keuangan negara
TRANSCRIPT
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 1
ANGGARAN NEGARA
Disampaikan ulang oleh Drs.Djang Tjik.AS.MM
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 2
ANGGARAN
di INDONESIA
Latar Belakang
PUBLIC FINANCE
1.Pengantar Keuangan Negara
2.Teori Keuangan Negara
3.Anggaran negara
4.Kebijakan keuangan Negara
5.Keuangan Negara Indonesia
1.Economic Growth
2.Politik Ekonomi
3.Filsafat
4.Hukum tata negara
5.Sistem Ekonomi,
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 3
Anggaran negara
Pasal II - Aturan peralihan UUD 1945, menetapkan pengelolaan Keuangan Negara mempedomani Undang-undang yg disusun masa pemerintahan kolonial Belanda yaitu : - ICW, - IBW, - RAB, - IAR, demikian
pula halnya dgn aturan bai pemerintah daerah berupa : PO, RO dan SGO.
Krn tidak sesuai dg statusNegara yg merdeka dan berdaulat, secara materiil tidak dpt mengakomodasi
berbagai perkembangan yg terjadi dlm sistem
kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerin tah negara RI
UU No.17/2003UU No.1 /2004UU No.15/2004
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 5
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 6
Repormasi keuangan Negara• Landasan TAP MPR No.VIII/MPR/2000 tgl 18-8-
2000, termasuk dlm reformasi dlm GBHN 1999-2000 dg amanat :
• a.Peranan pemerintah dlm perekonomian melaluiregulasi, layanan publik,subsidi dan insentif dilakukan secaratransparan dan diatur dg Undang-undang.
• b.Kebijakan fiskal dikembangkan dg prinsip transparansidisiplin, keadilan, efisiensi,efektifitas utk mengurangiketergantungan dari luar negeri.
• c.mekanisme dan prosedur pinjaman LN diatur dg Undang-undang.
• d.Keberadaan dan pengelolaan BUMN ditetapkan dg Undang-undang
• e.Pengelolaan asset negara diatur dg undang-undang.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 7
Landasan Filosofis
• Organisasi dibentuk guna mencapai tujuanNegara sbg organisasi besar pasti untuk mencapai tujuan
(tentunya universal), kendati rumusan tujuan satu negara berbe da satu dg yg lainnya,tapi hakekatnya sama.
• Aristoteles, mengemukakan bhw tujuan negara pd prinsipnya untuk menyeleng garakan kehidupan yg baik bagi semua warga negaranya
• NKRI sbgmn dirumuskan dlm pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 adalah untuk melindungi sege nap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 8
• Untuk mencapai tujuan itu perlu dibentuk lembaga-lembaganegara yg menyeleng garakan fungsi dalam berbagai bidang.
• Pembentukan lembaga melahirkan hak dan kewajibannegara yg dapat dinilai dg uang, serta kebijakan dankegiatan peme rintah yg perlu dikelola dalam suatu sistempengelolaan keuangan negara.
• Sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan negara diIndonesia berdasarkan landasan filosofis yg rumusannyadalam Pancasila sbgmn tsb dalam bagian akhir alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.
Landasan teoritis• UU KN adalah UU organik yg disusun utk
memenuhi amanat Pasal 23 ayat 4 UUD 1945 dan memuat ketentuan hukum tetanegara yg ber fungsi memperjelas, melengkapi dan melaksana kan aturan2 pokok dlm UUD yg berkaitan dg Ke uangan Negara. Mengingat bhw UUD blm diatur secara jelas pengertian dan ruang lingkup KN maka pd UU harus dirumuskan adalah penger tian dan ruang lingkup yg akan menentukan pejabat yg bertanggungjawab dalam pengelolaan dancakupan tanggunjawab pejabat ybs.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 9
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 10
Argumentasi- lanjutan
• Psl 4-Presiden RI memegang kekuasaanpemerintahan menurut UUD 1945.
• Presiden RI sbg kepala ekseutif meme gang kekuasaan Pemerintahan, termasuk didalamnya halKeuangan Negara.
• Selanjutnya Presiden berhak mengajukan RUU kpdDPR, Presiden menetapkan peraturan pemerintahutk menjalankan UU itu sbgmn mestinya.
• RUU dpt menenai salah satu atau beberapa aspekKN, dan dapat dlm bentuk UU Organik atau UU biasa.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 11
Lanjutan
• Psl 17Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara,menteri2 itu diangkat dan diberhentkan oleh presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dlm pemerintahan.Dasar pendelegasian Pres.
• Psl 20 DPR memegang kekuasaan pem bentuk UU,setiap RRU dibahas DPR dan Pres.utk persetujuan bersama.Jika RUU tdk disepakati,mk tidak boleh diajukan lagi dalam masa sidang itu,Presiden mengesahkan RUU yg telah disetujui bersama utk menjadi UU.
• Pasal ini menegaskan kekuasaan legislatif,jika Pres.tidak mengesahkan RUU yg tlh disepakati itu dalam waktu 30 hari,mk RUU itu sah menjadi Undang-Undang
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 12
Landasan Yuridis
• Sbg suatu negara yg berdasaran pd kedaulatan rakyat, pengelolaan KN harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab didasarkan pd prinsip-prinsip yg ditetapkan dlm UUD 1945.
• KN dlm UUD 1945, diatur dlm BAB VIII hal Keuangan, pasal 23 dan pasal-pasal lain yg berhubungan dg itu yaitu pasal 4,5,17 dan 33.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 13
Argumentasi
UUKN mengatur ketentuan pokok mengenai pengelolaan KN RI sesuai dg prinsip yg berlaku secara universal serta bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presiden sil.Prinsip anggaran berbasis kinerja, struktur sesuai dg manual GFS, dlm penentuan anggaran kementerian /lmbg hak parlemen adalah hak budget .
Argumentasi
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 14
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 15
1. Pengertian Keuangan Negara
• Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2/22/2011 15Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 16
Pendekatan yang digunakan dalammerumuskan Keuangan Negara
• Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.
2/22/2011 16Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 17
Dari sisi objek
• Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2/22/2011 17Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 18
Dari sisi subjek
• Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang menguasai /memiliki objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannyadengan keuangan negara.
2/22/2011 18Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 19
Dari sisi proses
• Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruhrangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 20
Dari sisi tujuan
• Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
2/22/2011 20Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 21
2. Pengelompokkan Keuangan Negara
• Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
2/22/2011 21Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 22
• Dengan demikian, bidang pengelolaan keuangan
negara dapat dikelompokkan dalam:
a. subbidang pengelolaan fiskal,
b. subbidang pengelolaan moneter, dan
c. subbidang pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan.
2/22/2011 22Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 23
Subbidang pengelolaan fiskal
• Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 24
Subbidang pengelolaan moneter
• Pengelolaan keuangan negara subbidang
pengelolaan moneter berkaitan dengan kebijakan dan
pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu
lintas moneter baik dalam maupun luar negeri.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 25
Subbidang kekayaan negara yang dipisahkan
• Pengelolaan keuangan negara subbidang kekayaan negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (profit motive).
2/22/2011 25Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 26
Pengertian Keuangan negara dalam arti luas, dan dalam arti sempit.
• Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
• Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja.
2/22/2011 26Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 27
3. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara
• Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
• Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asasasas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan negara.
2/22/2011 27Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 28
a. Asas Tahunan
• Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa
anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus
mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 29
b. Asas Universalitas (kelengkapan)
• Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan
batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya
percampuran antara penerimaan negara dengan
pengeluaran negara.
2/22/2011 29Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 3030
c. Asas Kesatuan
• Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
2/22/2011 30Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 31
d. Asas Spesialitas
• Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
– Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui.
– Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.
2/22/2011 31Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 32
e. Asas Akuntabilitas
• Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil,
mengandung makna bahwa setiap pengguna
anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja
organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu
program yang menjadi tanggung jawabnya.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 33
f. Asas Profesionalitas
• Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan
keuangan negara ditangani oleh tenaga yang
profesional.
2/22/2011 33Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 34
g. Asas Proporsionalitas
• Asas Proporsionalitas, pengalokasian anggaran
dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi
kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas
dan tujuan yang ingin dicapai.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 35
h. Asas Keterbukaan
• Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam
pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran
serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang
independen.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 36
i. Asas Pemeriksaan Keuangan
• Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa
yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih
besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk
melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan negara secara objektif dan independen.
2/22/2011 36Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 37
4. Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang lingkup keuangan negara meliputi:
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan
umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak
ketiga;
c. penerimaan negara;
d. pengeluaran negara;
e. penerimaan daerah;
f. pengeluaran daerah;
2/22/2011 37Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 38
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan
j. kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 392/22/2011 39
TERIMA KASIH
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 40
PERBENDAHARAAN NEGARA
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 41
Pengertian Perbendaharaan Negara
• Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk
investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Daerah (APBN/APBD)
2/22/2011 41Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 42
Fungsi perbendaharaan
Fungsi perbendaharaan meliputi:
1. perencanaan kas yang baik;
2. pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan
penyimpangan;
3. pencarian sumber pembiayaan yang paling murah; dan
4. pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk
meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan.
2/22/2011 42Drs.Djang Tjik.AS.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 43
A. PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pengelolaan keuangan negara secara teknis dilaksanakan melalui dua pengurusan, yaitu pengurusan umum/administrasi yang mengandung unsur penguasaan dan pengurusan khusus yang mengandung unsur kewajiban.
• Pengurusan umum erat hubungannya dengan
penyelenggaraan tugas pemerintah di segala bidang dan
tindakannya dapat membawa akibat pengeluaran dan atau
menimbulkan penerimaan negara.
• Sedangkan pengurusan khusus atau pengurusan komptabel
mempunyai kewajiban melaksanakan perintah-perintah yang
datangnya dari pengurusan umum.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 44
Pelimpahan kewenangan
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan dalam pelaksanaannya, tidak dilaksanakan sendiri oleh presiden, melainkan :
1. Dikuasakan kepada menteri keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil
pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
2. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian negara, selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; dan
3. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi, untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 44
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 45
• Menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang
keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer
(CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap
menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief
Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu
pemerintahan.
• Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat
kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung
jawab, terlaksananya mekanisme check and balance, serta
untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 45
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 46
Menteri keuangan selaku pengelola fiskal
Menteri keuangan selaku pengelola fiskal bertanggung jawab
terhadap fungsi-fungsi:
1. pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro,
2. penganggaran,
3. administrasi perpajakan,
4. administrasi kepabeanan,
5. perbendaharaan, dan
6. pengawasan keuangan.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 46
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 47
Kewenangan presiden
Kewenangan presiden terhadap pengelolaan keuangan
negara yang dilimpahkan kepada pejabat
negara, meliputi kewenangan yang bersifat umum yang
timbul dari pengurusan umum, dan kewenangan yang
bersifat khusus yang timbul dari pengurusan khusus.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 47
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 48
Kewenangan yang bersifat umum
Kewenangan yang bersifat umum meliputi kewenangan untuk:
1. Menetapkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU);
2. Menetapkan strategi dan prioritas dalam pengelolaan
APBN, antara lain menetapkan:
a. pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN,
b. pedoman penyusunan rencana kerja kementerian
negara/lembaga,
c. gaji dan tunjangan,
d. pedoman pengelolaan penerimaan negara.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 49
Kewenangan yang bersifat khusus
Kewenangan yang bersifat khusus meliputi kewenangan membuat keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain menetapkan:
1. keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN,
2. keputusan rincian APBN,
3. keputusan dana perimbangan, dan
4. penghapusan aset dan piutang negara.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 49
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 50
B. PENGURUSAN UMUM ATAU
PENGURUSAN ADMINISTRASI
Dalam pengurusan umum terdapat dua pejabat atau subjek pengurusan, yang disebut otorisator dan ordonator.
1. Otorisator
– Otorisator adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan/atau pengeluaran negara. Tindakan-tindakan otorisator yang bisa berakibat penerimaan dan/atau pengeluaran tersebut disebut otorisasi.
– Otorisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. otorisasi bersifat luas atau otorisasi umum
b. otorisasi bersifat sempit atau otorisasi khusus.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 50
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 51
2. Ordonator
– Ordonator adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan tindakan otorisator, serta memerintahkan pembayaran dan atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.
– Secara garis besar, ordonator bertugas untuk menguji, meneliti dan mengawasi penerimaan-penerimaan dan pengeluaranpengeluaran negara termasuk tagihan-tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemerintah, apakah benar-benar telah sesuai dengan otorisasi yang dikeluarkan oleh otorisator dan belum kedaluwarsa. Apabila tagihan-tagihan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka ordonator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan/atau Surat Penagihan.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 51
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 52
C. PENGURUSAN KHUSUS/
KEBENDAHARAAN/KOMPTABLE
Pengertian Bendahara
Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan,dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang barang negara/daerah.
Bendahara uang dapat dikelompokkan lagi menjadi:
a. Bendahara umum yaitu bendahara yang mengurus perbendaharaan negara baik di bidang penerimaan maupun pengeluaran negara.
b. Bendahara khusus penerimaan yaitu bendahara yang hanya mengurus penerimaan negara.
c. Bendahara khusus pengeluaran yaitu bendahara yang hanya mengurus pengeluaran negara.
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 52
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 53
PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA
P. UMUM/ADM
(Unsur Hak/Wewenang
OTORISATOR ORDONATOR
P. KHUSUS
(Unsur Kewajiban)
BENDAHARA
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 53
SEMUA
MENTERI/
LPND
SEMUA
MENTERI/
LPND
BUN/
MENTERI
KEU.
BK
PENERI
MAAN
BK
PENGE
LUARAN
disatukan dikementerian/lembaga
Tersebar dikementerian/lembaga
2/22/2011 Drs.Djang Tjik.AS. 54