ketika dosen sibuk

ISSN 2089-340X

Edisi III/LPMH-UH/XVIII/IV/2014

BuletinBagi Demokrasi Untuk Keadilan

DITERBITK

AN O

LEH

LEMB

AGA

PERS

MAH

ASIS

WA H

UKUM

UNI

VERS

ITAS

HAS

ANUD

DIN

Dari 14 jumlah dosen pidana FH-UH, hanya 4 dosen yang dinyatakan efektif mengajar. Mahasiswa FH-UH sebagai targetan utama dalam proses pendidikan hukum, terancam tidak mendapat-

kan hak pendidikan secara maksimal

Eksepsi

Eksepsi Edisi III/XVIII/LPMH-UH/IV/2014 Eksepsi Edisi III/LPMH-UH/XVIII/IV/2014

Redaksi Eksepsi menerima tulisan berupa opini, artikel, essai, cerpen, puisi, karikatur maupun foto dari pembaca. Tulisan dapat diserahkan di sekretariat LPMH-UH,

atau dikirim melalui via e-mail ke: [email protected]

2

EKSEPSIISSN 2089-340X

PENERBIT:LEMBAGA PERS MAHASISWA HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

PELINDUNG :Dekan

PENASEHAT :Wakil Dekan III

PENDAMPING UKMDr. Hamzah Halim, S.H., M.H

DEWAN PEMBINA :Anwar Ilyas, S.H, Muh. Alam Nur, S.H,

Muh. Sirul Haq, S.H, Muh. Ali Akbar Nur, S.H, Wiwin Suwandi, S.H, Nurul Hudayanti, S.H., M.H, Muh. Arman KS, S.H, Ahmad Nur, S.H,

Solihin Bone, S.H, Irfan Amir, S.H, Nasril, S.H, Hardianti Hajrah S, S.H, Ahsan Yunus, S.H,

Irwan Rum, S.H

DEWAN PERS :Abdul Azis Dumpa, S.H.

Ghina Mangala Putri, S.H.Arfandi Randriadi

PEMIMPIN UMUM :Amiruddin

PEMIMPIN REDAKSI :M. N. Faisal R. Lahay

SEKRETARIS UMUM:Nurul Hasanah

BENDAHARA :Nurjannah

REDAKTUR PELAKSANA:Ramli

Rezky Pratiwi

REPORTER :A. Azhim Fahreza Aswal, Risna Rasyid Wahyudi Sudirman, Mohammad Supri, Satriani P., Rio Atma Putra, Indah Sari,

Dyah Ambarsari, Putri Reztu A.J., Alifia Shahnaz, Julandi J., Adi Taqwa,

Muhammad Ibnu, Firman Nasrullah R., Nurul Amalia, Meli Agustin, Puspitasari,

Diana Ramli, Aldi Sido

FOTOGRAFER :A. Asrul Ashari

LAYOUTER:Nurfaika Ishak

DIVISI KADERISASIAndi Sunarto

DIVISI DANA DAN USAHAMuhammad Syahrul Rahmat

DIVISI JARINGAN KERJAAhmad Fauzi

DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGANIcha Satriani Azis

SalamRedaksi

Salam Pers Mahasiswa! Salam Perjuangan! Salam Kebebasan!

Tak terasa proses penerimaan calon anggota baru LPMH-UH sudah mencapai tahap pemagangan. Para peserta magang yang berjumlah 16 orang telah men-jalani proses pemagangan sejak satu bulan lalu. Berbagai pengalaman dasar

jurnalistik telah mereka dapatkan. Mulai dari turun melakukan reportase, hingga kunjungan ke komunitas literasi dan lembaga pers mahasiswa di kampus lain.

Penggarapan Buletin Eksepsi Edisi III ini tidak lain adalah hasil jerih payah para anggota magang. Setelah melalui proses yang cukup panjang, alhamdulillah akhirnya para peserta magang berhasil menyelesaikan penggarapan buletin ini.

Kali ini, kami mengangkat tema minimnya jumlah dosen yang efektif menga-jar, terutama pada bagian pidana. Terpilihnya Prof Aswanto jadi hakim MK, ban-yaknya dosen yang jadi tenaga ahli di beberapa instansi, hingga beberapa dosen yang sedang melanjutkan studi adalah sejumlah faktor penyebabnya. Semua itu berimplikasi pada efektivitas pengajaran di kelas. Oleh sebab itu, masalah ini ke-mudian kami anggap penting untuk diulas dalam rubrik Laporan Utama (Laput).

Tak jauh berbeda dengan rubrik Laput, pada rubrik Laporan Khusus (Lapsus) kali ini pun masih menyoal proses perkuliahan di fakultas. Dalam rubrik Lapsus, Eksepsi mengkritisi korelasi antara daftar presensi di kelas, dengan penilaian dari dosen. Di samping itu, masih banyak lagi rubrik lainnya yang tak kalah penting dan menarik untuk disuguhkan bagi para pembaca setia Eksepsi.

Buletin Eksepsi Edisi III tentu masih jauh dari sempurna seperti edisi-edisi sebelumnya. Maka dari itu, kritik dan saran dari para pembaca kami harapkan guna perbaikan Eksepsi ke depannya. Semoga apa yang Eksepsi beritakan dalam edisi ini, dapat menjadi informasi yang berguna bagi para pembaca sekalian. Selamat membaca!

Persembahan Anggota Magang

Kunjungan pengurus dan anggota magang LPMH-UH di UPPM Cakrawala UMI, Sabtu, (1/3).

Eksepsi Edisi III/XVIII/LPMH-UH/IV/2014 Eksepsi Edisi III/LPMH-UH/XVIII/IV/2014 3

Eksepsis Editorial

Hasil seleksi para pakar untuk merekomen-dasikan dua hakim konstitusi baru kepada Komisi III DPR, 5 Maret silam, sontak mem-

buat warga Fakultas Hukum Unhas (FH-UH) berba-hagia. Betapa tidak, dekan fakultas ini, Prof Aswanto, berhasil lolos menjadi salah satu penegak konstitusi tersebut.

Ditemani Wahiduddin Adams, Aswanto meraih posisi kedua dalam pemungutan suara yang dilaku-kan oleh Komisi III DPR. Ucapan selamat dari berb-agai pihak pun disampaikan melalui jejaring sosial.

Sekilas, prestasi ini tentu menimbulkan rasa bangga bagi warga fakultas. Namun di sisi lain, hal ini kemudian menimbulkan “PR” baru bagi fakultas. Terpilihnya Aswanto sebagai hakim konstitusi, akan menambah daftar “dosen sibuk” di FH-UH. Akibat-nya, jumlah dosen yang efektif mengajar kembali berkurang.

Menengok lagi kondisi FH-UH. Dari tujuh bagian yang ada di fakultas ini, bagian pidana mungkin pal-ing banyak peminatnya. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa yang menyelesaikan ujian akhir pada bagian itu. Tapi keadaan itu malah mem-buat miris, mengingat pengajar pada bagian ini san-gatlah sedikit.

Dari 14 jumlah dosen pada bagian ini, hanya 4 dosen yang dinyatakan efektif mengajar. Sebab, bagi dosen yang melanjutkan kuliahnya, dibebastugaskan dari kewajiban mengajar.

Selain itu, para dosen yang menjabat di instansi pemerintah lainnya pun, seperti Aswanto di MK, juga mendapatkan izin ini. Dari sisa jumlah dosen yang sedikit tersebut, masih ada pula dosen yang si-buk sebagai tenaga ahli di instansi lain. Akibatnya, proses pengajaran di kelas kerap kali tidak berjalan efektif.

Berangkat dari ihwal tersebut, Eksepsi beru-saha mengulas polemik masalah ini. Jika semakin lama berlarut, maka mahasiswa yang akan dirugi-kan. Para mahasiswa FH-UH sebagai targetan utama dalam proses pendidikan hukum ini, terancam tidak mendapatkan hak pendidikan secara maksimal. Pa-dahal, bangsa ini sedang mengalami krisis kader pen-egak hukum.

Dosen Pidana Paling “Laku”

“Berdasarkan pengalaman saya, ada dosen yang hanya 2 kali masuk, masuknya 15 menit terakhir pula, dan sistem penilainnya amburadul. Solusinya, mungkin kita harus mencontoh apa yang diterapkan beberapa universitas di Malang. Dosen tidak boleh mengajar di universitas lain dan kegiatan di luar dibatasi.”

“Kita dari pihak fakultas hanya diberi hak untuk men-gusulkan berapa dosen yang dibutuhkan. Pihak uni-. Pihak uni- Pihak uni-versitas nanti yang akan menentukan, sesuai dengan dos-en yang diberikan dari pusat.”

“Ada empat sampai lima dosen pidana yang melanjutkan kuliah. Jadi tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengajar.”

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. (Wakil Dekan I FH-UH)

Andi Rinanti Batari (Ketua Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah FH-UH)

Abdul Asis, S.H., M.H. (Dosen Bagian Hukum Pidana FH-UH)

Kata Mereka Terkait Presensi Dosen


Peristiwa ini bukan hal yang baru bagi sivitas akademika FH-UH. Tidak sedikit dosen

FH-UH yang menjadi tenaga ahli dari sebuah instansi. Tenaga penga-jar semakin berkurang, namun tidak ada penambahan dari universitas. Akibatnya, rasio dosen sangat min-rasio dosen sangat min- dosen sangat min-im dibanding jumlah mahasiswa. Karena itu, sering didapatkan mata kuliah yang terabaikan akibat tenaga pengajar yang minim.

Kekhawatiran ini diungkap-kan oleh Ketua Bagian Hukum Pi-Hukum Pi-Pi-dana, Prof Muhadar, saat ditemui kru Eksepsi, Selasa, (11/3). Muha-dar memandang setelah pindahnya Aswanto, tenaga pengajar bagian pidana akan semakin berkurang.

“Jumlah sumber daya pengajar bagian pidana saat ini sangat min-pidana saat ini sangat min-idana saat ini sangat min-im dibanding bagian-bagian lain-nya. Apalagi 70 hingga 80 persen mahasiswa memilih bagian pidana. Sedangkan 80 persen dari tenaga pengajar kami sedang melanjutkan pendidikan S3. Prof Aswanto juga akan meninggalkan kita, tenaga kami sangat sedikit,” keluhnya.

Banyak faktor hingga dosen pidana berkurang

Minimnya tenaga pengajar dika-renakan beberapa faktor. Dosen pi-dana FH-UH sekarang ini jumlahnya ada 14 orang. Terdiri atas 5 guru be-orang. Terdiri atas 5 guru be- Terdiri atas 5 guru be-guru be-uru be-sar, 2 doktor, dan beberapa lainnya masih melanjutkan pendidikan dok-dok-ok-tor. Dosen yang melanjutkan pen-didikan dibebastugaskan, dan ada beberapa dosen yang berprofesi se-bagai tenaga ahli di instansi tertentu. Sebagai akibat dari hal ini, kegiatan perkuliahan menjadi tidak efektif. Dalam keadaan tertentu, seringkali beberapa kelas dengan matakuliah yang sama digabung dalam satu waktu perkuliahan.

Senada dengan hal ini, Prof Abrar Saleng, Wakil Dekan (WD) I FH-UH mengatakan, minimnya tenaga pengajar bagian pidana juga dikarenakan sebagian dosen mel-anjutkan pendidikan. Berdasarkan keputusan rektor, dosen yang mel-anjutkan pendidikan dibebastugas-kan untuk mengajar.

Penerimaan dosen hanya we-

wenang universitasSaat ditanya mengenai penamba-

han dosen, Prof Abrar mengatakan, “Kita dari pihak fakultas hanya diberi hak untuk mengusulkan berapa dos-en yang dibutuhkan. Pihak univer-. Pihak univer- Pihak univer-sitas nanti yang akan menentukan, sesuai dengan dosen yang diberikan dari pusat,” jelasnya, Rabu, (12/3).

Penerimaan dosen di Unhas mel-alui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi-dan Reformasi Bi-rokrasi (Kemenpan-RB). Dalam hal ini, dosen yang dinyatakan lolos se-leksi akan mengajar sesuai dengan bidangnya. Terlepas dari hal itu, beberapa waktu yang lalu, FH-UH hanya mendapatkan satu tenaga pengajar di bidang perdata. “Karena seleksinya hanya satu orang yang lo-los, maka hanya itu yang kita terima. Memang fakultas membutuhkan tambahan dosen pidana. Rasio per-. Rasio per- Rasio per-bandingan mahasiswa dan dosen memang penting, namun objektivi-vi-i-tas itu lebih penting,” ujar Dekan FH-UH, Aswanto, Jumat, (7/3).

Asisten dosen jadi solusiMuhadar berinisiatif untuk men-

gatasi masalah ini dengan mengang-kat beberapa Asisten Dosen (Asdos) guna membenahi jumlah dosen yang terus berkurang. “Dalam waktu dekat ini, kita akan mengangkat asisten sebanyak tujuh orang. Ka-. Ka- Ka-rena jika tidak begini, maka proses perkuliahan tidak akan jalan dengan baik,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, WD I FH-UH mengapresiasi langkah terse-terse-

but. Menurutnya, ini merupakan satu-satunya langkah dari pihak fakultas untuk mengatasi masalah kekurangan dosen. Namun ia meng-. Namun ia meng- Namun ia meng-ingatkan bahwa Asdos tidak bisa dijadikan dosen utama dalam hal menggantikan dosen lainnya. “Yang harus diingat, Asdos hanya mem-Asdos hanya mem- hanya mem-bantu kinerja dosen, bukan sebagai dosen utama. Nanti jika dianggap bisa dan memiliki kemampuan, maka Asdos ini kita angkat menjadi dosen,” ungkapnya.

Di sisi lain, mahasiswa FH-UH menilai pengadaan dosen baru merupakan prioritas yang harus tetap diupayakan birokrasi kampus. “Jadi harus ada perekrutan. Namun dalam penambahan kuantitas dosen, perekrutan yang dilakukan tidak bo-leh serta merta dilaksanakan begitu saja, melainkan harus memperhati-kan kualitas,” jelas Andi Dzul Ikh-,” jelas Andi Dzul Ikh-Andi Dzul Ikh-ram Nur, mahasiswa FH-UH angka-, mahasiswa FH-UH angka-mahasiswa FH-UH angka-ahasiswa FH-UH angka-a FH-UH angka- FH-UH angka-FH-UH angka-angka-tan 2011, Rabu, (19/3).

Mengenai pengadaan tenaga pengajar tambahan, Agus Muliadi, mahasiswa angkatan 2012 menga- menga-takan, “Ya, semoga rencana itu bisa cepat terealisasi. Karena kalau kela-maan, kasihan mahasiswanya sep-erti kita,” keluhnya.

4

Laporan Utama

Terpilihnya Dekan Fakultas Hukum Unhas (FH-UH), Prof Aswanto, jadi hakim MK, berimplikasi terhadap semakin berkurangnya jumlah dosen pidana yang efektif mengajar. Euforia tersebut diharapkan tidak mengenyampingkan

upaya fakultas untuk mengatasi kurangnya dosen pidana.

Oleh: Mohammad Supri & Satriani Pandu

DOSEN PIDANA MINIM & SIBUK

demafsyariah.web.id


Laporan Utama

Tri Dharma Perguruan Tinggi menegaskan bahwa dosen mer-upakan tenaga pendidik pro-

fesional, dengan tugas utama untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Den-gan adanya sistem Student Centre Learning (SCL) pada mahasiswa, tu-gas dosen tersebut diharapkan dapat lebih dipermudah. Meski demikian, pengevaluasian terhadap kinerja dos-en juga penting sebagai bentuk pen-gawasan tugasnya, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Salah satu cara menilai kinerja dosen adalah melalui daftar hadir. Masalah pendataan kehadiran dosen dalam pores perkuliahan merupakan tanggung jawab Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasa-nuddin (FH-UH). “Setiap minggu data absensi dosen saya kirim ke rek-torat untuk didata dan direkap,” ung-kap Ramalang, petugas bagian moni-toring dosen FH-UH, Rabu, (12/3).

Pengelolaan daftar hadir sangat penting sebagai bukti bagaimana proses perkuliahan berjalan, dan juga sebagai kontrol terhadap kinerja se-tiap dosen. Data dari bagian akademik FH-UH menunjukkan bahwa pada semester III tahun ajaran 2013-2014, setiap minggunya data terus berubah-ubah. Namun rata-rata tingkat kehad-iran dosen mencapai 83% per minggu dari 164 jumlah kelas pada 48 mata kuliah.“ Proses pendataan kami laku-kan setiap harinya. Ketika dosen tidak masuk mengajar, maka kami anggap dosen tersebut alfa. Beda halnya jika dosen tersebut sedang menguji, maka kami anggap dosen tersebut hadir,“ tutur Ramalang.

Ketidakhadiran dosen dinilai permasalahan sangat serius bagi

kalangan mashasiswa. “Dosen tidak hadir itu membuat kita rugi, sebab dosen tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai tenaga pengajar. Kalaupun ada kesibukan yang mem-buat dosen tidak bisa masuk, paling tidak beritahu mahasiswa lah, atau berikan tugas pada mahasiswa yang bersangkutan dengan materi yang se-harusnya diberikan,” ungkap Andri Ricardo Samad, mahasiswa angkatan 2012 FH-UH, Senin, (17/3).

Ketua Bagian Hukum Perdata FH-UH Prof Anwar Borahima men-gungkapkan bahwa setiap dosen me-miliki jadwalnya masing-masing. Tel-ah ditetapkan juga bahwa setiap mata kuliah diasuh oleh satu orang atau beberapa orang. Untuk itu, pengaba-ian tugas mengajar seharusnya tidak terjadi. “Yang repot kalau mata kuliah pengasuhnya tunggal, karena ketika tidak hadir, maka tidak mungkin ada dosen lain yang menggantikan,” je-lasnya, Kamis, (13/3).

Menurut Anwar, ketidakhadiran dosen tidak lantas membuat proses pembelajaran mahasiswa menjadi terhenti. Adanya sistem SCL yang didukung teknologi dapat menutupi semua permasalahan ketidakhadiran dosen. Ketika dosen tidak hadir ka-rena berhalangan, maka mahasiswa dapat belajar secara mandiri karena sudah dibekali saf perkuliahan, seh-ingga mahasiswa sudah mengetahui apa yang harus dipelajari pada per-temuan setiap minggunya. Selain itu, dosen juga dapat memberikan tugas kepada mahasiswa. “Ketika dosen berhalangan masuk di minggu per-tama dan minggu ketiga misalnya, itu kan bisa mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas, lalu mahasiswa mengirimnya melalui e-mail,” tam-bahnya.

Menyikapi persoalan ketidakhad-iran dosen, Anwar mengatakan bahwa setiap mata kuliah harus di-asuh oleh beberapa dosen, sehing-ga kalau salah satunya tidak hadir maka dapat digantikan oleh dosen lainnya. Kalaupun mata kuliah di-asuh oleh dosen tunggal dan ia tidak masuk mengajar tetapi hanya mem-berikan tugas, maka di lain waktu setelah hadir, ia dapat menjelaskan dan memberikan materi yang belum dikuliahkan. “Jadi ada banyak solusi untuk mengatasi ketidakhadiran dos-en,” ungkapnya.

Anwar mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan mahasiswa dan tim monitoring, ada dosen yang tidak masuk selama satu semester, dan ada yang hanya masuk tiga kali. “Bahkan konon kabarnya, kalaupun absen di monitoring penuh, itu hanya rekayasa. Tapi kita tidak mungkin memonitoring dosen satu per satu. Jadi diharapkan kalau bisa, fakultas memiliki CCTV yang dapat meman-tau kehadiran dosen di setiap kelas,” ungkapnya.

Mengenai sanksi, Anwar men-gungkapkan kalau pihaknya hanya bisa menegur saat diadakan rapat pembagian mata kuliah. “Tolong pak atau ibu menyadari bahwa kasihan ada laporan dari monitoring kalau ada yang tidak masuk sama sekali. Tolong di semester depan diusahakan hadir,” katanya.

“Saya juga sering memberikan sanksi berupa tidak memberikan mata kuliah atau tidak memberikan izin membimbing kepada dosen ber-sangkutan (yang jarang masuk, red),” tambah Anwar.

DOSEN TAK HADIR,MAHASISWA MENGELUH

Oleh: Rio Atma Putra & Firman Nasrullah


Ditemui di ruangannya, Kamis (13/3), Wakil Dekan (WD) I FH-UH, Prof Abrar Saleng mengungkapkan bahwa fungsi utama dari daftar hadir adalah

sebagai alat kontrol terhadap frekuensi kehadiran saat perkuliahan. “Sebenarnya absensi kelas (daftar hadir, red) itu untuk kontrol buat kita pimpinan fakultas, yaitu minimal 80 persen, setara dengan 13 kali pertemuan dari 16 kali pertemuan yang dialokasikan,” ungkapnya.

Selain itu, Dosen Bagian Hukum Internasional FH-UH Abdul Maasba Magassing menganggap “benda mati” itu penting sebagai suatu fasilitas penunjang keadilan. “Absensi kelas bagi saya sangat penting. Ini menyangkut keadilan. Bagaimana mungkin yang tidak pernah hadir mendapat nilai A dibanding yang hadir,” ujarnya pada Eksepsi, Kamis, (13/3).

Pendapat dari Maasba itu bukanlah tanpa alasan. Sistem pendataan kehadiran dengan daftar hadir kelas memang riskan terhadap manipulasi tanda tangan, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam proses penilaian nantinya. Maasba sendiri selalu mengandalkan daftar hadir pribadinya untuk mendikte setiap mahasiswa yang hadir pada perkuliahan. “Untuk kepentingan fakultas mungin efektif. Namun saya lebih memilih menggunakan daftar hadir sendiri. Saya tidak mengandalkan daftar hadir kelas,” tambahnya.Kesadaran mahasiswa yang terpenting

Ungkapan Maasba itu mengindikasikan bahwa efektivitas presensi kelas masih diragukan. Bahkan saat ditanya mengenai pembaruan sistem pendataan kehadiran, Maasba menegaskan, “Ini menyangkut kesadaran mahasiswa. Mau formula baru bagaimanapun akan sama hasilnya jika tidak dilandasi dengan kesadaran.”

Pandangan lain diungkapkan Mahasiswa FH-UH angkatan 2012, Aprilia Paskalina Pangarungan, Kamis, (13/3). Ia menilai bahwa seharusnya dosen lebih ketat dalam mengawasi keefektifan daftar hadir di kelas. “Kalau menurut saya tentang daftar hadir kelas, mahasiswa tidak salah, tapi seharusnya dosen lebih tegas dengan melakukan absen ulang, sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang berbuat curang. Melihat perkembangan Unhas yang dapat dikatakan ‘wah’ sekali, harusnya memiliki sistem absen mahasiswa yang lebih baik,” ucapnya

Berbeda dengan pendapat Riska, mahasiswa FH-UH angkatan 2012, yang ditemui pada hari Kamis, (13/3). Ia mengatakan bahwa sistem tanda tangan pada daftar hadir sudah efektif, namun harus ada sinergi antara dosen dan

mahasiswa. Pernyataan itu sejalan dengan pendapat Sri Wahyuni, Kepala Subbagian Akademik FH-UH, “Sistem absensi kelas sejauh ini sudah efektif, dan sistem seperti ini digunakan oleh seluruh fakultas,” ungkapnya, di hari yang sama.

Sri juga mengatakan bahwa kewenangan mengubah sistem daftar hadir yang ada hanya dapat dilakukan oleh pimpinan, baik fakultas maupun universitas. Selain itu, dengan kebijakan yang ada sekarang, data dari daftar hadir kelas akan dikembalikan kepada dosen untuk mengambil penilaian terhadap mahasiswa.

Timbulnya keraguan terhadap efektivitas daftar hadir kelas disikapi Abrar dengan menitikberatkan penilaian pada pemahaman mahasiswa atas materi perkuliahan. “Dosen tidak semua berdasarkan daftar hadir. Itu hanya administratif. Yang terpenting itu Anda bisa menjawab soal dengan baik. Target orang lulus kuliah itu bagaimana orang bisa mengerti kuliah tersebut, bukan dari kehadiran 80%,” ungkapnya.

Sebagai solusi menanggapi ketidakefektifan daftar hadir, termasuk melalui pemalsuan tanda tangan, Abrar mengharapkan agar mahasiswa bersikap jujur. “Kalau saya sih, kesadaran. Mahasiswa harus paham bahwa kalau melakukan hal itu, besok-besok dia sarjana tidak berkah, memalsukan tanda tangan itu tidak berkah,” tegasnya.

Sejalan dengan ungkapan Abrar, Maasba mengharapkan sikap jujur dari mahasiswa. “Jujur sajalah. Mahasiwa harus jujur dan memiliki kesadaran, kalau memang tidak hadir ya jangan absenlah. Makanya saya selalu menunjuk ketua dan wakil ketua kelas,” tutupnya.

LaporanKhusus

Wawancara

EFEKTIVITAS DAFTAR HADIR DIPERTANYAKAN

Oleh: Julandi J. Juni & Dyah Ambarsari

Daftar hadir kelas menjadi salah satu hal yang sangat penting. Karena daftar itu menjadi salah satu tolok ukur penilaian bagi mahasiswa. Namun, penerapannya

dinilai kurang efektif hingga saat ini.

Ash/Eksepsi

6


Wawancara Khusus

Bagaimana mekanisme perekrutan dosen di Unhas?Pertama, dalam perekrutan dosen, kita harus melihat rasio antara dosen dan mahasiswa, yaitu bagaimana perbandingan antara banyaknya mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Kalau dilihat jumlah mahasiswa bertambah banyak, maka bi-asanya dilakukan perekrutan. Kemudian ada tes nasional dan lokal yang mereka harus ikuti. Tes masuknya hampir sama sep-erti jalur PNS.

Apa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses perekrutan tersebut?Ketentuannya yaitu minimal Strata II (S2). Sekarang kita su-dah tidak menerima lulusan S1. Alasannya, kalau mereka men-gajar S1, berarti mereka harusnya S2, agar ada keseimbangan transformasi ilmu antara pengajar dan yang diajar. Ketentuan-ketentuan lain mungkin harus mampu menjunjung tinggi kode etik kepegawaian.

Apakah ada regulasi yang mengikat para dosen dalam Unhas?Iya. Dosen sebelum diangkat harus disumpah terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada kode etik pegawai negeri yang harus mereka patuhi. Kalau di Unhas sendiri, kode etik termasuk mereka harus mengabdi di Unhas, bertekad mem-perbaiki nama Unhas, dan lain-lain.

Bagaimana tanggapan Anda tentang dosen yang me-miliki pekerjaan lain di luar selain tugasnya sebagai dosen?Dosen yang punya pekerjaan lain selain dosen adalah hal yang lumrah. Kebanyakan dosen memang punya pekerjaan lain di luar, bahkan tidak hanya satu atau dua, bahkan lebih. Itu semua tergantung kepada yang bersangkutan, asalkan selama yang bersangkutan bisa mengatur jadwalnya agar tidak berbenturan dengan jadwal mengajar. Ya, kalau saya sih, harus bisa mengu-tamakan Unhas-lah. Kalau memang mau mengambil pekerjaan

lain, maka misalnya jadwal mengajar sampai jam 5 sore, ya pe-kerjaan lain itu misalnya harus dimulai pada jam 5. Dengan begitu kan, tidak ada jadwal yang berbenturan.

Sejauh mana dosen bisa beraktivitas di luar tugasnya sebagai dosen?Sejauh manapun asal tidak menganggu tugas mengajarnya. Itu tergantung dari dosen, bagaimana manajemen waktu yang ia gunakan dan sejauh mana ia mau beraktivitas di luar.

Bagaimana tanggapan Anda melihat dosen yang masih menjalani pendidikan? Bisakah dia mengajar bila dili-hat dari aturan yang ada?Ada dua macam terkait kategori ini, yaitu dosen yang men-jalani pendidikan dalam tugas belajar dan yang menjalani pen-didikan dengan izin belajar. Dosen yang menjalani pendidikan dengan tugas belajar berarti dia dilepaskan semua beban men-gajarnya dan berhak mendapatkan beasiswa belajar. Sedangkan yang mengambil izin belajar, dia tetap melanjutkan pendidkan-nya dengan tidak mengabaikan tugasnya sebagai dosen.

Bisakah dosen meminta bantuan asisten dosen dalam menjalankan tugasnya?Jelas bisa, terserah dari dosennya. Yang penting tugas men-gajarnya tetap jalan. Terkadang kan dosen sedang berhalan-gan untuk mengajar. Nah, dengan adanya asisten dosen kan mengajar bisa tetap jalan. Ya, asal asisten yang diangkat juga berkualitaslah. Saya pikir semua dosen tahu yang berkualitas itu seperti apa.

Apakah menurut Anda tugas dosen dalam proses bela-jar-mengajar sudah efektif?Tugas dosen dalam mengajar sangat banyak, tapi yang paling terlihat kan menyampaikan pelajaran atau ilmu. Nah, sebelum menyampaikan pelajaran, dosen juga harus belajar agar apa yang disampaikan tidak asal cerita saja, tetapi ada landasannya.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarlu-askan ilmu pengetahuan. Hal itu dapat dilakukan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah sau perwujudannya adalah dalam bentuk pelaksanaan fungsi pengajaran kepada para mahasiswa. Seberapa efektif pengajaran tersebut dilaksanakan para dosen yang ada di Unhas? Bagaimana aturannya? Berikut wawancara khusus yang dilakukan kru Eksepsi,

Diana Ramli dan Puspitasari, dengan Wakil Rektor I Unhas Prof. Dr. Dadang Suriamihardja, M.Eng.

JAWABAN PROBLEMATIKA DOSEN

BIODATA

Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Dadang Ahmad Suriamihardja, M.EngTTL : Garut, 30-09-1956Alamat : Komp. Pesona Taman Dahlia Blok C3Jabatan : Wakil Rektor 1 Periode 2009-2010, Dosen FMIPA UnhasNama Isteri : MardianaPendidikan : S1 Bidang Fisika FMIPA ITB Bandung S2 Bidang Teknik Pantai Universitas Kyoto Jepang S3 Bidang Teknik Pantai Universitas Kyoto Jepang


WawancaraKhusus

Kalau dilihat efektif atau tidak, itu yang bisa menilai adalah mahasiswa. Kalau menurut mereka selama ini dosennya men-gajar baik, ya berarti itu efektif.

Langkah apa yang dilakukan Unhas untuk meningkat-kan kualitas dosennya? Apakah ada bagian khusus yang mengevaluasi kinerja para dosen?Selalu diadakan rapat di berbagai tingkat fakultas, jurusan, dan prodi mengenai perbaikan tingkat belajar. Seperti di awal semester, dibahas mengenai pembagian tugas perkuliahan, disajikan oleh siapa, dan bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan. Di Unhas, ada lembaga yang mengevaluasi kinerja para dosen, yakni LKPP (Lembaga Kajian Pengembangan Pen-

didikan). Lembaga ini yang biasanya bertugas melakukan eval-uasi setiap semester untuk masing-masing prodi.

Apa harapan Anda terhadap dosen-dosen di Unhas?Saya berharap semoga ke depannya para dosen bisa lebih pro-fesional lagi. Bersama-sama kita menjaga nama baik Unhas. Selain itu, semoga para dosen dapat mengembangkan metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi yang sedang berkembang sekarang, sehingga para mahasiswa juga tidak merasa bosan dengan metode belajar yang monoton.

Asas au dedere au judicare: Suatu asas yang menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menuntut atau mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berke-wajiban untuk melakukan kerja sama dengan negara lain di dalam menangkap, menahan, dan menuntut serta mengadili pelaku tindak pidana internasional. (H. Inter-nasional).Concubinaat: Cara hidup bersama seperti pasangan sua-mi isteri tanpa adanya ikatan perkawinan.Habeas corupus act: Setiap orang yang ditahan atau di-tuduh terlibat suatu kejahatan, maka si tertuduh dalam jangka waktu 24 jam harus dihadapkan pada sidang pen-gadilan. (H. Acara Pidana)Hak angket: Hak yang dimiliki dewan (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta memiliki dampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan ber-negara.Imperatif: Memiliki sifat memerintah atau memberi kom-ando, mengharuskan, atau mewajibkan.Internir: Pengasingan; Menempatkan orang atau seke-lompok orang di suatu tempat tertentu dengan memberi-kan larangan untuk meninggalkan tempat tersebut atau berhubungan dengan orang lain.Kapitulasi: Penyerahan kekuasaan akibat dari kekalahan dalam peperangan kepada pihak yang menang; Suatu perjanjian antara dua komando pasukan yang saling berhadapan, di mana komando yang satu menyerahkan pasukannya, perbentengan, atau wilayah yang di bawah tanggungjawabnya kepada komando lawan (H. Interna-sional)Kekuatan eksekutorial: Kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara. (H. Perdata)Komparisi: Kehadiran di muka sidang atau rapat; Bagian akta yang menyebutkan identitas lengkap dari pihak-pi-

hak yang mengadakan perjanjian. (H. Perdata) Penafsiran sistematis: Penafsiran yang menitikberat-kan pada kenyataan bahwa isi undang-undang itu tidak terlepas satu sama lain, akan tetapi selalu ada hubungan-nya antara satu dengan yang lainnya sehingga keselu-ruhan perundang-undangan merupakan kesatuan yang rapid an teratur atau sebagai satu sistem.Penangkapan: Tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan dari tersangka atau terdakwa jika ada cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntu-tan atau peradilan (H. Acara Pidana)Persecutie: Penuntutan perkara politik atau agama.Plenipotentiarus: Wakil negara yang diberi kekuasaan penuh untuk mengikuti perundingan-perundingan inter-nasional , kongres perdamaian dunia, dan sebagainya.Plutokrasi: Sistem politik di mana kaum kaya atau kaum pemilik modal berkuasa.Plebisit: Keputusan rakyat melalui pemungutan suara dari penduduk daerah untuk memutuskan apa daerah itu ingin masuk daerah suatu negara atau mempunyai kedudukan lain. Testaman: Suatu akta yang memuat pernyataan ses-eorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi ter-hadap harta peninggalannya, setelah ia meninggal dunia. (H. Perdata)Uitlokker: Orang yang sengaja membujuk untuk melaku-kan suatu perbuatan. (H. Pidana)Wajib prabakti: Pelaksanaan kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka mewujudkan rakyat terlatih. (H. Tata Negara)Xenogratie: Pemerintah dalam suatu negara diperintah oleh bangsa asing.

Sumber: M. Marwan & Jimmy P. 2009. Kamus Hu-kum; Dictionary of Law Complete Edition. Surabaya: Reality Publisher.

KamusHukum


UlasanHukum

9

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 men-imbulkan kontroversi mengenai

tujuan hukum yang ingin dikedepank-an dalam Peninjauan Kembali dalam perkara pidana. Demikian sekelumit catatan mengenai Peninjauan Kembali dalam perkara pidana terkait dengan putusan Mahkamah Kosntitusi (MK) tersebut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No-mor 34/PUU-XI/2013 dalam amar putusannya mengabulkan tuntutan pemohon (Antasari Azhar, Ida Laksmi-wati dan Ajeng Oktafisari Azhar) yaitu menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berten-tangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut yang mendasari untuk mengabulkan tuntutan pemohon antara lain adalah ketentuan pasal yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah ketentuan pasal dalam KUHAP yang memiliki tujuan untuk mencapai kebenaran materiil, yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi suatu keraguan. Kebenaran materiil itulah yang men-jadi landasan agar terwujud keadilan yang dalam perkara ini adalah keadilan bagi para terpidana. Keadilan meru-pakan hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dibatasi oleh tenggang waktu dan ketentuan formalitas, sehingga secara sederhana Putusan MK tersebut dapat dipahami sebagai kebolehan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) lebih dari sekali.

3. Berbagai literatur hukum seringkali menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah kepastian hukum dan ke-adilan. Kedua tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Dengan demiki-an salah satunya perlu dikorbankan, dan seharusnya yang dikorbankan bukan keadilan, melainkan kepastian hukum mengingat bahwa hukum diciptakan agar manu-

sia dapat hidup damai sejahtera terma-suk di dalamnya memperoleh keadilan dengan moral sebagai landasan acuan-nya (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 129 dan 140).

4. Jika meninjau dari segi sejarah lembaga peninjauan kembali, ketentuan dalam KUHAP mengenai PK merupak-an adopsi ketentuan dari Wetboek van Strafordering di negeri Belanda. Tujuan diadakannnya lembaga ini adalah agar kesalahan atau kelalaian yang mungkin telah dilakukan oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili orang-orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dapat diperbaiki oleh Mahka-

mah Agung (Lamintang, 2010: 258). Dengan demikian, sudah sewajarnya jika upaya ini tidak dibatasi oleh jang-ka waktu dan ketentuan formalitas.

5. Bahwa penyalahgunaan upaya PK dengan mengaju-kan PK berkali-kali sebagai alasan penundaan eksekusi pidana mati dan penambahan beban perkara di Mahka-man Agung merupakan masalah teknis yang seharusnya tidak dijadikan alasan mengingat bahwa tujuan hukum yaitu keadilan merupakan hal yang lebih utama. Keten-tuan KUHAP sendiri telah memberikan kriteria yang jelas untuk diajukannya PK yaitu jika putusan itu telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata atau jika terdapat suatu novum atau nova. Tidak setiap novum atau nova dapat diajukan upaya PK, hanya novum atau nova yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan-keadaan tersebut diketahui oleh hakim pada waktu sidang masih berlangsung, hasil-nya akan berupa putusan bebas, putusan lepas dari sega-la tuntutan hukum, tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara yang bersangkutan dan diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Hal yang perlu dilakukan adalah mendorong agar hakim cer-mat dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dan agar ada suatu prosedur administrasi yang dapat menilai ber-kas administrasi pengajuan PK apakah alasan pengajuan telah memenuhi kriteria KUHAP atau tidak.

PENINJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA PIDANA(Kepastian Hukum Versus Keadilan)

Oleh:

(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas)Hijrah Adhyanti, S.H., M.H.

Daftar Bacaan :1. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.2. Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta, Kencana, 2013.


Kolom

10

Vonis hukuman mati yang di-jatuhkan pengadilan Arab Saudi kepada Satinah me-

nambah deretan panjang persoalan Tenaga Kerja Indonesai (TKI) di luar negeri. Ia divonis atas tindak pen-curian dan pembunuhan berencana terhadap majikannya. Untuk me-nyelamatkan nyawanya, diyat yang dipatok keluarga majikannya sebe-sar 7 juta riyal atau setara dengan 21 milliar rupiah akhirnya dibayar. Pemerintah menyetor 3 juta riyal, se-dangkan 4 juta riyal merupakan hasil urunan pengusaha dan donatur.

Masalah TKI memang tidak ada habisnya, seiring dengan pengiri-man TKI ke luar negeri. Di sisi lain, perlindungan terhadap TKI masih jauh dari harapan. Bahkan hadirnya UU No. 39/2004 tentang Penempa-tan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri lebih fokus pada persoalan penempatan, sedangkan persoalan perlindungan kurang terakomodasi.

Parahnya, konsep UU No. 39/2004 membuka lebar penempa-tan TKI pada pekerjaan informal. Itu nampak jelas pada Pasal 24 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa penempatan TKI pada peng-guna perseorangan adalah untuk pekerjaan penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat manusia lanjut usia, pengemudi, ataupun tukang kebun. Konstruksi ini diperkuat syarat menjadi TKI pada Pasal 35 huruf d, yaitu minimal lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Per-tama (SLTP) atau sederajat.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan landasan konsti-tusional kebijakan pengiriman TKI ke luar negeri dalam UU No. 39/2004 juga tidak tepat. Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pada pasal tersebut, seharusnya dimaknai sebagai tanggung jawab pemerintah.

Terbatasnya lapangan kerja dalam negeri menjadi alasan klasik pemerintah mengirim TKI ke luar negeri. Selain itu, devisa negara ra-ta-rata 100 trilliun rupiah per tahun yang disumbang TKI menjadi per-timbangan kuat pemerintah. Di sisi lain, bagi calon TKI, gaji menggiur-kan menjadi sugesti tersendiri. Ala-

san itu didukung oleh daya tawar TKI yang menurut negara tujuan masih murah. Ini diperkuat ketika muncul selebaran “Indonesian maids now on SALE!!!” di Malaysia, Okto- Okto-ber 2012. Selebaran itu menawarkan TKI murah, bahkan didiskon. Ini jelas merendahkan martabat bangsa Indonesia.

TKI malangSaat ini, sekitar 6,5 juta TKI be-

rada di luar negeri. Namun miris, sepanjang tahun 2013 saja, Migrant Care mencatat 398.270 kasus terkait TKI (lihat di: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/467195-catatan-akhir-tahun-buruh-migran). Di antaranya adalah 4302 kasus kekerasan seksual, 3245 kasus ke-kerasan fisik, 1249 kasus kematian, dan 256 kasus TKI terancam huku-man mati. Mayoritas korban adalah perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Be-berapa kasus TKI yang mencuat di-alami Ruyati, Ceriyati, Sumiati, dan Wilfrida.

Tapi ironis, berdasarkan data statistik pada situs resmi BNP2TKI (http://www.bnp2tki.go.id/), jum-lah penempatan TKI di luar neg-eri sepanjang 2013 saja mencapai 512.168 orang, meningkat 3,6% dari tahun 2012. Sebanyak 68,66% atau 351.639 orang hanya memiliki pen-

didikan setingkat SLTP dan Sekolah Dasar (SD). Selain itu, sebanyak 44% atau 226.871 orang bekerja di sek-tor informal. Dari 512.168 orang, se-banyak 276.998 orang di antaranya perempuan yang mayoritas bekerja sebagai PRT.

Melihat gambaran di atas, kedudukan TKI sebagai pekerja kasar di sektor informal memang rentan terhadap intimidasi dari ma-jikannya. Implikasinya, kejahatan yang dilakukan TKI acap kali hany-alah reaksi atas tindak kekerasan yang dialaminnya. Meski demikian, tidak maksimalnya pendampingan hukum akhirnya membuat TKI tidak mendapatkan keadilan.Mandiri untuk bermartabat

Moratorium pengiriman TKI dengan banyaknya kasus “pelece-han” dan lemahnya perlindungan hukum harus dilakukan. Seiring dengan itu, perbaikan perekonomian dalam negeri harus dipacu. Pemerin-tah harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidu-pan bangsa. Pengejawantahannya melalui penyediaan fasilitas umum dan sistem pendidikan yang baik. Harapannya, tercipta bangsa kreatif dan mandiri dalam mengembangkan perekonimian.

Mengnyinergikan potensi sum-ber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri adalah jalan terbaik. Apalagi instru-men kerjasama internasional di za-man globalisasi, termasuk ASEAN Economic Community yang akan diberlakukan tahun 2015, harus di-antisipasi dengan memperkuat per-ekonomian dalam negeri.

Dicanangkannya revisi atas UU No. 39/2004 tidak boleh lagi menem-patkan TKI sebagai komoditas. Apa-bila tidak ada jaminan perlindungan hukum, maka pengiriman TKI harus dihentikan. Selain itu, konsep pe-rubahan juga harus menetapkan pen-empatan TKI pada pekerjaan sektor formal yang bermartabat. Jika tidak, SDM Indonesia akan terus dieksploi-tasi, bahkan jadi budak bangsa asing. Akhirnya, kita akan menjadi bangsa tak bermartabat, di dalam maupun di luar negeri. Semoga tidak!

TKI dan Martabat Bangsa

RamliRedaktur Pelaksana

LPMH-UH Periode 2013-2014


Opini

11

Kata keadilan menjadi sesuatu yang ramai diperjuangkan mahasiswa Universitas Hasa-

nuddin akhir-akhir ini. Sesuatu yang dinilai begitu langka dan mahal bagi mereka yang menuntut keadilan itu. Kampus sebagai almamater kaum terdidik menjadi terasingkan oleh tingkah laku mereka yang mengaku sebagai “pendidik”. Sejak Unhas mendapat label akreditasi A oleh BAN-PT tahun lalu, beragam anom--PT tahun lalu, beragam anom-PT tahun lalu, beragam anom-ali aturan kemudian dikeluarkan Komisi Disiplin fakultas. Regulasi yang ada dibuat dengan asumsi fobia terhadap kegiatan kemahasiswaan dan mahasiswa yang dapat merusak citra kampus di masyarakat. Mereka yang terlibat dalam polemik lemba-ga kemahasiswaan, berpenampilan tidak rapi, tak segan di jatuhi sank-si akademik, skorsing dan drop out (DO) oleh Komdis fakultas. Dengan alasan melanggar, Komdis tak segan melakukan tindakan represi dengan alasan pembenarannya.

Dengan bertopeng Komisi Disip-lin, dosen-dosen terpilih mengguna-kan kuasanya menjatuhkan satu per satu sanksi kepada mahasiswa yang dianggapnya bebal. Dosen sebagai pendidik dalam institusi pendidi-kan merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab melahirkan generasi intelektual yang berani, cerdas, dan peka terhadap berbagai ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Generasi yang kritis, berpikiran be-bas, dan idealis dalam menyalurkan semangat mudanya. Tapi bilamana keadaan terbalik, di mana kampus mengekang gerakan mahasiswa den-gan aturan yang mengada-ada, maka kampus tak ubahnya hanya menjadi sebuah pabrik. Pabrik yang mencip-takan buruh siap kerja. Buruh yang selalu tunduk dengan segala aturan yang dibuat oleh sang majikan.

Beragam cerita kemudian lahir dari perjuangan mahasiswa-maha-siswa yang menuntut keadilan. Dari

Fakultas Kehutanan, semangat per-, semangat per- semangat per-lawanan itu menggugat.

Awal semester ini, Fakultas Kehutanan dihebohkan dengan aturan cara berpakaian yang dike-luarkan birokrasi fakultas. Aturan yang mengatur etika, cara berpaka-ian, bahkan panjang rambut maha-siswanya. Etika dan cara berpakaian dalam ruangan kelas jelas tak men-jadi soal, tapi ketika panjang rambut atau akrab disebut “gondrong” turut mereka urusi, sontak aturan tersebut memicu perdebatan. Adakah orang waras yang bisa menjelaskan kore-lasi panjang rambut dengan isi kepa-la? Bukankah isi kepala ditentukan bagaimana seorang mahasiswa rajin mengasah otaknya dengan berkuliah dalam kelas ataupun berproses di lembaga kemahasiswaan? Aturan kontroversial tersebut jelas sangat lucu bagi kampus yang terkenal se-bagai kampus terbesar di Indonesia Timur. Intervensi cara berpakaian dan penampilan kemudian dijadikan senjata untuk mengadili mahasiswa di Fakultas Kehutanan.

Akumulasi kekecewaan terha-dap ancaman Komdis fakultas tak hanya terjadi di Fakultas Kehutanan.

Di Fakultas Teknik, mahasiwa teknik yang berada di Fakultas Teknik Sa-mata Gowa dilarang mengikuti pros-es pengaderan tingkat jurusan yang dilaksanakan Himpunan Mahasiswa Jurusan FT-UH di Tamalanrea. An--UH di Tamalanrea. An-UH di Tamalanrea. An-camannya tak main-main, jika mela-wan skorsing dan DO menjadi solu-si. Penggiat lembaga kemahasiswaan teknik tak diam lembaga kemaha-siswaan mereka dikebiri, Aliansi Teknik Menggugat siap memberikan perlawanan.

Keharmonisan itu telah luntur. Masalah-masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluar-gaan telah digantikan sikap otoriter birokrasi. Beragam ancaman dike-luarkan untuk mengekang gerakan mahasiswa. Tekananan-tekanan yang muncul membuat legitimasi “pendidik” menjadi bias. Keluhan-keluhan dari mahasiswa ditanggapi dingin oleh pengadilan Komdis yang hanya akan menimbulkan masalah baru. Upaya menyeragamkan model mahasiswa adalah sebuah kesalahan besar yang nantinya akan mencip-nantinya akan mencip-akan mencip-takan mahasiswa yang hanya tahu “Kuliah-Kantin-Rumah”.

Dunia kampus hari ini begitu ke-jam, perilaku pendidik yang hanya bisa mengintervensi mahasiswanya dengan aturan dan ancaman huku-man mencoreng citra kampus se-bagai rumah kaum intelektual. Bi-rokrasi harusnya membuka ruang dialog atas segala masalah yang ter-jadi. Perenungan juga harus dilaku-kan birokrasi untuk memperbaiki kinerjanya yang mendapat kritikan. Bukan dengan langsung menjatuh-njatuh-kan sanksi dan melakukan tindakan represi. Kerena ketika hal tersebut membudaya, maka mahasiswa han-ya menjadi kaum yang ditindas. Al-hasil, ketika birokrasi menutup mata terhadap berbagai masalah yang ter-jadi, maka keadilan hanya menjadi sekadar cita-cita bagi mereka yang memperjuangkannya.

Hilangnya Keadilan di Kampus Merah“Keadilan itu hilang, beriringan dengan akreditasi yang diraih mati-matian.

Melahirkan cerita baru tentang penindas dan mereka yang tertindas.”

Zulfikar NatsirMahasiswa Fakultas Hukum

Unhas Angkatan 2010


Aktivitas

Pembukaan Liga Futsal Hukum sebagai program kerja tahunan UKM Sepak Bola Fakultas Hu-

kum Universitas Hasanuddin (FH-UH), Sabtu, (22/3), berlangsung di lapangan BTP Futsal. Meski sempat mengalami keterlambatan, pertand-ingan pembuka antara Mediasi FC VS Katak FC akhirnya dilangsung-kan. Skor akhir adalah 2:3 untuk kemenangan Katak FC. Ketika dim-intai keterangan tentang persiapan kegiatan, Afandi Haris Raharjo se-laku ketua UKM Sepak Bola FH-UH mengatakan bahwa persiapan sudah dilakukan sekitar tiga minggu, mulai dari persuratan sampai ke masalah teknis.

Lebih lanjut, Jus Hardianto se-laku ketua panitia mengatakan bah-wa tim yang mengikuti liga futsal hukum saat ini berjumlah 12 tim,

yaitu: Kangsungai FC, Pintu Angin, Laghontoghe FC, ASAS 2013, Gang-bang Skuad, LeDHaK, Mediasi A, Mediasi B, Katak FC, HAN 2013, Ubur-ubur, dan Jantan FC. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan target yang diharapkan panitia. “Diband-ingkan tahun lalu, kuota saat ini ti-dak terpenuhi sesuai target. Kami akhirnya memakai sistem setengah kompetisi,” jelasnya.

Sesuai rencana, Liga Futsal Hukum akan berlangsung hari Sabtu-Minggu, tanggal 22-23 Ma-ret 2014. Jus menambahkan bahwa hadiah untuk para juara adalah: juara I Rp. 800.000+piala, Juara II Rp. 500.000+piala, Juara III Rp. 300.000+piala

Reski Ismail salah seorang pe-main dari LeDHaK FC mengapr-esiasi kegiatan tersebut. “Liga Futsal

Hukum selain sebagai ajang menun-jukkan skill para mahasiswa hukum, juga dapat menjadi ajang silahturah-mi yang mempererat tali persauda-raan kita,” ungkapnya.

Akhirnya lahir juara baruSetelah melalui babak penyisi-

han, akhirnya pada hari Minggu (23/3), Liga Futsal Hukum menelur-kan empat tim yang lolos semifinal, yaitu Kangsungai FC Vs Laghon-toghe FC, dan Mediasi FC Vs Ubur-ubur FC. Pertandingan yang sen-git pada babak semifinal akhirnya mempertemukan Kangsungai FC Vs Ubur-ubur FC pada babak final.

Jumlah pemain Kangsungai FC yang hanya tujuh orang ternyata ti-dak menyurutkan stamina para pe-mainnya untuk bertarung melawan tim Ubur-ubur. Setelah melewati waktu pertandingan selama 2x10 menit, tim Kangsungai FC akhirnya unggul dengan skor 4:3. ”Dalam per-tandingan final ini, tidak ada mini-mal jumlah orang dalam satu tim. Maksimal pemain per tim adalah 10 orang. Tetapi, tim Kangsungai FC yang berjumlah tujuh orang akhirnya mampu menjadi juara I,” ungkap Jus Hardianto selaku ketua panitia.

Andi Sutomo Iqwal, salah satu pemain dari tim Kangsungai FC, mengakui bahwa semangat berta-rung menjadi modal mereka untuk menjadi juara. “Kami merasa bangga dengan kemenangan ini. Dengan jumlah pemain yang sedikit dan per-siapan yang kurang matang, kami tetap bisa bermain penuh dan akh-irnya meraih juara pada kompetisi ini. Awalnya, tim kami sempat kele-lahan pada babak penyisihan,” ung-kapnya. (Ash & M. Ibnu Maulana).

Liga Futsal Hukum Kembali Digelar

Tim Kangsungai FC dan Ubur-ubur FC berfoto sebelum pertandingan final Liga Fut-sal Hukum, Minggu, (23/3)

Ash/Eksepsi


Kehadiran buku ini tidak hanya memberikan bahan literatur hukum lingkungan untuk

mahasiswa hukum saja, tetapi juga untuk masyarakat awam yang ma-sih terbatas pengetahuannya tentang permasalahan lingkungan hidup. Juga betapa pentingnya interaksi antara manusia dan lingkungan seki-tarnya tanpa menimbulkan ketidak-

stabilan ekosistem.Ekosistem dipelajari dalam

ekologi. Ekosistem disebut juga bio-geocoenosis. Kehidupan manusia ber-langsung dalam ekosistem dan so-siosistem. Ekosistem dan sosiosistem menyatu menjadi satu sistem, satu tatanan atau kesatuan ruang yang utuh menyeluruh yang disebut so-sioekosistem. Sosiosistem inilah se-

benarnya yang dikenal dengan ling-kungan hidup. Ekosistem sering juga disebut dengan lingkungan hidup alami yang dipelajari oleh ekologi se-cara netral, dan lingkungan hidup di-pelajari dalam ilmu lingkungan yang berarti memasukkan faktor manusia dan perilakunya sebagai bagian dari kajiannya.

Ada banyak istilah atau konsep dan pengertian yang telah dikemu-kakan oleh para ahli hukum di bi-dang ini seperti Hukum Lingkungan, Hukum Lingkungan Hidup dan Hu-kum Lingkungan Hidup Manusia. Penulis memilih (mengikuti) meng-gunakan istilah “Hukum Lingkun-gan” dengan alasan lebih praktis, sudah umum digunakan dan enak diucapkan, tanpa mengurangi mak-na yang terkandung dalam berbagai kemungkinan istilah tersebut.

13

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Narkoba (Germatik)

mengadakan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ke-pada siswa-siswi SMAN 19 Makas-sar, Sabtu, (22/3). Penyuluhan yang mengusung tema “Cerdas dan Man-diri Tanpa Penyalahgunaan Nar-koba (CEMARA)” di hadiri pula oleh Staff Badan Narkotika Nasional (BNN) Sulawesi Selatan Ishak Iskan-dar, SKM.

Ketua Panitia, Andi Esa Nastiti menjelaskan bahwa kegiatan ini ber-tujuan agar mahasiswa dapat mem-berikan sumbangsih kepada gen-erasi muda agar cerdas dan mandiri dalam memerangi narkoba, sekal-igus meminimalisir angka penyalah-gunaan narkoba yang saat ini marak terjadi dikalangan pelajar.

“Saya berharap kegiatan pe-nyuluhan ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi dapat berjalan terus dan lebih baik daripada sebel-

umnya,” harap Andi yang juga ma-hasiswa angkatan 2012 FH-UH.

Peserta penyuluhan berjumlah 80 orang tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. “Kegiatan ini san-gat bagus karena kami mendapatkan

pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba benar-benar merusak gen-erasi muda bangsa,” ungkap Riska, salah seorang peserta penyuluhan. (Putri Reztu Angreni)

Germatik Laksanakan Penyuluhan di Sekolah

Aktivitas

Resensi

Suasana penyuluhan hukum Germatik di SMAN 19 Makassar, Sabtu, (23/3)

Pengantar Hukum Lingkungan

Judul : Pengantar Hukum LingkunganPenulis : Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., Msi.Penerbit : Arus TimurKota Terbit : MakassarCetakan : 2014Tebal : 268 halaman

Oleh: Alifia Shahnaz

Rio/Eksepsi


14

Puisi

Oleh: Nurul Amalia & Meli Agustin

14

Perkara PraharaDibisiki angin dari Timur.

Alkisah daerah yang dulu makmur.Pejabatnya sudah tak bermartabat.

Berjamaah sudah bukan, perkara ibadah.Tapi maksiat pula.

Guncangan di Barat.Adalah guncangan, peringatan.

Murka yang tak bisa dibandingkan.Sedih yang paling sulit terobati.

Sudah dibohongi, sampai tak kenal diri sendiri.

Sikut-sikutan jabatan pun, tak dihiraukan.Semua terlena realitas aktual.

Ada yang diperhatikan.Ada yang mati diacuhkan.

Moral bukanlah hal sulit, untuk diurus.Tapi memang “alot”.Begitu pula bencana.

Sulit diterka, kapan tibanya.Karena derita adalah bagian darinya.

Menoleh ke Barat, nampak prahara dan paksa.Menoleh ke Timur, ada derita, dan tertawa.Dibanting ke Utara dibanting ke Selatan.

Ditayangkan keperkasaan.Digilas, sampai tak nampak perawan.

Si Gagak lewat mengendus bangkai.Si Bangkai mondar-mandir.

Tak sadar kalau diincar.Tinggal tunggu akhirnya.Tinggal berbelasungkawa.

Ini tak jadi masalah.Karena banyak masalah sudah dibuka.

Borok sudah bernanah.Semua rezim buta akan diteruskan.

Dipilihnya satrio pambuka.Diundurnya satrio piningit.

Akankah diizinkan.Akankah dirahasiakan.Akankah dihilangkan.Akankah dirajakan.Akankah dibabukan.

Sekali lagi, ini cuma jadi pelajaran.Pelajaran, bahwa waktu adalah batu.

Batu yang kalau kena tubuh, akan kaku.Tak perlu waktu.

Apalagi membuktikan fakta yang tabuh.

Nofianto Puji Imawan (Jombang, 19 Februari 2014)

Tanah adalah bagian penting dari tempat ini. Walau diinjak-injak, diludahi, dan digerus air. Ia tetap bisa menumbuhkan pohon dan menyuguhkan kekayaan alam. Sama halnya angin yang setiap hari menghembuskan kehidupan.Mengisi semua ruang, berada di mana-mana, sukar pergi.Mengantarkan kearifan di sudut-sudut yang sulit dijangkau indra.

Tak ubahnya masyarakat yang mengutamakan kemufakatan.Keharmonisan. Keselarasan ilahiah. Menambah hawa mistis yang memang sudah mistis.

Mengilhami sebuah pembelajaran kisah manusiawi. Menjunjung ilmu yang tak mudah diilmukan. Menuntut kepekaan lebih. Bagaimana membedakan yang nampak dan yang nyata.

Sudah dipelajari bersama keseharian yang sulit ditebak. Akan bagaimanakah esok harinya.Kini nampak sulit, untuk bisa menikmati hari-hari tanpa berita sedih. Semua dinilai kurang, tuntutan zaman selalu membuat orang gelagapan. Sandang-pangan adalah bunyi ketidakmampuan. Bingkisan natal adalah bukti pemberian jikalau diperingatkan. Ingatlah Adam saat diusir dari surga. Tangisan bidadari saja, tak membuatnya kembali. Hanya Siti Hawa yang membuat Adam betah.

Ingkar janji adalah buta. Ideologi menambahinya dengan menyimpangkan ilham-ilham fatwa. Pabrik demi pabrik membuat luas sawah dan ladang menjadi berkurang. Aku sudah tak mampu melihat pagi tanpa mendung hitam. Sudah lumrah, jika kekurangan itu lawan kelebihan. Namun bukannya lebih lumrah lagi, kalau kekurangan ditutupi dengan gengsi berlebih.

Anak panah adalah ambisi terpendam, lurus, tajam, jika dilepaskan, akan kena sasaran. Itulah kita.Kita yang nyata. Nyata akan realita. Nyata akan derita. Nyata akan umpama, Nyata akan suka cita, Nyata akan bumbu-bumbu implan dusta.

Pendam Sependam-pendamnya


Pohon paccing menyambut ke-datangan kru Eksepsi siang itu, Jumat, (14/03). Sebuah simbol

penyucian jiwa sebelum menulusuri setiap ruang bangunan yang terle-tak di Jalan Masjid Al-Ikhlas Kavel-ing 5, Makassar itu. Di antara ruang depan dan jalan masuk juga terlihat pohon pallawa parakang yang diper-caya sebagai penyaring aura negatif bagi setiap orang yang ingin masuk. Tambah lagi pohon mangga men-jadi pagar ayu, yang dalam bahasa Jawa disebut dengan monggo, berarti mempersilahkan untuk memasuki bangunan itu, Yayasan Aminuddin Salle (AS) Center.

Berawal dari banyaknya waktu luang setelah pensiun dari jabatan strukturalnya sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Koper-tis) Wilayah IX Sulawesi, Prof Ami-nuddin Salle SH MH Daeng Patoto, beserta istrinya Hj Suryana A Salle SH MH Daeng Memang berinisiatif untuk membentuk sebuah ‘Rumah Persatuan’. Tujuannya sebagai tem-pat untuk menjaga keseimbangan keluarga serta membina anak-anak kurang mampu. AS Center mem-fasilitasi anak-anak tersebut untuk mengembangkan talenta serta keter-ampilannya dalam berbagai hal yang dapat merangsang pola pikir, nilai-nilai kesopanan, dan tata krama seb-agai penunjang pembentukan karak-ter bangsa. Sebagian besar anak-anak tersebut berasal dari kalangan eko-nomi lemah yang berdomisili di seki-tar daerah gedung tersebut.

Pengelolaan yayasan tersebut turut dibantu oleh dua orang pe-kerja, yaitu Herman sebagai staf

multitalen dan Miskan, si pemahat handal. Tak hanya itu, ada banyak organisasi yang turut berpartisipasi sebagai pengajar sukarela. Salah sa-tunya ialah Indonesian Future Lead-ers (IFL) yang hingga saat ini masih aktif dalam rutinitas mingguan. Ke-giatan yang dilaksanakan setiap hari Minggu di antaranya senam, latihan menari, pidato, dan origami. Juga se-sekali dilaksanakan rekreasi ke ber-bagai tempat, seperti Benteng Ujung Pandang, Istana Karaeng Galesong, Kuburan Sultan Hasanuddin, Masjid Terapung, Masjid tertua di Katang-ka, Wisata kebun di jalan Malino, serta museum-museum di Makassar.

Yayasan Aminuddin Salle me-nyediakan berbagai sarana dan fasilitas sebagai wadah dalam pros-es pengembangan minat dan bakat para warga sekitar yayasan. Di anta-ranya adalah baruga yang berfungsi sebagai tempat pelatihan sekaligus perpustakaan yang berbeda den-gan perpustakaan pada umumnya, dikarenakan tempat yang terbuka. Dekorasinya juga asri dengan hiasan berbagai macam tanaman, seperti kembang doa, pohon warang pa-rang, dan buah anggur. Tak hanya itu, baruga tersebut juga dipadukan dengan kolam ikan yang terletak te-pat dibawah lantai perpustakaan.

Tak kalah menariknya adalah tempat ini menyimpan berbagai karya seni yang terletak dilantai 2. Pasalnya, ruangan tersebut dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang men-gandung pesan kehidupan, seperti pesan dari Karaeng Patingalloang: “Ingat 2 hal, lupakan 2 hal,” yang be-rarti kita harus mengingat kebaikan

orang lain kepada kita dan mengin-gat kesalahan kita terhadap orang lain, serta melupakan kebaikan kita kepada orang lain dan melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Ada juga pesan dari Karaeng Salle, “Kedudukan yang paling mulia itu-lah yang diduduki.”

Pada dinding ruangan itu, juga terpajang lukisan-lukisan yang penuh makna. Salah satunya adalah lukisan yang menceritakan tentang kehidupan orang miskin. Selain itu, tak seperti museum pada umumnya, ruangan museum di Yayasan AS Center memiliki tempat karaoke. Itu-lah keunikan tersendiri dari ruangan yang dirancang oleh Prof Aminud-din Salle.

Patung-patung yang dapat dite-mukan di setiap sudut ruangan juga menambah keelokan bangunan tersebut. Kayu mahoni yang telah lapuk dimanfaatkan dan dipahat menjadi patung-patung yang memi-liki aksen seni luar biasa. Miskan, si pemahat handal itu menempa dan memahat melalui berbagai cara. Dia menjadi penentu mahoni rapuh tersebut menjadi suatu mahakarya atau hanya kayu bakar usang.

Akhirnya, terbersit tujuan mulia dari pendirian AS Center, tiada lain sebagai wahana pendidikan untuk mencerdaskan anak didik. “Mudah-mudahan ke depan anak-anak ini bisa berkembang dan beberapa dari mereka bisa melanjutkan sekolah ke-luar daerah bahkan keluar negeri,” ungkap Karaeng, nama yang men-jadi julukan Prof Aminuddin Salle.

AS Center Wahana Pendidikan Karakter

Ash/Eksepsi

Oleh: Nurul Amalia & Meli Agustin

Ash/Eksepsi

Profil

Segenap keluarga Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin (LPMH-UH) mengucapkan selamat datang kepada para calon generasi pelanjut

& terima kasih atas kontribusinya selama proses pemagangan

Salam Persma!

Satriani Pandu Julandi J. JuniPutri Reztu AngreniPuspitasari

Dyah AmbarsariDiana RamliRio Atma Putra

Nurul AmaliaIndah Sari Muhammad Aldi Sido

Meli Agustin Firman Nasrullah

Muh. Ibnu R Maulana

Muhammad Adi TaqwaMohammad Supri

Alifia Shahnaz

Ekseptor

ketika dosen sibuk

Documents

uhiv2014 eksepsi edisi

anggap penting untuk

risna rasyid wahyudi

rubrik laporan utama

lembaga pers mahasiswa

340x edisi iiilpmh

jadi tenaga ahli