Pengertian HAMHak dapat diartikan sebagai kekuasaan dalam melakukan sesuatu atau

kepunyaan, sedangkan asasi adalah hal yang utama, dasar. Sehingga  Hak Asasi Manusia atau disingkat “HAM” merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang didapatkan sejak lahir dimana secara kodrati HAM sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat karena HAM bagian dari anugerah Tuhan, itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia yang lainnya sehingga mesti berhak bebas dan memiliki martabat serta hak-hak secara sama.

Pengertian HAM juga diatur dalam undang-undang yaitu sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

Menurut Tap.MPR No.XVII/MPR/1998 Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.

Landasan HAM tersebut menjadi cikal bakal hadirnya keadilan dan keberadaban, menyatukan perbedaaan tanpa membeda-bedakan antar agama, ras, suku, dan bangsa. Pernyataan ini juga mendapat dukungan dari para ahli sehingga memberikan beberapa pengertian HAM menurut para ahli, berikut pengertian HAM menurut para ahli:

Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.

Menurut Komnas HAM , HAM adalah Hak asasi manusia yang mencakup dari berbagai bidang kehidupan manusia, baik itu sipil, politik, sosial dan kebudayaan, ataupun ekonomi. Bidang-bidang tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Hak-hak asasi politik dan sipil tidak mempunyai makna apabila rakyat masih harus saja bergelut dengan

kemiskinan serta penderitaan. Tetapi, pada lain pihak, persoalan kemiskinan, keamanan, dan alasan yang lainnya tidak dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia serta kebebasan politik dan sosial masyarakat. HAM tidak mendukung adanya individualisme, melainkan membendungnya dengan cara melindunginya individu, kelompok, ataupun golongan , di tengah-tengah kekerasan kehidupan yang modern. Hak asasi manusia merupakan tanda solidaritas yang bersifat nyata dari suatu bangsa dengan warganya yang lemah.

Dalam Ketetapan MPR NO.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dengan sistematikanya, yaitu sebagai berikut. 1. Pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia 2. Piagam hak asasi manusia.

Dalam ketetapan MPR tersebut telah dinyatakan bahwa usaha bangsa Indonesia merumuskan Hak Asasi Manusia, khususnya setelah kemerdekaan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama telah dinyatakan : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” UUD 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk hak asasi manusia. 2. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. kedua konstitusi itu mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. Dalam bidang konstituante upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan.

3. Dengan tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada sidang MPR tahun 1966 telah ditetapkan Tap.MPRS No.XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan dokumen rancangan Piagam hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Rencana pada sidang MPR tahun 1968 akan dibahas, tetapi sidang MPR 1968 tidak jadi membahas karena masalah yang mendesak berkaitan dengan rehabilitas dan konsolidasi nasional setelah G30S/PKI.

4. Berdasarkan Keppres No. 50 tahun 1993 dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat sehingga mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia

Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia yang ditetapkan oleh MPR dengan Tap. MPR No.XVII/MPR/1998 terdiri atas 10 bab dengan 44 pasal, yaitu sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup (Pasal 1)2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 2)3. Hak Mengembangkan Diri (Pasal 3 - 6) 4. Hak Keadilan (Pasal 7 - 12)5. Hak Kemerdekaan (Pasal 13 – 19)6. Hak atas Kebebasan Informasi (Pasal 20 – 21)7. Hak Keamanan (Pasal 22 – 26)8. Hak Kesejahteraan (Pasal 27 – 33) 9. Kewajiban (Pasal 34 – 36)10. Perlindungan dan Kemajuan (Pasal 37 – 44)

Berikut adalah isi dari piagam HAM

MAJELIS PERMUSYAWARATAN  RAKYAT REPUBLIK INDONESIA-------------- KETETAPANMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIANOMOR XVII /MPR/1998 TENTANGHAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

II.   PIAGAM HAK ASASI MANUSIA

PEMBUKAAN  Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya.  Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan.

Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan,  dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.  Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan

tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa,  serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri.  Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.

Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban.  Oleh karena itu hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia,  maka  bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.  ... “

Dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia telah dinyatakan pula sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) PBB tahun 1948, bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

HAM Dalam UUD 1945UUD tahun 1945 sudah memuat beberapa hak asasi manusia baik dalam Pembukaan maupun dalam Batang Tubuh. Di dalam pembukaannya yaitu mulai dari alinea I sampai alinea IV semuanya mengatur tentang HAM antara lain

Alinea Pertama menyatakan bahwa pada hakekatnya merupakan pengakuan

adanya kebebasan untuk merdeka. Pengakuan akan perikemanusiaan adalah

intisari dari hak-hak asasi manusia

Alinea kedua menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang adil

Alinea ketiga yang dapat disimpulkan bahwa rakyat indonesia menyatakan

kemerdekaannya supaya tercapai kehidupan bangsa Indonesia yang bebas

Alinea keempat menyatakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi dalam segala bidang (sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan)

sedangkan dalam Batang Tubuh UUD tahun 1945 HAM diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang dikelompokkan menjadi:

Hak dalam bidang politik yaitu pasal 27 ayat 1 dan 28 Hak dalam bidang ekonomi yaitu pasal 27 ayat 2, 33, dan 34 Hak dalam bidang sosial budaya yaitu pasal 29, 31, dan 32 Hak dalam bidang hankam yaitu pasal 27 ayat 3 dan 30

Berdasarkan amandemen UUD 1945, hak asasi manusia tercantum dalam Bab X A Pasal 28 A sampai dengan 28 J.

Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28 A) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

(Pasal 28 B Ayat 1) Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B Ayat 2) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar (Pasal 28 C Ayat 1) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni, dan budaya (Pasal 28 C Ayat 1) Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28 C Ayat

2) Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan

yang sama di depan hukum (Pasal 28 D Ayat 1) Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam

hubungan kerja (Pasal 28 D Ayat 2) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28 D Ayat 3) Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D Ayat 4) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (Pasal 28 E ayat 1) Hak memilih pekerjaan (Pasal 28 E Ayat 1) Hak memilih kewarganegaraan (Pasal 28 E Ayat 1) Hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk

kembali (Pasal 28 E Ayat 1) Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati

nuraninya (Pasal 28 E Ayat 2) Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E ayat 3) Hak untuk berkomunikasi dan memeperoleh informasi (Pasal 28 F)

Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (Pasal 28 G Ayat 1)

Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia (Pasal 28 G Ayat 1)

Hak untuk bebeas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28 G Ayat 2)

Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28 H Ayat 1)

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H Ayat 1) Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan

keadilan (Pasal 28 H Ayat 2) Hak atas jaminan sosial (Pasal 28 H Ayat 3) Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal

28 H Ayat 4) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) (Pasal 28 I Ayat 1) Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apa pun dan berhak mendapat

perlindungan dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28 I Ayat 2) Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (Pasal 28 I Ayat 3) Hak untuk menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28 J ayat 1).

Ciri-ciri HAM

Hak asasi manusia atau HAM mempunyai beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri khusus hak asasi manusia. 

1. Tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.

2. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Hakiki, HAM merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir.

4. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi manusia yang mendasar.

Macam-macam HAM

Ada bermacam-macam hak asasi manusia dan secara garis besar, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam. Berikut macam-macam HAM. 

1. Hak Asasi PribadiHak asasi pribadi ialah hak yang masih berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh dari hak asasi pribadi sebagai berikut :

Hak kebebasan untuk dapat bergerak, bepergian, serta berpindah-pindah tempat.

Hak kebebasan dalam mengeluarkan atau menyatakan suatu pendapat.

Hak kebebasan dalam memilih dan juga aktif berorganisasi.

Hak kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang diyakini oleh tiap-tiap manusia.

2. Hak Asasi PolitikHak asasi politik ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh dari hak asasi politik sebagai berikut :

Hak dalam memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum.

Hak ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan.

Hak guna dalam membuat dan mendirikan partai politik serta mendirikan organisasi politik lainnya.

Hak untuk membuat serta mengajukan usulan petisi.

3. Hak Asasi HukumHak asasi hukum ialah kesamaan kedudukan dalam hukum dan juga pemerintahan, yaitu hak yang berhubungan dengan berbagai kehidupan hukum dan juga pemerintahan. Contoh dari hak asasi hukum sebagai berikut :

Hak guna mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum serta pemerintahan.

Hak menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.

Hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum.

4. Hak Asasi EkonomiHak asasi ekonomi ialah hak yang berhubungan dengan berbagai kegiatan perekonomian. Contoh dari hak asasi ekonomi sebagai berikut :

Hak kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan jual beli.

Hak kebebasan dalam mengadakan perjanjian kontrak.

Hak kebebasan dalam menyelenggarakan kegiatan sewa-menyewa atau utang piutang.

Hak kebebasan untuk mempunyai sesuatu.

Hak memiliki serta mendapatkan pekerjaan yang layak.

5. Hak Asasi PeradilanHak asasi peradilan ialah hak untuk diperlakukan sama terhadap tata cara pengadilan. Contoh dari hak asasi peradilan sebagai berikut :

Hak dalam mendapatkan pembelaan hukum di depan pengadilan.

Hak persamaan dalam perlakuan penggeledahan, penahanan, penyelidikan, penangkapan di muka hukum.

6. Hak Asasi Sosial BudayaHak asasi sosial budaya ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya sebagai berikut :

Hak dalam memilih, menentukan, serta mendapatkan pendidikan.

Hak mendapatkan pengajaran.

Hak dalam mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan juga minat.

Daftar Pustaka

https://www.bersosial.com/threads/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.26761/

http://informasiana.com/pengertian-ham-hak-asasi-manusia/

http://woocara.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-ham-macam-macam-ham-contoh-pelanggaran-ham.html

http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html