KRITIK TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DAN KEGAGALANNYA

Untuk Memenuhi Tugas Kelompok

Mata Kuliah Hukum Lingkungan Internasional

Disusun Oleh :

Oktagape Lukas B2A004179

Yoseph Hiskia B2A004266

Bayu Herdianto B2A605289

Mahdaleny B2A004136

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG2008

KRITIK TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DAN KEGAGALANNYA

Untuk Memenuhi Tugas Kelompok

Mata Kuliah Hukum Lingkungan Internasional

Disusun Oleh :

Oktagape Lukas B2A004179

Yoseph Hiskia B2A004266

Bayu Herdianto B2A605289

Mahdaleny B2A004136

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG2008

KRITIK TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DAN KEGAGALANNYA

Untuk Memenuhi Tugas Kelompok

Mata Kuliah Hukum Lingkungan Internasional

Disusun Oleh :

Oktagape Lukas B2A004179

Yoseph Hiskia B2A004266

Bayu Herdianto B2A605289

Mahdaleny B2A004136

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG2008

BERAWAL DARI KTT RIO 1992

Setelah 20 tahun konperensi Stockholm dan 10 tahun konperensi Nairobi, PBBkembali menggelar suatu konperensi lingkungan hidup di Rio de Janeiro pada tahun1992, dan diberi nama KTT bumi (Earth summit). Topik yang diangkat dalamkonperensi ini adalah permasalahan polusi, perubahan iklim, penipisan ozon,penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut dan air, meluasnya penggundulanhutan, penggurunan dan degradasi tanah, limbah-limbah berbahaya serta penipisankeanekaragaman hayati.

Degradasi lingkungan hidup yang terjadi diberbagai belahan bumi ini dapat berimbaspada kepentingan politik, ekonomi dan sosial secara meluas diseluruh dunia.Untuk mengurus konperensi Rio, panitia persiapan konperensi (Preparatory commitedisingkat Prep Com) melakukan lima kali pertemuan secara beruntun, pertemuan-pertemuan itu tidak hanya membicarakan masalah teknis, tetapi juga sub stansiyang hendak dibahas dalam konperensi. Konferensi Rio berupaya menyatukanperhatian dunia tentang masalah lingkungan yang tetjadi diplanet ini. Masalah itusangat berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan masalah keadilan social.Konperensi juga mendeklarasikan bahwa jika rakyat miskin dan ekonominasionalnya lemah, maka lingkungannya yang menderita.

Jika lingkungan hidup disalah gunakan dan sumber daya dikonsumsi secaraberlebihan, akibatnya rakyat menderita dan perekonomian pun morat-marit. Tujuanutama konperensi bumi ini adalah untuk menghasilkan agenda lanjutan.Sebuah perencanaan bagi gerakan internasional dalam menghadapi isu-isulingkungan hidup dan pembangunan. Perencanaan tersebut akan membantumemberi arahan bagi suatu kerja sama internasional serta pembuatan kebijakanpembangunan kedepan.

Konperensi bumi menyepakati bahwa konsep pembangunan berkelanjutanmerupakan tujuan dari setiap manusia yang hidup diatas muka bumi.Bagaimanapun, menyatukan dan menyeimbangkan perhatian dibidang ekonomi,sosial, dan lingkungan membutuhkan cara pandang baru. Baik mengenai bagaimanakita menghasilkan dan memakai sumber daya, bagaimana kita hidup, bagaimanakita bekerja, bagaimana kita bergaul dengan orang lain, atau bagaimana cara kitamembuat keputusan. Konsep ini menjadi perdebatan panjang baik dikalanganpemerintahan, juga antara pemerintah dan masyarakatnya tentang bagaimanamencapai berkelanjutan tersebut.

Banyak kelompok aktivis yang mencoba melobi agar dokumen seperti "10 kiatmenyelamatkan konperensi bumi", (yang disiapkan dan dipresentasikan oleh Friendsof the Earth, Greenpeace, dan jaringan dunia ketiga), dapat dimasukan dalamagenda pertemuan tersebut. Dokumen tadi memuat daftar sejumlah isu yangmenurut mereka penting untuk dimasukan sebagai salah satu hasil KTT bumi, agarkonperensi tersebut bisa berjalan lancar. Beberapa isu yang dipresentasikan dalamdokumen ini adalah militerisme, hutang luar negeri, peraturan-peraturan korporasiinternasional, dan target konvensi perubahan iklim. Selama konperensi tersebut,pemimpin dunia meratifikasikan lima instrumen mayor, deklarasi Rio, agenda 21,konvensi kerangka perubahan iklim, konvensi keanekaragaman hayati, dan

pernyataan prinsip-prinsip kehutanan. Semua dokumen sudah disepakati sebelumRio, kecuali agenda 21.

Hasil-hasil dari KTT bumi adalah meliputi1 :1. Deklarasi Rio, Satu rangkaian dari 27 prinsip universal yang bisa membantu

mengarahkan tanggung jawab dasar gerakan internasional terhadaplingkungan dan ekonomi.

2. Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC). Kesepakatan Hukum yang telahmengikat telah ditandatangani oleh 152 pemerintah pada saat komperensiberlangsung. Tujuan pokok Konvensi ini adalah " Stabilisasi konsentrasi gasrumah kaca di atmosfir pada tingkat yang telah mencegah terjadinyaintervensi yang membahayakan oleh manusia terhadap system Iklim"

3. Konvensi Keanekaragaman hayati. Kesepakatan hukum yang mengikat telahditandatangani sejauh ini oleh 168 negara. Menguraikan langkah – langkahkedepan dalam pelestarian keragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutankomponen – komponennya, serta pembagian keuntungan yang adil danpantas dari penggunaan sumber daya genetic.

4. Pernyataan Prinsip – Prinsip Kehutanan. Prinsip – prinsip yang telahmengatur kebijakan nasional dan internasional dalam bidang kehutanan.Dirancang untuk menjaga dan melakukan pemanfaatan dan pengelolaansumber daya hutan global secara berkelanjutan. Prinsip – prinsip iniseharusnya mewakili konsesi pertama secara internasional mengenaipemanfaatan secara lestari berbagai jenis hutan.

5. Agenda 21 bertujuan sebagai cetak biru dari tindakan di tingkat global,nasional maupun lokal yang menjadi tanggung jawab dari semua pihak mulaidari PBB, Pemerintah, hingga kelompok –kelompok masyarakat terkait dalampelaksanaan program Sustainable Development.

DEKLARASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Setelah tidak adanya kesepakatan mengenai implementasi Agenda 21 dalam KTTBumi 1992, upaya masyarakat internasional lewat Agenda 21 untuk penyelamatanlingkungan berlanjut melalui konferensi internasional yang dikenal dengan WorldSummit on Sustainable Development di Johanesburg, Afrika Selatan (2002) telahmerumuskan deklarasi politik pembangunan berkelanjutan dengan agenda bahasandokumen berisi program aksi (the programe of action) dan deklarasi politik (thepolitical declaration) tentang pembangunan berkelanjutan yang merupakanpernyataan kelanjutan dukungan terhadap tujuan agenda 21. Agenda 21 berisikesepakatan mengenai program pembangunan berkelanjutan, yang harusditindaklanjuti oleh negara-negara peserta konferensi Rio de Janeiro tahun 1992.World Summit on Sustainable Development 2002 di Johanesburg ini kemudianmenghasilkan kesepakatan mekanisme implementasi Agenda 21, mulai dari tingkatinternasional hingga lokal, atau seringkali disebut Local Agenda 21 (LA-21).2

Kesepakatan agenda 21 melalui deklarasi pembangunan dan lingkungan hidup diRio de Janeiro, Brasil tahun 1992 sebenarnya merupakan sebuah kemenangan darimisi menyelamatan bumi yang didorong oleh semangat gerakan ekologi dalam

1 Wikipedia, Earth Summit2 Wikipedia, Agenda 21

(deep ecology). Kesepakatan ini memuat pandangan bahwa manusia adalah bagianintegral dari alam kehidupan lain, yakni bagian alam bumi (biosfir), sehingga perilakuperusakan dan pencemaran pada sebagian bumi pada suatu negara dipandangsebagai perilaku yang tidak etis. Bumi dan sumber daya alam dipandang sebagaisesuatu yang memiliki hak hidup seperti manusia karena semuanya merupakanciptaan Tuhan.

Pembangunan berkelanjutan harus diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasimanusia kini dan masa depan. Karena itu hak-hak asasi manusia seperti hak-hakekonomi, sosial, budaya, dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelasarah dan orientasi perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Secaralebih kongkrit tidak bisa disangkal bahwa hak manusia atas lingkungan hidup yangsehat dan baik menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari hak asasimanusia. Hak atas pembangunan tidak lepas dari ketentuan bahwa prosespembangunan haruslah memajukan martabat manusia, dan tujuan pembangunanadalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untukkesejahteraan manusia secara adil merata.

Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi, pertama, pemerataan dankeadilan sosial. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanyapemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, berupa pemerataandistribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkeseimbangan (adil),berupa kesejahteran semua lapisan masyarakat.

Kedua, menghargai keaneragaman (diversity). Perlu dijaga berupa keanegaragamanhayati dan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman hayati adalah prasyaratuntuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutanuntuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keanekaragaman budayaakan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuatpengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti olehmasyarakat.

Ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutanmengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhialam dengan cara bermanfaat dan merusak Karena itu, pemanfaatan harusdidasarkan pada pemahaman akan kompleknya keterkaitan antara sistem alam dansistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaanpembangunan.

Keempat, perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutanseringkali diabaikan, karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utamadari masa akan datang. Karena itu persepsi semacam itu perlu dirubah.

Dilihat dari proses perumusan konsep pembangunan berkelanjutan, menurutSudharto P. Hadi menghendaki adanya perlindungan dan pemihakan bagi pendudukmiskin, masyarakat lokal, demokrasi, transparansi, dan perlindungan lingkunganhidup.3 Dalam perkembangannya negara-negara maju seperti Amerika Serikatmenghendaki bahwa pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari konsepmenentukan nasib sendiri dengan didukung kebijakan dalam negeri yang efektif,yakni dengan melalui pembinaan kemitraan antara swasta dan publik di tingkat lokal,

3 Sudharto P. Hadi, 2002, Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Semarang: BP Undip, 2002, hal 2.

nasional, dan internasional.4 Basis utama konsep pembangunan berkelanjutanmasyarakat dapat menentukan dirinya sendiri dan berpartisipasi dan mensyaratkanadanya good governance, yakni adanya institusi-institusi yang demokratis dansistem hukum yang independen, termasuk di dalamnya partisipasi masyarakat.5

Konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas negara-negara dunia ketiga padaPertemuan Komite Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi mengenai PembangunanBerkelanjutan (World Summit on Sustainable Development), yang berlangsung diBali, pada bulan Mei 2002 adalah terwujudnya pemerintah yang bertanggung jawabdan dipercaya, transparan, membuka partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat(publik) dan menjalankan penegakan hukum secara lebih tegas dan efektif. Gagasanini sesuai dengan pesan Agenda 2l, yakni dibukanya partisipasi yang lebih luas bagimasyarakat, tetap mengedepankan hubungan kemitraan dan peduli terhadapmasalah-masalah kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah harus membatasi campurtangannya kepada rakyat tetapi bukan supaya kekuasaan ekonomi dialihkan kepadapihak swasta atau bahkan perusahaan multinasional.6

Secara ideal berkelanjutannya pembangunan membutuhkan pencapaian hal-hal,pertama, berkelanjutan ekologis, yakni akan menjamin berkelanjutan eksistensibumi. Hal-hal yang perlu diupayakan antara lain, (a) memelihara (mempertahankan)integrasi tatanan lingkungan, dan keanekaragaman hayati; (b) memelihara integrasitatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan bumi ini tetap terjamin; (c)memelihara keanekaragaman hayati, meliputi aspek keanekaragaman genetika,keanekaragaman species dan keanekaragaman tatanan lingkungan.

Kedua, berkelanjutan ekonomi; dalam perpektif ini pembangunan memiliki dua halutama, yakni, berkelanjutan ekonomi makro dan ekonomi sektoral. Berkelanjutanekonomi makro, menjamin ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efesiensiekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Berkelanjutan ekonomi sektoraluntuk mencapainya; (a) sumber daya alam dimana nilai ekonominya dapat dihitungharus diperlakukan sebagai kapital yang “tangible” dalam rangka akunting ekonomi;(b) koreksi terhadap harga barang dan jasa perlu diintroduksikan. Secara prinsipharga sumber daya alam harus merefleksikan biaya ekstraksi/pengiriman, ditambahbiaya lingkungan dan biaya pemanfaatan.

Ketiga, berkelanjutan sosial budaya; berkelanjutan sosial budaya, meliputi (a)stabilitas penduduk, (b) pemenuhan kebutuhan dasar manusia, (c) mempertahankankeanekaragaman budaya dan (d) mendorong partisipasi masyarakat lokal dalampengambilan keputusan.

Keempat, berkelanjutan politik; tujuan yang akan dicapai adalah, (a) respek padahuman rights, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi,sosial dan politik, dan (b) demokrasi, yakni memastikan proses demokrasi secaratransparan dan bertanggung jawab.

Kelima, berkelanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan kemampuanmenghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam

4 Maria Hartiningsih dalam Adji Samekto, 2005, Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 84.5 Ibid, hal 85.6 Adji Samekto, 2005, Kapitalisme, Modernisme dan Kerusakan Lingkungan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 86.

maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakanintegrasi, identitas, kelangsungan bangsa dan negara.

KRITIK TERHADAP KEGAGALAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Memang sulit mengatakan bahwa sustainable development gagal. Agenda 21 yangmelahirkan konsep sustainable development telah diikuti oleh 179 negara, termasukIndonesia. Namun mendekati lebih dari 15 tahun setelah Earth Summit 1992 di RioDe Janeiro ketika Agenda 21 pertama kali digagas, lebih tepat jika kita katakan kalautidak ada yang mencolok jika melihat hasil dari Agenda 21 dengan konsepsustainable development-nya.

Sebab dalam pelaksanaannya, sustainable development sendiri tidak lepas darikritik. Kritik yang paling jelas terhadap konsep sustainable development ini adalahtidak adanya definisi yang tegas dan jelas. PBB dalam "Our Common Future" yangdikeluarkan oleh The World Commission on Environment and Developmentmendefinisikan sustainable development sebagai "Development that meets theneeds of the present without compromising the ability of future generations to meettheir own needs."7 Namun dalam prakteknya, menurut John Terborgh, konsepsustainable development terlalu luas, korporasi mendefinisikannya berbeda dankonservasionis juga mendefinisikannya berbeda, setiap pihak memiliki definisimasing-masing atas sustainable development. 8

Lebih jauh menurut kritik, Sustainable development sebenarnya adalah dua konsepyang saling bertabrakan dan bahkan bertentangan (oxymoron)9. Ada dua definisimendasar yang bisa kita angkat dari kata sustainable development. Pertama adalahkata “sustainable” itu sendiri. Kata “sustainable” dalam konteks sustainabledevelopment dapat kita maknai sebagai “berkelanjutan.” Namun “sustainable”secara literal merupakan perpaduan dari dua kata: “sustain” (memelihara/menjaga)dan “able” (dapat/mampu). Singkatnya, definisi lepas dari “sustainable” adalahusaha untuk melakukan konservasi dan pelestarian terus menerus pada sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Kedua pada kata “development” secara literalbermakna pengembangan/pembangunan. Tentulah jika kita tempatkan dalamkonteks yang tepat, “development” merupakan suatu usaha untuk membangunkomunitas dan masyarakat dunia ketiga, untuk mengejar ketertinggalan denganmasyarakat dunia pertama. Terutama ketika berhadapan dengan realitas yangsangat ironis, ketika separuh penduduk bumi hidup di era digital dan internet,sebagian lagi masih tinggal di hutan tanpa listrik.

Ketika kita mengabungkan kedua konsep ini, muncullah konsep yang salingbertabrakkan dan bahkan bertentangan. Kita tentu tahu, bahwa dalam prosespembangunan selalu membutuhkan biaya (cost), baik berupa biaya sosial dankeberadaan sumber daya alam yang selalu siap dieksploitasi terus menerus. Namundisisi lain, lewat kata “sustainable” ditekankan bahwa proses pelestarian dan

7 The World Commission on Environment and Development dalam Our Common Future: The report of theWorld Commission on Environment and Development (The Brundtland Commission; 1987) lihat Wikipedia,Sustainable development8 "But it's a fuzzy concept. Corporations define it one way, conservationists in a different way." Lihat MattSteinglass, No Man’s Lands (The Boston Globe; 28 Maret 2004)9 Richard D. North, Sustainable Development: A concept with a future?

konservasi haruslah terus menerus dilakukan. Ini jelaslah membingungkan.Bagaimana mungkin kiat dapat melakukan pembangunan secara lancar terusmenerus namun disisi lain membatasi kapasitas sumber daya alam yang dapatdireservasi. Tidak heran kalau John Terborgh menyebut sustainable developmentsebagai “fuzzy concept.”10

Masalah lain yang muncul dari konsep sustainable development adalah mengenaidefinisi dari sustainable development itu sendiri. Definisi dalam “Our CommonFuture” mendefinisikan sustainable development sebagai "Development that meetsthe needs of the present without compromising the ability of future generations tomeet their own needs." Definisi ini dapat kita bagi jadi dua bagian. Bagian pertamaadalah “Development that meets the needs of the present.” Dalam artian tujuanutama pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang. Bagiankedua adalah “Development without compromising the ability of future generations tomeet their own needs.” Dalam artian proses pembangunan itu sendiri harusdilakukan tanpa menganggu kebutuhan akan masa mendatang. Definisi inimenekankan pada kata “needs” atau kebutuhan.

Kata “needs” sendiri sangat menjebak. Kata ini seakan menyama-ratakan semuahal. Pertama adalah menyama-ratakan kebutuhan kita, antara negara maju dannegara berkembang, dalam apa yang disebut sebagai “the needs of the present.”Namun pertanyaannya, apakah kebutuhan kita semua sama? Jelas tidak. Negaramaju dengan kemajuan teknologi dan ekonomi yang kuat memiliki kemampuanuintuk menopang proses pembangunannya sendiri serta dapat berbicara tentangpelestarian alam namun hal yang berbeda terjadi di negara dunia ketiga. Negaradunia ketiga tidak memiliki teknologi yang cukup dan ekonomi yang kuat untukmenopang pembangunan mereka. Ketergantungan pada alam masihlah menjadiprioritas utama, termasuk eksploitasi terhadap alam itu sendiri untuk memenuhikebutuhan mereka. Hingga tidak heran, yang terjadi pada negara dunia ketigaadalah : “they will respect their rainforests when they have enough development tobe rich enough to care about rainforest.”11

Masalah kedua yang muncul dari kata “needs” adalah ketika kita bicara tentang“Development without compromising the ability of future generations to meet theirown needs.” Pertanyaan, apakah kebutuhan masa sekarang (needs of the present)dengan kebutuhan yang akan datang (the needs of future generations) adalahsama? Lebih lagi, apakah kita benar-benar tahu apa yang kita butuhkan di masadepan? Sebab kebutuhan tiap jaman jelas berbeda. Pada abad 19, batu bara adalahsumber energi utama yang menbawa kita menuju revolusi industri. Namun padaabad 20 batu bara ditinggalkan, minyak bumi adalah sumber energi utama yangmenjadi penopang pembangunan dan kebutuhan esensial di dunia modern. Apakahbesok kita masih membutuhkan minyak bumi? Kalau kita sendiri tidak tahu, laluuntuk apa kita dapat mengasumsikan bahwa kebutuhan masa sekarang (needs ofthe present) dengan kebutuhan yang akan datang (the needs of future generations)adalah sama?

10 Matt Steinglass, No Man’s Lands (The Boston Globe; 28 Maret 2004)11 Richard D. North, Op.cit.

Masalah lain yang juga muncul adalah jika kita lihat secara lebih meluas kedalamkonteks tatanan hukum internasional sendiri. Pada dasarnya Agenda 21 adalahrekomendasi internasional dan bukan Konvensi atau Protokol yang bersifatmengikat. Agenda 21 terdiri atas 40 bab dan tebal 900 halaman. Dibagi menjadi 4bagian yang berisi rekomendasi tindakan yang mesti dilakukan oleh semua pihakterkait dalam kaitannya dengan sustainable development.

Pada akhirnya, semua kembali pada sifat kesukarelaan (voluntary) itu sendiri,akibatnya dalam pelaksanaan Agenda 21 seringkali mengagalkan Agenda 21.Seringkali banyak negara memilih kepentingan ekonominya daripada melaksanakanAgenda 21. Commission on Sustainable Development (CSD) hanya berfungsi untukmemastikan keefektifan tindak lanjut Agenda 21. Mengawasi serta melaporkanpelaksanaan kesepakatan konferensi Bumi baik di tingkat local, nasional, maupuninternasional untuk kemudian dibahas kembali dalam pertemuan berikutnya.

Adanya kepentingan ketiga pun juga menambah masalah bagi implementasisustainable development. Perlu kita ketahui bahwa di era perdagangan bebas danglobalisasi ini, perusahaan multinasional menjadi kekuatan modal yang menglobal.Lewat kerangka GATTS/WTO, perusahaan multinasional masuk di negara duniaketiga, dalam rangka mencari pasar , sumber daya manusia yang murah hinggasumber daya alam yang siap dieksploitasi. Bagi negara dunia ketiga sendiri,perusahaan multinasional tidak hanya memberikan taraf hidup yang layak dankesempatan bagi produk mereka mencapai negara maju. Perusahaan multinasionaljuga memberi lapangan kerja, menghidupkan perekonomian, sumber investasi danpenanaman modal asing, serta berbagai penghasilan dan insentif lainnya yangmemberi keuntungan. Maka tidak heran apabila perusahaan mutinasional menjadipondasi ekonomi di banyak negara dunia ketiga.

Sayangnya, patut kita sadari, bahwa dibalik berkah yang dibawa ke perusahaanmultinasional ini, perusahaan multinasional tidak hanya menjadi agen eksploitasisumber daya alam terbesar di dunia, seringkali perusahaan multinasional jugaadalah polutan terbesar di dunia. Bertanggung jawab atas kerusakan lingkungandalam skala masif di banyak negara dunia ketiga. Seperti yang terjadi di PapuaNugini, tambang besar timah dan tembaga Ok Tedi membuang 80.000 ton materialberacun setiap hari ke sungai Ok Tedi dan sungai Fly selama dua belas tahun,dalam kegiatan ekstraksi yang bernilai sekitar 6 miliar dollar. Ketika bahan tambanghabis, perusahaan yang mayoritas kepemilikannya dipegang oleh Australia itu,begitu saja meninggalkan pertambangan tersebut setelah mengakui bahwaperusahaannya tidak begitu memerhatikan dampak kerusakan lingkungan cukupbesar. Perusahaan itu mengalihkan kepemilikannya kepada pemerintah, danmembiarkan pemerintah yang kebingungan mencari dana untuk mengatasikerusakan yang ditimbulkan. Jumlah pasti kerugian yang dialami sangat sulit untukditentukan, tapi sangat jelas bahwa jumlah tersebut sangat besar dan harusditanggung oleh masyarakat Papua Nugini12.

Dari sini kita dapat melihat, bahwa ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi,konsep sustainable development gagal. Banyak negara lebih memilih tunduk danmelaksanakan GATTS/WTO yang memberi keleluasaan bagi perusahaan

12 Joseph E Stiglitz, Op.cit, p.285

multinasional dan modal asing atas nama kepentingan ekonomi daripadamelaksanakan skema Agenda 21.

Akibatnya adalah pada proses penegakkan serta dalam pelaksanaannya sendirisangat lemah. Agenda 21 bukanlah konvensi yang mengikat, hingga tidak mungkindibentuk badan yang mampu meniliki otoritas atas pelaksanaannya. Memang PBBmemiliki badan yang bertugas atas Agenda 21, yaitu Commission on SustainableDevelopment (CSD) dengan The United Nations Division for SustainableDevelopment sebagai sekretariatnya. Namun badan ini bukanlah badan yangbergerak pada pengawasan implementasi dan pemberian sanksi. Pada akhirnyapelaksanaan Agenda 21 bersifat voluntary atau bergantung pada kerelaan darinegara yang bersangkutan.13

KESIMPULAN

Ada dua masalah utama yang berkaitan dengan sustainable development. Masalahitu meliputi :

1. Konsep dari sustainable development itu sendiri yang tidak jelas dan gagalketika berhadapan dengan kebutuhan dan kepentingan negara-negar yangseharusnya melaksanakannya.

2. Kedudukannya hanya sebagai bagian dari rekomendasi yang tercantumdalam Agenda 21. Bukan sebagia konvensi yang bersifat mengikat. Akibatnyapenegakkan dalam pelakasanaannya sendiri sangat lemah.

Sebenarnya konsep sustainable development adalah konsep yang sangat baik danberguna bagi kita. Namun apabila konsep itu masih memiliki kelemahan, maka tidakheran bahwa sustainable development sendiri berakhir hanya sebagai wacana baginegara-negara dunia.

13 Wikipedia, Agenda 21

DAFTAR PUSTAKA

FX Adji Samekto, Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Joseph E Stiglitz, Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju DuniaYang Lebih Adil, (Jakarta; PT Mizan Pustaka, 2007)

Sudharto P. Hadi, Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan, (Semarang: BPUndip, 2002)

Matt Steinglass, No Man’s Lands, (The Boston Globe; 28 Maret 2004) artikel inidapat diperoleh di

http://www.boston.com/news/globe/ideas/articles/2004/03/28/no_mans_land/

Richard D. North, Sustainable Development: A concept with a future?, artikel inidapat diperoleh di

http://www.richarddnorth.com/public_realm/sdliberales.htm

Wikipedia, Agenda 21, artikel ini dapat diperoleh dihttp://en.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

________, Earth Summit, artikel ini dapat diperoleh dihttp://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Summit

________, Sustainable development, artikel ini dapat diperoleh dihttp://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development