Pidana
Persentase pelayanan tahanan
sesuai standar
75 % 75 % 100%
Persentase pelayanan pembinaan
narapidana sesuai standar 75 % 75 % 100%
Persentase pelayanan dan
pengelolaan basan dan baran sesuai
standar
75 % 75 % 100%
Persentase pelayanan keamanan
dan ketertiban sesuai standar
75 % 75 % 100%
Persentase pelayanan
pembimbingan klien
pemasyarakatan sesuai standar
75 % 75 % 100%
Persentase pelayanan pendidikan,
perlindungan dan pengentasan anak
sesuai standar
75 % 75 % 100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 26
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
3.1.1 Capaian Kinerja Divisi Administrasi
1. Persentase Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran yang terlaksana
secara tepat waktu.
A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terlaksananya
Layanan
Administratif
dan Fasilitatif
Kantor
Wilayah
Kemenkumham
Jumlah dokumen
prencanaan dan
pengnggaran yang
tepat sasaran,
akuntabel dan
transparan
2
Dokumen
2
Dokumen
100%
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu dalam Jumlah dokumen prencanaan
dan pengnggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan, telah dilaksanakan
beberapa kegiatan, diantarnya:
- Melakukan rakor penyusunan program dan anggaran sebanyak 2 kegiatan yaitu
pada tanggal 23 Februari 2016 dan 8 Nopember 2016. Dalam rakor tersebut telah
dilakukan pengarahan oleh Biro Perencanaan kepada seluruh satker dalam jajaran
Kanwil Kemenkumham Bali sesuai dengan peraturan-peraturan baru yang berlaku
sehingga membantu seluruh satker untuk membuat RKA-KL yang tepat sasaran,
akuntabel dan transparan.
- Melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan ke seluruh satker dalam
jajaran Kanwil Kemenkumham Bali. Monitoring dilakukan dengan menggunakan
instrument berdasarkan perjanjian kinerja, dokumen disbursement plan dan
kalender kerja. Berdasarkan instrumen tersebut tim monitoring dapat menilai
kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dan perencanannya. Sehingga tim
monitoring kanwil Bali dapat memberikan saran untuk meningkatkan kinerja
satker tersebut baik dalam realisasi penyerapan anggaran maupun kesesuaian
dengan rencana penyerapan anggaran.
Target = 100 % (2 Dokumen)
Realisasi = 2/2 x 100% = 100%
Capaian = 100/100 x 100% = 100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 27
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
B. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
Tahun 2015
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Pengelolaan
Administratif
dan Fasilitatif
Kantor Wilayah
Kemenkumham
Persentase
Peningkatan
kualitas
perencanaan
program dan
anggaran yang
terlaksana secara
tepat waktu
100% 100% 100%
Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Pengelolaan
Administratif
dan Fasilitatif
Kantor
Wilayah
Kemenkumham
Jumlah dokumen
perencanaan dan
penganggaran yang
tepat sasaran,
akuntabel, dan
transparan
2
dokumen
2
dokumen
100%
C. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Sasaran
kegiatan
Indikator Target
Keberhasilan
Masalah yang
terjadi
Alternative solusi
Pengelolaan
Administratif
dan Fasilitatif
Kantor Wilayah
Kemenkumham
Jumlah dokumen
perencanaan dan
penganggaran yang
tepat sasaran,
akuntabel, dan
transparan
Diterbitkannya DIPA
dan RKAKLtanpa
blokir dan output
cadangan.
Tidak adanya
penyampaian Pagu
dari eselon I teknis
kepada Divisi
Administrasi
khususnya Bagian
Penyusunan Program
dan Pelaporan
sehingga
mengakibatkan
kurangnya data dalam
rangka penelitian
RKA-K/L dan data
dukung.
Hal ini dapat
ditanggulangi
dengan koordinasi
antara sub bagian
penyusunan
program dengan
divisi teknis di
kantor wilayah atau
masing-masing
pemangku program.
Terlaksananya
monitoring program
dan anggaran untuk
seluruh satuan kerja
dari Triwulan I sd
Triwulan III.
Kegiatan Monitoring
pada Triwulan III
berbenturan dengan
kegiatan HDKD dan
kegiatan penelitian
pagu alokasi di
Jakarta.
Kegiatan
monitoring dapat
tetap dilakukan
pada bulan Oktober
sd Nopember di
seluruh satuan kerja
dengan cara tetap
dikerjakan di sela-
sela pelaksanaan
HDKD dan
penelitian pagu
Alokasi anggaran.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 28
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sub bagian penyusunan program terdiri dari 1 orang kasubag dan 4 orang JFU.
Target jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran,
akuntabel, dan transparan dapat dicapai dengan cara pembagian wilayah. 17 satker
dan 10 program kantor wilayah dibagi 4 orang JFU. Dengan demikian
penggunaan sumber daya dapat dikatakan sangat efisien.
E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Keberhasilan pencapaian indikator jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel, dan transparan dapat diraih melalui
program/kegiatan:
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja dan disbursement plan.
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran yang dilakukan
sebanyak 2 kali pada tanggal 23 Februari 2016 dan 8 Nopember 2016.
3. Terlaksananya kegiatan monitoring program dan anggaran di seluruh satuan
kerja secara tepat waktu.
2. Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu
A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terlaksananya
layanan
administratif dan
fasilitatif Kantor
Wilayah
Kenkumham
Jumlah layanan
kepegawaian yang
tepat posisi dan
tepat waku
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100 %
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu dalam hal peningkatan kualitas
fungsi kepegawaian pada Kanwil Bali selama tahun anggaran 2016, telah
dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:
a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan kepegawaian.
Pembinaan administrasi dilakukan dengan cara datang langsung/mengunjungi
satuan kerja bersangkutan yang bertujuan untuk menjalin komunikasi yang
sinergis antara pengelola kepegawaian kanwil dengan pengelola kepegawaian
Satker, meminimalisir permasalahan dalam memberikan layanan kepegawaian
bagi PNS di Jajaran Kanwil Kemenkumham Bali sehingga bisa terselesaikan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk melakukan pemantauan dan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 29
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
pengawasan sehingga bisa dievaluasi pelaksanaan layanan kepegawaian pada
masing-masing satuan kerja (satker).
Yang dilakukan dengan cara datang langsung/mengunjungi Satker yang
bersangkutan sebagai berikut :
1. Pada tanggal 27 s/d 28 Januari 2016 melaksanakan pembinaan administrasi
dan Pengelolaan kepegawaian di Lapas Karangasem
2. Pada tanggal 27 s/d 28 Januari 2016 melaksanakan pembinaan administrasi
dan Pengelolaan Kepegawaian kepegawaian di LPKA Karangasem dan Bapas
Karangasem
3. Pada tanggal 1 s/d 2 Pebruari 2016 melaksanakan pembinaan administrasi dan
Pengelolaan kepegawaian di Kanim Singaraja.
4. Pada tanggal 1 s/d 2 Pebruari 2016 melaksanakan pembinaan administrasi dan
Pengelolaan kepegawaian di Lapas Singaraja
5. Pada tanggal 3 s/d 4 Maret 2016 melaksanakan pembinaan administrasi dan
Pengelolaan kepegawaian di Rutan Klungkung
6. Pada tanggal 18 April 2016 melaksanakan pembinaan administrasi dan
Pengelolaan kepegawaian di Rutan Bangli
7. Pada tanggal 18 April 2016 melaksanakan pembinaan administrasi dan
Pengelolaan kepegawaian di Lapas Narkotika Bangli
8. Pada tanggal 21 April 2016 melaksanakan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Lapas Tabanan
9. Pada Tanggal 25 s/d 26 April 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Rutan Negara
10. Pada Tanggal 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Kepegawaian di Kanim Ngurah Rai
11. Pada Tanggal 22 Juli 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Rudenim Denpasar
12. Pada Tanggal 25 Juli 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Lapas Denpasar
13. Pada Tanggal 26 Juli 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Rutan Gianyar
14. Pada Tanggal 5 Agustus 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Kanim Ngurah Rai
15. Pada Tanggal 18 Nopember 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Rupbasan Denpasar
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 30
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
16. Pada Tanggal 24 Nopember 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Bapas Denpasar
17. Pada Tanggal 25 Nopember 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Kanim Denpasar
18. Pada Tanggal 25 Nopember 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Lapas Denpasar
19. Pada Tanggal 1 Desember 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Rupbasan Denpasar
20. Pada Tanggal 2 Desember 2016 melaksanaan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Kepegawaian di Lapas Singaraja
b. Pelayanan Mutasi atau pensiun.
Mutasi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali dilaksanakan
pada dasarnya termasuk dalam fungsi pengembangan pegawai, karena tujuannya
adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dan untuk meningkatkan produktifitas
kerja pegawai.
Untuk tahun 2016 Mutasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Bali sudah berjalan dengan baik. Mutasi dilaksanakan sebagai berikut :
I. Mutasi Pegawai
1. Mutasi antar Kanwil sebanyak 4 orang a.n. :
a. Indah Kusmintarti, S.H. dari Kanwil Jawa Timur ke Kanwil Bali.
b. Bunga Aprilia Dusak dari Kanim Ngurah Rai ke Kanim Kelas II Depok.
c. Risa Putri Nawang Wulan dari Rutan Klungkung ke Rutan Kelas II B
Temanggung.
d. Rika Aryanti dari Kanim Kelas I Mataram ke Kanim Kelas I Denpasar.
e. Yuri Agita dari Lapas Anak Kelas III Bandung ke Kanwil Bali.
f. Ni Komang Ayu Ari Arsadi, A.Md.P. dari Akademi Ilmu
Pemasyarakatan BPSDM Hukum dan HAM.
g. Dwi Nofiyana S, S.IK., dari Komnas HAM ke Kanwil Bali.
2. Mutasi dari Satker ke Kanwil sebanyak 1 orang a.n. :
a. Anak Agung Ngurah Dalem, S.H., M.H. dari Rupbasan Denpasar ke
Kanwil.
3. Mutasi antar Satker sebanyak 7 orang a.n. :
a. Dewa Ngurah Mudita dari Rutan Gianyar ke Lapas Narkotika Bangli.
b. I Putu Pande Sidiartawan dari Bapas Denpasar ke Lapas Narkotika
Bangli.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 31
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
c. I Nyoman Agus Sucahya dari Rudenim Denpasar ke Kanim Denpasar.
d. I Dewa Gede Agung Pranasiwi dari Lapas Narkotika Bangli ke Rutan
Gianyar.
e. I Gede Sumerta dari Kanim Ngurah Rai ke Rutan Klungkung.
f. Farida, S. dari Bapas kelas I Denpasar ke Rutan Negara.
g. A.A. Gede Satya Hardika, A.Md.IP. dari Lapas Tabanan ke Rutan
Gianyar.
II. Mutasi Jabatan Administrasi
1. Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sebanyak 1 orang.
2. Lapas Kelas IIB Singaraja sebanyak 1 orang.
III. Pensiun
Realisasi Pensiun (BUP) tahun 2016 sebanyak 39 orang.
Realisasi Pensiun Janda/Duda tahun 2016 sebanyak 6 orang
c. Disiplin PNS
Untuk tahun 2016 rekapitulasi data pelanggaran disiplin PNS sebanyak 14 orang
sebagai berikut :
1. Kategori pelanggaran sedang sebanyak 9 orang di Satker :
a. 1 (satu) orang dari Lapas singaraja.
b. 8 (delapan) orang dari Kanim Ngurah Rai.
2. Kategori pelanggaran berat sebanyak 5 orang di satker :
a. 5 (lima) orang dari Kanim Ngurah Rai.
d. Penguatan Reformasi di Wilayah
Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan berupa Sosialisasi sebagai
berikut :
1). Sosialisasi SIMPEG dilaksanakan pada tanggal 29 April 2016 selama 1 (satu )
Hari dengan peserta berjumlah 60 orang pengelola kepegawaian Kanwil dan
Satker dilingkungan Kanwil Kemenkumham Bali.
2). Sosialisasi Gerakan Revolusi Mental dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2016
selama 1 (satu) hari dengan peserta berjumlah 60 orang pengelola
kepegawaian kanwil dan satker dilingkungan kanwil Kemenkumham Bali
dengan Narasumber dari Kantor Wilayah Kemenkumham Bali.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 32
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Dalam pelaksanaan kegiatan layanan kepegawaian yang tepat posisi hingga bulan
Desember 2016 telah terlaksana sejumlah 12 bulan layanan. Hal tersebut telah
sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Target = 12 Layanan
Realisasi = 12 (12/12x100%=100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
B. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
Tahun 2015
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Pengelolaan
Administratif dan
Fasilitatif Kantor
Wilayah
Kemenkumham
Peningkatan
Kualitas fungsi
kepegawaian
100% 100% 100 %
Pengemban
kompetensi pada
Kantor Wilayah
Kementerian
Hukum dan HAM
Jumlah lulusan yang
mengikuti diklat
berbasis kompetensi
di Kantor Wilayah
185
Orang
85
Orang
100 %
Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN (%)
Terlaksananya
layanan
administrasi dan
fasilitatif Kantor
Wilayah
Kemenkumham
Jumlah layanan
kepegawaian yang
tepat posisi dan tepat
waktu
12
layanan
12
layanan
100 %
Terlaksananya
layanan
administrasi dan
fasilitatif Kantor
Wilayah
Kemenkumham
Jumlah layanan
ketatausahaan yang
akurat dan
akuntabel
12
layanan
12
layanan
100 %
Pengembangan
Kompetensi pada
Kantor Wilayah
Kementerian
Hukum dan HAM
Jumlah lulusan yang
mengikuti diklat
berbasis Kompetensi
di Kantor Wilayah
240
orang
286
orang
119 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 33
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
C. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Sasaran
kegiatan
indikator Target
keberhasilan
Masalah yang
terjadi
Alternative
solusi
Terlaksananya
layanan
administrasi dan
fasilitatif Kantor
Wilayah
Kemenkumham
Jumlah layanan
kepegawaian yang
tepat posisi dan
tepat waktu
Terlaksananya
Pembinaan
Administrasi dan
Pengelolaan
Kepegawaian ke
seluruh Satker
Terdapat anggaran
yang direncanakan di
revisi untuk kegiatan
UPP namun tidak
dapat direvisi karena
lain MAK, sehingga
waktu tidak
mencukupi untuk
melaksanakan
kegiatan pembinaan
administrasi ke
seluruh satker.
Diharapkan setiap
kegiatan
dilaksanakan sesuai
dengan jadwal dan
peruntukannya, dan
untuk sisa anggaran
kegiatan pembinaan
administrasi dan
pengelolaan
kepegawaian tahun
2016 yang tidak
bisa direalisasikan
dikembalikan ke
kas negara.
Terlaksananya
pelayanan Mutasi
dan Pensiun
- -
Jumlah layanan
ketatausahaan
yang akurat dan
akuntabel
Terlaksananya
layanan
ketatausahaan
- -
Pengembangan
Kompetensi pada
Kantor Wilayah
Kementerian
Hukum dan HAM
Jumlah lulusan
yang mengikuti
diklat berbasis
Kompetensi di
Kantor Wilayah
Terlaksananya
Diklat dan Bimtek
berbasis
Kompetensi
- -
D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Sub bagian kepegawaian dan tata usaha terdiri dari 1 orang kasubag dan 16 orang
JFU. Target jumlah layanan pembinaan Administrasi dan pengelolaan
kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu belum dapat dicapai. Dengan
demikian penggunaan sumber daya dapat dikatakan belum efisien.
E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Keberhasilan pencapaian indikator jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi
dan tepat waktu dapat diraih melalui program/kegiatan:
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja dan disbursement plan.
2. Melaksanakan koordinasi melalui rapat internal dan koordinasi dengan divisi
dan instansi terkait.
3. Pembinaan Administrasi dan pengelolaan kepegawaian dilakukan sesuai
dengan kalender kerja.
4. Pelayanan mutasi dan pension yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 34
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
3. Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel
A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terlaksananya
layana
administratif dan
fasilitatif Kantor
Wilayah
Kenkumham
Jumlah layanan
keuangan yang
akurat dan akuntabel
12 bulan
layanan
12 bula
layanan
100%
Layanan keuangan pada Kanwil Bali dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 348.184.000,- dengan realisasi sampai bulan Nopember 2016 sebesar Rp.
276.581.050,- dan sisa dana yang belum terpakai sebesar Rp. 71.602.950,-. Dan
dalam rangka pencapaian indikator kinerja dalam hal Peningkatan kualitas fungsi
keuangan yang tepat waktu selama tahun anggaran 2015, telah dilaksanakan beberapa
kegiatan, diantaranya:
a. Jumlah pegawai pada Kanwil Bali sebanyak 135 orang dan jumlah pegawai yang
terbayarkan sesuai target tahun 2016 = 135 orang pegawai. Pembayaran
dilakukan setiap bulan berupa : gaji pokok PNS, pembulatan, tunjangan
suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan
pph, tunjangan beras, belanja uang makan, tunjangan umum, belanja uang lembur.
Jumlah Pegawai pada Kantor Wilayah dalam Tahun 2016 sebanyak 136 orang
yang terdiri dari :
Golongan Banyaknya
IV 18 orang
III 105 orang
II 12 orang
I 1 Orang
Jumlah 136 orang
JUMLAH PEGAWAI KANTOR WILAYAH BALI
SELAMA TAHUN 2016
No. Bulan Jumlah pegawai Jumlah yang
dibayarkan
1. Januari 136 136
2. Februari 136 136
3. Maret 136 136
4. April 136 136
5. Mei 136 136
6. Juni 136 136
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 35
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai telah dibayarkan sesuai dengan jumlah
Pegawai yang ada melalui Bank BRI ke rekening masing-masing pegawai
hingga Desember 2016, sehingga realisasi pembayaran tahun 2016 sesuai
target: 100%
Target = 12 Layanan
Realisasi = 12 (12/12x100%=100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
b. Rekonsiliasi SAP dan Sistem Akutansi BMN yang dilaksanakan untuk menjamin
kebenaran dan kesesuaian data, menyamakan data realisasi anggaran pada satgas
BMN serta mempercepat kesiapan dan akurasi data dalam rangka penyusunan dan
penyampaian laporan keuangan.kegiatan.
Analisa kegiatan ini sudah dilaksanakan rekon Nasional dengan masing-masing
Eselon-1 di Bandung sebanyak 2(dua) kali yaitu hari Kamis 12 Februari 2016 s/d
14 Februari 2016, dan hari Rabu 20 Juli 2016 sampai 23 Juli 2016 dengan 10
orang di biayai oleh dipa masing-masing E-1 dan 6 orang dibiayai oleh dipa
sekjen di Kantor Wilayah dan setiap bulan dengan KPPN Denpasar.
Target = 16 Layanan
Realisasi = 16(16/16x100%=100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
c. Pembinaan dan Pengelolan Keuangan ini dilakukan kemasing-masing satker agar
keuangan negara dikelola secara akuntabel dan transparan serta bebas dari
penyelewengan dan penyalahgunaan serta meminimalisir terjadinya kesalahan
dalam penyusulan Laporan Keuangan. Keuangan negara harus dikelola secara
tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk mencapai WTP. Kegiatan ini
sudah dilakukan kesemua satker yang ada dilingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali kegiatan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali
dengan 3 orang petugas pengelola Keuangan yang ada dikantor Wilayah.
Target = 12 Layanan
Realisasi = 12(12/12x100%=100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
7. Juli 136 136
8. Agustus 136 136
9. September 135 135
10. Oktober 135 135
11. Nopember 136 136
12. Desember 136 136
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 36
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
d. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan SAP ini dilaksanakan pada hari
Jumat tanggal 17 Juni 2016 bertempat di Aula Kantor Wilayah dengan jumlah
peserta sebanyak 60 orang diantaranya 34 orang Operator Saiba dan Simak BMN
dari UPT dan 26 Orang pengelola SAI dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Bali dengan tujuan :
- Meningkatkan pemahaman seluruh petugas pengelola keuangan pada kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengenai Sistem Akutansi
Pemerintahan
- Meningkatkan kualitas kompetensi petugas dalam pengelolaan Sistem
Akutansi Pemerintahan pada Kantor Wilayah Kementeian Hukum dan HAM
Bali
Target = 1 Kegiatan
Realisasi = 1(1/1x100%=100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
e. Sosialisasi Laporan Keuangan
Sosialisasi Laporan Keuangan ini dilaksanakan pada hari Jumat 15 Juli 2016 di
Aula Kantor Imigrasi Klas I Denpasar dengan jumlah peserta 60 orang
dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang baik, Transparan,
dan Akuntabel.
Target = 1 Kegiatan
Realisasi = 1(1/1x100%=100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
f. Sosialisasi Penilaian Resiko Pengelolaan Keuangan Negara ini dilaksanakan pada
hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 bertempat di Aula Kantor Wilayah dengan
jumlah peserta sebanyak 70 orang diantaranya 36 orang dari UPT dan 36 Orang
dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan tujuan
menambah pemahaman terkait resiko yang timbul dalam pengelolaan keuangan
serta meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan dalam proses penyusunan
anggaran, perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan Keuangan, dan
penyusunan BMN.
Target = 1 Kegiatan
Realisasi = 1(1/1x100%=100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 37
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
B. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.
Tahun 2015
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Pengelolaan
Administratif dan
Fasilitatif Kantor
Wilayah
Kemenkumham
Peningkatan kuaitas
fungsi keuangan
100% 100% 100%
Peningkatan kualitas
fungsi perlengkapan
100% 100% 100%
Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Pengelolaan
Administratif dan
Fasilitatif Kantor
Wilayah
Kemenkumham
Jumlah layanan keuangan
yang akurat dan
akuntabel
12 Layanan 12
Layanan
100%
Jumlah Layanan BMN
yang terpetakan sesuai
kebutuhan
12 Layanan 12
Layanan
100%
Terpenuhi sarana
prasarana di
Lingkungan kantor
Wilayah
Jumlah
Pembangunan/rehabilitasi
di lingkungan Kantor
wilayah yang terpenuhi
sesuai kebutuhan
1 Kanwil 1 Kanwil 100%
C. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Sasaran
kegiatan
Indikator Target keberhasilan Masalah yang
terjadi
Alternative solusi
Pengelolaan
Administratif
dan Fasilitatif
Kantor Wilayah
Kemenkumham
Jumlah layanan
keuangan yang
akurat dan
akuntabel
1. Terlaksananya Rekon
dengan KPPN
2. Terlaksananya Rekon
Wilayah
3. Terlaksananya Rekon
Nasional.
4. Terlaksananya sosialisasi
yang menyangkut
keuangan
Adanya sedikit masalah
dalam pencairan dana
yang disebabkan
adanya perubahan-
perubahan aplikasi
yang dikeluarkan oleh
DJKN
Melakukan koordinasi
dengan DJKN terkait
pencairan dana.
Jumlah Layanan
BMN yang
terpetakan sesuai
kebutuhan
1. Dilakukan penetapanan
Status Penggunaan BMN
pada seluruh aset
2. Terinventarisasinya BMN
pada Kanwil
3. Dilakukan Pemanfaatan
Aset secara tertib dan
transparent
4. Dilakukan Penghapusan
BMN yang sudah rusak
berat
1. Aset yang perlu
ditetapkan status
penggunaanya masih
banyak yang tidak
dilokasi
2. BMN berada pada
lokasi yang tersebar
3. Pembongkaran
BMN yang
dimanfaatkan
4. Banyak BMN yang
akan dihapuskan
belum ditetapkan
status
1. Dilakukan
inventarisasi BMN
2017
2. Menerjunkan TIM
Inventarisasi untuk
mempercepat
pemetaan BMN
3. Pendataan ulang aset
yang akan
dimanfaatkan
4. Percepatan
Penetapan Status
Penggunaan BMN
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 38
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Terpenuhi
sarana prasarana
di Lingkungan
kantor Wilayah
Jumlah
Pembangunan/reh
abilitasi di
lingkungan
Kantor wilayah
yang terpenuhi
sesuai kebutuhan
Pembangunan dan
rehabilitasi di Lingkungan
Kantor wilayah sesuai
dengan prosedur dan Jadwal
yang telah di tetapkan.
- -
D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari 1 orang kasubag , 1 orang
Bendahara Pengeluaran yang mengelola 10 Dipa Eselon 1, 1orang bendahara
pengeluaran pembantu, 1 orang bendahara gaji, 1 Bendahara Penerima dan 15
orang JFU. Target jumlah dokumen Laporan Keuangan, Catatan atas laporan
BMN, Penetapan Status,Penerimaan PNBP, pembayaran gaji dan tunjangan
pegawai, perawatan kendaraan, pemeliharaan perkantoran dan pembinaan
keuangan dan perlengkapan ke 16 satker yang dilaksanakan oleh 15 orang JFU
Dengan demikian penggunaan sumber daya dapat dikatakan sangat efisien.
E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Keberhasilan pencapaian indikator jumlah dokumen Laporan Keuangan dan
Laporan pengawasan dan penatausahaan BMN, penetapan Status penerimaan
PNBP, Pembangunan dan Rehabilitasi di Kantor Wilayah tepat waktu, akuntabel,
dan transparan dapat diraih melalui program/kegiatan:
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja dan disbursement plan.
2. Pelaksanaan Rekonsiliasi masing-masing satker dengan KPPN sebanyak 12
kali .
3. Pelaksanaan rekon wilayah dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal
1 Februari s/d 5 februari 2016 dan 11 juli s/d 15 juli 2016
4. Pelaksanaan rekon nasional dilaksanakan sebanyak 2 kali di Bandung yaitu
pada tanggal 11 Februari -13 Februari 2016 dan 19 juli – 22 juli 2016.
5. Terlaksananya kegiatan pembinaan keuangan dan perlengkapan ke seluruh
satuan kerja dilingkungan kantor wilayah
6. Terlaksananya pembayaran gaji dan Tunjangan ke pegawai tepat waktu.
7. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi di kantor wilayah sesuai jadwal.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 39
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
3. Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan
A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terlaksananya
layana
administratif dan
fasilitatif Kantor
Wilayah
Kenkumham
Jumlah layanan
BMN yang
terpetakan sesuai
kebutuhan
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
Dalam meningkatkan jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan pada
Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, maka beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh sub bagian perlengkapan diantaranya penatausahaan BMN berupa
Laporan dengan Anggaran sebesar Rp. 177.476.000,- realisasi sampai bulan
Desember sebesar Rp. 108.820.300,- dengan sisa dana yang belum terpakai sebesar
Rp. 68.655.700,- terdiri dari:
a. Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan
Kegiatan ini dilakukan kemasing-masing satker untuk mengantisipasi terjadinya
kesalahan input data BMN pada masing-masing satker, penginputan BMN sering
terjadi kesalahan sehingga muncul perbedaan saldo atau persediaan yang belum
diregister pada laporan Keuangan. Kegiatan ini sudah dilakukan kesemua satker
yang ada dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
kegiatan ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan 3 orang petugas pengelola
BMN yang ada dikantor Wilayah.
Target = 12 Layanan
Realisasi = 12(12/12x100%=100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
b. Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan ini sudah dilakukan selama 12 bulan Layanan dengan melakukan
pembayaran ke masing-masing petugas Pengadaan yang ada di kantor Wilayah.
Target = 12 Layanan
Realisasi = 12(12/12x100%=100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
c. Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Simak BMN
Sosialisasi peningkatan kualitas pengelolaan Simak BMN merupakan dukungan
upaya tertib administrasi dan tertib akutansi pelaporan simak BMN disatuan
kerja/UPT di jajaran Kantor Wilayah tujuan dari sosilisasi ini adalah untuk
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 40
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
mendapatkan kecocokan data transaksi barang/jasa yang diproses dalam
beberapa system/sub system yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang
sama oleh operator simak BMN Satuan Kerja/UPT di jajaran Kantor Wilayah
dengan meningkatkan sumber daya manusia untuk lebih memahami aplikasi-
aplikasi terbaru dalam melaksanakan pelaporan SIMAK BMN. Kegiatan ini
dilaksanakan pada hari Rabu 16 Maret 2016 bertempat di Aula Kantor Wilayah
dengan jumlah peserta 30 orang.
Target = 1 Kegiatan
Realisasi = 1(1/1x100%=100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
d. Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektonik (SPSE)
Pengadaan Barang / jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah
satu bagian yang penting dan perbaikan pengelolaan keuangan Negara. Salah
satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan prosesn pengadaan barang / jasa
pemerintah secara elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 23 Juni
2016 dengan mengundang anggota ULP pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali. Kegiatan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai
berikut:
- Meningkatkan pemahaman anggota ULP pada Kantor Wilayah Hukum dan
HAM Bali mengenai Sistem Pengadaan SPSE
- Meningkatkan kualitas kompetensi anggota ULP dalam menggunakan SPSE
Target = 1 Kegiatan
Realisasi = 1(1/1x100%=100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
4. Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel
A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terlaksananya
layanan
administratif dan
fasilitatif Kantor
Wilayah
Kenkumham
Jumlah layanan
ketatausahaan yang
akurat dan akuntabel
12 bulan
layanan
11 bulan
layanan
92 %
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu dalam hal jumlah layanan
ketatausahaan yang akurat dan akuntabel pada Kanwil Bali selama tahun anggaran
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 41
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
2016, telah dilaksanakan proses penerimaan dan pengiriman surat menyurat,
diantaranya:
DATA SURAT-SURAT MASUK BULAN JANUARI S.D NOPEMBER 2016
No Bulan Kakanwil Div
Admin
Div
Imigrasi
Div Pas Div
Hkm
Jumlah
1 Januari 101 405 110 325 3 944
2 Pebruari 95 316 139 288 5 843
3 Maret 93 215 111 212 3 634
4 April 125 356 191 284 4 960
5 Mei 138 340 140 280 6 904
6 Juni 133 263 161 239 4 800
7 Juli 105 263 163 204 4 739
8 Agustus 100 269 190 335 4 898
9 September 107 236 151 333 4 831
10 Oktober 133 348 183 401 8 1.073
11 Nopember 119 358 167 348 4 996
12 Desember
Jumlah 1.249 3.369 1.706 3.249 49 9.622
REKAPITULASI SURAT MASUK DAN KELUAR
PADA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
TAHUNAN 2016
SURAT MASUK
NO UPT
BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 KANWIL 563 593 423 597 561 468 597 561 468 173 1.214 -
SURAT KELUAR
NO UPT
BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 KANWIL 150 104 73 193 152 158 193 152 158 81 70 -
Dalam pelaksanaan kegiatan layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel, baru
terlaksana sejumlah 11 bulan layanan yakni hingga bulan Nopember. Hal tersebut
dikarenakan rekap surat masuk dan keluar pada bulan Desember belum selesai dan
masih menunggu hingga akhir bulan Desember Tahun 2016.
Target = 12 Layanan (100%)
Realisasi = 11 (11/12x100%= 92 %)
Capaian = 92/100x100% = 92 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 42
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
5. Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada
masyarakat.
A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terlaksananya
layana
administratif dan
fasilitatif Kantor
Wilayah
Kenkumham
Jumlah informasi
kegiatan kantor
wilayah yang
disebarluaskan /
dipublikasikan
kepada masyarakat
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100 %
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu dalam hal Jumlah informasi kegiatan
kantor wilayah yang disebarluaskan / dipublikasikan kepada masyarakat pada Kanwil
Bali selama tahun anggaran 2016, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:
a. Peliputan dan penyusunan berita
Penyelenggaraan kegiatan kehumasan berupa peliputan dan pendokumentasian
setiap kegiatan yang berlangsung di Kanwil dan UPT serta penyampaian
informasi kepada masyarakat secara terbuka dan terarah, melalui media website,
pembuatan banner, spanduk, buletin dan leaflet.
b. Sosialisasi penyusunan LAKIP
Kegiatan sosialisasi LAKIP dilaksanakan di Aula Kanwil Bali pada bulan Mei
dengan mengundang 30 orang operator penyusun LAKIP dari 18 (delapan belas)
satuan kerja. Sosialisasi ini mengundang 2 (dua) orang narasumber dari Biro
Perencanaan Bagian Evalap. Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah
untuk menyamakan persepsi maupun format dalam penyusunan LAKIP dan
perjanjian kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya.
c. Sosialisasi peningkatan pelayanan publik
Kegiatan sosialisasi peningkatan pelayanan publik dilaksnakan di Aula Kanwil
Bali pada tanggal 13 Juni 2016 dengan mengundang 30 orang operator
pelayanan publik dari 18 (delapan belas) satuan kerja. Sosialisasi ini
mengundang 2 (dua) orang narasumber dari Biro Perencanaan Bagian Evalap.
Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah....
d. Sosialisasi penggunaan aplikasi Lapor!
Kegiatan sosialisasi penggunaan aplikasi Lapor! dilaksanakan di Aula Kanwil
Bali pada Tanggal 3 Februari 2016 dengan mengundang 30 orang para pejabat
penghubung aplikasi lapor dari 18 (delapan belas) satuan kerja. Sosialisasi ini
mengundang 2 (dua) orang narasumber dari Biro Humas, Hukum dan Kerjasama.
Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk mengarahkan para
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 43
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
pejabat penghubung tentang tata cara dalam mengoperasikan aplikasi serta
meneruskan seluruh laporan/pengaduan masyarakat yang masuk ke masing-
masing satker.
e. Pemantauan pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah
Kegiatan pemantauan kegiatan, dilaksanakan sebanyak 2 kali yang diambil setiap
semester yakni bulan Juli dan bulan Nopember Tahun 2016. Pemantauan
pelaksanaan kegiatan dilakukan ke 17 UPT (unit pelaksana teknis) dan empat
divisi dijajaran Kantor Wilayah. Kegiatan ini bertujuan memantau seluruh
kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh satker sesuai dengan kegiatan
yang ada pada DIPA berdasarkan ketepatan waktu pada kalender kerja dan
disbursment plan. Para satker diwajibkan mengisi instrumen pemantauan yang
nantinya dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) untuk dapat dievaluasi dan
dilaporkan ke Kepala Kantor Wilayah.
f. Peningkatan kualitas kehumasan
Dalam penyampaian/pemberian informasi, Humas Kanwil Bali juga
melaksanakan kerjasama antar instansi yang dilaksanakan dalam bentuk audiensi
diantaranya audiensi dengan instansi terkait seperti Kegubernuran, Kejaksaan
Tinggi Bali, Pengadilan Tinggi dan Polda Bali serta ke beberapa Humas Media
Masa. Disamping tusi tersebut Humas juga menyusun dan membuat serta
mengkompilasi pelaporan yang bersifat fasilitatif dan substantif melalui data
yang akurat dari masing-masing divisi dan satker untuk diteruskan ke pusat
sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pada Kanwil Kemkumham Bali.
Dalam pelaksanaan kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan
hingga bulan Desember 2016, sudah terlaksana selama 12 bulan layanan. Hal
tersebut sudah mencapai target sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Target = 12 Layanan (100%)
Realisasi = 12 (12/12x100% = 100 %)
Capaian = 100/100x100% = 100 %
B. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.
Tahun 2015
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Pengelolaan
Administratif
dan Fasilitatif
Kantor Wilayah
Kemenkumham
Peningkatan
Kuaitas Fungsi
Kehumasan
100% 100% 100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 44
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Pengelolaan
Administratif
dan Fasilitatif
Kantor Wilayah
Kemenkumham
Jumlah Informasi kegiatan
kantor wilayah yang
disebarluaskan/dipublikasikan
kepada masyarakat
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
100%
C. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Sasaran
kegiatan
Indikator Target keberhasilan Masalah yang
terjadi
Alternative
solusi Pengelolaan
Administratif
dan Fasilitatif
Kantor Wilayah
Kemenkumham
Jumlah Informasi
kegiatan kantor
wilayah yang
disebarluaskan/di
publikasikan
kepada
masyarakat
1. Terlaksanya Sosialisasi
Aplikas LAPOR secara
tepat waktu
2. Terlaksananya
sosialisasi LAKIP secara
tepat waktu
3. Terlaksanya sosialisasi
Pelayanan Publik secara
tepat waktu
4. Terlaksananya peliputan
pelaksanaan Kantor
Wilayah dan satker
denagn baik
5. Terlaksananya
pemantauan kinerja
kantor wilayah dengan
baik
Kuranganya sarana dan
prasarana dalam proses
peliputan, seperti
Camera, HT maupun
Recorder.
Mengoptimalkan
sarana yang ada
demi pelaksanaan
setiap kegiatan.
D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sub bagian pelaporan, humas dan TI terdiri dari 1 orang kasubag dan 5 orang JFU.
Target jumlah Informasi kegiatan kantor wilayah yang
disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan
pemberian tugas secara bergantian sesuai dengan lokasi tempat peliputan.
E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Keberhasilan pencapaian indikator jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel, dan transparan dapat diraih melalui
program/kegiatan:
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja dan disbursement plan.
2. Pelaksanaan monitoring pemantauan kinerja ke seluruh satker yang
dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setiap semester yakni pada bulan Juli dan
Nopember 2016.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 45
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
6. Jumlah pembangunan / rehabilitasi di lingkungan Kantor Wilayah yang terpenuhi
sesuai kebutuhan.
A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terpenuhi sarana
dan prasarana di
Lingkungan
Kantor Wilayah
Jumlah pembangunan /
rehabilitasi di lingkungan
Kantor Wilayah yang
terpenuhi sesuai kebutuhan
1
kanwil
1
kanwil
100%
Dalam meningkatkan jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan pada
Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, maka beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh sub bagian perlengkapan diantaranya penatausahaan BMN berupa
Laporan dengan Anggaran sebesar Rp. 1.460.000.000,- realisasi sampai bulan
Desember sebesar Rp. 1.270.623.601,- dengan sisa dana yang belum terpakai sebesar
Rp. 68.655.700,- terdiri dari:
a. Pemeliharaan bangunan kantor pada Kantor Wilayah Bali sebanyak 2.132,00 m2,
jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target tahun 2016 = 2.132,00m2
Kegiatan ini berupa pemeliharaan Halaman Kantor, pembayaran ongkos angkut
sampah dihalaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dari
bulan Januari s/d Desember 2016.
b. Pengadaan Perangkat Dan Pengolah Data pada Kantor Wilayah berupa 3 Unit
Laptop untuk Penyusunan Program dan Anggaran sebesar Rp. 50.400.000, dan
jumlah peralatan/perlengkapan yang sudah terpenuhi sesuai dengan target tahun
2016 yaitu 3 Unit lactop sebesar Rp. 37.285.000,-
Target = 100 %
Realisasi = 3 Unit,- (3,- / 3,- x 100 % = 100%)
Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
Pada kegiatan ini, kantor Wilayah Bali melakukan belanja keperluan perkantoran
berupa 3 Unit Laptop untuk Penyusunan Program dan Anggaran sudah terealisasi.
c. Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
Perawatan kendraan bermotor roda 2/4/6 pemeliharaan peralatan dan mesin pada
kanwil sebanyak 26 unit / tahun dan jumlah kendaraan bermotor/ biaya
pemeliharaan yang telah terpelihara sesuai target tahun 2016 yaitu 12 layanan
sebanyak 26 unit kendaraan bermotor.
Target = 12 unit Layanan
Realisasi = 12 ( 12/12 x 100 % = 100% )
Capaian = 100 / 100 x 100 % = 100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 46
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Kantor Wilayah Bali memilik 10 unit kendaraan roda 2, 15 unit kendaraan roda
4,1 unit kendaraan roda 6. Perawatan yang dilakukan berupa biaya service dan
perbaikan, biaya service dan ganti alat mobil serta pembayaran pajak tahunan.
d. Renovasi dan peningkatan mutu bangunan gedung kantin
Renovasi dan Peningkatan mutu bangunan gedung kantin sudah selesai susuai
dengan target yeng telah ditentukan yaitu 1 (satu) Unit bangunan gedung kantin
dengan tahapan dimulai dari pelelangan sampai dengan tahapan akhir yaitu
upacara keagamaan dan peresmian gedung sudah dilaksanakan 100%.
Target = 1 Unit gedung (540,00 M2)
Realisasi = 1 (1/1x 100% = 100%)
Capaian = 100 /100 x 100% = 100%
Kegiatan ini kantor wilayah Bali melakukan pembayaran biaya honor operasional
terhadap pelaksana sudah terealisasi selama 12 Layanan. Dengan jumlah besaran
honor yang berbeda-beda pada setiap orangnya dilihat dari jabatan satuan
kerjanya.
e. Pengadaan peralatan dan Fasilitas Kantor
Pengadaan peralatan dan Fasilitas Kantor sebanyak 5 Unit dengan rincian sebagai
berikut pengadaan CCTV 1 Paket, Tripod camera video 1 Unit, Microfon 4 unit,
dan Handy Talky (HT) 1 paket. Semua peralatan dan fasilitas tersebut sudah
direalisasi pada bulan November 2016
Target = 5 Unit
Realisasi = 5 (5/5x100%=100%)
Capaian = 100/100x 100%
f. Pengadaan Taman Kantor Wilayah
Pengadaan Taman Kantor seluas 390,00 M2 sudah terealisasi
Target = 390 m2
Realisasi = 390 (390/ 3900 x 100 % = 100% )
Capaian = 100%
7. Jumlah lulusan yang mengikuti pendiikan dan pelatihan berbasis kompetensi di
Kantor Wilayah
A. Target dan Realisasi kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan aparatur di
wilayah
Jumlah lulusan yang mengikuti
penddiikan dan pelatihan berbasis
kompetensi di Kantor Wilayah
240
orang
286
orang
119
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 47
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Quota atau Jumlah pegawai yang diikutkan diklat dan bimtek di lingkungan Kanwil
Bali sebanyak 286 orang dari 2 diklat dan 7 bimtek yang telah diselenggarakan pada
tahun 2016. Adapun nama diklat yang diselengarakan pada tahun anggaran 2016,
antara lain: Diklat Perencanaan berbasisi kinerja, Diklat Bendaharawan, Bimtek
Peningkatan Kapasitas HAM Bagi Petugas Pemasyarakatan dan Imigrasi, Bimtek
Pengelolaan Keuangan, Bimtek Pengelolaan Kepegawaian. Bimtek Pengelolaan
BMN, Bimtek Unit Layanan Pengadaan, Bimtek Penyusunan Peraturan Daerah.,
sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 seluruh diklat, bimtek dan sosialisasi
telah dilaksanakan secara tepat waktu. Adapun realisasi tahun 2016 melebihi target
disebabkan karena adanya optimalisasi anggaran sehingga di revisi untuk 1 (satu)
kegiatan yaitu Bimtek Operarator SA BMN/SIMAK dengan peserta sebanyak 46
orang.
Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja dalam hal jumlah
lulusan yang mengikuti diklat yakni mencapai 119 %.
Target : 240 orang (100%)
Realisasi : 286 orang (286/240 x 100% = 119 %)
Capaian : 286/240 x 100% = 119 %
3.1.2 Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian
1. Jumlah UPT yang dibina, dikendalikan, diawasi dalam hal pelaksanaan fungsi
keimigrasian.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
pengkoordinasian
pelayanan dan
penegakan hukum
keimigrasian di
wilayah
Jumlah UPT yang
dibina, dan
diawasi
4 UPT 4 UPT 100 %
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian oleh Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali berdasarkan DIPA Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2016 dengan rincian kegiatan sebagai
berikut :
a. Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian; Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lalu Lintas dan Izin
Tinggal Keimigrasian di dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Bali sebesar Rp. 31.600.000,- yang terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu:
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 48
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
1. Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasianke 3 (tiga) UPT Imigrasi se-Bali yaitu ke Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kantor Imigrasi
Kelas II Singaraja sebanyak12 (dua belas)kegiatan;
2. RakorPembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lalu Lintas dan Izin
Tinggal Keimigrasiandengan 3 (tiga) UPT Imigrasi se-Bali yaitu Kantor Imigrasi
Kelas I Khusus Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kantor
Imigrasi Kelas II Singaraja di Kantor Wilayahsebanyak 2 (dua) kegiatan selama
satu tahun.
Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
No Waktu Pelaksanaan Tempat Keterangan
1. 16 Februari 2016 Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
2. 18 Februari 2015 Kantor Imigrasi KelasI
Khusus Ngurah Rai
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
3. 29 Februari 2016 Kantor Imigrasi Kelas II
Singaraja
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
4. 13 April 2016 Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Ngurah Rai
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
5. 20 April 2016 Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
6. 27 April 2016 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Bali
Rapat Koordinasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian bersama UPT Imigrasi se-
Bali (kecuali Rudenim)
7. 25 Mei 2016 Kantor Imigrasi Kelas II
Singaraja
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
8. 12 Juli 2016 Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Ngurah Rai
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
9. 26 Juli 2016 Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Ngurah Rai
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
10. 16 Agustus 2016 Kantor Imigrasi Kelas II
Singaraja
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
11. 18 Agustus 2016 Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
12. 06 Oktober 2016 Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 49
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
No Waktu Pelaksanaan Tempat Keterangan
13. 15 Nopember 2016 Kantor Imigrasi Kelas II
Singaraja
Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian
14. 23 Nopember 2016 Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Bali
Rapat Koordinasi
Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal
Keimigrasian bersama UPT Imigrasi se-
Bali (kecuali Rudenim)
Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lalu Lintas dan Izin
Tinggal Keimigrasian dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat
Perjalanan Laksana Paspor dan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia,
maka dilaksanakan Bindalwasnis ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berada
diwilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Teknis Keimigrasian
dilaksanakan dengan melibatkan semua petugas baik pejabat struktural maupun
pegawai fungsional umum subbidang Lantaskim Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali dengan cara dialog, pengamatan serta diskusi langsung
dengan pejabat struktural pada Kantor Imigrasi setempat dan pegawai yang tugasnya
(job description) melaksanakan tugas pemberian Surat Perjalanan Republik
Indonesia. Dari metode ini dapat diketahui sumber permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan tugas serta dapat dicari saran dan solusi penyelesaiannya serta
rekomendasi pengambilan keputusan.
Target : 4 UPT (100%)
Realisasi : 14 kegiatan (14/14 x 100% = 100%)
Capaian : 100/100 x 100% = 100%
b. Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan
Sarana Komunikasi Keimigrasian; Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi Bidang
Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasiandi dalam
DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebesar Rp. 28.950.000,-
yang terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan:
1. Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi Bidang Intelijen, Penindakan,
Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasianke 4 (empat) UPT Imigrasi se-
Bali sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dan terealisasi sebanyak 12 (dua belas)
kegiatan;
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 50
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
2. Rakor Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi Bidang Intelijen, Penindakan,
Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasiandengan 4 (empat) UPT
Keimigrasian se-Bali di Kantor Wilayah sebanyak 2 (dua) kegiatan.
Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
No Waktu Pelaksanaan Tempat Keterangan
1. 15 Pebruari 2015 Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Ngurah Rai
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
2. 26 Pebruari 2015
Ruang Rapat Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali
Rapat koordinasi
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
3. 14 Maret 2016 Rumah Detensi Imigrasi
Denpasar
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
4. 12 April 2016 Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
5. 16 Mei 2016 Kantor Imigrasi Kelas II
Siangaraja
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
6. 8 Juni 2016 Rumah Detensi Imigrasi
Denpasar
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
7.
15 Juli 2016
Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
8. 26 Juli 2016
Ruang Rapat Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali
Rapat koordinasi
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
9. 05 Agustus 2016 Kantor Imigrasi Kelas II
Siangaraja
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
10. 09 Agustus 2016 Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Ngurah Rai
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
11. 28 September 2016 Rumah Detensi Imigrasi
Denpasar
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
12. 04 Nopember 2016 Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Ngurah Rai
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
13. 08 Nopember 2016 Kantor Imigrasi Kelas II
Siangaraja
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
14. 28 Nopember 2016 Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar
Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi
Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi
dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 51
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi Bidang Intelijen, Penindakan
Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian dilaksanakan dalam rangka
pelaksanaan tugas dibidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Komunikasi
Keimigrasian dalam hal koordinasi dengan UPT keimigrasian se-Bali khususnya
dalam hal pengkoordinasian Pengawasan orang asing, pengkoordinasian Penindakan
terhadap orang asing yang melanggar keimigrasian, pengkoordinasian dan
pengolahan data keimigrasian serta membantu dalam pengambilan keputusan dalam
menjalankan Tugas dan Fungsi di UPT Keimigrasian se-Bali.
Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan konsultasi Bidang Intelijen, Penindakan
Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian dilaksanakan denganmelibatkan
semua petugas baik pejabat struktural maupun pegawai fungsional umum pada
Bidang Inteldakinsarkomkim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
dengan cara dialog, pengamatan serta diskusi langsung dengan pejabat Imigrasi dan
petugas pada Kantor Imigrasi setempat. Dari metode ini dapat diketahui sumber
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas serta dapat dicari saran dan
solusi penyelesaiannya serta rekomendasi pengambilan keputusan.
Target : 14 Kegiatan (100%)
Realisasi : 14 kegiatan (14/14 x 100% = 100)
Capaian : 100/100 x 100% = 100%
c. Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Provinsi Bali.
Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Provinsi Bali di dalam DIPA Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2016 sebesar Rp. 58.180.000,-
yang terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu :
1. Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Provinsi Bali sebanyak 3 (tiga)
kegiatan yang bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bali;
2. Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Provinsi Bali
sebanyak 2 (dua) kegiatan.
Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
No Waktu Pelaksanaan Tempat Keterangan
1. 29 Maret 2016
Aula Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Bali
Rapat Pembentukan Tim
PORA Provinsi Bali dan
Peresmian Sekretariat tim
PORA Provinsi Bali
2. 22 April 2016
Sky Garden, Kuta-Bali
Mirror Lounge & Club
Seminyak
Operasi Pengawasan Tim
PORA pada malam hari, Tim
PORA dibagi menjadi 2 (dua)
Tim
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 52
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
No Waktu Pelaksanaan Tempat Keterangan
3. 22 Oktober 2016
Ruang Rapat Kantor
Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali
Rapat Persiapan Operasi Tim
PORA Provinsi Bali dan
Penentuan Target operasi
4. 23 Oktober 2016
LSM/ Yayasan Asing
di wilayah Gianyar,
Denpasar dan Canggu
Operasi Pengawasan Tim
PORA dibagi menjadi 2 (dua)
Tim dan menuju ke target
Operasi yaitu LSM/ Yayasan
Asing
5. 15 Desember 2016
Aula Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
dan HAM Bali
Rapat Evaluasi Tim PORA
Provinsi Bali
Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) Provinsi Bali dilaksanakan dalam
rangka pelaksanaan tugas dibidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam hal
koordinasi dengan UPT keimigrasian se-Bali khususnya dalam hal menanganai orang
asing yang bermasalah dan membantu dalam pengambilan keputusan dalam hal
tindakan apa yang akan diberikan terhadap orang asing yang bermasalah tersebut.
Kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) Provinsi Bali merupakan
sebagai wadah bagi Instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang
asing di wilayah Bali sesuai dengan Tupoksi masing-masing, apabila ditemukan
pelanggaran oleh orang asing yang menjadi target pengawasan akan diserahkan sesuai
dengan jenis pelanggaran bagi pengemban Tupoksi di masing-masing Instansi.
Target : 5 Kegiatan (100%)
Realisasi : 5 kegiatan (5/5 x 100% = 100)
Capaian : 100/100 x 100% = 100%
d. Tim Satgas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Kegiatan Tim Satgas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam DIPA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2016 sebesar
Rp. 12.850.000,- dimana kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa rapat di dalam
kantor sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan melibatkan UPT Keimigrasian se-Bali;
Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :
No Waktu Pelaksanaan Tempat Keterangan
1. 22 Agustus 2016
Ruang Rapat Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Ham
Bali
Rapat koordinasi dengan
UPT Imigrasi se-Bali
2. 24 Oktober 2016
Ruang Rapat Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Ham
Bali
Rapat koordinasi dengan
UPT Imigrasi se-Bali
3. 14 Desember 2016
Ruang Rapat Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Ham
Bali
Rapat koordinasi dengan
UPT Imigrasi se-Bali
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 53
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Kegiatan Tim Satgas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuk
melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
dengan melibatkan Anggota dari UPT Keimigrasian se-Bali yang kegiatannya berupa
Rapat Pembinaan serta Konsultasi dan Koordinasi terhadap pelaksanaan Pencegahan
Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaksanakan oleh UPT Keimigrasian se-Bali
yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini apabila ada indikasi Tindak Pidana
Perdagangan Orang yang dilakukan baik oleh WNI maupun oleh Orang asing di
wilayah Bali, sejauh ini belum ada ditemukannya indikasi adanya Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Wilayah Bali oleh masing-masing UPT keimigrasian maupun
Divisi Keimigrasian.
Target : 3 Kegiatan (100%)
Realisasi : 3 kegiatan (3/3 x 100% = 100)
Capaian : 100/100 x 100% = 100%
e. Tim Satgas Penanganan Imigran Ilegal, Pencari Suaka, dan Pengungsi
Kegiatan Tim Satgas Penanganan Imigran Ilegal, Pencari Suaka, dan Pengungsi di
dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2016 sebesar
Rp. 12.850.000,- dimana kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa rapat di dalam
kantor sebanyak3 (tiga) kegiatan dengan melibatkan UPT Keimigrasian se-Bali.
Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :
No Waktu Pelaksanaan Tempat Keterangan
1. 30 Mei 2016
Ruang Rapat Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Bali
Rapat Tim Satgas
Penanganan Imigran Ilegal,
Pencari Suaka, dan
Pengungsi
2. 10 Oktober 2016
Ruang Rapat Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Bali
Rapat Tim Satgas
Penanganan Imigran Ilegal,
Pencari Suaka, dan
Pengungsi
3. 19 Oktober 2016
Ruang Rapat Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM Bali
Rapat Tim Satgas
Penanganan Imigran Ilegal,
Pencari Suaka, dan
Pengungsi
Kegiatan Tim Satgas Penanganan Imigran Ilegal, Pencari Suaka dan Pengungsi
dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Bali yang melibatkan UPT Keimigrasian se-Bali yang bertujuan sebagai wadah
bagi UPT Keimigrasian dalam melaksanakan Tupoksi penanganan Imigran Ilegal,
Pencari Suaka dan Pengungsi di wilayah Bali, serta sebagai wadah dalam Pembinaan
dan Koordinasi serta Konsultasi apabila menemukan adanya permasalahan dala
penanganan Tupoksi tersebut.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 54
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Target : 3 Kegiatan (100%)
Realisasi : 3 kegiatan (3/3 x 100% = 100)
Capaian : 100/100 x 100% = 100%
f. Pengawasan Keimigrasian
Pengawasan Keimigrasian di dalam DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Bali Tahun 2016 sebesar Rp. 239.950.000,-.
Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia
khususnya wilayah Bali, mengingat Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali hanya memiliki 3 (tiga) UPT keimigrasian dan
kurang memadainya Pegawai Imigrasi pada Kantor Imigrasi se-Bali di Bidang
Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Bali,
menjadi suatu kendala untuk melaksanakan tugas pengawasan keimigrasian secara
maksimal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian.
Maka Divisi Keimigrasian membentuk tim untuk berperan serta melaksanakan tugas
Pengawasan Keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah
Bali sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
tugas pengawasan Keimigrasian, dengan indikator berupa tingkat pelanggaran
perijinan Keimigrasian terhadap orang asing bersangkutan, tindakan pidana oleh
orang asing, sengketa perdata dan pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh
orang asing dapat diminimalisir.
Disamping itu sebagai Pengawasan yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian juga
merupakan pembinaan secara tidak langsung oleh Divisi Keimigrasian kepada UPT
Keimigrasian terhadap kinerjanya khususnya dalam pemberian Izin Tinggal terhadap
Orang Asing sehingga dapat diketahui dimana kelemahan-kelemahan UPT dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Keimigrasian. Kegiatan Pengawasan
Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian sebanyak 41 (empat puluh
satu) Kegiatan. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
No Waktu Pelaksanaan Keterangan
1. 25 Januari 2016 Pengawasan Keimigrasian
2. 27 Januari 2016 Pengawasan Keimigrasian
3. 29 Januari 2016 Pengawasan Keimigrasian
4. 5 Februari 2016 Pengawasan Keimigrasian
5. 17 Februari 2016 Pengawasan Keimigrasian
6. 23 Februari 2016 Pengawasan Keimigrasian
7. 29 Februari 2016 Pengawasan Keimigrasian
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 55
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
8. 7 Maret 2016 Pengawasan Keimigrasian
9. 11 Maret 2016 Pengawasan Keimigrasian
10. 17 Maret 2016 Pengawasan Keimigrasian
11 21 Maret 2016 Pengawasan Keimigrasian
12 11 April 2016 Pengawasan Keimigrasian
13 14 April 2016 Pengawasan Keimigrasian
14 18 April 2016 Pengawasan Keimigrasian
15 27 April 2016 Pengawasan Keimigrasian
16 2 Mei 2016 Pengawasan Keimigrasian
17 4 Mei 2016 Pengawasan Keimigrasian
18 12 Mei 2016 Pengawasan Keimigrasian
19 23 Mei 2016 Pengawasan Keimigrasian
20 26 Mei 2016 Pengawasan Keimigrasian
21 9 Juni 2016 Pengawasan Keimigrasian
22 17 Juni 2016 Pengawasan Keimigrasian
23 20 Juni 2016 Pengawasan Keimigrasian
24 23 Juni 2016 Pengawasan Keimigrasian
25 27 Juni 2016 Pengawasan Keimigrasian
26 14 Juli 2016 Pengawasan Keimigrasian
27 19 Juli 2016 Pengawasan Keimigrasian
28 28 Juli 2016 Pengawasan Keimigrasian
29 11 Agustus 2016 Pengawasan Keimigrasian
30 15 Agustus 2016 Pengawasan Keimigrasian
31 18 Agustus 2016 Pengawasan Keimigrasian
32 25 Agustus 2016 Pengawasan Keimigrasian
33 14 September 2016 Pengawasan Keimigrasian
34 29 September 2016 Pengawasan Keimigrasian
35 10 Oktober 2016 Pengawasan Keimigrasian
36 13 Oktober 2016 Pengawasan Keimigrasian
37 27 Oktober 2016 Pengawasan Keimigrasian
38 10 Nopember 2016 Pengawasan Keimigrasian
39 24 Nopember 2016 Pengawasan Keimigrasian
40 09 Desember 2016 Pengawasan Keimigrasian
41 - Pengawasan Keimigrasian
Kegiatan Pengawasan Keimigrasian dilaksanakan denganmelibatkan semua
petugas baik pejabat struktural maupun pegawai fungsional umum pada sub bidang
Inteldakim maupun sub bidang yang lain pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan cara mengecek keberadaan orang asing
berdasarkan permohonan perpanjangan izin tinggal maupun berkas alih status yang
diajukan ke Divisi Keimigrasian yang dicurigai atau diindikasikan melanggar
keimigrasian serta bahan dari Data Base Keimigrasian yang berasal dari sistem
keimigrasian yang diambil secara random, apabila dalam pelaksanaannya kelapangan
orang asing yang diawasi tersebut terbukti melakukan pelanggaran akan diteruskan ke
Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian untuk diambil tindakan lebih lanjut.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 56
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Target : 41 kegiatan (100%)
Realisasi : 40 kegiatan (40/41 x 100% = 97,6%)
Capaian : 97,6/100 x 100% = 97,6 %
2. Jumlah dokumen bidang fasilitatif keimigrasian.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
fungsi
pengkordinasian
pelayanan dan
pengawasan
keimigrasian di
wilayah
Jumlah dokumen
bidang fasilitatif
keimigrasian
36
dokumen
58
dokumen
161 %
Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam bidang fasilitatif keimigrasian dalam DIPA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2016 sebesar 200.620.000,-
terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu :
a. Penyusunan Dokumen RKA-K/L Fungsi Keimigrasian
Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-K/L Fungsi Keimigrasian di dalam DIPA
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2016 sebesar
Rp. 14.040.000,-
Kegiatan Bimbingan penyusunan Dokumen RKA-K/L Fungsi keimigrasian
dilaksanakan untuk membahas Perencanaan Kinerja pada Tahun Anggaran 2017
yang dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian sebanyak 1 (satu) kegiatan yang
melibatkan peserta dari operator RKA-K/L ke- 4 (empat) UPT Keimigrasian se-
Bali dan Operator RKA-K/L dari masing-masing Divisi pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk meningkatkan perencanaan Kinerja
pada Tahun Anggaran 2017 yang mengundang Narasumber dari Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Bimbingan Penyusunan Dokumen RKA-K/L Fungsi
Keimigrasian telah terlaksana.
Target : 100% (1 dokumen)
Realisasi : 1 dokumen (1/1 x 100% = 100%)
Capaian : 100/100 x 100% = 100 %
b. Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian
Pembinaan Kepegawaian Teknis Keimigrasian di dalam DIPA Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2016 Rp. 20.000.000,-.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 57
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Kegiatan Pembinaan Kepegawaian Fungsi Keimigrasian bertujuan untuk
meningkatkan kedisiplinan dan optimalisasi kinerja pegawai dan pejabat Imigrasi
pada Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian, maka Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali menyelenggarakan Pembinaan Kepegawaian
Fungsi Keimigrasian yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian
di wilayah Bali. Pembinaan Kepegawaian Fungsi Keimigrasian dilaksanakan ke UPT
Keimigrasian se-Bali sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan namun terealisasi sebanyak 5
(lima) kegiatan:
a) Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Program Kegiatan, dibagi menjadi dua,
yaitu:
- Kegiatan Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Program Kegiatan
dilaksanakan berupa Rapat bersama dengan UPT keimigrasian se-Bali
mengenai perihal kegiatan Fasilitatif yang telah dilaksanakan oleh UPT
Keimigrasian, baik berupa kegiatan Penyusunan RKA-K/L, Penatausahaan
BMN dan lain-lain.
- Koordinasi dan Konsultasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai
Pelaksanaan Tugas dan Pokok Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Pejabat
Struktural dan Fungsional Divisi Keimigrasian sebanyak 22 (dua puluh dua )
Dokumen dan kegiatan panitia DGICM sebanyak 1 (satu) dokumen dan
terealisasi 1 (satu) dokumen.
b) Terselenggaranya dukungan kegiatan bidang fasilitatif Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas I khusus Ngurah Rai Pada tahun anggaran 2016 terdapat 2 (dua)
rincian kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian. Rincian kegiatan yang pertama
ialah Penyusunan RKA-K/L dan rincian kegiatan kedua ialah administrasi dan
pembinaan kepegawaian. Kedua rincian kegiatan tersebut sudah terlaksana sesuai
dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Pengukuran capaian kinerja ini
menggunakan formulasi pengukuran jumlah kegiatan bidang fasilitatif
keimigrasian yang dilaksanapan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai
selama tahun anggaran 2016.
Target = 1 Kegiatan (100%)
Realisasi = 2 Kegiatan ( 2/1 x 100% = 200%)
Capaian = 200/100 x 100% = 200%
c) Dukungan Kegiatan Bidang Fasilitatif Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I
Denpasar yang ditargetkan pada tahun 2016 adalah 1 (satu) Pokok Kegiatan, yang
terbagi kedalam 4 (empat) Sub Pokok Kegiatan berupa:
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 58
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
- Penyusunan Dokumen RKA-K/L (3 Dokumen)
- Laporan Pelaksanaan Anggaran (12 Dokumen)
- Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) (4 Kegiatan)
- Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian (3 Kegiatan)
Kegiatan Pembinaan Kepegawaian Fungsi Keimigrasian dilaksanakan dengan
melibatkan Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Keimigrasian, Pejabat
Struktural maupun pegawai fungsional umum pada Divisi Keimigrasian Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Sasaran dari pelaksanaan
pembinaan kepegawaian teknis keimigrasian yaitu agar petugas imigrasi di UPT
dpat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan SOP yang telah ditentukan
dan mencegah petugas imigrasi untuk melakukan tindakan diluar SOP.
d). Terselenggaranya dukungan kegiatan bidang fasilitatif Keimigrasian pada Kantor
Imigrasi Kelas II Singaraja Pada tahun anggaran 2016 terdapat 3 (Tiga)
penyelenggaraan kegiatan didang fasilitatif keimigrasian. Kegiatan yang pertama
ialah penyusunan Dokumen RKAK/L dan Laporan Pelaksanaan Anggaran,
Kedua adalah Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian dan ketiga kegiatan
Penataushaan BMN. Kedua kegiatan tersebut sudah terlaksana sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Pengukuran capaian kinerja ini menggunakan
formalasi pengukuran jumlah kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian yang
dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja selama tahun Anggaran
2016.
Target = 1 Target (100%)
Realisasi = 3 Kegiatan (3/3 x 100%= 100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
e). Terselenggaranya dukungan kegiatan bidang fasilitatif Keimigrasian pada Rumah
Detensi Imigrasi Denpasar Pada tahun anggaran 2016 terdapat 3 (Tiga)
penyelenggaraan kegiatan didang fasilitatif keimigrasian. Kegiatan yang pertama
ialah penyusunan Dokumen RKAK/L dan Laporan Pelaksanaan Anggaran,
Kedua adalah Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian dan ketiga kegiatan
Penataushaan BMN. Kedua kegiatan tersebut sudah terlaksana sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Pengukuran capaian kinerja ini menggunakan
formalasi pengukuran jumlah kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian yang
dilaksanakan pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar selama tahun Anggaran
2016.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 59
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Target = 3 Kegiatan (100%)
Realisasi = 3 Kegiatan (3/3 x 100%= 100%)
Capaian = 100/100x100% = 100%
Secara Keseluruhan Dukungan Kegiatan Bidang Fasilitatif Keimgrasian telah terlaksana
dengan baik di 4 (empat) UPT Keimigrasian se-Bali, namun di masing-masing kegiatan
masih ada kegiatan yang belum dapat terlaksana sepenuhnya.
Pengukuran Capaian indikator Kinerja ini menggunakan Formulasi pengukuran jumlah
kegiatan.
NO KEGIATAN JUMLAH
KEGIATAN
1 Fasilitatif Divisi Keimigrasian 28 dokumen
4 Fasilitatif Kantor Imigrasi Ngurah Rai 2 dokumen
5 Fasilitatif Kantor Imigrasi Denpasar 22 dokumen
6 Fasilitatif Kantor Imigrasi Singaraja 3 dokumen
7 Fasilitatif Rudenim Denpasar 3 dokumen
Target = 36 dokumen
Realisasi = 36 dokumen (58/36 x 100%= 161%)
Capaian = 161/100 x 100% = 161%
3. Jumlah dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
Pelayanan dan
Penegakkan
Hukum
Keimigrasian
Jumlah dokumen
pengelolaan informasi
dan komunikasi
keimigrasian.
30 Dokumen 33 dokumen 110 %
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian merupakan data keimigrasian yang
diolah dan dikelola setiap bulannya sebagai laporan dari hasil pelaksanaan Tupoksi di
bidang keimigrasian baik data penyelenggaraan bidang Substantif maupun Fasilitatif
Keimigrasian se-Bali yang dituangkan ke dalam Laporan Bulanan sebagai Informasi dari
setiap penyelenggaraan Tupoksi di masing-masing UPT. dimana masing-masing UPT
melaporkan setiap bulan ke Divisi Keimigrasian. Adapun datanya adalah sebagai berikut :
3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai : 11 dokumen
4. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar : 11 dokumen
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 60
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
5. Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja : 11 dokumen
6. Rumah Detensi Imigrasi Denpasar : 11 dokumen
Maka Jumlah dokumen dari hasil pengelolaan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dokumen yang merupakan laporan bulanan dari hasil
pelaksanaan Tupoksi di masing-masng bidang baik Substantif Keimigrasian maupun di
bidang Fasilitatif Keimigrasian.
Target : 30 dokumen
Realisasi : 33/30 x 100 % = 110 %
Capaian : 110/80 x 100 % = 137,5 %
4. Persentase (%) kegiatan penegakan hukum keimigrasian yang sesuai ketentuan.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
Pelayanan dan
Penegakkan Hukum
Keimigrasian
Jumlah
penerbitan
dokumen
keimigarsian
yang sesuai
ketentuan dari
permohonan yang
masuk
65559
Dokumen
38804
Dokumen
59%
Pelayanan penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yaitu pelayanan pemberian DPRI
(Dokumen Perjalanan Republik Indonesia) yang sesuai ketentuan dari permohonan yang
masuk pada Kantor Imigrasi se-Bali selama tahun anggaran 2016 terlah berjalan sesuai
dengan SOP. Adapun Rincian penerbitan dokumen keimigrasian sapai dengan 30
Nopember 2016 dapat di lihat dari statistik kegiatan keimigrasian sebagai berikut :
STATISTIK KEGIATAN PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN
REPUBLIK INDONESIA (DPRI)
SESUAI DENGAN KETENTUAN
NO BULAN KANTOR IMIGRASI
NGURAH RAI
KANTOR IMIGRASI
DENPASAR
KANTOR
IMIGRASI
SINGARAJA
JUMLAH
1 Januari 1027 1356 375 2758
2 Februari 1145 1276 354 2775
3 Maret 1248 2903 418 4569
4 April 1219 1464 350 3033
5 Mei 1199 1284 349 2832
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 61
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
6 Juni 1087 2587 327 4001
7 Juli 726 2056 263 3045
8 Agustus 1132 2509 328 3969
9 September 1020 2123 251 3394
10 Oktober 996 2954 347 4297
11 Nopember 1072 2769 290 4131
12 Desember - - - -
JUMLAH 11871 23281 3652 38.804
Jumlah total penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari
permohonan yang masuk sampai dengan 30 Nopember 2016 sebanyak 38.804 (tiga puluh
delapan ribu delapan ratus empat) dokumen dan semuanya telah dilayani sesuai SOP.
Pengukuran Capain Kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah dokumen
keimigrasian yang diterbitkan sesuai dengan SOP pada Kantor Imigrasi se-Bali sampai
dengan tanggal 30 Nopember 2016.
Target : 65.559 dokumen
Realisasi : 38.804 dokumen
Capaian : 59,2/80 x 100 % =74 %
5. Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari
permohonan yang masuk.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
Pelayanan dan
Penegakkan Hukum
Keimigrasian
Jumlah penerbitan
dokumen
keimigrasian bagi
orang asing yang
sesuai ketentuan
dari permohonan
yang masuk.
16.734
dokumen
104.310
dokumen
623 %
Pelayanan penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari
permohonan yang masuk pada Kantor Imigrasi se-Bali selama tahun anggaran 2016 terlah
berjalan sesuai dengan SOP. Adapun Rincian penerbitan dokumen keimigrasian sapai
dengan 30 Nopember 2016 dapat di lihat dari statistik kegiatan keimigrasian sebagai
berikut :
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 62
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
STATISTIK PENERBITAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING YANG
SESUAI KETENTUAN DARI PERMOHONAN YANG MASUK
NO NAMA KEGIATAN Kanim
Ngurah Rai
Kanim
Denpasar
Kanim
Singaraja JUMLAH
1 Pemberian REP/MREP 6873 5190 914 12977
2 Pemberian Perpanjangan ITK 32872 17153 1453 51478
3 Pemberian Perpanjangan VKSK 18838 8242 882 27962
4 Pemberian ITAS 2831 1572 464 4867
5 Pemberian Perpanjangan ITAS 3654 2394 368 6416
6 Pemberian ITAP 155 23 3 181
7 Pemberian Perpanjangan ITAP 62 89 17 168
8 Pemberian SKIM 9 3 0 12
9 Kewarganegaraan Ganda
( AFFIDAVIT)
82 157 10 249
TOTAL 65376 34823 4111 104310
Jumlah seluruh penerbitan dokim WNA:
Target : 16.734 dokumen
Realisasi : 104.310 dokumen
Capaian : 104.310/16.734 x 100 % = 623 %
6. Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari
permohonan yang masuk.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
Pelayanan dan
Penegakkan Hukum
Keimigrasian
Jumlah Laporan
hasil kegiatan
pengawasan
keimigrasian sesuai
ketentuan
63
Laporan
293
laporan
465 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 63
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Kegiatan pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi se-Bali
pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN Kanim
Ngurah Rai
Kanim
Denpasar
Kanim
Singaraja JUMLAH
1 Pemantauan 170 laporan 50 laporan 30 laporan 250 laporan
2 Operasi Intelijen 3 laporan 30 laporan 2 laporan 35 laporan
3 Operasi Gabungan Tim
Pora 2 laporan 6 laporan 0 8 laporan
JUMLAH 175 laporan 86 laporan 32 laporan 293 laporan
Jumlah total laporan kegiatan pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan yang
dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi se-Bali adalah sebanyak 293 laporan. Pengukuran
Capain Kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah laporan pengawasan
keimigrasian yang sesuai dengan ketentuan pada Kantor Imigrasi se-Bali sampai
dengan tanggal 30 Nopember 2016.
Jumlah seluruh penerbitan dokim WNA :
Target : 63 laporan
Realisasi : 293 laporan
Capaian : 293/63 x 100 % = 465 %
7. Jumlah Laporan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
Pelayanan dan
Penegakkan Hukum
Keimigrasian
Jumlah Laporan
hasil kegiatan
pengawasan
keimigrasian sesuai
ketentuan
14
Laporan
256
Laporan
1828,8 %
Kegiatan Penindakan Keimigrasian yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi se-Bali
selama 1 (satu) tahun yaitu berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) maupun
Projustisia adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN KANIM
NGURAH RAI
KANIM
DENPASAR
KANIM
SINGARAJA
JUMLAH
1 TAK 162 64 33 259
2 PROJUSTISIA 5 1 1 7
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 64
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
JUMLAH 167 65 34 265
Kegiatan penindakan keimigrasian yang dilaksanakan oleh setiap Kantor Imigrasi se-Bali
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dimana Hasil dari setiap kegiatan Tindakan
Administratif Keimigrasian (TAK) maupun Projustisia selalu dituangkan dalam sebuah
laporan sehingga kegiatan penindakan Keimigrasian di wilayah Bali sebanyak 265
laporan.
Target : 14 Laporan
Realisasi : 265 Laporan
Capaian : 265/14 x 100 % = 1828,5 %
8. Jumlah deteni pelanggar keimigrasian yang ditangani sesuai dengan ketentuan.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
Pelayanan dan
Penegakkan Hukum
Keimigrasian
Jumlah deteni
pelanggar
keimigrasian yang
ditangani sesuai
dengan ketentuan
275 Orang 113 orang 41%
Pelaksanaan kegiatan pendetensian bagi orang asing pelanggar keimigrasian telah
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diselenggarakan oleh
Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada setiap Kantor Imigrasi se-Bali,
adapun jumlah deteni pelanggar keimigrasian yang ditangani sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut :
1) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai : 83 orang
2) Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar : 25 orang
3) Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja : 5
Jadi jumlah orang asing yang pernah dideteni selama ahun 2016 adalah sebanyak 113
orang.
Target : 275 orang
Realisasi : 113 orang
Capaian : 113/275x 100 % = 41%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 65
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
9. Jumlah Laporan pemeriksaan keimigrasian di PLB
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
Terselenggaranya fungsi
pengkoordinasian, pelayanan
dan penegakkan hukum
keimigrasian di wilayah
Jumlah Laporan
Pemeriksaan
keimigrasian di PLB
5
Laporan
0 0
Pelaksanaan Pemeriksaan keimigrasian di Pos Lintas Batas (PLB) di wilayah Bali adalah
nihil mengingat bahwa di Bali tidak ada Pos Lintas Batas Keimigrasian.
10. Jumlah Pemeriksaan keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan laut dan tempat lainnya.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya fungsi
pengkoordinasian, pelayanan
dan penegakkan hukum
keimigrasian di wilayah
Jumlah Pemeriksaan
Keimigrasian di bandar
Udara, Pelabuhan laut
dan tempat lainnya
12669
kegiatan
9.555.356
kegiatan
75.423 %
Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan tempat
lainnya di wilayah Bali telah dilaksanakansesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di
TPI Bandara maupun di TPI Laut, adapun TPI yang dimiliki oleh UPT Keimigrasian di
wilayah Bali meliputi TPI Bandara I Gusti Ngurah Rai merupakan TPI dari Kantor
Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, TPI Pelabuhan Benoa merupakan TPI dari Kantor
Imigrasi Kelas I Denpasar, dan TPI Celukan Bawang serta TPI Padang Bai merupakan
TPI Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. Adapun penyelenggaraan Pemeriksaan oleh
masing-masing Kantor Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Bandara I Gusti Ngurah Rai: 9.414.199 Kegiatan
2. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Benoa : 140.000 Kegiatan
3. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Celukan Bawang : 1.157 Kegiatan
Jumlah Seluruh Pemeriksaan di TPI : 9.555.356Kegiatan
Target : 12.699 Kegiatan
Realisasi : 9.555.356 Kegiatan
Capaian : 9.555.356/12.699 x 100 % =75.244 %
Capaian melebihi target dikarenakan setiap kegiatan kedatangan dan keberangkatan
selalu diperiksa di TPI, hal inilah yang menyebabkan jumlah capaian jauh melebihi
dari target yang ditetapkan.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 66
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016
Tahun 2015
Tahun 2016
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%
Terselenggaranya fungsi
pengkoordinasian,
pelayanan dan Penegakkan
Hukum Keimigrasian di
wilayah
1. Jumlah UPT yang di
bina dan diawasi
4 UPT 4 UPT 100 %
2. Jumlah dokumen bidang
fasilitatif keimigrasian
36
dokumen
58 dokumen 161 %
3. Jumlah dokumen
pengelolaan informasi
dan komunikasi
keimigrasian
30
dokumen
33 dokumen 137,5 %
4. Jumlah penerbitan
dokumen keimigrasian
bagi WNI yang sesuai
ketentuan dari
permohonan yang
masuk
65.559
dokumen
38.804
dokumen
74 %
5. Jumlah penerbitan
dokumen keimigrasian
bagi orangasing yang
sesuai ketentuan dari
permohonan yang
masuk
16.734
dokumen
104.310
dokumen
623 %
6. Jumlah laporan hasil
kegiatan pengawasan
keimigraisian sesuai
ketentuan
63
laporan
293
laporan
465 %
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
%
Penyelenggaraan fungsi
pengkoordinasian,
pelayanan dan
pengawasan keimigrasian
di wilayah
Jumlah UPT yang di bina,
dikendalikan, diawasi,
dalam hal pelaksanaan
fungsi keimigrasian
4 (UPT) 4 (UPT) 100 %
Terselenggaranya
pelayanan dan
penegakkan hukum
keimigrasian
Terselenggaranya
dukungan kegiatan bidang
fasilitatif keimigrasian
4 (UPT) 4 (UPT) 100 %
Persentase (%) penerbitan
dokumen keimigrasian
yang sesuai ketentuan dari
permohonan yang masuk
75 % 133,33 % 177,78 %
Persentase (%) kegiatan
penegakkan hukum
keimigrasian yang sesuai
ketentuan
75 % 140 % 186,67 %
Persentase (%) deteni
pelanggar keimigrasian
yang ditangani sesuai
dengan ketentuan
75 % 133,5 % 178 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 67
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
7. Jumlah laporan hasil
kegiatan penindakan
keimigrasian sesuai
ketentuan
14
laporan
265
laporan
1.828,5 %
8. Jumlah deteni
pelanggar keimigrasian
yang ditangani sesuai
ketentuan
275
orang
113
orang
41,25 %
9. Jumlah laporan
pemeriksaan
keimigrasian di PLB
5
laporan
nihil nihil
10. Jumlah pemeriksaan
keimigrasian di bandar
udara, pelabuhan laut
dan tempat lainnya
12.669
kegiatan
9.555.356
kegiatan
75.244
C. Realisasi dan Target Kinerja Tahun 2016 dengan Target jangka Menengah dalam
Perencanaan Strategis Organisasi
Realisasi dan target kinerja pada tahun 2016 pada Divisi Keimigrasian belum
tercapai secara maksimal karena sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Imigrasi 2015-2019 target pada tahun 2016 adalah pelaksanaan kegiatan
harus 80 % namun masih ada pelaksanaan kegiatan pada Divisi Keimigrasian tidak
mencapai target tersebut yang menyebabkan penyerapan anggaran pada Divisi
Imigrasi dan UPT Keimigrasian se-Bali belum terserap secara maksimal.
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
Target
Keberhasilan
Target
Kegagalan
Alternatif
Solusi
1. Terselenggaranya
fungsi
pengkoordinasian,
pelayanan dan
Penegakkan
Hukum
Keimigrasian di
Wilayah
1. Jumlah UPT yang
di bina dan
diawasi
Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan dan
Pengawasan terhadap
UPT terlaksana
dengan baik sesuai
dengan rencana
kegiatan
- -
2. Jumlah dokumen
bidang fasilitatif
keimigrasian
Terselenggaranya
dukungan kegiatan di
bidang Fasilitatif
Keimigrasian
- -
3. Jumlah dokumen
pengelolaan
informasi dan
komunikasi
keimigrasian
Telah dilaksanakan
pengolahan data
Keimigrasian setiap
bulannya oleh UPT
Keimigrasian untuk
dikompilasi menjadi
data di Divisi
Keimigrasian
mengenai
pelaksanaan tugas di
UPT Keimigrasian
wilayah Bali
- -
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 68
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
4. Jumlah penerbitan
dokumen
keimigrasian bagi
WNI yang sesuai
ketentuan dari
permohonan yang
masuk
Pelaksanaan
penerbitan dokumen
Keimigrasian bagi
WNI telah
dilaksanakan secara
maksimal sesuai
dengan jumlah
permohonan yang
masuk
Dikarenakan pada
setiap Kantor
Imigrasi
diterapkan system
kuota per-hari
dalam penerbitan
paspor yaitu 150
paspor dan
keterbatasan
booth untuk
pelayanan paspor
OSS serta
kurangnya
petugas Imigrasi
pada Seksi
Lantaskim pada
Kantor Imigrasi
Perlunya ada
penambahan
booth serta
simkim paspor
OSS pada
masing-masing
kantor Imigrasi
dan perlunya
penambahan
pegawai
imigrasi
khususnya di
bidang
lantaskim
5. Jumlah penerbitan
dokumen
keimigrasian bagi
orangasing yang
sesuai ketentuan
dari permohonan
yang masuk
Pelaksanaan
penerbitan dokumen
keimigrasian bagi
orang asing telah
terlaksana secara
maksimal dan
melebihi target tahun
2016
- -
6. Jumlah laporan
hasil kegiatan
pengawasan
keimigraisian
sesuai ketentuan
Jumlah Laporan hasil
kegiatan pengawasan
keimigrasian
melebihi target tahun
2016
- -
7. Jumlah laporan
hasil kegiatan
penindakan
keimigrasian
sesuai ketentuan
Pelaporan
pelaksanaan kegiatan
penindakan
keimigrasian sesuai
dengan ketentuan
telah berjalan secara
maksimal di Bali
mengingat
kedatangan orang
asing ke wilayah Bali
terus meningkat
setiap tahunnya
sehingga jumlah
pelanggaran
meningkat serta
penindakan
keimigrasian di Bali
melebihi target yang
ditentukan pada tahun
2016
- -
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 69
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
8. Jumlah deteni
pelanggar
keimigrasian yang
ditangani sesuai
ketentuan
Pelaksanan
pendetensian
terhadap orang asing
yang melanggar
keimigrasian belum
terlaksana sesuai
dengan target pada
tahun 2016 di
wilayah bali
Karena Tidak
semua Terdeteni
didetensi di ruang
detensi kanim/
Rudenim, hanya
yang tidak
memiliki
dokumen
keimigrasian dan
yang melakukan
pelanggaran berat
yang didetensi
Perlu
dilaksanakann
ya peningkatan
pengawasan
keimigrasian
terhadap orang
asing di
wilayah Bali
sehingga dapat
meningkatkan
Target Kinerja
pada Tahun
berikutnya
9. Jumlah laporan
pemeriksaan
keimigrasian di
PLB
Bahwa tidak ada Pos
Lintas Batas di
wilayah Bali
- -
10. Jumlah
pemeriksaan
keimigrasian di
bandar udara,
pelabuhan laut
dan tempat
lainnya
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Keimigrasian di
wilayah Bali telah
terlaksana dengan
maksimal dan
melebihi target tahun
2016 mengingat
setiap bulannya
kedatangan orang
asing ke wilayah Bali
selalu meningkat
- -
E. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
Pada pelaksanaan Kegiatan Divisi Keimigrasian terdapat kendala pada Jumlah sumber
daya manusia yang ada pada masing-masing bidang baik di bidang Lalu Lintas dan
Izin Tinggal Keimigrasian maupun di Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan
Sarana Komunikasi Keimigrasian masih terbatas. Adapun kendala-kendala yang
dihadapi adalah :
1. Pada Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian pada saat Pembinaan,
Koordinasi dan Konsultasi ke UPT keimigrasian melibatkan 5 (lima) orang
petugas sehingga tidak ada petugas yang stand by dikantor untuk menerima
permohonan pelayanan keimigrasian sehingga menyebabkan keterlambatan
pemrosesan permohonan keimigrasian;
2. Pada Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi
Keimigrasian masih kurangnya pegawai di sub bidang Informasi dan Sarana
Komunikasi Keimigrasian, sehingga pelaksanaan pelaporan dari hasil kegiatan
sering terjadi keterlambatan serta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pegawai bekerja di luar tupoksinya masing-masing bahkan melebihi tupoksi.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 70
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
F. Analisis Program /Kegiatan yang menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja.
1. Terselenggaranya fungsi pengkoordinasian Operasioanal Unit Pelaksana Teknis
di Wilayah Kerja Divisi keimigrasian.
Program/kegiatan yang ada pada renstra Unit eselon I Direktorat Jenderal
Imigrasi telah terencana dengan baik, dan dalam mengukur keberhasilan maupun
kegagalan masing-masing kegiatan yang ada dapat dilihat dari faktor-faktor
berikut:
Penunjang Keberhasilan Program/Kegiatan:
a. Telah terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun
kualitas dan kuantitas laporan adminstrasi maupun keuangan dengan akrual
walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara
maksimal.
b. Jumlah Penyerapan anggaran telah dilaksanakan dengan maksimal
walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum terserap dengan dana
yang ada pada DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2016 pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
2. Terselenggaranya pelayanan dan penegakkan hukum keimigrasian
Program/kegiatan yang ada pada renstra Unit eselon I Direktorat Jenderal
Imigrasi telah terencana dengan baik, yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Teknis Keimigrasian di Wilayah Bali dan dalam mengukur keberhasilan
maupun kegagalan masing-masing kegiatan yang ada dapat dilihat dari faktor-
faktor berikut:
Penunjang Keberhasilan Program/Kegiatan:
a. Telah terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun
kualitas dan kuantitas laporan adminstrasi maupun keuangan dengan
akrual.
b. Jumlah Penyerapan anggaran telah dilaksanakan dengan
maksimalwalaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana
sesuai dengan dana yang ada pada DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi TA
2016 pada masing-masing unit pelaksana teknis keimigrasian di wilayah
Bali.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 71
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Penunjang Kegagalan Program/Kegiatan:
1. Tidak terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun kualitas dan
kuantitas laporan adminstrasi maupun keuangan dengan akrual.
2. Tidak terserapnya jumlah anggaran yang telah tersedia dengan dana yang ada pada
DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi TA 2016 pada unit pelaksana teknis keimigrasian
di wilayah Bali.
3.1.3 Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
1. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan
kewarganegaraaan.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
administrasi
pelayanjasahukum di
wilayah
Penyelenggaraan
administrasi
pelayanan jasa
hukum di bidang
fidusia, notariat
dan
kewarganegaraaan
12
laporan
13
laporan
108 %
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu dalam hal penyelenggraan
administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraaan,
telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantarnya:
a. Biaya Operasional MPD Notaris dan MPD Notaris.
1). Majelis Pengawas Wilayah Notaris
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.08.10
Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian
Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Notaris. Dan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM
RI Nomor : M.39.PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Majelis Pengawas Notaris. maka dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris
Wilayah dan Daerah yang terdiri dari unsur : Pemerintahan, akademisi dan
notaris dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan
pembinaan terhadap notaris. Sehingga dalam memberikan pelayanan publik,
notaris bertindak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan
memperhatikan kode etik jabatan notaris. Dalam hal pengawasan dan
pembinaan notaris yang merupakan wewenang Majelis Pengawas Notaris
Wilayah sesuai dengan pasal 73 dan Majelis Pengawas Notaris Daerah sesuai
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 72
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
dengan pasal 70, Undang- undang Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang- undang Nomor : 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, perlu
melakukan monitoring ke daerah bersinergi dengan Majelis Pengawas Notaris
Daerah. Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Wilayah dan Majelis
Pengawas Notaris daerah dilakukan dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun dengan
kalender kerja yang telah disusun dan ditetapkan sub komponen. Pada tahun
2016 Jumlah pengawasan notaris yang ditargetkan oleh MPW adalah sebanyak
9 kabupaten/Kota dan hingga bulan nopember semuanya telah terealisasi.
Target : 100%
Realisasi : 9 Kabupaten/Kota (9/9 x 100% = 100 %)
Capaian : 100/100 x 100% = 100 %
2). Majelis Pengawas Daerah
Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat
akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan
kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan
umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang
lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan peranan Notaris sangat penting
dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk
menjawab kebutuhan masyarakat tehadap Notaris, seluruh Kabupaten/Kota
Provinsi Bali yang berjumlah 9 Kabupaten/Kota sudah mempunyai Notaris di
mana dalam pengawasannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Jumlah
pengawasan notaris yang ditargetkan pada tahun 2016 oleh MPD adalah pada 9
kabupaten/Kota dan hingga saat ini telah dilakukan pengawasan oleh masing-
masing MPD kabupaten/kota sehingga terealisasi sepenuhnya.
Target : 100%
Realisasi : 9 Kabupaten/Kota (9/9 x 100% = 100 %)
Capaian : 100/100 x 100% = 100 %
b. Pendaftaran Kewarganegaraan
Dengan telah di dilaksanakan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan dan telah dilaksanakan pada Kantor wilayah Kementerian
Hukum dan HAM masing kantor wilayah melayani pelayanan permohonan
Kewarganegaraan, yang mans Divisi Pelayanan Hukum dibentuk untuk menerima
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 73
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
dan memproses, menyiapkan, menyediakan atau mengurusi keperluan orang lain,
sedangkan Pewarganegaraan adalah tata cam bagi orang asing untuk memperoleh
kewarganegaraan RI melalui permohonan. Dengan begitu pelayanan perolehan
pewarganegaraan Republik Indonesia adalah suatu upaya untuk membantu
menyiapkan menyediakan atau mengurusi keperluan orang lain dalam hal ini
masyarakat untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Tugas
dari kantor Wilayah pekerjaan ini yang menjalankan / melaksanakan dan
bertanggung jawab meneruskan permohonan ke Ke Kementerian Hukum dan
HAM RI setelah dibuatkan pengantar. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umtun khususnya di Unit Direktorat Tata Negara Sub Unit Sub Direktorat
Pewarganegaraan. Sub Direktorat Pewarganegaraan ini melaksanakan tugas dan
bertanggung jawab terhadap pelayanan jasa hukum kewarganegaraan di bidang
pewarganegaran. Dari kegiatan tersebut telah dilakukan tetapi mengalami kendala
yaitu kurangnya koordinasi antara pemohon dengan Kantor Wilayah, dan pemohon
yang lama memenuhi kekurangan-kekurangan berkas permohonan mereka yang
mengalami kesalahan.
Target = 100%
Realisasi = 12 Bulan (12/12 x 100% = 100 %)
Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
c. Verifikasi Data Kewarganegaraan
Kegiatan ini dilakuakan dalam bentuk Rapat verifikasi berkas permohonan
Kewarganegaraan maupun Pewarganegaraan agar setiap stakeholder atau pun
aparatur pemerintah yang berwenang memberikan rekomendasi ataupun
pemberian syarat berkas dalam pengajuan permohonan Kewarganegaraan maupun
Pewarganegaraan WNI maupun WNA yang telah diajuakan melalui Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah, terdapat satu pemahaman dan
kesepakatan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat untuk di ajukan ke
Direktorat Jendral Hukum Umum di Jakarta. Kegiatan tersebut telah dilakukan
dengan baik dan telah adanya kerja sama yang baik dalam pemeriksaaan dan
verifikasi data-data pemohon kewarganegaraan dari masing-masing tim.
Target = 100%
Realisasi = 6 Kegiatan (6/6 x 100% = 100 %)
Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 74
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
d. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris, PPNS, Kewarganegaraan
dan Majelis Pengawas.
Dengan diadakannya kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut baik
Notaris maupun stuktur pengurus MPW dan MPD dan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan Undang-
Undang dan peraturan yang berlaku, serta bagi warga negara asing atau warga
negara indonesia dapat di perolehnya status kewarganegaraan yang pasti sesuai
dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku, serta melakukan Penguatan
Administrasi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kegiatan tersebut telah
dilakukan tetapi belum maksimal karena masih terbentur dengan kegiatan-kegiatan
pada masing-masing instansi sehingga masih kesulitan dalam menentukan waktu
pelaksanaan kegiatan.
Target = 100%
Realisasi = 6 Kegiatan (6/6 x 100% = 100%)
Capaian = 100/100 x 100% = 100%
e. Koordinasi dengan Instansi Terkait
Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas
maupun pelaksanaan kepentingan kedinasan lainnya bagi Kanwil Kemenkumham
didaerah khususnya Bali dengan Unit Pusat sehingga terwujud kerjasama yang
baik serta dilakukan melaui monitoring dan evaluasi terhadap layanan jasa hukum
umum yang di berikan oleh Notaris kepada masyarakat didalam meningkatan
pelayanan masyarakat. Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik dan telah
adanya Kerjasama yang baik dari pihak-pihak terkait, sehingga pelaksanaan tugas
dari berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan layanan jasa
hukum umum yang diberikan notaris kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
Target = 100%
Realisasi = 12 Bulan (8/12 x 100% = 80%)
Capaian = 80/100 x 100% = 80%
f. Rapat Koordinasi Notaris Propinsi Bali
Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan sinergi antara kantor wilayah
kementerian hukum dan HAM Bali dengan MPW dan MPD agar terwujud
persamaan visi dan misi serta terwujudnya pelayanan hukum umum yang baik
bagi masyarakat umum maupun pengguna layanan hukum umum lainnya
Kegiatan Rapat Koordinasi Notaris Propinsi Bali. Koordinasi antara Notaris dan
Kantor Wilayah dan MPW serta MPD Notaris telah terlaksana dengan baik.
Kegiatan Rapat Koordinasi Notaris Propinsi Bali ini dilaksanakan pada:
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 75
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Hari/tanggal : Kamis, 25 Februari 2016
Pukul : 09.00 wita s/d Selesai
Tempat : Hotel Ina Grand Bali Beach
Target = 100%
Realisasi = 1 Kegiatan (1/1 x 100% = 100 %)
Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
g. Workshop / Seminar Jasa Hukum Umum
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi awal terhadap masyarakat
umum mengenai pemahaman tentang pelayanan hukum umum apa saja yang
masyarakat dapat peroleh pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di
wilayah terutama khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Bali sehingga masyarakat luas maupun pihak-pihak yang membutuhkan
pelayanan khusunya tentang jasa layanan hukum umum dapat memperoleh
informasi yang jelas sehingga terwujud kepastian hukum di masyarakat serta
perlindungan terhadap hak asasi manusia, Kegiatan Workshop / Seminar tentang
Yayasan. Workshop/Seminar tentang Yayasan Telah terlaksana dengan baik yang
dihadiri oleh yayasan seluruh bali dan Kesbangpollinmas Provinsi Bali.
Kegiatan Workshop / Seminar tentang Yayasan ini dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Rabu, 03 Agustus 2016
Pukul : 09.00 wita
Tempat : Hotel Inna Gran Bali Beach
h. Sosialisasi Fidusia
Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013
tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara
Elektronik (Online System), permohonan pendaftaran Fidusia tidak lagi melalui
Kantor Wilayah tetapi dapat dilakukan langsung secara Online. Menurut Surat
Edaran Dirjen AHU tersebut, pemberlakuan sistem pendaftaran jaminan fidusia
online merupakan pelaksanaan amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) UU
No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam menyikapi perubahan diatas,
maka perlu dilakukan sosialisasi, workshop dan juga pemantauan kepada para
notaris ataupun masyarakat pengguna jasa hukum mengenai Fidusia secara umum
dan pemberlakuan Fidusia Online secara khusus. Dan sesuai dengan tugas Sub
Bidang Pelayanan Hukum Umum dimana salah satunya adalah melakukan
pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia seperti tercantum
dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M-01.PR.07.10 Tahun 2005
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 76
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
RI yang ditetapkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali khususnya
Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi
Fidusia sebanyak 2 ( Dua ) kali, untuk Tahun Anggaran 2015 ada pun kegiatan
pertama yaitu Kegiatan Sosialisasi Fidusia Tahap I dan yang Kedua dilaksanakan
Kegiatan Sosialisasi Fidusia Tahap II. Dari kedua kegiatan Seminar Fidusia
tersebutTelah terlaksana dengan baik dengan banyaknya Notaris, Finance (
lembaga pembiayaan ) dan mahasiswa tentang pentingnya jaminan Fidusia dan
perlindungan hukumnya bagi masyarakat.
Kegiatan Seminar Fidusia yang pertama ini dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 23 Juni 2016
Pukul : 09.00 wita
Tempat : Hotel Ina Grand Bali Beach
Kegiatan Seminar Fidusia yang kedua ini dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 24 Juni 2016
Pukul : 09.00 wita
Tempat : Hotel Ina Grand Bali Beach
i. Sosialisasi Kewarganegaraan
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat
baik WNI maupun WNA yang akan membutuhkan informasi ataupun pihak-pihak
lain yang akan ataupun yang telah menggunakan layanan hukum umum di bidang
kewarganegaraan khususnya di wilayah sehingga antara Kantor Wilayah dan
masyarakat maupun pihak-pihak lainya terdapat satu pemahaman dalam kepastian
maupun informasi tentang layanan kewarganegaraan maupun pewarganegaraan
melalui Kegiatan Sosialisasi Kewarganegaraan
Kegiatan tersebut telah dilakukan tetapi mengalami kendala yaitu masih
banyaknya WNI yang menikah dengan WNA tetapi tidak melengkapi dokumen
mereka dan melaporkan ke pihak yang berwenang untuk melaporkan status
kewarganegaraan mereka sehingga berakibat bagi status kewarganegaraan anak
mereka.
Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Kewarganegaraan ini dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 28 April 2016
Pukul : 09.00 wita s/d Selesai
Tempat : Hotel Ina Grand Bali Beach
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 77
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Target = 100%
Realisasi = 1 Kegiatan (1/1 x 100% = 100 %)
Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
j. Sosialisasi Kenotariatan
Berdasarkan Undang- undang Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang- undang Nomor : 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam Bab III
Undang- undang tersebut diatur dalam pasal 15 mengenai kewenangan, pasal 16
mengenai kewajiban, dan pasal 17 mengenai larangan. Maka untuk
terselenggaranya pelayanan publik khususnya jasa kenotariatan, hal- hal
sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut harus dipatuhi dan ditaati dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan notaris. Notaris yang dalam hal ini sebagai
Pejabat Umum yang berwenang membuat akte otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan
dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam
akta otentik, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatannya hendaknya mengacu
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu
memperhatikan batasan antara kewenangan, kewajiban dan larangan guna
menghindari penyalahgunaan kewenangan dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban
dan larangan yang menimbulkan tindakan melanggar hukum, dan merugikan
anggota masyarakat yang memanfaatkan jasa Notaris.
Untuk itu perlu diselenggarakan sosialisasi kenotariatan yang dalam hal ini
direncanakan pada tahun 2015 sebanyak 1 ( satu ) kegiatan, dimana dalam
kegiatan sosialisasi kenotariatan tersebut notaris memperoleh pengetahuan dan
pemahaman guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang dilakukan melalui Kegiatan
Sosialisasi Kenotariatan.
Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik dan telah adanya kerja sama yang
baik dari Notaris baik di kabupaten dan Kota dengan Kantor Wilayah
Kemenkumham Bali.
Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Kenotariatan ini dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 29 Juli 2016
Pukul : 09.00 wita s/d Selesai
Tempat : HOTEL INA GRAND BALI BEACH
Target = 100%
Realisasi = 1 Kegiatan (1/1 x 100% = 100 %)
Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 78
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
k. Rapat Koordinasi PPNS Propinsi Bali
Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas
maupun pelaksanaan kepentingan kedinasan lainnya bagi Para Penegak Hukum
Baik Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dengan Kanwil KEMENKUMHAM
didaerah khususnya Bali sehingga terwujud kerjasama yang baik di seluruh
aparatur Penegak Hukum di daerah bali dalam peningkatan pelayanan masyarakat.
Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik dan telah adanya Kerjasama yang
baik dari pihak-pihak, sehingga penegakan dan pelaksanaan tugas dari masing-
masing profesi berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan bagi
adanya kejelasan status kewarganegaraan bagi mereka yang telah memperoleh
Surat Keputusan Kewarganegaraan yang telah di sumpah.
Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Kenotariatan ini dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Selasa, 30 Agustus 2016
Pukul : 09.00 wita s/d Selesai
Tempat : Hotel Ina Grand Bali Beach
l. Sosialisasi Pelayanan Jasa Administrasi Hukum Umum Melalui Media
Kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui penyebaran lefleat, brosur tentang
layanan jasa Administrasi Hukum Umum, agar masyarakat yang semula tidak
mengetahui tentang layanan ini dapat memahami dan khususnya bagi Notaris agar
lebih dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat yang
membutuhkan.
Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik dan telah mendapat respon yang
positif dari masyarakat maupun Notaris.
Target = 100%
Realisasi = 1 Kegiatan (1/1 x 100% = 100 %)
Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
m. Dukungan Pelaksanaan Pelayanan Jasa Hukum
Dengan diadakannya pengadaan sarana penunjang penyelengaraan administrasi
hukum umum di wilayah berupa sewa kendaraan, maka semua kegiatan yang
direncanakan dalam komponen program administrasi hukum umum dapat
terlaksana dengan baik, sehinnga tidak ada lagi permasalahan kekurangan alat
trasportasi penunjang kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bidang Pelayanan
Hukum.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 79
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik dalam menunjang perjalanan dinas
dalam melaksanakan kegiatan yang telah diagendakan.
Target = 100%
Realisasi = 1 Kegiatan (1/1 x 100% = 100%)
Capaian = 100/100 x 100% = 100%
Dari target 12 laporan yang ditetapkan telah terlaksana 13 laporan, hal ini
menunjukkan bahwa capaian kinerja telah memenuhi bahkan melebihi dari target yang
ditentukan yakni mencapai 108%.
Target = 100% (12 laporan)
Realisasi = 13 laporan (13/12 x 100% = 108%)
Capaian = 108/100 x 100% = 108%
B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016.
Tahun 2015
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
% Penyelenggaraan
Administrasi
HukumUmum di
Wilayah
Persentase administrasi
pelayanan jasa hukum di
bidang fidusia, notariat dan
kewarganegaraaan
90 90% 90%
Tahun 2016
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
2016
Realisasi
Capaian
% Penyelenggaraan
Administrasi
Hukum Umum di
Wilayah
Persentase administrasi
pelayanan jasa hukum di
bidang fidusia, notariat dan
kewarganegaraaan
12 12 laporan 100%
C. Realisasi Dan Target Kinerja Tahun 2016 Dengan Target Jangka Menengah Dalam
Perencanaan Strategis Organisasi.
Realisasi dan target kinerja pada tahun 2016 tidak mencapai target penyerapan
anggaran maupun pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada kalender kerja dan
disbursment plan anggaran tahun 2016 untuk DIPA anggaran Unit Eselon I pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengalami mengalami hambatan
dikarenakan terdapatnya pemotongan/penghematan anggaran pada tahun 2016.
Sedangkan pada realisasi dan target kinerja pada tahun 2016 untuk DIPA anggaran
Unit Eselon I pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah mencapai target
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 80
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
yang direncanakan baik dalam pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam renstra
nasional dan penyerapan anggaran telah berjalan dengaan baik.
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2016.
Sasaran
kegiatan
Indikator Target
keberhasilan
Target kegagalan Alternative solusi
Penyelenggaraan
Administrasi
HukumUmumdi
Wilayah
Persentase
administrasi
pelayanan jasa
hukum di bidang
fidusia, notariat dan
kewarganegaraaan
1. Pelaksanaan
Kegiatan MPW,
MPD dalam
bentuk
monitoring telah
terlaksana
dengan baik
1. Pelaksanaan Kegiatan
monitoring jasa
hukum umum pada
layanan jasa hukum
umum secara online
pada Notaris pada 9
kabupaten/Kota dan
Kegiatan pendataan
PPNS pada 9
Kabupaten/Kota
mengalami hambatan
pelaksanaan kegiatan
karena penghematan
anggaran pada tahun
2016
Perlunya koordinasi
antara Unit pusat dan
kantor wilayah dalam
mengemban anggaran
sampai selesai tahun
anggaran sehingga
tidak terjkadi lagi
pemotongan anggaran
yang menyebabkan
anggaran tidak
terserap dengan baik
dan menghambat
pelaksanaan kegiatan
2. Sosialisasi/rakor/
raker baik
kenotariatan
maupu layanan
hukum umum
secara online
kepada
masyarakat
maupun notaris
telah terlaksana
dengan baik
- -
E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
Pada pelaksanaan Kegiatan yang ada pada DIPA anggaran Unit Eselon I pada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdapat kendala selain pada
pemangkasan anggaran pada tahun anggaran 2016 terdapat pula kendala pada
Jumlah sumber daya manusi yang ada khususnya pada Sub. Bidang Pelayanan
AHU masing terbatas dan terdapat banyak kendala dalam pembagian tugas yang
ada pada Sub. Bidang Pelayanan AHU selain itu tahun ini terdapat penambahan
tusi kenotariatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris
Wilayah yang pada kegiatan ini terdapat kendala pada jumalah permohonan
pemeriksaan Notaris seluruh kabupaten di Provinsi Bali masih terpusat pada
Kantor Wilayah Kemenkumham Bali pada Sub. Bidang Pelayanan Hukum dan
HAM.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 81
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja.
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah TA 2016
Program/kegiatan yang ada pada renstra Unit eselon I Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum telah terencana dengan baik, dan dalam mengukur
keberhasilan maupun kegagalan masing-masing kegiatan yang ada dapat dilihat
dari faktor-faktor berikut:
Penunjang Keberhasilan Program/Kegiatan:
a. Telah terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun kualitas
dan kuantitas laporan adminstrasi maupun keuangan dengan akrual
b. Jumlah Penyerapan anggaran telah sesuai dengan dana yang ada pada DIPA
AHU TA 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
Penunjang Kegagalan Program/Kegiatan:
a. Tidak terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun kualitas
dan kuantitas laporan adminstrasi maupun keuangan dengan akrual.
b. Tidak terserapnya jumlah anggaran yang telah tersedia dengan dana yang ada
pada DIPA AHU TA 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bali.
c. Adanya pemotongan anggaran pada TA 2016 untuk DIPA Administrasi Hukum
Umum pada Sub. Bid. Pelayanan Hukum dan HAM.
2. Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Meningkatkan
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pemajuan HAM di
Wilayah
Jumlah kegiatan
penyelenggaran
pemajuan HAM
di wilayah
10
laporan
11
laporan
110 %
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu dalam hal Jumlah kegiatan
penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah, telah dilaksanakan beberapa kegiatan,
diantaranya:
a. Pelaksanaan Diseminasi HAM
Untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi HAM Sub. Bidang Pemajuan HAM
melakukan rapat persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016,
hasil dari pembahasan rapat persiapan tersebut adalah masalah pelaksanaan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 82
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
kegiatan diseminasi HAM yang akan dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Bali
pada tanggal 29 Februari 2016. Bertempat di Badan Diklat Provinsi Bali. dengan
tema kegiatan “Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai HAM di kalangan Pelajar
Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah”. Dengan
jumlah peserta sebanyak 30 orang dari unsure Biro Hukum dan HAM Provinsi
Bali, Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Bali, SMA/SMK
Negeri/Swasta di Denpasar Bali.
Untuk pelaksanaan kegiatan diseminasi HAM Kab/Kota Jauh (luar ibukota
provinsi) Sub. Bidang Pemajuan HAM melakukan rapat persiapan yang
dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2016, hasil dari pembahasan rapat persiapan
tersebut membahas menganai pelaksanaan kegiatan diseminasi HAM Kab/Kota
Jauh (luar ibukota provinsi) yang akan dilaksanakan di Pemerintah Kota Denpasar
pada tanggal 30 Maret 2016. Bertempat di Gedung Sewaka Dharma Lantai III
Lumintang Denpasar-Bali dengan tema kegiatan “Peningkatan Pemahaman Nilai-
Nilai HAM di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan
(SMK)/ Madrasah Aliyah. dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dari unsur
Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Provinsi Bali, SMA/SMK Negeri/Swasta di Denpasar Bali.
b. Pelaksanaan Diseminasi HAM Kab/Kota Jauh (Luar Ibu Kota Provinsi)
Untuk kegiatan diseminasi HAM dengan tema kegiatan “Peningkatan pemahaman
Nilai-Nilai HAM di kalangan pelajar sekolah menengah atas (SMA)/kejuruan
(SMK)/madrasah aliyah” yang telah dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 19 Juli
2016 bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan peserta 30
orang dari siswa/siswi SMA/K/Madrasah Aliyah.
c. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM Kabupaten
Tabanan
Untuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan
RANHAM Sub. Bidang Pemajuan HAM terlebih dahulu melakukan rapat
persiapan guna terlaksananya kegiatan dengan baik dan kegiatan dilaksanakan
pada hari rabu, tanggal 25 Mei 2016, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten
Tabanan dan acara dimulai pada pukul 09.00-12.00 Wita dengan tema kegiatan
“Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM di
Pemerintah Kabupaten Tabanan” dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur
SKPD PEMKAB Tabanan, SKPD PEMKAB Badung, SKPD PEMKAB
Jembrana.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 83
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
d. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM Kabupaten
Karangasem
Untuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan
RANHAM Sub. Bidang Pemajuan HAM terlebih dahulu melakukan rapat
persiapan guna terlaksananya kegiatan dengan baik dan kegiatan dilaksanakan
pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2016, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten
Karangasem dan acara dimulai pada pukul 09.30-13.00Wita dengan tema kegiatan
“Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM di
Pemerintah Kabupaten Karangasem” dengan jumlah peserta 40 orang dari unsur
SKPD PEMKAB Karangasem, SKPD PEMKAB Bangli, SKPD PEMKAB
Klungkung.
e. Verifikasi Usulan Kab/Kota Peduli HAM Kabupaten Bangli
Untuk pelaksanaan kegiatan Verifikasi Usulan Kab/Kota Peduli HAM pada Sub.
Bidang Pemajuan HAM melakukan rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan
verifikasi usulan kabupaten/kota peduli HAM di Pemerintah Kabupaten Bangli
yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 29 Agustus 2016 dan acara dimulai
pada pukul 10.00- 13.00Wita bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bangli
dengan jumlah peserta 25 orang dari SKPD/Panitia RANHAM Pemerintah
Kabupaten Bangli.
f. Verifikasi Usulan Kab/Kota Peduli HAM Kabupaten Jembrana
Untuk pelaksanaan kegiatan Verifikasi Usulan Kab/Kota Peduli HAM pada Sub.
Bidang Pemajuan HAM melakukan rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan
verifikasi usulan kabupaten/kota peduli HAM di Pemerintah Kabupaten Jembrana
yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 dan acara dimulai
pada pukul 10.00- 13.00Wita bertempat di Kantor BAPPEDA Pemerintah
Kabupaten Jembrana dengan jumlah peserta 25 orang dari SKPD/Panitia
RANHAM Pemerintah Kabupaten Jembrana.
g. Verifikasi Usulan Kab/Kota Peduli HAM Kabupaten Buleleng
Untuk pelaksanaan kegiatan Verifikasi Usulan Kab/Kota Peduli HAM pada Sub.
Bidang Pemajuan HAM melakukan rapat persiapan, pelaksanaan kegiatan
verifikasi usulan kabupaten/kota peduli HAM di Pemerintah Kabupaten Buleleng
yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 27 September 2016 dan acara dimulai
pada pukul 10.00- 13.00Wita bertempat di Kantor Bupati pada ruang rapat Bagian
Hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan jumlah peserta 25 orang dari
SKPD/Panitia RANHAM Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 84
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
h. Pelaksanaan FGD Pengumpulan Dan Pengolahan Data Implementasi HAM
Provinsi.
pada masing-masing SKPD sudah terkumpul dengan agenda rapat persiapan
kegiatan yang dilaksanakan 1 kali, sebelum pelaksanaan kegiatan FGD
Pengumpulan Dan Pengolahan Data Implementasi HAM Provinsi yang
dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali dengan
mengundang 19 SKPD :
1. Dinas Sosial Provinsi Bali.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali.
3. Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Bali.
4. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali.
5. BPN Provinsi Bali.
6. BNN Provinsi Bali.
7. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
10. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
11. BAPPEDA Provinsi Bali.
12. Kepolisian Daerah Bali.
13. BP3A Provinsi Bali.
14. Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
15. BKKBN Provinsi Bali.
16. OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Bali.
17. BNPB Provinsi Bali.
18. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
19. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Bali.
i. Pelaksanaan FGD Pengumpulan Dan Pengolahan Data Implementasi HAM
Kab/Kota.
Untuk pelaksanaan FGD Pengumpulan Dan Pengolahan Data Implementasi HAM
Kab/Kota sudah terlaksana dengan baik dan data yang diterima di Kabupaten
Tabanan dan Kabupaten Gianyar pada masing-masing SKPD sudah terkumpul
dengan agenda rapat persiapan kegiatan yang dilaksanakan 2 kali, sebelum
pelaksanaan kegiatan dan sesudah pelaskanaan kegiatan FGD Pengumpulan Dan
Pengolahan Data Implementasi HAM Kab/Kota dan pelaksanaan Kegaiatan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 85
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Pengumpulan Data Implementasi HAM sudah berjalan dengan baik. Untuk
volume Kegiatan FGD Pengumpulan Dan Pengolahan Data Implementasi HAM
Kab/Kota sebanyak 2 kali pelaksanaan kegiatan, yaitu di Kabupaten Tabanan dan
Kabupaten Gianyar.
Target : 2 Kegiatan (100%)
Realisasi : 2 Kegiatan (2/2 x 100%= 100%)
Capaian : 100/100 x 100% = 100%
j. Pelayanan Komunikasi Masyarakat
Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS)
dari bulan Januari 2016 sampai bulan November 2016 sudah masuk 15 pengaduan
masyarakat, dengan target dalam setahun adalah 12 pengaduan masyarakat.
Dengan 12 kali rapat penelaahan kasus, pelaksanaan rapat audiensi 6 kali rapat,
untuk rapat koordinasi pelayanan komunikasi masyarakat dengan instansi terkait 4
kali, dan Rapat Koordinasi di Kab/Kota dugaan pelanggaran HAM dengan 3 kali
Rakor. Untuk volume kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat secara
keseluruhan sebanyak 25 kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat dalam 12
bulan/1 tahun anggaran 2016.
Target : 12 Pengaduan (100%)
Realisasi : 12/12 x 100% = 100%
Capaian : 100/100 x 100% = 100%
TABEL PENGADUAN MASYARAKAT
No
Nama Pengaduan Tanggal Alamat Kasus
1.
Ida Ayu Mirah 16/03/2016 Br. Dinas Brahmana,
Desa Sawan, Kab.
Buleleng
Konsultasi permasalahan
rumahtangga, dimana
suami menikah kembali
dengan wanita lain di
Sulawesi tanpa
sepengetahuan pelapor
(istri) dan telah
menggelapkan dana
sampai hutang-piutang
tanpa sepengetahuan istri
dan anak-anak (pelapor).
2. Bambang
Kurniawan
28/04/2016 Dusun Jegles, Desa
Keling, Kec. Kepung,
Kab. Kediri, Prov.
Jawa Timur.
Penyampaian laporan
mengenai adanya indikasi
penyimpangan dan
pelanggaran Hukum Dan
HAM dengan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 86
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
permasalahan Hak
Pekerja.
3. I Made Bakti
Wiyasa
5/05/2016 Br Pemanis Kelod,
Biaung Penebel, Kab.
Tabanan.
Indikasi telah terjadi
penipuan dan
penggelapan jual-beli
rumah yang diduga
dilakukan oleh I Gusti
Agung Bagus Oka
Sumertha (terlapor) unit
rumah milik orang lain
yaitu milik Ibu Puspawati
di Prumahan Citra Garden
View dengan Harga Rp.
950.000.000,- dan sudah
diberikan DP sebersar Rp.
291.000.000,-
4. I Gede Gandhi
Tama dan Yantra
10/05/2016 LBH Bali Konsultasi masalah hak
pekerja yaitu perusahaan
PT. Mitra Garment
Indoraya/Animal tidak
membayarkan hak-hak
pekerja sebanyak 83
orang pekerja dan PHK
yang dilakukan batal demi
hukum, namun status
pekerja tidak jelas.
5. Iqbal Ariefa
Desyunda
12/05/2016 Jalan Jayagiri
Denpasar
Konsultasi mengenai
rumah tangga yaitu tidak
diberikan surat pindah
untuk membuat KK
sendiri, tidak diberikan
oleh orangtua
dikarenakan surat pindah
tersebut ditahan tanpa
alasan yang jelas kepada
orangtua pelapor dan
pelapor tidak bisa
mengurus e-ktp dan kk
yang baru.
6. I Nengah Sadia 1/06/2016 Prum. Griya Alam
Sari, Br. Bernasi
Buduk Mengwi, Kab.
Badung.
Pelapor sebagai komisaris
di PT. ADJ ditinggalkan
oleh Direktur setelah
perusahaan tidak bisa
memenuhi kewajiban dan
ada beberapa lembar BG
dan Cek yang diserahkan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 87
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
ke pihak pemilik tanah
belum bisa dicairkan.
Hal tersebut yang
membuat pelapor menjadi
wajib lapor kepada pihak
Kepolisian Daerah Bali
dalam masalah tersebut.
7. Dr. Nyoman
Handris, P.Sp.P.
17/06/2016 Jalan Tukad Unda VII
Renon Denpasar.
Konsultasi persalahan
yang dialami oleh pelapor
yaitu telah terjadi tindak
pidana penggelapan surat-
surat atas tanah keluarga
pelapor di Jalan Pulau
Saelus.
8. Drs.
Kaswiruskarel
Kosan Mirino,
Msdn.
28/06/2016 Raja Ampat Prov.
Papua Barat.
Mohon agar kerukunan
antar umat beragama
selalu terjaga dan jangan
ada perpecahan antar
umat beragama serta suku
di NKRI.
Mohon agar tali
silahturahmi antar umat
beragama, antar suku
selalu terjalin dengan baik
dan untuk setiap kantor
Pemerintah supaya
memberikan pelayanan
terbaik kepada
masyarakat.
9. Ketut Semadha
Putra
11/07/2016 Jalan Ahmad Yani,
Kab. Tabanan
Laporan dugaan
pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang dilakukan
oleh oknum PNS A.n Ida
Bagus Suteja yang
bekerja di Kantor Camat.
10. Made Darma Klarifikasi status
kependudukan kepada
perbekel tamblang dab Br
Kelampuak.
Klarifikasi perencanaan
kasus orang terlantar di
Dinas Sosial.
11. I Gusti Raka
Suretha
20/06/2016 Br Lebak Dalung,
Kab. Badung.
Konsultasi mengenai
masalah konversi tanah
warisan.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 88
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
12. LBH Bali
28/06/2016 Jalan Plawa No.57
Denpasar
Mengirim surat mengenai
kasus kematian anak.
13. Ayu Adnyani W. 2/09/2016 Jalan Jepun Pipil 16A.
Denpasar.
Konsultasi masalah
pernikahan yang sudah
tidak harmonis lagi dan
menginginkan suatu
perceraian.
14. I Putu Sudarma 27/09/2016 Jalan A. Yani 79A.
Denpasar
Konsultasi mengenai
kasus tanah yang diakui
oleh orang lain tanpa
bukti otentik dan hanya
cerita.
15. Ni Kadek
Murniasih
11/11/2016 Jalan Imam Bonjol
Gang.XI No.1
Denpasar.
Konsultasi masalah
pernikahan yang sudah 8
bulan berpisah dengan
suami dan tidak pernah
diberikan nafkah lahir-
batin kepada istri
(pelapor).
k. Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Program Dan Kegiatan di Daerah.
Untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi/konsultasi penyusunan program dan kegiatan
didaerah Sub. Bidang Pemajuan HAM yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Oktober
2016 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali pada
pukul 09.00-13.00Wita dengan peserta kegiatan sebanyak 15 orang dari Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali.
Dari 10 target yang ditentukan telah terlaksana 11 laporan, sehingga hal tersebut sudah
memenuhi bahkan melebihi dari target.
Target = 100% (10 kegiatan)
Realisasi = 11 Kegiatan (11/10 x 100% = 100%)
Capaian = 100/100 x 100% = 100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 89
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016.
Tahun 2015
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pemajuan HAM di
Wilayah
Jumlah kegiatan
penyelenggaraan
pemajuan HAM di
Wilayah
8
laporan
8
laporan
100 %
Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pemajuan HAM di
Wilayah
Jumlah kegiatan
penyelenggaraan
pemajuan HAM di
Wilayah
10
laporan
12
laporan
120 %
C. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan.
Sasaran
kegiatan
Indikator Target
Keberhasilan
Target Kegagalan Alternative
Solusi Meningkatnya
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pemajuan HAM
di Wilayah
Jumlah kegiatan
penyelenggaraan
pemajuan HAM di
Wilayah
Terselenggaranya
kegiatan Pemajuan
HAM di
Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Bali dengan
baik.
Seperti Koordinasi
RANHAM
Kabupaten/Kota,
Kabupaten/Kota
Peduli HAM,
Pelayanan
Komunikasi
Masyarakat
(YANKOMAS) dan
FGD Pengumpulan
Dan Pengolahan
Data Implementasi
HAM Provinsi.
Pada saat pelaksanaan
Kegiatan Pemajuan
HAM di Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Bali tidak
mendapatkan data sesuai
dengan apa yang menjadi
tema Kegiatan di
masing-masing SKPD
diKabupaten/Kota.
Untuk kegiatan
pelayanan, komunikasi
masyarakat
(YANKOMAS), sesuai
dengan MOU bahwa
kegiatan pelayanan
komunikasi masyarakat
tidak dapat
ditindaklanjuti apabila
laporan masyarakat
tersebut sedang dalam
proses hukum yang
berlaku.
Kurang tenaga staf
(SDM) pada Bidang
HAM
Tidak adanya internet
supplies pada Bidang
HAM guna menunjang
kinerja.
Dalam setiap
pelaksanaan kegiatan
Pemajuan HAM di
Wilayah pelaksana
kegiatan perlu
melakukan koordinasi
kepada SKPD-SKPD
disetiap Pemerintah
Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Bali. Agar
kegiatan yang akan
dilaksanakan bisa
berjalan dengan baik
dan data yang
didapatkan sesuai
dengan tema kegiatan
setiap tahun anggaran
yang bersangkutan.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 90
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
D. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya.
Pada pelaksanaan Kegiatan yang ada pada DIPA anggaran Unit Eselon I pada Direktorat
Jenderal Hak Asasi Manusia terdapat kendala selain pada refisi anggaran pada DIPA
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, pada tahun anggaran 2016 terdapat pula kendala
pada sumber daya manusia yang ada khususnya pada Sub. Bidang Pelayanan, Pengkajian
Dan Informasi HAM masih terbatas dan terdapat banyak kendala dalam pembagian tugas
yang ada pada Sub. Bidang Pelayanan, Pengkajian Dan Informasi HAM, selain itu tahun
2016 ini SDM pada Sub. Bidang Pelayanan, Pengkajian Dan Informasi HAM mendapat
tugas tambahan sebagai BPP Satker/Pengelola Keuangan sehingga tidak bisa fokus pada
kegiatan yang ada.
E. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah TA 2016
Program/kegiatan yang ada pada renstra Unit eselon I Direktorat Jenderal Hak Asasi
Manusia telah terencana dengan baik, dan dalam mengukur keberhasilan maupun
kegagalan masing-masing kegiatan yang ada dapat dilihat dari faktor-faktor berikut:
Penunjang Keberhasilan Program/Kegiatan:
a. Telah terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun kualitas dan
kuantitas laporan adminstrasi maupun keuangan dengan akurat.
b. Jumlah Penyerapan anggaran telah sesuai dengan dana yang ada pada DIPA Direktorat
Jenderal Hak Asasi Manusia TA 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Bali.
Penunjang Kegagalan Program/Kegiatan:
a. Tidak terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun kualitas dan
kuantitas laporan adminstrasi maupun keuangan dengan akurat
b. Tidak terserapnya jumlah anggaran yang telah tersedia dengan dana yang ada pada
DIPA Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia TA 2016 pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali
c. Adanya revisi anggaran pada TA 2016 untuk DIPA Direktorat Jenderal Hak Asasi
Manusia pada Sub. Bidang Pelayanan, Pengkajian Dan Informasi HAM, Bidang HAM.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 91
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
3. Jumlah rekomendasi hasil kajian sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum
dan HAM.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
penelitian dan
pengembangan
Hukum dan
HAM di Wilayah
Jumlah rekomendasi Hasil Kajian
Permasalahan Hukum Dan HAM
di Kabupaten/Kota sebagai bahan
Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM.
1
Laporan
1
Laporan
100%
Pelaksanaan Kajian Permasalahan Hukum Dan HAM di Kab/Kota sudah terlaksana
dengan baik dan data-data yang didapat dimasing-masing Kabupaten/Kota sudah
terkumpul dan sudah disusun mengenai Pemantauan Perlindungan Hak Atas Rasa
Aman Berbasis Indikator.
Tim Kajian HAM di Kabupaten
KABUPATEN NAMA PANITIA
Jembrana - I Kadek Yuliana, SH.
- A.A. Gde Ngurah Dalem, SH., MH.
Tabanan - Prakoso Kupriyatno, SH., MH.
- I Kadek Yuliana, SH.
Badung - Liestiarini Wulandari, SH., MH.
- Ratih Rosmayuani, S.Sos., MH.
Karangasem - Ratih Rosmayuani, S.Sos., MH.
- Ni Komang Seri Widanti, SE., MH.
Klungkung - I Kadek Yuliana, SH.
- Herry Sulistyo Widodo, SH.
Bangli - I Putu Gede Subagia, SH., MH.
- Prakoso Kuspriyatno, SH., MH.
Target : 1 laporan (100%)
Realisasi : 1 laporan /1 laporan x 100% = 100%
Capaian : 100/100 x 100% = 100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 92
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016.
Tahun 2015
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya
Kegiatan
Penyelenggaraan
Pemajuan HAM di
Wilayah
Presentase hasi kajian
di wilayah yang
digunakan sebagai
bahan rekomendasi
kebijakan yang
mendukung penelitian
dan pengembangan
HAM dan
pembentukan peraturan
daerah dan presentase
hasil penelitian dan
pengembangan HAM
yang disosialisasikan di
Kabupaten /Kota
50% 50% 100%
Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Program Penelitian
Dan Pengembangan
Hukum Dan HAM di
Wilayah
Jumlah rekomendasi
Hasil Kajian
Permasalahan Hukum
Dan HAM di
Kabupaten/Kota
sebagai bahan
Penelitian dan
Pengembangan Hukum
dan HAM.
1
Laporan
1
Laporan
100%
Jumlah
Kabupaten/Kota yang
mendapatkan
Sosialisasi Hasil
Penelitian dan
Pengembangan Hukum
dan HAM di
Kabupaten Klungkung
dan Kabupaten
Tabanan.
2
Laporan
2
Laporan
100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 93
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
C. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Sasaran
kegiatan
Indikator Target
Keberhasilan
Target Kegagalan Alternative
Solusi Program
Penelitian Dan
Pengembangan
Hukum Dan
HAM di Wilayah
Jumlah
rekomendasi Hasil
Kajian
Permasalahan
Hukum Dan HAM
di Kabupaten/Kota
sebagai bahan
Penelitian dan
Pengembangan
Hukum dan HAM.
Terselenggaranya
kegiatan
Terlaksananya
Kegiatan Kajian
Permasalahan
Hukum Dan HAM di
Kabupaten/Kota di
Kabupaten
Jembrana,
Kabupaten Tabanan,
Kabupaten Badung,
Kabupaten
Karangasem,
Kabupaten
Klungkung dan
Kabupaten Bangli.
Data yang didapat
dimasing-masing
SKPD sudah sesuai
dengan tema
kegiatan..
Terlaksananya
Kegiatan Sosialisasi
Hasil Penelitian Dan
Pengembangan
Hukum Dan HAM
di Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan Kagiatan
Kajian Permasalahan
Hukum Dan HAM di
Kabupaten/Kota sudah
terlaksana namun data
yang diperlukan sebagai
laporan tidak sesuai dan
Tim Kajian
Permasalahan Hukum
Dan HAM harus
berkoordinasi kembali
dengan pihak SKPD.
Dalam Kegiatan
Sosialisasi Hasil
Penelitian Dan
Pengembangan Hukum
Dan HAM di
Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan Kabupaten
Klungkung dan Tabanan
tidak mendapatkan data
dari SKPD yang tidak
bisa hadir dalam kegiatan
tersebut.
Kanwil Kementerian
Hukum Dan HAM
Bali perlu melakukan
koordinasi kepada
seluruh
SKPD/Instansi di
Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Bali agar
setiap
permasalahan/kasus
mengenai hak asasi
manusia (HAM) bisa
ditangani dengan baik
dan data laporan yang
ada sesuai dengan
yang terjadi
dimasyarakat.
D. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya.
Pada pelaksanaan kegiatan yang ada pada DIPA anggaran Unit Eselon I pada
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum Dan HAM pada dasarnya masih berkendala pada jumlah sumber daya
manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang hak asasi manusia baik
dalam melakukan koordinasi kePemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali,
memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelanggaran hak asasi manusia
pada kegiatan YANKOMAS, Sosialisasi Pelaksanaan RANHAM Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Bali.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 94
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
E. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM di
Wilayah TA 2016
Program/kegiatan yang ada pada renstra Unit eselon I Badan Penelitian Dan
Pengembangan Hukum Dan HAM telah terencana dengan baik, dan dalam
mengukur keberhasilan maupun kegagalan di masing-masing kegiatan yang ada
dapat dilihat dari faktor-faktor berikut:
Penunjang Keberhasilan Program/Kegiatan:
a. Telah terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun kualitas
dan kuantitas laporan adminstrasi maupun keuangan dengan akurat
b. Jumlah Penyerapan anggaran telah sesuai dengan dana yang ada pada DIPA
Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM TA 2016 pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
Penunjang Kegagalan Program/Kegiatan:
a. Tidak terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun kualitas
dan kuantitas laporan adminstrasi maupun keuangan dengan akurat
b. Tidak terserapnya jumlah anggaran yang telah tersedia dengan dana yang ada
pada DIPA Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM TA 2016
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
4. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
penelitian dan
pengembangan
Hukum dan
HAM di Wilayah
Jumlah Kabupaten/Kota yang
mendapatkan Sosialisasi Hasil
Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM di Kabupaten
Klungkung dan Kabupaten
Tabanan.
2
Kab/Kota
2
Kab/Kota
100%
Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan HAM di
Kab/Kota: Untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian dan
Pengembangan Hukum Dan HAM di Kab/Kota dilaksanakan rapat persiapan guna
menentukan Pengembangan Hukum Dan HAM di Kabupaten Klungkung dan
Kabupaten Tabanan yang sudah terlaksana dua kali kegiatan yang dilaksanakan di
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 95
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dihadiri
oleh 38 orang dari masing-masing SKPD.
Target : : 2 Kabupaten
Realisasi : : 2 Kab / Kota (2/2 x100 = 100%)
Capaian : : 100/100x 100% = 100%
5. Terkirimnya Dokumen Permohonan Kekayaan Intelektual ke DJKI.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terslenggaranya
Layanan
Penerimaan dan
Pengadministrasian
Dokumen
Permohonan
Kekayaan
Intelektual di
Kantor Wilayah
Terkirimnya
dokumen
permohonan
kekayaan intelektual
ke Kantor DJKI
dengan tepat waktu
100
dokumen
120
dokumen
120 %
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
M-.HH-10.OT.01.01 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan
HAM Nomor: M.09-PR.07.10 tahun 2007 tanggal 20 April 2007 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Salah satu tugas dan fungsi dari Divisi Pelayanan Hukum dan
HAM Bali adalah melakukan pengadministrasian permohonan pendaftaran Kekayaan
Intelektual dan setiap tahun mengalami peningkatan terutama terhadap permohonan
Cipta dan Merek. Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan dan telah mengalami
peningkatan terutama pada permohonan Cipta dan Merek pada Kantor Wilayah
Target = 100 Dokumen
Realisasi = 120 dokumen (120/100 x 100% = 120%)
Capaian = 120/100 x 100% = 100%
B. Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016
Tahun 2015
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
%
Penyelenggaraan
KI di Wilayah
Terkirimnya
dokumen
permohonan
kekayaan intelektual
ke kantor DJKI
dengan tepat waktu
50
dokumen
50
dokumen
100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 96
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Tahun 2016
Sasaran
kegiatan
Indikator
outcome
Target
Realisasi
Capaian
% Penyelenggaraan KI
di Wilayah
Terkirimnya dokumen
permohonan kekayaan
intelektual ke kantor
DJKI dengan tepat
waktu
100
dokumen
120
dokumen
120%
C. Realisasi Dan Target Kinerja Tahun 2016 Dengan Target Jangka Menengah Dalam
Perencanaan Strategis Organisasi.
Realisasi dan target kinerja pada tahun 2016 untuk DIPA anggaran Unit Eselon I
pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah mencapai target yang
direncanakan baik dalam pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam renstra
nasional dan penyerapan anggaran telah berjalan dengaan baik.
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2016.
Sasaran kegiatan Indikator outcome Target
Keberhasilan
Realisasi
Kegagalan
Alternatif
Solusi
Penyelenggaraan KI
di Wilayah
Terkirimnya dokumen
permohonan kekayaan
intelektual ke kantor
DJKI dengan tepat
waktu
Target penerimaan
dan terkirimnya
permohonan
Kekayaan Intelektual
ke kantor DJKI telah
terlaksana melebihi
target yang ada pada
taghun anggaran
2016
-
-
6. Jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan promosi kekayaan intelektual di di daerah.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Terslenggaranya
Layanan
Penerimaan dan
Pengadministrasian
Dokumen
Permohonan
Kekayaan
Intelektual di Kantor
Wilayah
Jumlah
penyelenggaraan
sosialisasi dan
promosi kekayaan
intelektual di di
daerah
3
kegiatan
3
kegiatan
100%
Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan sinergi antara kantor wilayah
kementerian hukum dan HAM Bali dengan stakeholder yang berkesinambungan
berhubungan pengetahuan mengenai Kekayaan Intelektual guna meningkatkan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 97
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual
sehingga kemajuan dalam masyarakat dapat diwujudkan, Kegiatan saat ini di
fokuskan dengan melaksanakan sosialisasi HKI yang ditujukan memberikan
pengetahunan tentang HKI kepada Masyarakat dan Instansi Pemerinta yang
berhubungan dengan HKI seperti Dinas Kopersi dan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan serta Melaksanakan Sosialisasi HKI ke SMU dan SMK yang ditujukan
memberikan pengetahuan dan informasi sejak dini kepada siswa dan siswi tentang
pentingnya HKI bagi kehidupan dan kemajuan suatu Bangsa.
Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan dan para peserta sangat antusias mengikuti
sosialisasi tersebut dan kegiatan seperti ini harus terus dilaksanakan guna
memberikan informasi tentang HKI untuk kemajuan kehidupan bangsa dan
bernegara.
- Kegiatan Kegiatan Sosialisasi HKI dengan Stakeholder ini dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Kamis, 28 Juli 2015
Pukul : 08.00 wita s/d Selesai
Tempat : Hotel Grand Mirah Denpasar
- Kegiatan Sosialisasi HKI ke SMU dan SMK ini dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 20 Mei 2016
Pukul : 09.00 wita s/d Selesai
Tempat : STM Rekayasa Denpasar
- Kegiatan Sosialisasi HKI ke SMU dan SMK ini dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Jumat, 30 Mei 2016
Pukul : 09.00 wita s/d Selesai
Tempat : SMK 2 Bangli
B. Perbandingan realisasi kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016
Tahun 2015
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
%
Penyelenggaraan KI
di Wilayah
Jumlah Penyelenggaraan
sosialisasi dan promosi
kekayaan intelektual di
daerah
100% 100% 100%
Tahun 2016
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
%
Penyelenggaraan KI
di Wilayah
Jumlah Penyelenggaraan
sosialisasi dan promosi
kekayaan intelektual di
daerah
3 kegiatan 3 kegiatan 100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 98
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
C. Realisasi Dan Target Kinerja Tahun 2016 Dengan Target Jangka Menengah Dalam
Perencanaan Strategis Organisasi.
Realisasi dan target kinerja pada tahun 2016 untuk DIPA anggaran Unit Eselon I
pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah mencapai target yang
direncanakan baik dalam pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam renstra
nasional dan penyerapan anggaran telah berjalan dengaan baik.
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2016.
Sasaran kegiatan Indikator
Outcome
Target
Keberhasilan
Realisasi
Kegagalan
Alternatif
Solusi
Penyelenggaraan KI
di Wilayah
Jumlah
Penyelenggaraan
sosialisasi dan
promosi kekayaan
intelektual di daerah
Penyelenggaraan
promosi padalam
bentuk sosialisasi
Kekayaan
Intelektual kepada
instansi terkait dan
masyarakat
maupun
universitas telah
terlaksana dengan
baik
-
-
7. Jumlah penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terslenggaranya Layanan
Penerimaan dan
Pengadministrasian
Dokumen Permohonan
Kekayaan Intelektual di
Kanwil
Jumlah penegakan
hukum kekayaan
intelektual di daerah
1
kegiatan
1
kegiatan
100%
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengawasan, pembinaan maupun
penindakan yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan instansi terkait dalam
melakukan kegiatan tersebut, sehingga terwujud perlindungan dan kepastian hukum
kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan Kekayaan Intelektual
khususnya di wilayah Bali, Kegiatan ini difokuskan dengan mendatangi langsung
pusat-pusat perdagangan terutama pada Kabupaten Tabanan, Jembrana, Karangasem,
Buleleng dan Gianyar dan memberikan informasi kepada pengelola mengenai
pentingnya perlibndungan HKI sehingga baik hak pengelola, konsumen maupun
pemilik HKI dapat terlindungi dan saling memnerikan kontribusi dan manfaat satu
sama lainnya.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 99
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik dan baik pengelola pusat perdagangan
dan masyarakat telah memahami bahwa perlindunga terhadap HKI sangat penting
dan memerlukan kerjasama antar semua pihak demi mewujudkannya dan
memberikan manfaat demi kemajuan masyarakat.
Target = 100%
Realisasi = 1 Kegiatan (1/1 x 100% = 100%)
Capaian = 100/100 x 100% = 100%
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016
Tahun 2015
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
%
Penyelenggaraan KI
di Wilayah
Jumlah penegakan
hukum kekayaan
intelektual di daerah
100% 100% 100%
Tahun 2016
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
%
Penyelenggaraan KI
di Wilayah
Jumlah penegakan
hukum kekayaan
intelektual di daerah
1
kegiatan
1
kegiatan
100%
C. Realisasi Dan Target Kinerja Tahun 2016 Dengan Target Jangka Menengah Dalam
Perencanaan Strategis Organisasi.
Realisasi dan target kinerja pada tahun 2016 untuk DIPA anggaran Unit Eselon I
pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah mencapai target yang
direncanakan baik dalam pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam renstra
nasional dan penyerapan anggaran telah berjalan dengaan baik.
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2016.
Sasaran
kegiatan
Indikator
Outcome
Target
Keberhasilan
Realisasi
Kegagalan
Alternatif
Solusi
Penyelenggaraan
KI di Wilayah
Jumlah penegakan
hukum kekayaan
intelektual di
daerah
Telah terlaksananya penegakan
hukum bidang Kekayaan
Intelektual oleh tim dan PPNS
KI berkoordinasi dengan
Kepolisian pada masing-masing
9 kabupaten/kota dalam
memberikan langkah preventif
berupan himbauan kepada
penyedia tenpat perdagangan
telah mendapat respon dan
apresiasi dari masyarakat dan
instasnsi terkait
-
-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 100
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
8. Tersedianya dokumen database kekayaan intelektual komunal.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
Layanan Penerimaan
dan Pengadministrasian
Dokumen Permohonan
Kekayaan Intelektual
di Kanwil
Tersedianya dokumen
database kekayaan
intelektual komunal
1
database
1
database
100%
Kegiatan ini dilakukan untuk menginventarisasi dan menetahui sejauh mana terdapat
Kekayaan Intelektual komunal yang ada khususnya di wilayah Bali sehingga dengan
terinventarisasinya Kekayaan Intelektual Komunal dapat diketahui tentang prospek
mengenai kemajuan kekayaan intelektual yang ada pada masing-masing daerah guna
meningkatkan dan melindungi aset masing-masing daerah yang ada pada propinsi
Bali sehingga berdampak pada kemajuan khususnya pariwisata di daerah bali pada
umumnya sehingga dapat memberikan kemajuan pada pendapatan bagi APBN,
Kegiatan ini memfokuskan pada inventarisasi data kekayaan komunal yang ada pada
Kabupaten Karengasem, Klungkung, Gianyar, Buleleng, dan Tabanan, dengan
tentunya bekerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing guna menggali
informasi kekayaan Intelektual terpendam yang dimiliki pada masing-masing daerah
tersebut.
Kegiatan tersebut telah dilakukan dengan baik dan kerjasama antar pemerintah daerah
untuk memajukan Kekayaan Intelektual terutama yang bersifat Komunal dengan
kantor wilayah berjalan dengan baik dan mereka memahami bahw HKI komunal
suatu daerah sangat pentingguna mewujudkannya dan memberikan manfaat demi
kemajuan masyarakat di daerah tersebut.
Target = 100% (1 database)
Realisasi = 1 database (1/1 x 100% = 100%)
Capaian = 100/100 x 100% = 100%
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016
Tahun 2015
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
%
Penyelenggaraan KI
di Wilayah
Tersedianya dokumen
database kekayaan
intelektual komunal
1 1 100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 101
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Tahun 2016
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
%
Penyelenggaraan KI
di Wilayah
Tersedianya dokumen
database kekayaan
intelektual komunal
1
database
1
database
100%
C. Realisasi Dan Target Kinerja Tahun 2016 Dengan Target Jangka Menengah
Dalam Perencanaan Strategis Organisasi.
Realisasi dan target kinerja pada tahun 2016 untuk DIPA anggaran Unit Eselon I
pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah mencapai target yang
direncanakan baik dalam pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam renstra
nasional dan penyerapan anggaran telah berjalan dengaan baik.
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2016.
Sasaran
kegiatan
Indikator
Outcome
Target
Keberhasilan
Realisasi
Kegagalan
Alternatif
Solusi
Penyelenggaraan
KI di Wilayah
Tersedianya
dokumen database
kekayaan
intelektual
komunal
Telah terlaksananya
pengumpulan data base
kekayaan intelektual komunal
pada masing-masing
kabupaten/kota yang ada pada
provinsi bali khususnya pada
tahun ini fokus pada EBT
(Ekspresi Budaya Tradisianal)
yang ada pada masyarakat
adat di provinsi Bali
-
-
E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
Pada pelaksanaan kegiatan yang ada pada DIPA anggaran Unit Eselon I pada
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada dasarnya masih berkendala pada
jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang
kekayaan intelektual baik dalam memproses permohonan maupun dalam
pelaksanaan kegiatan penegakan maupun pengumpulan database komunal yang
menjadi agenda pusat sehingga mengalami keterlambatan pelaksanaan kegiatan
F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja.
Penyelenggaraan KI di Wilayah TA 2016
Program/kegiatan yang ada pada renstra Unit eselon I Direktorat Kekayaan
Intelektual telah terencana dengan baik, dan dalam mengukur keberhasilan
maupun kegagalan masing-masing kegiatan yang ada dapat dilihat dari faktor-
faktor berikut:
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 102
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
a. Telah terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun kualitas
dan kuantitas laporan adminstrasi maupun keuangan dengan akrual
b. Jumlah Penyerapan anggaran telah sesuai dengan dana yang ada pada DIPA KI
TA 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
Penunjang Kegagalan Program/Kegiatan:
a. Tidak terlaksananya program secara keseluruhan dengan baik maupun kualitas
dan kuantitas laporan adminstrasi maupun keuangan dengan akrual
b. Tidak terserapnya jumlah anggaran yang telah tersedia dengan dana yang ada
pada DIPA KI TA 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bali
9. Jumlah perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
fasilitasi pembentukan
hukum di wilayah
Jumlah perancangan
peraturan daerah yang
terfasilitasi sesuai
dengan permohonan
26
raperda
36
raperda
138 %
Dalam rangka melaksanakan kegiatan jumlah perancangan peraturan daerah yang
terfasilitasi sesuai dengan permohonan pada tahun 2016, telah dilaksanakan beberapa
kegiatan, diantaranya:
a. Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan jumlah Rancangan Peraturan
Daerah yang diharmonisasi, dengan tahapan Rapat Persiapan sebanyak 2 (dua)
kali untuk menentukan sasaran kerja. Setelah itu, dilaksanakan kegiatan
koordinasi oleh Fungsional Perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan
HAM Balike 9 ( sembilan ) Kabupaten/Kota serta Provinsi Bali guna
mendapatkan bahan-bahan Ranperda untuk diharmonisasi. Setelah bahan-bahan
didapatkan, pembahasan bahan dilaksanakan dalam rapat sebanyak 35 ( tiga
puluh lima ) kali rapat dengan peserta Fungsional Perancang Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan HAM Bali. Hasil pembahasan dilaporkan ke Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang – Undangan. Rincian kabupaten yang
diharmonisasi peraturan daerahnya adalah sebagai berikut :
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 103
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
1. Propinsi Bali 4 Rancangan
2. Kabupaten Karangasem 10 Rancangan
3. Kabupaten Gianyar 3 Rancangan
4. Kabupaten Bangli tidak ada rancangan yang diharmonisasi
5. Kabupaten Klungkung tidak ada rancangan yang diharmonisasi
6. Kabupaten Jembrana 5 Rancangan
7. Kabupaten Buleleng 2 Rancangan
8. Kabupaten Tabanan tidak ada rancangan yang diharmonisasi
9. Kota Denpasar tidak ada rancangan yang diharmonisasi
10.Kabupaten Badung 12 Rancangan
b. Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Peraturan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan guna menginventarisasi jumlah Peraturan Daerah di
Provinsi Bali maupun 9 (sembilan) Kab/Kota dengan tahapan Rapat Persiapan
sebanyak 2 ( dua ) kali untuk menentukan sasaran kerja. Setelah itu,
dilaksanakan kegiatan koordinasi ke 9 ( sembilan ) Kabupaten/Kota di Provinsi
Bali guna mendapatkan bahan-bahan Peraturan Daerah untuk di inventarisasi
serta melaporkan data hasil inventarisasi tersebut ke Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang – Undangan. Bahan yang didapatkan dari koordinasi
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kabupaten Karangasem 10 Perda
3. Kabupaten Gianyar 5 Perda
4. Kabupaten Bangli 8 Perda
5. Kabupaten Klungkung 3 Perda
6. Kabupaten Jembrana 8 Perda
7. Kabupaten Buleleng 8 Perda
8. Kabupaten Tabanan 12 Perda
9. Kota Denpasar 12 Perda
10. Kabupaten Badung 10 Perda
c. Kajian peraturan daerah
Kegiatan ini dilaksanakan guna menganalisis Peraturan Daerah di Provinsi
Bali maupun 9 (sembilan) Kab/Kota yang materi muatan maupun proses
pembentukannya terdapat permasalahan sehingga perlu dilakukan pengkajian
mendalam. Pelaksanaan kegiatan melalui Rapat sebanyak 2 ( dua ) kali
dengan mengundang narasumber dari instansi Universitas Udayana, Biro
Hukum Pemerintah Provinsi Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 104
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Denpasar. Rincian Kabupaten yang mengirimkan Peraturan Daerah yang
dikaji adalah sebagai berikut :
1. Kabupaten Karangasem 3 Peraturan Daerah
2. Kabupaten Badung 15 Peraturan Daerah
3. Kabupaten Jembrana 2 Peraturan Daerah
Setelah itu, melaporkan hasil pembahasan ke Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang – undangan.
Dari 36 raperda yang telah ditetapkan, Kanwil Hukum dan HAM Bali telah
melaksanakan kegiatan dimaksud dan telah mencapai 36 raperda. Hal ini
telah memenuhi capaian kinerja bahkan melebihi hingga mencapai 138%.
Target : 26 Raperda (100%)
Realisasi : 36 (36/26 x 100% = 138 %)
Capaian : 138/100 x 100% = 138%
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun
2016.
Tahun 2015
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
%
Terselenggaranya
Fasilitasi
Pembentukan
Hukum di Wilayah
Jumlah perancangan
peraturan daerah yang
terfasilitasi sesuai dengan
permohonan
80% 80% 100%
Tahun 2016
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
%
Terselenggaranya
Fasilitasi
Pembentukan
Hukum di Wilayah
Jumlah perancangan
peraturan daerah yang
terfasilitasi sesuai dengan
permohonan
26
Raperda
36
Raperda
138%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 105
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2016.
Sasaran
kegiatan
Indikator
Outcome
Target
Keberhasilan
Realisasi
Kegagalan
Alternatif
Solusi
Terselenggaranya
Fasilitasi
Pembentukan
Hukum di
Wilayah
Jumlah
perancangan
peraturan daerah
yang terfasilitasi
sesuai dengan
permohonan
Telah terlaksananya kegiatan
perancangan peraturan daerah
yang terfasilitasi sesuai
dengan permohonan.
- -
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah terdiri dari 1
(satu) orang kasubbid dan 4 (empat) orang JFU. Tiga orang JFU merupakan
tenaga Fungsional Perancang yang nantinya menjadi Fungsional Perancang.
Target kegiatan dilakukan dengan membentuk tim dengan melibatkan para
fungsional perancang dengan membagi ke masing-masing kabupaten/kota
sebagai penanggungjawab dalam pengharmonisasian Raperda. Dengan
demikian kalau dilihat dalam penggunaan sumber daya, Sub Bidang Fasilitasi
Pembentukan Produk Hukum Daerah banyak dibantu dengan melibatkan
Fungsional Perancang.
E. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja dan disbursmentplan.
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terutama pemerintah
kabupaten/kota.
c. Terlaksananya kegiatan sesuai program kerja dengan penyusunan laporan
akhir.
10. Perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan
pembinaan.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya
fasilitasi pembentukan
hukum di wilayah
Jumlah perancangan
peraturan daerah yang
terfasilitasi sesuai
dengan permohonan
35
orang
10
orang
28,5 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 106
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan SDM Perancang Peraturan
Perundang – Undangan di daerah dengan tahapan Rapat Persiapan sebanyak 2
(dua) kali untuk menentukan sasaran kerja. Kegiatan ini hanya ditujukan kepada
perancang yang telah mengikuti Diklat Perancang dan mendapatkan surat
pengangkatan sebagai Fungsional Perancang. Selain itu dana DIPA tidak
mencukupi jika mengikutkan peserta dari daerah. Rincian kegiatan adalah sebagai
berikut :
a. Rabu, 30 Maret 2016 dengan Narasumber Nurillah Amini dari Ditjen PP
dengan materi Peran dan Fungsi Perancang dalam Penyusunan Peraturan
Daerah
b. Kamis, 31 Maret 2016 dengan Narasumber Siti Opih Muhapilah dari Ditjen
PP dengan materi Peran Dan Fungsi Perancang Dalam Penyusunan Peraturan
Daerah
c. Kamis, 19 Mei 2016 dengan narasumber I Wayan Sugiada dari Biro Hukum
Dan HAM Setda Provinsi Bali dengan materi Proses Evaluasi dan Pembatalan
d. Jumat, 20 Mei 2016 dengan narasumber Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan
HAM Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bali dengan materi Peran
Kanwil dalam memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah
e. Senin 15 Agustus 2016 dengan Narasumber Kepala Kantor Wilayah Kanwil
Kementerian Hukum Dan HAM Bali dengan materi Penilaian Angka Kredit
f. Selasa 16 Agustus 2016 dengan narasumber I Ketut Suteja Kumara dari
DPRD Kota Denpasar dengan materi Proses dan Mekanisme Pembentukan
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
Dari 35 orang yang telah ditetapkan, Kanwil Hukum dan HAM Bali telah
melaksanakan kegiatan pembinaan kepada 10 orang perancang. Hal ini tidak bisa
mencapai target yang ditentukan dikarenakan faktor anggaran yang disediakan
dalam DIPA hanya diperuntukan untuk 10 orang saja. Hal ini menyebabkan
capaian kinerja untuk kegiatan pembinaan hanya mencapai 28,5 %.
Target : 35 orang (100%)
Capaian : 10 (10/35 x 100% = 28,5%
Realisasi : 28,5/100 x 100% =28,5%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 107
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun
2016.
Tahun 2015
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
%
Terselenggaranya
Fasilitasi
Pembentukan
Hukum di Wilayah
Persentase (%) Perancang
Peraturan Perundang-
undangan di daerah yang
mendapatkan pembinaan
80% 80% 100%
Tahun 2016
Sasaran
kegiatan
Indikator outcome Target
Realisasi
Capaian
%
Terselenggaranya
Fasilitasi
Pembentukan
Hukum di Wilayah
Persentase (%) Perancang
Peraturan Perundang-
undangan di daerah yang
mendapatkan pembinaan
35
orang
10
orang
29%
C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2016.
Sasaran
kegiatan
Indikator
Outcome
Target
Keberhasilan
Realisasi
Kegagalan
Alternatif
Solusi
Terselenggaranya
Fasilitasi
Pembentukan
Hukum di
Wilayah
Persentase (%)
Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan di daerah
yang mendapatkan
pembinaan
Telah terlaksananya
kegiatan pembinaan
untuk para
perancang di daerah
Belum bisa
mencapai target
yang telah
ditentukan
dikarenakan
keterbatasan
anggaran yang
ada pada DIPA
Mengoptimalkan
anggaran yang
disediakan pada
DIPA untuk
melaksanakan
kegiatan
pembinaan.
11. Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016.
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya pembinaan
dan pembangunan hukum di
tingkat Daerah dengan
didukung perencanaan hukum
di daerah; Analisis dan
Evaluasi hukum masyarakat
dan terleselenggaranya
bantuan hukum serta
tersedianya dokumentasi dan
jaringan informasi hukum
Terselenggaranya
layanan informasi
hukum melalui
sistem JDIHN
1
Kanwil
1
Kanwil
100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 108
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu dalam hal Persentase Layanan
Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN, telah dilaksanakan beberapa kegiatan,
diantaranya:
a. Penyusunan Database Peraturan Perundang-undangan Daerah
Penyusunan Database Peraturan Perundang-undangan Daerah Pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun Anggaran 2016 adalah
terwujudnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang lengkap dan akurat dalam
rangka penyusunan database hukum di tingkat daerah. Adapun penerima
manfaat dari pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Database Peraturan
Perundang-undangan Daerah dalam Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di
Wilayah, yaitu:
1. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian
Hukum di 9 Kabupaten/Kota Se-Bali;
2. Layanan Perpustakaan Hukum pada Bagian Hukum di 9
Kabupaten/Kota;
3. Masyarakat Umum.
Penyusunan Database Peraturan Perundang-undangan Daerah dilakukan
dengan Inventarisasi, Klasifikasi dan Penyusunan serta Pengembangan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan di
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali. Pelaksanaan Penyusunan
Database Peraturan Perundang-undangan Daerah, yaitu:
No. Tempat Pelaksanaa Pembentukan
Database Hukum
Tanggal Pelaksanaan
1 Kabupaten Buleleng 03-04 Februari 2016
2 Kabupaten Karangasem 17-18 Februari 2016
3 Kabupaten Badung 11 April 2016
4 Kabupaten Negara 01-02 Maret 2016
5 Kabupaten Tabanan 14-15 Maret 2016
6 Kabupaten Klungkung 21-22 April 2016
7 Kabupaten Bangli 17-18 Maret 2016
8 Kabupaten Gianyar 25-26 April 2016
9 Kota Madya Denpasar 2 Mei 2016
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 109
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Database Peraturan Perundang-
undangan Daerah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 selama 12 Bulan
Kalender di 9 Kabupaten/Kota Se-Bali.
Target : 9 Kab/Kota (100%)
Realisasi : 9/9 x 100% = 100%
Capaian : 100/100 x 100% = 100%
b. Pengelolaan JDIH/Perpustakaan Hukum
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam rangka
Peningkatan Layanan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum dalam
peningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada
publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan,
efektif, efesien dan bertanggung jawab demi mewujudkan keterbukaan
informasi publik kepada masyarakat.
Adapun Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum/Perpustakaan Hukum, dilaksanakan beberapa kegiatan:
1. Perawatan Bahan Pustaka dengan fumigasi ruang buku perpustakaan
hukum;
2. Peningkatan Sarana Administrasi Perpustakaan Hukum dilaksanakan
dengan Pembelian Alat Tulis Kantor, berupa Kartu Kendali dan Buku
Besar;
3. Peningkatan Layanan Publik dengan peningkatan Langganan
Majalah/Koran, Langganan Hosting dan Website dan Langganan
Bandwidth.
Koleksi Buku
Jumlah koleksi di Sub.Bid. Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sampai dengan
Oktober tahun 2016 sebanyak 2.586 exemplar.
Daftar Koleksi Perpustakaan / JDI Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Bali pada Tahun 2016 :
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 110
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Koleksi Perpustakaan
No Bahan Pustaka Jumlah
Koleksi
Penambahan
Bulan
Oktober
Total Koleksi
Peraturan Perundang-undangan
1.
Tingkat Pusat
a. Lembaran Negara 89 - 89
b. Berita Negara 95 - 95
c. Tambahan Berita Negara 1 - 1
d. Tambahan Lembaran Negara 62 - 62
2. Tingkat Daerah
a. Peraturan Daerah 9 - 9
b. Lembaran Daerah 160 1 161
Buku Standar
3 Hukum Laut 2 - 2
4 Hukum Bisnis Himpunan 28 - 28
5 Himpunan Peraturan
Perundang-Undangan
577 - 577
6 Hukum Acara 9 - 9
7 Hukum Adat. 6 - 6
8 Agrari 24 - 24
9 Dagang 4 - 4
10 Internasional 5 - 5
11 Hukum Islam dan Peradilan
Agama
18 - 18
12 Hukum Investasi dan
Keuangan
22 - 22
13 Hukum Pajak 23 - 23
14 Hukum Lingkungan 21 - 21
15 Hukum Perburuan 23 - 23
16 Hukum Perdata dan Umum 661 - 661
17 Hukum Pidana 181 - 181
18 Hukum Tata Negara dan
Hukum Admin. Negara
32 - 32
Jurnal
19 Jurnal Legislatif, Jurnal
Hukum, Jurnal Nasional,Jurnal
HAM, Varia Peradilan,
Majalah Hukum, Jurnal
Perancang Peraturan PerUUan
304 - 304
20 Majalah Bali Post 84 4 88
21 Buku Litbang 117 - 117
22 Naskah Akademik 24 - 24
Jumlah 2.581 - 2.586
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 111
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Rekapitulasi Peminjaman Buku Perpustakaan Pada Tahun 2016 :
No Bulan Pegawai
Kanwil
Mahasiswa Umum Jumlah yang
dipinjam
1 Januari 3 - 1 4
2 Pebruari 2 - - 2
3 Maret - 2 - 2
4 April - 7 - 7
5 Mei 3 1 - 4
6 Juni 4 - - 4
7 Juli 2 3 - 5
8 Agustus - 2 2 4
9 September 1 - 2 3
10 Oktober 1 1 - 2
11 November 2 1 - 3
12 Desember - - - -
Jumlah 18 17 5 40
Peningkatan Koleksi Bahan Perpustakaan Hukum dilaksanakan dengan
Pengadaan Buku-Buku Hukum dan Perundang-Undangan Baru pada Bulan
Agustus 2017 telah dilaksanakan negosiasi dan pembayaran melalui
Bendahara.
Target : 12 Kali (100%)
Realisasi : 12 Kali (12/12 x 100%= 100%)
Capaian : 100/100 x 100% = 100%
c. Rapat Koordinasi Anggota JDIH Di Wilayah
Rapat Koordinasi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Wilayah bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan
baik dalam suatu Jaringan Nasional dalam upaya peningkatan pemahaman
dan pengetahuan mengenai hukum pada khususnya, dan pembangunan di
bidang hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya.
Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi
Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah melalui 3
(Tiga) Tahapan, yaitu:
1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Pelaksanaan; dan
3. Tahap Pelaporan.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Anggota Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Wilayah 25 Peserta Rapat yang berasal dari 9
(Sembilan) Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 9
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 112
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Kabupaten/Kota se-Bali dengan 3 (Tiga) Narasumber, yang terdiri dari 1
(Satu) Orang Narasumber Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Bali dan
2 (Dua) Narasumber Kantor Wilayah. Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah Tahun
Anggaran 2016 di selenggarakan oleh Sub. Bidang Dokumentasi dan
Informasi Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil.
Kementerian Hukum dan HAM Bali pada Hari Selasa, 29 Maret 2016.
Target : 9 Kab/Kota
Realisasi : 9 Kab/Kota (9/9 x100 = 100%)
Capaian : 100/100 x 100% = 100%
d. Pembinaan Pengelolaan Teknis dokumentasi dan Informasi Hukum
Pembinaan
Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagi Anggota
JDIH Di Wilayah Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagaimana amanat pada Pasal 6 ayat
(2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Bali merupakan instansi vertical di bidang hukum sebagai pusat
layanan hukum di daerah dan mempunyai kewajiban untuk memberikan
pelayanan dokumentasi dan informasi hukum bersama dengan Pemerintah
Provinsi melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi
dan informasi hukum di wilayhanya. Berdasarkan amanat pasal tersebut,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah melaksanakan
pembinaan dan pengembangan pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum yang berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor
2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum. Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengelolaan
bahan dokumentasi, mempercepat penemuan kembali bahan dokumentasi
dan meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum.
Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Bali pada tahun 2016 dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Teknis
Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagi Anggota JDIH Di Wilayah,
meliputi:
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 113
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
a. Standardisasi pengadaan dokumen hukum;
b. Standardisasi pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-
undangan dan instrumen hukum lainnya;
c. Standardisasi pembuatan katalog peraturan perundang-undangan dan
instrumen hukum lainnya;
d. Standardisasi pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
e. Standardisasi pembuatan katalog monografi hukum;
f. Standardisasi penyusunan indeks majalah hukum;
g. Standardisasi penyusunan indeks kliping koran;
h. Standardisasi pelayanan informasi hukum;
i. Standardisasi website JDIHN;
j. Standardisasi monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIHN; dan
k. Standardisasi pelaporan penyelenggaraan JDIHN
Dalam pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum Bagi Anggota JDIH Di Wilayah di Daerah dilaksanakan
pula pengembangan integrasi website dan pendayagunaan informasi hukum
sehingga terdapat informasi peraturan daerah yang lengkap dan akurat serta
memudahkan masyarakat untuk mengakses data produk hukum di daerah
melalui Web JDIH. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
dalam upaya peningkatan penilaian penghargaan bagi anggota JDIH di
wilayah.
Target : : 1 Kanwil
Realisasi : : 1 Kanwil (1/1 x100 = 100%)
Capaian : : 100/100 x 100% = 100%
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2016.
Sasaran
kegiatan
Indikator
Outcome
Target
Keberhasilan
Realisasi
Kegagalan
Alternatif
Solusi
Terselenggaranya
pembinaan dan
pembangunan
hukum di tingkat
Daerah
Terselenggaranya
layanan informasi
hukum melalui
sistem JDIHN
Terselenggaranya
layanan informasi
hukum pada Kantor
Wilayah
Kementerian
Hukum dan HAM
Bali
Keterbatasan
Anggaran
Dalam
Peningkatan
Layanan
Informasi
Hukum Melalui
Sistem JDIHN
(Perpustakaan
Hukum).
Koordinasi dan
optimalisasi
pengelolaan
anggaran
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 114
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum terdiri dari 1 (satu) orang
kasubbid dan 1 (satu) orang JFT (Pustakawan) dengan didukung oleh 1 (satu)
orang JFU yakni Jabatan Fungsional Umum Penyusunan Informasi Hukum.
Target kegiatan dilakukan dengan membentuk tim Pembina dan pengelola
jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan melibatkan
kabupaten/kota sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum. Dengan demikian kalau dilihat dalam penggunaan sumber daya, Sub
Bidang Dokumentasi dan Informasi Hukum hanya dibantu oleh Jabatan
Fungsional Tertentu (Perpustakaan) dan Jabatan Fungsional Umum
(Penyusun Informasi Hukum).
D. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Restra dan KPJM;
b. Melaksanakan Penyusunan Program berdasarkan kebutuhan;
c. Menyusun kalender kerja dan disbursementplan sesuai dengan indikator
penyerapan anggaran.
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
program.
e. Terlaksananya kegiatan sesuai program kerja dengan penyusunan laporan
akhir.
12. Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah.
A. Realisasi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya pembinaan
dan pembangunan hukum di
tingkat Daerah dengan
didukung perencanaan hukum
di daerah; Analisis dan
Evaluasi hukum masyarakat
dan terleselenggaranya
bantuan hukum serta
tersedianya dokumentasi dan
jaringan informasi hukum
Terselenggaranya
kegiatan fasilitasi
perencanaan
pembentukan
produk hukum
daerah
2
Kegiatan
2
Kegiatan
100%
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu dalam hal Terselenggaranya
kegiatan fasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah telah
dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 115
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
a. Forum Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum.
Forum Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum bertujuan untuk menciptakan keseragaman pengelolaan
bahan dokumentasi, mempercepat penemuan kembali bahan dokumentasi,
dan meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum.
Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Forum
Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi
Hukum melalui 3 (Tiga) Tahapan, yaitu:
1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Pelaksanaan; dan
3. Tahap Pelaporan.
Pelaksanaan Forum Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Teknis
Dokumentasi dan Informasi Hukum 25 Peserta yang berasal dari 9
(Sembilan) Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 9
Kabupaten/Kota se-Bali dengan 3 (Tiga) Narasumber, yang terdiri dari 1
(Satu) Orang Narasumber Pusat (Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi
BPHN) dan 2 (Dua) Narasumber Daerah (Kepala Kantor Wilayah dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem). Pelaksanaan Forum
Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi
Hukum Tahun Anggaran 2016 di selenggarakan oleh Sub. Bidang
Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan
HAM Kanwil. Kementerian Hukum dan HAM Bali pada Hari Kamis, 14
Juli 2016.
Adapun maksud dan tujuan diadakannya Forum Peningkatan Kompetensi
Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun Anggaran 2016 adalah
menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi, mempercepat
penemuan kembali bahan dokumentasi, dan meningkatkan pelayanan dan
akses publik terhadap informasi hukum dalam upaya sinergitas anggota
JDIH dalam standardisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di
wilayah.
b. Koordinasi dan Kerjasama Dengan Instansi Dalam Rangka Pembentukan
Produk Hukum Daerah
Koordinasi dan Kerjasama Dengan Instansi Terkait bertujuan untuk
mewujudkan terselenggaranya komunikasi yang efektif dan efesien dalam
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 116
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
mewujudkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Bali dalam Program Pembinaan Hukum Nasional di Wilayah untuk
mewujudkan Kementerian yang Profesional, Angkuntabel, Sinergis,
Transparan, dan Inovatif. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Koordinasi dan Kerjasama Dengan Instansi Terkait dilaksanakan
dalam 2 (Dua) Kegiatan, yaitu:
1. Koordinasi Dengan Unit Pusat; dan
2. Rapat di Dalam Kantor.
Pelaksanaan Koordinasi Dengan Unit Pusat dilaksanakan dalam kegiatan
Pemberian Penghargaan Bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional, guna mendorong peningkatan kinerja anggota JDIH
dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang pelaksanaannya
dilaksanakan pada 06-07 Juni 2016.
Target : 100 % (2 Kegiatan)
Realisasi : 2 Kegiatan (2/2 x 100% = 100 %)
Capaian : 100/100 x 100% = 100 %
13. Meningkatnya kadar kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya Desa Sadar
Hukum.
A. Realisasi Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya pembinaan
dan pembangunan hukum di
tingkat Daerah dengan
didukung perencanaan hukum
di daerah; Analisis dan
Evaluasi hukum masyarakat
dan terleselenggaranya
bantuan hukum serta
tersedianya dokumentasi dan
jaringan informasi hukum
Meningkatnya
kadar kesadaran
hukum masyarakat
dan terbentuknya
Desa Sadar Hukum
1
Kanwil
1
Kanwil
100%
Dalam rangka meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat dan
terbentuknya Desa Sadar Hukum di Wilayah, selama tahun 2016 telah
dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya:
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 117
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
a. Pembinaan dan Persiapan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional
Kegiatan Pembinaan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional ditujukan kepada
pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi yang diwakili oleh Banjar
Karangsuwung, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar.
Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung bertatap muka antara Pembina dan
yang dibina untuk diikutsertakan sebagai Peserta Lomba Kadarkum Tingkat
Nasional mewakili beberapa Kelompok Keluarga Sadar Hukum, melalui
beberapa tahapan penyampain materi lomba untuk diperagakan secara
langsung kepada tim inti dan tim cadangan. Adapun kegiatan pembinaan ini
dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali kegatan dengan jadwal kegiatan
sebagai berikut:
JADWAL KEGIATAN
No HARI/ TANGGAL WAKTU TEMPAT
1. Jum’at/ 10 Juni 2016 10.00 Wita Br. Karang Suwung Kel.
Pedungan
2. Sabtu/ 18 Juni 2016 19.00 Wita Br. Karang Suwung Kel.
Pedungan
3. Jum’at/ 24 Juni 2016 19.00 Wita Br. Karang Suwung Kel.
Pedungan
4. Jum’at/ 15 Juli 2016 19.00 Wita Br. Karang Suwung Kel.
Pedungan
5. Sabtu/ 16 Juli 2016 19.00 Wita Br. Karang Suwung Kel.
Pedungan
6. Jum’at/ 22 Juli 2016 10.00 Wita Kanwil Kemenkumham
Bali
Target : 100% (6 kegiatan)
Realisasi : 6 kegiatan (6/6 x 100%= 100%)
Capaian : 100/100 x 100% = 100 %
b. Ceramah Penyuluhan Hukum
Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelajar siswa/siswi. Materi
kegiatan ceramah penyuluhan hukum yakni: Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta implementasinya. Adapun
jadwal kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum yakni sebagai berikut:
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 118
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
JADWAL KEGIATAN
NO TEMPAT TANGGAL WAKTU
1. SMA Muhammadyah
Denpasar
Senin/ 1 Pebruari 2016 10.00 Wita
2. SMKN 5 Denpasar Selasa/ 2 Pebruari 2016 10.00 Wita
3. Kel. Wangaya Kaja,
Kec. Denpasar Utara
Kota Denpasar.
Rabu/ 17 Pebruari
2016
10.00 Wita
4. Desa Pecatu, Kab.
Badung
Jumat/ 18 Maret 2016 10.00 Wita
5. SMA 1 Tabanan Senin/ 21 Maret 2016 10.00 Wita
6. Desa Petang Kab.
Badung
Rabu/ 06 April 2016 10.00 Wita
7. Desa Seminyak Kab.
Badung
Kamis/ 07 April 2016 10.00 Wita
8. Kel. Den Bantas Kab.
Tabanan
Jumat/ 08 April 2016 10.00 Wita
Target : 100% (8 kegiatan)
Realisasi: 8 kegiatan (8/8x100 = 100%)
Capaian : 100/100 x 100% =100 %
c. Penyuluhan Hukum Serentak
Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak dilaksanakan pada tanggal 28 Januari
2016 secara serentak di 9 Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali dengan
melibatkan 18 Satuan Kerja di bawah jajaran Kanwil Kementerian Hukum
dan HAM Bali. Masing-masing Satker melaksanakan kegiatan penyuluhan di
5 sekolah di masing-masing wilayah.
Target : 100% (1 kegiatan)
Realisasi : 1 kegiatan (1/1x100 = 100%)
Capaian : 100/100 x 100% =100 %
d. Dialog Interaktif di Radio
Acara dialog interaktif dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran dan
pemahaman di kalangan masyarakat di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi
Bali terhadap materi Bantuan Hukum dan Perlindungan Anak. Adapun
materi yang disampaikan oleh narasumber dalam acara ini yakni tentang
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Acara
yang disampaikan melalui sarana dialog interaktif di radio ini ditujukan bagi
seluruh lapisan masyarakat yang dapat menjangkau atau menerima siaran
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 119
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
media elektronik (radio) yang berada di wilayah Provinsi Bali. Adapun
kegiatan dialog interaktif tersebut dilaksanakan pada:
Hari : Kamis dan Senin
Tanggal : 28 Juli 2016 dan 22 Agustus 2016
Tempat : Studio Pro-1 RRI Stasiun Denpasar
Jl. Hayam Wuruk No.70 Denpasar
Target : 100% (2 kegiatan)
Realisasi : 2 kegiatan (2/2x100 = 100%)
Capaian : 100/100 x 100% =100
e. Pembinaan Persiapan Desa Binaan Menjadi Desa Sadar Hukum Tahun 2017
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Desa Binaan menjadi Desa Sadar Hukum
Tahun 2017 dilakukan dengan memberikan pendalaman dan pemahaman
materi hukum melalui 2 (dua) kali pertemuan atau kegiatan yang masing-
masing mengikutsertakan 25 (dua puluh lima) orang dalam setiap
pertemuannya. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Desa Binaan yang
akan mewakili Provinsi Bali dengan harapan dapat menjadi ujung tombak
dalam membangun budaya tertib, disiplin dan patuh terhadap hukum formal
dan adat, sehingga akan terbangun hubungan yang harmonis untuk
mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan
taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia untuk
menciptakan masyarakat yang aman dan tentram. Adapun kegiatan tersebut
diselenggarakan pada:
Hari : Selasa dan Kamis
Tanggal : 20 September 2016 dan 22 September 2016
Tempat : Desa Binaan berdasarkan SK Bupati/ Walikota Provinsi
Bali untuk Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan
Target : 100%
Realisasi : 2 kegiatan (2/2x100%=100%)
Capaian : 100/100x100% = 100%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 120
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
14. Jumlah orang/masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016.
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya pembinaan
dan pembangunan hukum di
tingkat Daerah dengan
didukung perencanaan hukum
di daerah; Analisis dan
Evaluasi hukum masyarakat
dan terleselenggaranya
bantuan hukum serta
tersedianya dokumentasi dan
jaringan informasi hukum
Jumlah
orang/masyarakat
miskin yang
memperoleh bantuan
hukum litigasi
197
Orang
42
Orang
21,3%
Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi di Provinsi Bali
sebanyak 6 Organisasi Bantuan Hukum (OBH), dimana selama tahun 2016
jumlah masyarakat miskin yang mengajukan bantuan hukum litigasi adalah
sejumlah 51 orang namun yang diterima hanya sejumlah 42 orang. Hal ini tidak
bisa mencapai target yang telah ditentukan di awal dikarenakan kegiatan ini
bersifat insidentil.
Target : 100% (197)
Realisasi : 42 (42/197 x 100% = 21,3%)
Capaian : 21,3/100 x 100% = 21,3%
15. Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan kepada
orang/kelompok masyarakat miskin.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016.
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya pembinaan
dan pembangunan hukum di
tingkat Daerah dengan
didukung perencanaan hukum
di daerah; Analisis dan
Evaluasi hukum masyarakat
dan terleselenggaranya
bantuan hukum serta
tersedianya dokumentasi dan
jaringan informasi hukum
Jumlah kegiatan
bantuan hukum non
litigasi yang
diberikan kepada
orang/kelompok
masyarakat miskin
50
Orang
1
Orang
2 %
Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi di Provinsi Bali
sebanyak 6 Organisasi Bantuan Hukum (OBH), dimana selama tahun 2016
jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan kepada masyarakat
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 121
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
miskin adalah sejumlah 1 orang. Hal ini tidak bisa mencapai target yang telah
ditentukan di awal dikarenakan kegiatan ini bersifat insidentil.
No Keterangan Jumlah
1 Pembayaran Kegiatan Non Litigasi Pendampingan dengan
Nomor Permohonan: 0001.51.02.PLP.BPHN.2016 atas
nama I WAYAN SURATA ARDIAWAN dierikan dana
bantuan hukum sebesar Rp. 450.000,-
Rp. 450.000,-
Target : 100% (50 orang)
Realisasi : 1 (1/50 x 100% = 2 %)
Capaian : 2 /100 x 100% = 2 %
16. Terlaksananya bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
A. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2016.
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Terselenggaranya pembinaan
dan pembangunan hukum di
tingkat Daerah dengan
didukung perencanaan hukum
di daerah; Analisis dan
Evaluasi hukum masyarakat
dan terleselenggaranya
bantuan hukum serta
tersedianya dokumentasi dan
jaringan informasi hukum
Terlaksananya
bantuan hukum
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku
1
Kanwil
1
Kanwil
100 %
Dalam rangka terlaksananya bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di Wilayah, selama tahun 2016 telah dilaksanakan beberapa kegiatan,
diantaranya:
a. Monitoring/ Evaluasi dan Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan bantuan hukum selama tahun 2016 sudah dapat
dilaksanakan dengan baik. Dari semua laporan kegiatan yang telah
dikirim oleh LBH/ OBH yang ada di provinsi Bali, telah diperiksa
kebenarannya dan telah dibuatkan berita acara verifikasi dan selanjutnya
dibuatkan berita acara serah terima. Kegiatan Monitoring/ Evaluasi
pelaksanaan bantuan Hukum ditargetkan sebanyak 6 OBH/ LBH di
Provinsi Bali. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan
Hukum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan:
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 122
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
JADWAL
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN
HUKUM TAHUN 2016
NO NAMA OBH HARI TANGGAL WAKTU
1 LBH Bali Senin
23 Mei 2016 09.00 Wita
Rabu 12 Oktober 2016
09.00 Wita
2 LBH Apik Senin
23 Mei 2016 10.30 Wita
Rabu
12 Oktober 2016 10.30 Wita
3 Posbakumadin Senin
23 Mei 2016 12.00 Wita
Rabu 12 Oktober 2016 12.00 Wita
4 Yayasan Manikaya
Kauci
Senin
23 Mei 2016 13.30 Wita
Rabu 12 Oktober 2016 13.30 Wita
5 PBHI Bali Senin 23 Mei 2016 15.00 Wita
Rabu
12 Oktober 2016 15.00 Wita
6 KPPA Bali Kamis &
Jumat
2 & 3 Juni 2016 10.00 Wita
Kamis &
Jumat
13 & 14 Oktober
2016
10.00 Wita
b. Sosialisasi Bantuan Hukum
Sasaran atau indikator kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum adalah untuk
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau
kelompok orang miskin yang kesulitan mengakses keadilan karena
terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak
konstitusionalnya sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam
hukum yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam
sistem hukum nasional sehingga hasilnya akan dapat dirasakan
memberikan jaminan hak dan kewajiban bagi pemberi bantuan hukum dan
penerima bantuan hukum, khususnya di wilayah provinsi Bali. Kegiatan
ini dilakukan melalui penyuluhan hukum secara langsung atau diskusi
kelompok dan juga melalui penyebarluasan informasi tentang kebenaran
keberadaan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah melalui tahap
verifikasi dan akreditasi. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi
Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 123
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
JADWAL KEGIATAN
No Tempat Hari/ Tanggal Waktu
1 Desa/ Kel. Pedungan Denpasar
Selatan
Kamis/ 28 Januari 2016 10.00 Wita
2 SMA Tunas Daud Denpasar Jumat/ 29 Januari 2016 10.00 Wita
3 Desa/ Kel. Sumerta Kaja
Denpasar
Rabu/ 22 Pebruari 2016 10.00 Wita
4 Desa/ Kel. Padangsambian Kaja Selasa/ 23 Pebruari 2016 10.00 Wita
5 SMA Ngurah Rai Tuban Senin/ 7 Maret 2016 10.00 Wita
Target : 1 Kanwil (2 kegiatan)
Realisasi : 2 (2/2 x 100% = 100 %)
Capaian : 100 /100 x 100% = 100 %
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2016.
Sasaran Kegiatan Indikator
Outcome
Target
Keberhasilan
Realisasi
Kegagalan
Alternatif
Solusi
Terselenggaranya
pembinaan dan
pembangunan hukum di
tingkat Daerah dengan
didukung perencanaan
hukum di daerah; Analisis
dan Evaluasi hukum
masyarakat dan
terleselenggaranya bantuan
hukum serta tersedianya
dokumentasi dan jaringan
informasi hukum
Terlaksananya
bantuan hukum
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku.
- Realisasi kegiatan
Monitoring/ Evaluasi
dan Pengawasan
Pelaksanaan Bantuan
Hukum pada tahun 2016
mengalami peningkatan
karena jumlah OBH di
tahun 2016 bertambah
yang semula 5 OBH (4
OBH yang aktif)
menjadi 6 OBH.
- Realisasi kegiatan
Bantuan Hukum pada
tahun 2016 mengalami
peningkatan dari semula
3 kegiatan menjadi 5
kegiatan
-
-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 124
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
3.1.4 Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan
1 Persentase (%) UPT Pemasyarakatan di Wilayah yang dibina, dikendalikan dan
evaluasi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di Wilayah
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR OUTCOME TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan
di Wilayah
Persentase (%) UPT
Pemasyarakatan di Wilayah
yang dibina, dikendalikan
dan evaluasi dalam
pelaksanaan tugas
pemasyarakatan di Wilayah
75% 75% 100%
Dalam rangka melakukan pembinaan ke UPT Pemasyarakatan, Kanwil Hukum dan
HAM Bali telah melaksanakan Pembinaan oleh kepala Divisi yang secara teknis
mendatangi Lapas/Rutan/Bapas/Rupbasan untuk memberikan petunjuk pengarahan
dan melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi
Pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis dengan membentuk Tim Monitoring dan
Evaluasi.
Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran
jumlah kunjungan/monitoring ke UPT Pemasyarakatan selama tahun 2016 sebanyak
13 kali.
Target : 13 Kegiatan (75%)
Realisasi : 13/13x 75 %) = 75%
Hasil Capaian : 70/70 x 100% = 100 %
2 Jumlah Dokumen perencanaan Penganggaran dan Pelaporan.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di
Wilayah
Jumlah Dokumen
perencanaan
Penganggaran dan
Pelaporan yang disusun
secara tepat waktu
75% 75% 100%
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu dalam hal Jumlah Dokumen
perencanaan Penganggaran dan Pelaporan yang disusun secara tepat waktu telah
diselenggarakannya Rapat Koordinasi penyusunan RKA KL di kantor wilayah
dengan peserta operator RKA KL UPT Pemasyarakatan. Rapat koordinasi bertujuan
untuk melakukan pendampingan dalam penyusunan RKA KL tahun 2017. Kemudian
dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaporkan dari masing-masing kegiatan
yang kemudian digabung jadi satu dalam laporan kegiatan tahun 2016 Divisi
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 125
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Pemasyarakatan. Sehingga dengan demikian capaian indicator kinerja dapat diukur
dalam bentuk dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan ( 2 dokumen ) .
Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah
dokumen.
Target : 2 dok (75%)
Realisasi : 2/2 x 75 %) = 75%
Hasil Capaian : 75/75 x 100% = 100 %
3 Persentase pelayanan perawatan narapidana/tahanan sesuai standar
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di
Wilayah
Persentase
pelayanan
perawatan
narapidana/tahanan
sesuai standar
75% 75% 100%
Dalam rangka pencapaian indikator kinerja pelayanan perawatan narapidana dan
tahanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka divisi pemasyarakatan
kanwil Bali telah melakusanakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah rapat
koordinasi teknis pemasyarakatan dalam hal perawatan narapidanan dan tahanan.
Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan formulasi pengukuran jumlah
UPT Lapas/Rutan yang mengikuti kegiatan rapat koordinasi, yaitu:
Target : 10 UPT (75%)
Realisasi : 10 (10/10 x 75 %) = 75%
Hasil Capaian : 75/75 x 100% = 100 %
4 Persentase pelayanan informasi dan kerjasama pemasyarakatan sesuai standar
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di
Wilayah
Persentase
Pelayanan
Informasi dan
Kerjasama sesuai
standar
75% 75% 100%
a) Layanan Informasi dan Pengaduan
Tugas-tugas pembinaan Narapidana, Pelayanan Tahanan, dan pembimbingan
klien Pemasyarakatan sangat baik jika diketahui oleh masyarakat sebagai pihak
yang harus dilibatkan dalam proses Pemasyarakatan.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 126
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Terkait hal tersebut, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, telah
dibuat spanduk berisi alamat Email dan Nomor pengaduan yang dapat
dipergunakan menyampaikan kritik, saran, aspirasi demi terlaksananya proses
pemasyarakatan yang baik. Pengukuran capaian indikator kinerja ini
menggunakan formulasi pengukuran terlaksananya kegiatan pembuatan spanduk
layanan Pengaduan dan brosur layanan informasi.
b) Layanan Kerjasama
Layanan Kerjasama mengacu pada koordinasi dan konsultasi lintas sectoral.
Dalam hal ini divisi Pemasyarakatan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
para pihak penegak hokum lainnya yang dikemas dalam satu forum
Dilkumjakpol.
Forum Dilkumjakpol telah dilaksanakan pada tahun 2016 ini sebanyak 2 kali
sesuai dengan perencanaan kinerja, pertemuan pertama adalah untuk
menginventarisir masalah masalah yang ada dan berkaitan antar instansi penegak
hokum di Propinsi Bali. Pertemuan pertama dilakukan di Aula Kantor Wilayah
dan dihadiri oleh perwakilan dari Pengadilan, Kejaksaan, kepolisian dan Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan pertemuan kedua adalah Grand
Meeteng untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dikumpulkan. Grand
Meeting dilaksanakan di Hotel Grand Mega Kuta yang dihadiri oleh 50 orang.
Target : 75 %
Terlaksana : 2 (2/2 x 75 %=75 %
Hasil capaian : 75/75 x 100% = 100%
5 Persentase Pelayanan Tahanan sesuai standar
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan Layanan
Pemasyarakatan dalam
Sistem Peradilan Pidana
Persentase
pelayanan tahanan
sesuai standar
75% 75% 100%
Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayan terhadap tahanan
merupakan tugas pokok dan fungsi dari Rumah Tahanan Negara. Ada 4 (empat) Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalaj Jajaran Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali dan semuanya sudah melaksanakan Pelayanan terhadap
Tahanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.dengan demikian maka
penghitungan Porsentasi Capaian dapat di ukur sebagai berikut:
Target : 4 UPT (75%)
Realisasi : 4 (4/4 x 75 %) = 75%
Capaian : 75/75 x 100% = 100 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 127
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Sementara itu untuk serapan Anggaran belum terserap keseluruhannya dikarenakan
Fluktuasi isi Rutan yang selalu berubah setiap harinya yang mempengaruhi tingkat
serapan anggaran masing-masing UPT.
6 Persentase pelayanan Pembinaan Narapidana sesuai standar.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan Layanan
Pemasyarakatan dalam
Sistem Peradilan
Pidana
Persentase pelayanan
Pembinaan
Narapidana Sesuai
Standar
75% 75% 100%
Sebagai Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap Pembinaan terhadap
Narapidana maka Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wajib memberikan layanan
Pembinaan terhadap Narapidana di Lapas. Pembinaan yang dilakukan haruslah
sejalan dan sesuai dengan standard dan ketentuan yang berlaku. Seluruh Lembaga
Pemasyarakatan dalam Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
sebanyak 5 (lima) Satker terlah melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana sesuai
dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga penghitungan
Porsentasi Capaian dapat di ukur sebagai berikut:
Target : 5 UPT (75%)
Realisasi : 5 (5/5 x 75 %) = 75%
Hasil Capaian : 75/75 x 100% = 100 %
7 Persentase pelayanan dan Pengelolaan Basan Baran sesuai standar.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya
Kualitas Pelaksanaan
Layanan
Pemasyarakatan
dalam Sistem
Peradilan Pidana
Persentase pelayanan
dan Pengelolaan
Basan Baran Sesuai
Standar
75% 75% 100%
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan)
bertanggung jawab terhadap penerimaan, perawatan dan pengelolaan Benda Sitaan
dan Barang Rampasan Negara (Basan Baran) yang kemudian harus
dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku, Rupbasan dalam tugas
dan fungsinya menerima titipan dari instansi penegak hukum lain seperti Kejaksaan,
Kepolisian mdan Pengadilan.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 128
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
Rupbasan menjalankan fungsi registrasi, administrasi, perawatan dan pengelolaan
terhadap Basan Baran yang dalam hal ini Basan Baran yang masih terikat oleh
persoalan hokum, apakah itu dalam proses pemeriksaan, pengadilan dan pembinaan.
Namun terlepas dari itu juga banyak barang-barang yang tidak jelas status hukumnya,
barang temuan, dan barang tidak bertuan. Barang-barang inilah yang kemudian
menjadi persoalan akan dikelola atau dikembalikan ke negara, sementara yang
menjadi beban adalah biaya dan tenaga untuk pemeliharaan. Inilah yang kemudian
menjadi persoalan Rupbasan yang belum terselesaikan.
Sebagai Satuan Kerja yang bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Basan Baran,
Rupbasan Kelas I Denpasar Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali
Melaksanakan Fungsinya dengan pengukuran kinerja sebagai berikut:
Target : 1 UPT (75%)
Realisasi : 1 (1/1 x 75 %) = 75%
Hasil Capaian : 75/75 x 100% = 100 %
8. Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya
Kualitas
Pelaksanaan
Layanan
Pemasyarakatan
dalam Sistem
Peradilan Pidana
Persentase pelayanan
keamanan dan keteriban
sesuai standar
75% 75% 100%
Terkait dengan Penegakan Kamtib di Lapas dan Rutan, Tim satgas Kamtib Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Bali telah melakukan kegiatan Penggeledahan (Sidak) ke
Lapas/ Rutan sebagaimana berikut:
NO UPT
Tanggal
Penggeledahan
Hasil Penggeledahan Keterangan
1 Lapas Kelas IIA
Denpasar
10 April 2016 5 Buah HP
3 Buah Pisau
6 Charger
1 Senter
1 Kikir
4 Buah Korek Api
1 Kotak kecil Obeng Kecil
1 PSP
1 Lampu Hias
1 Powerbank
3 Potong Kayu (50 cm)
1 Tombak Buatan
1 Gunting
1 Cutter
1 Kabel Roll
1 Jam Tangan Rusak
Disita untuk
Dimusnahkan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 129
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
1 Buah Pahat
12 April 2016 11 Buah HP
4 Buah Flash Disk
10 Sendok Stainless
4 Buah Pisau
7 Charger
12 Headshet
1 Buah Korek
1 Potong Kabel
1 Sabuk
1 Pemanas Air
1 Pak Masker
1 Buah Gunting
1 Kipas Angin
2 Obeng
1 Catok Rambut
Disita untuk
Dimusnahkan
03 Mei 2016 7 Buah HP
4 Headshet
9 Charger HP
1 Pemanas Air
1 Kabel Rol
4 Sendok Stainless
1 Gunting
2 Tang Kecil
Disita untuk
Dimusnahkan
13 Juli 2016 7 HP
9 Headset
6 Charger HP
1 Pemanas Air
3 Pisau Dapur
2 Kabel Roll
Disita untuk
Dimusnahkan
14 Juli 2016 7 Hp
4 Headset
5 Chareger HP
1 Pemanas Air
5 Gunting Kecil
1 Pisau Dapur
7 Seendok Stainless
13 Kabel Roll
Disita untuk
Dimusnahkan
24 Agustus 2016 68 HP
5 headset
7 Charger HP
Disita untuk
Dimusnahkan
2 September 2016 47 HP
35 Headset
45 Charger HP
7 Pemanas Air
14 Gunting
5 Pisau
2 Palu
2 Gerukan Tanah (kecil)
26 Sendok Makan
Stainless
5 Garpu
6 Gulung Kabel
1 Betel
10 Gulung Klem kabel
dari seng
1 Obeng
1 Catok
Disita untuk
Dimusnahkan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 130
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
04 Oktober 2016 25 HP
1 Headset
1 Charger HP
Disita untuk
Dimusnahkan
21 Oktober 2016 9 HP
2 Headset
2 Charger HP
Disita untuk
Dimusnahkan
2 Rutan Kelas IIB
Bangli
07 April 2016 2 Buah HP
3 Charger
2 Headshet
2 Stop Kontak dan Kabel
1 Kait Kawat
3 Cutter
1 Kabel (1m)
09 April 2016 9 Buah HP
3 Cutter
2 Cokan Kabel
3 Charger
2 Korek Gas
1 Headshet
11 April 2016 1 Buah HP
1 Charger
1 Headshet
Botol Kaca
20 April 2016 NIHIL
26 April 2016 4 Buah HP
1 Sendok Stainless
1 Cutter
1 Paku
3 Charger
1 Headshet
1 Stop kontak
Disita untuk
Dimusnahkan
2 Juni 2016 Charger
2 Botol Kaca
1 Botol Parfum Kaca
3 Paku (3cm)
1 Korek Gas
Disita untuk
Dimusnahkan
6 Juni 2016 1 Charger
1 Hedset
1 Piring Keramik
1 Sendok Stanles
1 Gelas Kaca
2 Cutter
1 Silet
1 Paku
Disita untuk
Dimusnahkan
9 Juni 2016 6 Kompor Rakitan
1 Kaleng Bekas
Disita untuk
Dimusnahkan
14 Juni 2016 5 Kompor Rakitan
2 Kompor
11 Korek Gas
1 Gunting Kuku
1 Kater
10 Sendok
Disita untuk
Dimusnahkan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 131
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
20 Juni 2016 1 Headset
1 Charger
1 Gelas Kaca
1 Cutter
1 Gelang Besi
1 Paku (7cm)
Uang Tunai Rp. 100.000
Disita untuk
Dimusnahkan,
uang tunai
dicatat di buku
Register D
23 Juni 2016 1 Charger
1 Kepala Charger
1 Kabel data
1 StopKontak
1 Paku (7cm)
1 Ikat Pinggang
1 Cutter
Disita untuk
Dimusnahkan
30 Juni 2016 3 Cutter
2 Sendok Stainless
1 Paku
Disita untuk
Dimusnahkan
26 Agustus 2016 1 HP
1 Charger
1 Simcard
2 Baterai HP
1 Gunting Kecil
1 Pisau Kecil
12 Butir Obat-obatan
16 Korek Gas
1 Silet
2 Pulpen
2 Tembakau
1 Lembar kertas berisi
tulisan no HP
Disita untuk
Dimusnahkan
01 Oktober 2016 1 HP
1 Kabel data
1 Headshet
1 Pitingan T
4 Simcard
1 Sendok Stainless
1 Parutan Kelapa
Disita untuk
Dimusnahkan
10 Oktober 2016 1 Gelas Kaca
1 Kabel data
3 Sendok Stainless
4 Charger HP
3 Ikat Pinggang
1 Kabel data
2 Paku (5cm)
4 Peniti
2 Baterai HP
1 Botol Kaca
1 Cutter
1 Toples Kaca
Disita untuk
Dimusnahkan
17 Oktober 2016 2 Charger HP
2 Headshet
1 Stop Kontak
1 Cutter
1 Potongan Cermin
Disita untuk
Dimusnahkan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 132
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
24 Oktober 2016 Kabel (1m)
2 Potongan Besi
1 Paku (5cm)
1 Simcard
Disita untuk
Dimusnahkan
02 Nopember
2016
1 HP
3 Charger HP
1 Headshet
1 Baterai HP
1 Simcard
I Pisau
1 Kabel (1m)
1 Cutter
Disita untuk
Dimusnahkan
08 Nopember
2016
1 Gelas Kaca
8 Sendok Stainless
4 Charger
2 Paku (5cm)
2 Cutter
1 Headset
1 Kabel (2m)
2 Simcard
HP
Uang Tunai Rp.
163.000
Disita untuk
Dimusnahkan,
uang tunai
dicatat di buku
Register D
15 Nopember
2016
1 Piring Kaca
1 Cutter
1 Kartu Remi
Uang Tunai Rp.
2.500.000
Disita untuk
Dimusnahkan,
uang tunai
dicatat di buku
Register D
21 Nopember
2016
1 Pemanas Air Listrik Disita untuk
Dimusnahkan
3 Lapas Kelas IIB
Singaraja
01 April 2016 1 Pisau Cutter
1 Batrai HP
1 Alat Pemotong Kuku
2 Botol GPU
1 Kartu Domino
1 Kartu Ceki
1 Sendok Makan
1 Kaca Cermin
Disita untuk
Dimusnahkan
07 April 2016 1 Kartu Domino
1 Kartu remi
1 Kabel
1 Set Gembok Kunci
1 Korek Gas
6 Paku Kecil
1 Pakung Panjang
Disita untuk
Dimusnahkan
18 April 2016 3 Buah HP
1 Pisau Cukur
3 Korek Gas
1 Sendok Stainless
1 Botol CPU
1 Buah Domino
1 Gelas Kaca
2 Powerbank
5 Charger HP
2 Headshet
1 Pisau Cutter
Disita untuk
Dimusnahkan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 133
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
1 Pisau Kecil
1 Gunting
3 Batrei HP
1 Kipas Angin Mini
1 Stop Kontak
25 April 2016 1 Kartu XL
1 Chasing HP
1 Sendok Stainless
Disita untuk
Dimusnahkan
28 April 2016 1 Kartu Domino
4 Cutter
4 Korek Gas
1 Pemotong Kuku
1 Chasing HP
1 Headshet
1 Charger
Disita untuk
Dimusnahkan
03 Mei 2016 2 Buah HP
2 Batrei HP
1 Pisau Cukur
3 Sendok Stainless
1 Pisau cutter
1 Headshet
1 Powerbank
1 Charger
1 Penggaris Besi
2 Korek Gas
1 Gunting
2 Gulungan Kabel
1 Buah Botol Kecil
Disita untuk
Dimusnahkan
12 Mei 2016 1 Buah HP
5 Batrei HP
1 Kartu HP
2 Cutter
1 Sendok Stainless
1 Besi Ulir
1 Kartu Domino
4 Buah Paku
1 Set Kartu Ceki
1 Gelas Kaca
1 Pisau Kapi
1 Stop Kontak
1 Charger HP
Disita untuk
Dimusnahkan
19 Mei 2016 2 Gelas Kaca
3 Sendok Stainless
1 Ikat pinggang
4 Buah Paku
1 Kartu Domino
1 Kartu Remi
1 Headhet
1 Pisau
1 Gulung Kawat
Disita untuk
Dimusnahkan
31 Mei 2016 3 Pisau Cutter
1 Batrei HP
1 Kartu HP
1 Obeng
1 Paku
Disita untuk
Dimusnahkan
20 Juni 2016 4 HP
2 Headset
1 Kaca Mika
1 Batu Asah
Disita untuk
Dimusnahkan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 134
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
22 Juni 2016 1 Mangkok Kaca
2 Gelas Kaca
1 Botol Asem
2 Sendok Makan
2 Set Kartu Domino
1 Set Kartu Remi
2 Pisau Kater
4 Isi Kater
1 Gunting
1 Power bank
1 Hp
1 Stop Kontak
2 Baterai Hp
Disita untuk
Dimusnahkan
30 Juni 2016 1 Carger HP
1 Headset
2 Sendok Makan Stenless
1 Gunting
1 Pisau Kater
1 HP
1 Baterai HP
3 Simcard
Disita untuk
Dimusnahkan
18 Juli 2016 1 Sendok Makan Stenlees
2 Alat Pemotong Kuku
1 Pisau Kuris
2 Baterai HP
1 Batu Asah
1 Ikat Pinggang
1 Carger Rakitan
1 Stop Kontak Rakitan
Disita untuk
Dimusnahkan
5 Juli 2016 1 Korek Gas Lubinhot
2 Isi Pisau Kater
1 Sendok Makan
1 Pisau Kater
Disita untuk
Dimusnahkan
1 Juli 2016 5 HP
6 Baterai HP
2 Pisau Kuris
2 Sendok Makan Stenless
2 Korek Gas
1 Headset
1 Kabel Data
Disita untuk
Dimusnahkan
27 Juli 2016 4 Pisau Kater
2 Batang Besi
3 Ikat Pinggang
10 Paku Beton
2 Batu
1 Bungkus Pernak Pernik
1 Catok
1 isau Kuris
1 HP
Disita untuk
Dimusnahkan
4 Agustus 2016 3 Pisau Karter
1 Batang Magnet Bundar
1 Ikat Pinggang
3 Pake Beton
1 Gunting
2 Sendok Makan
2 Kabel Data
3 Korek Gas
2 HP
1 Alat Potong Kuku
Disita untuk
Dimusnahkan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 135
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
22 Agustus 2016 1 Isi Kate
1 Set Kartu Domino
1 Sendok Makan Stainless
1 Powerbank
7 HP
9 Baterai HP
1 Set Kartu remi
1 Cuk Listrik
6 Charger
4 Botol Kaca
1 Pisau Kater
Disita untuk
Dimusnahkan
5 September 2016 4 HP
9 Baterai HP
Disita untuk
Dimusnahkan
15 September
2016
2 Pisau Kuris
1 Botol Obat
1 Botol Kaca
Disita untuk
Dimusnahkan
6 Oktober 2016 1 Sendok Makan
Stenless
Disita untuk
Dimusnahkan
13 Oktober 2016 6 Sendok Makan
Stenless
4 Pisau Cutter
2 Alat Potong Kuku
2 Botol Kaca
Minyak Urut
1 Simcard XL
1 Charger HP
Disita untuk
Dimusnahkan
26 Oktober 2016 5 Sendok Makan
Stenless
8 Pisau Cutter
2 Gunting
2 Botol Kaca Minyak
Urut
4 HP
3 Charger HP
3 Gelas Kaca
3 Casing HP
1 Kartu Domino
Disita untuk
Dimusnahkan
11 Nopember
2016
9 Pisau Cutter
10 isi Cutter
3 Sendok Makan
Stenless
1 Charger HP
1 Stop Kontak
1 Gunting
1 Tang
2 Kartu Remi
2 Ikat Pinggang
2 Kaca Cermin
2 Headshet
1 Kartu Ceki
2 Kartu Domino
5 Baterai HP
3 Molto
1 Penggaris Besi
3 Botol Kaca
1 Power Bank
2 HP
1 Botol Tiner
2 Sovel
Disita untuk
Dimusnahkan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 136
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
1 Alat Potong Kuku
1 Silet Kuris
1 Logilink Bluetooth
Receiver
4 Lapas Kelas IIB
Karangasem
19 April 2016 4 Buah HP
3 Buah Stop Kontak
14 Sendok Makan
2 Buah Sendok Dapur
2 buah Pisau
4 Kartu
10 Buah Kartu
2 Buah Baterai ABC
Disita untuk
Dimusnahkan
10 Mei 2016 5 Buah Sendok Besi
10 Buah Paku
2 Buah Piring Kaca
5 Buah Korek Api
2 Buah Silet
1 Buah Pisau Cukur
3 Buah Gelas Kaca
Disita untuk
Dimusnahkan
20 Mei 2016 4 Buah Korek Api
2 Buah Pisau Modifikasi
dari Korek
2 Buah Sendok Garpu
4 Buah Sendok
1 Buah Pemotong Kuku
Disita untuk
Dimusnahkan
06 Desember
2016
3 Pisau Cukur
2 Gunting
6 Sendok Makan
Stenless
1 Cermin
1 Catutan Kuku
1 Baterai HP
Disita untuk
Dimusnahkan
5 Lapas Kelas IIB
Tabanan
15 April 2016 3 Buah HP
2 Buah Charger HP
3 Buah Gelas Kaca
1 Buah Gunting
1 Buah Headshet
1 Buah Ikat Pinggang
1 Kalung besi
1 Mangkok
5 Pemotong Kuku
1 Powerbank
14 Sendok
Disita untuk
Dimusnahkan
13 Mei 2016 4 Baterai HP
4 Charger HP
1 Cekian
1 Domino
2 HP
1 Cutter
1 Pemotong Kuku
1 Sepaku
2 Sendok Besi
1 Headshet
Disita untuk
Dimusnahkan
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 137
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
23 Mei 2016 3 Piring
2 Gelas Kaca
5 Sendok
1 Domino
Disita untuk
Dimusnahkan
6 Rutan Kelas IIB
Gianyar
15 April 2016 8 Buah Gelas
6 Korek Api
1 Chasing HP
1 Alat Judi
1 Paku
1 radio Rakitan
Disita untuk
Dimusnahkan
22 April 2016 1 Korek Gas
2 Sendok
2 Pisau Cutter
Uang Rp. 200.000
1 Gelas
2 Paku
1 Buah Kaca Cermin
Tali
1 Penggaris Besi
1 Tali Plastik
Disita untuk
Dimusnahkan
dan Uang
dimasukan ke
dalam Register
D
04 Mei 2016 1 Alat Judi
1 Gelas Kaca
Tali
1 Kaca Cermin
Lem Sprei
12 Mei 2016 7 Buah HP
5 Buah Charger
1 Buah Pittingan
1 Stop Kontak Model T
3 Buah Headshet
1 Buah Gelas
1 Buah Kaleng
1 Buah Penggais
1 Buah Batu
1 Alat Judi
25 Mei 2016
1 Alat Judi
1 Kaleng
1 Gelas Kaca
1 Botol Kaca
1 Pisau Cutter
1 Ikat Pinggang
1 Korek Gas
7 Lapas Kelas IIA
Narkotika bangli
08 April 2016 NIHI -
12 April 2016 2 Korek Gas
1 simcard HP
1 Pisau Cukur
1 Potongan Besi Kecil
1 Potongan Cutter
1 Buah Sendok
Disita untuk
Dimusnahkan
20 April 2016 NIHIL -
28 April 2016 NIHIL -
22 Juni 2016 NIHIL -
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 138
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
30 Juni 2016 NIHIL -
11 Juli 2016 3 Kompor Rakitan Disita untuk
Dimusnahkan
8 Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas
IIB Karangasem
01 April 2016 NIHIL -
06 April 2016 NIHIL -
11 April 2016 NIHIL -
14 April 2016 NIHIL -
22 April 2016 NIHIL -
28 April 2016 NIHIL -
02 Mei 2016 NIHIL -
10 Mei 2016 NIHIL -
13 Mei 2016 NIHIL -
17 Mei 2016 NIHIL -
20 Mei 2016 NIHIL -
25 Mei 2016 NIHIL -
9 Rutan Kelas IIB
Klungkung
17 Mei 2016 3 Korek Api
2 Gunting
13 Bungkus Rokok
1 Buah Stop Kontak
Obat-obatan
Disita untuk
Dimusnahkan
10 Rutan Kelas IIB
Negara
18 Mei 2016 4 Pisau Cukur
2 Silet
1 Ikat Pinggang
3 Buah HP
2 Sendok Makan
6 Gelas Kaca
Disita untuk
Dimusnahkan
Penegakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) dilaksanakan di Lapas, Rutan,
Rupbasan dan Bapas sesuai standar operasional prosedur telah dilaksanakan secara
bertanggungjawab oleh seluruh UPT Pemasyarakatan yakni sebanyak 13 Satuan
Kerja dengan porsentase sebagai berikut:
Target : 13 Satuan Kerja (75%)
Realisasi : 13 (13/13 x 75 %) = 75%
Hasil Capaian : 75/75 x 100% = 100 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 139
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
9. Persentase pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan sesuai standar.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan Layanan
Pemasyarakatan dalam
Sistem Peradilan
Pidana
Porsentase pelayanan
Pembimbingan Klien
Pemasyarakatan sesuai
standar
75% 75% 100%
Dua Satuan Kerja Balai Pemasyarakatan pada jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan
HAM Bali yakni Bapas Kelas I Denpasar dan Bapas Kelas II Karangasem menjalankan
tugas dan fungsi pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan baik Klien Anak
maupun Klien Dewasa untuk seluruh wilayah Bali dengan pembagian wilayah kerja
sebagai berikut:
a. Bapas Klas I Denpasar meliputi:
1. Lapas Klas IIA Denpasar
2. Lapas Klas IIB Tabanan
3. Lapas Klas IIB Singaraja
4. Rutan Negara
5. Rutan Gianyar
b. Bapas Karangasem meliputi:
1. Lapas Klas IIB Karangasem
2. LPKA Karangasem
3. Lapas Narkotika Banglui
4. Rutan Klungkung
5. Rutan Bangli
Narapidana yang akan dan sudah menjalani pembinaan diluar Lapas/Rutan (reintegrasi
sosial) baik PB, CB, CMK, CMB diproses melalui bimbingan kemasyarakatan oleh
Petugas Pembimbing Pemasyarakatan (PK) Bapas melaui mekanisme home visip
maupun wajib lapor.
Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya Bapas mengacu pada Standar
Operasional Prosedur yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja
UPT Bapas telah berjalan sesuai standar.
Target : 2 UPT (75%)
Realisasi : 2 (2/2 x 75 %) = 75%
Capaian : 75/75 x 100% = 100 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 140
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
10. Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar.
A. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya
Kualitas Pelaksanaan
Layanan
Pemasyarakatan
dalam Sistem
Peradilan Pidana
Persentase pelayanan
pendidikan, perlindungan dan
pengentasan anak sesuai
standar
75% 75% 100%
Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi perhatian khusus dalam system
peradilan, yang saat ini sudah difokuskan melalui mekanisme Sistem Peradilan
Pidana Anak yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang SPPA. Demikian juga
dalam proses pembinaannya, narapidana Anak atau Anak didik Pemasyarakatan
memiliki kebutuhan khusu dalam proses pembinaannya karena mereka pada
umumnya adalah anak-anak usia sekolah. Sehingga bagi mereka perlu diberikan
pendidikan khusus. Untuk LPKA Karangasem, pendidikan yang diberikan saat ini
melalui program Kejar Paket, A, B, dan C karena untuk mengadakan program belajar
mengajar (sekolah) di dalam saat ini belum didukung oleh sarana dan prasarana. Akan
tetapi secara umum proses pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan standar
pendidikan anak di Lapas Anak. Adapun dari total anak didik pemasyarakatan di
LPKA Karangasem sebanyak 14 orang, 9 orang diantaranya yang mengikuti
pendidikan melalui program Kejar Paket sebagai berikut:
SD : 5 orang (Paket A)
SMP : 3 orang (Paket A)
SMA : 1 orang (Paket C)
Jumlah : 9 orang
Sementara bagi mereka yang tidak mengikuti kegiatan program kejar paket adalah
akrena masa hukuman yang pendek sehingga cukup menunggu ekspirasi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya di UPT LPKA Karangasem sudah
melaksanakan pelayanan pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan sesuai
dengan standar pendidikan bagi ABH.
Target : 1 UPT (75%)
Realisasi : 1 (1/1 x 75 %) = 75%
Hasil Capaian : 75/75 x 100% = 100 %
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 141
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016.
Tahun 2015
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya
Kualitas Pelaksanaan
Layanan
Pemasyarakatan
dalam Sistem
Peradilan Pidana
Persentase pelayanan
pendidikan, perlindungan dan
pengentasan anak sesuai
standar
70% 70% 100%
Tahun 2016
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
OUTCOME
TARGET
(%)
REALISASI
(%)
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya
Kualitas Pelaksanaan
Layanan
Pemasyarakatan
dalam Sistem
Peradilan Pidana
Persentase pelayanan
pendidikan, perlindungan dan
pengentasan anak sesuai
standar
75% 75% 100%
C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2016 dengan target jangka menengah
sesuai strategi perencanaan.
Sesuai dengan perjanjian kinerja, Divisi pemasyarakatan sebagai pemegang program
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah telah menetapkan 10 target kinerja
yaitu:
1. Persentase (%) UPT Pemasyarakatan di Wilayah yang dibina, dikendalikan dan
evaluasi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di Wilayah
2. Persentase (%) Dokumen perencanaan Penganggaran dan Pelaporan.
3. Persentase pelayanan perawatan narapidana/tahanan sesuai standar
4. Persentase pelayanan informasi dan kerjasama pemasyarakatan sesuai standar
5. Persentase Pelayanan Tahanan sesuai standar
6. Persentase pelayanan Pembinaan Narapidana sesuai standar
7. Persentase pelayanan dan Pengelolaan Basan Baran sesuai standar
8. Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar
9. Persentase pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan sesuai standar
10. Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai
standar
Capaian Kinerj tahun 2016 bisa dikatakan berhasil 100 % dari target yang diharapkan
untuk tahun kedua Program Kinerja jangka Menengah sebanyak 75% dengan harapan
dapat mancapai 90% pada tahun kelima program jangka menengah.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 142
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Pada Tahun 2016.
Peningkatan atau penurunan kinerja dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan pada
dasarnya sangat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut:
1. Anggaran/biaya
Program kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan acuan utama dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di tingkat wilayah. Namun diluar
postur yang telah disusun oleh Ditjenpas, di wilayah adakalanya memiliki program
prioritas yang berdasarkan pada kekhususan wilayah, dan program yang telah
direncanakan tidak selalu didukung oleh anggaran, sehingga program yang
tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dapat dilaksanakan namun tidak bisa
optimal.
Kanwil Bali berencana memberikan penyuluhan langsung kepada WBP melalui
program pembinaan mental dan Rohani, kegiatan ini pernah berjalan dengan
anggaran DIPA pada tahun 2011 sampai 2013, namun semenjak 2014 hingga
sekarang anggaran tersebut tidak ada sehingga kegiatan tidak dapat masukkan
kedalam kalender kerja, namun dalam beberapa kesempatan kegiatan tetap
dilaksanakan dengan mengikut dengan program lain.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja,sebagai
contoh; dukungan jaringan internet yang memadai untuk mendukung kelancaran
Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Dengan adanya dukungan dari Ditjenpas
dengan pemasangan jaringan internet Icon Plus pelaksanaan kegiatan input data
dan upload data SDP secara online dapat terselenggara dengan baik.
3. SDM
Hal yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung keberhasilan adalah dukungan
Sumner Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dan mumpuni, yang mampu
bersaing dan sejalan dengan kemajuan teknologi. Dalam hal ini SDM pada Divisi
pemasyarakatan masih bellum memadai, masih banyak diantara pegawai yang
gagap teknologi.
4. Kebijakan baru
Dalam proses penyelenggaraan pemasyarakatan terkadang tidak selalu bisa
mengikuti program dan kalender yang telah dibuat. Adakalanya muncul kebijakan
baru baik itu menggantikan kebijakan lama maupun sebagai program yang benar-
benar baru. Tentu saja kebijakan tersebut muncul karena situasi dan kondisi yang
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 143
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
dianggap penting oleh para pimpinan untuk membuat kebijakan baru. Sehingga
dalam pelaksanaannya beberapa program tidak dapat dilaksanakan dan ada yang
bisa dilaksanakan namun berkurang volume dan kuantitasnya.
E. Analisas Efisiensi penggunaan sumberdaya.
Keterbatasan SDM dan Anggaran seringkali menghambat pencapaian kinerja. Namun
dalam keterbatasan tersebut tetap diupayakan pencapaian target sesuai dengan
harapa. Seperti kekurangan tenaga medis di Lapas/Rutan, dioptimalkan dengan
mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan propinsi dan kabupaten/kota.
Kekurangan tenaga pengamanan di upayakan dengan kerjasama dengan pihak
kepolisian dengan membuatkan pos keamanan yang dibantu dengan penempatan
polisi di area Lapas/Rutan. Begitu juga dengan kekurangan anggaran Bama pada
tahun 2016 ini diupayakan kerjasama dengan pihak ketiga (penyedia bama) untuk
dapat memenuhi kebutuhan bahan makanan di lapas rutan sampai anggaran tambahan
bama tercukupi.
Efisiensi tersebut tidak lain adalah dalam upaya mencapai sasaran dan target kinerja
yang optimal serta yang lebih utama adalah untuk memenuhi hak-hak warga bindaan
pemasyarakatan dan tahanan yang bias saja berdampak pada gangguan keamanan
dan ketertiban jika tidak terpenuhi.
F. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
Program/kegiatan yang paling mempengaruhi dalam menunjang capaian keberhasilan
kinerja adalah kerjasama dan koordinasi baik dalam satu instansi maupun antar
instansi (internal dan eksternal). Koordinasi dan kerjasama memegang peranan
penting dalam pencapaian target kinerja serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pemasyarakatan baik pada tingkat Kantor Wilayah maupun pada Unit Pelaksana
Teknis Pemasyarakatan. Koordinasi dan kerjasama dalam satu instansi (Internal) bisa
dalam satu instansi, antar Sub Bidang, antar Bidang, antar Divisi dan antar Wilayah.
Dan Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain) eksternal adalah dengan badan
atau instansi yang berqada diluar Kementerian Hukum dan HAM, misalnya
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Desa Adat, LSM dan Lembaga lainnya.
Guna tercapainya pelaksanaan program maka kerjasama dan koordinasi perlu terus
dibangun dan dikembangkan dengan melakukan improvisasi serta inovasi baru dalam
menjalankan Tugas dan Fungsi pemasyarakatan.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 144
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
3.2 REALISASI ANGGARAN
Selain dilihat dari pengukuran persentase kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian
sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan
bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bali dipaparkan pada masing-masing Divisi, diantaranya:
3.2.1 Realisasi Anggaran Divisi Administrasi
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
1 Jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel
dan transparan
829.938.000 707.474.150 85%
2 Jumlah layanan kepegawaian yang tepat
posisi dan tepat waktu
464.414.000 331.209.330 71%
3 Jumlah layanan keuangan yang akurat dan
akuntabel
348.184.000 276.581.050 80%
4 Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai
kebutuhan
177.476.000 108.820.300 70%
5 Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat
dan akuntabel
12.000.000 10.213.945 85%
6 Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah
yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada
masyarakat
365.896.000 336.469.573 92%
7 Jumlah pembangunan/rehabilitasi di
lingkungan Kantor Wilayah yang terpenuhi
sesuai kebutuhan
1.460.000.000 1.270.623.601 90%
8 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan berbasis kompetensi di Kantor
Wilayah
1.299.808.000 1.054.748.894 81%
3.2.2 Realisasi Anggaran Divisi Keimigrasian
NO INDIKATOR KINERJA PAGU REALISASI %
1 Jumlah UPT yang di bina dan diawasi 588.000.000 551.101.855 93%
2 Jumlah dokumen bidang fasilitatif
keimigrasian
1.251.032.000 746.198.662 59%
3 Jumlah dokumen pengelolaan informasi
dan komunikasi keimigrasian
1.963.706.000 1.345.932.833 68,5%
4 Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian
bagi WNI yang sesuai ketentuan dari
permohonan yang masuk
610.879.000 553.524.276 90%
5 Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian
bagi orangasing yang sesuai ketentuan dari
permohonan yang masuk
1.217.013.000 937.879.348 77%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 145
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
6 Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan
keimigraisian sesuai ketentuan
2.159.135.000 698.530.746 32%
7 Jumlah laporan hasil kegiatan penindakan
keimigrasian sesuai ketentuan
371.954.000 111.377.408 29%
8 Jumlah deteni pelanggar keimigrasian
yang ditangani sesuai ketentuan
646.032.000 189.916.047 29%
9 Jumlah laporan pemeriksaan keimigrasian
di PLB
Tidak Ada
Anggaran
Tidak Ada
Realisasi
Tidak
Ada
Capaian
10 Jumlah pemeriksaan keimigrasian di
bandar udara, pelabuhan laut dan tempat
lainnya
4.222.299.000 3.472.816.245 82%
3.2.3 Realisasi Anggaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
1 Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa
hukum di Bidang fidusia, notariat dan
kewarganegaraaan
2.697.979.000 1.837.700.480 95%
2 Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemajuan
HAM di Wilayah
226.277.000 198.692.000 90%
3 Jumlah rekomendasi hasil kajian wilayah
sebagai bahan penelitian dan pengembangan
Hukum dan HAM
36.084.000 29.092.000 81%
4 Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan
sosialisasi hasil penelitian dan
pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia
38.916.000 37.612.000 97%
5 Terkirimnya dokumen permohonan
kekayaan intelektual ke Kantor DJKI dengan
tepat waktu
16.200.000 3.155.255 25%
6 Jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan
promosi kekayaan intelektual di daerah
78.620.000 71.480.000 97%
7 Jumlah penegakan hukum kekayaan
intelektual di daerah
60.780.000 46.600.000 85%
8 Tersedianya dokumen database kekayaan
intelektual komunal
59.400.000 37.500.000 85%
9 Jumlah perancangan peraturan daerah yang
terfasilitasi sesuai dengan permohonan
128.189.000 120.096.850 93,6 %
10 Persentase (%) Perancang Peraturan
Perundang-undangan di daerah yang
mendapatkan pembinaan
27.770.000 27.329.000 98 %
11 Terselenggaranya layanan informasi hukum
melalui sistem JDIHN
163.260.000 163.211.600 99%
12 Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk
Hukum Daerah
30.790.000 28.602.400 92%
13 Meningkatnya kadar kesadaran hukum
masyarakat dan terbentuknya Desa Sadar
Hukum
238.511.000
226.977.850 95,2%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 146
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
14 Jumlah orang/masyarakat miskin yang
memperoleh bantuan hukum litigasi 140.000.000,- 138.000.000,- 98,6%
15 Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi
yang diberikan kepada orang/kelompok
mayarakat miskin
10.670.000,- 450.000,- 4,2%
16 Terlaksananya pelaksanaan bantuan hukum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 130.000.000,- 124.968.500,- 96,1%
3.2.4 Realisasi Anggaran Divisi Pemasyarakatan
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp) %
1 Presentase UPT Pemasyarakatan di
Wilayah yang di bina, dikendalikan,
dipantau dan dievaluasi dalam pelaksanaan
tugas pemasyarakatan di wilayah
224.592.000
187.080.968 83%
2 Jumlah Dokumen Perencanaan
Penganggaran dan Pelaporan yang disusun
secara tepat waktu
Tidak ada anggaran
di DIPA
Tidak ada anggaran
yang direalisasikan
-
3 Persentase pelayanan perawatan
narapidana/tahanan sesuai standar
10.298.777.000 8.375.387.700 81%
4 Persentase pelayanan informasi dan
kerjasama pemasyarakatan sesuai standar
81.440.000 66.782.634 82%
5 Persentase pelayanan tahanan sesuai
standar
148.950.000 124.435.000 84%
6 Persentase pelayanan pembinaan
narapidana sesuai standar
395.013.000 294.160.110 74%
7 Persentase pelayanan dan pengelolaan
basan dan baran sesuai standar
65.164.000 60.651.050 93%
8 Persentase pelayanan keamanan dan
ketertiban sesuai standar
76.480.000 62.374.450 82%
9 Persentase pelayanan pembimbingan klien
pemasyarakatan sesuai standar 317.586.000 298.704.600 94%
10 Persentase pelayanan pendidikan,
perlindungan dan pengentasan anak sesuai
standar
77.313.000 62.212.250 80%
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 147
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
BA B IV
PENU TU P
4.1 KESIMPULAN
Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali beserta seluruh jajarannya telah melaksanakan
seluruh perjanjian kinerja secara optimal. Ini dapat dilihat dengan capaian untuk setiap indikator
kegiatan yang telah memenuhi target sehingga persentase (%) Capaian secara menyeluruh hampir
mencapai 100 % (Seratus persen).
Dari 44 indikator kinerja, terdapat 39 indikator kinerja yang tercapai bahkan melebihi dari
target yang ditentukan dan terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang belum mencapai target. Kelima
indikator tersebut antara lain:
1. Indikator kinerja jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari
permohonan yang masuk hanya mencapai 59 %. Pelayanan penerbitan dokumen keimigrasian
bagi orang asing yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk pada Kantor Imigrasi se-
Bali selama tahun anggaran 2016 terlah berjalan sesuai dengan SOP. Jumlah total penerbitan
dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk sampai
dengan 30 Nopember 2016 sebanyak 38.804 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat)
dokumen. Akan tetapi kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan jumlah dokumen yang
tercetak kurang dari jumlah target yang ditentukan.
2. Indikator kinerja jumlah deteni pelanggar keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuanhanya
mencapai 41%. Pelaksanaan kegiatan pendetensian bagi orang asing pelanggar keimigrasian
telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diselenggarakan oleh
Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada setiap Kantor Imigrasi se-Bali. Namun
kegiata ini tidak bisa mencapai target dikarenakan jumlah deteni yang melakukan pelanggaran
tidak mecapai target yang ditentukan karena kegiaan ini bersifat insidentil.
3. Indikator kinerja presentase perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang
mendapatkan pembinaan hanya mencapai 28.5 %, kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan
jumlah anggaran yang disediakan pada DIPA PP untuk Kanwil Bali hanya cukup untuk
melakukan pembinaan bagi 10 (sepuluh) orang perancang yang ada pada kantor wilayah dan
belum bisa mencakup perancang yang ada di daerah.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 148
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
4. Indikator kinerja jumlah orang/masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi
hanya mencapai 21,3 %, hal ini dikarenakan OBH baru mengajukan anggaran di akhir tahun
sehingga menyebabkan penyerapan di awal tahun sedikit. Hal tersebut berakibat dialihkannya
dana ke kanwil lain yang lebih membutuhkan. Disamping itu Kebijakan dari Unit Eselon I
yang sering kali berubah sehingga menyulitkan pelaksanaan bantuan hukum di daerah.
5. Indikator jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan kepada orang/kelompok
masyarakat miskin hanya mencapai 2 %, hal ini terjadi karena OBH belum maksimal secara
pro aktif untuk mensosialisasikan program bantuan hukum sehingga dana belum bisa terserap
secara optimal. Selain itu ada OBH tertentu yang hanya mau menerima kasus yang sesuai
dengan visi misinya, sehingga meskipun masyarakat miskin membutuhkan bantuan hukum
tidak akan diberikan bantuan apabila tidak sesuai dengan visi misi OBH tersebut.
4.2 SARAN
Adapun Langkah-Langkah/Upaya Yang Ditempuh untuk mencapai kinerja yang lebih
baik antara lain :
1. Mengoptimalkan SDM yang ada dalam melaksanakan tugas pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali;
2. Terus megingatkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM yang baru yaitu PASTI
(Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) kepada setiap Pegawai di lingkungan
Kanwil Hukum dan HAM Bali untuk diimplementasikan setiap hari dalam menyelesaikan Tugas
Pokok dan Fungsi;
3. Mengikutsertakan SDM pada jajaran Kantor Wilayah di berbagai Pendidikan dan Pelatihan
Keimigrasian untuk menumbuhkan inovasi dalam melaksanakan pelayanan prima.
4. Perlu diadakan rapat evaluasi setiap sebulan sekali untuk dapat mengontrol dimana saja
kekurangan-kekurangan setiap Divisi dalam melaksanakan tugas sehingga setiap pelaksanaan
kegiatan dapat terkontrol dengan baik.
5. Mengoptimalkan tenaga pengaman Lapas/Rutan yang ada dan memperketat pengawasan.
6. Memberikan reward kepada aparatur/ pegawai yang mampu mengemukakan ide gagasan
yangbermanfaat bagi organisasi.
7. Mengantisipasi kendala tentang komitmen petugas dan pejabat dalam menjalankan tugas
dapat diantisipasi melalui : pembentukan mindset (pola pikir dan konsep hidup yang
bertanggung jawab) yang diikuti para pegawai dan pejabat dengan penyelenggaraan pelatihan
capacity building, sosialisasi, seminar,maupun ceramah-ceramah umum, agama, perbaikan
sistem manajemen dan organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 149
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
8. Mengantisipasi kendala kurangnya penguasaan pekerjaan oleh para petugas dapat diatasi
dengan cara meningkatkan penguatan tentang kendali para pimpinan (pejabat struktural) atas
kinerja unit/ satuan kerja dan staf pelaksana tugas di bawah kewenangannya untuk selalu
dilakukan pengendalian, evaluasi dan pembinaan secara terus menerus dan
berkesinambungan sehingga kinerja organisasi dapat berjalan secara maksimal dan terus
menerus mengalami peningkatan hasil dari tahun ke tahun.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Bali Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian
kinerja, baik makro maupun mikro dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi
Kementerian Hukum dan HAM baik dalam bentuk teknis maupun administratif. Laporan ini
merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bali dalam melaksanakan berbagai kewajibannya di Bidang Hukum dan HAM.
Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip
transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang
berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Di masa mendatang,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali akan melakukan berbagai langkah untuk
lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang
ingin kita wujudkan bersama.
Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2016
ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam
pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan
fungsi Kementerian Hukum dan HAM.
Mengetahui
KEPALA KANTOR WILAYAH,
Ida Bagus K. Adnyana
NIP 195705211980031001
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 150
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
LAMPIRAN
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 151
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIVISI ADMINISTRASI
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
(DIPA SEKJEN)
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terpenuhi Layanan Administratif dan Fasilitatif Kementerian Hukum dan HAM
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan
2 dokumen
Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu
12 bulan layanan
Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel
12 bulan layanan
Jumlah layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan
12 bulan layanan
Jumlah layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel
12 bulan layanan
Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat
12 bulan layanan
2. Terpenuhi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor Wilayah
Jumlah pembangunan /rehabilitasi di lingkungan Kantor Wilayah yang terpenuhi sesuai kebutuhan
1 Kanwil
Kegiatan: Anggaran
1. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja dilingkungan Kanwil Rp. 829.938.000,-
2. Layanan Keuangan Kanwil Kemenkumham Rp. 348.184.000,-
3. Layanan penatausahaan BMN Kanwil Kemenkumham Rp. 177.476.000,- 4. Layanan kepegawaian Kanwil Kemenkumham Rp. 212.920.000,- 5. Layanan kehumasan Kanwil Kemenkumham Rp. 365.896.000,- 6. Layanan perkantoran Rp. 11.939.663.000,- 7. Perangkat pengolah data dan komunikasi Rp. 50.400.000,- 8. Gedung / bangunan Rp. 1.460.000.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 152
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIVISI ADMINISTRASI
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
(DIPA BPSDM)
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Wilayah
Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di Kantor Wilayah
240 orang
Kegiatan Anggaran
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Rp. 1.010.978.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 153
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIVISI KEIMIGRASIAN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terselenggaranya fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah
Jumlah UPT yang di bina dan diawasi 4 UPT
Jumlah dokumen bidang fasilitatif keimigrasian
36 dokumen
Jumlah dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian
30 dokumen
Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk
65559 dokumen
Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi orangasing yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk
16734 dokumen
Jumlah laporan hasil kegiatan pengawasan keimigraisian sesuai ketentuan
63 laporan
Jumlah laporan hasil kegiatan penindakan keimigrasian sesuai ketentuan
14 laporan
Jumlah deteni pelanggar keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan
275 orang
Jumlah laporan pemeriksaan keimigrasian di PLB
5 laporan
Jumlah pemeriksaan keimigrasian di bandar udara, pelabuhan laut dan tempat lainnya
12669 kegiatan
Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan dan pengawasan UPT Keimigrasian Rp. 588.000.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 154
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIVISI PEMASYARAKATAN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah
Presentase UPT Pemasyarakatan di Wilayah yang di bina, dikendalikan, dipantau dan dievaluasi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah
75%
Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan yang disusun secara tepat waktu
2 dokumen
Persentase pelayanan perawatan narapidana/tahanan sesuai standar
75%
Persentase pelayanan informasi dan kerjasama pemasyarakatan sesuai standar
75%
2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana
Persentase pelayanan tahanan sesuai standar
75%
Persentase pelayanan pembinaan narapidana sesuai standar
75%
Persentase pelayanan dan pengelolaan basan dan baran sesuai standar
75%
Persentase pelayanan keamanan dan ketertiban sesuai standar
75%
Persentase pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan sesuai standar
75%
Persentase pelayanan pendidikan, perlindungan dan pengentasan anak sesuai standar
75%
Kegiatan Anggaran
1. Penyelenggaraan pemasyarakatan di Wilayah Rp. 588.000.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 155
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
(DIPA AHU)
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terselenggaranya Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah
Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di Bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraaan
12 laporan
Kegiatan Anggaran
1. Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum
di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan
Rp. 2.697.979.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 156
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
(DIPA KI)
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terselenggaranya Layanan Penerimaan dan Pengadministrasian Dokumen Permohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kemenkumham
Terkirimnya dokumen permohonan kekayaan intelektual ke Kantor DJKI dengan tepat waktu
100 dokumen
Jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan promosi kekayaan intelektual di daerah
3 kegiatan
Jumah penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah
1 kegiatan
Tersedianya dokumen database kekayaan intelektual komunal
1 database
Kegiatan Anggaran
1. Dokumen permohonan HKI yang diterima di Kanwil Rp. 16.200.000,-
2. Promosi dan diseminasi di daerah Rp. 78.620.000,-
3. Penegakan hukum di daerah Rp. 60.780.000,-
4. Database kekayaan intelektual komunal Rp. 59.400.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 157
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
(DIPA BPHN)
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terselenggaranya pembinaan
dan pembangunan hukum di
tingkat Daerah dengan
didukung perencanaan hukum
di daerah; Analisis dan Evaluasi
hukum masyarakat dan
terleselenggaranya bantuan
hukum serta tersedianya
dokumentasi dan jaringan
informasi hukum
Terselenggaranya layanan informasi
hukum m elalui sistem JDIHN
1 kanwil
Meningkatnya kadar kesadaran
hukum masyarakat dan terbentuknya
Desa Sadar Hukum
1 kanwil
Jumlah orang/masyarakat miskin
yang memperoleh bantuan hukum
litigasi
197 orang
Jumlah kegiatan bantuan hukum non
litigasi yang diberikan kepada
orang/kelompok mayarakat miskin
50 orang
Terlaksananya pelaksanaan bantuan
hukum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
1 kanwil
Kegiatan: Anggaran
1. Perencanaan pembangunan hukum di tingkat daerah Rp. 665.000.000,-
2. Penelitian dan pembangunan sistem hukum di daerah Rp. 86.730.000,-
3. Dokumentasi dan jaringan informasi hukum di daerah Rp. 130.000.000,- 4. Kesadaran hukum masyarakat di daerah Rp. 238.511.000,- 5. Orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh
bantuan hukum litigasi Rp. 30.790.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 158
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
(DIPA PP)
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Terselenggaranya Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah
Jumlah perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan
26 Raperda
Persentase (%) Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan
35 orang
Kegiatan: Anggaran
1. Fasilitas pembentukan produk hukum daerah Rp. 128.189.000,-
2. Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah
Rp. 27.770.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 159
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
(DIPA Dirjen HAM)
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah
Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah
10 Laporan
Program Anggaran
1. Pembangunan HAM di Wilayah Rp. 226.277.000,-
Kementerian Hukum dan HAM R.I Kantor Wilayah Bali 160
LAKIP KANWIL BALI TAHUN 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
(DIPA Balibang HAM)
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan HAM di Wilayah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Bali.
- Hasil Kajian HAM 100 %
- Hasil Sosialisasi Penelitian Dan Pengembangan HAM
100 %
Program Anggaran
1. Hasil sosialisasi penelitian dan pengembangan
HAM
Rp. 38.916.000,-
2. Hasil kajian HAM Rp. 36.084.000,-