kerangka acuan prastudi kelayakan kpbu infrastruktur jalan
TRANSCRIPT
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 1
KERANGKA ACUAN PRASTUDI KELAYAKAN KPBU
INFRASTRUKTUR JALAN
(JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
Template dan isi dari Prastudi Kelayakan infrastruktur jalan, khususnya sektor jalan dan jembatan non-
tol akan dibahas seperti di bawah ini, namun template ini tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan
dengan kebutuhan, kondisi, dan perencanaan di daerah masing-masing. Kerangka acuan Prastudi
Kelayakan ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Permen PPN No. 2 tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 04 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
RINGKASAN EKSEKUTIF
Ringkasan Eksekutif merupakan ringkasan isi Dokumen Prastudi Kelayakan yang akan menjadi titik
perhatian (highlight) perencanaan bisnis atau tesis dari rencana bagi pengambil keputusan dalam proses
KPBU ini. Tujuan ringkasan eksekutif adalah untuk memberikan gambaran perencanaan pelaksanaan
KPBU kepada pembaca.
Dalam membuat Ringkasan Ekskutif gunakan kata kunci dengan menjawab 6 pertanyaan yaitu: Siapa,
Apa, Dimana, Kapan, Mengapa dan Bagaimana. Adapun pembuatan ringkasan eksekutif secara lengkap
harus meliputi sebagai berikut :
1. Informasi Umum
Menguraikan informasi umum dari rencana proyek kerjasama dalam bentuk tabel seperti di bawah
ini:
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
Unit Pelaksana
Unit Penyiapan
Perkiraan biaya proyek
Perkiraan periode kerjasama
Lokasi
2. Peluang
2.1. Latar Belakang Proyek
Secara singkat menyampaikan latar belakang diperlukannya proyek pengembangan jalan dan
jembatan non tol di wilayah perencanaan.
2.2. Gambaran Proyek
Secara singkat menguraikan gambaran proyek pengembangan jalan dan jembatan non tol di
wilayah perencanaan, seperti misalnya ruas jalan dan panjang ruas jalan yang akan
dikerjasamakan dan sebagainya
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 2
2.3. Tujuan Proyek
Secara singkat menguraikan tujuan diadakannya proyek kerjasama ini, seperti misalnya
mengurangi kemacetan di ruas tertentu, melayani kawasan tertentu, dan/atau lainnya.
3. Peluang bagi Entitas Bisnis
Diuraikan secara singkat pada bagian mana sektor memiliki peluang bisnis untuk ikutserta dalam
pengembangan proyek yang akan dikerjasamakan.
4. Spesifikasi Teknis Proyek
Diuraikan secara singkat spesifikasi teknis proyek, seperti misalnya desain kecepatan kendaraan,
lebar jalan, kualitas perkerasan yang akan digunakan, dan sebagainya.
5. Temuan AMDAL
Diuraikan secara singkat status kajian lingkungan, seperti misalnya disampaikan perlu tidaknya
dilakukan penyusunan AMDAL atau UKL/UPL serta disampaikan dampak lingkungan utama yang
mungkin timbul dari pelaksanaan proyek kerjasama ini.
6. Rencana Aksi Penyediaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP)
Diuraikan secara singkat rencana penyediaan lahan serta pemukiman kembali (jika ada), terutama
terkait status dan kendala yang dihadapi.
7. Struktur Proyek
Diuraikan secara singkat struktur kebutuhan pembiayaan untuk pengadaan infrastruktur yang akan
dikerjasamakan, seperti misalnya biaya konstruksi, biaya operasional dan pemeliharaan serta
rencana alokasi pembiayaan darimana saja (jika ada).
8. Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah
Diuraikan secara singkat dukungan pemerintah dan jaminan pemerintah apa saja yang diharapkan
dalam proyek kerjasama yang direncanakan.
9. Jadwal Pelaksanaan Proyek
Diuraikan secara singkat jadwal pelaksanaan proyek, mulai dari rencana pengadaan bada usaha
sampai dengan pemenuhan pembiayaan (financial close).
10. Informasi Kontak
Disini perlu disampaikan juga informasi kontak yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan terkait
proyek kerjasama yang direncanakan ini.
.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 3
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Menguraikan latar belakang diperlukannya proyek KPBU dilihat dari kebutuhan pengembangan dan
pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi perkotaan serta pemenuhan target-target
pembangunan di sektor transportasi, khususnya infrastruktur jalan dan jembatan, baik secara nasional
maupun regional. Beberapa poin penting untuk dapat dimasukkan dalam Latar Belakang ini meliputi:
• Kondisi umum pelayanan jalan dan jembatan di Indonesia;
• Kendala dalam pengembangan jalan dan jembatan;
• Kebijakan umum pengembangan jalan dan jembatan;
• Pembiayaan pengembangan jalan dan jembatan;
• Kendala dalam penyediaan pembiayaan ataupun pengelolaan jalan dan jembatan non tol;
• Kesimpulan kebutuhan penyediaan pembiayaan pengembangan, pembangunan dan/atau
pengelolaan jalan dan jembatan non tol dengan melibatkan pihak swasta melalui skema KPBU.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
1.2.1. Maksud
Mendefinisikan maksud penyusunan Prastudi Kelayakan proyek KPBU ini. CONTOH dari
maksud tersebut antara lain sebagai berikut:
• Mengkaji kelayakan proyek KPBU dan mendorong minat swasta untuk berinvestasi dalam
pembiayaan pembangunan dan/atau pengelolaan jalan dan jembatan non tol;
• Mengembangkan struktur alternatif pembiayaan pembangunan dan/atau pengelolaan jalan
dan jembatan non tol melalui skema KPBU;
• Menyampaikan kajian kelayakan pembiayaan pembangunan dan/atau pengelolaan jalan dan
jembatan non tol melalui skema KPBU;
• Dan/atau lainnya.
1.2.2. Tujuan
Mendefinisikan tujuan penyusunan Prastudi Kelayakan proyek KPBU ini. Contoh dari tujuan
tersebut antara lain sebagai berikut:
• Memberikan pemahaman kelayakan pelaksanaan pembiayaan pembangunan dan/atau
pengelolaan jalan dan jembatan non tol melalui skema KPBU.
• Meningkatkan pelayanan prasarana jalan dan jembatan kepada masyarakat.
• Terciptanya transfer teknologi maupun kemampuan manajerial dalam pembangunan
dan/atau pengelolaan jalan dan jembatan non tol di wilayah proyek.
• Dan/atau lain-lain.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 4
1.3. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Menjelaskan sistematika pembahasan dokumen Prastudi Kelayakan, yaitu:
Ringkasan Eksekutif
Bab 1 : Pendahuluan
Bab 2 : Kajian Hukum dan Kelembagaan
Bab 3 : Kajian Teknis
Bab 4 : Kajian Ekonomi dan Komersial
Bab 5 : Kajian Lingkungan dan Sosial
Bab 6 : Kajian Bentuk KPBU
Bab 7 : Kajian Risiko
Bab 8 : Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah
Bab 9 : Kajian Mengenai Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti (Outstanding Issues)
Bab 10 : Rencana Pengadaan
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 5
BAB 2. KAJIAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN
2.1. KAJIAN HUKUM
Kajian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa rencana proyek KPBU sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait.
2.1.1. Analisis Peraturan Perundang-undangan
a. Peraturan KPBU
Menjelaskan diperbolehkannya beserta persyaratannya melakukan KPBU untuk penyediaan
infrastruktur, prinsip-prinsip dasar KPBU yang akan diterapkan dalam dalam proyek KPBU
yang akan dilaksanakan, dan tahap-tahap penyiapan KPBU yang telah dilaksanakan.
Beberapa aturan terkait yang berlaku saat toolkit ini disusun adalah:
• Peraturan Presiden No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dengan point-point penting:
- Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan
Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang disebut dengan skema KPBU
(Kerjasama Pemerintah Badan Usaha);
- Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU adalah
infrastruktur jalan.
- KPBU dapat melakukan kerjasama lebih dari satu jenis infrastruktur atau
gabungan dari beberapa jenis infrastruktur.
- Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai Penanggung
Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam skema KPBU dilakukan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku di sektor infrastruktur yang
dikerjasamakan.
- PJPK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan
biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana.
• Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 04 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur, dengan point-point penting:
- Jenis infrastruktur terkait yang dapat dikerjasamakan berdasarkan panduan
umum ini diantaranya mencakup infrastruktur jalan arteri, jalan kolektor,
jalan lokal dan jembatan non-tol.
- Pelaksanaan KPBU terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu: (i) Tahap Perencanaan;
(ii) Tahap Penyiapan; (iii) Tahap Transaksi dan (iv) Tahap Pelaksanaan
Perjanjian KPBU
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 6
- Dalam tahap penyiapan KPBU, PJPK perlu memastikan ketersediaan
anggaran untuk penyusunan Prastudi Kelayakan, penyusunan kajian
lingkungan (jika diperlukan), serta pengadaan Badan Penyiapan (jika
diperlukan).
- Menteri/Kepala Lembaga dapat memberikan fasilitasi kepada PJPK berupa
konsultasi, asistensi, dan/atau pemberian fasilitator dalam penyusunan
Prastudi Kelayakan tanpa menghilangkan tanggungjawab PJPK.
• Permen PUPR No. 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Permen PUPR No. 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
• Permen PUPR No. 21/PRT/M/2014 tentang tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam
Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR
• Peraturan Kepala LKPP No. 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan
Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan No. 260 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU
• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
• Dan sebagainya
b. Peraturan Sektor Jalan dan Jembatan non tol
Beberapa peraturan di sektor jalan dan jembatan non tol yang perlu dikaji diantaranya
adalah:
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
• Permen PUPR No. 41 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan
Dan Terowongan Jalan
• Permen PUPR No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 7
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman
Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan dilakukan secara berkala paling singkat 5
(lima) tahun
• Keputusan Menteri PU No. 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Dalam
Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor;
• Peraturan terkait penetapan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama di sektor jalan dan
jembatan (jika ada).
c. Peraturan Terkait Lingkungan
Berisi kajian terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek lingkungan dan
dilakukan penetapan tingkat kajian lingkungan yang perlu dilakukan terkait dengan besaran
proyek KPBU yang akan dilakukan, apakah AMDAL, UKL/UPL atau Izin Lingkungan.
Peraturan tersebut antara lain:
• Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
• Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
• Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2015 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan
• Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan tahun 2006
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
• Dan sebagainya
d. Peraturan Terkait Pembiayaan Daerah
Sub-bab ini akan membahas beberapa peraturan terkait pembiayaan infrastruktur,
diantaranya:
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 8
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun
2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011.
• Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang membahas mengenai
penyelenggaraan jalan dan jembatan sesuai dengan otonomi daerah.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 96 Tahun 2016 tentang
Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah
e. Peraturan Terkait Pengadaan Badan Usaha
Sub-bab ini akan membahas beberapa peraturan terkait pengadaan terutama untuk
menentukan tapahan proses pengadaan, apakah pengadaan dilakukan secara satu tahap atau
dua tahap dengan melihat spesifikasi keluaran proyek KPBU.
Beberapa peraturan yang perlu dikaji adalah:
• Peraturan Kepala LKPP No. 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur.
• Peraturan Kepala LKPP No. 29 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan
Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.
f. Peraturan Terkait Penanaman Modal
Berisikan kajian mengenai kesesuaian proyek KPBU dalam pembangunan dan/atau
pengelolaan jalan dan jembatan non tol, diantaranya:
• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal. Peraturan Terkait Persaingan Usaha
• Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal
• Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik
Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan
Infrastruktur.
• Peraturan BKPM No. 5 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata
Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 9
g. Peraturan Terkait Persaingan Usaha
Berisikan kajian kesesuaian proyek KPBU sektor jalan dan jembatan dengan peraturan
persaingan usaha diantaranya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan pelaksanaannya serta
Perpres No. 38/2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dan Permen
PPN 4/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha
Dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan prinsip bersaing
h. Peraturan Terkait Ketenagakerjaan
Dalam kegiatan pembangunan dan/atau pengelolaan jalan dan jembatan dapat menimbulkan
hubungan ketenagakerjaan. Dalam kajian ini berisikan kesesuaian Proyek KPBU
pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan dengan diantaranya:
• Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
• UU No. 1/1970 tentang keselamatan kerja K3
• Permenaker No. 26/2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Ketenagakerjaan
• SKB 174/1986 & 104/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat
Kegiatan Konstruksi
• Permen PUPR No. 5/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (SMK3)
i. Peraturan Terkait Pengadaan Tanah
Pembangunan jalan dan jembatan non tol merupakan bagian dari jenis infrastruktur dalam
peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam kajian ini
dianalisa kesesuaian proyek KPBU dengan peraturan-peraturan berikut:
• UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
• Peraturan Presiden No. 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur bahwa tahapan pengadaan
tanah secara umum terdiri atas: (i) perencanaan; (ii) persiapan; (iii) pelaksanaan; dan
(iv) penyerahan hasil
• Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2018 tentang Penanganan
Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk
Pembangunan Nasional;
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 10
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun
2015;
• Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional
dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
• Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan
Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
• Dan sebagainya
j. Peraturan Terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah
Pada bagian ini dianalisa kemungkinan pemanfaatan Barang Milik Negara/Barang Milik
Daerah atau bahkan penghapusan asset (bila ada) dalam Proyek KPBU berdasarkan:
• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara
• Peraturan Menteri Keuangan No. 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/Pmk.06/2016 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.
k. Peraturan Terkait Perpajakan
Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perpajakan khususnya yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan
pengelolaan jalan dan jembatan non tol oleh Badan Usaha. Pada bagian ini diharapkan dapat
teridentifikasi kemungkinan pemberian insentif perpajakan kepada Badan Usaha. Peraturan
yang berkaitan dengan hal tersebut diantaranya adalah:
• PP No.69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
• PP No. 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal
di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-daerah tertentu.
l. Peraturan Terkait Dukungan Pemerintah
Dalam pelaksanaan skema KPBU, Pemerintah dapat memberikan dukungan pemerintah
terhadap badan usaha pelaksana dalam pelaksanaan KPBU. Berkaitan dengan pemberian
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 11
dukungan pemerintah atas sebagian biaya konstruksi, perlu dilakukan analisa diantaranya
terhadap
• Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2012 Pemberian Dukungan
Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Infrastruktur;
• Peraturan Menteri Keungan No. 190 Tahun 2015 tentang Pembayaran Ketersediaan
Layanan
• Peraturan Menteri Keuangan No. 170 Tahun 2015 tentang Pemberian Dukungan
Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2016 tentang Fasilitas Dalam
Rangka penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
m. Peraturan Terkait Jaminan Pemerintah
Dalam pelaksanaan skema KPBU, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah
dalam bentuk penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerintah dapat diberikan oleh Menteri
Keuangan melalui PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) selaku badan usaha
penjaminan infrastruktur. Jaminan pemerinah diberikan dengan memperhatikan prinsip
pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN.
Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap Proses pemberian jaminan pemerintah oleh PT.
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) yang diatur dalam:
• Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan
Usaha Penjaminan Infrastruktur; dan
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Fasilitas Untuk
Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Ruang Lingkup dan
Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan
Usaha Penjaminan Infrastruktur.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
• Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka
Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 12
2.1.2. Risiko Hukum dan Strategi Mitigasi
Menguraikan isu-isu hukum yang berpotensi memberikan pengaruh/dampak pada penyiapan,
transaksi, maupun pelaksanaan proyek KPBU, serta menjabarkan strategi mitigasi untuk
meminimalisasi kemungkinan terjadi dan besaran dampaknya. Misalnya, risiko yang diakibatkan
dari diterbitkannya peraturan baru. CONTOH secara tabulasi dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Risiko dan Strategi Mitigasi Aspek Hukum
No. Risiko Strategi Mitigasi
1 Pengadaan tanah belum selesai Koordinasi antara PJPK dengan Badan
Pertanahan atau Pemerintah Daerah
2 Alokasi Risiko antara PJPK – Badan Usaha
Pelaksana
Penyusunan alokasi risiko berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
berlaku, market sounding, dan one-on-one
meeting
3 Proses Pelelangan Penentuan kualifikasi dan parameter
pelelangan harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dengan tetap
memastikan kesesuaiannya dengan tujuan
penyelenggaraan Proyek
4 Dan sebagainya
2.1.3. Kebutuhan Perijinan
Pada sub-bab ini akan diuraikan perijinan-perijinan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek
KPBU serta rencara strategi untuk memperoleh perijinan-perijinan tersebut, baik perijinan
sebelum proses pengadaan maupun setelah proses pengadaan. Sebagai contoh adalah perijinan
AMDAL, Izin Lingkungan, Surat Penetapan Lokasi dari Gubernur, persetujuan prinsip dukungan
dan/atau jaminan pemerintah (jika dibutuhkan), dan sebagainya yang diperlukan sebelum proses
pengadaan. Sementara Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sebagainya diperlukan setelah
proses pengadaan dan penandatanganan kerjasama.
2.1.4. Rencana dan Jadwal Pemenuhan Persyaratan Peraturan dan Hukum
Rencana dan jadwal pemenuhan persyaratan peraturan dan hukum disesuaikan dengan rencana
dan jadwal penyiapan, transaksi, serta pelaksanaan proyek KPBU. Contoh secara tabulasi dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Rencana Pemenuhan Persyaratan Hukum
No. Persyaratan Hukum Waktu Pemenuhan
1 AMDAL Tahap penyiapan proyek
2 Penyelesaian status kepemilikan tanah Tahap penyiapan proyek
3
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 13
2.2. KAJIAN KELEMBAGAAN
2.2.1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
Pada bagian ini dilakukan analisa mengenai siapa dan apa kewenangan dari Penanggung Jawab
Proyek Kerjasama (PJPK) dalam rencana pembangunan dan/atau pengelolaan jalan dan jembatan
jalan tol yang akan dilaksanakan. Uraian ini mengacu pada hasil kajian hukum terkait KPBU serta
sektor jalan dan jembatan.
2.2.2. Struktur Organisasi KPBU
Pada sub-bab ini digambarkan skema atau struktur organisasi dari instansi-instansi yang akan
terlibat dalam KPBU beserta dengan penjelasan umumnya. Tugas, wewenang dan tanggung
jawab masing-masing instansi dijelaskan pada sub-bab berikutnya. Berikut adalah CONTOH
struktur Availability Payment untuk jalan non-tol.
2.2.3. Pemetaan Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan (Stakeholder
Mapping)
Dalam sub-bab ini akan diuraikan struktur kelembagaan kerjasama termasuk peran dan
tanggung jawab dari masing-masing lembaga terkait.
1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
Menguraikan tugas dan tanggung jawab PJPK serta apa yang perlu disiapkan oleh PJPK, serta
menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan. Berdasarkan Perpres No.
38/2015 tentang PJPK dan Permen PPN No. 2 tahun 2020 dapat berupa Menteri/Kepala
Lembaga/Kepada Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
2. Tim KPBU
Berisikan penjelasan mengenai status pembentukan Tim Teknis KPBU proyek terkait
berdasarkan Surat Penetapan/Surat Keputusan dari PJPK, menguraikan tugas dan tanggung
jawab Tim KPBU, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan.
3. Panitia Pengadaan
Berisikan penjelasan mengenai status pembentukan Panitia Pengadaan Badan Usaha serta
tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 14
PJPK, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan
proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.
4. Badan Usaha Pelaksana (Special Purpose Company - SPC)
Menguraikan tugas dan tanggung jawab SPC, serta menentukan peran dalam skema
pengambilan keputusan.
5. Pemerintah Daerah
Menguraikan tugas dan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan proyek
KPBU ini. Sebagai contoh adalah Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas, dan
wewenang antara lain:
• mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat
kegiatan perekonomian lainnya;
• mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan;
• ikut menjamin keselamatan dan keamanan jalan raya;
• membina masyarakat di sekitar lokasi pembangunan dan memfasilitasi masyarakat
di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif dalam menjaga
keberlanjutan kualitas jalan dan jembatan yang dibangun;
• memberikan izin mendirikan bangunan; dan
• memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pengembangan jalan dan
jembatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menguraikan peranan DPRD dalam tupoksinya untuk urusan legislasi, penganggaran dan
pengawasan. Peranan DPRD ini perlu dimasukkan karena proyek KPBU akan menyangkut
masalah penganggaran daerah dan juga penetapan tarif. Menentukan peran dalam skema
pengambilan keputusan.
7. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Menguraikan peran dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan jalan dan
jembatan, serta menentukan peran dalam skema pengambilan keputusan. Salah satu
Peraturan yang dapat diacu adalah Peraturan Menteri PUPR No. 20 tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR
8. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Menguraikan tugas dan tanggung jawab PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
apabila proyek KPBU yang direncanakan memerlukan Jaminan Pemerintah. Salah satu
peraturan yang dapat diacu adalah Perpes 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha
Penjaminan Infrastruktur.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 15
9. Badan Lainnya
Menguraikan tugas dan tanggung jawab badan-badan atau lembaga-lembaga lain yang akan
terlibat dalam proyek KPBU yang direncanakan, seperti misalnya Ditjen Pembiayaan
Infrastruktur PUPR, Ditjen Bina Marga, dan sebagainya.
2.2.4. Perangkat Regulasi Kelembagaan
Berdasarkan analisa terhadap peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan (stakeholder)
terkait dan Tim KPBU serta Panitia Pengadaan, pada bagian ini dilakukan analisa kebutuhan
regulasi untuk mendukung peran dan tanggungjawab lembaga terkait sebagaimana dimaksud
sehingga proses KPBU dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan.
2.2.5. Kerangka Acuan Pengambilan Keputusan
Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta peran dan tanggung jawab
pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, pada bagian ini dilakukan analisa kerangka acuan
pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Proyek KPBU. Contoh tabel kerangka acuan
pengambilan keputusan adalah seperti di bawah ini.
Jenis Keputusan Penerbit/Penanggung
Jawab
Persyaratan/Catatan
Konfirmasi kesiapan proyek Panitia Pengadaan Checklist kelengkapan dokumen telah
memenuhi
Penetapan Pemenang Lelang PJPK Penetapan berdasarkan usulan dari
Panitia Pengadaan
Surat Penunjukan BUP
Pemenang Lelang
PJPK Penerbitan dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kerja setelah surat
pemenang lelang diterbitkan.
dll
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 16
BAB 3. KAJIAN TEKNIS
3.1. KONDISI EKSISTING
Beberapa hal perlu diuraikan dalam menjelaskan kondisi eksisting pelayanan jalan jembatan. Kodisi
eksisting ini dikaji melalui melalui kajian data sekunder maupun data primer. Data primer dapat
diperoleh dari beberapa survey, diantaranya adalah survey lalu lintas dan survey kondisi koridor ruas
jalan yang akan dikerjasamakan. Hasil kajian eksisting ini dapat disampaikan dalam sub-bab berikut.
3.1.1. Kondisi jalan dan jembatan existing di wilayah perencanaan
Data data ini bisa didapatkan dengan melakukan traffic counting (TC) langsung di lapangan dengan
melakukan sampling pada seluruh lokasi ruas yang karakteristiknya berbeda (jalan arteri,
kolektor) khususnya jam sibuk hari kerja & libur ataupun berdasarkan data sekunder yang telah
ada.
Beberapa point yang perlu diuraikan :
• Volume masing masing jenis kendaraan ( sepeda motor, mobil pribadi, bus dan truk,dll)
• Prosentase kendaraan berat, sedang dan ringan
• Dsb.
3.1.2. Kondisi Kinerja Jalan dan Jembatan
Pada bagian ini dilakukan pengkajian kinerja jalan dan jembatan yang dilihat dari indicator
diantaranya:
• kinerja lalu lintas atau kapasitas masing masing dalam bentuk : V/C Rasio atau LoS (
level of service).
• Kendaraan berat untuk kinerja bebean kendaraan yang melewati jalan & jembatan
• Terkait dengan jenis perkerasan yang digunakan dan umur rancana jalan dan jembatan
3.1.3. Kondisi Fisik Prasarana Jalan dan Jembatan
Menguraikan kondisi prasarana jalan dan jembatan yang ada saat ini dengan mengkaji secara
umum kondisi fisik jalan dan jembatan seperti lebar, jenis perkerasan jalan dan jembatan
termasuk jari-jari tikungan. Kajian dilakukan terutama terkait geometrik jalan dan persimpangan
serta jenis & material jembatan (superstructure, struktur dan sub-structure).
3.2. ANALISIS TRANSPORTASI
Kajian kelayakan teknis pembangunan dan/atau pengelolaan jalan dan jembatan non tol ini dilakukan
dengan mengaitkan antara variabel sistem transportasi dan tata ruang wilayah ke dalam bentuk model.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 17
3.2.1. Metodologi Analisis
Pada sub-bab ini diruraikan metodologi analisis yang akan dilakukan. Contoh metodologi kegiatan
analisis yang akan dilakukan adalah seperti di bawah ini. Perlu diuraikan secara singkat apa saja yang
akan dilaksanakan.
Model yang dapat digunakan dalam perencanaan jalan misalnya model perencanaan transportasi empat
tahap.
Model tersebut kemudian perlu dikalibrasi dengan menggunakan data kondisi jaringan transportasi,
sosio-ekonomi dan kependudukan, serta pola tata ruang eksisting di wilayah perencanaan sehingga
diperoleh model yang diperlukan untuk prediksi permintaan perjalanan dan kinerja sistem transportasi
di masa datang.
Pola tata ruang di masa datang dapat dikaji dengan menggunakan data rencana tata ruang wilayah yang
diperoleh dari dokumen perencanaan yang telah ada, sementara konsep perencanaan ruas jalan yang
berisi indikator kinerja jaringan, dan standar penyediaan sarana dan prasarana transportasi diperoleh
dari sejumlah peraturan terkait. Konsep dan pola penanganan ini akan menjadi referensi dalam
mengembangkan alternatif solusi yang memungkinkan.
Hasil simulasi jaringan berupa indikator lalulintas (kecepatan, waktu perjalanan, volume) serta indikator
ekonomi (biaya dan manfaat) akan digunakan untuk melakukan analisis kelayakan perencanaan ruas jalan
yang ada. Sebagai langkah terakhir, penyusunan rekomendasi akan merupakan kesimpulan dari analisis
kelayakan perencanaan teknis yang diusulkan untuk menentukan prioritas rencana pembangunan
dan/atau pengelolaan jalan dan jembatan.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 18
3.2.2. Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan Eksisting
Evaluasi kinerja ini memberikan gambaran eksisting dan memberikan titik – titik lokasi
bermasalah untuk selanjutnya diidentifiksi penyebab persoalannya. Evaluasi ini dilakukan dengan
melakukan simulasi jaringan jalan dengan membebankan Matriks Asal Tujuan ke sistem jaringan
jalan yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa uraian yang perlu disampaikan secara ringkas
diantaranya seperti:
• Penetapan daerah cakupan
• Kodifikasi jaringan jalan
• Karakteristik jaringan jalan (kapasitas, volume, fluktuasi, rasio volume/kapasitas,
kecepatan, dan kepadatan)
Untuk mengetahui kinerja jalan maka dapat dilakukan pengelompokan kinerja jalan mulai dari
yang terbaik hingga terburuk. Dalam analisis ini juga perlu disampaikan kondisi eksisting
lingkungan seperti misalnya keberadaan utilitas (Listrik, air, gas, dan sebagainya) serta potensi
tingkat kecelakaan/bahaya.
3.2.3. Analisis Kinerja Jaringan dengan Alternatif Jalan Baru
Dari hasil analisis kinerja jaringan eksisting, disampaikan beberapa alternatif solusi untuk
kemudian dilakukan simulasi jaringan jalan. Parameter kinerja yang dihasilkan (waktu tempuh,
kecepatan, VCR) dibandingkan terhadap kondisi eksisting sehingga diperoleh perencanaan ruas
jalan yang menjadi lokasi kajian yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja jaringan
transportasi di wilayah perencanaan sekaligus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
di sekitar lokasi ruas jalan kajian.
3.3. RANCANG BANGUN
Pada sub-bab ini dilakukan rancang bagun berdasarkan hasil analisis serta peramalan lalu lintas diatas.
Beberapa hal yang perlu dikaji meliputi :
3.3.1. Rencana Geometrik Jalan
Perencanaan geometrik merupakan bagian dari perencanaan jalan dimana geometrik atau
dimensi nyata jalan beserta bagian-bagiannya disesuaikan dengan tuntutan serta sifat-sifat lalu
lintas yang dapat menghasilkan efisiensi keamanan serta kenyamanan yang paling optimal dalam
pertimbangan ekonomi yang paling layak. Perencanaan geometrik pada umumnya menyangkut
aspek perencanaan jalan seperti lebar, tikungan, landai, jarak pandang dan juga kombinasi dari
bagian – bagian tersebut.
3.3.2. Rencana Kapasitas, Volume dan Rasio Volume/Kapasitas
Pada sub-bab ini dilakukan perencanaan kapasitas jalan, volume dan rasio volume/kapasitas.
Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalu lintas
yang ideal dalam satuan waktu tertentu, dinyatakan dalam jumlah kendaraan yang melewati
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 19
potongan jalan tertentu dalam satu jam (kendaraan/jam), atau dengan mempertimbangkan
berbagai jenis kendaraan yang melalui suatu jalan digunakan satuan mobil penumpang sebagai
satuan kendaraan dalam perhitungan kapasitas maka kapasitas menggunakan satuan “satuan
mobil penumpang per jam” atau (smp/jam).
3.3.3. Penetapan
Perlu dilakukan juga perencanaan volume lalu lintas di jalan yang akan dikerjasamakan. Volume
ini adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan
tertentu dalam satuan waktu tertentu. Volume lalu lintas rata-rata adalah jumlah kendaraan
rata-rata dihitung menurut satu satuan waktu tertentu, bisa harian yang dikatakan sebagai
Volume lalu lintas harian rata-rata/LHR atau Average Daily Traffic (ADT) atau Volume lalu lintas
harian rata-rata tahunan (LHRT) atau sebagai Annual Average Daily Traffic (AADT).
Perencanaan juga dilakukan terhadap rasio volume/kapasitas yang merupakan perbandingan
antara volume yang melintas (smp/jam) dengan kapasitas pada suatu ruas jalan tertentu
(smp/jam). Besarnya volume lalu-lintas diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan, sedangkan
besarnya kapasitas diperoleh dari lingkungan ruas jalan dan survei geometrik yang meliputi
potongan melintang, persimpangan, alinyamen horizontal, dan alinyamen vertikal.
3.3.4. Rencana Kecepatan
Dalam sub-bab ini ditetapkan kecepatan rencana (VR) yang akan diterapkan di jalur jalan dan
jembatan yang akan dikerjasamakan. Kecepatan rencana, VR, pada suatu ruas jalan adalah
kecepatan yang dipilih sebagai dasar perencanaan geometrik jalan yang memungkinkan
kendaraan – kendaraan bergerak dengan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah, lalu
lintas yang lengang, dan pengaruh samping jalan yang tidak berarti. Berikut adalah standar VR
untuk masing – masing fungsi jalan yang dapat diacu.
Fungsi Kecepatan Rencana (km/jam)
Datar Bukit Pegunungan
Arteri 70-120 60-80 40-70
Kolektor 60-90 50-60 30-50
Lokal 40-70 30-50 20-30
3.3.5. Rencana Kepadatan Jalan
Dalam sub-bab ini ditetapkan rencana kepadatan jalan yang akan diterapkan dimana kepadatan
didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang menempati suatu ruas jalan tertentu atau lajur, yang
biasanya dinyatakan dalam satuan kendaraan per kilometer atau smp per kilometer per lajur.
Kepadatan sulit untuk mengukur secara langsung, biasanya diperlukan titik ketinggian yang
cukup sehingga kendaraan dapat diamati dalam suatu ruas tertentu. Namun demikian kepadatan
dapat dihitung dari kecepatan dan volume.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 20
3.3.6. Penetapan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Pada sub-bab ini diuraikan mengenai berbagai fasilitas perlengkapan jalan yang akan dilengkapi
di ruas jalan dan jembatan yang akan dikerjasamakan. Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan
adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur
terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan memberi informasi kepada pengguna jalan
tentang peraturan dan petunjuk yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat,
seragam dan beroperasi dengan efisien.
Fasilitas perlengkapan jalan ini diantaranya meliputi rencana marka jalan, rambu-rambu lalu
lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas penerangan jalan, dan sebagainya.
3.3.7. Rencana Konstruksi Jalan dan Jembatan
Dalam sub-bab ini diuraikan desain serta kriteria desain yang mencakup rencana perkerasan
jalan, Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA), Daerah Milik Jalan (DAMIJA), Daerah Pengawasan Jalan
(DAWASJA), dan sebagainya. Pada sub-bab ini perlu disampaikan berbagai layout desain jalan
yang akan dikerjasamakan.
Pada bagian ini juga dapat diuraikan berbagai rencana inovasi yang dapat diterapkan, seperti
misalnya penyediaan ducting untuk utilitas, pemasangan CCTV jalan, jembatan penyeberangan
orang (JPO), penerangan jalan umum (JPU), dan sebagainya.
3.4. SPESIFIKASI KELUARAN
Pada bagian ini diuraikan pembangunan jalan dan jembatan non tol yang nantinya dalam masa kerja sama
akan menghasilkan spesifikasi keluaran teknis pada tingkat kinerja tertentu dan akan menjadi standar
atau tolok ukur layanan yang akan menjadi kinerja BUP yang disepakati dalam Perjanjian KPBU.
Pada bagian ini dijelaskan indikasi kinerja layanan yang akan diberikan oleh Badan Usaha Pelaksana KPBU
dengan memperhatikan objek kerja sama (fasilitas pokok dan atau fasilitas penunjang) yang dibangun.
Penting diperhatikan ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) pada perundangundangan yang
berlaku untuk digunakan menjadi rujukan pada jenis layanan yang sudah ada SPM yang berlaku. Pada
kasus objek kerjasama hanya sebagian dari fasilitas dan atau sarana yang dikerjasamakan maka tetap
diperlukan indikasi spesifikasi layanan yang akan diberikan oleh BUP sebagai bahan untuk disepakati
pada perjanjian kerja sama.
Perlu dipertimbangkan secara seksama perumusan standar pelayanan atas fasilitas yang dibangun,
berikut konsekuensi maupun besaran dan jenis toleransi bila BUP gagal memenuhi standar pelayanan
yang disepakati. Hal tersebut diharapkan dapat memudahkan merumuskan konsekuensi atas jenis
kegagalan yang terjadi. Hal ini akan menjadi kesepakatan dalam perjanjian KPBU antara PJPK dan BUP.
Spesifikasi Keluaran ini perlu dilengkapi dengan tata cara pengukurannya sehingga diketahui hal-hal yang
harus disiapkan dan dikerjakan untuk mengukur kesesuaian kinerja layanan dengan spesifikasi keluaran
yang disepakati dalam dalam setiap tahap penyelenggaraan KPBU. Sekurang-kurangnya perlu disiapkan:
1) SPM yang berlaku; 2) jadwal indikatif terkait kegiatan di setiap Tahapan yang dipantaui; c) kepatuhan
terhadap pengelolaan lingkungan, sosial dan keselamatan utamanya pada Tahap Konstruksi dan
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 21
Operasional; d)pengaturan pemantauan termasuk rincian tata cara pengukuran kinerja layanan agar
hasilnya dapat disandingkan dengan Spesifikasi Keluaran sebagaimana sudah disepakati pada perjanjian
kerja sama KPBU.
Spesifikasi Keluaran merincikan standar pelayanan yang minimal perlu disediakan BUP dalam
mengoperasikan infrastruktur jalan dan jembatan non tol sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian
KPBU. Sehubungan dengan maksud pengembalian aset yang sudah dibangun pada akhir masa konsesi
(perjanjian kerjasama) perlu dirumuskan syarat-syarat yang perlu dipenuhi sebelum pengembalian aset
dilaksanakan. Untuk itu, perlu dirumuskan, secara khusus, rincian status kinerja pelayanan, dilengkapi
rincian teknis keadaan sarana dan prasarana berikut kelengkapannya yang disiapkan sebagai syarat
pengembalian aset oleh BUP kepada PJPK (pemerintah) di akhir masa konsesi (perjanjian kerja sama).
3.5. JADWAL PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Menguraikan jadwal pelaksanaan konstruksi dan pengadaan peralatan yang akan dilakukan. Jadwal
pelaksanaan ini meliputi:
1. Tahapan konstruksi;
2. Tahapan operasional komersial; dan
3. Tahapan akhir perjanjian KPBU
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 22
BAB 4. KAJIAN EKONOMI DAN KOMERSIAL
4.1. ANALISIS PERMINTAAN (DEMAND)
Analisis permintaan ini ditujukan untuk untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait
proyek pembangunan dan/atau pengelolaan jalan dan jembatan non tol, terutama dari aspek ekonomi,
komersial dan jumlah kebutuhan, sehingga proyeksi jumlah dan beban kendaraan yang akan melewati
ruas jalan yang akan dikerjasamakan menjadi sangat penting. Hal ini akan menentukan asumsi beban
pengelolaan jalan serta manfaat yang akan diterima oleh para pengguna jalan dan jembatan tersebut.
Kajian ini berisi ringkasan dari Survai Kebutuhan Nyata (Real Demand Survey – RDS) yang akan memuat
proporsi jumlah kendaraan yang diperkirakan akan beralih menggunakan jalur jalan dan jembatan yang
akan dikerjasamakan, dan harapan pelayanan yang diinginkan. Kajian RDS jalan dan jembatan ini juga
dapat digunakan untuk mengkonfirmasi analisa demand forecast dan akan dilampirkan dalam Lampiran
Prastudi Kelayakan.
Kajian permintaan ini dapat dilakukan melalui survai volume lalu lintas harian rata-rata (LHR). Volume
lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati suatu ruas jalan tertentu pada periode waktu
tertentu, dimana perhitungan volume lalu lintas dilakukan secara terklasifikasi sebagai berikut:
• Kendaraan Ringan (Light Vehicle), yaitu semua kendaraan bermotor beroda empat, meliputi:
jenis sedan (mobil pribadi), angkot, bus mini, pick-up/box dan truk mini.
• Kendaraan Berat (Heavy Vehicle), yaitu semua kendaraan bermotor beroda lebih dari empat,
meliputi: bus besar, truk 2 sumbu, truk 3 sumbu, trailer dan truk gandeng.
• Sepeda Motor (Motorcycle).
• Kendaraan tidak bermotor (Unmotorized), yaitu semua kendaraan tak bermotor seperti becak,
gerobak dll (dimana pejalan kaki tidak termasuk kelompok ini).
Pada kegiatan Survei Kinerja Lalu Lintas ini dilakukan survei pencacahan volume lalu lintas pada ruas –
ruas dimana kemungkinan akan terjadi peralihan rute ke rencana jalan dan jembatan yang akan
dikerjasamakan.
4.2. ANALISIS PASAR (MARKET)
Analisis pasar yang dimaksud adalah kajian terhadap minat dunia usaha atau pihak swasta pada proyek
KPBU ini. Dalam sub-bab ini perlu dimasukkan beberapa hal di bawah ini:
• Tanggapan dan pendapat investor potensial terhadap rencana proyek KPBU yang diperoleh
dari hasil penjajakan minat (market sounding), diantaranya mencakup ketertarikan investor
potensial atas tingkat pengembalian investasi yang ditawarkan, risiko utama yang menjadi
pertimbangan investor, kebutuhan akan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.
• Tanggapan dan pendapat dari lembaga keuangan nasional dan/atau internasional terhadap
bankability rencana proyek KPBU, termasuk indikasi besaran pinjaman, jangka waktu, tingkat
suku bunga, dan persyaratan perolehan pinjaman yang dapat disediakan, serta risiko utama yang
menjadi pertimbangan.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 23
• Tanggapan dan pendapat dari lembaga penjaminan terhadap rencana proyek KPBU, diantaranya
mencakup risiko-risiko yang dapat dijaminkan, persyaratan dan prosedur perolehan
penjaminan, dan lainnya.
• Identifikasi strategi untuk mengurangi risiko pasar dan meningkatkan persaingan yang sehat
dalam pengadaan proyek KPBU.
• Identifikasi struktur pasar untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat kompetisi dari
proyek-proyek KPBU sektor jalan dan jembatan non tol.
4.3. ANALISIS STRUKTUR PENDAPATAN KPBU
Berisikan uraian potensi-potensi sumber pendapatan proyek KPBU selama masa perjanjian kerjasama,
dimana untuk sektor jalan dan jembatan non tol maka sumber pendapatan adalah dari pembayaran
ketersediaan layanan (Availability Payment/AP).
Pada sub-bab ini juga dijabarkan mekanisme penyesuaian nilai availability payment serta diidentifikasi
dampak terhadap nilai AP jika terjadi:
• kenaikan biaya KPBU (cost over run);
• pembangunan KPBU selesai lebih awal;
• pemberian insentif atau pemotongan pembayaran dalam hal pemenuhan kewajiban.
4.4. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT SOSIAL (ABMS)
Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS) atau Social Cost and Benefit Analysis (SCBA) merupakan alat bantu
untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. ABMS
membandingkan kondisi dengan ada proyek KPBU dan tanpa ada proyek KPBU. Hasil ABMS digunakan
sebagai dasar penentuan kelayakan ekonomi proyek KPBU serta kelayakan untuk dukungan
pemerintah. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa hasil perhitungan ABMS akan menjadi
rujukan bagi pemerintah dalam menentukan besaran dukungan pemerintah. Beberapa hal yang perlu
diuraikan dalam Prastudi Kelayakan ini meliputi:
4.4.1. Asumsi umum
• Periode evaluasi;
• Faktor konversi;
• Dan asumsi lain yang diperlukan.
4.4.2. Manfaat
Pada sub-bab ini diuraikan berbagai manfaat yang didapatkan dari kegiatan proyek pembangunan
dan/atau pengelolaan jalan dan jembatan. Manfaat dari pengembangan jalan dan jembatan non
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 24
tol ini dapat beragam. Berikut adalah contoh beberapa manfaat yang mungkin terjadi dari
investasi jalan dan jembatan non tol:
Manfaat yang diperhitungkan pada ABMS adalah manfaat yang dapat dikuantifikasi, seperti
penghematan biaya transportasi, penghematan waktu, dan lainnya. Manfaat tersebut selanjutnya
dikonversi dari nilai finansial menjadi nilai ekonomi.
4.4.3. Biaya
• Biaya penyiapan KPBU;
• Biaya modal;
• Biaya operasional;
• Biaya pemeliharaan;
• Biaya lain-lain yang timbul dari adanya proyek.
Biaya yang diperhitungkan merupakan biaya konstan di luar biaya kontijensi dan pajak. Biaya
dikonversi dari nilai finansial menjadi nilai ekonomi.
4.4.4. Parameter Penilaian
Pada sub-bab ini diuraikan beberapa parameter penilaian ekonomi dari proyek KPBU yang akan
akan dilaksanakan. Parameter tersebut meliputI:
• Economic Internal Rate of Return (EIRR);
• Economic Net Present Value (ENPV);
• Economic Benefit Cost Ratio (BCR).
4.4.5. Analisis Sensitivitas
Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian pelaksanaan KPBU
terhadap tingkat kelayakan ekonomi proyek, misalnya:
Manfaat Langsung bagi
Pengelola Jalan dan
Jembatan
Manfaat Langsung bagi
Pengguna Jalan & Jembatan
Manfaat Tidak Langsung
bagi Pihak Terkait
Peningkatan pendapatan dari
Non-Farebox
Penghematan dalam hal biaya
transportasi
Multiplier effects
Penghematan dalam hal waktu
dan tidak macet
Mengurangi kemacetan jalan
raya
Kenyamanan Keselamatan dan keamanan
Kemudahan akses ke pusat-
pusat kegiatan
Keuntungan bagi pusat-pusat
kegiatan komersil dan
perkantoran
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 25
• Perubahan nilai social discount rate;
• Penurunan/kenaikan komponen biaya;
• Penurunan/kenaikan komponen manfaat
4.5. ANALISIS KEUANGAN
Pada sub-bab ini diuraikan secara ringkas analisis keuangan dari proyek KPBU yang akan dijalankan.
Beberapa hal yang perlu diuraikan dalam analisis keuangan ini antara lain meliputi:
4.5.1. Asumsi Analisis Keuangan
Asumsi yang digunakan dalam melakukan perhitungan analisa keuangan proyek KPBU di sector
jalan dan jembatan non tol adalah antara lain sebagai berikut :
• Tingkat inflasi per tahun
• Persentase pembiayaan sendiri terhadap pinjaman serta tingkat bunga pinjaman pertahun
• Jumlah pegawai yang akan terlibat beserta penyesuaian gaji sesuai indeks inflasi per
tahunnya
• Tarif pajak
• Biaya kontingensi yang juga merupakan biaya mitigasi risiko, biaya perijinan, pemeliharaan
lingkungan dan biaya lainnya.
• Jangka waktu pengembalian pinjaman termasuk masa tenggangnya
• Periode kerja sama
4.5.2. Pendapatan
Menguraikan jenis-jenis pendapatan yang bisa diperoleh dari proyek KPBU. Proyeksi
pendapatan disiapkan berdasarkan struktur pendapatan KPBU yang telah dianalisis sebelumnya.
4.5.3. Biaya Investasi (CAPEX)
Berisikan ringkasan biaya investasi, baik oleh PJPK, Badan Usaha maupun secara total. Ringkasan
ini juga terdiri dari dua harga, yaitu harga konstan dan harga berlaku. Ringkasan biaya investasi
ini di-breakdown per tahun. Untuk biaya investasi (CAPEX) sektor jalan dan jembatan ini antara
lain meliputi :
• Biaya investasi untuk akuisisi dan pematangan tanah kawasan, reklamasi
• Biaya investasi untuk pembangunan jalan dan jembatan
• Biaya investasi untuk pembangunan jalan akses ke obyek-obyek yang ada di sepanjang
jalan yang akan dibangun, tempat parkir, dll.
• Biaya investasi untuk sarana
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 26
• Dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan
Selain itu juga ada working capital yang timbul dari pengoperasian proyek investasi ini, pihak
manajemen memperkirakan adanya biaya lain-lain yang mencakup biaya perizinan, biaya
kunjungan pihak manajemen ke lokasi proyek, biaya bantuan hukum, biaya peresmian, dan biaya
pemasaran.
4.5.4. Biaya Operational dan Pemeliharaan (OPEX)
Dalam perhitungan biaya OPEX ini, selain asumsi tersebut diatas, perlu juga asumsi tentang
biaya-biaya operasional, yang antara lain:
• Biaya tenaga kerja
• Biaya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan
• Biaya listrik dan utilitas
• Biaya penyusutan
• Biaya asuransi
• Biaya bunga hutang
• Biaya lainnya
4.5.5. Indikator Keuangan
Indikator keuangan ini akan membahas beberapa indikator penting yang akan menentukan layak
tidaknya proyek ini dijalankan oleh Badan Usaha Pelaksana. Beberapa indikator keuangan
tersebut adalah:
• IRR, NPV dan DSCR dari proyek dan modalitas.
• Perbandingan FIRR proyek terhadap WACC. Jika FIRR lebih besar dari WACC maka
Proyek KPBU dinilai LAYAK.
• Jika NPV yang dihasilkan lebih besar dari 0 maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.
• Jika FIRR ekuitas dibandingkan dengan Minimum Attractive Rate of Return (MARR) masih
lebih besar maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.
• Jika DSCR lebih besar dari 1 maka Proyek KPBU dinilai LAYAK.
4.5.6. Proyeksi Kinerja Keuangan Badan Usaha Pelaksana
Pada sub-bab ini akan dikaji proyeksi kinerja keuangan Badan Usaha Pelaksana dengan
menggunakan asumsi-asumsi seperti dibahas diatas. Proyeksi keuangan yang perlu dimasukkan
dalam Prastudi Kelayakan:
• Proyeksi laba rugi (income statement)
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 27
• Proyeksi neraca (balance sheet)
• Proyeksi arus kas (cash flow)
4.5.7. Analisis Sensitivitas
Analisis sensitivitas bertujuan untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian pelaksanaan KPBU
terhadap tingkat kelayakan keuangan proyek, misalnya:
• Penurunan/kenaikan biaya;
• Penurunan/kenaikan permintaan.
4.6. ANALISIS VALUE FOR MONEY (NILAI MANFAAT UANG)
Tujuan dari Analisis Nilai Manfaat Uang (Value for Money – VFM) adalah untuk membandingkan dampak
finansial dari proyek KPBU (perkiraan penawaran badan usaha) terhadap alternatif penyediaan
infrastruktur secara tradisional oleh Pemerintah (Public Sector Comparator – PSC). Nilai Manfaat Uang
(VFM) merupakan selisih Net Present Value (NPV) PSC dengan NPV KPBU (PPP Bid). Jika Nilai VFM
adalah positif, maka proyek tersebut memberikan nilai manfaat. Sebaliknya, jika VFM negatif, maka
skema tersebut tidak dipilih.
Penilaian VFM membandingkan total biaya proyek dari komparator sektor publik (PSC) dengan itu
proyek KPBU dan perbedaan ini disebut sebagai nilai uang. Jika biaya proyek KPBU yang dinilai
cenderung menjadi lebih rendah daripada biaya PSC, maka proyek KPBU dikatakan kemungkinan dapat
memberikan nilai manfaat positif untuk uang.
Penilaian VFM memanfaatkan asumsi tentang ekonomi makro dan lokal masa depan, penilaian risiko
probabilistik, model keuangan dan analisis sensitivitas untuk melakukan perbandingan ini dan untuk
mengembangkan pemahaman tentang berbagai potensi VFM bahwa proyek dapat bermanfaat.
Total biaya proyek dibandingkan pada risiko disesuaikan dan net present value ("NPV") dasar.
Untuk sampai pada biaya risiko yang sesuai, salah satu praktik standar yang sering dilakukan adalah
dengan mengembangkan matriks risiko dan mengkuantifikasi risiko tersebut melalui workshop risiko.
Penilaian VFM disajikan dalam bab ini telah dilakukan setelah penutupan keuangan untuk proyek
tersebut. Bagian berikut memberikan rincian tentang biaya proyek dan hasil penilaian VFM ini.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 28
4.6.1. Perhitungan Biaya Dasar (Base Cost)
Menguraikan perbandingan biaya yang dibutuhkan antara PSC dan KPBU untuk menyediakan
infrastruktur dan pelayanan yang sama.
Untuk PSC : CAPEX dan OPEX
Untuk KPBU : CAPEX, OPEX, dan profit
4.6.2. Pembiayaan (Financing)
Menguraikan perbandingan antara total pembiayaan KPBU dengan PSC. Biasanya total
pembiayaan KPBU lebih tinggi daripada PSC karena Badan Usaha memperoleh pinjaman dengan
suku bunga yang lebih tinggi.
4.6.3. Biaya Lain-lain (Ancillary Cost)
Menjelaskan biaya lain-lain yang timbul dari pelaksanaan proyek namun tidak terkait langsung
dengan proyek, seperti biaya manajemen proyek dan biaya transaksi.
4.6.4. Risiko
Sub-bab ini menguraikan risiko-risiko yang ditanggung oleh Pemerintah. Pada PSC seluruh risiko
ditanggung oleh Pemerintah sedangkan pada KPBU sebagian risiko ditransfer kepada Badan
Usaha.
4.6.5. Competitive Neutrality
Sub-bab ini menguraikan competitive neutrality yang menghilangkan keuntungan dan kerugian
kompetitif yang dimiliki oleh publik. Beberapa biaya, seperti pajak atau asuransi tertentu, yang
terdapat pada base cost mungkin tidak dihitung pada komponen base cost dari PSC yang
menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, untuk menetralkan hal tersebut, competitive
neutrality ditambahkan ke dalam PSC.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 29
4.6.6. Kesimpulan
Merekapitulasi perhitungan dari setiap komponen untuk memperoleh gambaran besaran VFM
dari proyek KPBU.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 30
BAB 5. KAJIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
Pada bab ini akan dibahas secara ringkas dari hasil studi lingkungan yang telah dilakukan. PJPK
bertanggungjawab dalam penyusunan dokumen Amdal bagi KPBU yang terdiri dari KA-ANDAL,,
Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), RKL-RPL dan mekanisme UKL-UPL. Kajian lingkungan hidup
bagi KPBU yang wajib Amdal in merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk mengusulkan
rencana KPBU sebagai KPBU Siap Ditawarkan.
Beberapa hal yang perlu masuk dalam bab ini meliputi:
5.1. PENGAMANAN LINGKUNGAN
Pada Dokumen Pra-studi Kelayakan kajian lingkungan hidup yang dilakukan merupakan kajian awal
lingkungan (Initial Environmental Examination – IEE). Berikut adalah hal-hal yang perlu dikaji dan
disampaikan pada kajian awal lingkungan:
1. Latar belakang dan gambaran kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada latar belakang,
tujuan dan ruang lingkup kajian awal lingkungan, serta gambaran kegiatan pada setiap tahapan
proyek ((i) perencanaan/desain, (ii) konstruksi, (iii) operasi, (iv) end-of-life);
2. Lokasi terkena dampak;
3. Kebijakan dan prosedur lingkungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi potensi dampak lingkungan -- matriks dampak proyek:
• Susun daftar potensi dampak;
• Identifikasi dan pertimbangkan daftar berdasarkan kelas/tipe dampak;
• Prediksi dan karakterisasi potensi dampak (besaran, arah (menguntungkan/merugikan),
jangkauan, durasi, frekuensi, reversibilitas, kemungkinan terjadi);
5. Rekomendasi aksi penentuan dan mitigasi, termasuk pengawasan dan evaluasi.
5.2. PENGAMANAN SOSIAL DAN PENGADAAN LAHAN
Sebagian potensi dampak sosial yang ditimbulkan dari proyek KPBU serta rencana mitigasinya telah
dibahas pada kajian lingkungan hidup. Namun, jika dampak sosial yang ditimbulkan cukup besar maka
perlu diperjelas atau dirinci pada bagian ini.
Selain itu, bagian ini juga berfokus pada kegiatan pengadaan tanah untuk tapak proyek KPBU. Berikut
adalah hal-hal yang perlu dikaji pada kajian ini:
1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkena dampak beserta status lahannya;
2. Mengidentifikasi karakteristik sosial dan ekonomi dari pihak-pihak yang terkena dampak;
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 31
3. Mengidentifikasi aksi yang harus dilakukan untuk kebutuhan tapak proyek KPBU, apakah
pengajuan izin pemanfaatan, pembelian tanah, sewa, atau lainnya;
4. Mengidentifikasi nilai/harga lahan yang akan dibebaskan;
5. Menentukan kompensasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terkena dampak dengan
mempertimbangkan kapasitas PJPK dalam menyediakan kompensasi tersebut;
6. Menunjuk lembaga atau membentuk tim yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah
dan/atau pemukiman kembali;
7. Melaksanakan konsultasi publik kepada pihak-pihak yang terkena dampak;
8. Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali.
Bersamaan dengan penyusunan Dokumen Pra-Studi Kelayakan, PJPK juga harus menyediakan dokumen
pendukung terkait kajian lingkungan dan sosial yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
di bidang lingkungan hidup. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh PJPK:
1. Identifikasi persyaratan dokumen yang perlu disiapkan (wajib AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL)
untuk memperoleh izin lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup.
Berikut adalah kriteria proyek KPBU yang wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup):
a. Berlokasi di dalam kawasan lindung dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung
(batas tapak bersinggungan atau dampak potensial diperkirakan mempengaruhi kawasan
lindung terdekat); dan/atau
b. Memenuhi salah satu kriteria berikut:
Jenis Kegiatan Skala/Besaran
Pembangunan dan/atau peningkatan jalan
dengan pelebaran yang membutuhkan
pengadaan lahan (di luar rumija):
a. di kota metropolitan/besar
- panjang jalan dengan luas pengadaan
lahan; atau
Panjang ≥ 5 km
Pengadaan lahan ≥20 Ha
- luas pengadaan lahan Pengadaan lahan ≥ 30 ha
b. di kota sedang
- panjang jalan dengan luas pengadaan
lahan; atau
Panjang ≥ 5 km
Pengadaan lahan ≥ 30 Ha
- luas pengadaan lahan Pengadaan lahan ≥ 40 ha
c. di pedesaan
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 32
- panjang jalan dengan luas pengadaan
lahan; atau
Panjang ≥ 5 km
Pengadaan lahan ≥ 40 Ha
- luas pengadaan lahan Pengadaan lahan ≥ 50 ha
Alasan ilmiah khusus: berpotensi menimbulkan dampak berupa Bangkitan lalu lintas, dampak
kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial.
2. Dalam menyusun dokumen pendukung (AMDAL ataupun UKL-UPL atau SPPL) PJPK dapat
menunjuk konsultan atau tim penyusun. Untuk Tim Penyusun AMDAL diatur oleh Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2010.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 33
BAB 6. KAJIAN BENTUK KPBU
Pada bab ini akan dibahas alternatif-alternatif skema kerjasama yang dapat diterapkan sampai dengan
penetapan skemanya. Beberapa hal yang dikaji dalam bab ini meliputi:
6.1. ALTERNATIF SKEMA KERJASAMA
Pada sub-bab ini berisikan karakteristik alternatif-alternatif skema KPBU berikut dengan keuntungan
dan kerugian/kelemahan dari masing-masing alternatif tersebut. Hasil kajian ini akan menjadi bahan
pertimbangan dalam pemilihan alternatif skema KPBU terpilih di sub-bab berikut.
6.2. PENETAPAN SKEMA KPBU
Berisikan pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan skema KPBU yang akan diterapkan. Beberapa
pertimbangan dapat meliputi pertimbangan hukum dan peraturan, kelembagaan, ketersediaan
infrastruktur yang ada, waktu untuk ketersediaan infrastruktur, kemampuan (teknis dan finansial)
pemerintah, optimalisasi investasi oleh Badan Usaha pelaksana, kemungkinan pembiayaan dari sumber
lain serta pembagian risikonya dan kepastian adanya pengalihan keterampilan manajemen dan teknis
dari sektor swasta kepada sektor publik.
6.3. SKEMA KPBU YANG DITERAPKAN
Sub-bab ini juga menguraikan skema struktur kelembagaan penjelasan alur tanggung jawab masing-
masing lembaga.
6.3.1. Lingkup Kerjasama KPBU
Berisikan pembagian tanggung jawab antara PJPK dan Badan Usaha Pelaksana. Dalam
menentukan lingkup kerjasama ini perlu melihat peraturan yang berlaku, termasuk tupoksi dari
lembaga-lembaga terkait.
Dalam lingkup ini juga perlu diuraikan faktor-faktor kritis yang akan menentukan suksesnya
proyek KPBU, seperti misalnya komitmen, proses pengadaan yang efektif, alokasi dan
manajemen risiko, kejelasan spesifikasi keluaran, dan sebagainya.
Berikut adalah contoh struktur KPBU yang dapat diterapkan untuk kerjasama pembangunan
dan/atau pengelolaan jalan dan jembatan non tol:
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 34
Contoh Struktur KPBU untuk Pembangunan dan/atau Pengelolaan Jalan dan Jembatan
6.3.2. Jangka Waktu dan Pentahapan KPBU
Penentuan jangka waktu mempertimbangkan tingkat dan jangka waktu pengembalian investasi
yang ditanamkan Badan Usaha. Untuk pengembangan dan pembangunan jalan dan jembatan non
tol perlu dilakukan pentahapan dengan memperhatikan kondisi permintaan ataupun
pertimbangan lainnya.
6.3.3. Keterlibatan Pihak Ketiga
Keterlibatan pihak ketiga perlu diidentifikasi termasuk peran, tanggung jawab, kompensasi
/pembayaran (jika ada), serta kebutuhan perjanjian. Yang dimaksud dengan pihak ketiga disini
adalah seperti misalnya konsultan perencana, kontraktor pembangunan jalan dan jembatan,
penyusun AMDAL, dan sebagainya.
6.3.4. Alur Finansial Operasional
Pada sub-bab ini diuraikan mengenai aliran keuangan yang direncanakan setelah proyek KPBU
diimplementasikan. Perlu dijabarkan aliran finansial AP yang akan diterapkan.
6.3.5. Penggunaan Aset Daerah
Dalam sub-bab ini akan dikaji aset-aset pemerintah daerah atau BUMN/BUMD apa saja yang
akan digunakan untuk kerjasama ini dan bagaimana sistem pemakaian yang akan diterapkan.
Aset ini juga termasuk dengan aset-aset institusi lain seperti misalnya aset jalan akses, aset
terminal, aset jaringan listrik dan sebagainya.
6.3.6. Status Kepemilikan Aset Dan Pengalihan Aset
Sub-bab ini menguraikan status kepemilikan aset selama jangka waktu perjanjian kerjasama dan
mekanisme pengalihan aset setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 35
BAB 7. KAJIAN RISIKO
Risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama kelangsungan suatu proyek.
Risiko tersebut dapat dinilai secara kualitatif ataupun kuantitatif. Proses analisa risiko terdiri atas identifikasi
risiko, alokasi risiko, penilaian risiko, dan mitigasi risiko. Tujuan analisa risiko adalah agar stakeholder dapat
memperoleh manfaat finansial sebesar-besarnya melalui proses pengelolaan risiko yang meliputi
menghilangkan, meminimalkan, mengalihkan, dan menyerap/menerima risiko tersebut.
7.1. IDENTIFIKASI RISIKO
Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui jenis risiko yang mungkin timbul di dalam proyek. Untuk
sektor jalan dan jembatan non tol, risiko-risiko yang dapat terjadi antara lain meliputi:
a. Risiko Lokasi → risiko kenaikan biaya pembebasan lahan atau bahkan lahan tidak bisa dibebaskan,
kontaminasi ke lingkungan lokasi, proses pemukiman kembali yang rumit, keresahan masyarakat,
kegagalan implementasi AMDAL, dan sebagainya.
b. Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi → risiko keterlambatan penyelesaian konstruksi dan
kenaikan biaya, kesalahan desain atau desain yang tidak lengkap, ketidakjelasan spesifikasi output,
risiko uji operasi, dan sebagainya.
c. Risiko Sponsor → adanya anggota konsorsium yang tidak dapat memenuhi kewajiban
kontraktualnya, kinerja kontraktor EPC dan OPC yang buruk,
d. Risiko Finansial → risiko tidak tercapainya perolehan biaya proyek (financial close), terjadinya
fluktuasi nilai mata uang dan tingkat bunga pinjaman, perubahan tingkat inflasi yang signifikan, dan
sebagainya.
e. Risiko Operasional → risiko terjadinya perubahan biaya operasi dan pemeliharaan, operasional
sistem yang tidak optimal, kualitas layanan yang buruk atau layanan tidak tersedia, dan sebagainya.
f. Risiko Pendapatan → risiko kegagalan penetapan tarif AP, kegagalan penyesuaian tarif sesuai
rencana dalam model finansial, dan sebagainya.
g. Risiko Politik → risiko perubahan politik yang signifikan, pemutusan kerjasama akibat perubahan
regulasi, risiko mata uang asing (repatriasi, ekspropriasi, dan konversi).
h. Risiko Kahar → risiko kahar politik akibat perang dan sebagainya, risiko bencana alam.
i. Risiko Kepemilikan Aset → risiko hilang atau rusaknya aset, buruknya kondisi aset saat serah
terima, dan sebagainya.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 36
7.2. PRINSIP ALOKASI RISIKO
Dalam sub-bab ini diuraikan mengenai prinsip-prinsip alokasi risiko, dimana dalam pelaksanaan proyek
KPBU, pendistribusian atau alokasi risiko harus dapat dilakukan secara optimal dengan cara mengalihkan
risiko kepada pihak yang memang dapat mengelola risiko-risiko tersebut secara lebih efisien dan efektif.
Prinsip alokasi risiko lazimnya adalah “Risiko sebaiknya dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih mampu
mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap risiko tersebut. Jika prinsip ini
diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko yang rendah dan biaya proyek yang
lebih rendah sehingga berdampak positif bagi pemangku kepentingan proyek tersebut.
Dalam transaksi proyek KPBU, penentuan kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama (yang dilakukan
setelah melakukan analisis risiko sebagai bagian dari studi kelayakan proyek) perlu memenuhi prinsip
Alokasi Risiko. Upaya menghasilkan suatu skema alokasi risiko yang optimal penting demi memaksimalkan
nilai manfaat uang (value for money).
7.3. METODE PENILAIAN RISIKO
Dalam menentukan risiko yang paling besar kemungkinannya terjadi serta pengaruhnya yang paling
signifikan terhadap kelangsungan proyek KPBU ini, disusun suatu kriteria penilaian risiko yang dilihat dari
peringkat kemungkinannya untuk terjadi dan peringkat konsekuensi risiko.
Peringkat Kemungkinan Terjadi Risiko
Peringkat Keterangan
Hampir Pasti Terjadi Ada kemungkinan kuat risiko ini akan terjadi sewaktu-waktu seperti yang telah
terjadi di proyek lainnya.
Mungkin Sekali Terjadi Risiko mungkin terjadi sewaktu-waktu karena adanya riwayat kejadian kasual
Mungkin Terjadi Tidak diharapkan, tapi ada sedikit kemungkinan terjadi sewaktu-waktu
Jarang Terjadi Sangat tidak mungkin, tetapi dapat terjadi dalam keadaan luar biasa. Bisa terjadi, tapi
mungkin tidak akan pernah terjadi
Hampir Tidak Mungkin
Terjadi
Risiko ini secara teoritis dimungkin terjadi, namun belum pernah didapati terjadi di
proyek lainnya.
Pemeringkatan Dampak Risiko
Peringkat Dampak
Keuangan Keselamatan Penundaan Kinerja Hukum Politik
Tidak
Penting
Varian <5%
terhadap
anggaran
Tidak ada/ hanya
cidera pribadi,
Pertolongan
Pertama
dibutuhkan tetapi
tidak ada
penundaan hari
< 3 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada
dampak kecil terhadap
unsur-unsur non-inti
Pelanggaran
Kecil
Perubahan dan
dampak kecil
terhadap proyek
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 37
Ringan Varian 5%-
10%
terhadap
anggaran
Cidera ringan,
perawatan medis
dan penundaan
beberapa hari
3 – 6 bulan Sesuai tujuan, tetapi ada
kerugian sementara dari
sisi layanan, atau kinerja
unsur-unsur non-inti
yang berada dibawah
standar
Pelanggaran
prosedur/
pedoman
internal
Perubahan
memberikan
dampak yang
signifikan terhadap
proyek
Sedang Varian 10%-
20%
terhadap
anggaran
Cidera:
Kemungkinan rawat
inap dan banyak
penundaan hari
6 – 12 bulan Kerugian sementara
unsur proyek inti, atau
standar kinerja unsur
inti yang menjadi berada
di bawah standar
Pelanggaran
kebijakan/
peraturan
pemerintah
Ketidakstabilan
situasi berdampak
pada keuangan dan
kinerja.
Besar Varian
20%_30%
terhadap
anggaran
Cacat sebagian atau
penyakit jangka
panjang atau
beberapa cidera
serius
1 – 2 tahun Ketidakmampuan untuk
memenuhi unsur inti,
dan secara signifikan
menjadikan proyek
dibatalkan
Pelanggan lisensi
atau hukum,
pengenaan
penalti
Ketidakstabilan
berdampak pada
keuangan dan
kinerja
Serius Varian 30%-
50%
terhadap
anggaran
Kematian atau
cacat permanen
>2 tahun Kegagalan total proyek Intervensi
peraturan atau
tuntutan,
pengenaan
penalti
Ketidakstabilan
menyebabkan
penghentian
layanan
Metode penilaian risiko tersebut akan dimasukan dalam matriks peta risiko sebagai berikut:
Matriks Peta Risiko
Kemungkinan
Konsekuensi
Tidak Penting
Ringan Sedang Besar Serius
Hampir Pasti Menengah Menengah Tinggi Tinggi Tertinggi
Mungkin Sekali
Rendah Menengah Menengah Tinggi Tertinggi
Mungkin Rendah Menengah Menengah Tinggi Tinggi
Jarang Rendah Rendah Menengah Menengah Tinggi
Hampir Tidak Mungkin
Rendah Rendah Rendah Menengah Menengah
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 38
7.4. MITIGASI RISIKO
Mitigasi risiko bertujuan untuk memberikan cara mengelola risiko terbaik dengan mempertimbangkan
kemampuan pihak yang mengelola risiko dan juga dampak risiko. Mitigasi risiko ini berisi rencana-rencana
yang harus dilakukan pemerintah dalam kondisi preventif, saat risiko terjadi, ataupun paska terjadinya
risiko. Mitigasi risiko ini dapat berupa penghapusan risiko, meminimalkan risiko, mengalihkan risiko melalui
asuransi atau pihak ketiga lainnya, atau menerima/menyerap risiko tersebut.
Berikut disampaikan contoh dari matriks risiko proyek KPBU di sektor jalan dan jembatan non tol.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 39`
Contoh Matriks Risiko Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan non tol Kategori Risiko dan
Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1. RISIKO LAHAN
Keterlambatan dan
kenaikan biaya
pembebasan lahan
Keterlambatan dan kenaikan Biaya
akibat proses pembebasan lahan
yang berkepanjangan
Pemerintah menyediakan lahan proyek
sebelum proses pengadaan BU melalui:
• Pemerintah perlu menetapkan lokasi
proyek dan memastikan tersedianya
semua dokumen yang diperlukan
• Pemerintah perlu memastikan
tersedianya dana pembebasan tanah;
• Pemerintah perlu memastikan adanya
tim yang melaksanakan proses
pembebasan tanah;
• Pemerintah perlu memastikan proses
pembebasan tanah dapat berjalan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
• Kebutuhan lahan biasanya
masif dan dipengaruhi dari
trase yang direncanakan
• Lamanya pengeluaran
Penetapan Lokasi oleh
pihak berwenang
Lahan tidak dapat
dibebaskan
Kegagalan perolehan lokasi lahan
proyek karena proses pembebasan
lahan yang sulit
Status hukum lahan dan prosedur yang
jelas dalam pembebasan lahan proyek • Risiko terdapat
ketidaksesuaian RTRW.
• Risiko bahwa penetapan
lokasi atau izin lokasi tidak
dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah
• Risiko tidak
dikeluarkannya Izin Pinjam
Pakai Kawasan Hutan
• Tanah milik BUMN tidak
dapat dibeli
• Keterlambatan
pengeluaran hasil appraisal
oleh BPN
Lahan tidak dapat
digunakan setelah
dibebaskan.
Kesulitan akses ke lahan
dikarenakan gangguan sosial –
[Tahap Konstruksi]
Strategi komunikasi proyek termasuk,
pemetaan isu sosial dan tokoh kunci
yang terkait
Preventif: Pemerintah dan
BU melakukan sosialisasi
proyek sejak dini.
Korektif: Pemerintah terlibat
dalam proses mediasi.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 40`
Kategori Risiko dan
Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Proses permukiman
kembali yang rumit
Keterlambatan dan kenaikan biaya
karena rumitnya isu proses
pemukiman kembali
• Kompensasi yang wajar dan
komunikasi yang baik dengan pihak
yang terkena dampak
• Koordinasi antar pihak terkait dalam
menentukan pelaksana atau pemberi
kompensasi termasuk skema dan
bentuk kompensasi
Kebutuhan lahan proyek
jenis ini biasanya tidak luas
dan dampak sosial relatif
kecil
Kesulitan pada kondisi
lokasi yang tak terduga
Tidak teridentifikasinya utilitas dan
kesulitan proses relokasi utilitas,
sehingga terjadi keterlambatan dan
mungkin dilakukan perpindahan
rute. – [Tahap Konstruksi]
Pelaksanaan identifikasi utilitas pada saat
perencanaan dengan didukung oleh data
yang memadai.
Data utilitas tidak tersedia,
baru diketahui saat proses
penggalian berlangsung.
Kesulitan yang tidak mungkin
teridentifikasi pada tahap
perencanaan diambil oleh
Pemerintah.
Keterbatasan ruang kerja
/working space
konstruksi
Terkait penyediaan lahan untuk
ruang kerja pada masa konstruksi
– [Tahap Konstruksi]
• Metode konstruksi yang baik;
• Sosialisasi oleh pemerintah
Bila ada penolakan
masyarakat Pemerintah
dapat membantu
Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi
Rusaknya artefak dan barang kuno
yang ditemukan di lokasi saat
konstruksi proyek – [Tahap
Konstruksi]
Data historis penggunaan lahan dan
penyelidikan tanah
Risiko Status Tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda
ditemukan saat proyek
dilaksanakan – [Tahap Pra-
konstruksi]
• Melaksanakan validasi dan
penyelesaian status kepemilikan lahan
• Dukungan otoritas terkait (BPN,
Dinas Kependudukan) sangat penting
Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi
Kontaminasi/polusi di lingkungan
lokasi yang mengganggu
pelaksanaan proyek – [Semua
Tahap]
Kesesuaian dengan studi Amdal yang
baik
Terganggunya keragaman
hayati kawasan hutan/
kawasan konservasi
Proyek yang melalui kawasan hutan
/ kawasan konservasi berpotensi
menimbulkan gangguan terhadap
flora & fauna, terutama yang
berstatus endemik dan dilindungi –
[Semua Tahap]
• Melakukan studi keragaman hayati
untuk pemetaan dampak
• Implementasi AMDAL
PJPK bertanggung jawab
melakukan studi keragaman
hayati, BU implementasi
AMDAL
Terhalangnya akses
transportasi masyarakat
Proyek yang memotong wilayah
pemukiman dapat menimbulkan Pembuatan akses transportasi baru yang
disepakati bersama
Kondisi ini bisa berkaitan
dengan aspek budaya di
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 41`
Kategori Risiko dan
Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
dampak terganggunya akses
komunikasi dan ekonomi
masyarakat – [Tahap Konstruksi &
Operasi]
suatu daerah dimana proyek
tsb. dilaksanakan
Terganggunya
kenyamanan masyarakat
yang berada di sekitar
area proyek
Proyek dapat menyebabkan
gangguan kesehatan dan
kenyamanan, misalnya rumah
masyarakat rusak karena kegiatan
konstruksi [Tahap Konstruksi]
Melakukan studi AMDAL yang
komprehensif dan melaksanakannya
dengan baik
2. RISIKO DESAIN, KONSTRUKSI, DAN UJI OPERASI
Ketidakjelasan spesifikasi
output
Keterlambatan dan kenaikan biaya
akibat spesifikasi output tidak jelas
– [Tahap Pra-konstruksi
• Klarifikasi saat proses tender
• Kapasitas desain yang baik
• Dokumen lelang sebaiknya tersaji
dengan jelas dan mudah dipahami
agar dapat meningkatkan kompetisi
dan menurunkan biaya proyek
Spesifikasi output PJPK harus
mengacu ke best practice
Gagal menjaga keamanan
dan keselamatan dalam
lokasi
Tingkat kecelakaan selama
pekerjaan konstruksi berlangsung
tinggi. – [Tahap Konstruksi]
• Implementasi prosedur keamanan
dan keselamatan kerja yang baik
• EPC yang berpengalaman dan handal.
Kenaikan biaya konstruksi
Kenaikan akibat perubahan volume
pekerjaan ataupun harga material –
[Tahap Konstruksi]
• Kesepakatan prosedur persetujuan
perubahan volume dan ambang batas
perubahan
• Akomodir perhitungan faktor eskalasi
harga di dalam kontrak
• Hubungan baik dengan supplier
• Klausul penalti atas Liquidity
Damages
Kinerja
kontraktor/subkontraktor
yang buruk
Kontraktor/Sub-kontraktor tidak
mampu melakukan pekerjaan
sesuai kontrak – [Tahap
Konstruksi]
• Proses pemilihan kontraktor &
subkontraktor yang kredibel
• Penerapan penalti
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 42`
Kategori Risiko dan
Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Default kontraktor/sub-
kontraktor
Kegagalan penyelesaian kontrak
oleh kontraktor/sub-kontraktor
karena faktor manajemen internal
& finansial – [Tahap Konstruksi]
• Proses pemilihan kontraktor &
subkontraktor yang kredibel
• Penerapan penalti
Kesalahan desain
Menyebabkan ekstra/revisi desain
yang diminta operator – [Tahap
Pra-konstruksi & Konstruksi]
Konsultan desain atau EPC yang
berpengalaman dan handal.
Biasanya teridentifikasi saat
uji operasi teknis
Terlambatnya
penyelesaian konstruksi
Dapat termasuk akibat kualitas
keahlian SDM yang buruk,
terbatasnya ketersediaan material
& peralatan, terlambatnya
pengembalian akses lokasi. –
[Tahap Konstruksi]
Kontraktor yang handal dan klausul
kontrak yang standar, termasuk klausul
penalti atas Liquidity Damages
Risiko uji operasi (testing
& comissioning)
Kesalahan estimasi waktu/ biaya
dalam uji operasi teknis – [Tahap
Konstruksi]
• Sistem komunikasi & koordinasi
kontraktor, konsultan penguji, dan
operator yang tepat
• Konsultan testing & comissioning
yang berpengalaman
3. RISIKO SPONSOR
Default BU
Default BU yang mengarah ke
terminasi atau step-in oleh financier
– [Semua Tahap]
Konsorsium didukung sponsor yang
kredibel dan solid
Default sponsor proyek
Default pihak sponsor (atau
anggota konsorsium) – [Semua
Tahap setelah financial close]
Proses PQ untuk memperoleh sponsor
yang kredibel
Default lender proyek Default pihak institusi
keuangan/perbankan (atau
sindikasi) karena perubahan
kebijakan/trust terhadap BU atau
akibat isu internal lender – [Semua
Tahap setelah financial close]
• Pemilihan lender yang kredibel
• Kinerja BU memenuhi kontrak
• Pemenuhan persyaratan lender
4. RISIKO FINANSIAL
Kegagalan mencapai
financial close
Tidak tercapainya financial close
karena ketidakpastian kondisi
pasar atau struktur modal proyek
Koordinasi yang baik dengan potential
lenders
Bisa juga karena conditions
precedence tidak terpenuhi
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 43`
Kategori Risiko dan
Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
yang tidak optimal – [Tahap Pra-
Konstruksi]
Risiko pencairan VGF
Pencairan VGF bertahap berisiko
tidak dapat dilakukan tepat waktu
– [Tahap Konstruksi]
• Memastikan proses penganggaran
tepat waktu
• Menyediakan dana talangan yang
dikelola Unit BLU
Risiko pengembalian dana
talangan tanah
Pencairan dana talangan tanah oleh
Pemerintah kepada BU terlambat –
[Tahap Konstruksi]
• Kepastian ketersediaan dana BLU
Tanah dengan kepastian penambahan
dana dari APBN jika sudah mencapai
treshold tertentu.
Risiko nilai tukar mata
uang
Fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar
mata uang
• Pembiayaan dalam Rupiah;
• Indeks harga pembelian
memperhitungkan fluktuasi mata
uang;
• Instrumen lindung nilai, diantaranya
kontrak berjangka dan opsi mata
uang
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko tingkat inflasi dan
suku bunga
Kenaikan (non ekstrim) tingkat
inflasi terhadap asumsi dalam life-
cycle cost dan suku bunga –
[Semua Tahap]
Faktor indeksasi tarif dan lindung nilai
tingkat suku bunga
Bisa dibagi dengan
Pemerintah apabila
fluktuasinya ekstrim
Risiko asuransi
Cakupan asuransi untuk risiko
tertentu tidak lagi tersedia di
pasaran dan kenaikan substansial
tingkat premi terhadap estimasi
awal – [Semua Tahap]
Konsultansi dengan spesialis/broker
asuransi
Khususnya untuk cakupan
risiko terkait keadaan kahar
5. RISIKO OPERASI
Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun
– [Tahap Konstruksi]
Kontraktor yang handal
Buruk atau tidak
tersedianya layanan
Akibat fasilitas tidak bisa
beroperasi – [Tahap Operasi]
• Operator yang handal;
• Spesifikasi output yang jelas
Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja,dsb
Kebijakan SDM dan hubungan industrial
yang baik
Bisa oleh staf operator,
subkontraktor atau
penyuplai
Aksi demo skala nasional
yang berujung kepada
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 44`
Kategori Risiko dan
Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
pemogokan kerja nasional
dapat dipertimbangkan ke
dalam kategori force majeur
Risiko sosial dan budaya
lokal
Risiko yang timbul karena tidak
diperhitungkannya budaya atau
kondisi sosial masyarakat setempat
dalam implementasi proyek –
[Semua Tahap]
• Menerapkan program pengembangan
masyarakat yang people-oriented;
• Pemberdayaan masyarakat
Kegagalan manajemen
proyek
Kegagalan atau ketidakmampuan
Badan Usaha dalam mengelola
operasional Proyek Kerjasama –
[Tahap Operasi]
Menyusun rencana manajemen operasi
dan dijalankan oleh secara professional
Kegagalan kontrol dan
monitoring proyek
Terjadinya penyimpangan yang
tidak terdeteksi akibat kegagalan
kontrol dan monitoring oleh
Badan Usaha atau PJPK – [Semua
Tahap]
Menyusun rencana kontrol dan
monitoring serta evaluasi berkala
terhadap efektivitas rancangandan
pelaksanaan
Kenaikan biaya O&M
Akibat kesalahan estimasi biaya O&M atau kenaikan tidak terduga
– [Tahap Operasi]
Operator yang handal;
Faktor eskalasi dalam kontrak
Perawatan lebih sering dari
yang diduga
Kesalahan estimasi biaya
life cycle
Kesalahan estimasi biaya
diakibatkan tidak mendapatkan
harga yang fix dan terkini dari
supplier – [Tahap Operasi]
Kesepakatan/kontrak dengan supplier
seawal mungkin
Tidak teraturnya
ketersediaan utilitas
Ketersediaan utilitas, seperti
listrik, internet, tidak dapat
teratur/ dihandalkan. – [Tahap
Operasi]
Tindakan antisipasi: fasilitas back up
listrik/utilitas lainnya
Biasanya sudah harus
diantisipasi sedini mungkin
Ketidakhandalan
teknologi dan sistem
informasi pelayanan jalan
tol
Teknologi yang digunakan [seperti
E-Toll Gate] tidak dapat
dihandalkan, sehingga menggangu
Operasi – [Tahap Operasi]
Memilih teknologi yang handal dan
vendor yang tepat
Kecelakaan lalu lintas atau
isu keselamatan
Tingginya kecelakaan lalu lintas -
[Tahap Operasi]
Asuransi kewajiban pihak ketiga
6. RISIKO PENDAPATAN
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 45`
Kategori Risiko dan
Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kegagalan pembayaran
AP secara tepat waktu.
Pemerintah tidak dapat melakukan
pembayaran secara tepat waktu –
[Tahap Operasi]
Mekanisme escrow account
Kegagalan mengajukan
penyesuaian AP
Akibat BU tidak mampu memenuhi
standar minimal yang disepakati
• Kinerja operasi yang baik;
• Regulasi yang mendukung
Keterlambatan
penyesuaian AP periodik
Pada indeksasi AP terhadap tingkat
inflasi yang sudah disepakati –
[Tahap Operasi]
• Kinerja operasi yang baik;
• Regulasi yang mengatur tingkat dan
periode penyesuaian AP
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
Tingkat penyesuaian AP
lebih rendah dari
proyeksi
Khususnya setelah indeksasi AP
dan rebasing AP – [Tahap Operasi]
• Kinerja operasi yang baik;
• Regulasi yang mengatur tingkat dan
periode penyesuaian AP
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
7. RISIKO KONEKTIVITAS JARINGAN
Risiko konektivitas
jaringan jalan dan
transportasi
Ingkar janji otoritas membangun
dan memelihara jaringan yang
diperlukan – [Tahap Operasi]
• Pemahaman kontrak yang baik oleh
sektor publik
• Sinkronisasi konstruksi
Risiko pengelolaan
jaringan jalan non-tol
Keterbatasan pemerintah dalam
mengatur lalu lintas di jalan non-tol
yang mempengaruhi kinerja
layanan jalan tol – [Tahap Operasi]
Pengaturan lalu lintas dengan
mempertimbangkan pola pergerakan
kendaraan melalui tol dan non-tol
Risiko fasilitas
pesaing/kompetitor
Ingkar janji otoritas untuk tidak
membangun rute moda pesaing -
[Tahap Operasi]
Pemahaman kontrak yang baik oleh
sektor publik
Regulasi yang mendukung
dapat berbentuk Perda
8. RISIKO INTERFACE
Risiko ketimpangan waktu
dan kualitas pekerjaan
Ketimpangan waktu dan kualitas
pekerjaan dukungan pemerintah
dan yang dikerjakan BU. – [Tahap
Konstruksi]
• Koordinasi dan integrasi jadwal
pelaksanaan proyek
• Pekerjaan perbaikan oleh pihak yang
kualitas pekerjaannya lebih rendah
Risiko perbedaan
standar/metode layanan
Rework yang substantial terkait
perbedaan standar / metode
layanan yang digunakan – [Tahap
Konstruksi]
Kesepakatan standar/ metode yang akan
diterapkan para pihak sedini mungkin
Risiko relasi Miskomunikasi di dalam internal
dan eksternal organisasi, termasuk Sistem komunikasi dan koordinasi
dirancang, disepakati, dan
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 46`
Kategori Risiko dan
Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
mengakibatkan keterlambatan/
kesalahan proses karena kurang
pengalaman di proyek
KPBU/Project Financing - [Semua
Tahap]
disosialisasikan dengan baik ke semua
pihak terkait.
9. RISIKO POLITIK
Mata uang asing tidak
dapat dikonversi
Mata uang asing tidak tersedianya
dan/atau tidak bisa dikonversi dari
Rupiah
• Pembiayaan domestik
• Akun pembiayaan luar negeri
• Penjaminan dari bank sentral
Mata uang asing tidak
dapat direpatriasi
Mata uang asing tidak bisa
ditransfer ke negara asal investor • Pembiayaan domestik
• Akun pembiayaan luar negeri
• Penjaminan dari bank sentral
Risiko ekspropriasi Bisa juga akibat default PJPK
• Mediasi
• Penjaminan pemerintah
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang umum
Perubahan regulasi (dan
pajak) yang diskriminatif
dan spesifik
Provisi kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
Keterlambatan perolehan
persetujuan perencanaan
Hanya jika dipicu keputusan
sepihak /tidak wajar dari otoritas
terkait
Provisi kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
Gagal/terlambatnya
perolehan persetujuan
Hanya jika dipicu keputusan
sepihak /tidak wajar dari otoritas
terkait
Provisi kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya
Biasanya terkait isu selain
Perencanaan
10. RISIKO KAHAR
Bencana alam Terjadinya bencana alam sehingga
tidak dapat beroperasi secara
normal - [Semua Tahap]
Asuransi, bila dimungkinkan Yang dimaksud dengan
ditanggung bersama adalah
bahwa risiko keadaan kahar
ditanggung swasta sepanjang
terdapat asuransi yang
menutup peristiwa-peristiwa
tersebut. Atas porsi yang
Kahar politis Peristiwa perang, kerusuhan,
gangguan keamanan masyarakat
Asuransi, bila dimungkinkan
Cuaca ekstrim Asuransi, bila dimungkinkan
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 47`
Kategori Risiko dan
Persitiwa Risiko Deskripsi PJPK BU Bersama
Strategi Mitigasi Sesuai Best
Practice
Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Kahar berkepanjangan Jika di atas 6-12 bulan,dapat
mengganggu aspek ekonomis pihak
yang terkena dampak
Setiap pihak dapat mengakhiri kontrak
KPBU dan memicu prosedur terminasi
proyek
tidak ditanggung asuransi,
maka diambil alih oleh
Pemerintah.
11. RISIKO KEPEMILIKAN ASET
Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb - [Tahap
Operasi]
Asuransi
Transfer aset setelah
kontrak KPBU berakhir
Proses transfer aset terkendala
karena ada perbedaan mekanisme
pengalihan atau penilaian. [Tahap
Operasi]
• Pembuatan kontrak yang mengatur
perihal transfer aset dengan jelas.
• Penilaian dilakukan oleh penilai
independen yang disepakati bersama
Pengalihan bisnis dan
pengelolaan aset jalan
jembatan eksisting
Ketidakpastian kondisi bisnis
setelah transfer dari operator
sebelumnya dan tidak
terantisipasinya kondisi jalan tol
eksisting
Studi kelayakan bisnis yang baik dan
lengkap (dalam PFS)
Sumber: Acuan Alokasi Risiko KPBU di Indonesia; PT PII, 2019
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 48
BAB 8. KAJIAN KEBUTUHAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN/ATAU
JAMINAN PEMERINTAH
Bab ini menguraikan kebutuhan Dukungan Pemerintah serta cakupan kebutuhan Jaminan Pemerintah
berdasarkan hasil kajian ekonomi dan komersial serta kajian risiko, proses dan strategi untuk mendapatkan
Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, serta kajian kesiapan proyek untuk mendapatkan
Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.
8.1. KAJIAN KEMAMPUAN PJPK
Dalam sub-bab ini dikaji kemampuan PJPK dalam membiayai porsi pembiayaan yang menjadi tanggung
jawabnya dan juga kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan subsidi dan/atau availability payment.
Hal ini bisa dikaji dari kapasitas fiskal pemerintah daerah dan laporan keuangan daerah selama 5 hingga 10
tahun ke belakang.
Selain kemampuan finansial, hal yang perlu dikaji juga adalah kemampuan sumber daya manusia untuk dapat
menyelenggarakan proyek KPBU dan juga menjalankan fasilitas yang akan di-KPBU-kan.
8.2. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah
Pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) diatur melalui Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa Dukungan Kelayakan adalah Dukungan
Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerja
Sama. Proyek yang dapat diberikan dukungan kelayakan memiliki total biaya investasi paling kurang senilai
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
VGF diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi dengan porsi yang tidak
mendominasi keseluruhan biaya konstruksi (maksimal 49%).
Dalam sub-bab ini diuraikan pemenuhan kriteria untuk mendapatkan VGF. Beberapa hal yang perlu dijawab
dalam sub-bab ini diantaranya adalah:
1. Apakah proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak?
2. Apakah proyek didasarkan pada “prinsip pengguna membayar”
3. Apakah pemilihan investor swasta dilakukan melalui proses tender yang terbuka dan kompetitif
dibawah skema KPBU?
4. Apakah draft perjanjian kerjasama telah memuat skema peralihan aset dan/ atau manajemen aset
dari investor ke PJPK pada akhir masa konsesi?
5. Apakah dalam studi kelayakan telah menunjukkan:
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 49
• Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK
• Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara finansial apabila
diberikan VGF
6. Apakah sektor yang akan di-KPBU-kan termasuk dalam infrastruktur yang disebutkan dalam
Perpres No. 38 tahun 2015 dan Permen PPN No. 2 Tahun 2020?
Fasilitas dapat disediakan untuk proyek KPBU prioritas ataupun proyek KPBU lainnya yang memenuhi
kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri diatas. Jenis fasilitas yang disediakan meliputi:
1. Fasilitas Penyiapan Proyek, yang meliputi:
• penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;
• penyiapan kajian dan/ atau dokumen pendukung untuk Kajian Akhir Prastudi Kelayakan
2. Fasilitas Pendampingan Transaksi, yang meliputi:
• pelaksanaan pengadaan Badan Usaha;
• pelaksanaan penandatanganan Perjanjian KPBU;
• perolehan pembiayaan untuk Proyek KPBU (financial close), sepanjang merupakan bagian dari
tanggung jawab yang dialokasikan kepada PJPK berdasarkan Perjanjian KPBU.
8.3. KAJIAN KEBUTUHAN JAMINAN PEMERINTAH
Jaminan Pemerintah juga dapat diberikan kepada proyek infrastruktur dengan tujuan untuk mengurangi
risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha. Jaminan Pemerintah ini diberikan oleh Menteri Keuangan
dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Penyediaan fasilitas Jaminan Pemerintah ini diatur dalam Perpes No. 78 tahun 2010 tentang Penjaminan
Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan
Usaha Penjaminan Infrastruktur serta Peraturan Menteri Keuangan No. 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas
dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam
kajian ini juga perlu diuraikan risiko-risiko apa saja yang membutuhkan jaminan pemerintah.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 50
BAB 9. KAJIAN MENGENAI HAL-HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI
(OUTSTANDING ISSUES)
Pada bab ini akan diuraikan hal-hal kritis yang perlu ditindaklanjuti dengan isi sub-bab sebagai berikut:
9.1. IDENTIFIKASI HAL-HAL KRITIS
Sub-bab ini akan menguraikan hal-hal kritis yang perlu diselesaikan pada tahap penyiapan proyek KPBU
dan juga sebelum dimulainya tahap transaksi KPBU, seperti misalnya penyelesaian studi Amdal,
perizinan, ekspose kepada DPRD, dan sebagainya.
9.2. RENCANA PENYELESAIAN HAL-HAL KRITIS
Sub-bab ini menguraikan strategi, rencana, jadwal dan penanggung jawab penyelesaian hal-hal kritis yang
perlu diselesaikan. Hal ini akan dijabarkan dalam bentuk matriks.
INFRASTRUKTUR JALAN (JALAN DAN JEMBATAN NON TOL)
TEMPLATE PENYUSUNAN PRA-STUDI KELAYAKAN - 51
BAB 10. RENCANA PENGADAAN
Dalam bab ini perlu diuraikan beberapa hal berikut.
10.1. LANDASAN HUKUM PENGADAAN KPBU
Menguraikan berbagai landasan hukum yang digunakan dalam melakukan pengadaan Badan Usaha.
10.2. PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN
Menguraikan surat keputusan pembentukan Panitia Pengadaan, serta tugas dan tanggung Panitia Pengadaan.
10.3. TAHAPAN DALAM PENGADAAN KPBU
Menguraikan tahapan pengadaan Badan Usaha, yaitu apakah akan dilakukan pelelangan satu tahap atau
pelelangan dua tahap, beserta dengan berbagai pertimbangannya.
Pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan Pelelangan Satu Tahap, dilakukan untuk Proyek KPBU yang
memiliki karakteristik:
• Spesifikasi dari Penyediaan Infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas; dan
• Tidak memerlukan diskusi optimalisasi teknis dalam rangka mencapai output yang optimal.
Pemilihan Badan Usaha dengan Pelelangan Dua Tahap dilakukan untuk Proyek KPBU yang memiliki
karakteristik:
• Spesifikasi dari Penyediaan Infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti karena terdapat
variasi inovasi dan teknologi; dan
• Memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output yang optimal.
10.4. PROSES PENGADAAN
Menjelaskan proses pengadaan secara umum, sesuai dengan tahapan pengadaan seperti tertuang pada
sebelumnya.
10.5. JADWAL DAN KONTAK
Menguraikan perkiraan jadwal proses pengadaan Badan Usaha dan juga menguraikan alamat sekretariat
Panitia Pengadaan.