keuangan negara (3)
TRANSCRIPT
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
1/14
1
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 1
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Dosen : Syamsu Alam, SE., Ak. M.Si.
MODUL 3
KEUANGAN NEGARA
REFERENSI
1.Governmental and Non Profit Accounting, Theory and Practice,Robert J. Fressman Craig. Sixth Edition, Prentice Hall New Jersey,2002
2.Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Inrda Bastian, BPFE, Jakarta,2001.3.Public Sector Accounting, Rowan Jones, Mourice Pendlebury,
Fourth Edition, Pitmon Publishing, London, 1996.4.Akuntansi Pemerintahan, Muchlis dkk, Salemba Empat, 2002.
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
2/14
2
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 2
KEUANGAN NEGARA
A. Keuangan Negara Di Indonesia
Keuangan negara di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat sejak
tahun 2003. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara UU
Keuangan Negara) diberlakukan setelah lebih dari 58 tahun sejak kemerdekaan,
pemerintah menggunakan aturan yang diadopsi dari Belanda, yaitu Indische
Comptabiliteitswet (lCW). Di dalam undang-undang tersebut, pengertian keuang-
an negara menjadi lebih jelas dari pengertian sebelumnya yang mengandung
penafsiran dalam arti luas seperti definisi dana UU tersebut atau sempit dalam
arti hanya anggaran pendapatan dan belania negara/daerah (APBN /APBD).
Keuangan negara yang diatur dalam UU tersebut secara umum terkait
dengan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya oleh peme-
rintah pusat dan daerah.Paling tidak tujuh pokok-pokok yang diatur dalam UU
Keuangan Negara tersebut, yaitu meliputi: (1) pengertian keuangan negara; 2)
asas-asas keuangan negara; (3) pengelolaan keuangan negara; (4) penang-
gungjawaban keuangan negara; (5) standar akuntansi pemerintahan; (6) basis
akrual dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; (7) peme-
riksaan pertanggungjawaban keuangan negara.
UU Keuangan Negara dilengkapi dengan UU Perbendaharaan Negara UU
No. 1 Tahun 2004 dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Ke-
uangan Negara (UU No. 15 Tahun 2004). Selain itu, berdasarkan ketiga undang-
undang tersebut, UU Pemerintah Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) dan UU
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU No.25 Tahun 1999) disem-
purnakan dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004. Peraturan pelaksana berupa
peraturan pemerintah (PP) juga telah disahkan, antara lain PP No. 20 dan 21,
Tahun 2004 tentang Rencana Kerja pemerinntah (RKP) dan (RKP) dan RencanaKerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL), PP No. 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan PP No. 58 Tahun 2005
tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
Modul ini membahas pokok-pokok keuangan negara yang berpengaruh
terhadap akuntansi pemerintahan tersebut. Namun, sebelum membahas hal
tersebut, daram bab ini juga dibahas secara singkat filosofi dan pengertian dasar
dalam keuangan publik (public finance) yang berpengaruh terhadap keuangan
negara di Indonesia.
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
3/14
3
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 3
B. Hubungan Pemerintah, Rakyat dan Keuangan Negara
Di dalam membahas keuangan negara, hubungan pemerintah dan rakyat
perlu dipahami terlebih dahulu. Pemerintah merupakan wakil dari rakyat yang
ditunjuk dengan mekanisme tertentu untuk mengelola dana rakyat dalam rangka
mencapai tujuan bernegara. Rakyat secara umum terbagi menjadi dua kelompok,
yaitu rakyat sebagai individu rumah tangga (households) dan rakyat sebagai
privat (private firms).
Pemerintah dan takyat tersebut melakukan kegiatan-kegiatan transaksi-
transaksi yang mempengaruhi keuangan negara. Hubungan pemerintah dan
rakyat sebagai individu rumah tangga (households) terletak pada pengenaan
pajak dan pungutan lainnya yang dikenakan pemerintah, sedangkan pemerintah
akan memberikan pelayanan dan subsidi serta jaminan sosial. Hubungan
pemerintah dan rakvat sektor privat terkait dengan transaksi pajak dan pungutan
lain yang dibebankan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah dapat memberi-
kan subsidi dan pelayanan kepada sektor privat.
Hasil d,ari pzjak dan pungutan Iain digunakan pemerintah untuk
mendapatkan barang dan jasa serta sumber daya seperti tenaga kerja dan
lainnya dari pasar dalam rangka memberikan pelayanan di atas. Demikian pula,
rakyat dalam arti individu rumah tangga dan sektor privat menggunakan uang
untuk mendapatkan barang dan jasa serta sumber daya dari pasar.
Pengenaan pajak dan pungutan lain oleh Pemerintah kepada rakyat baik
individu maupun privat seperti di atas tetkait kebetadaan barang public (public
goods), informasi asimetris, dan eksternalitas dapat mengganggu pencapaian
efisiensi dalam pasar. Barang publik merupakan komoditi yang dapat dinikmati
rakyat tanpa ada persaingan (nonrival in consumption) dan tidak ada pembedaan
konsumen (nonexclusion). Contoh barang public adalah penerangan jalan,
televisi umum, keamanan, perlindungan lingkungan, ialan raya umum (non-toll)
dan pemadam kebakaran.
Informasi asimetds merupakan ketidaksamaan informasi dalam transaksi.
Contoh informasi asimetris zdalah dalamindustri kesehatan dimana penjual dan
pembeli jasa tidak sama informasi yang dimilikinya.
Eksternalitas terkait dengan biaya dzn manfaat yang tidak terrefleksikan
dalam harga. Eksternalitas terdiri dari ekstetnalitas positif (manfaat yang tidak
terrefleksi dalam harga) dan eksternalitas negatif (biaya yang tidak ter-refleksi
dalam harga). Contoh ekstetnalitas positif adalah proteksi kebakaran dimana
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
4/14
4
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 4
pihak ketiga dapat manfaat dari fasilitas yang telah tefpasang. Contoh eksternali-
tas negatif terkait dengan polusi dimana biaya karena polusi tidak terrefleksi
dalam harga.
Hubungan pemerintah, individu, dan sektor privat dalam suatu perekonomi-
an dapat digambatkan sebagai berikut.
Uang yang didapatkan pemerintah dari pajak dan pungutan lain serta peng-
gunaan untuk pelayanan termasuk penyediaan barang publik, penyelesaian
informasi asimetris, dan dampak eksternalitas, pemberian subsidi dan jaminan
sosial merupakan bagian dari keuangan negara. Pendapatan dan belanja ter-
sebut diungkapkan dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat
oleh pemerintah dan diserujui oleh wakil rakyat, serta ditetapkan dalam suatu
peraturan perundang-undangan.
C. Pengertian Dan Asas-Asas Keuangan Negara
Keuangan negara merupakan baglan dad disiplin ilmu ekonomi yang
mempelajari kegiatan pemerintahdan berbagai alternatif cara pembiayaan
kegiatan tersebut dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah termasuk
yang penting adalah berbagai sumber pembiayaan atau pengeluaran tersebut
seperti perpajakan dan sebagainya (Hyman, 1999; Rosen, 1999). Secara
sederhana, Vaclav. Klaus, mantan Perdana Menteri Chekoslovakia, mengo-
RUMAH
TANGGA
PEME-
RINTAH
SEKTOR
SWASTAPelayanan
PASAR
INPUT
PASAR
OUTPUT
SUbsidi
Pajak dan PungutanPelayanan
Pajak dan Pungutan
SUbsidi, Jaminan
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
5/14
5
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 5
mentari bahwa keuangan negara merupakan pembahasan hubungan individu
atau rakyat dengan pemerintah (Rosen, 1999).
Sebagai katakteristik dalam sektor pemerintahan, berbagai aktivitas yang
dilakukan oleh pemerintah harus mengacu kepada suatu peraturan perundang-
undangan yang merupakan proses legislasi antara rakyat yang diwakili lembaga
legislatif dan pemerintah. Oleh karena iru, keuangan negara di Indonesia juga
diatur dalam suatu Peraturan perundang-undangan.
Keuangan negara di Indonesia meliputi semua hak dan kewaiiban negara
yang dapat dinilai dengan uang. Secara lebih rinci, keuangan negara tersebut
didefinikan dalamUndang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
sebagai bedkut:
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilaidengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barangyang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dankewaiiban tersebut
Berdasarkan pengertian tefsebut, keuangan negara meliputi sembilan aspek
sebagai berikut:
a. hak negara untuk memungut paiak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,
dan melakukan pinjaman;
b. kewajiban negara untuk menyelenggankan tugas layanan umum pemerintah
negara dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
c. penefimlan negara;
d. pengeluaran negara;
e. penefimaan daerah;
f. pengeluaran daerah;
h. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang , batang, serta hak-hak lain yang d,apatdinilai dengan uang termasuk kekayan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/perusahaan daerah;
h. kekayaan pihak larn yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;
i. kekaraan pihak Iainyang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah.
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
6/14
6
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 6
Pengertian keuangan negara tersebut merupakan pengertian keuangan
negatif dalam arti luas. Hal ini menghapus perbedaan pendapat mengenai
pengertian keuangan negara sebelum UU Keuangan Negara berlaku, yaitu
pengertian secara sempit dalam arti hanya anggaran pendapatan dan belanja
negara/daerah (APBN /APBD).
D. Asas Asas Keuangan Negara
Pengelolaan keuangan negara di Indonesia dilakukan dengan mendasar-
kan pada asas-asas umum yang dikenal. Asas-asas tersebut meliputi asas
tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. Di samping itu,
di dalam Penjelasan UU Keuangan Negara diperkenalkan asas-asas baru seperti
akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keter-
bukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh
badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
a. Asas tahunan
Pelaksanaan keuangan negara dilakukan pemerintah dengan menyusun dan
menyampaikan suatu anggaran pendapatan danbelanja kepada DPR/DPRD
untuk disetujui. Berdasarkan anggaran yang telah disetujui, pemerintah melak-
sanakan anggaran dimaksud dalam satu tahun dan menyampaikan pertang-
gungjawaban pelaksanaan dalam bentuk Iaporan keuangan kepada DPR/DPR
setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan
demikian, anggaran yang disusun, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan
oieh pemerintah dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah untuk
satu tahun tertentu.
b. Asas Universalitas
Keuangan Negara meliputi seluruh transaksi pendapatan dan belanja negara
termasuk transfer dan pembiayaan serta aset dan hutang negaraf daerah.
Setiap transaksi-transaksi keuangan negara tersebut harus ditampilkan atau
dimuat dalam dokumen anggaran.
c. Asas Kesatuan
Keuangan negaa dikelola sebagai suatu kesatuan, yang pendapatandan
belanja disajikan dalam satu dokumen anggaran untuk seluruh kementerian
Negara/lembaga atau satuan kerja perangkat daerah.
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
7/14
7
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 7
d. Asas Spesialitas
Alokasi anggaran yang disediakan (kredit anggaran) diungkapkan terinci dan
peruntukannya jelas dalam suatu mata anggaran atau rekening belanja yang
ditetapkan.
e. Asas Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil
Keuangan negara dapat dipertanggungiawabkan dengan orientasi pada hasil
atau dampak dankeglatzn yang telah direncanakan tetsebut. Hal ini men-
dorong penyelenggaraan anggaran berbasis kineria (performance budget)
sehingga pencapaian pelaksanaan anggaran dapat diukur efisiensi, efektifitas,
dan ekonominya.
f. Asas Profesionalitas
Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara profesional. oleh karena itu,
pengelolaan tersebut akan dipertanggungiawabkan kepada rakyat melalui
dewan perwakilan terkait.
g. Asas Proporsionalitas
Keuangan negara diatur dan dikelola secara proporsional sesuai dengan arah
strategi pembrangunan dan prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah dan
melalui persetuiuan dewan perwakiian terkait.
h. Asas Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Gegara
Pengelolaan keuangan negara dilakukan secar terbuka, dalam arti proses
Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungiawaban diketahui atau diawasi
oleh rakyat dhi dewan perwakilan terkait. Dokumen anggaran dan pertang-
gungjawaban keuangan negara merupakan dokumen public.
i. Asas Pemeksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan
mandiri
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperiksa oleh badan
pemeriksa yang bebas dan mandiri sebagai mandat dari nkyat yang diatur
daram undang-undang. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada
rakyat melalui dewan perwakilan terkait dan pemerintah. Oleh karena itu, hasil
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
8/14
8
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 8
pemeriksaan yang telah diserahkan kepada dewan perwakilan merupakan
dokumen publik.
E. Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia
Pengelolaan keuangan negara merupakan kekuasaan Presiden sebagai
kepala pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat
umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Kewenangan bersifat umum meli-
puti kewenangan untuk menetapkan arah, kebijakan umum, strategi, dan priodtas
dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Contohnya antara
lain menetapkan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
pendapatan dan belanja negara, pedoman penyusunan rencana kerja kementeri-
an Negara/lembaga, serta penetapan gaji dan tunjangan.
Kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan/kebijakan teknis
pengelolaan anggaran pendapatan danbelanja negara. Hal ini antara lain meliputi
keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja negara, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan
piutang negara .
Di dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangart nega.ta tersebut
dikuasakan dan diserahkan kepada pejabat lain seperti sbb:
a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, terkait dengan pengelolaan fiskal dan
kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga tetkait dengan penggunaan
anggaran dan barang kementedan negaraf lembaga yang bersangkutan;
c. Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota, terkait dengan keuangan daerah
dan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Pasal 6 UU No. 17 tahun 2007)
Dengan penguasaan kewenangan kepada Menteri Keuangan dan pimpinan
lembaga di atas, maka tugas pengelolaan fiscal berada pada Menteri Keuangan
sebagai chief financial officer (CFO). Pemerintah Republik Indonesia, sementara
setiap menteri/pimpinan lembaga merupakan chief operational officer. Hal ini
mempertegas kewenangan dan tanggungjawab masing-masing, memungkinkan
terselenggaranya mekanisme saling uji (cbecks and balances), dan mendorong
upaya peningkatan profesionelisme dalam penyelenggaraan tugas pemerin-
tahan.
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
9/14
9
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 9
Praktiknya, menteri/pimpinan lembaga bertanggungjawab secara substansi
atau materiil terhadap penggunaan anggaran dan batang negara pada kemen-
terian Negara/lembaganya masing-masing, sementata Menteri Keuangan ber-
tanggungjawab secara formal terhadap penggunaan anggran tersebut melalui
pembayaran yang dilakukan. Dengan perubahan di atas, maka perlu untuk
menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran dengan mengeluarkan surat
perintah membayar (SPM beralih dari Menteri Keuangan kepada menteri/
pimpinan lembaga atau pejabat yang diberikan kuasa untuk itu. Menteri
Keuangan dhi. perlu melakukan manaiemen kas secara memadai terkait dengan
perubahan tersebut sehingga tidak terjadi ketekoran kas (cash shortage).
Pengelolaan keuangan negara di daerah diserahkan Presiden kepada
gubemur/bupati/walikota. Penyerahan ini mengandung arti bahwa proses ang-
garan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dilakukan langsung oleh guber-
nur/bupati/walikota dengan dewan perwakilan terkait. Keuangan daerah tersebut
dikelola oleh masing-masing pengguna anggaran yaitu kepala satuan kerja
perangkat daerah dan untuk pengelolaan keuangan dilakukan oleh pejabat
pengelola keuangan daerah. Dengan demikian, fungsi pengujian tagihan dan
pengeluaran SPM berada pada masing-masing kepala satuan kerja perangkat
daerah yang bertanggungjawab secara ma teri penggunaan anggaran tersebut.
Di dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah harus menetapkan
dan menyelenggatakan sistem pengendalian intern. Hal tersebut diatur dalam
Pasal 58 UU No. 1 Tahun 2004 tentans Perbendahafaan Negara, sistem
pengendalian intern diatur sbb:
(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penge-
lolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur
dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerin-
tahan secara menyeluruh.
(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.
Di dalam penjelasan pasal tersebut, Mented Keuangan selaku Bendahara
umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian inrern di bidang per-
bendaharaan. Sistem pengendatan intern di bidang pemerintahan kementerian
negara/lembaga diselenggarakan menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan.
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
10/14
10
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 10
untuk sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan di daerah diatur
lebih lanjut oleh gubernur/bupati/walikota.
Selain itu, sistem pengendalian intern tersebut dikonsultasikan terlebih
dahulu dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebelum ditetapkan dalam peratur-
an pemerintah. Hal ini penting karena Badan Pemeriksa Keuangan akan melaku-
kan pemahaman dan pengujian sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan
tugas pemeriksaan. Dengan demikian, konsultasi tersebut pedu dilakukan untuk
mendapatkan persepsi yang sama atas keandalan dan model suatu sistem
pengendalian intern yang akan ditetapkan.
F. Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Indonesia
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara., pemetintah diharuskan menyampaikan laporan petanggung-
jawaban keuangan negara dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan
tersebut setidak-tidaknya terdiri dari neraca (balance sheet), laporan realisasi
anggran (budget realization statement), laporan arus kas (cash flow statement)
dan catatan atas laporan keuangan (notes to financial statements) serta dilampiri
ikhtisar laporan keuangan badan usaha pemerintah. Pertanggungawaban ter-
sebut lebih lengkap dibandingkan pertanggungawaban dengan sebelum UU
Keuangan Negara.bedaku, yaitu hanya perhitungan anggaran.
Keempat komponen laporan keuangan tetsebut menggamb arkan hal-hal
tertentu. Netaca adalah laponn yang menggambatkan posisi aset, kewajiban dan
ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. Laporan realisasi anggaran
menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pem-
biayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dan sisa anggaran lebih
untuk periode tertentu serta dibandingkan dengan anggarannya. Laporan atas
kas menggambarkan aliran kas masuk dan keluar untuk kegtatan operasi,
investasi dan pembiayaan. Catatan atas laporan keuangan mencakup hal-hal
umum terkait laporan keuangan seperti kebijakan akuntansi, dan penielasan
masing-masing pos atau perkiraan dalam laporan keuangan.
Penyampaian rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang
laporan keuangan oleh pemeri ntah yang telah diperiksa Badan Pemeriksa
Keuangan kepada DPR/DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran. Secara rinci, tingkat pengguna anggaranya itu menteri/pimpinan
lembaga atau kepala satuan kela perangkat daerah menyampaikan laporan
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
11/14
11
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 11
keuangannya paling rambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggalan berakhir
kepada presiden atau gubernur/berupa/wahkota. Dalam waktu satu bulan,
laporan tersebut disampaikan kepada Badan Pemetiksa Keuangan untuk
diperiksa selama 2 (daa) bulan. Satu bulan kemudian, pemerintah memper-
siapkan rancangan undang-undang atau perda dimaksud dan disampaikan ke
DPR/DPRD.
Secara diagram, jangka waktu paling lambat penyampaian Iaporan
keuangan sebagai pertanggungawaban keuangan negara dalam gambar berikut:
Penyampaian laporan keuangan dimaksud disertai Surat Pernyataan Tanggung
Jawab (statement of Responsibility). surat pernyataan tersebut berisi tanggung-
jawab pejabat pemerintah sebagai pengguna aggaranterhadap pemanfaatan
anggarannya dan laporan pertanggungjawabanny a.
G. Standar Akuntansi Pemeriksaan
Penyusunan laponn keuangan tersebut didasarkan pada standar akuntansi
pemerintahan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Penyusun standar
akuntansi pemerintahan tersebut adalah komite yang independen yang
ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
Standar akuntansi pemerintahan tersebut mengatur mengenai definisi,
pengakuan (recognition), penilaian dan pengukuran (valuation and measure-
ment), serta pengungkapan (disclosure). Sebagai contoh, definisi tentang pen-
dapatan adalah "semua penefimaan rekening kas umum negara daerah atau
entitas pelaporan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang meniadi hak pemefintah, dan tidak perlu
dibayar kembati oleh pemerintah" . Pendapatan diakui pada saat diterima pada
rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan diklasi-
fikasikan menurut jenis pendapatan.
Sebelum undang-undang di bidang keuangan negara, penyusunan laporan
pertanggunjawaban keuangan negaira berpedoman pada prinsip-prinsip akun-
tansi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya
lndische Comptabiliteitswet (ICW). Dalam aturan tersebut, setiap pos atau per-
kiraan yang dilaporkan tidak diatur secara lengkap seperti dalam suatu standar
akuntansi.
Standar akuntansi pemerintahan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005. Seperti disebutkan dalam Pasal 32 UU No.
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
12/14
12
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 12
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 57 UU No 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, standar akuntansi pemerintahan tersebut telah
mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pembahasan
standar akuntansi secara rinci diungkapkan dalam bab berikutnya.
H. Basis Akuntansi Akrual
Basis akuntansi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan ke-
uangan negara adalah basis menuiu akrual (cash towards actual), yaitu basis kas
untuk pendapatan,belanja, dan pembiayaan serta basis akrual untuk aset,
kewajiban, dan ekuitas dana. Oleh katena itu, anggaran dan realisasinya dan
d.ilaporkan sesuai dengan penerimaan dan pengeluatan kas yang terjadi pada
kas negara atau kas daerah
Di dalam UU Keuangan Negara, basis akrual diterapkan untuk pendapatan,
belanja dan pembiayaan akan diterapkan pada tahun 2008 atau lima tahun sejak
UU tersebut ditetapkan. Berdasarkan basis akrual, maka anggaran dan
tealisasinya diperlakukan sebagai berikut:
a. Anggaran
(a) Anggaran Pendapatan
Anggaran pendapatan dibuat sesuai dengan rencana penerapan pen-
dapatan yang menjadi hak Negara/daerah dengan suatu tagihan.
(b) Anggaran Belanja
Anggaran belanja dibuat sesuai dengan rencana perikatan belanja yang
menjadi kewajiban Negara/daerah dalam suatu kontrak dengan pihak
ketiga.
(c) Anggaran Pembiayaan
Anggaran penerimaan dan pengeluran pembiayaan dibuat sesuai dengan
rencana komitmen yang menjadi hak dan kewajiban pembiayaan peme-
rintah.
b. Realisasi
(a) Realisasi Pdndapatan
Realisasi pendapatan diakui sesuai dengan timbulnya hak pemerintah
melalui suatu tagihan.
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
13/14
13
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 13
(b) Realisasi Belanja
Realisasi belanja diakui sesuai dengan timbulnya kewajiban pemerintah
melalui suatu perikatan dengan pihak ketiga.
(c) Realisasi Pembiayaan
Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui sesuai dengan
timbulnya hak penarikan dan kewajiban pembayaran pembiayaan
pemedntah.
Dampak dari penerapan basis aktual adalah kemungkinan kenaikan
pendapatan dan belanja dibandingkan dengan basis kas selama ini. Selain itu,
kemungkinan naiknya piutang dan utang dan kesulitan manajemen kas bisa
terjadi, apabia kepastian hukum dan konsistensi sistem penagihan tidak dapat
diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan kepastian hukum dan konsistensi
sistem penagihan, maka penagihan piutang dan pembayaran utang menjadi jelas
dan tidak menumpuk menjadi piutang dan utang macet.
I. Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
Laporan keuangan sepefti disebutkan di atas diperiksa oleh Badan
pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD sebagai
suatu rancangan undang-undang ataa peraturan daerah. Kriteria pemeriksaan
laporan keuangan tersebut adalah Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pemeriksaan laporan keuangan tersebut bertujuan untuk membedakan
opini atas kewajaran laporan keuangan dimaksud' sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan. Opini yang dibedakan dapat berupa salah satu dan
empat jenis opini yaitu wajar tanpa pengecualian (unqualifed opinion), wajar
dengan pengecualian (qwatifed opinion), tidak dapat menyatakan pendapat
(disclaimer opinion), dan tidak wajar (adverse opinion).
Pemberian opini tersebut tergantung pada kesesuaian laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas
sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. Kesesuaian dengan standaf akuntansi dan kecukupan pengungkapan
tersebut terkait dengan pernyataan pemerintah (management assertion) yang
meliputi keberadaan dan kejadian (existence and accurance), kelengkapan
(conpleteness) hak dan kewaiiban (rights and obligations), penilaian dan alokasi
(valuation and alocation) dan pengungkapan (disclosure). Pernyataan
-
7/22/2019 keuangan negara (3)
14/14
14
PUSAT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR-UMB Syamsul Alam, SE., Ak.M.Si AKUNTANSI SEKTOR PUBLIC 14
pemerintah tersebut disampaikan dengan Surat Representas i (Representation
Letter) yang disampaikan kepada BPK sebelum laporan hasil pemeriksaan
diterbitkan. Efektivitas sistem pengendalian intern terkait dengan keandalan
informasi yang disaiikan dan risiko salah saji yang besar. kepatuhan terhadap
perundang-undangan terkait dengan kualitas informasi dibandingkan ketentuan
perundang-undangan.
Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah tersebut
disampaikan kepada DPR/DPRD paling lambat dua bulan seiak laporan
keuangan diterima BPK dari pemerintah. Hasil pemeriksaan tersebut
disampaikan juga kepada pemerintah.Laporan hasil pemeriksaan terdiri dari
laporan yang memuat pernyataan opini BPK termasuk didalamnya kesesuaian,
dengan standar akuntansi dan kecukupan pengungkapan, hasil penelahaan atas
efektivitas sistem pengendalian internal dan laporan kepatuhan terhadap
perundang-undangan. Hasil Pemeriksaan tersebut digunakan unruk pembahasan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD antara DPR/DPRD dengan
pemerintah dengan pemerintah.