konsentrasi manajemen pembangunan daerah …

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI DALAM BIDANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

(Studi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi)

SKRIPSI

INDAH SAFITRI

NIM : SIP.151988

PEMBIMBING SKRIPSI

Dr. A.A.MIFTAH, M.Ag

ULYA FUHAIDAH., S.Hum.,M.SI

KONSENTRASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

2019

ii

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah safitri

NIM : SIP 151988

Jurusan/Kosentrasi : Ilmu Pemerintahan/Manajemen Pembangunan Daerah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl.Lintas Timur Sumatera Desa Kedemangan, Kecamatan

Jambi Luar Kota, Muaro Jambi

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar starata 1 (S1) di Fakultas Syariah

UIN STS Jambi.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan merupakan hasil karya

saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2019

v

MOTTO

يؤت ٱلحكمة من يشآء وم يؤت ٱلحكمة فقد أوتى خيرا اكثير

وم يذكر إلآ أولوا ٱلألبب

Artinya: “Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam

tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan

barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia

yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil

pelajaran (dari firman Allah)”.1

1 Qs. Al-baqarah ayat 269

vi

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulilah, kupersembahkan skripsi ini

untuk:

Kepada allah swt

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan untuk kedua orang tua saya

bapak Ali Imran dan ibu Nuning. Kutundukkan kepala sujud simpuhku di kakimu

rasanya itu belum cukup untuk membalas jasa-jasa mu. Terima kasih atas segala

pengorbanan, do’a semangat, dan kasih sayang yang telah engkau berikan dengan

tercapai cita-citaku menjadi sarjana .

serta abang saya Arifin yang sudah mendoakan serta memberikan semangat

Terima kasih kupersembahkan untuk dosen pembimbing saya Bapak

Dr.A.A.Miftah, M.Ag dan Ibu Ulya Fuhaida, S.Hum, M.Si yang tak pernah

bosan-bosannya membimbing saya sampai selesai skripsi ini.

Kupersembahkan untuk sahabat/i saya yang memberikan dorongan dan

bimbingan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi saya.

vii

ABSTRAK

Nama Indah Safitri, NIM: SIP 151988, Skripsi ini berjudul Peranan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Bidang Penyelengaraan Pembangunan Perumahan (Studi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi). Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2019. Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui bagaimana proses peranan pemerintah daerah Kota Jambi dalam penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Bagaimana kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan menurut Tata Ruang wilayah Kota, Serta upaya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahanan di Kota jambi, Peneliti akan mengkaji data Perumahan dalam mekanisme Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Perumahan, serta Upaya Pembangunannya menurut peraturan Perundang-undangan..Penelitian ini akan mengunakan pendekatan kualitatif eksploratif yakni dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini. Pertama untuk mengkaji bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam penyelenggaraan Pembangunan Perumahan.Simpulan dan saran dari penelitian ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penataan Kawasan Kumuh, Pemerintah Daerah Dalam Menyelenggarakan pembangunan Bidang Perumahan selama ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu melakukan pendataan yang sesuai dengan Rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, dan berupaya dengan terus mendorong agar masyarakat/instansi terlebih dahulu memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan perumahan sebelum mendirikan bangunannya dan Mengoptimalkan pelayan teknis operasional di Kota Jambi dengan cara merekrut pegawai-pegawai yang berkompeten untuk menjalankan tugas, dikarena luasnya wilayah administrasi Kota Jambi, oleh karena itu memerlukan jumlah pegawai yang sesuai untuk membantu Terselenggaranya tugas tersebut

Kata Kunci : Peranan, Pembangunan.

viii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula

iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi

Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul“Peranan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam

Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan” ( Studi Kasus di Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi )

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit

hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data

maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak,

terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih

kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama

sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, sebagai Rektor UIN STS Jambi.

2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

ix

3. Bapak Hermanto Harun, Lc, MHI. Ph. D, sebagai Wakil Dekan Bidang

Akademik.

4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S. Ag, MHI, sebagai Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.

5. Ibu Dr. Yuliatin, S. Ag, MHI, sebagai Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.

6. Ibu Mustiah RH,S. Ag, MSy. dan Ibu Tri Endah Karya, S.IP,M,IP, sebagai

Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi.

7. Bapak Dr.A.A.Miftah, M.Ag dan Ibu Ulya Fuhaida, S.Hum, M.Si sebagai

Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati

Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung

maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT

kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.

Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Agustus 2019

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................. i

LEMBAR PERNYATAAN ....................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................ iii

PENGESEHAN PANITIA UJIAN........................................................... iv

MOTTO ...................................................................................................... v

ABSTRAK .................................................................................................. vi

KATA PENGANTAR................................................................................ vii

DAFTAR ISI............................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ...................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................ 5

C. Batasan Masalah................................................................... 6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelilitian ....................................... 6

E. Kerangka Teori..................................................................... 7

F. Tinjauan Pustaka .................................................................. 19

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian .............................................. 21

B. Pendekatan Penelitian .......................................................... 21

C. Jenis dan Sumber Data......................................................... 22

xi

D. Instrumen Pengumpulan Data .............................................. 24

E. Teknis Analisis Data ............................................................ 26

F. Sistematika Penulisan .......................................................... 28

G. Jadwal Penelitian.................................................................. 29

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Historis dan geografis ............................................................. 31

B. Struktur organisasi .................................................................. 35

C. Visi dan Misi Dinas ................................................................ 38

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan menurut

Tata Ruang Wilayah Kota ...................................................... 41

B. Pembangunan perumahan di Kota Jambi yang belum sesuai

dengan tata ruang wilayah Kota Jambi ................................... 48

C. Upaya Pemerintah daerah Kota Jambi dalam penyelenggaraan

pembangunan perumahanan ................................................... 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .............................................................................. 60

B. Saran-saran............................................................................... 62

C. Penutup .................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian .................................................................... 30

Tabel 2. Nama-nama Kecamatan.......................................................... 33

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Dan Eselon ....................... 37

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis

Kelamin .................................................................................. 37

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Disperkim............................................ 36

Gambar 2. Gambar Dokumentasi Penelitian ........................................ 66

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang

sangat strategis dalam membentuk watak serta kepribadian bangsa. Dalam rangka

pemenuhan kebutuhan perumahan pemerintah melakukan usaha-usaha

pembangunan perumahan dengan melibatkan berbagai pihak baik perorangan

maupun badan hukum. Usaha pemerintah tersebut tidak terlepas dari tujuan

negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Rumah tidak dapat diingkari berperan sangat penting dalam kehidupan

manusia, sebagai tempat dimana nilai-nilai sebuah keluarga berlangsung, menjadi

ruang dimana manusia mengekspresikan cara melakoni hidup, berkomunikasi dan

berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya. Rumah bukanlah sekedar

pendekatan teknis untuk berlindung dari pengaruh iklim dan cuaca yang tidak

menguntungkan, tetapi merupakan produk budaya, dimana nilai, norma, dan

tradisi lebih berpengaruh dalam citra bentuk dan ruangnnya.1

Usaha Pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan

kesejahteraan bagi rakyatnya sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

1Eko Budiarjo. Percikan Masalah Arsitektur,Perumahan,Perkotaan(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1998) hlm 3

2

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh pelayanan kesahatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

kawasan Permukiman, didefinisikan sebagai “Kelompok rumah yang berfungsi

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang di lengkapi dengan sarana

dan prasarana lingkungan”. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut maka di

lakukan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan

seluruh masyarakat Indonesia yang menekan kan pada keseimbangan lahiriah dan

kepuasan batiniah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan.

Sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, tujuan kebijakan perumahan

adalah untuk menjamin bahwa semua rakyat Indonesia, khususnya golongan yang

berpenghasilan rendah, mempunyai akses untuk mendiami rumah yang memadai

dan terjangkau dalam suatu lingkungan yang sehat.

Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang

berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan

pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Dalam mengatasi permasalahan

perumahan dan permukiman, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yakni

melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan

dan pengembangan. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan

kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu

kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Berbagai fenomena menunjukkan bahwa dibutuhkan penyelesaian masalah

perumahan bagi kesejahteraan masyarakat, yang berorientasi pada pembangunan

3

perumahan yang layak huni, sehingga membutuhkan peran dan kewenangan

pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah melalui instansi terkait. Fenomena

pembangunan perkotaan yang tidak terencana dengan baik, pada perkembangan

berikutnya berdampak pada munculnya masalah dalam kehidupan masyarakat

perkotaan, seperti munculnya kesan bahwa kota menjadi kumuh,mudah

terjangkitnya penyakit pada masyarakat di pemukiman kumuh. Sehingga adanya

anggapan bahwa pemerintah daerah setempat tidak mampu mengelola

penyelenggaraan pembangunan perumahan dengan baik.2

Krisis perencanaan perkotaan diantaranya disebabkan oleh kurangnya

tenaga profesional dalam bidang perencanaan kota, sehingga produk yang

dihasilkan diberbagai kota kurang berkualitas atau dibawah standar penataan kota

yang ideal. Selain itu, tumpang tindihnya berbagai perencanaan dan kebijakan

kota oleh instansi yang berbeda, berakibat pada ketidakjelasan aparat

pelaksananya kebijakan tersebut di lapangan.

Pembangunan perumahan di Kota Jambi dihadapkan pada permasalahan

yang tidak memperhatikan Rencana Tata Ruang wilayah Kota, diantaranya adalah

pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan keadaan geografis daerah

setempat yang rawan longsor dan banjir.3 Akibatnya setelah perumahan selesai

didirikan maka terjadilah bencana tanah longsor dan banjir. Kemudian fakta

lainnya Pembangunan perumahan banyak terjadi kesalahan dalam pengelolaan

fasum dan fasos. Misalkan tidak adanya tempat pembuangan sampah(TPS), dan

permukiman yang kumuh.

2Ruddy Williams. Klasifikasi perencanaan pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan (Jakarta: widiatama. 2001) hlm 52

3Media online "Kabar Kampung Kito" 6 Desember 2018

4

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka Pemerintah Daerah melalui

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki kewenangan

strategis dalam membenahi ketimpangan dan tidak tepatnya sasaran perencanaan

pembangunan kota, melalui pengaturan dan program-program kegiatan

perencanaan kota yang bertujuan untuk menciptakan suasana perkotaan yang

berkualitas demi kesejahteraan masyarakat kota. Hal ini sesuai dengan amanat

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang yang

memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas.

Pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan,

kekhususan dan keseragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jalur profesional perlu lebih banyak diterapkan dan dikembangkan

praktek-praktek rekayasa yang sudah teruji seperti irigasi intensif, pencegahan

erosi tanah,penanggulangan hama dengan tanaman ganda atau campuran.

Peningkatan produktifitas biologis dan sebagainya.Sementara itu jalur ilmiah

dalam bentuk studi dan penelitian yang meluas sekaligus mendalam tentang

lingkungan hidup, baik lingkungan alam maupun lingkungan binaan manusia.

Melalui hasil penelitian akan dapat dirumuskan dasar-dasar yang diharapkan dan

kemudian diterapkan dalam kehidupan. Dalam konteks peningkatan kualitas

perumahan dan pemukiman, perencanaan yang matang harus benar-benar

terkonsep. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel pada Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk dijadikan objek dalam penelitian ini.

5

Masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah Peranan Pemerintah

Daerah Kota Jambi terhadap penyelenggaraan pembangunan perumahan dalam

mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, teratur,

rukun, produktif berkelanjutan. Serta terdorongnya pertumbuhan wilayah melalui

pembangunan kawasan perumahan dan permukiman di Kota Jambi yang selaras,

seimbang dan terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan mengingat akan pentingnya

perencanaan dan penataan kota dalam menciptakan kawasan perumahan dan

permukiman Kota Jambi menjadi lebih baik dan layak, maka penulis tertarik

memilih dan menetapkan judul tentang”Peranan Pemerintah Daerah Kota Jambi

Dalam Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan”(Studi di Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada latar belakang

masalah tersebut, maka perumusan masalah yang akan penulis angkat dalam

pembahasan skripsi ini adalah:

a. Bagaimana kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan menurut

Tata Ruang wilayah Kota ?

b. Mengapa pembangunan perumahan di Kota Jambi belum sesuai dengan

Tata Ruang wilayah Kota?

c. Apa upaya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan

perumahanan di Kota jambi ?

6

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melenceng dan juga agar tidak meluas serta

cakupan penelitian ini jelas, fokus dan lebih mendalam maka penulis akan

memberikan batasan-batasan penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah

mengenai peran pemerintah Daerah Kota Jambi dalam bidang penyelenggaraan

pembangunan perumahan studi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat

kebijakan tersebut. Selanjutnya yang terdapat dalam pembahasan penelitian kali

ini adalah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, adapun

tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

a. Untuk mengetahui kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan

menurut Tata Ruang wilayah Kota.

b. Untuk mengetahui mengapa pembangunan perumahan di Kota Jambi

belum sesuai dengan Tata Ruang wilayah Kota.

c. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan perumahanan di Kota jambi

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas cakrawala

pandangan peneliti dan pihak-pihak yang ingin mengetahui masalah peran

7

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam

penyelenggaraan pembangunan perumahan di Kota Jambi.

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan pihak-pihak

yang berwenang dalam peningkatan kualitas perumahan dan permukiman

yang sehat, aman, teratur, serta layak huni di Kota Jambi.

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)

pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas syariah Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

1. Perumahan dan kawasan Permukiman

a. Pengertian Perumahan dan Unsur-Unsur Perumahan dan kawasan

permukiman

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu

kelengkapan dasar fisik lingkungan,misalnya penyediaan air minum, pembuangan

sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan

permukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Rumah adalah tempat untuk

melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan diantara

anggota keluarga,tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga.

Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman, dan area sekitarnya

yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Rumah

8

adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan

berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya, baik untuk

kesehatan keluarga dan individu.4

Menurut American Public Health Asociation (APHA) rumah dikatakan sehat

apabila:5

a. Memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti temperature lebih rendah dari

udara dari udara diluar rumah, penerangan yang memadai, ventilasi yang

nyaman, dan kebisingan.

b. Memenuhi kebutuhan kejiwaan

c. Melindungi penghuninya dari penularan penyakit menular yaitu memiliki

penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah dan saluran

pembuangan air limbah yang saniter dan memenuhi syarat kesehatan serta,

d. Melindungi penghuninya dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan

bahaya kebakaran, seperti fondasi rumah yang kokoh, tangga yang tidak

curam, bahaya kebakaran karena arus pendek listrik, keracunan, bahkan

dari ancaman kecelakaan lalu lintas.6

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tantang Perumahan

dan Permukiman, terdapat beberapa pengertian dasar yaitu:

a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau

hunian

b. dan sarana pembinaan keluarga.4Soedjaji Keman, “Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Permukiman” Jurnal

Kesehatan Lingkungan No.829/Menkes/SK/VII/1999 Univ. Airlangga, Juli 2005, hlm 305Ibid, hlm 316Sastra M, Suparno dan Marlina, Endy,.Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan,

(Yogjakarta: CV Andi Offset,2006) hlm 20

9

c. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dan

sarana lingkungan.

d. Permukiman adalah satuan kawasan perumahan lengkap dengan prasarana

lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung

keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan

kehidupan.

e. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak,

sehat, aman, dan, nyaman.

f. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,

budaya, dan ekonomi.

g. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayana lingkungan

hunian.

Menurut Suparno Sastra M. dan Endi Marlina,7 pengertian mengenai

perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

lingkungan. Sedangkan permukiman menurut Suparno Sastra M. dan Endi

Marlina, adalah suatu tempat bermukim manusia untuk menunjukkan suatu tujuan

tertentu.

7Ibid, hlm 25

10

Pengertian Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar

kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat/lingkungan hunian an tempat kegiatan

mendukung prikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah

dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas

ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah.8

Unsur-unsur dalam perumahan antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan alami: lahan permukiman dan tanah.

2. Kegiatan sosial: manusia (individu), rumahtangga, komunitas (siskamling, dll)

3. Bangunan-bangunan rumah tinggal

4. Sarana dasar fisik dan pelayanan sosial-ekonomi:

a. Warung dan toko kebutuhan sehari-hari

b. Taman bermain, masjid, dll.

5. Sitem jaringan prasarana dasar fisik;

a. Jaringan jalan.

b. Saluran Drainase.

c. Sanitasi.

d. Air bersih.

e. Listrik, komunikasi.

2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Perumahan

Perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan asas :9

8Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman9Pasal Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman

11

a. Asas kesejahteraan adalah memberikan landasan agar kebutuhan

perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat

terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dari berdab,

serta melaksanakan fungsi sosialnya.

b. Asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan agar hasil

pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat

dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

c. Asas kenasionalan adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan

tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak

menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan

cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

d. Asas keefesienan dan kemanfaatan adalah memberikan ,landasan agar

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan

memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah,

teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk

memberikan keuntungan dan manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan

rakyat.

e. Asas keterjangkauan dan kemudahan adalah memberikan landasan agar

hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya

iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap

warga negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan

perumahan dan permukiman.

12

f. Asas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan landasan agar

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada

prakarsa, swadaya dan peran masyarakat turut serta mengupayakan

pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan

kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan,

kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara

pemangku kepentingan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

g. Asas kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan

Pemerintahan Daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan

masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai,

memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun

tidak langsung.10

h. Asas keserasian dan keseimbangan adalah memberikan landasan agar

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan

mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan

antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan

dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak terhadap

lingkungan.

i. Asas keterpaduan adalah memberikan landasan agar penyelengaraan

perumahan dan kawasan pemukiman dilaksanakan dengan memadukan

kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan

10Pasal Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

13

pengendalian, baik intra maupun antarinstansi serta sektor terkait dalam

kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

j. Asas kesehatan adalah memberikan landasan agar pembangunan

perumahan dan kawasan pemukiman memenuhi standar rumah sehat,

syarat kesahatan lingkungan, dan prilaku hidup sehat.

k. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan landasan agar

penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman dilakukan dengan

memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dengan menyesuaikan dengan

kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah

penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi

sekarang dan generasi yang akan datang.

l. Asas kesahatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan adalah memberikan

landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman

memperhatikan masalah kesahatan dan keamanan bangunan beserta

infrastrukturnya, kesehatan dan keamanan lingkungandan berbagai

ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan

keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan pemukiman.11

Dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa

penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk:

a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia

dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.


14

b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan

yang sehat, aman, sehat, dan teratur.

c. Memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk

yang rasional.

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-

bidang.12

3.Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pembangunan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman mempunyai tugas dan wewenang. Tugas dan

wewenang sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pemerintah, pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-

masing.13

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat

kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman

denganberpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan

provinsi

b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan

berpedoman padastrategi nasional dan provinsi tentang

12Pasal 2 Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

13Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam System Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Makassar:Pustaka Refleksi,2010) hlm 50

15

pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di

bidang perumahan dan kawasan permukiman:

c. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan

dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota:

d. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap

pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan

rumah,perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan

permukiman

e. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang

ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang

mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang

aman bagi kesehatan14

f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program

di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat

kabupaten/kota

g. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;

h. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan

strategipenyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

pada tingkatkabupaten/kota

i. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;


16

j. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi

dalampenyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

denganberpedoman pada kebijakan nasional

k. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas

umumperumahan dan kawasan permukiman15

4. Tata Ruang dan Pembangunan Perumahan

Pengertian penataan ruang tidak terbatas pada dimensi perencanaantata

ruang saja, namun lebih dari itu termasuk dimensi pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya, tata ruang sendiri merupakan

wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang

direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan

pemanfaatan ruang.

Didasarkan atas pengertian diatas, maka penataan ruang terdiri atas 3 (tiga)

komponen utama, yakni: (a) perencanaan tata ruang, yang dibedakan atas Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi, Kabupaten dan Kota, serta rencana

rencana yang sifatnya lebih rinci; (b) pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud

operasionaliasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan; dan (c)

pengendalian pemanfaatan ruang, yang terdiri atas mekanisme perizinan dan

penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTR-

nya.

Mengingat karakteristik penataan ruang terkait dengan ekosistem, maka

upaya penataan ruang harus didekati secara sistem tanpa dibatasi oleh batas-batas

15Pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

17

kewilayahan dan sektor dengan dilandasi oleh 4 (empat) prinsip pokok penataan

ruang yakni: (a) holistik dan terpadu, (b) keseimbangan kawasan hulu dan hilir,

(c) keterpaduan penanganan secara lintas sektor dan lintas wilayah – dengan skala

propinsi untuk keterpaduan lintas Kabupaten/Kota dan skala pulau untuk

keterpaduan lintas propinsi, serta (d) pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.16

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) – sebagai hasil perencanaan tata

ruang – merupakan landasan pembangunan sektoral atau dengan kata lain, setiap

bentuk pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana

tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi

pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik

pemanfaatan ruang antar sektor-sektor yang berkepentingan dan dampak

merugikan pada masyarakat luas (externalities). Didalam rencana tata ruang

kawasan perkotaan sendiri, diatur alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai

penggunaan (perumahan, perkantoran, perdagangan, ruang terbuka hijau, industri,

sempadan sungai, dsb) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan,

keserasian, keterbukaan (transparansi) dan efisiensi, agar tercipta kualitas

permukiman yang layak huni.

Untuk kawasan perkotaan, alokasi ruang untuk perumahan dan

permukiman merupakan yang terbesar dibandingkan dengan alokasi untuk

penggunaan lainnya. Lebih lanjut, seperti ditegaskan dalam PP No.80/1999

16Basuki Hadimuljono, Permukiman dan Prasarana pada Forum Sains dan Kebijakan

Penanganan Banjir(Bandung:ITB,2002) hlm 81

18

mengenai Kawasan Siap Bangun dan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional

Perumahan dan Permukiman (KSNPP) bahwa perumahan dan permukiman tidak

dapat terpisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkannya. Lingkup pembangunan

perumahan dan permukiman senantiasa mencakup aspek penataan ruang dan

aspek penyediaan prasarana dan sarana lingkungan (utilitas umum).

Dalam mendukung pelaksanaan UU No.22/1999 tentang Pemerintahan

Daerah serta mewujudkan visi dan misi pembangunan perumahan dan

permukiman yang tertuang dalam KSNPP, maka telah disiapkan Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Permukiman di Daerah (RP4D). RP4D pada dasarnya merupakan alat operasional

untuk mewujudkan kebijakan dan strategi perumahan dan permukiman tersebut.17

Mengingat pembangunan perumahan dan permukiman tidak dapat berdiri sendiri,

sehingga perlu mendapatkan dukungan sektor ataupun stakeholders lainnya.

Dalam kaitan tersebut, maka RP4D tersebut merupakan skenario koordinasi dan

keterpaduan lintas sektoral terkait dengan penyelenggaraan pembangunan

perumahan dan permukiman di daerah. RP4D pun memuat pengaturan

menyeluruh terhadap perencanaan dan pemrograman secara terpadu berbagai

kegiatan lintas sektoral oleh stakeholders.

Program terpadu tersebut mencakup pula program pengembangan kawasan

(permukiman kumuh, pemugaran, pemukiman kembali, pemukiman baru) yang

selaras dengan RTRW.

17Kepmen Perumahan dan Permukiman No.09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah

19

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menjelaskan tentang Peranan Pemerintah Daerah Kota Jambi

Dalam Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan (Studi diDinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi). Sebelumnya sudah

ada yang melakukan penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian

ini.Berdasarkan penelusuran ke perpustakaan dan internet,terdapat penelitian yang

membahas mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang

diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang disusun oleh Sri Wulan Hardanisalah, salah satu

mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik di Universitas Negeri Semarang tahun 2017 dengan judul “ Peran

Pemerintah Kota dalam Penyediaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah

Susun Karangroto bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. Pada

penelitian skripsi ini membahas bagaimanakah peran pemerintah Kota

Semarang dalam penyediaan lahan untuk pembangunan rumah susun

Karangroto bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menganalisis

penyediaan lahan yang di lakukan pemerintah Kota Semarang terhadap

pembangunan rumah susun Karangroto Semarang. Penelitian ini bertujuan

untuk pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama

di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena

pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah,

membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan

sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh.

20

Kedua, penelitian yang disusun oleh Masfar Ahmad salah satu mahasiswa

jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di

Universitas Negeri Riau tahun 2017 dengan judul dari “Implementasi

Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Rumah Layak Huni

di Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa implementasi

kebijakan pemerintah tentang program pembangunan perumahan dan

permukiman rumah layak huni di Kecamatan Bangkinang Seberang belum

mencapai sasaran beserta hambatan atau kendala dalam pelaksanaan

program ini.

Ketiga, Jurnal yang di tulis oleh Jordi C.F Sambo, Rita Kalalinggi,

Burhanudin program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik di Universitas Mulawarman tahun 2016 dengan judul “

Strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Untuk Mengatasi Masalah

Permukiman Kumuh Gang Nibung Di Kota Samarinda ”. Tujuan jurnal ini

berfokus pada strategi Dinas Perumahan dan Permukiman untuk mengatasi

Masalah permukiman kumuh.

Dari tinjauan penelitian yang disebutkan di atas, penelitian tersebut sama

dengan apa yang penulis teliti, tetapi perbedaanya terdapat pada objek yakni

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Perumahan Studi Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Jambi.

21

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang

mendasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan

masalah manusia.

A. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Sebagaimana yang dikemukakan penulis pada judul proposal skripsi

yang berjudul, Peranan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Bidang

Penyelenggaraan Pembangunan perumahan. Tempat Penelitian Ini

dilakukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Jambi.

2. Waktu Penelitian

Mengingat, menimbang, serta memperhatikan segala kekurangan dan

keterbatasan waktu, tenaga, fikiran, moral, dan materil pada diri peneliti

maka waktu penelitian ini dilakukan selama lebih kurang 2 bulan yaitu

mulai dari 02 Agustus 2019 s.d 02 September 2019.

B. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif

melalui pendekatan sosial ini. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah

metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu

masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah

22

sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis

dan lebih menampakkan proses maknanya.Sementara metode deskriptif adalah

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang,

lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

yang tampak, atau sebagaimana adanya.18 Penelitian ini membahas masalah

penyelenggaraan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman. Kemudian difokuskan pada prosedur pelaksanaan pembangunan

perumahan.

C. Jenis dan Sumber data

1. Jenis data

Pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber

primer, dan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang di peroleh secara langsung

dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan

informan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Jambi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.19Dalam

hal ini menjadi data primer yaitu:

18Sukardi, Metode penelitian kuantitatif kualitatifdan R&D. (Bandung : Ambeta Cetakan Ke Dua Puluh Dua, 2015). hlm.2

19Sayuti una, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, (Jambi: Syariah Press IAIN STS, 2014), hlm,34

23

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

2. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Jambi

3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Jambi

4. Warga Perumahan di Kota Jambi

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang

diperoleh secara tidak langsung ataupun melalui sumber perantara. Data

sekunder dari penelitian ini berupa buku,literature,artikel,internet dan

dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.20

c. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari

mana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan,

pengamatan, ataupun data-data yang didapat pada saat penelitian

berlangsung. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini

adalah:

a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi :

IR.H.Masrizal, MM

b. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Jambi : Iskandar Nirza, SE,MTP

20Amirudin Zaidan Asikin, Pengantar Metode Penelitian hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),hlm 30

24

c. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Jambi : Mahruzar, ST

d. Warga Perumahan di Kota Jambi : Yunis, Akbar, Herman

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan

data dan fakta penelitian.21

a.Observasi

Metode Observasi adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian

dengan melalui pengamatan dan pencatatan secara sitematis terhadap fenomena-

fenomena yang sedang diteliti.22 Observasi terbagi pada dua bagian, pertama

participant observation (observasi berperan serta) dan yang kedua non participant

observation (tidak ikut serta). Dalam penelitian ini penulis hanya sebagai non

participant observation dimana penulis mengobservasi kegiatan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasam Permukiman di Kota Jambi dalam penyelenggaraan

pembangunan perumahan.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk

dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam

surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi.23

21 Ibid, hlm 3522Sustrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta : Andi Offset,1990), hlm. 181.23Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wawancara.

25

Wawancara di penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu

peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak tapi di

tentukan sendiri oleh peneliti, pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti

mengenai siapa-siapa saja yang pantas memenuhi persyaratan untuk dijadikan

sampel agar benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan

persyaratan atau tujuan sehingga memperoleh data yang akurat. Untuk menjawab

persoalan penelitian, maka informan dalam penelitian ini adalah orang yang

mengetahui dengan pasti persoalan yang terjadi, oleh karena itu wawancara ini

ditunjukan khusus kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang Perumahan, Kepala

Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasam

Permukiman di Kota Jambi, dan warga perumahan di Kota Jambi.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini diperlukan alat instrumen yang

memandu untuk mengambil data-data dokumen. Dokumen adalah surat yang

tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai barang bukti keterangan. Metode

dokumen merupakan sumber yang sangat bermanfaat karena telah tersedia

sehingga relative mudah memperolehnya dan merupakan sumber yang stabil serta

akurat sebagai gambaran dari situasi dan kondisi yang sebenarnya yang dapat

dianalisis secara berulang-ulang tanpa melalui perubahan. Untuk mencari data

dari dokumen resmi dengan berpegangan pada pedoman dokumentasi yang hanya

memuat garis besar atau kategori informasi yang akan dicari datanya seperti

laporan hasil penelitian.24

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dokumentasi

26

E.Teknik analisis data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah

analisis data. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga

diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang

akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan, maka

analisis data penelitian ini bersifat kualitatif.25 Analisis ini penulis lakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

a.Data Reduction (Reduksi Data)

Proses reduksi data ini berarti kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola dari

data-data yang peroleh dari lapangan.26 Dalam hal ini penulis merangkum data

yang diperoleh dari hasil observasi dari lapangan dan wawancara dengan pihak

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dalam

Penyelenggaraan Perumahan. Dalam hal ini peneliti mengambil hal yang pokok

mengenai peran pemerintah Kota Jambi dan mencari kendala-kendala dalam

penyelenggaraan perumahan sehingga mendapat data yang menunjang penelitian

dari wawancara kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Jambi.27

b.Penyajian Data(Data Diplay)

Data disajikan secara sistematis agar lebih mudah dipahami tentang

hubungan antar bagian yang berkenaan dengan tradisi keberagamaan dan aktifitas

25Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), cet. Ke-2 (Jambi:Syari’ah Press,2014).hlm 52.

26Ibid, hlm.56.27 Ibid, hlm.60.

27

politik. Menurut Miles dan Humas,”bentuk penyajian data lebih banyak berupa

narasi yaitu pengungkapan secara tertulis, tujuannya adalah untuk memudahkan

mengikuti kronologis alur peristiwa, sehingga dapat terungkap apa sebenarnya

terjadi dibalik peristiwa tersebut.28 Maksud dalam data display adalah setelah

peneliti mendapatkan uraian singkat tentang prosedur penyelenggaraan

pembangunan perumahan ini maka peneliti menguraikan kembali data-data yang

didapat sehingga menjadi uraian yang sesuai dengan maksud penelitian.

c. Verification/Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

peneliti kembli kelapangan untuk mengumpulkn data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga

tidak, karena seperti telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah

penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.29

Kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh

melalui wawancara, catatan lapangan dan juga memudahkan penulis di dalam

28Sugiyono, MetodePenelitian Kualitatif dan RNB (Bandung:Alfabeta,2013)hlm 247.29Ibid, hlm 252-253

28

mengetahui dan menarik kesimpulan terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Kota

Jambi Dalam Penyelenggaraan Pembanguan Perumahan.

F. Sistematika penulisan

Untuk dapat pemahaman secara runtut, maka dalam penulisan skripsi ini

penulis menggunakan sistematika sederhana untuk menjelaskan masalah yang

akan dibahas pada bab-bab berikutnya, untuk mempermudah pemahaman tentang

garis besar isi skripsi secara keseluruhan, skripsi ini terbagi dalam beberapa bab

yaitu:30

BAB I: Merupakan bagian pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah

dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan tinjuan

pustaka.

BAB II: Bab ini membahas mengenai Metode Penelitian yang

mencakup tempat dan waktu penelitian, pendekatan

penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan

data, teknik analisis data, sistematika penulisan, dan jadwal

penelitian.

BAB III: Gambaran umum tempat penelitian, yang berisikan letak

dan geografi, visi misi dan struktur.

30Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), cet. Ke-2 (Jambi:Syari’ah Press,2014.hlm 54.

29

BAB IV: Membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah dan

merupakan hasil penelitian dari judul peran.

BAB V: Penutup dan berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup.

G. Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal,kemudian dilanjutkan

dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah pengesahan judul dan

riset ,maka penulisan mengadakan pengumpulan data ,vertifikasi dan analisis

waktu yang berurutan. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian

di lapangan, maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada

tabel jadwal penelitian sebagai berikut

30

Tabel 1

Jadwal Penelitian

Tahun 2019

April Agustus September Oktober November

N0. Kegiatan

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Pengajuan

Judul

2. Pembuatan

Proposal

3. Perbaikan

Proposal Dan

Seminar

4. Surat Izin

Riset

5. Pengumpulan

Data

6. Pengolahan

Data

7 Pembuatan

Laporan

8. Bimbingan

Dan

Perbaikan

9. Agenda Dan

Ujian Skripsi

10. Perbaikan

Dan

Perjilidan

31

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi berada di

daerah perkotaan Kota Jambi lebih tepatnya berada di Jalan Zainir Haviz,BA

No.60 Kota Baru Kota Jambi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Jambi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang

Perumahan, Bidang Permukiman, Bidang Lampu Jalan Umum, UPTD

Pengawasan Bangunan,dan UPTD Pemakaman. Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

dalam melaksanakan tugasnya dan berada dibawah tanggung jawab Kepala

Daerah melaluiSekda.

Dalam tubuh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Jambitentunya terdiri dari beberapa sub-sub bagian organisasi, yang dalam hal ini

untuk mempermudah pencapaian tujuan DinasPerumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Jambi itu sendiri.31

Pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan kewenangan daerah

sesuai dengan urusannya, perlu dilandasi oleh rencana pembangunan yang disusun

berdasarkan kondisi dinamika saat ini serta tujuan tersebut, maka diperlukan

perencanaan di berbagai sektor pembangunan. Perencanaan didefinisikan sebagai

suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan,

31Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi,diakses tanggal 05 Agustus 2019

32

penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya

dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah disusun secara

berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk

jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah

untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana-rencana

pembangunan tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana-rencana

pembangunan bagi masing-masing SKPD yang ada dalam lingkup pemerintah

daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu 5 tahun dan

Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 tahun.32

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun..

Renstra-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi serta berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Jambi.

Dokumen Renstra-SKPD sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai

pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara terencana, terpadu,

32Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi,diakses tanggal 05 Agustus 2019

33

bertahap dan berkelanjutan, sehingga Renstra-SKPD menjadi acuan untuk

menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi untuk periode 1 (satu)

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.33

Luas Kota Jambi yaitu 205,38 km2 yang terdiri dari :

Tabel 2

Nama Kecamatan.

NO NAMA KECAMATAN LUAS

1 Kecamatan Kota Baru 77.78 Km (37,87 % )

2 Kecamatan Jambi Selatan 34,07 Km (16,59 % )

3 Kecamatan Jelutung 7.92 Km (3,86 % )

4 Kecamatan Pasar Jambi 4,02 Km (1,96 % )

5 Kecamatan Telanai Pura 30,39 Km (14,80 % )

6 Kecamatan Danau Teluk 15,70 Km (7,64 % )

7 Kecamatan Pelayangan 15,29 Km (7,44 % )

8 Kecamatan Jambi Timur 20,21 Km (9,84 % )

JUMLAH 205,38 Km2

Dari hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa geografis wilayah

Kota Jambi terletak di antara : 103030’1,67” Bujur Timur sampai 103040’0,22”

33 Profil,Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Jambi,( Jambi:.2019) , hlm. 1-4.

34

Bujur Timur 01030’2,98” Lintang Selatan sampai 01040’1,07” Lintang Selatan.

Geografi wilayah Kota jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan dengan luas

20.538 ha atau 205,38 Km2.

Topografi wilayah Kota Jambi terdiri atas wilayah datar dengan

kemiringan 2 hingga 15% dan curam dengan kemiringan 15 hingga 40% dengan

luas lahan berdasarkan topografi adalah sebagai berikut:34

a. Datar ( 1-2% ) = 11.326 ha (55%)

b. Bergelombang (2-15%) = 8.081 ha (3,1%)

c. Curam (15-40%) = 41 ha (0,002%)

Wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian dengan kiasaran 10-60 m, dari

permukaan laut. Berdasarkan Kecamatan, sebagai besar wilayah kecamatan Pasar

Jambi, Pelayangan, dan Danau Teluk berada pada ketinggian 10-40 meter dari

permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan,dari

permukaan laut. Jarak dari kota jambi ke Kabupaten lain dalam Provinsi Jambi

dapat terlihat pada tabel 1 dan pada peta Provinsi Jambi.

Dari sisi iklim, Kota Jambi termaksud beriklim tropis , musim hujan jatuh

pada bulan oktober sampai april (dipengaruhui oleh Musim Timur Selat ) dan

musim kemarau pada bulan april sampai oktober ( dipengaruhui oleh Muaim

Barat). Keadaan iklim rata-rata Kota Jambi dalam kurun 2007 sampai 2017

terlihat cukup berflukuasi. Suhu rata-rata terendah berkisar 22,700 c dan tertinggi

berkisar 32,400 c. Kelembaban udara rata-rata terendah berkisar 83,33% dan

tertinggi berkisar 84,00%. Curah hujan rata-rata terendah berkisar 143,50

34https//jambi.kota.go.id/new/geografis/, di akses 05 Agustus 2019

35

mm/tahun dan tertinggi berkisar 231,43 mm/tahun. Sedangkan kecepatan angin

rata-rata terendah berkisar 7,00 knot dan tertinggi berkisar 11,25 knot.35

B. Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Jambi

Terorganisasinya suatu pemerintahan merupakan salah satu faktor

berjalannya dengan baik secara berhasilnya suatu pemerintahan dan

kepemimpinan sebagimana yang diharapkan. Selain merupakan suatu peraturan

pemerintah bahwa suatu organisasi harus ada susunan pengurus secara sistematis,

hal ini juga merupakan gambaran aktivitas kerja objektif. Organisasi yang baik

dan teratur merupakan ujung tombak dari keberhasilan pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah sebagaimana yang

diharapkan oleh pemerintah, sudah tentu harus ada perangkat-perangkatnya

sekaligus dengan pembagian tugasnya. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

PermukimanKota Jambi dipimpin oleh seorang kepala dinas terdiri dari beberapa

bagian diantaranya : Sekretaris, Kasubag Umum, Kasubag Keuangan, Kasubag

Kepegawaian , Kabid Perumahan, Kabid Kawasan Permukiman, Kabid PJU, dan

Kabid Pengawasan. Untuk lebih jelasnya, susunan pemerintahan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dapat dilihat gambar

berikut ini :

35https//jambi.kota.go.id/new/geografis/, di akses 05 Agustus 2019

36

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKota Jambi sebagai berikut.36

36Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, Menurut Jabatan ,05 Agustus 2019

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBBAG KEUANGANDrs.MUHAMMAD HEPNY, M.Si

KEPALA DINASIR.H.MASRIZAL, MM

KASUBBAG PEGAWAISITI RIMBAYANI, SH

BIDANG PERUMAHANISKANDAR MIRZA, SE, MTP

SEKRETARISH.NASRUN LEHEN, SH, MTP

SEKSI PENDATAAN & PENGAWASANABDI AKBAR, ST

SEKSI PENYEDIAAN & PENGAWASAN PSUYASER AL EFRA, ST

SEKSI PENYEDIAAN & PENGAWASAN PSUYASER AL EFRA, ST

BIDANG KAWASAN PERMUKIMANMAHRUZAR, ST

SEKSI.PENDATAAN DAN PERENCANAANM.HARISMANSYAH, ST

SEKSI PEMBINAAN & PENINGKATANLASWANTO, ST

SEKSI PEMANFAATAN & PENGENDALIANARIANE MIRTACIANA SARI, ST, M.ENG

BIDANG PJU & LAMPU HIASNUJUMUDDIN, SE

SEKSI PENDATAAN & PEMASANGAN PJUSUPRIYANTA, SE

SEKSI PEMELIHARAAN PJUWATIMAN KASIM

SEKSI PPP PJUEKA ARIANTI, SE, ME

37

Tabel 3

Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Dan Eselon37

NO Jabatan Eselon Jumlah

1 Kepala Dinas II 1 orang

2 Seretaris III 1 orang

3 Kepala sub bidang III 3 orang

4 Kepala Sub Bagian IV 2 orang

5 Kepala Seksi IV 9 orang

6 Staf Pelaksana - 16 orang

7 Pegawai Honorer Kontrak - 18 orang

Jumlah 50 orang

Tabel 4

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin38

Jenis KelaminNo Tingkat Pendidikan

Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Pasca Sarjana (S.2) 4 orang 2 orang 6 orang

2 Serjana (S.I)/Diploma IV 10 orang 8 orang 18

orang

3 Diploma III - - -

37Kantor Dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Jambi,Daftar Jumlah Menurut Jabatan dan Eselon,05 Agustus 2019.

38 Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimanl Kota Jambi,Daftar Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin,05 Agustus 2019

38

4 Tingkat SLTA 5 orang 4 orang 8 orang

5 Tingkat SLTP - - -

6 Tingkat SD - -- -

Jumlah 18 orang 14 orang 32

orang

C.VISI danMISI Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota

Jambi

A. Visi

Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Jambi saat ini dan harapan yang akan

diwujudkan dimasa yang akan datang maka visi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah sebagai berikut :Menjadi Lembaga

Yang Mempercepat Terwujudnya Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Yang Sehat Dan Nyaman Di Kota Jambi Maksud dari pernyataan visi tersebut

yaitu mewujudkan pelaksanaan pelayanan sosial yang mengutamakan kebutuhan

yang disesuaikan dengan kemampuan daerah, pernyataan visi Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sepenuhnya mengacu pada

pernyataan visi pemerintah Kota Jambi.39 Hal ini dapat dipahami mengingat

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi sepenuhnya

mendukung pemenuhan visi pemerintah Kota untuk mencapai visi, perlu

39Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

39

ditunjang oleh nilai-nilai yang telah berkembang dan hidup dalam suatu

organisasi sebagai pendorong semangat untuk bekarya dan berkarsa ,sekaligus

merupakan pedoman yang diyakini serta harus selalu dihayati dan diamalkan

dalam melaksanakan tugasnya.40

B.Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan tersebut merupakan tantangan yang

harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kota Jambi, sebagai bentuk nyata dari visi tersebut. Ditetapkanlah

misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

mengambarkan hal yang seharusnya terlaksana ,sehingga hal yang masih abstrak

terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih lanjut, pernyataan

misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhui oleh organisasi, siapa

yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhui

kebutuhan tersebut.Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi menetapkan sebanyak 4 misi,

yaitu:

1. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang bebas kumuh dan layak huni.

2. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk

mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman serta menjaga sarana

prasarana utilitas yang ada.


40

3. Tertatanya aset sarana prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

4. Mewujudkan sistem koordinasi sistem perencanaan dan regulasi tentang

pembangunan perumahan dan permukiman serta sistem pengawasan.41


41

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Daerah Tentang Pembangunan Perumahan Menurut Tata Ruang

Wilayah Kota

Pembangunan perumahan di Kota Jambi dihadapkan pada permasalahan

yang tidak memperhatikan Rencana Tata Ruang wilayah Kota, diantaranya adalah

pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan keadaan geografis daerah

setempat yang rawan longsor dan banjir.42 Akibatnya setelah perumahan selesai

didirikan maka terjadilah bencana tanah longsor dan banjir. Kemudian fakta

lainnya Pembangunan perumahan banyak terjadi kesalahan dalam pengelolaan

fasum dan fasos. Misalkan tidak adanya tempat pembuangan sampah(TPS), dan

permukiman yang kumuh.

Untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni

ditetapkan kebijakan penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman di

Kota Jambi.

Kebijakan pemerintah Kota Jambi terkait dengan pembangunan perumahan mengacu pada Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan penataan kawasan kumuh perda ini lebih mengatur ke penetapan lokasi perumahan tersebut, Peraturan Walikota Jambi No.5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dua peraturan ini lebih tepatnya mengatur ke penetapan lokasi perumahan tersebut, SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Tahun 2016 sebagai panduan untuk developer rumah dalam pembangunan perumahan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.43

42Media online "Kabar Kampung Kito" 6 Desember 201843Wawancara dengan Bapak Masrizal, KadisDisperkim Kota Jambi, Senin 05Agustus

2019

42

Yang diatur oleh pemerintah daerah terkait pembangunan perumahan menurut tiga

peraturan di atas yaitu :44

1.Penetapan Lokasi danTempat Peribadatan

Lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus

memenuhi persyaratan yaitu pembangunan perumahan harus mempunyai akses

menuju Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).45

Akses sebagaimana terdiri dari system jaringan prasarana perumahan terhubung

dengan sistem jaringan prasarana kota. Pemanfaatan perumahan digunakan

sebagai fungsi hunian dan selain fungsi hunian diatur sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi.46Sesuai dengan

rencana pengembangan kota, sesuai peruntukan, rencana tata ruang dan tata guna

tanah serta rencana detail yang ada, bebas banjir, bebas dari ancaman bencana,

tingkat kemiringan/kelandaian lokasi tidak boleh melebihi 45 derajat atau yang

berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang, terkecuali mendapat

izin khusus dari Walikota, kesesuaian terhadap rencana peruntukan lahan

perumahan dan kawasan permukiman meliputi rencana peruntukan lahan yang

berada pada perumahan atau pemukiman, rencana teknis peruntukan lahan

perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan koefisien dasar dan lantai

bangunan setempat.

Rencana sirkulasi, lebar penampang jalan, dan material sebagaimana

diatur sebagai berikut Jalan dengan fungsi Lokal Sekunder I, lebar perkerasan

44Wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza, Kabid Perumahan Kota Jambi, Senin05Agustus 2019

45Penjelasan atas Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Penataan Kawasan Kumuh

46SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan Tahun 2016

43

minimal 7 (tujuh) meter ditambah 2 (dua) meter bahu jalan dan 1,5 meter

pendestrian, Jalan dengan fungsi Lokal Sekunder II, lebar perkerasan minimal 6

(enam) meter ditambah 2 (dua) meter bahu jalan dan 1,5 meter pendestrian dan

jalan dengan fungsi Lingkungan I, lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter

ditambah 2 (dua) meter bahu jalan RTH Taman sebagaimana dimaksud sebagai

berikut RTH taman adalah merupakan RTH Publik yang wajib tersedia setiap

lingkungan perumahan dengan jumlah penduduk 250 (dua ratus lima puluh) jiwa

dan/atau terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit rumah dan Luas RTH minimal 250

(dua ratus lima puluh) m2untuk setiap 250 (dua ratus lima puluh) jiwa dan/atau

terdiri dari 25 (dua puluh lima) unit rumah.47

Sarana peribadatan merupakan sarana kehidupan untuk mengisi kebutuhan

rohani yang perlu disediakan di lingkungan perumahan yang direncanakan selain

sesuai peraturan yang ditetapkan, juga sesuai dengan keputusan masyarakat yang

bersangkutan. Oleh karena berbagai macam agama dan kepercayaan yang dianut

oleh masyarakat penghuni yang bersangkutan, maka kepastian tentang jenis dan

jumlah fasilitas peribadatan yang akan dibangun baru dapat dipastikan setelah

lingkungan perumahan dihuni selama beberapa waktu. Pendekatan perencanaan

yang diatur adalah dengan memperkirakan populasi dan jenis agama serta

kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan

peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religius. Dasar penyediaan ini

juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau

kelompok lingkungan yang ada. Hal ini dapat terkait dengan bentukan grup

47Penjelasan atas Peraturan Walikota No.5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

44

bangunan / blok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya. Penempatan

penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan

terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area

tertentu. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan

memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau

pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya.48

Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan sebagai berikut;

a) kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar

b) kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid

c) kelompok penduduk 30.000 jiwa, disediakan masjid kelurahan

d) kelompok penduduk 120.000 jiwa, disediakan masjid kecamatan

Untuk sarana ibadah agama lain, direncanakan sebagai berikut:

a) katolik mengikuti paroki

b) hindu mengikuti adat

c) budha dan kristen protestan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga

2.Pembuangan Sampah dan Jaringan Drainase

Mengingat besarnya potensi dalam menimbulkan gangguan terhadap

lingkungan maka pemilihan lokasi TPS harus dilakukan dengan seksama dan hati-

hati. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sangat rincinya persyaratan lokasi TPS

yaitu : Bukan daerah rawan geologi (daerah patahan, daerah rawan longsor, rawan

gempa, dll), bukan daerah rawan hidrogeologis yaitu daerah dengan kedalaman air

tanah kurang 3 meter, jenis tanah mudah meresapkan air, dekat dengan sumber air


45

(dalam hal tidak terpenuhi harus dilakukan masukkan teknologi), bukan daerah

rawan topografis (kemiringan lahan lebih dari 20 %), luas lokasi dan kapasitas

sesuai kebutuhan, tidak mencemari lingkungan dan memiliki jadwal dan

pengangkutan. Untuk dapat dioperasikan dengan baik maka TPS perlu dilengkapi

dengan prasarana dan sarana yang meliputi jalan masuk atau jalan penghubung

adalah jalan yang menghubungkan lokasi TPS dengan jaringan jalan kota

(jalan utama). Prasarana dasar ini sangat menentukan keberhasilan pengoperasian

TPS. Semakin baik kondisi jalan ke TPS akan semakin lancar kegiatan

pengangkutan sehingga efisiensi keduanya menjadi tinggi.49

Lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan jaringan drainase sesuai

ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang

telah berlaku. Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air

permukaan ke badan penerima air atau bangunan resapan buatan, yang harus

disediakan pada lingkungan.

3.Pemakaman Umum

Pemakaman Umum (TPU) sebagaimana dimaksud untuk pembangunan

perumahan horizontal, luas lahan yang diperuntukan untuk TPU seluas 2 (dua)

persen dari luas lahan yang dikuasai, untuk pembangunan perumahan vertikal,

luas lahan yang diperuntukan untuk TPU seluas 2 (dua) persen dari luas lahan

yang dikuasai, atau 10 m2 untuk setiap unit gedung, penyediaan TPU dapat

dilakukan dengan cara konsolidasi beberapa perumahan pada wilayah administrasi

kecamatan yang sama, penyediaan TPU dapat dikonversikan kedalam bentuk


46

uang yang disetorkan kepada instansi yang ditetapkan oleh walikota, perhitungan

luasan lahan TPU pada lokasi yang ditetapkan merupakan nilai konversi dari

lahan yang dibebaskan sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), lahan yang

diperuntukan untuk TPU tidak mengurangi kewajiban penyediaan RTH,

Pemerintah Kota akan melakukan penyediaan TPU menggunakan dana yang telah

terkumpul, pengadaan lahan TPU oleh Pemerintah Kota berada wilayah

administrasi kecamatan yang sama dengan lokasi perumahan.50

Strategi untuk melaksanakan peningkatan kualitas Perumahan dan

Kawasan Permukiman di Kota Jambi pemerintah menerapkan kebijakan dengan

mengatur penetapan lokasi, tempat peribadatan, tempat pembuangan sampah,

jaringan drainase dan tempat pemakaman umum sesuai dengan SNI tata cara

perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.51

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza selaku Kabid

Perumahan Disperkim Kota Jambi, beliau mengatakan :

Pemerintah untuk perumahan telah di terapkannya peraturan – peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang harus di terapkan ialah dalam penetapan lokasi perumahan tersebut. Dalam hal ini pemerintah Kota Jambi menerapkan kepada develover rumah agar mendirikan perumahan sesuai dengan peraturan yang ada. Kebijakan ini di terapkan agar terciptanya perumahan yang berkualitas.52

Hasil wawancara diatas yang penulis ketahui dari pemerintah Kota Jambi dalam

melaksanakan kebijakan pembangunan perumahan mengacu pada Peraturan



52Wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza, Kabid Perumahan Kota Jambi, Senin 05Agustus 2019

47

Daerah No.11 Tahun 2016 selain perda tersebut kebijakan perumahan juga

berpedoman pada Peraturan Walikota No.5 Tahun 2014 dan SNI Tata Cara

Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Tahun 2016.

Yang isinya mengatur pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman

sehat yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum yaitu mendistribusikan

prasarana dan sarana lingkungan disetiap perumahan dan kawasan permukiman,

mengembangkan prasarana jalan pada perumahan dan kawasan permukiman,

mengembangkan jaringan Drainase pada perumahan dan kawasan permukiman,

mengembangkan sistem pengelolaan air limbah pada perumahan dan kawasan

permukiman, mengembangkan sistem pengelolaan persampahan pada perumahan

dan kawasan permukiman, mengembangkan sistem penyediaan air minum pada

perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan penerangan jalan umum pada

perumahan dan kawasan permukiman.53

Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan

dengan berasaskan, kesejahteraan, keadilan dan pemeratan, kenasionalan,

keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan

kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan,

kelestarian dan keberlanjutan dan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan

keteraturan. Demi terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak

huni.54

53Hasil pengamatan penulis, senin 05 Agustus 201954Penjelasan atas Peraturan Walikota No.5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

48

B. Pembangunan Perumahan di Kota Jambi yang sesuai dan yang belum sesuai

dengan Tata Ruang Wilayah Kota

1. Perumahan yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota

Terdapat beberapa perumahan di Kota jambi yang sesuai dengan Tata

Ruang Wilayah Kota yaitu kriteria perumahan layak huni yang diatur dalam

Peraturan Daerah Kota Jambi meliputi kriteria keamanan, kriteria kesehatan,

kriteria kenyamanan, kriteria keindahan/keserasian/keteraturan, kriteria

fleksibilitas, kriteria keterjangkauan jarak, dan kriteria lingkungan berjati diri .

Setelah peneliti survei salah satu perumahan yang sesuai menurut Tata Ruang

Wilayah di Kota Jambi dan sesuai kriteria perumahan layak huni yaitu perumahan

Citra Land Mayang, perumnas Kota Baru, perumahan Kenali Residence dan

banyak lagi yang lain nya, begitu pula yang tidak sesuai dengan Tata Ruang

Wilayah Kota.55

Hasil dari pengamatan yang penulis ketahui perumahan tersebut memenuhi

syarat kriteria perumahan layak huni di lihat dari penetapan lokasi, sarana

peribadatan, jaringan drainase dan jaringan persampahan di bangun sesuai dengan

peraturan daerah, peraturan walikota dan SNI tata cara perencanaan lingkungan

perumahan di perkotaan .56

Yang dimaksud dari kriteria keamanan tersebut yaitu dengan

mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung

setempat, daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area

55Dokumentasi Perumahan Layak Huni, 05 Agustus 201956Hasil Pengamatan Penulis, 05 Agustus 2019

49

Bandara, daerah dibawah jaringan listrik tegangan tinggi dan aktivitas

pertambangan migas.

Kriteria kesehatan dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi

tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas,

pencemaran air permukaan dan air tanah dalam.

Kriteria keindahan/keserasian/keteraturan dicapai dengan penghijauan,

mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak

meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/setu/sungai/kali dan

sebagainya.

Kriteria keterjangkauan jarak dicapai dengan mempertimbangkan jarak

pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan

terhadap penempatan sarana dan prasarana-utilitas lingkungan.57

Kriteria lingkungan berjati diri dicapai dengan mempertimbangkan

keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek

kontekstual terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat.

2. Perumahan yang belum sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota

Fenomena pembangunan perkotaan yang tidak terencana dengan baik,

pada perkembangan berikutnya berdampak pada munculnya masalah dalam

kehidupan masyarakat perkotaan, seperti munculnya kesan bahwa kota menjadi

kumuh, mudah terjangkitnya penyakit pada masyarakat di pemukiman kumuh.

Sehingga adanya anggapan bahwa pemerintah daerah setempat tidak mampu

mengelola penyelenggaraan pembangunan perumahan dengan baik. Di Kota


50

Jambi terdapat beberapa perumahan yang tidak sesuai dengan Tata Ruang

Wilayah Kota karena tidak memperhatikan keadaan geografis daerah setempat

yang rawan longsor dan banjir serta dalam perencananaa pembangunan

perumahannya tidak mengikuti SNI tata cara perencanaan lingkungan perumahan

di perkotaan, perumahan yang belum sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota

salah satunya perumahan Kembar Lestari dan Perumahan Namura yang menjadi

langganan rawan banjir setiap tahunnya.58

Hasil dari pengamatan yang penulis ketahui perumahan tersebut memiliki

kelemahan salah satunya dari jaringan drainase, jaringan persampahan dan

jaringan air limbah sehingga menyebabkan perumahan tersebut rawan banjir

karena di bangun tetapi belum sesuai dengan peraturan daerah, peraturan walikota

dan SNI tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.59

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahruzar selaku Kabid Kawasan

Permukiman Disperkim Kota Jambi, beliau mengatakan :

Kedepannya pembangunan perumahan yang belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota akan di beri sanksi sesuai dengan pelanggarannya yaitu sanksi terima tertulis diberikan sebanyak dua kali dengan jangka waktu antar surat 5 hari kerja, pembekuan izin pembangunan bangunan dengan cara disegel maksimal 30 hari, pencabutan izin mendirikan bangunan, pembongkaran bangunan dan denda administrasi Rp.10.000.000-Rp.100.000.000. Sejauh ini pemerintah Kota Jambi hanya memberikan sanksi teguran berupa surat bagi developer rumah tersebut.60

Hasil dari wawancara di atas yang penulis ketahui Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman segera menindak lanjuti developer rumah yang

58Dokumentasi Perumahan Layak Huni, 05 Agustus 201959Hasil Pengamatan Penulis, 05 Agustus 201960 Wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza, Kabid Perumahan Kota Jambi, Senin

05Agustus 2019

51

melanggar peraturan yang ditetapkan dengan memberi sanksi sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016. Pemerintah Kota Jambi menangani

daerah rawan banjir dengan segera menindaklanjuti dengan melakukan rapat

koordinasi bersama instansi terkait dan melakukan tindakan ke lapangan guna

melihat titik rawan banjir. Lokasi yang rawan banjir tesebut segera ditangani

sesuai dengan rekomendasi rapat koordinasi terkait dengan penanganan bencana

itu dan pada 2019 telah dianggarkan penanganan banjir di Kota jambi, seperti

pembangunan saluran air.61

Terdapat pula perumahan yang rawan longsor yaitu perumahan Permata

Citra Pematang Sulur Kecamatan Telanai Pura, salah satu korban yang hampir

terkena longsor tersebut bernama Yunis. Yunis tak tahu siapa pemilik tanah yang

berada cukup tinggi disamping rumah tersebut. Ia berharap pemerintah Kota

Jambi bisa memberikan solusi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yunis, beliau mengatakan :

Sudah kami lapor ke Lurah setempat siapa pemilik tanah tersebut, cuman dak ada respon satu pun. Kalau kami tahu siapa pemilik tanah ini pasti sudah kami temui dari dulu.62

Kini, kondisi tanah longsor sudah berjarak kurang dari satu meter dari

rumahnya. Yunis mengaku ingin membersihkan tanah tersebut, namun ia takut

timbul masalah baru.

Nanti kalau kami buang tanah ini malah nanti pemilik tanas diatas marah. Malah timbul masalah baru. Sudahlah sejarang kami pasrah aja.

61 Hasil Pengamatan Penulis, 05 Agustus 201962Wawancara dengan Bapak Yunis, warga perumahan Permata Citra

52

Sementara itu, tak jauh dari lokasi rumah, juga terdapat satu masjid yang

hampir terkena longsor serupa. Kondisi tanah yang cukup tinggi dibandingkan

lokasi masjid menjadi kekhawatiran sejumlah warga akan terjadinya longsor lebih

parah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Akbar warga perumahan Permata

Citra, beliau mengatakan :

Kasihan sebagian warga takut terkena longsor. Apalagi kalau musim hujan, semoga kedatangan pemerintah Kota Jambi kesini bisa memberikan solusi.63

Pemerintah melakukan kegiatan rekonstruksi dilakukan melalui

pembangunan kembali prasarana dan sarana, penerapan rancang bangun yang

tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, revitalisasi

kembali partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia

usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya

pasca-terjadinya bencana.

Sejauh mungkin harus dihindari terjadinya kekosongan dalam layanan

publik dan tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan serta pelayanan

yang terbaik bagi masyarakat di berbagai bidang. Pemerintah perlu segera

melakukan koordinasi yang terpadu untuk memastikan agar segera bisa

menangani permukiman yang rusak, bagaimana bisa segera merehabilitasi

sekolah, tempat ibadah, rumah sakit yang rusak, berapa lama, dengan cara apa,

masyarakat yang rumahnya 80 persen hancur bisa dibangun kembali dengan

63Wawancara dengan Bapak Akbar, warga perumahan Permata Citra

53

bangunan yang seperti apa, siapa yang membangun, berapa biayanya, dan berapa

lama. Ini semua adalah agenda kerja yang perlu segera dirumuskan.64

C. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan

di Kota Jambi

Kemampuan Pemerintah Kota Jambi untuk menyelenggarakan pemenuhan

kebutuhan perumahan dan permukiman relatif sangat terbatas. Sementara itu

walaupun masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun

kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya

merupakan tanggung jawab individual. Oleh karenanya sumber daya dan potensi

masyarakat perlu ditumbuh kembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan

perumahan dan permukimannya secara mandiri, dengan didukung oleh upaya

pemerintah melalui penciptaan kerja yang kondusif. Gambaran yang ada tentang

ketidakmampuan masyarakat untuk mewujudkan perumahannya lebih sering

dikarenakan kerja yang ada belum secara optimal memberikan ruang, kesempatan

dan peluang yang memadai bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya.

Dengan mengacu kepada hakekat bahwa keberadaan rumah akan sangat

menentukan kualitas masyarakat dan lingkungannya di masa depan, serta prinsip

pemenuhan kebutuhan akan perumahan adalah merupakan tanggung jawab

masyarakat sendiri, maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan

strategi pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis. Terwujudnya

perumahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah tetapi tak sedikit pula

masyarakatnya yang kurang memamahami cara mengelola lingkungan sekitar

64 Wawancara Bapak Masrizal, KadisDisperkim Kota Jambi, Senin 05Agustus 2019

54

perumahan tersebut. Sehingga Upaya yang harus dilaksanakan pemerintah Kota

Jambi kedepannya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan

permukiman yang berkualitas, adalah sebagai berikut :65

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat demi terciptanya perumahan dan

permukiman yang sehat, bersih dan bebas kumuh

Pemerintah Kota Jambi telah berupaya untuk menciptakan perumahan

yang bersih, sehat dan bebas kumuh demi terwujudnya perumahan berkualitas

yaitu pemerintah Kota Jambi melakukan pemberdayaan masyarakat dengan

mengadakan penyuluhan bersama masyarakat untuk menyampaikan berbagai

program pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat. Pembangunan yang

berwawasan kesehatan sebagaimana disadari bahwa persoalan kesehatan

lingkungan perumahan dan permukiman sangat mempengaruhi kualitas kesehatan

masyarakat yang menghuninya. Selain secara fisik perumahan harus memenuhi

syarat rumah sehat (kesehatan), perilaku hidup sehat dari masyarakat sangat

penting dan strategis untuk terus didorong dan ditumbuhkembangkan dalam

penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Jadi hari ini kita akan mengikuti kegiatan penyuluhan hidup bersih dan sehat, di mana bapak-bapak dan ibu-ibu akan belajar tentang cara lingkungan bersih dan sehat. Ini merupakan hal yang sangat penting karena kalau lingkungan sekitar perumahan kita bersih, pasti kita hidup sehat," ujar Bapak Mahruzar, Kabid Kawasan Permukiman Kota Jambi, saat memberikan sambutan dalam penyuluhan lingkungan Bersih dan Sehat di perumahan Bukit Asri Residence, Kota Jambi.66

65Wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza, Kabid Perumahan Kota Jambi, Senin05Agustus 2019

66Wawancara dengan Bapak Mahruzar, Kabid Kawasan Permukiman Kota Jambi, Senin05Agustus 2019

55

Dalam hal ini salah satu staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman menjelaskan sampah organik dan sampah non organik. Sampah

organik merupakan sampah yang bisa diuraikan oleh bakteri pembusuk, sebagai

contoh: sisa makanan, kotoran hewan, pepohonan. Sedangkan sampah non

organik merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri pembusuk,

misalnya plastik, logam, karet. Untuk sampah organik perlakuan yang terbaik

yaitu dengan mengubur sampah ke dalam tanah agar sampah tersebut dapat terurai

menjadi pupuk. Sedangkan sampah non organik tidak boleh dikuburkan ke dalam

tanah karena sampah non organik tidak dapat diuraikan, namun cukup dirapikan

pada tempat karung yang selanjutnya dibuang ke tempat daur ulang plastik, logam

maupun karet. Pisahkan sampah kering atau non organik dengan sampah basah

atau organik dalam wadah plastic.Tempat sampah harus terlindung dari sinar

matahari langsung, hujan, angin, dan lain sebagainya.Hindari tempat sampah

menjadi sarang binatang seperti kecoa, lalat, belatung, tikus, kucing, semut, dan

lain-lain. Buang sampah dalam kemasan plastik yang tertutup rapat agar tidak

mudah berserakan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selain itu juga

memudahkan tukang sampah dalam mengambil sampah. Jangan biarkan

pemulung mengobrak-abrik sampah yang sudah dibungkus rapi.Tempat sampah

harus tertutup aman dari segala gangguan namun mudah dijangkau petugas

kebersihan.Jangan membakar sampah di lingkungan padat penduduk karena dapat

mengganggu kenyamanan dan kesehatan orang lain.67


56

Saya atas nama Ketua RT Perumahan Bukit Asri Residence mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahruzar, Kabid Kawasan Permukiman Kota Jambi atas penyelenggaraan program ini. Acara ini sangat bermanfaat bagi warga Perumahan Bukit Asri untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat karena masih banyaknya masyarakat yang kurang paham membedakan masalah sampah organik dan non organik.68

Hasil dari wawancara di atas yang penulis ketahui acara penyuluhan

tersebut menjelaskan tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan SNI Tata

Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan, karena banyaknya masyarakat yang

kurang paham dalam membedakan tempat pembuangan sampah tersebut. Dengan

adanya penyuluhan tersebut masyarakat lebih paham cara pengelolaan sampah

dengan baik dan benar supaya terciptanya perumahan yang bersih, sehat dan

berkualitas.69

Pembangunan yang berwawasan kesehatan sangat diperlukan dalam upaya

penanganan permukiman kumuh, dan pencegahan terjadinya lingkungan yang

tidak sehat serta menghambat penciptaan lingkungan permukiman yang responsif.

Aktualisasi tersebut tetap dalam kerangka pelaksanaan program lingkungan sehat

sebagai bagian dari program pembangunan yang berwawasan kesehatan, yang

bertujuan khususnya untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat

mendukung tumbuh kembangnya anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar

untuk hidup sehat, dan memungkinkan interaksi sosial serta melindungi

masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan, sehingga dapat

tercapai derajat kesehatan baik individu, keluarga maupun masyarakat yang

68Wawancara dengan Bapak Herman,warga perumahan BukitAsri,05 Agustus 201969Hasil Pengamatan Penulis, 05 Agustus 2019

57

optimal.70

2. Mendorong terciptanya kerja yang kondusif di dalam penyelenggaraan

perumahan dan permukiman.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman perlu

didukung oleh aspek-aspek pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif

dalam rangka mendorong serta menumbuhkembangkan terciptanya kerja yang

kondusif, antara lain dengan pengembangan sistem insentif, penghargaan dan

sanksi yang tepat, serta pengembangan produk-produk hukum yang responsif

terhadap dinamika pembangunan bersama masyarakat, dunia usaha dan

pemerintah. Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini melakukan pengawasan lebih

detail lagi kepada developer rumah dan menekankan dalam pembangunan

perumahan harus seuai dengan SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan di

Perkotaan. Dan setelah perumahan itu di bangun pemerintah Kota Jambi perlu

melakukan peninjauan kembali untuk melihat apakah perumahan tersebut sudah

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota. Jika masih ada depelover yang

melanggar maka pemerintah Kota jambi memberikan sanksi yang sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 yaitu pembangunan perumahan yang

tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah diberi sanksi berupa terima tertulis

diberikan sebanyak dua kali dengan jangka waktu antar surat 5 hari kerja,

pembekuan izin pembangunan bangunan dengan cara disegel maksimal 30 hari,

pencabutan izin mendirikan bangunan, pembongkaran bangunan dan denda

administrasi Rp.10.000.000-Rp.100.000.000.71 Dan sebaliknya bagi perumahan

70SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan Tahun 201671Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016

58

yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota akan diberikan penghargaan.

Dengan pernyataan tersebut jelas bahwa pemerintah Kota Jambi harus

lebih berperan sebagai pendorong dalam upaya pemberdayaan bagi

berlangsungnya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan perumahan dan

permukiman. Dalam kerangka itu penyelenggaraan perumahan dan permukiman

ingin menggarisbawahi bahwa permasalahannya selain menyangkut fisik

perumahan dan permukiman juga terkait dengan penataan ruang. Di dalamnya

termasuk pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, serta utilitas umum untuk

menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, kedepannya

Pemerintah Kota Jambi diperlukan pengembangan perencanaan dan perancangan,

serta pembangunan perumahan dan permukiman yang kontributif terhadap

pencapaian penataan ruang yang disusun secara transparan dan partisipatif serta

memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama serta mendorong terciptanya

kerja yang kondusif bagi develover rumah di dalam penyelenggaraan

pembangunan perumahan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud

permukiman yang dapat mendukung penghidupan penghuninya, baik di kawasan

perkotaan, kawasan perdesaan, maupun kawasan-kawasan tertentu lainnya.72

Berdasarkan wawancara dengan bapak Iskandar Mirza, Kabid Perumahan

Kota jambi, mengatakan :

Kedepannya pemerintah Kota jambi akan memberikan penghargaan bagi perumahan yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota . Dan

72Wawancara dengan Bapak Mahruzar, Kabid Kawasan Permukiman Kota Jambi, Senin 05Agustus 2019

59

pemerintah Kota jambi melakukan peninjauan kembali ke perumahan tersebut demi terciptanya perumahan yang berkualitas. 73

Hasil dari wawancara di atas yang penulis ketahui salah satu upaya

pemerintah Kota Jambi dalam penyelenggaraan perumahan ini yaitu mendorong

terciptanya kerja yang kondusif salah satunya memberi sanksi develover yang

dalam pembangunan perumahannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada selain

itu pemerintah Kota jambi juga harus melakukan peninjauan kembali setelah

perumahan itu di bangun. Dan memberikan penghargaan bagi perumahan yang

berkualitas sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota.74

BAB V73Wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza selaku Kabid Perumahan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, senin 05 Agustus 201974Hasil Pengamatan Penulis, 05 Agustus 2019

60

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Menyelenggarakan pembangunan Bidang Perumahan

selama ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu

melakukan pendataan yang sesuai dengan kebijakan yang ada yaitu

Peraturan Daerah Kota jambi No.11 Tahun 2016, Peraturan

Walikota Jambi No.5 Tahun 2014 dan SNI Tata Cara Perencanaan

Lingkungan di Perkotaan Tahun 2016 dari Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kota Jambi,

2. Penataan perumahan di Kota Jambi bisa dikatakan belum cukup

baik dalam penataan ruangnya. Hal ini dapat dilihat dari seringnya

terdapat temuan-temuan bermasalah yang berkenaan dengan

perumahan yang belum sesuai dengan Tata Ruang Wilayah

Kota.Sebagian besar kualitas perumahan dan permukiman masih

terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai

sesuai skala kawasan yang ditetapkan, karena dalam mendirikan

perumahannya belum sepenuhnya sesuai dengan SNI Tata Cara

Perencanaan Lingkungan di Perkotaan Tahun 2016. Masih terdapat

banyak kawasan yang tidak dilengkapi dengan berbagai prasarana

dan sarana pendukung, seperti terbatasnya ruang terbuka hijau,

lapangan olah raga, tempat usaha dan perdagangan secara terbatas,

fasilitas sosial dan fasilitas umum, disamping masih adanya

keterbatasan di bidang prasarana dasar perumahan dan

61

permukiman, seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah.

Sebagian ada yang memenuhi kriteria perumahan layak huni dan

ada juga sebagian yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

3. Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan

oleh Bidang Perumahan, antara lain cakupan wilayah yang begitu

luas dan kurangnya kerjasama antara pihak masyarakat dengan

Bidang Perumahan. Upaya pemerintah Kota Jambi dalam

meningkatkan kualitas pembangunan perumahan yaitu melakukan

pemberdayaan kepada masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di

dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman perlu

didukung oleh aspek-aspek pengaturan, pembinaan dan

pengawasan yang efektif dalam rangka mendorong serta

menumbuhkembangkan terciptanya kerja yang kondusif, antara

lain dengan pengembangan sistem insentif, penghargaan dan sanksi

yang tepat.

B. Saran

62

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan, adapun saran-

saran yang dapat penulis berikan untuk Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan

Permukiman Kota Jambi antara lain:

1. Mengoptimalkan pelayan teknis operasional di Kota Jambi dengan

cara merekrut pegawai-pegawai yang berkompeten untuk

menjalankan tugas, dikarena luasnya wilayah administrasi Kota

Jambi, oleh karena itu memerlukan jumlah pegawai yang sesuai

untuk membantu Terselenggaranya tugas tersebut.

2. Menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan instansi

terkait dan masyarakat dalam hal mensosialisasikan pentingnya

kelegalitasan surat IMB sebelum mendirikan bangunan perumahan

melalui penyuluhan dan pemasangan baleho, reklame-reklame di

pinggir jalan.

3. Kemudian meningkatkan sarana yang kurang agar proses

pelaksanaan tugas menjadi lancar, seperti menambah jumlah

kendaraan.

4. Memberikan suatu penghargaan baik berupa materiil maupun non

materiil pada pegawai yang kinerjanya baik agar dapat memberikan

semangat yang lebih lagi dalam menjalankan tugas.

C. Kata Penutup

63

Alhamdulilah kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi).

Selanjutnya penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua

pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan karya ilmiah (skripsi)

ini. Hanya do’alah yang dapat penulis kirimkan kehadiran semoga segela

pengorbanan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Dengan harapan bahwa semua pihak memberikan sumbang saran demi

untuk kesempurnaan penulisan dan isi dari skripsi ini, semoga Allah selalu

memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kita semua Amin Yarobbal’alamin.

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb

DAFTAR PUSTAKA

64

BUKU

Amirudin Zaidan Asikin, Pengantar Metode Penelitian hukum, Jakarta: raja grafindo persada, 2010,

Basuki Hadimuljono,Makalah Menteri Permukiman dan Prasarana pada Forum

Sains dan Kebijakan Penanganan Banjir. ITB. 2002

C.F Sambo, Rita Kalalinggi, Burhanudin “Strategi Dinas Perumahan dan

Permukiman Untuk mengatasi Masalah Permukiman Kumuh Gang Nibung

di Kota Samarinda ”Jurnal Universitas Mulawarman 2016.

Eko Budiharjo. Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Iskandar. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta 2009.

Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam system Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi.Makasar. 2010.

Masfar Ahmad “Implementasi Program Pembangunan Perumahan dan

Permukiman Rumah Layak Huni di Kecamatan Bangkinang Seberang

Kabupaten Kampar tahun” Skripsi Universitas Negri Riau 2017

Ruddy Wiliams, Klasifikasi perencanaan pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan, Penerbit widiatama, Jakarta 2001.

Sastra M, Suparno dan Marlina, Endy. 2005. Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan, CV Andi Offset, Jogjakarta

Sayuti Una. Pedoman Penulisan Skripsi Revial. Jambi : Syariah Press iain sts 2014.

Soedjajadi Keman, “Kesehatan Perumahandan Lingkungan Permukiman”. Jurnal Kesehatan lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Airlangga,Juli 2005.

Sri Wulan Hardani “Peran Pemerintah Kota Dalam Penyediaan Lahan Untuk

Pembangunan Rumah Susun Karangroto Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah ” Skripsi Universitas Negeri Semarang 2017

65

Sugianto. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta Cetakan Ke Enam 2009

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D cet.Ke-19, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukardi, Metode penelitian kuantitatif kualitatifdan R&D. Bandung : Ambeta Cetakan Ke Dua Puluh Dua, 2015

Sustrisno Hadi, Metodologi Riset, Yogyakarta : Andi Offset, 1990.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, cet. Ke2, Jambi: Syariah Press, 2014

LAIN-LAIN

Media Online Kabar Kampung Kito

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penataan Kawasan Kumuh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Walikota Jambi Nomor 5 tahun 2014 Tentang penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman

SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan di Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Dokumentasi

66

Gambar 1 .Peninjauan lokasi penelitian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasapermukiman Kota Jambi

Gambar 2 .Peninjauan lokasi penelitian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasapermukiman Kota Jambi

Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Iskandar Mirza Kabid Perumahan

67

Gambar 4. Banjir Di Perumahan Kembar lestari

68

Gambar 5. Banjir Di PerumahanKembar Lestari

Gambar 5. Longsor di Perumahan Permata Citra

69

Gambar 6. Longsor di Perumahan Permata Citra

CURRICULUMVITAE

Nama : Indah Safitri

Tempat/TglLahir : Kedemangan, 01 Juli 1997

Email/Surel : [email protected]

Alamat : Jl.Lintas Timur Sumatera

Desa Kedemangan, Kecamatan

Jambi Luar Kota, Kab.Muaro Jambi

Nama Ortu :

Ayah : Drs.Ali Imran

Ibu : Nuning

Pengalaman Organisasi :

1. Sanggar Tari Titian Teras Betanggo Batu LP2M UIN STS Jambi

Motto Hidup : Hidup Pantang Menyerah dan Banyak Bersyukur

RIWAYAT PENDIDIKAN

TAHUN PENDIDIKAN

2003 - 2009 Sekolah Dasar Negeri 45 Senaung

2009 - 2012 Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Muaro Jambi

2012 - 2015 Sekolah Menengah Atas Negeri 08 Muaro Jambi

mailto::%[email protected]

konsentrasi manajemen pembangunan daerah …

Documents