konsep kebidanan 2.docx
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Penghargaan yang diberikan kepada bidan tidak hanya dalam bentuk
imbalan jasa, tetapi juga dalam bentuk pengakuan profesi dan pemberian
kewenangan / hak untuk menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi yang
dimiliki.
Sedangkan, sanksi merupakan imbalan negative yang berupa pembebanan
atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum aturan yang berlaku. Sanksi berlaku
bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak / kewajiban bidan yang telah diatur
oleh organisasi profesi,karena kode etik bidan merupakan norma yang berlaku
bagi anggota IBI dalam menjalankan praktek profesinya yang telah disepakati
dalam Kongres Nasional IBI. Contoh sanksi bidan adalah pencabutan izin pratek
bidan SIPB sementara atau bisa juga berupa denda.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa saja hak dan kewenangan bidan dan sanksinya?
2. Apa saja kode etik dalam kebidanan?
3. Bagaimana Pengertian Etika, moral dan nilai-nilai
4. Apa yang menjadi Analisis Bidan?
5. Bagaimana Nilai-Nilai Esensial Dalam Profesi?
1.3 Tujuan Masalah
1. Untuk mengetahui system penghargaan bagi bidan
2. Untuk mengetahui system reward dan sanksi bagi bidan
3. Untuk mengetahui pengertian etika, moral, dan nilai-nilai
4. Untuk mengetahui Nilai-Nilai Esensial Dalam Profesi
5. Untuk mengetahui analisis bidan.
1
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Sistem Penghargaan Bagi Bidan
Penghargaan yang diberikan kepada bidan tidak hanya dalam bentuk imbalan
jasa, tetapi juga dalam bentuk pengakuan profesi dan pemberian kewenangan / hak
untuk menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Bidan merupakan tenaga kesehatan yang memegang peranan penting dalam
pelayanan maternal dan perinatal. Dengan jumlah sekitar 73.000 orang yang tersebar
di selruh Indonesia, profesi bidan tentu berada dekat dengan masyarakat yang
sewaktu-waktu memerlukan pertolongnnya. Salah satu tantangan yang harus di
hadapi adalah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan berkualitas. Tantangan ini
memang bukan tanggung jawab bidan semata, namun juga menyangkut peran profesi
lain. Keberadaan bidan memiliki posisi strategis,mengingat sebagian besar persoalan
bidan di tuntut untuk memiliki ketrampilan yang lebih baik, disertai kemampuan
untuk menjalin kerja sama dengan pihak yang terkait dalam persoalan kesehatan
reproduksi di masyarakat Reward atau sanksi bertujuan untuk menignkatkan kualitas
bidan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2.2 Reward
Penghargaan yang di berikan kepada bidan tidak hanya dalam bentuk
imbalan jasa, tetapi juga dalam bentuk pengakuan profesi dan pemberian
kewenangan atau hak untuk menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi yang di
miliki.
Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu
yang diberikan baik oleh perorangan ataupun suatu lembaga .
Bidan sebagai suatu profesi tenaga kesehatan harus bisa mewujudkan
kesehatan keluarga dan masyarakat. Karena inilah bidan memang sudah seharusnya
mendapat penghargaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Penghargaan yang
diberikan kepada bidan tidak hanya berupa imbalan jasa tetapi juga dalam bentuk
pengakuan profesi dan pemberian kewenangan atau hak untuk menjalankan praktik
2
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan adanya penghargaan seperti yang
disebutkan diatas, akan mendorong bidan untuk meningkatkan kinerja mereka
sebagai tenaga kesehatan untuk masyarakat. Mereka juga akan lebih giat untuk
mengasah dan mengembangkan kemampuan dan potensi mereka sesuai dengan
peraturan yang berlaku yaitu standar profesi bidan.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia edisi ke-3, hak adalah kewenangan
untuk berbuat sesuatu yang telah di tentukan oleh undang-undang atau aturan
tertentu. Bidan di Indonesia memiliki organisasi profesi, yaitu ikatan bidan atau IBI,
yang mengatur hak dan kewajibn serta penghargaan dan sanksi bagi bidan. Setiap
bidan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan berhak dan wajib menjadi
anggota IBI.
2.3 Hak bidan:
a. Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan profesinya.
b. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat
jenjang pelayanan kesehatan.
c. Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan kelurga yang bertentangan
dengan peraturan perundangan, dan kode etik profesi.
d. Bidan berhak atas prifasi/kedirian dan menuntut apabila nama baiknya di
cemarkan, baik oleh pasien,keluarga ataupun profesi lain.
e. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri, baik melalui
pendidikan maupun pelatihan .
f. Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karier
dan jabatan yang sesuai.
g. Bidan berhak mendapatkan kompetensi dan kesejahteraan yang sesuai.
2.4 Wewenang bidan antara lain:
a. Pemberian kewenangan lebih luas kepada bidan untuk mendekatkan
pelayanan kegawatan obstetric dan neonatal.
b. Bidan harus melaksanakan tugas kewenangan sesuai standar profesi, memiliki
kemampuan dan ketrampilan sebagai bidan,mematuhi dan melaksanakan
3
protap yang berlaku di wilayahnya serta bertanggun jawab atas pelayanan
yang di berikan dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi.
c. Pelayanan kebidanan kepada perempuan oleh bidan meliputi pelayanan pada
masa pranikah, termasuk remaja putri, kehamilan, persalinan, nifas,
menyusui, dan masa antara kehamilan.
d. Dan masih banyak lagi.
Dalam lingkup IBI, anggota mempunyai hak tertentu sesuai dengan
kedudukannya, yaitu :
1. Anggota biasa
a. Berhak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.
b. Berhak mengemukakan pendapat, saran, dan usul untuk kepentingan
organisasi
c. Berhak memilih dan dipilih
2. Anggota luar biasa
a. Dapat mengikuti kegiatan yang dilakukan organisasi.
b. Dapat mengemukakan pendapat, saran dan usul untuk kepentingan
organisasi
3. Anggota kehormatan
a. Dapat mengemukakan pendapat, saran, dan usul untuk kepentingan
organisasi.
2.5 Penghargaan Bagi Bidan di Indonesia
Bagi bidan desa yang berhasil menciptakan atau membentuk wilayah
atau desa binaanya menjadi “Desa Siaga”, misalnya didaerah Cirebon,
Kuningan. Bagi bidan desa yang berhasil menciptakan atau membentuk
“Suami Siaga”, “Donor Darah Berjalan” wilayah atau desa binaannya.
2.6 Penghargaan Bagi Mahasiswa Bidan
Bagi mahasisiwa DIII kebidanan yang berprestasi akan mendapatkan
penghargaan berupa beasiswa dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) setiap 4 bulan sekali
4
selama 3 tahun pendidikan kebidanan. Penghargaan juga diberikan kepada
bidan yang berprestasi (bidan teladan). Selain itu, bidan juga dapat diberi
beasiswa. Bidan sebagai petugas kesehatan sering berhadapan dengan
masalah etik yang berhubungan dengan hukum. Masalah dapat diselesaikan
dengan hukum , tetapi belum tentu dapat diselesaikan berdasarkan prinsip dan
nilai etik.
2.7 Sanksi
Sedangkan Sanksi merupakan imbalan negatif yang berupa
pembebanan atau penderitaan yang ditentukan oleh hukum aturan yang
berlaku.
Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak atau
kewajban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi, karena kode etik
bidan merupakan norma yang berlaku bagi anggota IBI dalam menjalankan
praktik profesinya yang telah disepakati dalam Kongres Nasional IBI.
Tidak hanya memberikan penghargaan bagi bidan yang mampu
melaksanakan prakteknya sesuai kode etik dan standar profesi bidan, Setiap
penyimpangan baik itu disengaja atau tidak, akan tetap di audit oleh dewan
audit khusus yang telah dibentuk oleh organisasi bidan atau dinas kesehatan
di kabupaten tersebut. Dan bila terbukti melakukan pelanggaran atau
penyimpangan maka bidan tersebut akan mendapat sanksi yang tegas,
supaya bidan tetap bekerja sesuai kewenangannya. Sanksi adalah imbalan
negatif, imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan
oleh hukum aturan yang berlaku. Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar
kode etik dan hak/kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi
profesi. Bagi bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku(Kepmenkes RI
No.900/SK/VII/2002). Dalam organisasi profesi kebidanan terdapat Majelis
Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA)
yang memiliki tugas :
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang sesuai dengan ketetapan
pengurus pusat.
5
2. Melaporkan hasil kegiatan di bidang tugasnya secara berkala
3. Memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas
pengurus pusat.
4. Membentuk tim teknis sesuai kebutuhan, tugas dan tanggung jawabnya
ditentukan pengurus.
MPEB dan MPA merupakan majelis independen yang berkonsultasi dan
berkoordinasi dengan pengurus inti dalam organogram IBI tingkat nasional.
MPEB secara internal memberikan saran, pendapat, dan buah pikiran tentang
masalah pelik yang sedang dihadapi, khususnya yang menyangkut pelaksanaan
kode etik bidan dan pembelaan anggota.
MPEB dan MPA, bertugas mengkaji, menangani dan mendampingi
anggota yang mengalami permasalahan dan praktik kebidanan serta masalah
hukum. Kepengurusan MPEB dan MPA terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara,
dan anggota. MPA tingkat pusat melaporkan pertanggungjawabannya kepada
pengurus pusat IBI dan pada kongres nasional IBI. MPA tingkat provinsi
melaporkan pertanggungjawabannya kepada IBI tingkat provinsi (pengurus
daerah).
Tugas dan wewenang MPA dan MPEB adalah memberikan bimbingan
dan pembinaan serta pengawasan etik profesi, meneliti dan menentukan adanya
kesalahan atau kelalaian bidan dalam memberikan pelayanan. Etika profesi adalah
norma-norma yang berlaku bagi bidan dalam memberikan pelayanan profesi
seperti yang tercantum dalam kode etik bidan.
Anggota MPEB dan MPA, adalah:
1. Mantan pengurus IBI yang potensial.
2. Anggota yang memiliki perhatian tinggi untuk mengkaji berbagai aspek
dan perubahan serta pelaksanaan kode etik bidan, pembelaan anggota, dan
hal yang menyangkut hak serta perlindungan anggota.
3. Anggota yang berminat dibidang hukum.
Keberadaan MPEB bertujuan untuk:
1. Meningkatkan citra IBI dalam meningkatkan mutu pelayanan yang
diberikan bidan.
6
2. Membentuk lembaga yang akan menilai ada atau tidaknya pelanggaran
terhadap Kode Etik Bidan Indonesia.
3. Meningkatkan kepercayaan diri anggota IBI.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bidan dalam memberikan
pelayanan.
Contoh :
sanksi bidan adalah pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB
sementara, atau bisa juga berupa denda. Penyimpangan yang dilakukan oleh
bidan misalnya :
1. Bidan melakukan praktek aborsi,yang seharusnya tidak boleh dilakukan
oleh bidan karena termasuk tindakan kriminal.
2. Bidan tidak melakukan rujukan pada ibu yang mengalami persalinan
premature, bidan ingin melakukan persalinan ini sendiri. Ini jelas tidak
boleh dilakukan, dan harus dirujuk. Karena ini sudah bukan kewenangan
bidan lagi, selain itu jika dilakukan oleh bidan itu sendiri,persalinan akan
membahayakan ibu dan bayi yang dikandungnya.
2.8 Alur Sanksi Bidan
Malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat disebabkan oleh banyak
faktor, misalnya kelalaian, kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi,
rutinitas,dan juga perubahan hubungan antara bidan dengan pasien. Untuk
dapat mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat
dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan tidak memberikan jaminan
atau garansi akan keberhasilan usahanya, dalam melakukan tindakan harus
ada informed consent, mencatat semua tindakan kedalam rekam medik, dan
lain-lain.
Untuk penyelesaian tindak pidana malpraktek yang dilakukan
oleh bidan yang telah masuk ke pengadilan, semua tergantung kepada
pertimbangan hakim yang menangani kasus tersebut untuk menentukan apakah
kasus yang ditanganinya termsuk kedalam malpraktek atau tidak. Atau apakah
si pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atau tidak.
7
Melakukan malpraktek yuridis (melanggar hukum) berarti juga melakukan
malpraktek etik (melanggar kode etik). Sedangkan malpraktek etik belum tentu
merupakan malpraktek yuridis. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek
etik atau melanggar kode etik. Maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan
oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan
berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI tersebut.
Sedangkan apabila seorang bidan melakukan malpraktek yuridis dan
dihadapkan ke muka pengadilan. Maka IBI melalui MPA dan MPEB wajib
melakukan penilaian apakah bidan tersebut telah benar-benar melakukan
kesalahan. Apabila menurut penilaian MPA dan MPEB kesalahan atau
kelalaian tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian bidan,
dan bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi,
maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum
kepada bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan
2.9 Kode etik bidan :
Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus dipatuhi
oleh setiap anggota profesi yang bersngkutan didalam melaksanakan tugas
profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi
petunjuk-petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus
menjalankan profesinya dan larangan-larangan yaitu ketentuan-ketentuan
tentang apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh diperbuat atau
dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas
profesinya, melainkan juga menyangkut tingkah laku pada umumnya dalam
pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Kode etik kebidanan merupakan
suatu pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan
untuk melaksanakan praktek kebidanan baik yang berhubungan dengan
kesejahteraan, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya.
Secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut:
Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi
8
Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat
mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh
karena itu setiap kode etik suatu profesi akan melarng berbagai bentuk tindak
tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik
profesi di dunia luar. Dari segi ini kkode etik juga disebut kode kehormatan.
Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
Kesejahteraan ialah kesejahteraan materiil dan spiritual atau mental. Dalam hal
kesejahteraan materiil anggota profesi kode etik umumnya menetapkan
larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang
merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan
yang ditujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak
jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi.
Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
Dalam hal ini kode etik juga bertujuan untuk pengabdian profesi tertentu,
sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan
tanggungjawab pengabdian profesinya. Oleh karena itu kode etik merumuskan
ketentuan-ketentuan yang diperlukan oleh para anggota profesi dalam
menjalankan tugasnya.
Untuk meningkatkan mutu profesi
Kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu
berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang
pengabdiannya. Selain itu kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara
dan menigkatkan mutu organisasi profesi. Dari uraian di atas, jelas bahwa
tujuan suatu profesi, menjaga dan memelihara kesejahtereaan para anggota,
meningkatkan pengabdian anggota, dan meningkatkan mutu profesi serta
meningkatkan mutu organisasi profesi.
Penetapan Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi untuk para
anggotanya. Penetapan kode etik IBI harus dilakukan dalam kongres IBI. Kode
etik bidan di Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disyahkan
dalam kongres nasional IBI X tahun 1988, sedang petunjuk pelaksanaanya
9
disyahkan dalam rapat kerja nasional (RAKERNAS) IBI tahun 1991, kemudian
disempurnakan dan disyahkan pada kongres nasional IBI XII tahun 1998.
Sebagai pedoman dalam berperilaku, kode etik bidan Indonesia mengandung
beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah, tujuan dan bab.
2.9.1 Yang dapat dilakukan dalam kode etika menuntun atau panduan untuk
disiplin profesi:
a. Menuntun tingkah laku
b. Menawarkan suatu kerangka kerja yang dapat meningkat kapasitas
c. Pengambilan keputusan moral yang efektif.
2.9.2 Yang tidak dapat dilakukan:
a. Tidak dapat menjamin etika praktek atau pengambilan keputusan.
b. Tidak dapat mencegah timbulnya hal-hal yang tidak berguna.
c. Tidak dapat dipindahkan dari tanggung jawab bidan.
d. Tidak dapat menjamin kasus tertentu merupakan yang benar
2.9.3 Persyaratan kode etik:
a. Keterlibatan dan pemikiran penting (waktu dan alasan moral).
b. Kemampuan (kapasitas dan kemauan) mengambil keputusan.
c. Keterlibatan menjadi contoh moral yang baik.
2.9.4 Dimensi Kode Etik :
Anggota profesi dan Klien atau Pasien.
Anggota profesi dan sistem kesehatan.
Anggota profesi dan profesi kesehatan
Anggota profesi dan sesama anggota profesi
10
2.9.5 Prinsip Kode Etik :
Menghargai otonomi
Melakukan tindakan yang benar
Mencegah tindakan yang dapat merugikan.
Memberlakukan manusia dengan adil.
Menjelaskan dengan benar.
Menepati janji yang telah disepakati.
Menjaga kerahasiaan
A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
1. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan
mengamalkan sumpah jabatanya dalam melaksanakan tugas
pengabdiannya.
2. Setiap bidan, dalam menjalankan tugas profesinya, menjunjung tinggi
harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra
bidan.
3. Setiap bidan, dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman
pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien,
keluarga dan masyarakat.
4. Setiap bidan, dalam menjalankan tugasnya, mendahulukan
kepentingan klien, menghormati hak klien, dan nilai- nilai yang dianut
oleh klien.
5. Setiap bidan, dalam menjalankan tugasnya senantisa mendahulukan
kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang
sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang
dimilikinya.
6. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam
hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi
masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatanya secara optimal.
B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya.
11
1. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada
klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi
yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan
masyarakat.
2. Setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan
kewenangan dalam mengambil keputusan, termasuk mengadakan
konsultasi dan/atau rujukan.
3. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat
dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh
pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.
C. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya
1. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya
untuk menciptkan suasana kerja yang serasi.
2. Setiap bidan, dalam melaksanakan tugasnya, harus saling
menghormati, baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan
lainya.
D. Kewajiban bidan terhadap profesinya
1. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra
profesi, dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan
memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
2. Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan
kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
3. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan
kegiatan sejenisnya dang dapat meningkatkan mutu dan citra
profesinya.
E. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
1. Setiap bidan wajib memelihara kesehatanya agar mampu
melaksanakan tugas profesinya dengan baik.
12
2. Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.
F. Kewajian bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air.
1. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan
ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya
dalam pelayanan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Berencana, dan
Kesehatan Keluarga.
2. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan
pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan
jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA atau KB dan
kesehatan keluarga.
2.10 Jabatan Fungsional Bidan
Selain penghargaan dan sanksi, bidan juga patut mendapat jabatan
fungsional dan jabatan struktural. Seperti yang dijelaskan pada materi di atas
mengenai jabatan fungsional bidan, jabatan fungsional didapat oleh seorang
bidan melalui pendidikan formal seperti D III dan SI berupa ijasah,
sedangkan non formal berasal dari pelatihan atau penyuluhan atau seminar
yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi bidan berupa sertifikat.
Bidan memiliki jabatan fungsional sesuai dengan fungsi bidan yaitu
pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Dalam menduduki jabatan
ini,bidan juga berhak smenerima tunjangan fungsional sesuai dengan
kedudukannya.
Sedangkan jabatan struktural bidan dilihat berdasarkan dimana bidan
tersebut bekerja. Tunjangan berasal dari tempat dimana dia bekerja seperti di
Puskesmas dan Rumah Sakit.
Jabatan dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu jabatan struktural dan fungsional.
1. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara jelas tertera dalam struktur
dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi,
13
2. Jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek
fungsinya yang vital dalam kehidupan rmasyarakat dan Negara.
Selain fungsi dan perannya yang vital dalam kehidupan masyarakat,
jabatan fungsional juga berorientasi kualitatif. Seseorang memiliki jabatan
fungsional berhak mendapatkan tunjangan fungsional. Jabatan bidan
merupakan jabatan fungsional professional sehingga berhak mendapat
tunjangan fungsional.
Pengembangan karir bidan meliputi karir fungsional dan karir struktural.
Jabatan fungsional sebagai bidan bisa didapat melalui pendidikan
berkelanjutan ,baik secara formal maupun nonformal, yang hasil akhirnya
akan meningkatkan kemampuan professional bidan dalam melaksanakan
fungsinya sebagai pelaksana, pendidik, pengelola, dan peneliti.
Sedangkan jabatan sturkturalnya bergantung dimana bidan tersebut
bertugas,misalnya di rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Karir ini dapat
dicapai oleh bidan di setiap tatanan pelayanan kebidanan/kesehatan sesuai
dengan tingkat kemampuan, kesempatan, dan kebijakan yang ada
Pengembangan karir bidan meliputi karir fungsional dan karir structural.
Jabatan fungsional sebagai bidan bisa di dapat melalui pendidikan
berkelanjutan, baik secara formal maupun non formal, yang hasil akhirnya
akan meningkatkan kemampuan professional bidan dalam melaksanakan
fungsinya sebagai pelaksana, pendidik, pengelolah, dan peneliti.
Sedangkan jabatan sturkturalnya bergantung dimana bidan tersebut
bertugas,misalnya di rumah sakit,puskesmas,dan sebagainya. Karir ini dapat
dicapai oleh bidan di setiap tatanan pelayanan kebidanan/kesehatan sesuai
dengan tingkat kemampuan ,kesempatan, dan kebijakan yang ada.
2.11 Etika, Moral dan Nilai-nilai
Etika merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang
perilaku benar atau salah, kebajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan
perilaku.
14
Etika merupakan aplikasi atau penerapan teori tentang filosofi moral
kedalam situasi nyata dan berfokus pada prinsip-prinsip dan konsep yang
membimbing manusia berpikir dan bertindak dalam kehidupannya yang
dilandasi oleh nilai-nilai yang dianutnya. Banyak pihak yang menggunakan
istilah etik untuk mengambarkan etika suatu profesi dalam hubungannya
dengan kode etik profesional seperti Kode Etik IBI(Ikatan Bidan Indonesia).
Nilai-nilai (values) adalah suatu keyakinan seseorang tentang
penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada
sikap/perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah rentang
nilai-nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku
personal.
2.12 Nilai-Nilai Esensial Dalam Profesi
Pada tahun 1985, “The American Association Colleges of Nursing”
melaksanakan suatu proyek termasuk didalamnya mengidentifikasi nilai-nilai
esensial dalam praktek keperawatan profesional. Perkumpulan ini
mengidentifikasikan 7 nilai-nilai esensial dalam kehidupan profesional, yaitu:
1. Aesthetics (keindahan): Kualitas obyek suatu peristiwa atau kejadian,
seseorang memberikan kepuasan termasuk penghargaan, kreatifitas,
imajinasi, sensitifitas dan kepedulian.
2. Altruism (mengutamakan orang lain): Kesediaan memperhatikan
kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan, komitmen,
arahan, kedermawanan atau kemurahan hati serta ketekunan.
3. Equality (kesetaraan): Memiliki hak atau status yang sama termasuk
penerimaan dengan sikap asertif, kejujuran, harga diri dan toleransi
4. Freedom (Kebebasan): memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan
termasuk percaya diri, harapan, disiplin serta kebebasan dalam pengarahan
diri sendiri.
5. Human dignity (Martabat manusia): Berhubungan dengan penghargaan
yang lekat terhadap martabat manusia sebagai individu termasuk
didalamnya kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan dan penghargaan penuh
terhadap kepercayaan.
15
6. Justice (Keadilan): Menjunjung tinggi moral dan prinsip-prinsip legal
termasuk objektifitas, moralitas, integritas, dorongan dan keadilan serta
kewajaran.
7. Truth (Kebenaran): Menerima kenyataan dan realita, termasuk
akontabilitas, kejujuran, keunikan dan reflektifitas yang rasional.
16
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Penghargaan yang diberikan kepada bidan tidak hanya dalam bentuk
imbalan jasa, tetapi juga dalam bentuk pengakuan profesi dan pemberian
kewenangan, atau hak, untuk menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi
yang dimiliki.
Sanksi berlaku bagi bidan yang melanggar kode etik dan hak atu
kewajiban bidan yang telah diatur oleh organisasi profesi.
Dalam upaya mendorong profesi kebidanan agar dapat diterima dan
dihargai oleh pasien, masyarakat atau profesi lain, maka mereka harus
memanfaatkan nilai-nilai kebidanan dalam menerapkan etika dan moral
disertai komitmen yang kuat dalam mengemban peran profesionalnya.
Dengan demikian bidan yang menerima tanggung jawab, dapat melaksanakan
asuhan keperawatan atau kebidanan secara etis profesional
3.2 Saran
Penghargaan bagi bidan bisa di berikan dalam bentuk imbalan jasa
atau pengakuan sebagai profesi bidan dan pemberian hak dan kewenangan
kepada bidan dalam menjalankan tugasnya sebagai bidan. Misalnya tidak
pernah bermasalah dengan hokum dan selalu berjalan seiring dengan kode
etik bidan dan standar profesi bidan yang ada. Tapi menurut kelompok kami,
sebaiknya juga di sediakan rencana berprestasi bagi bidan yang memiliki
prestasi dlam prakteknya atas pengabdiannya kepada Negara.
Tiada kesempurnaan di muka bumi ini. Oleh karena itu , kami dengan
senang hati akan menerima segala saran dan kritik yang membangun demi
kesempurnaan makalah ini.
17