kerukunan

11
KERUKUNAN ANTAR UMAT KERUKUNAN ANTAR UMAT Pertimbangan : Pertimbangan : 1. 1. penduduk Indonesia sedemikian penduduk Indonesia sedemikian majemuk majemuk , , 2. 2. Pada dasarnya bangsa Indonesia Pada dasarnya bangsa Indonesia cinta damai demi persatuan dan cinta damai demi persatuan dan kesatuan bangsa kesatuan bangsa

Upload: richardhandika

Post on 30-Jan-2016

213 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

zc

TRANSCRIPT

Page 1: Kerukunan

KERUKUNAN ANTAR KERUKUNAN ANTAR UMATUMAT

• Pertimbangan :Pertimbangan :1.1. penduduk Indonesia sedemikian penduduk Indonesia sedemikian

majemukmajemuk, , 2.2. Pada dasarnya bangsa Indonesia Pada dasarnya bangsa Indonesia

cinta damai demi persatuan dan cinta damai demi persatuan dan kesatuan bangsakesatuan bangsa

Page 2: Kerukunan

• Tujuan utama dicanangkannya Tri Tujuan utama dicanangkannya Tri Kerukunan Umat Beragama di Kerukunan Umat Beragama di Indonesia adalah :Indonesia adalah :– Untuk lebih memantapkan Untuk lebih memantapkan stabilitas stabilitas

nasional.nasional.– Untuk memperkokoh Untuk memperkokoh persatuan dan persatuan dan

kesatuan bangsa.kesatuan bangsa.

Page 3: Kerukunan

• Kerukunan antara Kerukunan antara Umat Umat Beragama dengan PemerintahBeragama dengan Pemerintah

• Kerukunan Kerukunan intern umat intern umat seagamaseagama..

• Kerukunan Kerukunan antar umat yang antar umat yang berbeda agama.berbeda agama.

Page 4: Kerukunan

Upaya pencegahan:Upaya pencegahan:

• untuk mencegah terjadinya ketegangan, benturan ataupun hal-untuk mencegah terjadinya ketegangan, benturan ataupun hal-hal yang tidak diharapkan dan untuk mendukung terwujudnya hal yang tidak diharapkan dan untuk mendukung terwujudnya kerukunan antar umat yang berbeda agama, pemerintah kerukunan antar umat yang berbeda agama, pemerintah mengatur dengan adanya mengatur dengan adanya “Pedoman Penyiaran Agama di “Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia”Indonesia” antara lain : antara lain :– Keputusan Musyawarah Paripurna Majelis Ulama Indonesia (MUI) Keputusan Musyawarah Paripurna Majelis Ulama Indonesia (MUI)

tanggal 15 Pebruari 1976 , tentang “Konsultasi Antar Umat tanggal 15 Pebruari 1976 , tentang “Konsultasi Antar Umat Beragama”.Beragama”.

• Tidak boleh menyebarkan agama kepada mereka yang sudah Tidak boleh menyebarkan agama kepada mereka yang sudah beragama lain.beragama lain.

• Menyambut baik (anjuran presiden) diadakannya konsultasi Menyambut baik (anjuran presiden) diadakannya konsultasi antar umat beragama.antar umat beragama.

Page 5: Kerukunan

– Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor nomor 70/1978, tanggal 1 Agustus 1978, tentang 70/1978, tanggal 1 Agustus 1978, tentang Pedoman Penyiaran Agama.Pedoman Penyiaran Agama.

• Tidak dibenarkan ditujukan kepada orang Tidak dibenarkan ditujukan kepada orang beragama lainberagama lain..

• Tidak dibenarkan dilakukan dengan Tidak dibenarkan dilakukan dengan memperguna-kan alat pemikat memperguna-kan alat pemikat (materi/finansial).(materi/finansial).

• Tidak dibenarkan dilakukan dengan Tidak dibenarkan dilakukan dengan menyebarkan pamflet, bulletin, majalah/buku menyebarkan pamflet, bulletin, majalah/buku di daerah/rumah umat/orang yang beragama di daerah/rumah umat/orang yang beragama lain.lain.

• Tidak dibenarkan dilakukan dengan keluar-Tidak dibenarkan dilakukan dengan keluar-masuk dari rumah orang yang telah masuk dari rumah orang yang telah meme;luk agama lainmeme;luk agama lain..

Page 6: Kerukunan

– Keputusan Menteri Agama Republik Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 77/1978, tanggal 15 Indonesia nomor 77/1978, tanggal 15 Agustus 1978. tentang : Bantuan Luar Agustus 1978. tentang : Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indoenesia.di Indoenesia.

– Bantuan luar negeri harus Bantuan luar negeri harus mendapatkan rekomendasi Menteri mendapatkan rekomendasi Menteri Agama Republik Indonesia.Agama Republik Indonesia.

– Tenaga asing harus mendapat izin dari Tenaga asing harus mendapat izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.Menteri Agama Republik Indonesia.

Page 7: Kerukunan

– Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 01/BER/MDN-MAG/1969, tanggal 13 September 01/BER/MDN-MAG/1969, tanggal 13 September 1969, tentang : Pelaksanaan tugas aparatur 1969, tentang : Pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya.agama oleh pemeluk-pemeluknya.

Kepala daerah membimbing dan mengawasi penyebaran agama dan Kepala daerah membimbing dan mengawasi penyebaran agama dan ibadah, agar :ibadah, agar :

– Tidak menimbulkan perpecahan.Tidak menimbulkan perpecahan.– Tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan/ ancaman.Tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan/ ancaman.– Tidak melanggar hukum, keamanan dan ketertiban umum.Tidak melanggar hukum, keamanan dan ketertiban umum.

Kepala Perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, Kepala Perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan, agar penerangan agama yang pengarahan dan pengawasan, agar penerangan agama yang diberikan oleh siapapuntidak bersifat menyerang/menjelekan diberikan oleh siapapuntidak bersifat menyerang/menjelekan agama lain.agama lain.

Pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala Pendirian rumah ibadah perlu mendapatkan izin dari Kepala Daerah/Pejabat Pemerintahan yang dikuasakan untuk itu.Daerah/Pejabat Pemerintahan yang dikuasakan untuk itu.

Pemberian izin setelah mempertimbangkan :Pemberian izin setelah mempertimbangkan :– Pendapat Kepala Kantor Wilayah/Perwakilan Departemen Agama Pendapat Kepala Kantor Wilayah/Perwakilan Departemen Agama

setempat.setempat.– Planologi/Tata koyta.Planologi/Tata koyta.– Situasi dan kondisi setempat.Situasi dan kondisi setempat.

Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah meminta pendapat dari Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah meminta pendapat dari organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat.organisasi keagamaan dan ulama/rohaniwan setempat.

Page 8: Kerukunan

– Keputusan Pertemuan Lengkap “wadah Keputusan Pertemuan Lengkap “wadah Musyawarah Antar Umat Beragama”, Musyawarah Antar Umat Beragama”, tanggal 25 Agustus 1981 di Jakarta, tanggal 25 Agustus 1981 di Jakarta, tentang Pelaksanaan Peringatan Hari-hari tentang Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan.Besar Keagamaan.

• Dihadiri : Wakil/Penghubung Majelis Dihadiri : Wakil/Penghubung Majelis Agama, yaitu :Agama, yaitu :

– Majelis Ulama Indonesia (MUI).Majelis Ulama Indonesia (MUI).– Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI).Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI).– Majelis Agung Waligereja Indonesia Majelis Agung Waligereja Indonesia

(MAWI).(MAWI).– Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP).Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP).– Perwalian Umat Budha Indonesia Perwalian Umat Budha Indonesia

(WALUBI).(WALUBI).

Page 9: Kerukunan

Bersepakat menyampaikan saran/rekomendasi kepada Bersepakat menyampaikan saran/rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, sebagai Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, sebagai berikut :berikut :

1.1. Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan merupakan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan merupakan sarana peningkatan penghayatan dan pengamalan agama sarana peningkatan penghayatan dan pengamalan agama dan sarana dalam pembangunan kerukunan hidup antara dan sarana dalam pembangunan kerukunan hidup antara umat beragama.umat beragama.

2.2. Adalah wajar bila pemeluk agama lain turut Adalah wajar bila pemeluk agama lain turut menghormati (sesuai dengan azas kekeluargaan/ menghormati (sesuai dengan azas kekeluargaan/ bertetangga baik) sepanjang tidak bertentangan dengan bertetangga baik) sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.ajaran agamanya.

3.3. Para pejabat pemerintah hendaknya memberikan Para pejabat pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang wajar dan adil dalam melayani hajat perhatian yang wajar dan adil dalam melayani hajat keagamaan bagi semua pemeluk agama dalam wilayah keagamaan bagi semua pemeluk agama dalam wilayah kewenangannya. Kehadirannya dalam upacara kewenangannya. Kehadirannya dalam upacara keagamaan dari suatu agama yang tidak dipeluknya, keagamaan dari suatu agama yang tidak dipeluknya, hendaklah dalam sikap pasif namun hikmat.hendaklah dalam sikap pasif namun hikmat.

4.4. Pimpinan lembaga kemasyarakatanPimpinan lembaga kemasyarakatan perlu dihimbau perlu dihimbau untuk bijaksana, sehingga tidak menimuntuk bijaksana, sehingga tidak menimbbulkan adanya ulkan adanya kesan paksaan atau layangan dan pembauran aqidah dan kesan paksaan atau layangan dan pembauran aqidah dan syariat (ajaran dan aturan) agama yang berbeda-beda.syariat (ajaran dan aturan) agama yang berbeda-beda.

Page 10: Kerukunan

– Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/432/1981, tanggal 2 September 1981, tentang Penyelenggaraan MA/432/1981, tanggal 2 September 1981, tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan. Antara lain :Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan. Antara lain :

• Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan pada dasarnya hanya Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan pada dasarnya hanya diselenggarakan dan dihadiri oleh para pemeluk nagama diselenggarakan dan dihadiri oleh para pemeluk nagama yang bersangkutan, namun sepanjang tidak bertentangan yang bersangkutan, namun sepanjang tidak bertentangan dengan aqidah/ajaran agamanya, pemeluk agama lain dapat dengan aqidah/ajaran agamanya, pemeluk agama lain dapat turut menghormati sesuai dengan azas kekeluargaan turut menghormati sesuai dengan azas kekeluargaan bertetangga yang baik.bertetangga yang baik.

• Unsur peribadatan ialah :Unsur peribadatan ialah :– ““Ibadah” bagi Islam.Ibadah” bagi Islam.– ““Kebangkitan/liturgia” bagi Kristen/Katholik.Kebangkitan/liturgia” bagi Kristen/Katholik.– ““Yadnya” bagi Hindu.Yadnya” bagi Hindu.– ““Kebangkitan” bagi BudhaKebangkitan” bagi Budha..

• Unsur perayaan yang di dalamnya tidak ada unsur ibadah Unsur perayaan yang di dalamnya tidak ada unsur ibadah (seperti yang dimaksudkan di atas) dapat dihadiri dan diikuti (seperti yang dimaksudkan di atas) dapat dihadiri dan diikuti oleh pemeluk agama lain.oleh pemeluk agama lain.

• peribadatan ialah :peribadatan ialah :– ““Ibadah” bagi Islam.Ibadah” bagi Islam.

• ““Kebangkitan/liturgia” bagi Kristen/KatholikKebangkitan/liturgia” bagi Kristen/Katholik

Page 11: Kerukunan

Cinta damai tetap muncul dari Cinta damai tetap muncul dari kesadaran sebagai manusia yang kesadaran sebagai manusia yang

memiliki perbedaanmemiliki perbedaan

Insya AllahInsya Allah