Kerangka Kebijakan Upaya Percepatan Penurunan AKI dan PPIA

Slamet Riyadi YuwonoKOORDINATOR PELAKSANAAN MDG BIDANG KESEHATAN

RENCANA AKSI NASIONAL PERECEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBUJAKARTA,26 SEPTEMBER 2013

KONDISI YANG TERJADI

KECENDERUNGAN ANGKA KEMATIAN IBU

1990 1995 2000 2005 2010 20150

50

100

150

200

250

300

350

400

450

118

102

214

161

390

334 307

228

SDKI Exponential (SDKI) ESTIMATED TARGET TargetMDG 2015RPJMN 2014

Angk

a Ke

mati

an Ib

u pe

r 100

.000

KH

Kecenderungan Angka Kematian Ibu

Tahun 1991 -2015

Jumlah Kematian Ibu per provinsi2010 - 2012

JABAR

JATEN

GJA

TIM

BANTEN

LAM

PUNGNTT

ACEHRIA

U

KALBAR

SUM

SEL

SULS

EL

SUM

UT

KALTIMKALS

EL DKI

SUM

BARNTB

SULT

ENG

SULT

RA

MALU

T

JAM

BI

MALU

KU

PAPUABALI

SULB

ARKEP

RI

KALTEN

GSU

LUT

PAP BAR

GORONTALO DIY

BENGKULU

BABEL0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

781

675

582

237

178

172

170

158

151

143

140

137

106

103

101

100

100

86 84 81 77 69 65 63 59 56 55 49 47 46 40 38 37

2010 2011 2012

Sumber : Data Rutin Kesehatan Ibu 2010 - 2012

2010 2011 2012

4662

51184986

Chart Title

Karakteristik Ibu meninggal

Sumber : Kajian Lanjut hasil SP 2010

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2006-2012

NB. Faskes KB baru menjadi indikator sejak tahun 2010Sumber: Lap KIA Dinkes Provinsi

Th 2006 Th 2007 Th 2008 Th 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012

76.4 77.2

80.7

84.4 84.886.38

88.64

Th 2006 Th 2007 Th 2008 Th 2009 Th 2010 Th 2011 Th 2012

79.6 80.382

85.5 85.6

88.27

90.18

Th 2010 Th 2011 Th 2012

12,000

26,554

49,633 K4 Pn

Faskes KB

HIV-AIDS

Latar Belakang 34 juta orang terinfeksi HIV di seluruh dunia. Sebanyak 50% di

antaranya adalah perempuan dan 2,1 juta anak berusia kurang dari 15 tahun. (Laporan UNAIDS,2012)

Di Asia Tenggara, terdapat kurang lebih 4 juta orang dengan HIV, sekitar 1,3 juta orang (37%) perempuan terinfeksi HIV. (menurut Laporan Perkembangann HIV-AIDS WHO-SEARO 2011)

Di Indonesia, jumlah kumulatif AIDS sampai tahun 2012 adalah 42.887 , kumulatif HIV sampai tahun 2012 98.390, dengan persentase anak usia ≤ 4 tahun yang terinfeksi HIV mencapai 2,5% (Laporan Situasi Perkembangan HIV-AIDS, Tahun 2012).

21.103 ibu hamil yang menjalani test HIV, sebanyak 534 (2,53%) positif HIV (2011)

43.264 ibu hamil yang menjalani tes HIV, 1.329 (3,04 %) positif HIV (2012)

Peta Epidemi HIV di IndonesiaEstimasi jumlah ODHA Dewasa 2012 : 591.823

Persentase AIDS yang Dilaporkan Menurut Kelompok Umur Januari-Desember 2012

Data Dirjen P2PL, Tahun 2012

Perkiraan Jumlah Ibu Hamil Terinfeksi HIV

Kabupaten/Kota Jumlah Bumil

Kunjungan Antenatal Bumil HIV

Papua dan Papua Barat 82,714 50,721

(61%) 3,003(3,63%)

Kab/Kota daerah terkonsentrasi 2.842.341 2.776.673

(98%)7,106

(0,25%)

Kabupaten/Kota daerah epidemi rendah

2,509,329 2,397,342(96%)

6,273(0,25%)

TOTAL 5,434,384 2,448,063 16,382(0,30%)

TANTANGAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN AKI DAN PPIA

1.Diskontinuitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi

BIAYA

Ibu , Bayi Balita

Selamat

Persalinan

III. Kualitas pelayanan di RS

III. Kualitas pelayanan di RS

Akses ke RS tepat waktu

· 15% perkiraan komplikasi, tak dpt diprediksi tp dapat dicegah

Kualitas pelayanan·Pencegahan komplikasi ·Identifikasi komplikasi·Pertolongan pertama thd Komplikasi & penstabilan sebelum rujukan

I. Pemanfaatan penolong persalinan terampil , Penanganan Balita Sakit di fasilitas kesehatan

I. Pemanfaatan penolong persalinan terampil , Penanganan Balita Sakit di fasilitas kesehatan

II.Rujukan EfektifII.Rujukan Efektif

· 85% normal

FAKTA:Risfaskes 2011 & data rutin KIA 2011:·70.15% Bidan tinggal di desa·Puskemas memiliki sarana persalinan·47,4% puskesmas perawatan mampu PONED ·Ketersediaan oralit & zinc di puskemas·Kualitas pelayanan KIA yang sub standar

Studi Banten, sebab keterlambatan 474 kematian ibu thn 2006: ·45% terlambat krn pengambilan keputusan

FAKTA: Risfaskes 2011·Ketersediaan dokter spesialis di RS·21% RS Pemerintah Memenuhi Kriteria Umum PONEK ·Kualitas pelayanan KIA di RS sub standar

Studi di Banten: ·44% terlambat mendapatkan pelayanan di RS

Tantangan dalam pencapaian MDG 4 dan 5

2. Desentralisasi sektor kesehatan

Lemahnya tata kelola di tingkat kabupaten/kota Kesenjangan dalam sistem kesehatan (upaya

kesehatan, SDM, obat dan alat, pembiayaan, informasi/manajemen/regulasi, pemberdayaan masyarakat)

Kurangnya kualitas pelayanan dan lemahnya sistem rujukan

Sumber: Analisis bottle neck untuk penyusunan RAD MDG Jateng

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN AKI DAN PPIA

Kerangka Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu

Tahun 2013 – 2015

ILUSTRASI PENTAHAPAN PROVINSI

No Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 Sumut Kepri Aceh Sumbar Jambi

2 Sumsel Jogja Babel Riau GTO

3 Lampung NTB Kalsel Bengkulu Malut

4 DKI Bali Sulut Kalteng Papua

5 Banten Kalbar Sulbar Kaltim Papua Barat

6 Jabar Sultra Kaltim Maluku Kaltara

7 Jateng

8 Jatim

9 NTT

10 Sulsel

19

MDG’s UP4B

PKP Agustus 2013

Kebijakan PPIA(SE MENTERI KESEHATAN NO.GK/MENKES/001/I/2013)

1. Melaksanakan pelayanan pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) untuk diintegrasikan pada layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan konseling remaja di setiap jenjang pelayanan kesehatan dengan ekspansi secara bertahap dan dapat melibatkan peran swasta serta LSM.

2. PPIA dalam pelayanan KIA merupakan bagian dari Program Nasional Pengendalian HIV-AIDS dan IMS.

3. Setiap perempuan yang datang ke layanan KIA-KB dan remaja harus mendapat informasi mengenai PPIA.

Kebijakan PPIA (lanj)

4. Di daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib menawarkan tes HIV kepada semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan.

5. Di daerah epidemi HIV rendah, penawaran tes HIV oleh tenaga kesehatan diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan.

6. Untuk daerah yang belum mempunyai tenaga kesehatan yang mampu / berwenang memberikan pelayanan PPIA dapat dilakukan dengan cara : a. Merujuk ibu hamil ke fasilitas pelayanan HIV yang memadaib. Pelimpahan wewenang (task shifting) kepada tenaga kesehatan

lain yang terlatih. Penetapan daerah yang memerlukan task shifting petugas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat.

Kebijakan PPIA (lanj)

7. Setiap ibu hamil yang positif HIV wajib diberi obat ARV dan mendapatkan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan lebih lanjut (PDP).

8. Kepala Dinas Kesehatan merencanakan ketersediaan logistik (obat dan pemeriksaan tes HIV) berkoordinasi dengan Ditjen P2PL, Kemenkes.

9. Pelaksanaan Persalinan baik secara pervaginam atau Per abdominam harus memperhatikan indikasi obstetrik Ibu dan bayinya serta harus menerapkan kewaspadaan standar.

10. Sesuai dengan kebijakan program bahwa makanan terbaik untuk bayi adalah pemberian ASI secara ekslusif selama 0-6 bulan, untuk itu maka Ibu dengan HIV perlu mendapat konseling laktasi dengan baik sejak perawatan antenatal pertama sesuai pedoman. Namun apabila ibu memilih lain (Susu Formula) maka, Ibu , pasangannya dan keluarga perlu mendapat konseling makanan bayi yang memenuhi persyaratan teknis

Strategi Pelayanan PPIA

1. PPIA dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan ekspansi bertahap

2. Semua fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan PPIA

3. Perlu adanya jejaring pelayanan PPIA sebagai bagian dari LKB

4. Melibatkan peran swasta dan LSM5. Daerah menetapkan wilayah yang memerlukan

task shifting6. Ketersediaan logistik (obat dan pemeriksaan tes

HIV)

Rencana dan Target Pengembangan Program PPIA

Rencana Pengembangan Layanan PPIA

Target Baseline (2012)

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Kab/Kota dengan fasilitas pelayanan PPIA

18 67 133 185 339 497

RS Rujukan ARV 355 400 444 464 484 504**Puskesmas PPIA:

a. Prong 1 dan 2 9323 9419*** 9419*** 9419*** 9419*** 9419***

a. Prong 1,2,3 & 4 90 1000 2000 4736 7046 9419****

* 100% Kabupaten/Kota** 100% RS*** 100% Puskesmas PPIA Prong 1 & 2 (seluruh Puskesmas) **** Puskesmas dengan Rawat Inap (diutamakan)

Target Ibu Hamil di Tes HIV dan sifilis pada Pemeriksaan Antenatal

Daerah Jumlah ibu

hamil Ibu Hamil

ANC 2013 2014 2015 2016 2017

Papua dan Papua Barat

82.714

50.721

60% 70% 80% 90% 100%

31.261 36.471 41.681 46.891 52.101

Kab/Kota epidemi terkonsentrasi

2.842.341

2.776.673

15% 35% 60% 90% 100%

404.231 943.206 1.616.924 2.425.386 2.694.873

Kab/Kota epidemi rendah

2.509.329

2.397.342

10% 15% 20% 25% 30%

226.856 340.284 453.712 567.140 680.568

Total 5.434.384

5.224.736 662.348 1.319.659 2.111.916 3.038.915 3.426.940

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERCEPATAN

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU

KERANGKA PIKIR PERCEPATAN MDG

HASIL MIDTERM RPJMN 2010-2014

TERKAIT MDG(3 ON THE TRACK,,

4 PERLU KERJA KERAS, 5 SULIT

TERCAPAI )

ADVOKASI, ENDAMPINGAN

& MONEV

SUSUAN PRIORITAS SASARAN&PROGRAM

INTEGRASI PELAKSANAAN:

RAKERKESNAS 2013

PENETAPAN LOKUS : 9 PROV,

64 KAB/KOTA(Tahap I)

PENJABARAN HSL RAKERKESNAS SINERGISME PERENCANAAN& & PELAKSANAAN:o ANTAR UNIT UTAMAoPROVINSIoKAB/KOTA

KESEPAKATAN PERCEPATAN MDG

PELAKSANAAN KEGIATAN DI

DAERAH

Rekomendasi Rakerkesnas 20131. Mengutamakan upaya promotif-preventif dan peran aktif masyarakat serta

komunikasi publik dalam rangka mendukung MDG dan target RPJMN 2010-2014 2. Menyediakan akses informasi kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat melalui

media massa dan membangun jejaring dengan lintas sektor serta LSM terkait 3. Mewujudkan semua pelayanan kesehatan dan sumber daya fasilitas pelayanan

kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan standar yang berlaku, melalui penguatan program dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang diperkuat dengan sistem informasi SDM Kesehatan dan aspek legal

4. Meningkatkan jumlah, mutu, distribusi, retensi, dan pendayagunaan SDM kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan KB, seperti di daerah padat penduduk (Provinsi Sulsel), wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan Kluster 4, dan daerah tertentu perlu disiapkannya tenaga kesehatan strategis (nakesstra), dan standarisasi insentif SDM Kesehatan di DTPK dengan memperhatikan karakteristik daerah

Rekomendasi Rakerkesnas 20135. Meningkatkan cakupan pelayanan Kesehatan Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan

menjadi minimal 85% dan penyediaan rumah tunggu persalinan di daerah terpencil untuk meningkatkan cakupan persalinan oleh nakes di faskes

6. Mempercepat terwujudnya revitalisasi program Keluarga Berencana untuk pencapaian target penurunan TFR

7. Menurunkan AKI dan AKB, seperti penguatan Puskesmas PONED dan RS PONEK termasuk peningkatan kolaborasinya, penguatan sistem rujukan, pengembangan Sistem Komunikasi - Informasi Maternal dan Neonatal

8. Meningkatkan persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang berkualitas melalui dukungan regulasi daerah dan penguatan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

9. Meningkatkan pengetahuan komprehensif HIV-AIDS bagi kelompok usia 15-24 tahun, seperti dengan cara memperluas kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT) dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi pemuda

Rekomendasi Rakerkesnas 201310. Menurunkan annual parasite index (API) dengan kegiatan seperti: penemuan kasus

malaria secara aktif di daerah fokus dan perlindungan pada masyarakat 11. Peningkatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) sejak dini,

seperti: pembentukan jejaring PTM di setiap kabupaten/kota, dengan minimal terdapat satu Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana PTM

12. Meningkatkan pembinaan pelayanan kefarmasian, seperti: penyediaan obat, alat Kesehatan, dan alat kontrasepsi yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan E-Catalogue; menjamin ketersediaan dan pemerataan melalui pengelolaan satu pintu (one gate policy); menjamin kualitas obat, alat kesehatan dan alat kontrasepsi melalui sampling dan pengujian laboratorium; serta perwujudan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar melalui pemenuhan dan pemerataan tenaga kefarmasian

Rekomendasi Rakerkesnas 201313. Menyiapkan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dimulai

secara operasional per 1 Januari 2014 meliputi berbagai hal terkait dengan regulasi, penyiapan (kecukupan dan distribusi) SDM Kesehatan yang kompeten dan merata, kesiapan fasilitas Kesehatan, pengembangan regionalisasi sistem rujukan berjenjang, penyiapan standar pelayanan termasuk penyiapan formularium obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta mengutamakan pelayanan Kesehatan primer

14. Mempercepat penyelesaian produk-produk hukum untuk pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), advokasi dan sosialisasi Perpres SKN melalui dialog kepada seluruh stakeholder di Daerah; penyusunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang di-Perda-kan; serta pembinaan intensif dan sesuai jenjang administratif

15. Mempersiapkan RPJMD 2015-2019 di tingkat Daerah dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019 dengan mempertimbangkan: 1) analisis situasi dan kecenderungan Kesehatan, 2) analisis situasi dan kecenderungan lingkungan yang memengaruhi pembangunan Kesehatan, 3) aspek promotif-preventif menjadi arus utama, 4) perumusan dan pengkajian skenario/altenatif penyelesaian masalah Kesehatan, 5) penetapan stratregi program pembangunan Kesehatan, dan 6) penetapan reward system

Rekomendasi Rakerkesnas 201316. Mengusulkan pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke daerah,

yang pengelolaannya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) 17. Mewujudkan good and clean governance melalui sinkronisasi perencanaan yang

tepat dan evidence-based dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memanfaatkan teknologi informasi melalui dukungan dan pemberdayaan peran Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada seluruh satuan kerja

KESEPAKATAN

RAKERKESNAS 2013

TINDAK LANJUT TINGKAT PROVINSI

DILAKSANAKAN DI KAB/KOTA(ACTION PLAN)

SISTEM FEEDBACK

INFORMASI

SISTEM MONITORING

EVALUASI PERIODIK (3 BULANAN)

RPJMNRENSTRA

RPJMDRENSTRA

RPJMDRENSTRA

MAPPING/ANALASIS DETAIL(PER KAB/KOTA)

LOKUS TAHAP 1

NO PROVINSI JUMLAH KAB/KOTA

1 SUMUT 9

2 SUMSEL 4

3 LAMPUNG 7

4 DKI 3

5 JABAR 10

6 BANTEN 4

7 JATENG 12

8 JATIM 9

9 SULSEL 6

• Jml penduduk: 989.403• Kecamatan: 20• Desa/Kelurahan: 266/12• Puskesmas: 35• Puskesmas PONED: 13• Bumil: 18.354• Bulinfas: 16.424• Posyandu: 1.592• Poskesdes: 173• Dokter Umum: 47• Bidan: 445• Perawat: 197• Dokter SpOG : 1 • Dokter SpA : 1

KAB BANJARNEGARAJAWA TENGAH

Perdarahan; 7

Jantung; 6

HDK; 5

Infeksi; 2

Ginjal; 1Pneumonia 1 Ensefalitis; 1

Total Kematian Ibu tahun 2012:

23 kasus

CONTOH

KABUPATEN BANJARNEGARA

KRITERIA:• Berdaya ungkit tinggi• Data kinerja capaian program

belum optimal

PEJAWARANJumlah kematian : Ibu (3) Noenatal (3) , Jumlah sasaran terbanyak, Kematian ibu tertinggi, cakupan indikator KIA belum mencapai target

PURWONEGORO Jumlah Kematian : ibu (3), Neonatal ( 4)

BATUR Jumlah Kematian : Ibu (2) , Neonatal (1). Wilayah sangat sulit (pegunungan), kematian ibu tinggi tiap tahun, masyarakatnya spesifik

PUNGGELAN Jumlah Kematian : Ibu (3), Neonatal ( 4 ) , Daerah fokus vokasi kab, kematian ibu tinggi dengan penyebab perdarahan dan terlambat penanganan,

SUSUKAN Jumlah Kematian : Ibu (2), neonatal (5), wilayah luas perbatasan mobilitas tinggi

Fokus Intervensi1. Puskesmas Punggelan 12. Puskesmas Susukan 13. Puskesmas Purwonegoro 24. Puskesmas Pejawaran5. Puskesmas Batur 16. Puskesmas Wanayasa

2 1

2 2

1

1

10

3

0

0

0

0

0

Keterangan :

Kematian Ibu

Kematian Neonatal

50

14

2

3 1

5 1

41

2

0

43

13

3

125

1

Upaya PP AKI dan AKN Kab Banjarnegara:

Masalah SDM Jenis Kegiatan Pelaksanaan Peran PONEK belum maksimal karena SpOG

tidak standby 24 jam Jumlah bidan di puskesmas baik

PONED maupun Non PONED dengan persalinan 24 jam belum ideal untuk jadwal jaga 3 shift

Kebutuhan: SpOG 4, Bidan 621 Kekurangan: SpOG 1, Bidan 77 Ketersediaan: Dokter Umum 111,

Dokter gigi 94, Perawat 664, bidan 544, farmasi 68, gizi 43, sanitasi 64, kesehatan masyarakat 84, 2 SpA, 3 SpOG, 1 Sp Anestesi

Dari audit kasus kematian masih ada permasalahan kompetensi dan kepatuhan SDM

Rekrutmen tenaga dokter SPOG dan bidan

Melakukan mapping penempatan tenaga bidan

Penguatan Tim Supervisi Fasilitatif (Sufas) di Kab & PKM

Sufas, evaluasi & pembinaan ke 35 Puskesmas

Sufas Bidan Koordinator PKM ke bidan desa (278 desa)

Melakukan kualifikasi dan pembinaan tekhnis medis oleh Bidan CI/CT

2014-2015: SpOG 1, bidan 10

2015-2019: bidan 10

2020-2025: bidan 57

Jk pendek 2014-2015: 35 Puskesmas

BKD, Dinkes

UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA

Masalah SDM Jenis Kegiatan Pelaksanaan Peran

Dari audit kasus kematian masih ada permasalahan kompetensi dan kepatuhan SDM

Seringnya mutasi dokter terlatih PONED ke Pusk non PONED

5 Puskesmas tidak memiliki supir ambulans/ Pusling

Uji petik pelayanan ANC dan KN oleh CI/CT kepada 35 Puskesmas

Sistem reward bagi bidan yang berhasil dan punishment kepada bidan yang bermasalah

Mapping SDM sesuai kompetensi

Rekrutmen tenaga pengemudi

35 Puskesmas

Jk pendek: 2 Jk men: 2 Jk pjg: 1

BKD, Dinkes

Dinkes, BKD

Kewenangan Dokter di Puskesmas PONED

Membuat protap setiap Puskesmas PONED

Pengusulan pedoman dan juknis bagi dokter PONED ke provinsi dan pusat

Jk pdk Dinkes, Dinkes Prov, Kemkes, IDI

Legalitas dokter SpOG dan SpA memberikan pelayanan di Puskesmas PONED dalam rangka deteksi dini

Audiensi dengan IDI Jk pdk Dinkes, Dinkes Prov, IDI

Masalah Sarana & Peralatan Jenis Kegiatan Pelaksanaan Peran Dari 13 PONED baru 3 yg

memiliki ruang khusus pelayanan PONED yang representatif

Kekurangan: 10

Pengadaan sarana & prasarana pertolongan persalinan normal dan tindakan emergency obstetri neonatal di 10 Puskesmas PONED sesuai standar

Jk pdk: 3 pkm Jk men: 3 pkm Jk pjg: 4 pkm

Dinkes, Kemkes

22 Pusk non PONED dengan pelayanan persalinan belum memiliki sarana yang memenuhi standar

Assesment Faskes dengan menggunakan daftar tilik kelengkapan faskes

Jk pdk: 5 pkt Jk men: 10 pkt Jk pjg: 7 pkt

Dinkes, Kemkes

Pengadaan sarana dan prasarana APN di 8 Puskesmas fokus yang sesuai standar

Jk pdk: 5 pkt Jk men: 10 pkt Jk pjg: 7 pkt

Dinkes, Kemkes

1 Puskesmas tidak punya mobil Pusling sebagai fasilitas rujukan

Pengadaan mobil Pusling Jk pdk: 1 bh Dinkes, Kemkes

Dari 13 Puskesmas PONED, 3 belum memiliki

Pengadaan PONED kit Pusk Banjarmangu 1, wanadadi 1 dan punggelan 1

Jk pdk: 3 bh Dinkes, Dinkes Prov, Kemkes

Dari 278 desa baru 75 desa yang memiliki bidan kit dalam keadaan baik, Kebutuhan: 278 kit

Pengadaan, monitoring dan evaluasi penggunaan bidan kit

Jk pdk: 100 kit Jk men: 53 kit Jk pjg: 50 kit

Dinkes, Dinkes Prov, Kemkes

Dari 100 kelas bumil hanya 13 kelas ibu hamil yang memiliki paket kelas ibu hamil,

Pengadaan paket Kelas Ibu Hamil Jk pdk: 102 pkt

Dinkes, Dinkes Prov, Kemkes

UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA

Masalah Pembiayaan Jenis Kegiatan Pelaksanaan Peran Mekanisme pencairan dana

Jampersal untuk puskesmas terkait peraturan keuangan yang harus disetor ke pemda sehingga terlambat diterima puskesmas

Audiensi dengan Dinkes Provinsi dan Kemenkes

Jk pdk Dinkes, Pemda, Dinkes Prov, Kemkes

Standar penggunaan keuangan di daerah yang tidak bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan program

Audiensi dengan BUD Pemda

Jk pdk Dinkes, Pemda

Belum ada pembiayaan fasilitasi PONEK ke PONED

Audiensi dengan Direktur RS PONEK

Jk pdk Dinkes, RS

UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA

Masalah Pemberdayaan Masyarakat

Jenis Kegiatan Pelaksanaan Peran

keterlambatan pengambilan keputusan keluarga menjadi salahsatu penyebab dalam kasus kematian Ibu dan Bayi

Sosialisasi dan advokasi kepada linsek tk kabupaten dan kecamatan terkait peran keluarga dan masyarakat serta lintas sektor dalam percepatan penurunan kematian ibu dan neonatal.

Pendataan sasaran dan mapping bumil risiko Melaksanakan pertemuan tk Desa di 15 wilayah puskesmas

fokus Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan KP KIA/KelasIbu Balita di

setiap Desa di 15 wilayah pusk fokus

Jk pdk: 15 PKM

Dinkes, Kecamatan, PKK

Belum optimalnya sistem rujukan:disebabkan keterbatasan fasilitas

Membuat call center dan jejaring informasi antar puskesmas PONED dan antar Rumah Sakit rujukan termasuk swasta

Penyusunan pedoman sistem rujukan mengakomodir kondisi lokal namun tetap mengacu pada Permenkes

Mendorong RS BLU untuk mendukung kegiatan PONEK 24/7

Menyusun SOP, monev implementasi SOP AMP klinis harus dilakukan rutin Peningkatan kompetensi berkelanjutan melalui studi

kelompok, magang, pembahasan kasus, dan lain-lain

Jk pdk Dinkes, Dinkes Prov

keterbatasan fasilitas rujukan

Menyusun peraturan dan pedoman sistem rujukan tingkat kabupaten dan kota: Perbup dan Penyusunan mekanisme rujukan / regionalisasi alur rujukan ke puskesmas PONED dan rumah sakit

Jk pdk Dinkes, Dinkes Prov, Kemkes, IDI

UPAYA PP AKI DAN AKN KABUPATEN BANJARNEGARA

SINKRONISASI INTERVENSI SELURUH UNIT UTAMA MELAKUKAN INTERVENSI SASARAN

YG SAMA SESUAI DG TAHAPAN PELAKSANAAN ALOKASI SUMBER DAYA DG SASARAN YG SAMA,DENGAN

TETAP TIDAK MENINGGALKAN DAERAH YG BLM DALAM TAHAPAN

SINKRONISASI MULAI PRENCANAAN,PELAKSNAAN,MONEV ADVOKASI,PENDAMPINGAN UTK KAB/KOTA DAN

KOMITMEN DARI KAB/KOTA RECORDING DAN REPORTING SUSUN ALAT MONEV

POKOK KEGIATAN/KEGIATAN PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN IKT TERKAIT

45

NO IKT Program Utama

Pokok Kegiatan

Kegiatan

13 •% kab/kota yang memiliki perda yang mendukung pembangunan kesehatan

     

14 % Kab/kota yang memiliki Desa Siaga Aktif

15 Jml Kebijakan yang dibuat berdasarkan kajian dari data yang tersedia

16 •% Puskesmas yg memiliki nakes dgn sertifikasi promosi & prevensi

17 •% Puskesmas yg memiliki tenaga terlatih Manajmen Puskesmas

18 •Tersusunnya PP Pelayanan Kesehatan Primer

19 %. Puskesmnas di Kab/Kota yang melaksanakan Simpus secara optimal

20 • % Yankes Primer dengan SPA sesuai standart

21 •% Yankes Primer yg mendapat obat dan dukungan perbekalan kesehatan sesuai standart dan kebutuhan

Program Utama, Pokok kegiatan dan Kegiatan harus memiliki Indikator yang SMARTCC

POKOK KEGIATAN/KEGIATAN PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN IKT TERKAIT

46

NO IKT Program Utama

Pokok Kegiatan

Kegiatan

1 •IMR 23/1000      

2 •MMR 102/100.000

3 •Tk Kepuasan masyarakat pd pelayanan kesehatan primer

4 •Tk kepuasan nakes di pelayanan kes primer

5 •% Kabupaten/kota yg memiliki UKBM aktif lebih dari 50

6 •Tk kepedulian masyarakat pd kesehatan kesehatan

7 •% Kab/Kota yg memiliki sistim rujukan terstruktur

8 •% Rujukan yang tepat (% AMP)

9 •% Puskesmas terpenuhi asupan SD secara memadai

10 •% K4, % D/S,

11 •% Kab/Kota yeng memiliki lebih dar 2 bentuk UKBM yang melibatkan peran serta anak sekolah

12 •% kab/kota yg memiliki Posyandu mandiri lebih dr 50 %

Program Utama, Pokok kegiatan dan Kegiatan harus memiliki Indikator yang SMARTCC

47

Mari kita bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik

TERIMA KASIH