klasifikasi kapal.pdf

7/23/2019 klasifikasi kapal.pdf

1/22

1

Kajian Pemenuhan Persyaratan KlasifikasiKapal Berbendera Indonesia

Khafendi*)

Pusat Penelitian dan pengembangan Perhubungan Laut, KementerianPerhubungan

Jalan Merdeka Timur N0. 5 Jakarta PusatEmail:

SARI

Seiring dengan pelaksanaan azas cabotage (INPRES Nomor 5 Tahun2005) menyebabkan peningkatan jumlah armada nasional dimana

diperlukan peran lembaga klasifikasi kapal terkait dengan keselamatan

dan keamanan pelayaran. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2006 tentang Kewajiban bagi kapal

berbendera Indonesia untuk masuk klas pada Biro Klasifikasi Indonesia

menyatakan bahwa Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran

panjang antar garis tegak depan dan belakang 20 meter atau lebih atautonase kotor GT. 100 atau lebih atau yang digerakkan dengan tenaga

penggerak utama 250 PK atau lebih wajib diklaskan pada Biro

Klasifikasi Indonesia.

Oleh karena itu, sistem dan prosedur pemenuhan persyaratan

pengklasifikasian kapal berbendera Indonesia perlu dievaluasi untuk

melihat sejauhmana sistem dan prosedur tersebut diterapkan didalam

pemberian klasifikasi kapal berbendera Indonesia sehingga dapatdiketahui kendala dan hambatan didalam penerapannya.

Hasil atau output yang diharapkan diperoleh dalam proses analisis dan

evaluasi ini, adalah upaya dan langkah-langkah untuk mengatasi

permasalahan dan kendala didalam penerapan sistem dan prosedur

pengklasifikasian kapal berbendera Indonesia.


2/22

2

ABSTRACT

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi

nasional, transportasi laut memiliki karakteristik sebagai pengangkutan

massal dan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu,

perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai

penghubung wilayah baik nasional maupun internasional guna menunjang,

mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional. Akan tetapi

belakangan ini pelayaran dalam negeri seakan mengalami penurunan

kepercayaan sebagai akibat banyaknya kecelakaan kapal yang terus terjadi.

Masalah kecelakaan transportasi sedang menjadi pembahasan mass media

akhir-akhir ini, termasuk transportasi laut. Kejadian kecelakaan laut tidak

hanya menimpa kapal tenggelam saja, tetapi juga karena tabrakan kapal.

Ada 2 aspek yang dapat ditarik dari kejadian kecelakaan kapal, yaitu

kerugian akibat jiwa dan materi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah selaku regulator dan perusahaan pelayaran selaku

penyelenggara transportasi laut sekaligus terhadap pelayanan jasa

transportasi laut itu sendiri. Berdasarkan atas data yang berhasil dihimpun

dari Ditjen Hubla menyatakan bahwa pada tahun 2002 s.d. 2008 telah terjadi

676 kecelakaan kapal. Dengan demikian untuk kurun tersebut terjadi rata-

rata 97 kapal setiap tahun atau setiap minggu terjadi 2 kali kecelakaan kapal.

Hal ini menunjukkan kinerja keselamatan transportasi laut tidak memuaskan,

dikarenakan banyak kapal yang belum memperoleh sertifikasi klas karena

dinilai belum memenuhi persyaratan oleh lembaga klasifikasi kapal nasional

(BKI). Harian Bisnis Indonesia (30 Januari 2009) memberitakan bahwa BKI

menangguhkan sekitar 40 % dari 11.974 kapal yang mengajukan

permohonan untuk klasifikasi kapal karena dinilai belum memenuhi

persyaratan.


3/22

3

Dalam pasal 3 UU Nomor 17 tahun 2008 dijelaskan bahwa pelayaran

diselenggarakan dengan tujuan antara lain :

* Memperlancar arus perpindahan memperlancar arus perpindahan

orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan

dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar

kegiatan perekonomian nasional;

* Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri

angkutan perairan nasional.

Dengan aturan ini Pemerintah terus berupaya untuk terus

mengangkat dan menguatkan peran armada nasional. Hal ini dibuktikandengan adanya penerapan asas cabotage dengan tujuan agar dapat

mengupayakan untuk mengangkat/membangkitkan pelayaran nasional

akibat keterpurukan dan perannya yang masih kecil dalam angkutan

luar negeri (hanya berkisar 3%) maupun angkutan dalam negeri (hanya

berkisar 46%), sedangkan sisanya diangkut oleh kapal-kapal asing. Hal

mana menunjukkan bahwa kapal-kapal asing mendominasi baik

angkutan dalam negeri maupun angkutan laut luar negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20

Tahun 2006 tentang Kewajiban bagi kapal berbendera Indonesia untuk

masuk klas pada Biro Klasifikasi Indonesia menyatakan bahwa Kapal

berbendera Indonesia dengan ukuran panjang antar garis tegak depan

dan belakang 20 meter atau lebih atau tonase kotor GT. 100 atau lebih

atau yang digerakkan dengan tenaga penggerak utama 250 PK atau

lebih wajib diklaskan pada Biro Klasifikasi Indonesia.

Oleh karena itu, sistem dan prosedur pemenuhan persyaratan

pengklasifikasian kapal berbendera Indonesia perlu dievaluasi untuk

melihat sejauhmana sistem dan prosedur tersebut diterapkan didalam

pemberian klasifikasi kapal berbendera Indonesia sehingga dapat

diketahui kendala dan hambatan didalam penerapannya.

Hasil atau output yang diharapkan diperoleh dalam proses analisis dan

evaluasi ini, adalah upaya dan langkah-langkah untuk mengatasi


4/22

4

permasalahan dan kendala didalam penerapan sistem dan prosedur

pengklasifikasian kapal berbendera Indonesia. Secara diagram, uraian

di atas dapat dilihat pada Gambar 1.


5/22

5

Gambar 1. Diagram Alur Pikir Penelitian

INPRES 5 TAHUN 2005TENTANG AZAS CABOTAGE

Peningkatan Jumlah Armada Nasional(Kapal Berbendera Indonesia)

SUBYEK OBYEK METODA

BKI

PerusahaanPelayaran

Adpel

Sistem danProsedurPengklasifikasianKapal BerbenderaIndonesia

Analisis Deskriptif

Analisis CSI

Kendala dan HambatanPelaksanaan Sistem dan Prosedur

Analisis dan EvaluasiREKOMENDASI


6/22

6

METODOLOGI

Pengertian Klasifikasi KapalKlasifikasi kapal adalah salah satu elemen didalam jaringan maritim

sebagai partner dalam hal keselamatan kapal. Elemen-elemen lain, seperti

pemilik kapal, awak kapal, galangan kapal, Flag State, Port State, Penjamin

(asuransi), Institusi finansial dan pencharter adalah pihak-pihak terlibat dan

memiliki andil dalam jaminan keselamatan kapal.

Dasar Hukum Kegiatan Klasifikasi Kapal

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 124

dan 129

Pasal 124 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal

termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal di

perairan Indonesia harus memenuhi persyaratankeselamatan kapal.

Persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi : Material, Kontruksi, Bangunan,

Permesinan dan perlistrikan, Stabilitas, Tata susunan serta

perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan

radio, dan Elektronika kapal.

Pasal 129 UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib

diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk keperluan

persyaratan keselamatan kapal.

Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing

yang diakui dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan

pengujian terhadap kapal untuk memenuhi persyaratan

keselamatan kapal.


7/22

7

Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh

Menteri.

Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya kepada

Menteri.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Bagian Ketiga tentang Klasifikasi Kapal, Pasal 59 menyatakan bahwa

:

Untuk keperluan persyaratan keselamatan kapal, kapalberdasarkan jenis dan ukuran tertentu, wajib diklasifikasikan

pada badan klasifikasi.

Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang

diakui dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan dan

pengujian terhadap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang

berkenaan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan kapal.

Penunjukan dan pengakuan badan klasifikasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Menteri dapat menggunakan hasil pemeriksaan tersebut dalam

ayat (2) dalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal.

Badan klasifikasi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan

dengan keselamatan kapal wajib melaporkan kegiatannya

kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan ukuran kapal yang

wajib diklasifikasikan, tata cara pemanfaatan hasil pengujian dan

pemeriksaan yang dilakukan oleh badan klasifikasi dan

pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat

(3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2006 tanggal 2

Mei 2006 tentang Kewajiban Bagi Kapal Berbendera Indonesia untuk

masuk Klas pada Biro Klasifikasi Indonesia.


8/22

8

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kegiatan klasifikasi kapal

Kegiatan klasifikasi adalah pengklasifikasian kapal sesuai dengan

konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan untuk memberikan

penilaian terhadap laik tidaknya suatu kapal dapat berlayar. Kapal secara

teknis terikat oleh banyaknya peraturan yang tujuannya adalah untuk

menjaga tingkat kelaiklautan kapal tersebut dan diharapkan kapal akan

berada dalam kondisi tingkat keselamatan yang layak sesuai dengan

batasan teknis operasional kapal.

Kelaiklautan kapal menurut UU 17/2008 adalah keadaan kapal yang

memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran

perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan

awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di

perairan tertentu. Peraturan-peraturan teknis yang mengikat kapal antara lain

adalah peraturan badan klasifikasi dan peraturan pemerintah flag state

administration yang biasanya adalah adopsi dari konvensi internasionalseperti Safety Of Life At Sea (SOLAS), Marine Pollution Prevention

(MARPOL), International Convention on Collision Prevention (COLREG), dan

banyak lagi konvensi internasional yang diadopsi dari International Maritime

Organization (IMO). Terkait dengan semua ini, kelaiklautan kapal sangat

ditentukan oleh kemampuan kapal dalam memenuhi ketentuan yang

dihasilkan dalam konvensi tersebut, sehingga perlu pengawasan yang

dilakukan oleh pemerintah atau lembaga klasifikasi kapal yang ditunjuk baiknasional maupun internasional untuk melaksanakan pengklasifikasian kapal.

Oleh karena itu dalam UU 17/2008 tentang Pelayaran pasal 129

dijelaskan bahwa :

* Kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan

pada badan klasifikasi untuk keperluan persyaratan keselamatan

kapal.


9/22

9

* Badan klasifikasi nasional atau badan klasifikasi asing yang diakui

dapat ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap

kapal untuk memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

* Pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

* Badan klasifikasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.

Klasifikasi kapal merupakan kewajiban para pemilik kapal berbendera

Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan yang menyatakan

bahwa kapal yang wajib klas mengikuti ketentuan sebagai berikut :Panjang >

20 m, Tonase > 100 m3, Mesin Penggerak > 100 PK, Yang melakukan

pelayaran Internasional meskipun telah memiliki Sertifikat dari Biro Klasifikasi

Asing.

Lingkup klasifikasi kapal meliputi : Lambung kapal, instalasi mesin,

instalasi listrik, perlengkapan jangkar,Instalasi pendingin yang terpasang

permanen dan merupakan bagian dari kapal, Semua perlengkapan dan

permesinan yang di pakai dalam operasi kapal, Sistem konstruksi dan

perlengkapan yang menentukan tipe kapal.

Kelaiklautan kapal(seawo rth iness)

Sejak kapal mulai dibangun hingga dioperasikan, selalu ada aturan

yang harus dipatuhi, dan dalam proses pembangunannya ada badan

independen yang melakukan pengawasan. Pada saat kapal dirancang

kemudian pemilihan bahan, dan selama proses pembangunannya, selain

pemilik kapal, pihak galangan kapal, dan pihak pemerintah selaku

administrator ada pihak klasifikasi yang akan melakukan pengawasan dalam

rangka pemberian kelas bagi kapal jika selesai dibangun. Ketika kapal

beroperasi mereka juga akan melakukan survey dan audit atas pelaksanaan
http://wapedia.mobi/id/Galangan_kapalhttp://wapedia.mobi/id/Pemerintahhttp://wapedia.mobi/id/Pemerintahhttp://wapedia.mobi/id/Galangan_kapal


10/22

10

semua aturan keselamatan yang perlu dipenuhi karena semuanya mesti

dapat meyakinkan bahwa kapal tetap dalam kondisi laik laut (seaworthiness).

Klasifikasi kapal wajib dilakukan untuk kepentingan keselamatan

pelayaran dan sebagai salah satu alat ukur kapal layak atau tidak untuk

berlayar.

Persyaratan klasifikasi lebih fokus kepada persyaratan dan kalkulasi

teknis terhadap suatu konstruksi lambung kapal, stabilitas, permesinan,

kelistrikan dan sistem penunjang operasi kapal yang lain, seperti sistem

boiler, sistem kemudi, dll. Peraturan IMOsendiri lebih bertitik berat kepada

peraturan tentang keselamatan jiwa di laut atau Safety of Life At Sea

(SOLAS)dan pencegahan pencemaran di laut yang mengacu pada Marine

Pollution Prevention (MARPOL) serta beberapa peraturan international lain

yang diadopsi, seperti peraturan garis muat (International Load Line

Convention/ILLC, 1966), pencegahan tabrakan di laut (Convention on the

International Regulation for Preventing Collisions at Sea/COLREG), dan

peraturan yang secara spesifik berlaku untuk type kapal tertentu seperti IGC

Code (International Gas Carrier Code) untuk kapal-kapal pengangkut gas

dalam bentuk cair (liquefied gas), IBC Code International Bulk Carrier Code)

untuk kapal kapal curah, International Safety Management Code (ISM Code),

International Ship and Port facility Security Code (ISPS Code).

Kondisi Implementasi Klasifikasi Kapal

Awal tahun 2005, melalui Instruksi Presiden tentang pemberdayaan

industri pelayaran nasional, pemerintah mengeluarkan aturan baru bagi

industri perkapalan yang beroperasi di perairan Indonesia. Arahannya adalah

agar semua kapal kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia wajib

menggunakan bendera Indonesia. Sepintas aturan tersebut tampak

sederhana karena yang dimintakan adalah perubahan bendera. Namun

banyak operator yang belum sepakat oleh karena berdampak pada

kepemilikan saham terhadap pengoperasian kapal. Meskipun demikian, agar

asas cabotage ini berjalan dengan sempurna maka semua kapal harus


11/22

11

berbendera Indonesia dan konsekuensinya adalah harus dikelaskan dalam

klasifikasi kapal dalam negeri.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan aturan untuk semua

kapal berbendera Indonesia wajib diklasifikasikan pada lembaga klasifikasi

nasional (BKI). Akan tetapi tidak semua kapal dapat dikalsifikasikan karena

lembaga klasifikasi ini melihat masih banyaknya kapal yang belum

memenuhi standar klasifikasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut.

Kondisi penerapan klasifikasi di masing-masing daerah berbeda-

berbeda meskipun pemerintah tetap mengupayakan agar peraturan

keselamatan pelayaran dapat diterapkan sebagaimana mestinya. dan karena

itu, kepada semua pihak terkait seperti perusahaan pelayaran maupun

asuransi serta galangan kapal untuk secara bersama-sama dapat memiliki

aturan yang sesuai dengan kondisi peraiaran Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemenuhan Persyaratan Klasifikasi

Aspek teknis kelaiklautan kapal

Kelaiklautan kapal (seaworthiness) pada umumnya secara teknis

(diluar status hukum dan pengawakannya) ditentukan berdasarkan integritas

struktur (structural integrity), kekuatan lambung, dan bagaimana atau

seberapa besarnya kemampuan kerja dari sistem dalam kapal seperti

misalnya sistem propulsi dan kemudi, permesinan (power generation),

navigasi & komunikasi, pemadam kebakaran, penangangan awal kecelakaan

kapal (safety drilling), dll. Acuan digunakan dalam menilai semua hal tersebutadalah sejauh mana kapal mampu memenuhi persyaratan/ peraturan teknis

klasifikasi kapal (rules of classification)serta persyaratan-persyaratan lainnya

dari IMO (International Maritime Organization - salah satu bagian dari PBB

yang memusatkan perhatian di bidang keselamatan dan keamanan serta

pencegahan pencemaran laut).

Persyaratan klasifikasi kapal lebih fokus kepada persyaratan dan

kalkulasi teknis terhadap suatu konstruksi lambung kapal, stabilitas,


12/22

12

permesinan, kelistrikan dan sistem penunjang operasi kapal lainnya, seperti

boiler system, sistem kemudi, dll. Peraturan IMO lebih bertitik berat kepada

keselamatan dan keamanan pelayaran melalui peraturan yang dimuat

didalam konvensi Safety of Life At Sea SOLAS Convention dan

pencegahan pencemaran di laut yang mengacu pada Marine Pollution

Prevention - MARPOLdan beberapa peraturan international lain yang telah

diadopsi antara lain peraturan garis muat (International Load Line

Convention, 1966), pencegahan tabrakan di laut (Convention on the

International Regulation for Preventing Collisions at Sea - COLREG), dan

peraturan yang secara spesifik berlaku untuk type kapal tertentu seperti IGCCode (International Gas Carrier Code) untuk kapal-kapal pengangkut gas

dalam bentuk cair (liquefied gas), IBC Code (International Bulk Carrier Code)

untuk kapal kapal curah, IMDG Code (International Maritime Dangerous

Goods) bagi muatan yang berbahaya dan beracun. Serta ada peraturan-

peraturan tambahan dari negara tempat kapal tersebut teregister (flag

administration) seperti Non Convention Vessel Standard (NCVS) yang

sedang disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Semua peraturan dan

persyaratan kapal diluar persyaratan klasifikasi lebih dikenal dengan

peraturan statutory.

Aspek Sumber Daya Manusia

Kecelakaan kapal tidak hanya berakibat fatal pada kapal, muatan

dan awak kapal saja. Pada beberapa kondisi, kecelakaan kapal juga

memberi dampak langsung pada lingkungan, baik laut maupun pesisir, serta

juga mempengaruhi kinerja industri maritim. Demikian halnya dalam kaitan

dengan kerugian yang ditimbulkan akibat adanya kecelakaan kapal tidak

hanya pada kerugian nominal karena ketidakmampuan beroperasinya kapal

serta hilangnya nilai dari muatan yang di angkut, akan tetapi juga pada

kerugian yang terkait dengan biaya penanggulangan pencemaran,

kompensasi terhadap industri maritim yang terganggu tersebut, serta

kerugian akibat hilangnya kesempatan berusaha akibat pencemaran yang

diakibatkannya. Oleh karena itu cukup beralasan jika pemerintah melalui


13/22

13

Kementerian perhubungan mengeluarkan kebijakan tersebut diatas sebagai

salah satu contoh awal yang nantinya akan dapat diteruskan kepada jenis

kapal lainnya.

Dari sisi operator, keselamatan pelayaran tidak hanya dilihat dari

kondisi kapalnya, sebab banyak faktor lain yang memengaruhi. Salah satu

faktor penting, yakni penerapan sistem perawatan terencana (planned

maintenance system/PMS). Dalam pelaksanaannya, PMS ditentukan oleh

kualitas galangan. Artinya, galangan harus memiliki sumber daya manusia

yang memenuhi kualifikasi dan standar. Untuk menjamin PMS berkualitas,

pelaksanaannya harus diawasi oleh lembaga klasifikasi yang independen.Dalam hal ini Pemerintah telah menunjuk BKI sebagai lembaga yang

melakukan klasifikasi bagai kapal-kapal berbendera Indonesia, dan menjadi

kewajiban bagi mereka untuk mengklaskan kapalnya ke lembaga klasifiksi

nasional.

Oleh karena itu yang sangat penting dilakukan adalah perawatan

kapal dan alat keselamatannya secara reguler dan teratur demi menjaga

kelaiklautan dan keselamatan kapal. Komitmen perusahaan untuk

menjalankan sistem keselamatan kapal antara lain tercermin dari audit setiap

tahun oleh lembaga independen yang mewakili pemerintah, yaitu BKI berupa

manajemen keselamatan internasional (ISM Code). Dengan sistem

manajemen keselamatan itu, SDM dapat mengoperasikan kapal dengan

aman dan dapat melakukan tindakan penyelamatan bila terjadi kecelakaan.

Semua unsur di atas harus benar-benar sah dan layak berdasarkan

pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang ditunjuk oleh pemerintah,

baik lembaga klasifikasi maupun marine inspector.

Aspek Regulasi

Dunia pelayaran nasional dalam beberapa tahun belakangan ini

terus dikabari tentang berita yang kurang menyenangkan karena banyaknya

terjadi kecelakaan. Kondisi kecelakaan kapal yang terjadi di tanah air,

akhirnya memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kinerja Marine

Inspector dan aparat klasifikasi sebagai filter terakhir dalam menentukan


14/22

14

kelaiklautan kapal. Mereka tampaknya telah menerapkan seluruh regulasi

yang terkait dengan upaya meningkatkan kelaiklautan kapal.

Marine Inspector telah bekerja sejak dari awal sebuah kapal akan

dibangun di galangan. Mereka memeriksa apakah konstruksi lambung,

perlistrikan dan permesinan kapal, serta peralatan lainnya telah memenuhi

standar keselamatan yang tercantum di dalam Safety of Life at Sea

(SOLAS). Dalam prakteknya, setiap negara seperti di Indonesia dapat saja

mendelegasikan pekerjaan yang dilakukan oleh marine inspector kepada

pihak lain, biasanya kepada klasifikasi negara bersangkutan. Kecuali pada

negara-negara yang menerapkan flag of convenience, dimanapendelegasian pemeriksaan aspek keselamatan kapal yang mengibarkan

bendera mereka diberikan kepada klasifikasi asing karena pada umumnya

tidak memiliki lembaga klasifikasi sendiri.

Di Indonesia, Kementerian Perhubungan (administration) sebagai

pihak yang memegang otoritas penerapan SOLAS telah melimpahkan

pemeriksaan konstruksi lambung, perlistrikan dan permesinan kapal kepada

lembaga klasifikasi nasional (BKI). Sementara aspek lainnya, seperti instalasi

radio, kelaikan alat-alat keselamatan di atas kapal, masih menjadi

kewenangannya dan dilaksanakan oleh marine inspector. Kondisi semacam

ini yang mungkin oleh operator domestik disebut sebagai multiple

classification oleh karena pada mulanya kapal diklasifikasi oleh BKI

kemudian oleh Dephub. Sedangkan di negara lain regulasi atau aturan

klasifikasi lazimnya dilakukan oleh lembaga klasifikasi terhadap hampir

seluruh pekerjaan terkait dengan aspek keselamatan kapal oleh karena

pemerintah negaranya telah melimpahkan kepada lembaga tersebut. Kendati

telah dilimpahkan kepada klasifikasi, tanggung jawab tetap berada di pihak

pemerintah. Dan oleh karena itu lembaga ini secara terus menerus diaudit

untuk tetap mempetahankan kinerjanya.

Aspek Kelembagaan

Kasus kecelakaan yang terjadi belakangan ini adalah yang umumnya

dialami oleh kapal-kapal yang belum mendapatkan klasifikasi. Saat ini kapal-


15/22

15

kapal yang telah terklasifikasi adalah sebanyak 13.346 kapal dengan

komposisi kapal yang masih aktif sebanyak 5.422 kapal dan yang pasif

sebanyak 7.926 kapal (Suara Karya, 3 Februari 2010). Hal ini menunjukkan

bahwa secara kelembagaan peran klasifikasi sebetulnya sudah cukup baik,

apalagi dengan telah terbentuknya asosiasi lembaga klasifikasi di tingkat

Asia sehingga seharusnya sudah semakin baik kinerjanya dan menjadi

harapan masyarakat akan tegaknya peraturan keselamatan dan kelaikalutan

kapal. Akan tetapi dengan gambaran data di atas dimana sebagian besar

kapal tidak secara aktif mengkalskan kapalnya pada lembaga klasifikasi

kapal nasional menunjukkan kurangnya tingkat kepercayaan operator kapalterhadap keberadaan lembaga ini.

Selanjutnya ada beberapa factor kelemahan yang terindikasikan di

bawah ini :

Tingkat pengakuan dari institusi asuransi nasional/domestik dan

asing kepada lembaga klasifikasi di Indonesia.

Pengaturan peran lembaga klasifikasi yang diatur dalam PP

No.51/2002 tentang Perkapalan.

Penunjukan pemerintah Indonesia terhadap lembaga klasifikasi di

Indonesia.

Permenhub No. KM 20/2006 yang mengatur tentang lembaga

klasifikasi Indonesia.

Klasifikasi kapal merupakan kewajiban bagi para pemilik kapal

berbendera Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

Klasifikasi ini meliputi lambung kapal, instalasi listrik, permesinan,

perlengkapan jangkar serta instalasi pendingin yang terpasang

permanen dan merupakan bagian dari kapal. Instrumen pengakuan atau

pemerintah terhadap legalitas kegiatan klasifikasi tampaknya masih

belum banyak ditaati sehingga menjadi nyata bahwa peusahaan

pelayaran yang aktif menjalankan peraturan klasifikasi dengan lingkup

kegiatan seperti dijelaskan diatas presentasenya sangat kecil (40,6%).


16/22

16

Hal ini juga dapat menjadi indikasi kurangnya kepercayaan atau

pengakuan yang diberikan kepada lembaga klasifikasi. Oleh sebab itu

maka perlu lembaga ini meningkatkan kinerjanya agar Indonesia dapat

memiliki suatu badan klasifikasi yang mampu besaing secara

internasional dan tidak terus menerus mengharapkan bantuan

pemerintah seperti tertuang dalam ketentuan atau peraturan menteri.

Dalam kaitan dengan Lembaga Klasifikasi : Lembaga atau Badan

klasifikasi Indonesia masih belum sempurna sebagai sebuah negara

maritim. Indonesia belum termasuk sebagai anggota IACS yakni sebuah

organisasi yang menghimpun lembaga klasifikasi dunia dengan standar

peraturan dan organisasi tentang industri perkapalan, layaknya seperti

OPEC di bidang perminyakan, dll. Akibat dari Indonesia belum menjadi

anggota IACS adalah kapal-kapal berbendera Indonesia akan

mengalami kendala jika terjadi kerusakan atau hal-hal yang terkait

dengan kelaiklautan. Kapal-kapal tersebut harus memiliki surat ijin ganda

dari Negara yang didatangi. Hal ini tentunya menjadi point penting bagi

berkembangnya kemaritiman Indonesia. Oleh karena itu badan klasifikasinasional mengadakan kerjasama pengklasifikasian dengan klas anggota

IACS agar kapal berbendera Indonesia tidak mengalami kesulitan namun

para operator mengeluhkan adanya tambahan biaya dengan sistem dual

class tersebut. Hal lain adalah lembaga klasifikasi nasional bersama

dengan negara-negara Asia lainnya membentuk membentuk masyarakat

klasifikasi sesama negara Asia (Asia Classification Society).

Untuk mengendalikan keselamatan pelayaran secara internasional

diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS),

1974, sebagaimana telah disempurnakan: Aturan internasional

ini menyangkut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Konstruksi (struktur, stabilitas, permesinan dan instalasi

listrik, perlindungan api, detoktor api dan pemadam

kebakaran);
http://id.wikipedia.org/wiki/Internasionalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Internasional


17/22

17

Komunikasi radio, keselamatan navigasi

Perangkat penolong, seperti pelampung, keselamatan

navigasi.

Penerapan ketentuan-ketentuan untuk meningkatkan

keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk

didalamnya penerapan of the International Safety

Management (ISM) Code dan International Ship and Port

Facility Security (ISPS) Code).

International Convention on Standards of Training, Certification

dan Watchkeeping for Seafarers, tahun 1978 dan terakhir

dirubah pada tahun 1995.

International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979.

International Aeronautical and Maritime Search and Rescue

Manual (IAMSAR)

PENUTUP

Beberapa Kesimpulan dari kajian ini sbb:

1. Data yang terkumpulkan menunjukkan bahwa jumlah kapal yang telah

terklasifikasi sebanyak 12.546 kapal namun yang sertifikatnya masih

aktif yaitu 5.244 kapal, sedangkan sebanyak 7.124 kapal yang

beroperasi di perairan Indonesia telah habis masa aktif sertifikasi

kelaiklautan yang diperolehnya (yang berlaku selama 5 tahun). Hal inimenunjukkan bahwa sekitar 40,6 % saja terdaftar secara aktif yang

berarti teraudit dan terpantau oleh badan klasifikasi nasional (BKI).

2. Kasus-kasus kecelakaan kapal yang belakangan ini terjadi pada

umumnya dialami oleh kapal yang belum mendapatkan sertifikat

klasifikasi dari badan klasifiksi yang diakui oleh pemerintah. Padahal

dengan klasifikasi pemilik kapal dan masyarakat pengguna jasa akan

dapat mengetahui kekuatan dan stabilitas kapal serta peruntukannya.


18/22

18

Dan klasifikasi kapal merupakan kewajiban bagi setiap pemilik kapal

dengan ketentuan tertentu.

3. Gambaran responden terhadap aspek-aspek yang terkait dengan SDM,

Regulasi dan Kelembagaan menunjukkan masih adanya kelemahan

pada klasifikasi kapal di Indonesia yakni:

Aspek SDM : Tingkat kedisiplinan dan kepatuhan para pengguna jasa

klasifikasi, Pelaksanaan survei secara periodik untuk

memastikan kapal masih memenuhi, Pengakuan

masyarakat terhadap pelaksanaan survey dan sertifikasi

kapal berbendera Indonesia.

Aspek Regulasi : Pengaturan peran lembaga klasifikasi telah diatur

dengan baik dalam PP, Keberadaan Inpres No.5/2005

terhadap peningkatan peran lembaga klasifikasi

Indonesia, Permenhub No. KM 20/2006 yang mengatur

tentang lembaga klasifikasi Indonesia.

Aspek Kelembagaan : Tingkat pengakuan dari institusi asuransi

nasional/domestik dan asing kepada lembaga klasifikasi

di Indonesia, Pengaturan peran lembaga klasifikasi yang

diatur dalam PP No.51/2002 tentang Perkapalan,

Penunjukan pemerintah Indonesia terhadap lembaga

klasifikasi di Indonesia, Permenhub No. KM 20/2006

yang mengatur tentang lembaga klasifikasi Indonesia.

Hasil kajian ini membrikan beberapa Saran.

1. Data yang menunjukkan bahwa sekitar 40,6 % saja terdaftar secara

aktif yang berarti teraudit dan terpantau oleh badan klasifikasi

nasional, sangat rentan terhadap kejadian kecelakaan kapal,

sehingga perlu strategi dari pihak yang berwenang untuk

memberikan sanksi kepada para operator yang tidak mengklaskan

kapalnya karena adanya risiko terhadap terjadinya kecelakaan


19/22

19

kapal apalagi dengan jumlah yang cenderung meningkat jika

melihat anga kecelakaan untuk kurun waktu 2000-2009.

2. Hingga saat ini banyak kapal yang dibangun di galangan yang tidak

disertifikasi oleh badan klasifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah

dan tidak sesuai dengan standar keselamatan pelayaran. Oleh

karena itu diharapkan koordinasi dengan antara Kementerian

Perhubungan dan Kemeterian terkait lainnya untuk lebih

menegakkan aturan dan yang terkait dengan keselamatan kapal

dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan maupun

perawatan kapal agar kecelakaan yang terus terjadi dapat

dikurangi.

3. Masih banyaknya kelemahan yang ditemukan dari analisis terhadap

aspek-aspek baik SDM, regulasi maupun kelembagaan klasifikasi

kapal perlu menjadi masukan untuk lebih memperbaiki kinerja

masing-masing aspek tersebut agar program pemerintah untuk

mengurangi angka kecelakaan kapal dapat terealisasi, mengingat

klasifikasi merupakan bagian integral dari sistem keselametan

kapal.

DAFTAR PUSTAKA

-----, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008,tentang Pelayaran;

-----, INPRES Nomor 5 Tahun 2005, tentang Pemberdayaan Industri

Pelayaran Nasional;

-----,Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002, tentang Perkapalan;

-----, Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 20 Tahun 2006 tanggal

2 Mei 2006, tentang Kewajiban bagi kapal Berbendera Indonesia untuk

masuk Klas pada BKI;


20/22

20

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1964, tentang Pendirian BKI;

-----, Keputusan Dirjen Perhubungan Laut PY.65/1/3-86 tanggal 7 Juli

1986,tentang Wewenang Pemeriksaan Marka dan Penerbitan Sertifikat

Garis Muat Kapal Indonesia untuk Pelayaran Dalam Negeri;

-----, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.78 tahun 1989 tanggal

4 Desember 1989, tentang Penunjukan Pelayanan Jasa Pemeriksaan

dan Sertifikasi Peti Kemas kepada PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia;

-----, MAPEL 14 No. 09/PHBL/I/1995 tanggal 17 Januari 1995, tentang

Penegasan Instruksi Menteri Perhubungan No. IM.8/AL.407/PHB-81

wajib klasifikasi bagi kapal bendera Indonesia dengan ukuran tertentu;

-----, MAPEL 15 No. 12 /PHBL/I/1995 tanggal 18 Januari 1995,tentang

Kapal-kapal dengan Bendera Flag of Convinience yang beroperasi

terus menerus diperairan Indonesia wajib memiliki kelas BKI;

-----, Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. PY.68/1/3-95 tanggal 6

April 1995, tentang Pemberian wewenang kepada BKI untuk

melaksanakan pemeriksaan Keselamatan Kapal dan Pencegahan

Pencemaran pada Kapal Barang Berbendera Indonesia dengan Tonase

Kotor (GT) 500 atau lebih besar yang dikelaskan pada BKI;

-----, Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. PY.67/1/7-96 tanggal 12

Juni 1996, tentang Penunjukan BKI sebagai Pelaksana Sertifikasi ISM

Code atas nama Pemerintah Republik Indonesia;

-----, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.KL.93/1/9-04

tanggal 3 Maret 2004, tentang Penetapan BKI sebagai Organisasi

Keamanan yang diakui (RSO) ISPS Code di Bidang Kapal;

-----, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.KL.93/2/2-04tanggal 14 Mei 2004, tentang Pemberian Kewenangan kepada BKI

untuk menerbitkan Sertifikat Sementara (Short Term Certificate) dan

Interim Certificate ISSC atas nama Pemerintah Republik Indonesia;

-----, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.KL.93/2/11-04

tanggal 23 Juni 2004, tentang Penetapan BKI sebagai Organisasi

Keamanan yang diakui (RSO) ISPS Code di Bidang Pelabuhan;

-----, Surat Direktur Perkapalan dan Kepelautan No. PY.67/1/7.05

tanggal 6 April 2005, tentang Otorisasi Pelaksanaan Survey dan


21/22

21

Sertifikasi Annex VI Marpol 73/78 oleh BKI atas nama Pemerintah

Republik Indonesia;

-----, Surat Direktur Perkapalan dan Kepelautan No. UM.485/3/13/DII-05

tanggal 27 Juni 2005, tentang Otorisasi Pelaksanaan Survey dan

Sertifikasi Condition Assessment Scheme sesuai Annex I Marpol

73/78;

-----, Koda Internasional Tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas

Pelabuhan ISPS Code, Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut, 2003;

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), http://www.klasifikasiindonesia.com;

The International Association of Classification Societies (IACS),

http://www.iacs.org.uk/
http://www.iacs.org.uk/http://www.iacs.org.uk/


22/22

klasifikasi kapal.pdf

Documents