kuliah medikolegal
DESCRIPTION
menjabarkan mengenai medikolegal yang berlaku di Indonesia. merumuskan dengan baik kondisi legal etik medis yang berlaku di Indonesia.TRANSCRIPT
-
ASPEK HUKUM
PELAKSANAAN PRAKTIK
KEDOKTERAN
Dr.Mahesa Paranadipa,M.H(Kes)
PSPD FKIK UIN Jakarta
-
EXIT
EXAMINATION
PELANTIKAN DOKTER
SERTIFIKATKOMPETENSI Dengan kewenangan terbatas
TANDA REGISTRASI
IDI CABANG
REKOMENDASI IZIN PRAKTIK
INTERNSHIP
BERDASARKAN WAHANA
DINAS KESEHATAN
SURAT IZIN PRAKTIK (SELAMA INTERNSHIP)
CPD BISA PRAKTIK
TIGA TEMPAT
(UU
NO.29/2004)
SURAT SELESAI
INTERNSIP
UKDI X
KIDI
SERTIFIKAT PROFESI
KDPI AIPKI + PERIODE
INTERNSHIP
PPDS
-
SERTIFIKASI DOKTER UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Pasal 1 butir 4:
Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap
kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan
praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji
kompetensi.
Pasal 1 butir 13
Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi
Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi
untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas
mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
Penjelasan Pasal 29 ayat 3 huruf d
Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang
bersangkutan.
-
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN
Pasal 36
(1) Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi.
2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.
(3) Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
PERMENDIKBUD NO.30 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER ATAU DOKTER GIGI (Link : http://hpeq.dikti.go.id/v2/images/Produk/Permendikbud_No_30_thn_2014_ttg_Tata_Cara_Uji_Kompetensi_Dokter_setneg.pdf)
-
Mahasiswa
UJI
KOMPETENSI
NASIONAL LULUS
FK KOLEGIUM
SERTIFIKAT
PROFESI
SERTIFIKAT
KOMPETENSI
PANITIA NASIONAL UJI KOMPETENSI
PROSES SERTIFIKASI
-
SERTIFIKASI ULANG/RESERTIFIKASI
Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi Pasal 28 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004
Badan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan/Continuous Professional Development (BP2KB) adalah badan kelengkapan Pengurus Besar IDI. Bertugas Menyusun sistem pendidikan keprofesian berkelanjutan CPD di bidang Kedokteran, yang sejajar dan merupakan kelanjutan dan pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis.
Pasal 47 ART IDI
-
REGISTRASI DOKTER UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
Pasal 29
1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia
wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.
2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter
gigi harus memenuhi persyaratan :
a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi
spesialis;
b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter
atau dokter gigi;
c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
d. memiliki sertifikat kompetensi; dan e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika
profesi.
4) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku
selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan
tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan
huruf d.
LINK REGISTRASI ONLINE : https://registrasi.kki.go.id/
-
IZIN PRAKTIK DOKTER
UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 36
Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib
memiliki surat izin praktik.
Pasal 37
(1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh
pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran
atau kedokteran gigi dilaksanakan.
(2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.
(3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
Pasal 38
(1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
dokter atau dokter gigi harus :
a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang
masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;
b. mempunyai tempat praktik; dan
c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
-
Peraturan Menteri
Kesehatan RI No.2052
tahun 2011 tentang Izin
Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran
Link :
http://www.hukor.depkes.go.id/up_pr
od_permenkes/PMK%20No.%20205
2%20ttg%20Izin%20Praktik%20Ked
okteran.pdf
-
STANDAR PROFESI UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Pasal 24
Ayat 1 Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik,
standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
Ayat 3 Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
UU No.24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 51 , Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; `1
-
Disiplin
Kedokteran
Standar Kompetensi
Standar Pelayanan
Profesi
Standar Prosedur
Operasional
Standar Pendidikan
Dokter
12
Berlaku Nasional
Berlaku Nasional
Berlaku Nasional
Berlaku Lokal INVESTIGASI
-
Standar
Tindakan
Kredensialing
- Sertifikat Kompetensi
- STR
- Rekomendasi Ijin
Praktik dari OP
- SIP
Kredensialing
- Syarat tempat
- Syarat alat kesehatan
- Syarat obat-obat
- Syarat unit penunjang
(farmasi, lab,dll)
- Rangkaian tindakan
kedokteran
(anamnesis,
PF,PP,Dx,Tx)
- Rekam Medik &
Inform Consent
- Rujukan
Tidak melekat
ke dokter
SDM
SarPras
-
Penegakan Displin Kedokteran
Majelis Kehormatan &
Disiplin Kedokteran
(MKDKI)
Delik Aduan
Sangsi Disiplin (Pasal 69 ayat 3, UUPK):
1. Pemberian peringatan tertulis
2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi
pendidikan kedokteran
-
Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien
Permenkes 269/2008 Pasal 1 butir 1, Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
-
JENIS REKAM MEDIK
1. RM Konvensional
2. RM Elektronik (Permenkes 269/2008 ttg RM Pasal 2 belum ada regulasi yang mengatur)
-
ISI REKAM MEDIK
1. Catatan, merupakan uraian tentang identitas pasien,
pemeriksaan pasien, diagnosis, pengobatan, tindakan
dan pelayanan lain baik dilakukan oleh dokter dan
dokter gigi maupun tenaga kesehatan lainnya sesuai
dengan kompetensinya.
2. Dokumen, merupakan kelengkapan dari catatan
tersebut, antara lain foto rontgen, hasil laboratorium
dan keterangan lain sesuai dengan kompetensi
keilmuannya.
-
Isi rekam medis sekurang-kurangnya
memuat catatan/dokumen tentang: (Permenkes 269/2008)
a. identitas pasien;
b. tanggal dan waktu;
c. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit;
d. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
e. diagnosis;
f. rencana penatalaksanaan;
g. pengobatan dan/atau tindakan;
h. pelayanan lainyang telah diberikan kepada pasien;
i. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik; dan
j. persetujuan tindakan bila diperlukan.
-
Tata cara penyelenggaraan RM
Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung.
Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan. Pembetulan hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan.
-
Pendelegasian pengisian RM
Selain dokter dan dokter gigi yang membuat/mengisi
rekam medis, tenaga kesehatan lain yang
memberikan pelayanan langsung kepada pasien
dapat membuat/mengisi rekam medis atas perintah/
pendelegasian secara tertulis dari dokter dan dokter
gigi yang menjalankan praktik kedokteran.
-
Informasi rekam medis dapat dibuka dalam hal :
1. Untuk kepentingan kesehatan pasien;
2. Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
3. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
4. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
5. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medic, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.
-
Persetujuan dari pasien diberikan setelah
mendapat penjelasan lengkap dari dokter.
Penjelasan sekurang-kurangnya mencakup :
a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
d. risiko dan komplikasi yang mungkin
terjadi; dan
e. prognosis terhadap tindakan yang
dilakukan.
Lisan maupun Tertulis
PERSETUJUAN TINDAKAN
(Informed Consent)
-
1. Implied Consent (dianggap diberikan)
Umumnya implied consent diberikan dalam keadaan normal, artinya dokter dapat menangkap persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat yang diberikan/dilakukan pasien.
2. Expressed consent (dinyatakan dalam bentuk tulisan atau lisan)
Jenis Informed Consent
-
Dalam keadaan gawat darurat,
untuk menyelamatkan jiwa pasien
tidak diperlukan persetujuan.
Namun, setelah pasien sadar atau
dalam kondisi yang sudah
memungkinkan, segera diberikan
penjelasan dan dibuat persetujuan.
Penjelasan Pasal 45 ayat (1)
UU No.29/2004
-
RAHASIA KEDOKTERAN
Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk:
kepentingan kesehatan pasien,
memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan
pasien sendiri,
atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
-
Pasal 322 KUHP
(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia
yang wajib disimpannya karena jabatan atau
pencariannya, baik yang sekarang maupun yang
dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan bulan atau pidana denda paling banyak
sembilan ribu rupiah.
-
Visum et Repertum
Suatu laporan tertulis dari dokter yang disumpah
tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang
bukti yang diperiksanya serta memuat pula
kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna
kepentingan peradilan.
(Abdul Munim Indris)
-
Pada KUHAP pasal 6 ayat (1) jo
PP 27 tahun 1983 pasal 2 ayat (1)
mengenai penyidik yang berhak
untuk meminta visum disebutkan
bahwa Pejabat Polisi Negara RI yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang dengan pangkat
serendah-rendahnya Pembantu
Letnan Dua. Penyidik pembantu
berpangkat serendah-rendahnya
Sersan Dua.
-
Bentuk VeR Berdasarkan Obyek 1) Visum et Repertum Korban Hidup
Visum et Repertum (tetap) Visum et Repertum diberikan kepada korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya.
Visum et Repertum Sementara Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya akibat penganiayaan.
Visum et Repertum Lanjutan Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (Visum et Repertum Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian di pindahkan ke rumah sakit atau dokter lain ataupun meninggal dunia.
2) Visum et Repertum pada mayat
Visum pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat.
3) Visum et Repertum Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
4) Visum et Repertum Penggalian Mayat
5) Visum et Repertum Mengenai Umur
6) Visum et Repertum Psikiatrik
7) Visum et Repertum Mengenai Barang Bukti
-
SURAT SEHAT DAN SURAT SAKIT MERUPAKAN
SURAT KETERANGAN DI BAWAH SUMPAH
Dokter menjalankan profesi setelah melafazkan SUMPAH DOKTER
Seluruh tindakan dokter dilakukan dengan prinsip profesionalisme
Seluruh surat keterangan yang dibuat dilakukan dengan profesional dan tetap
dibawah Sumpah Dokter
-
SANKSI PIDANA UNTUK
KETERANGAN PALSU Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
-
SAKSI AHLI
Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan:Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Penjelasan pasal 133 ayat (2) menyatakan:Keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disbeut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan; dan pasal 187 huruf c menyatakan bahwa salah satu alat bukti surat adalah:surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
-
Guide the Doctor
Protect the People