kode etik dan disiplin

1

KARS

2

Rumah Sakit PasienCure & Care

STANDAR PELAYANAN RS

Standar Akreditasi

PeraturanPerundang-undangan

Regulasi

3

T K PTATA KELOLA RUMAH SAKIT

KEPEMIMPINAN RUMAH SAKIT

PIMPINAN DEPARTEMEN / UNIT DAN PELAYANAN

ETIKA ORGANISASI

TKP 1

TKP 6

TKP 5

TKP 2-4

PASIEN

4

T K PTATA KELOLA RUMAH SAKIT

KEPEMIMPINAN RUMAH SAKIT

UNIT DAN PELAYANAN

Hospital Bylaws

ETIKA O

RGANISASI

5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

RUMAH SAKIT

6

Perubahan tata nilaiUU 44/2009

Hukum

7

Pasal 32Hak Pasien

q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan

r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8

Pasal 29

s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas

Kewajiban RS

9

Pasal 46

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit

Kewajiban RS

10

Adanya kewajiban hukum RS

Bukti legal/hukum

DokumenDokumentasi

11

Dokumen

Dokumentasipemberian atau pengumpulan bukti

Surat atau naskah

Regulasi

Dokumen

No documentation You do nothing

12

RegulasiNasional/Referensi

Regulasi RS:• Kebijakan• Pedoman/

Panduan• SPO

PeranDirektur RS

Authorized

person

13



Panduan• SPO

PeranDirektur RS

Tid

ak b

ole

h b

ert

en

tan

gan

Standar Pelayanan RS

Acuan

Direction

Decision

ImplementasiPelayanan RS

14



Panduan• SPO

ImplementasiPelayanan RS

SurveiAkreditasi

OW

Telusur

Bukti-buktiD

TELAAH

DOKUMEN Individual Sistem

Skenario survei

Acuan

Tid

ak b

ole

h b

ert

en

tan

gan

Standar Pelayanan RS

15



Panduan• SPO

KonfirmasiDirektur

OWBukti-buktiD

ImplementasiPelayanan RSAcuan

16

Standar TKP.6.Rumah sakit menetapkan kerangka kerja mengelola etika untuk menjamin bahwa asuhan pasien diberikan dalam norma profesi, keuangan dan hukum yang melindungi pasien dan hak mereka.Elemen Penilaian TKP. 6.1. Organisasi rumah sakit menetapkaan norma

etika dan hukum yang dapat melindungi pasien dan hak mereka

2. Pimpinan menyusun kerangka kerja untuk mengelola etika organisasi

3. Pimpinan mempertimbangkan norma etik nasional dan international.

17

Standar TKP 6.2Kerangka kerja rumah sakit untuk mengelola etika dimaksudkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara etis di dalam pelayanan klinik.Elemen Penilaian TKP 6.2

1. Kerangka kerja rumah sakit untuk mengelola etika dapat menjadi pendukung pada hal-hal yang memuat dilema etik dalam asuhan pasien

2. Kerangka kerja untuk mengelola etika dapat menjadi pendukung pada hal-hal yang memuat dilema etik dalam pelayanan non-klinis

3. Dukungan ini siap tersedia4. Kerangka kerja rumah sakit memberikan

pelaporan yang aman bagi masalah etika dan hukum / legal

18

Standar TKP.2/GLDSeorang manajer senior atau direktur bertanggung jawab untuk menjalankan rumah sakit dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Elemen Penilaian TKP.2

5. Manajer senior atau Direktur menjamin kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku

The senior manager or director ensures compliance with applicable laws and regulations.

19

Kode EtikRumah Sakit Indonesia

(Kodersi)

20

BAB IKewajiban Umum Rumah Sakit

Pasal 1

Rumah Sakit harus mentaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI)

Pasal 2

Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit.

21

PEDOMAN PENGORGANISASIAN KOMITE ETIK RUMAH SAKIT DAN

MAJELIS KEHORMATAN ETIK RUMAH SAKIT INDONESIA

PERSI - MAKERSI

22

BAB IITATA LAKSANA ORGANISASI KOMITE ETIK RUMAH SAKIT

Pasal 3

Pembentukan KERS 1. Komite Etik Rumah Sakit (KERS) merupakan

perangkat organisasi rumah sakit di bentuk di Rumah Sakit dalam rangka membantu pimpinan rumah sakit menerapkan Kode Etik Rumah Sakit di rumah sakit.

2. Pembentukan KERS adalah wajib

TKP 6

23

Kode Etik Rumah SakitEtika ProfesiEtika Pegawai RS

Komite Etik Rumah SakitKomite MedikKomite Keperawatan

24


NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

RUMAH SAKIT

25

(3) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.

Pasal 13

26

Pasal 33

Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjangmedis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.

27

Panitia Mutu dan Keselamatan PasienPanitia Etik dan Disiplin RSPanitia Farmasi & TerapiPanitia Rekam MedisPanitia K3Panitia PPI RSTim TBTim PONEKTim HIV/AIDS

Direktur RS

KOMITE MEDIK

Subkom KredensialSubkom Mutu ProfesiSubkom Etika dan Disiplin

Kepala Unit Kerja

Permenkes 755/2011

Bukan merupakan

wadah staf medis

Tata kelola klinis

yang baik

28

Panitia Mutu dan Keselamatan PasienPanitia Etik dan Disiplin RSPanitia Farmasi & TerapiPanitia Rekam MedisPanitia K3Panitia PPI RSTim TBTim PONEKTim HIV/AIDS

Direktur RS

KOMITE KEPERAWATAN

Subkom KredensialSubkom Mutu ProfesiSubkom Etika dan Disiplin

Kepala Unit Kerja

Bukan merupakan

wadah staf keperawatan

Tata kelola klinis

yang baik

Permenkes 49/2013

29

Subkomite etik dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas merekomendasikan pembinaan etik dan disiplin profesi

30

Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:a. pembinaan etika dan disiplin profesi

kedokteran;b. pemeriksaan staf medis yang diduga

melakukan pelanggaran disiplin;c. rekomendasi pendisiplinan pelaku

profesional di rumah sakit; dand. pemberian nasehat/pertimbangan dalam

pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien

31

Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:a. melakukan sosialisasi kode etik profesi

tenaga keperawatan;b. melakukan pembinaan etik dan disiplin

profesi tenaga keperawatan;c. merekomendasikan penyelesaian masalah

pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;

d. merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis; dan

e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan

32

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANGDISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI

33

Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi adalah ketaatan terhadap aturan- aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

34

Terkait dengan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, maka pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. melaksanakan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;

2. tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan baik; dan

3. berperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran / kedokteran gigi.

35

Pasal 3

(1)Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.

(2)Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:

36

a. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;

b. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;

c. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;

d. menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;

e. menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;

37

f. tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;

g. melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;

h. tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;

i. melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;

j. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;

38

k. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

l. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;

m. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;

n. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah;

39

o. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

p. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

q. membuka rahasia kedokteran;r. membuat keterangan medis yang tidak

didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;

s. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;

40

t. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

u. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;

v. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;

w. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obatlalat kesehatan;

x. mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuanl pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;

41

y. adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;

z. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

aa.tidak jujur dalam menentukan jasa medis;ab.tidak memberikan informasi, dokumen, dan

alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI I MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;

42

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANGTATA CARA PENANGANAN KASUS DUGAAN

PELANGGARAN DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI

44

KEPUTUSAN PB IDINo. 111/PB/A.4/02/2013

TentangKODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

45

KEWAJIBAN UMUM

46

Pasal 1Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.

Pasal 2Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.

Pasal 3Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.

47

Pasal 4Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri .

Pasal 5Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

Pasal 6Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

48

Pasal 7Seorang dokter waajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.

Pasal 8Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.

Pasal 9Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan.

49

Pasal 10Seorang dokter wajib menghormati hak-hak- pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.

Pasal 11Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.

Pasal 12Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat.

50

Pasal 13Setiap dokter dalam bekerjasama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat, wajib saling menghormati.

51

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

52

Pasal 14Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, atas persetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 15Setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya.

53

Pasal 17Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

Pasal 16Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

54

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

55

Pasal 18Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 19Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.

56

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

57

Pasal 20Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 21Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi kedokteran/ kesehatan.

58

Kode Etik PerawatA. Perawat dan KlienB. Perawat dan PraktikC. Perawat dan MasyarakatD. Perawat dan Teman SejawatE. Perawat dan Profesi

59

Kode Etik Bidan1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat ( 6 butir )2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya ( 3 butir )3. Kewajiban Bidan terhadap sejawab dan tenaga kesehatan

lainnya ( 2 butir )4. Kewajiban bidan terhadap profesinya ( 3 butir )5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri ( 2 butir )6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah

air ( 2 butir )

60

Standar Akreditasi

61

Standar TKP 6

Rumah sakit menetapkan kerangka kerja mengelola etika untuk menjamin bahwa asuhan pasien diberikan dalam norma profesi, keuangan dan hukum yang melindungi pasien dan hak mereka.

Elemen Penilaian TKP. 6.1. Organisasi rumah sakit menetapkaan norma etika

dan hukum yang dapat melindungi pasien dan hak mereka

2. Pimpinan menyusun kerangka kerja untuk mengelola etika organisasi

3. Pimpinan mempertimbangkan norma etik nasional dan international.

62

Standar TKP 6.2Kerangka kerja rumah sakit untuk mengelola etika dimaksudkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara etis di dalam pelayanan klinik.

Elemen Penilaian TKP. 6.2.1. Kerangka kerja rumah sakit untuk mengelola

etika dapat menjadi pendukung pada hal-hal yang memuat dilema etik dalam asuhan pasien

2. Kerangka kerja untuk mengelola etika dapat menjadi pendukung pada hal-hal yang memuat dilema etik dalam pelayanan non-klinis

3. Dukungan ini siap tersedia4. Kerangka kerja rumah sakit memberikan

pelaporan yang aman bagi masalah etika dan hukum / legal

63

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERPADU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Referensi

64

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan RS, sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan

65

PEDOMAN ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUMDALAM PENANGANAN KASUS PELAYANAN MEDIS

DI RUMAH SAKIT2005

Referensi

66

PROSEDUR PENANGANANKASUS HUKUM PELAYANAN MEDIS

67

A. Langkah penangananB. Pemilahan dan pendalaman kasusC. Pengamanan bukti dan informasi

PROSEDUR PENANGANANKASUS HUKUM PELAYANAN MEDIS

68

A. Langkah penanganan1. Menerima keluhan/komplain2. Mengelola keluhan3. Investigasi kasus4. Analisis kasus5. Tindak lanjut penangan kasus6. Penyelesaian kasus7. Dokumentasi kasus8. Penyelesaian tuntutan hukum

(tergantung kasus)

69

1. Menerima keluhan/komplain

Media massa Kotak saran Laporan staf RS Laporan/keluhan pasien Somasi pasien/kuasa hukum Laporan LSM Tokoh masyarakat Telepon pengaduan atau SMS

70

2. Mengelola keluhan

a. Mencatat dan mengkaji informasi• Identitas dan kondisi pasien• Peristiwa• Tuntutan pasien

b. Menanggapi keluhan• Mengucapkan terima kasih atas laporan• Memberikan penjelasan sementara• Menjamin keluhan akan ditindaklanjuti• Menenangkan pelapor• Memberikan tanda terima laporan

c. Melaporkan ke Direksi RS• Mengisi formulir sesuai keluhan• Memberi pertimbangan• Meminta pengarahan tindaklanjut

d. Menindaklanjuti instruksi Direksi

71

1. Menerima keluhan/komplain2. Mengelola keluhan3. Investigasi kasus4. Analisis kasus5. Tindak lanjut penangan kasus6. Penyelesaian kasus7. Dokumentasi kasus8. Penyelesaian tuntutan hukum

(tergantung kasus)

72

1. Menerima keluhan/komplain2. Mengelola keluhan3. Investigasi kasus4. Analisis kasus5. Tindak lanjut penangan kasus6. Penyelesaian kasus7. Dokumentasi kasus8. Penyelesaian tuntutan hukum

(tergantung kasus)

73

Pemilahan kasusKasus hukum pelayanan medis

1. Aspek hukum pidana2. Aspek hukum perdata3. Pelanggaran etik4. Pelanggaran disiplin/administrasi

Pendalaman kasus hukum dalam pelayanan medis

B. Pemilahan dan pendalaman kasus

Pendalaman kasus

74

C. Pengamanan bukti dan informasi

1. Penataan dokumen2. Penyimpanan3. Pengungkapan isi dokumen

75

1) Setiap orang yang mengetahui kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter / dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

2) 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat

1 dan ayat 2 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan

UU Praktik Kedokteran Pasal 66

76


NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

RUMAH SAKIT

77

Pasal 32Hak Pasien

q. menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan

r. mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

78

TERJADI!!!Kecacatan/kematian atau reaksi tubuh yang tidak

diharapkan

TIDAK TERJADI!!!Kecacatan/kematian atau reaksi tubuh yang tidak

diharapkan

MISCONDUCT(Tidak sesuai kaidah teknis

medis)

GOOD CONDUCT(Sesuai kaidah teknis medis)

Analisis linier (pada good system) menetapkan malpraktik

PELA

NGGARAN

DIS

IPLI

N

(Pas

ien

tida

k di

rugi

kan)

Pidana dan/atau perdata (-)Hukum disiplin (+)

Pidana dan/atau perdata (-)Hukum disiplin (-)

BUKAN

MALP

RAKTIK

Pidana dan/atau perdata (+)Hukum disiplin (+)

MALPRAKTIK

(Pasien dirugikan)

KONDISI IDEAL

SI-060805

79

Standar PelayananKedokteran

80

Standar PP.1.Kebijakan dan prosedur dan undang-undang dan peraturan terkait mengarahkan pelayanan pasien yang seragam.

Elemen Penilaian PP.1.

1. Para pimpinan rumah sakit bersepakat untuk memberikan proses pelayanan yang seragam.

2. Kebijakan dan prosedur memandu pemberian pelayanan yang seragam sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait.

3. Pemberian pelayanan yang seragam memenuhi ad a) s/d ad e).

UU 29/2004PMK 1438/2010

81

Asuhan pasien yang seragam terefleksi sebagai berikut dalam :

a. Akses untuk asuhan dan pengobatan, yang memadai, tidak tergantung atas kemampuan pasien untuk membayar atau sumber pembiayaan.

b. Akses untuk asuhan dan pengobatan, serta yang memadai, yang diberikan oleh praktisi yang kompeten tidak tergantung atas hari-hari tertentu atau waktu tertentu.

c. Ketepatan (acuity) mengenali kondisi pasien menentukan alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pasien.

d. Tingkat asuhan yang diberikan kepada pasien (misalnya pelayanan anestesia) sama di seluruh rumah sakit.

e. Pasien dengan kebutuhan asuhan keperawatan yang sama menerima asuhan keperawatan yang setingkat diseluruh rumah sakit.

82

(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.

(3) Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 44

UU 29/2004

83

Yang dimaksud dengan “standar pelayanan” adalah :

Peraturan Menteri Kesehatan

Pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran

84

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang

melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan

d. menerima imbalan jasa

85

Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian dan kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannnya; dan

e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

86

Yang dimaksud dengan standar profesi adalah :

batasan kemampuan (knowledge, skill and proffesional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri

yang dibuat oleh organisasi profesi

batasan kemampuan minimal KOMPETENSI

87

Yang dimaksud dengan standar prosedur operasional adalah :

Suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.

SPO memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi

88

UU Praktik Kedokteran

Pasal 44 Pasal 50 dan 51

Standar Pelayanan Kedokteran

Standar Prosedur

Operasional

Permenkes 1438 Tahun 2010

89

Prinsip Dasar

Standar Pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan Standar Prosedur Operasional (SPO)

PNPK merupakan Standar Pelayanan Kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi serta disahkan oleh Menteri

Permenkes 1438 / 2010

90

Standar Pelayanan Kedokteran disusun secara sistematis dengan menggunakan pilihan pendekatan :

Pengelolaan penyakit dalam kondisi tunggal, yaitu tanpa penyakit lain atau komplikasi;

Pengelolaan berdasarkan kondisi.

92

Persyaratan penyusunan PNPK

• PNPK diperlukan bila: – jumlah kasusnya banyak (high volume)– mempunyai risiko tinggi (high risk)– cenderung memerlukan biaya

tinggi/banyak sumber daya (high cost)

terutama bila terdapat variasi yang luas di antara para praktisi untuk penanganan kasus yang sama.

93

PNPK disusun oleh sekelompok pakar yang dapat melibatkan profesi kedokteran, kedokteran gigi, atau profesi kesehatan lainnya, atau pihak lain yang dianggap perlu dan disahkan oleh Menteri.

94

Tata Laksana Bayi Berat Lahir Rendah: Resusitasi, Stabilisasi, dan Mekanisme MerujukOktober 2011

95

Peringkat Bukti (Hierarchy of Evidence)

• IA metaanalisis, uji klinis• IB uji klinis yang besar dengan validitas yang

baik• IC all or none• II uji klinis tidak terandomisasi • III studi observasional (kohort, kasus kontrol)• IV konsensus dan pendapat ahli

96

Derajat Rekomendasi

• Rekomendasi A bila berdasar pada bukti level IA atau IB.

• Rekomendasi B bila berdasar atas bukti level IC atau II.

• Rekomendasi C bila berdasar atas bukti level III atau IV.

97

Resusitasi• Resusitasi BBLR dapat dilakukan dengan menggunakan

udara kamar (FiO2 21%). Level of evidence IB, derajat rekomendasi A

• Selama proses resusitasi, blender digunakan untuk mengatur konsentrasi oksigen dan pulse oxymeter dipasang untuk memantau saturasi oksigen.

Level of evidence IV, derajat rekomendasi C

• Pada BBLSR yang bernapas spontan saat lahir, bantuan pernapasan diberikan berupa NCPAP. Tindakan intubasi hanya dilakukan untuk pemberian surfaktan jika ada indikasi.Level of evidence IB, derajat rekomendasi A

98

Resusitasi• Pada bayi dengan RDS yang sudah diintubasi di kamar bersalin

akibat distres pernapasan, pemberian surfaktan dalam dua jam pertama menurunkan risiko acute pulmonary injury, mortalitas, maupun penyakit paru kronik.Level of evidence IA, derajat rekomendasi A

• Pemberian surfaktan dini dengan ekstubasi segera (<1 jam) kemudian digantikan oleh NCPAP, dibandingkan dengan surfaktan lambat dengan ventilasi mekanis kontinu dan ekstubasi ketika dukungan ventilasi mekanis telah minimal, menurunkan kejadian BPD dan pemakaian ventilasi mekanis selama perawatan. Level of evidence IA, derajat rekomendasi A

• Penggunaan T-piece rescucitator di tempat bayi dilahirkan menurunkan risiko kegagalan CPAP.Level of evidence IA, derajat rekomendasi A

99

Stabilisasi• Penggunaan radiant warmer meningkatkan insensible water

loss (IWL) sehingga perhitungan kebutuhan cairan perlu disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap bayi.Level of evidence IA, derajat rekomendasi A

• Metode perawatan model kanguru (PMK) efektif untuk mencegah hipotermia pada BBLR di sarana dengan fasilitas terbatas.Level of evidence IA, derajat rekomendasi A

• Membungkus bayi dengan berat badan <1500 g menggunakan plastik setinggi leher sampai kaki mengurangi kejadian hipotermia.Level of evidence IA, derajat rekomendasi A

100

Stabilisasi• Penggunaan udara yang telah dihangatkan dan dilembabkan

(heated and humidified air) mengurangi kejadian hipotermia pada BBLR.

Level of evidence III, derajat rekomendasi C

• Pemberian terapi oksigen harus secara restricted dan terpantau kadarnya dalam darah.Level of evidence IA, derajat rekomendasi A

• Terapi oksigen dalam kadar rendah menurunkan risiko ROP dan BPD.Level of evidence IA, derajat rekomendasi A

• Penghentian terapi oksigen dilakukan secara bertahap.Level of evidence IA, derajat rekomendasi A

102

SPO disusun oleh staf medis pada fasilitas pelayanan kesehatan dan ditetapkan oleh Pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

SPO harus selalu ditinjau kembali dan diperbaharui sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.

103

Standar Prosedur Operasional 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib

memprakarsai penyusunan SPO sesuai dengan jenis dan strata fasilitas pelayanan kesehatan yang dipimpinnya.

2) SPO harus dijadikan panduan bagi seluruh tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

3) SPO disusun dalam bentuk panduan praktis klinis (clinical practice guidelines) yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (clinical pathway), algoritme, protokol, prosedur atau standing order.

4) Panduan praktis klinis (PPK) harus memuat sekurang-kurangnya mengenai pengertian, anamnesis, pemeriksaan fisis, kriteria diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan penunjang, terapi, edukasi, prognosis, dan kepustakaan

104

BENTUK SPO Pelayanan Kedokteran

Panduan praktik klinis (Clinical Practice Guideline)Alur klinis (Clinical Pathways)AlgoritmeProtokolProsedurStanding Orders

105

PENDEKATAN PENGELOLAAN PASIEN

•Diagnosis kerja•Kondisi klinis

Standar pelayanan di RS :

Panduan Praktik Klinis• Definisi• Anamnesis• Pemeriksaan fisis• Kriteria diagnosis• Diagnosis banding• Pemeriksaan penunjang• Terapi• Edukasi• Prognosis• Kepustakaan

Alur klinisAlgoritmeProtokolProsedurStanding orders

S P O

dapat dilengkapi dengan

Perlidungan Hukum

APK 3Kriteria pulang

107

Diberikan pada diare dehidrasi berat atau intake yang tidak terjamin.

≤ 2 tahun : ASERING system 24 jam4 jam I : 5 tetes/kgBB/menit20 jam II : 3 tetes/kgBB/menit Asetat Ringer, karena asam asetat dimetabolisme di otot menjadi bikarbonat. Asering sering dipakai pada anak < 2 tahun karena fungsi heparnya belum matang sehingga belum dapat mengubah asam laktat menjadi bikarbonat.

>2 tahun : RINGER LAKTAT1 jam I : 10 tetes/kgBB/menit7 jam II : 3 tetes/kgBB/menit RL, karena fungsi hati sudah sempurna

Protokol

108

Kalau ada tanda-tanda asma berat:

I. Oxygen ½ - 2 l/menitII. Nebulise ventolin (salbutamol),

dosis 2.5mg (1 ampul) kalau usia <5 tahun, dosis 5mg (2 ampul) kalau > 5 tahun, selama 10 menit.

15 menit

III. Ulang nebuliser ventolin, dosis sama kalau masih sesak napas

15 menit

IV. Ulang nebuliser ventolin, dosis sama kalau masih sesak napas

15 menit

V. Kalau setelah 3 nebuliser belum ada perubahan, ini kategori asma berat. Mulai aminophylline (loading dose dan setelah ini, infus)

VI. Berikan dexamethasone iv VII. Kalau ada kemungkinan juga ada infeksi saluran napas,

berikan antibiotika (lihat protocol pneumonia)

kode etik dan disiplin

Documents