revisi anggaran pada kanwil ditjen perbendaharaan
TRANSCRIPT
RevisiRevisi AnggaranAnggaranPadaPada KanwilKanwil DitjenDitjen PerbendaharaanPerbendaharaanjj
TahunTahun AnggaranAnggaran 20162016
1Denpasar, 25 November 2016
Oleh :R. Wiwin Istanti, S.E., Ak., M.Laws
Kakanwil DJPB Prov. Bali
LANDASAN HUKUM
PeraturanMenteri KeuanganNomor 62/PMK.02/2016
b htentang Perubahan atas PMK Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisitentang Tata Cara RevisiAnggaran Tahun Anggaran2016.
11/29/20162
KINERJA PELAKSANAAN ANGGARANPengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran didasarkan pada aspek kesesuaian perencanaan danpelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (compliance) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan
Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan denganmenggunakan vaiabel‐variabel yang terkait dengan pelaksanaananggaran sebagai indikatornya
Ukuran kinerja pelaksanaan anggaran didasarkan d
PENILAIAN INDIKATOR KINERJA
DILAKUKAN
1. Penyerapan Anggaran (25%) 7. Revisi DIPA (5%)
2 Pengelolaan UP (15%)8. Pengembalian/ Kesalahan SPM
pada penyerapan anggaran tidak menggambar kan kinerja
DILAKUKAN TIAP SEMESTER
2. Pengelolaan UP (15%)g /
(5%)
3. Penyelesaian Tagihan (13%) 9. Dispensasi SPM (5%) j
yang sesungguhnya. 4. Deviasi Hal III DIPA(11%) 10. Retur SP2D (4%)
5 Data Kontrak (5%)11. Deviasi Renkas/RPD Harian
5. Data Kontrak (5%)(4%)
6. LPJ Bendahara (5%) 12. Pagu Minus (3%)
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIALEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
Nilai Kinerja K/L Semester I TA 2016
MAHKAMAHAGUNGKEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEMENTERIAN KEUANGANBADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARABADAN SAR NASIONAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMKEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
10 K/L Kinerja Terbaik :
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASIKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANKEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PERTANIANBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN PUSAT STATISTIKBADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIMAHKAMAH AGUNG
1.Kementerian Sekretariat Negara2.Lembaga Penyiaran Publik RadioRI
3.Lembaga Ilmu Pengetahuan
K IA K AGAK JAAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANKEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPNBADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONALKEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Indonesia4.Kementerian Pertahanan5.Kejaksaaan Republik Indonesia6.Badan Pengawas Pemilihan
KEMENTERIAN SOSIALBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PARIWISATAKEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATLEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Umum7.BADANSAR Nasional8.Badan Kepegawaian Negara9.Badan Meteorologi, Klimatologi,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGAKEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIABADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODALKEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL dan Geofisika10. Kementerian Keuangan
4
0 20 40 60 80 100
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyerapan Anggaran Penyelesaian Tagihan Pengelolaan UP
Hal III DIPA Data Kontrak Penyampaian LPJ Bendahara
Revisi DIPA Pengembalian / Kesalahan SPM Retur SP2D
RUANG LINGKUP REVISI ANGGARAN
Pagu Naik
Pagu Berubah
Pagu Naik
Pagu Turun
Revisi Anggaran Pagu tetap
Pergeseran Antar Program
Pergeseran dalamRevisi Anggaran Pagu tetap Pergeseran dalam satu ( 1) Program
Pergeseran antar BA
Kesalahan Administrasi
Revisi Administratif Perubahan rumusan yang
tidak terkait dengan anggaran
Pemenuhan persyaratan dalam rangka pencairan
dana
Revisi DIPA Lingkup Kanwil DJPB Prov Bali
7675
70
80
70
80
Rev. Adm 2015 Rev. Non Adm 2015 Rev. Non Adm s.d. Okt 2016 Rev. Adm s.d. Okt 2016 Jumlah 2015 Jumlah s.d. Okt 2016
5659
55
64
53
60
70
60
70
46
5053
4341 40
50
40
50
28
3231
26
2123
1720
30
20
30
1311
6
17
13
0
10
0
10
66
Sumber : Kanwil DJPB Prov. Bali, data diolah
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
Frekuensi revisi DIPA dapatFrekuensi revisi DIPA dapatmengindikasikan kurang akuratnyaperencanaan yang disusun saat prosesperencanaan yang disusun saat prosespenyusunan anggaran, khususnya untukrevisi DIPA yang bersifat pergeseranrevisi DIPA yang bersifat pergeserananggaran (tidak menambah/mengurangipagu anggaran) Disamping itu banyaknyapagu anggaran). Disamping itu banyaknyarevisi DIPA juga mencerminkan adanyah b t d l l khambatan dalam pelaksanaan anggaranyang dapat berpengaruh pada efektivitasl k k
77
pelaksanaan kegiatan.
DAFTAR JENIS REVISI YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPBN
No. URAIAN REVISIKEWENANGAN
PASALKANWIL DJPBN
1 P b h A B l j b b d i PNBP 2 t (2) 1. Perubahan Anggaran Belanja yang bersumber dari PNBP 2 ayat (2) huruf a
a. Penetapan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu Satker 7 ayat (2) huruf f
√
b. Penggunaan anggaran belanja yg bersumber dari PNBP diataspagu APBN untuk Satker BLU dan/atau penggunaan saldo BLU dari tahun sebelumnya
7 ayat (2) huruf g
√
c Pencabutan status pengelolan keuangan BLU pada suatu Satker 7 ayat (3) √c. Pencabutan status pengelolan keuangan BLU pada suatu Satker 7 ayat (3)Huruf c
√
2. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk penerusan pinjaman/ hibah
2 ayat (2)huruf b
a. Lanjutan pelaks. Kegiatan tahun lalu yg. dananya bersumber dari PHLN dan/atau PHDN;
8 ayat (2) huruf a
√
b P b h hib h l i hib h d l i l 8 (2) √
8
b. Penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsungyang diterima setelah UU mengenai APBN TA 2016 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh K/L
8 ayat (2) huruf d
√
DAFTAR JENIS REVISI YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPBN
No. URAIAN REVISIKEWENANGAN
PASALKANWIL DJPBN
3 P d l 1 ( ) P 2 (3) √3. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebituhan Biaya Operasional
2 ayat (3) huruf bPasal 14
√
4 Pergeseran rincian anggaran untuk satuan kerja BLU yang sumber 2 ayat (3) √4. Pergeseran rincian anggaran untuk satuan kerja BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP
2 ayat (3)huruf cPasal 15
√
5. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program dalam rangka 2 ayat (3) √g gg ( ) p g gmemenuhi kebutuhan selisih kurs dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
y ( )huruf hPasal 20
√
6. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program dalam rangka 2 ayat (3) √penyelesaian tunggakan tahun lalu dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
huruf iPasal 21
7. Pergeseran anggaran antarjenis dalam 1 (satu) program sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran
2 ayat (3)huruf q
√
9
sepanjang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam mmeningkatkan volume keluaran (output). *)*) Dengan persejuan Eselon I
huruf qPasal 29Ayat (2)
DAFTAR JENIS REVISI YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPBN
No. URAIAN REVISIKEWENANGAN
PASALKANWIL DJPBN
8 P i b l j ji d j l k d ji P l 52 √8. Pagu minus belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji yang dipenuhi dari pergeseran anggaran dalam 1 (satu) program
Pasal 52 √
9. Pagu minus belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, dan non belanja pegawai yang dipenuhi dari pergeseran anggaran
Pasal 53 √j p g y g p p g gg
dalam 1 (satu) program10 Ralat administrasi
√a. Ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanjang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja
2 ayat (5) huruf a
√
b. Ralat kode KPPN berupa perubahan kantor bayar 2 ayat (5) huruf b
√
c. Ralat kode lokasi dan/atau lokasi KPPN 2 ayat (5) √
10
huruf d
DAFTAR JENIS REVISI YANG MENJADI KEWENANGAN KANWIL DJPBN
No. URAIAN REVISIKEWENANGAN
PASALKANWIL DJPBN
d. Ralat rencana penarikan dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA
2 ayat (5) huruf g
√
e. Ralat cara penarikan PHLN/PHDN, termasuk penerusan 2 ayat (5) √pinjaman huruf h
f. Ralat cara penarikan SBSN 2 ayat (5) huruf i
√
g. Ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN 2 ayat (5) huruf j
√
h. Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya 2 ayat (5) √p p g ysebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA‐ K/L DIPA
y ( )huruf k
√
11. Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran
11
yang tidak terkait dengan anggarana. Perubahan pejabat perbendaharaan 2 ayat (6)
huruf c√
Alur Mekanisme Revisi Anggaran pada Kanwil DJPB
Eselon I
Meneliti usulan Revisi Anggaran dan menerbitkan persetujuan
Surat Persetujuan
1
KPA Kanwil DJPB1
dan menerbitkan persetujuan revisi anggaran.
Y
Eselon I
2
Meneliti usulan RevisiAnggaran dan kelengkapandokumen pendukung.Surat usulan Revisi Anggaran;
Data dan dokumen pendukung.
Persetujuan Eselon I
N
RevisiDIPA
i?
Surat penolakan RevisiAnggaran.
Upload ADK RKA‐K/L‐DIPA ke server.
YN43
sesuai?Anggaran.
Notifikasi dari sistem :pengesahan revisi;
Surat pengesahan revisi, dilampiri notifikasi sistem.
KPA7 56
12
KPPNp g ;Kode digital stamp yang baru.
p
KEMENTERIAN KEUANGANKEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA
Batas Akhir Penerimaan Usul RevisiAnggaran :
a. Revisi Anggaran yang bersifat reguler pada Kanwil DJPB paling lambat Tanggal 30 November 2016
b. revisi anggaran dalam rangka pengesahan yang dibiayaib. revisi anggaran dalam rangka pengesahan yang dibiayaidari hibah langsung,
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran danpenyelesaiannya oleh Direktorat Jenderalpenyelesaiannya oleh Direktorat JenderalPerbendaharaan ditetapkan paling lambat tanggal 30Desember 2016
13
Pagu Minus
• Pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang• Pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yangmelekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 2016 = penyesuaianadministratif batas akhir penyelesaian mengikuti
L K P i h P (LKPP)penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
14
Kondisi Potensial Pagu MinusSatker di Wilayah Kanwil DJPB Prov Bali
TA 6TA. 2016
Pagu Minus s.d. Tgl. 24 Oktober 2016g s.d. Tgl. 24 Oktober 2016
Jumlah Satker 95
Total Pagu Minus Belanja Pegawai 220 M
Sumber : OM SPAN, data diolah
Pagu minus belanja pegawai mencerminkan akurasi perencanaan KementerianNegara/Lembaga serta menjadi temuan yang berulang dalam Laporan HasilPemeriksaan BPK.
15
Matur SuksmaMatur SuksmaOm Shanti Shanti Shanti Om
16