keterkaitan tata ruang & uu sektor

KETERKAITAN UNDANG-UNDANG PENATAAN RUANG (RTRW) DENGAN UNDANG-UNDANG LAINNYA (SEKTORAL)

UNDANG-UNDANG SEKTORAL TERKAIT UUPR

1. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 14. RUU Kelautan2. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 15. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup3. PP No. 20 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan 16. PP No.27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL)4. PP No.35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas

Bumi17. UU no. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan5. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 18. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan6. PP No.43 tahun 2008 tentang Air Tanah 19. PP No.10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan

dan Fungsi Kawasan Hutan7. UU No. 17 tahun 2008 tentang Kepelabuhanan 20. PP No.76 Tahun 2008 tenatng Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan8. UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan 21. PP No. 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri9. UU N0. 18 Tahun 2008 tentang Persampahan 22.10. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 23. PP No. 15 tahun 2004 tentang Perusahaan Umum Pembangunan

Perumahan Nasional11. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 24. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM)12. UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 25. PP No. 10 tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya13. UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir

UNDANG-UNDANG KLAUSUL TENTANG TATA RUANGKETERKAITAN MUATAN

KETERANGANRENCANA STRUKTUR

RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 79Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Pasal 13 ayat (2) :Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Penetapan kawasan strategis pariwisata mengacu pada RTRW & sinkronisasi program dengan Kembudpar menjadi peluang untuk dukungan APBN

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Pasal 1 Ayat (29) :Wilayah Pertarnbangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat ciengar, batasan administrasi pemerintahan yang verupakan bagian dari tata ruang nasional.

Pasal 9 ayat (1) :WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.

Pasal 39 ayat (1) :IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :a. nama perusahaan;b. lokasi dan luas wilayah;

Penetapan dan pengeluaran izin usaha pertambangan, secara hukum harus mengacu pada RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten.

Perda RTRW (RTRW Kabupaten yang berkekuatan hukum merupakan salah satu syarat mutlak sebagai



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

c. rencana umum tata ruang;d. ………………

Pasal 79 ayat (1) :IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) huruf a sekurang-kurangnya wajib memua t:a. nama perusahaan;b. luas dan lokasi wilayah;c. rencana umum tata ruang;d. ……………..

dasar hukum untuk menerbitkan izin usaha pertambangan eksplorasi

PP No. 20 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Pasal 1 ayat (8) :Wilayah Pertarnbangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional

Pasal 20 ayat (2) huruf g:2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:g. merupakan kawasan peruntukan pertarmbangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 26 ayat (2) huruf h :2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Kriteria:h. merupakan kawasan peruntukan pertarnbangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), secara hukum harus berdasarkan RTRW yang memuat kawasan peruntukan pertambangan

PP No.35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 95 ayat (3) :Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

memperoleh informasi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari Minyak dan Gas Bumi.

UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pasal 20 ayat (3) :Ketentuan tentang konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 27 ayat (2) :Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan

Pasal 34 ayat (3) :Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:a. daya dukung sumber daya air ;b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat

setempat ;c. kemampuan pembiayaan; dand. kelestarian keanekaragaman hayati dalam

sumber air.

Pasal 59 ayat (4) :Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

PP No.43 tahun 2008 tentang Air Tanah

Pasal 48 ayat (3) :Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah

Pasal 56 ayat (4) :Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.

Pemanfaatan & pengelolaan air tanah harus mengacu (berdasar hukum) pada peraturan RTRW

UU No. 17 tahun 2008 tentang Kepelabuhanan

Pasal 1 ayat (14) :Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atauantarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Pasal 9 ayat (4) :Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan:a. pengembangan pusat industri, perdagangan, dan

Penetapan jaringan trayek angkutan laut harus mengacu pada



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

b. pariwisata;c. pengembangan wilayah dan/atau daerah;d. rencana umum tata ruang;e. keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi;

danf. perwujudan Wawasan Nusantara.

Pasal 22 ayat (2) :Penetapan lintas angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan

jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;b. fungsi sebagai jembatan;c. hubungan antara dua pelabuhan, antara

pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;

d. tidak mengangkut barang yang diturunkan darie. kendaraan pengangkutnya;f. Rencana Tata Ruang Wilayah; dang. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapath. mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan

antar dan intramoda.

Pasal 71 ayat (2) :Rencana Induk Pelabuhan Nasional disusun denganmemperhatikan:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;

RTRW

Penetapan pelabuhan secara hukum harus mengacu pada RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

c. potensi sumber daya alam; dand. perkembangan lingkungan strategis, baik

nasionale. maupun internasional.

Pasal 73 ayat (2) :Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan

laine. terkait di lokasi pelabuhan;

Pasal 76 ayat (1) :Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah LingkunganKerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan untuk pelabuhan laut ditetapkan oleh:a. Menteri untuk pelabuhan utama dan pelabuhan

pengumpul setelah mendapat rekomendasi darigubernur dan bupati/walikota akan kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan

b. gubernur atau bupati/walikota untuk pelabuhan pengumpan.

Pasal 77Suatu wilayah tertentu di daratan atau di perairan dapat ditetapkan oleh Menteri menjadi lokasi yang berfungsi sebagai pelabuhan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan.

UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Pasal 7 ayat (1) :Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukanberdasarkan:a. rencana pembangunan nasional;b. rencana tata ruang wilayah;c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan

tanah untuk usaha perkebunan;d. kinerja pembangunane. ……….

Penetapan kawasan perkebunan (dan dengan sendirinya) penerbitan izin perkebunan harus berdsarkan pada RTRW

UU N0. 18 Tahun 2008 tentang Persampahan

Pasal 9 ayat (2) :Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Penetapan lokasi TPA harus mengacu (berdasar hukum) RTRW

UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

Pasal 5 ayat (1) :Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat (2) :Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebi h dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

kesehatan hewan dan agroekosistem.

Pasal 5 ayat (3) :Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 27 ayat (2) :Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 15 ayat (2):Proses penyusunan dan penetapan Rencana IndukJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 16 ayat (2) :Proses penyusunan dan penetapan Rencana IndukJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; danc. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Nasional.

Pasal 17 ayat (2) :



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

Proses penyusunan dan penetapan Rencana IndukJaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Nasional;c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan AngkutanJalan Provinsi; dane. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 37 ayat (2)Penetapan lokasi Terminal dilakukan denganmemperhatikan:a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata RuangWilayah Nasional, Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi, dan Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten/Kota;c. ……………..

Pasal 44Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:a. rencana umum tata ruang;b. analisis dampak lalu lintas; danc. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Pasal 144Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor

Penyusunan rencana induk jaringan Lalin dan angkutan jalan raya harus mengacu pada RTRW

Penetapan lokasi terminal secara hukum harus mengacu pada RTRW

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir secara hukum harus mengacu pada RTRW

Penetapan jaringan



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

Umum disusun berdasarkan:a. tata ruang wilayah;b. tingkat permintaan jasa angkutan;d. …………….

trayek kendaraan bermotor secara ukum harus mengacu pada RTRW

UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 35Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:a. perencanaan penanggulangan bencana;b. pengurangan risiko bencana;c. pencegahan;d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;e. persyaratan analisis risiko bencana;f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;g. pendidikan dan pelatihan; danh.persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 42 ayat (1) :Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup memberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.

Pasal 42 ayat (2) :Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Saling keterkaitan RTRW dengan Kebencanaan



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir

Pasal 9 ayat (2) :RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Penyusunan rencana zoning wilayah pesisir harus mengacu pada RTRW

RUU Kelautan Pasal 22 ayat (3) :Pengembangan kawasan wisata kelautan harus berdasarkan tata ruang wilayah dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Pasal 34 ayat (4) :Rencana penataan ruang laut daerah sebelum ditetapkan dengan peraturan daerah terlebih dahulu dilakukan harmonisasi dan penyerasian dengan peraturan rencana tata ruang yang lebih tinggi.

Pengembangan kawasan wisata laut harus mengacu pada RTRW

UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 14 :Instrumen pencegahan pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup terdiri atas:a. KLHS;b. tata ruang;c. baku mutu lingkungan hidup;e. …………..

Pasal 15 ayat (2) huruf a : rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

RTRW menjadi instrumen penting dalam pencegahan kerusakan lingkungan



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

Pasal 19 ayat (1) dan (2) :(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan

hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.

(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganmemperhatikan daya dukung dan dayatampung lingkungan hidup.

PP No.27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Pasal 13 :Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan.Pasal 16 ayat (4)

(4) Instansi yang bertanggung jawab wajib menolak kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan.

UU no. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 19 ayat (1) :Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata

Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus mengacu pada RTRW



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20 ayat (1) :Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 :Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (3) :Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) :

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 15 ayat (2) :Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikanrencana tata ruang wilayah.

Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur ddam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

Penetapan kawasan hutan harus mengacu pada RTRW

PP No.10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Pasal 30 ayat (2) :Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur ddam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

Pasal 32Keputusan Menteri tentang perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 31 ayat (7) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilakukan untuk ditetapkan dalamperaturan daerah provinsi.

PP No.76 Tahun 2008 tenatng Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pasal 13 ayat (2) :RTKRHL-DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:a. rencana kehutanan nasional;b. rencana tata ruang; danc. rencana pengelolaan DAS terpadu dan rencana

pengelolaan sumberdaya air.

PP No. 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri

Pasal 3 ayat (4) :Pembangunan Kawasan Industri di wilayah kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 14 ayat (2) :Pemberian Izin Lokasi Kawasan Industri kepada Perusahaan Kawasan Industri dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

Pasal 3 huruf a, b, dan e :Penatagunaan tanah bertujuan untuk:a. mengatur penguasaan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. …….d. menjamin kepastian hukum untuk menguasai,

menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 4 ayat (2), (3), dan (4) :(1) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan kegiatan di bidang pertanahan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

(2) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(3) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (5) :(1) Terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Pedoman, standar dan kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

(4) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya.

(5) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya.

Pasal 8 :Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan dapat memanfaatkan tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah.

Pasal 9 :(1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak

mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak mempengaruhi status hubungan hukum atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang di atas atau di bawah tanahnya dilakukan pemanfaatan ruang.



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

Pasal 10 ayat (1) :Terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setelah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, penyelesaian administrasi pertanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 13 ayat (1)Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 16 :Apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah yang terakhir.

Pasal 20 :Penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah disesuaikan melalui penyelenggaraan penatagunaan tanah.

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) :(1) Dalam rangka menyelenggarakan

penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan kegiatan yang meliputi :



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

a. pelaksanaan inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

b. penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan;

c. penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(2) Kegiatan penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam peta dengan skala lebih besar dari pada skala peta Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

Pasal 23 :(1) Pelaksanaan inventarisasi penguasaan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi tanah serta data pendukung;

b. penyajian data berupa peta dan informasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi tanah serta data pendukung;

c. penyediaan dan pelayanan data berupa peta dan informasi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, kemampuan tanah, evaluasi tanah, serta data pendukung.



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

(2) Data dan informasi bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah.

(3) Kegiatan penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi :

a. penyajian neraca perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. penyajian dan penetapan prioritas ketersediaan tanah pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

(4) Pelaksanaan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :a. penataan kembali;b. upaya kemitraan;c. penyerahan dan pelepasan hak atas tanah

kepada negara atau pihak lain dengan penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PP No. 15 tahun 2004 tentang Perusahaan Umum

Pasal 6 ayat (3) :Tujuan Perusahaan adalah untuk mewujudkan



RENCANA POLA

KAW. STRATEGIS

Pembangunan Perumahan Nasional

perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau berdasarkan rencana tata ruang yang mendukung pengembangan wilayah secara ber-kelanjutan.

PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 21 ayat (3) :Lokasi tempat pengumpulan dan pengolahan sampah serta TPA, wajib memperhatikan:

a. jarak dengan sumber airbaku;b. hasil kajian analisis mengenai dampak

lingkungan;c. rencana tata ruang;

Pasal 26 ayat (2) :Rencana induk pengembangan SPAM disusun dengan memperhatikan:

a. rencana pengelolaan sumber daya air;b. rencana tata ruang wilayah;

PP No. 10 tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya

Pasal 24 ayat (2) :Penetapan situs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan pasal 24:Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ayat ini, misalnya ketentuan yang mengatur masalah tata ruang, lingkungan hidup, pertambangan, industri dan sebagainya, sehingga tidak terjadi benturan dalam pengaturan benda cagar budaya dengan kepentingan lainnya dan/atau tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya.

Sumber : Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (z)

keterkaitan tata ruang & uu sektor

Documents