A. Definisi dan Konsep Kebijakan FiskalKebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Menurut islam, sistem ekonomi islam pada dasarnya dibagi dalam 3 sektor utama, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan juga sektor keadilan sosial. Sektor publik merupakan sektor perekonomian yang melibatkan peran negara dan yang dimaksud dengan sektor publik ini juga dapat dianggap sebagai sektor fiskal.Dalam fiskal ekonomi islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang di jelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.[footnoteRef:1] [1: http://rimbobujang.wordpress.com/2010/12/21/kebijakan-fiskal-dalam-ekonomi-islam/ diakses pada 14 des 2013 pkl 05.30]

Fungsi dari sektor kebijakan fiskal menurut islam adalah :1. Memelihara terhadap hukum, keadilan, dan juga pertahanan.2. Perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi.3. Manajemen kekayaan pemerintah yang ada di dalam BUMN.4. Investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan.Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah menurut Sukirno[footnoteRef:2] : [2: Sadono Sukirno, Pengantar Ekonomi Makro, Jakarta: Rajawali Press, 2004, h.331]

1. Tujuan yang bersifat ekonomi Ada tiga faktor yang menjadi pertimbangan utama dari tujuan ini yakni :a. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.b. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.c. Memerbaiki distribusi pendapatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan dalam masyarakat.2. Tujuan yang bersifat sosial dan politika. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga.b. Menghindari masalah-masalah sosial, keamanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.c. Mewujudkan kestabilan politik.

B. Bentuk kebijakan Fiskal 1. Penstabil OtomatikPenstabil otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang secara otomatik cenderung untuk menimbulkan kestabila dalam kegiatan ekonomi. a. Sistem perpajakan progresif dan proposionalSistem pajak progresif adalah suatu sistem perpajakan yang mengenakan presentase lebih tinggi seiring dengan semakin tingginya jumlah pendapatan.Sistem pajak proposional adalah suatu sitem perpajakan yang mengenakan presentase yang sama terhadap seluruh tingkat pendapatan.Kedua sistem perpajakan ini digunakan untuk mengurangi fluktuasi kegiatan perekonomian dari satu periode ke periode lainnya.b. Kebijakan harga minimumKebijakan harga minimum merupakan suatu sistem pengendalian harga yang bertujuan menstabilkan pendapatan para petani pada waktu yang sama menjaga agar pendapatannya cukup tinggi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga dan pendapatan serta membantu mengurangi fluktuasi kegiatan keseluruh ekonomi.c. Sistem asuransi pengangguranSistem ini adalah bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada pengangguran. Sistem ini mengharuskan (1) tenaga kerja yang sedang bekerja untuk mebayar asuransi pendapatan (2) menerima sejumlah pendapatan yang ditentukan pada saat menganggur.

2. Kebijakan Fiskal DiskresionerKebijaka fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.Secara umum kebijakan fiskal diskresioner dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu :a. Kebijaka fiskal ekspansi (expansionary fascal policy)Kebijakan fiskal expansi maksudnya adalah pada kondisi perekonomian yang rendah ketika menghadapi masalah pengangguran, dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu mendorong perekonomian agar mampu tumbuh dan mengurangi jumlah pengangguran. Bentuk kebijakan fiskal ekspansi adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah. Sementara bentuk yang lain adalah dengan mengurangi tingkat presentase pengenaan pajak. Hal ini akan mampu mengurangi beban, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.b. Kebijakan fiskal kontraksi (contractionary fiscal policy)Kebijakan yang kedua ini dilakukan ketika masalah inflasi yang dihadapi atau perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan tingkat pengangguran sangat rendah. Tujuan dari kebijakan adalah menurunkan tingkat inflasi ke tingkat yang normal dengan tetap menjamin agar kesempatan kerja penuh tercapai.Kelemahan dari kebijakan fiskal ialah :1. Adanya jeda waktu (time lag) dalam periode dari menyadari masalah yang timbul sehingga kepada pengaruh yang dirasakan dari kebijakan fiskal yang diajalankan. Ada tiga bentuk waktu jeda, diantaranya :a. Recognition lag.b. Decision lag atau inside lag.c. Action lag.2. Persaingan untuk memperoleh dana di antara pemerintah dan sektor swasta, persaingan ini akan menimbulakan crowding out dan menyebabkan kenaikan suku bunga dan menurunkan investasi.3. Kebutuhan untuk membayar bunga dan mencicil pembayaran kembali pinjaman di masa yang akan datang. Bukan saja pinjaman pemerintah tersebut akan meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang, tetapi juga menyebabkan pengurangan dana pembangunan yang dapat dimobilisir di masa tersebut.

C. Kebijakan Fiskal Masa RasulullahPada masa-masa awal pemerintahan kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rosulullah hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah, tidak ada tentara formal. Pada tahun kedua setelah hijrah, sedekah dan fitrah diwajibkan, dimana dibayarkan setiap bulan Ramadhan. Sumber penerimaan pada masa Rosululloh SAW dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yaitu dari kaum muslim, kaum non-muslim, dan sumber lain.Dari kaum Muslim sumber penerimaan negara, terdiri atas : Kharaj (pajak tanah) Zakat Ushr (bea impor) Zakat fitrah Wakaf Infak dan shadaqah Amwal fadhla Nawaib Khumus atas rikaz harta karun temuan pada periode sebelum islam.Sementara pendapatan kaum non-Muslim : Jizyah Kharaj Ushr.Sedangkan dari sumber penerimaan yang lain : Ghanimah (harta rampasan perang) Fay (harta dari daerah taklukan) Uang tebusan untuk para tawanan perang Kaffarah dan denda Hadiah Pinjaman dari kaum Muslim dan non-Muslim.D. Kebijakan fiskal masa khulafaurrasyidin1. Masa abu bakar ash shidiqAbu bakar terpilih sebagai khalifah dengan kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Pada masa abu bakar inilah dimulai penggajian terhadap khalifah, hal ini dilakukan agar khalifah dapat berkonsentrasi dalam mengurus Negara, sehingga kebutuhan keluarga khalifah diurus oleh kekayaan dari baitul maal. Pada umumnya sumber-sumber penerimaan pada masa pemerintahan khulafaurrasyidin masih sama pada zaman nabi, akan tetapi hanya jumlahnya yang berbeda.. Langkah-langkah yang dilakukan abu bakar dalam kebijakan fiskalnya[footnoteRef:3]: [3: Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, 2008, h. 163.]

a) Perhatian terhadap keakuratan penghitungan zakat.b) Pengembangan pembangunan baitul maal dan penanggung jawab baitul maalc) Menerapkan konsep balance budget pada baitul maal, dimana seluruh pendapatan langsung didistribusikan tanpa ada cadangand) Melakukan penegakan hokum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak kepada pemerintah

2. Masa umar bin khaththabKebijakan perekonomian yang ditempuh umar bin khaththab memiliki dampak dan pengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan perekonomian umat. Umar telah meletakkan dasar-dasar perekonomian yang cukup kuat dengan berdasarkan kepada keadilan dan kebersamaan. Kebijakan-kebijakan umar bin khaththab[footnoteRef:4]: [4: Ibid, h. 164.]

a. Reorganisasi baitul maalb. Memberlakukan sistem cadangan darurat, dimana dari sumber penerimaan yang ada tidak langsung didistribusikan seluruhnyac. emerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan minimum makanan dan pakaian kepada warga negaranyad. Pengembangan ushr (pajak) pertaniane. Undang-undang perubahan pemilikan tanah (land reform), dimana tanah-tanah yang tidak produktif dikuasai Negara untuk diolah f. Pengelompokan pendapatan Negara

3. Masa utsman bin affanSelama enam tahun terakhir dari pemerintahan utsman situasi politik sangat kacau, kepercayaan terhadap pemerintahan utsman semakin berkurang. Namun disisi lain, utsman juga mempunyai kebaikan yaitu ustman tidak pernah mengambil upah dari kantornya, justru ia turut membantu beban pemerintah, hal ini dilakukan melihat pada latar belakangnya sebagai seorang pengusaha sukses pada masa tersebut.Kebijakan utsman yang ditempuh pada masa pemerintahannya[footnoteRef:5]: [5: Ibid, h. 165.]

a. Pembangunan irigasi pengairanb. Pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan Negara terutama keamanan perdaganganc. Pembangunan gedung pengadilan, guna penegakan hokumd. Kebijakan pembagian lahan luas milik raja Persia kepada individue. Meningkatan anggaran pertahanan dan kelautan serta meningkatkan dana pension serta dana pembangunan di wilayah taklukan baruf. Membuat beberapa perubahan administrasi

4. Masa ali bin abi thalibAli memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya kepada Malik Ashter bin Harith, dimana isinya mendeskripsikan tugas kewajiban dan tanggung jawab penguasa menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, control terhadap pejabat tinggi dan staf, menguraikan pendapatan pegawai administrasi pengadaan bendahara.Kebijakan yang dilakukan pada masa Ali[footnoteRef:6]: [6: Ibid, h. 165]

a. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada baitulmaalb. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan karena daerah pesisir pantai di bawah penguasaan Muawiyah. Namun pengeluaran atau anggaran untuk polisi tetap dipertahankan yang bertujuan untuk menjaga keamanan Negarac. Adanya kebijakan pengetatan anggaran Negara

E. Konsep dan definisi baitulmaalBaitul maal berasal dari bahasa arab yakni bait yang berarti ruah dan al-maal yang berarti harta. Jadi secara etimologis baitumaal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Secara terminologis, baitulmaal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baitul maal adalah lembaga ekonomi berorientasi social-keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk (terutama) zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya.[footnoteRef:7] [7: Makhalul Ilmi, Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 66.]

1) Sumber dana atau harta baitulmaalSumber-sumber tetap bagi baitulmaal adalah fai (harta rampasan), ghanimah (rampasan perang), kharaj (pajak tanah), jizyah (jaminan kesehatan), ushr (bea cukai) [footnoteRef:8] pemasukan dari harta milik umum, pemasukan dari harta milik Negara, tambang, serta harta zakat. Hanya saja harta zakat diletakkan pada kas khusus baitulmaal, dan tidak diberikan selain untuk 8 ashnaf (kelompok)yang telah disebutkan dalam Al Quran. [8: Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 56-58.]

Begitupula pemasukan harta dari hak milik umum, harta itu diletakkan pada diwan khusus baitulmaal dan tidak boleh dicampuradukkan dengan yang lain. Termasuk pula dalam kategori sumber pemasukan yang diletakkan di baitulmaal dan dibelanjakn untuk kepentingan rakyat adalah harta yang diperoleh dari seorang asyir dari kafir harbi dan muahad (disebut dengan istilah usyuur), harta-harta yang diperoleh dari hak milik umum atau hak milik Negara, dan harta-harta waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris. 2) Tujuan baitulmaal:[footnoteRef:9] [9: Ibid, h. 60]

a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat, dan daerah kerjanya. b. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakt dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. d. Menjadi perantara keuangan

3) Prinsip pengelolaan harta baitul maala. Harta yang mempunya kas khusus di baitulmaal adalah harta zakat b. Harta yang diberikan baitulmaal untuk menanggulangi terjadinya kekuranganc. Harta yang diberikan baitulmaal sebagai suatu pengganti atau kompensasi untuk orang-orang yang telah berjasa, seperti tentara, pegawai negeri, hakim, tenaga edukatif, dan sebagainya. d. Harta yang dikelola baitulmaal untuk kemaslahatn dan kemanfaatan secara umum, misalnya sarana jalan , air, bangunan, masjid, sekolah, dan sebagainyae. Harta yang disalurkan baitulmaal karena adanya unsur kedaruratan, semisal paceklik atau kelaparan, bencana alam, dan sebagainya.

F. Pengeluaran pemerintahBerdasarkan jenisnya, belanja pemerintah dapat dibedakan menjadi:1. Wasteful spendingKondisi dimana belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.2. Productive spendingApabila belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.3. Transfer paymentYaitu apabila jumlah manfaat yang diterima dan biaya yang di keluarkan sama besarnya

Sementara berdasarkan sifatnya, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi:1. Temporary spendingYaitu pembiayaan yang hanya dilakukan untuk satu kali waktu saja, sifatnya pengeluaran sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi2. Permanent spendingYaitu pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dalam periode tertentu

G. Utang pemerintahAda suatu kondisi dimana Negara akan mengalami pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, dengan kata lain dikatakan defisit. Jika suatu Negara mengaklami defisit anggaran maka solusi kebijakan untuk mengatasinya antara lain: 1. Melakukan pinjaman atau utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri2. Mencetak uang untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang mendesak 3. Melakukan kebijakan pengeluaran uang ketat4. Menaikkan tingkat pajak

Dalam kondisi perekonomian tidak stabil, solusi yang paling memungkinkan adalah opsi mencetak uang dan opsi mengadakan utang baik berasal dari utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Dalam islam semua pinjaman harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan bebas-bunga. Pinjaman dapat diperoleh dengan cara langsung dari publik atau secara tidak langsung dalam bentuk pinjaman yang diperoleh dari bank sentral.

Kebaikan-kebaikan dari kebijakan pinjaman pemerintah terutama pinjaman luar negeri adalah:1. Dana tersebut merupakan suplemen (tambahan) kepada dana yang tersedia di dalam negeri.2. Oleh karena pinjaman dari luar negeri menyebabkan pemerintah tidak bersaing dengan pihak swasta dalam menggunakan dana yang dikumpulkan di dalam negeri maka suku bunga tidak alan mengalami kenaikan dan pihak swasta tidak akan mengurangi investasinya3. Memungkinkan percepatan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomin dalam jangka panjang4. Pinjaman luar negeri adalah dana yang berbentuk mata uang asing

Pada ekonomi islam, pemerintah islam diarahkan untuk menghindari defisit anggaran, agar tidak memaksa Negara untuk melakukan pinjaman. Islam sangat menghindari pemerintah atau bahkan individu untuk melakukan utang demi memenuhi kebutuhannya, di karenakan beberapa alasan, yaitu:1. Dengan melakukan utang maka kemandirian perekonomian suatu Negara akan terganggu.2. Berutang bukanlah solusi terbaik karena adanya biaya atas modal (cost of capital) yang harus dibayar. 3. Kewajiban mencicil pinjaman berikut bunganya akan menimbulkan tekanan ke atas kestabilan neraca pembayaran.

6 |DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM Page