kementerian hukum dan hak asasi manusia … · letak sirkuit terpada dan rahasia dagang) 9. ......
TRANSCRIPT
• KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR:HKI-01.KP. 03 . 04 TAHUN 2016
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi
publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan lnformasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.1N.01 .03 Tahun
2010 tentang Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi
publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi ,
akuntabilitas dan Good Governance;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola lnformasi dan
Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2015 dengan
Keputusan Direktur Jenderal;
d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang
cakap , mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut
diatas;
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi
Publik;
4. Undang-Undang ...
Menetapkan
KESATU
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi
Elek'tronik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas ,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor M.HH-04.1N .04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan
dan Pelayanan lnformasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-
0 1.1 N. 01.03 Tahun 201 0 tentang Pejabat Pengelola I nformasi dan
Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ ik
Indonesia;
10. Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran (DIP A) Direktorat Jenderal Kekayaan
lntelektual Tahun 2016 Nomor: SP DIPA-013.07.1.0971 02/2015, tanggal
07 Desember 2015.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Rl TAHUN 2016
Membentuk Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi, dengan tugas
dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Merencanakan dan mengorganisasikan , melaksanakan, mengawasi
dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual;
2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan undang
undang atas persetujuan Atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap
informasi yang dihasilkan maupun informasi yang dikecualikan menurut
undang-undang;
3. Menyiapkan ...
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Tembusan:
3. Menyiapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
4. Melakukan koordinasi , pembinaan dan monitoring dengan Panitia
Pengelola dan Pelayanan lnformasi Publ ik pada satuan kerja lain di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;
5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
secara berka la per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Direktur
Jendera l Kl;
Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola lnformasi dan
Dokumentasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktur Jenderal
Kekayaan lntelektual.
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal
Kekayaan lntelektual Kementerian dan HAM dalam melaksanakan
tugasnya harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pejabat Pengelola lnformasi dan Ookumentasi DJKI bertugas selama 6
(enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.
Keputusan ini berlaku sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli
2016, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Rl ; 4. lnspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Rl; 5. Direktur Perbendaharaan dan Tala Laksana Anggaran Kementerian Keuangan ; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V; 7. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual; 8. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan DJKI; 9 Yang bersangkutan untuk diketahui.
LAMP IRAN
NOM OR
TANGGAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL Kl
HKI-01.KP. 03.04 : 01 Februari 2016
TAHUN 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORATJENDERALKEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTER IAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 201 6
Ketua
Sekretaris
Anggota
: Drs. Yasmon , M.LS. (Direktur Teknologi lnformasi Kekayaan lnte lektua l)
: lr. Razilu ., M.Si . (Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektua l) 1. Drs . Sri Lastami , ST., M.IPL
(Kepala Bagian Tata Usaha dan Humas) 2. Agung Damarsasongko ., S.H., M.H.
(Kepala Bag ian Program dan Pelaporan) 3. Ardiansah Hariwardana , S.H., M.H.
(Kepala Sub Bagian Humas) 4. T .B. Apriza Mulqi , S.H.
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol) 5. Puji Astuti, S.H., M.H.
(Kepala Sub Bagian Persuratan dan Perjalanan Dinas) 6. Erni Purnamasari , S.H., M.H.
(Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta dan Desain lndustri)
7. Novi Mirawanty, S.Kom ., M.TI (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Direktorat Paten, DTLST dan RD)
8 . Sudaryanto Abdul Chalik, S. H. (Kepa la Sub Bag ian Tata Usaha Direktorat Merek dan lndikasi Geografis)
9 . Rainy Harb iyant i Dewi , S.Hum (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan lntelektual)
10 . Masnin, S.Kom., M.Si (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Dit. Teknologi lnformasi Kekayaan lntelektua l)
11 . Drs . AH . Hafid (Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Direktorat Penyidikan dan Penye lesa ian Sengketa)
12. Eka Fridayant i, S.H., M.H. (Kepala Seks i Kerja Sarna Bilateral )
13. Irma Suryani , S.T. (Kepala Seksi lnventarisasi Kl Komunal dan Perpustakaan)
14. Budi Pratomo Mahardiko, S.Kom ., M.T (Kep ala Seksi Portal Web)
15. Irma Mariana , S.T ., M.S i. (Staf Sub Bagian Humas)
16. Wahyuni, S.Kom (Sta f Sub Bagian Humas)
17. Dita Kamala Putri , S.Si. (Staf Sub Bag ian Humas)
18. Ranie Utami Ronie , S.E. (Staf Sub Bagian Program dan Pelaporan)
19. Muly Ma lem Karina A .S., S.T ., M.Si. (Staf Seksi Portal Web)
20. Nuryan is Eka Sari, S. Kom (Staf Seksi Portal Web)
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 01 Februari 2016
OIREKTUR JENDERAL I ~:::;q~ AAN INTELEKTUAL, [/ .---()~
~
~
'i' PENGAYOMAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: llJCI- 01 . JCP .03 . 04fAHUN 2017
Menimbang
Mengingat
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017,
a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01 .1N.01 .03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi , akuntabilitas dan Good Governance;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia Tahun 2017 dengan Keputusan Direktur Jenderal;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nom or 24 Tahul't- 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan .. .
Menetapkan
KESATU
KEDUA
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Man usia Republik Indonesia Nomor M.HH-04 .IN.04.02 Tahun 201 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi Publik Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republ ik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01 .1N.01 .03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendahanaan Kementerian Keuangan Rl nomor: DIPA-013.07.1.097102/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual Tahun 2017;
MEMUnJSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Rl TAHUN 2017.
Membentuk Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi, dengan tug as dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Merencanakan dan mengorganisasikan , melaksanakan,
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan I ntelektual ;
2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai yang ditentukan undang-undang at as persetujuan Atasan PPI D dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasi lkan maupun informasi yang dikecualikan menurut undang-undang.
3. Menyiapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
4. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan lnformasi Publik pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Direktur Jenderal Kl ;
Dalam Dokumentasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan lntelektual.pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan lntelektual.
KETIGA ...
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Tembusan:
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal
Kekayaan lntelektual Kementerian dan HAM dalam melaksanakan tugasnya harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi DJKI bertugas selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 29 Desember 20 17, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta Pa a tanggal 3 Januari 2017
t PLT.Dl REKTUR JEND~~ ~AAN INTELEKTUAL,
$ \ - / J t,;, .. • ... •u".bl~~MIN DAUD
~~1201988101001
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Rl ; 4. lnspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Rl ; 5. Direktur Perbendaharaan dan Tata Laksana Anggaran Kementerian Keuangan; 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V; 7. Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual ; 8. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan DJKI ; 9. Yang bersangkutan untuk diketahui.
LAMP IRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
NOMOR : llKI - 01 . KP. 0'5 .04 TAJ!UH 2017 TANGGAL : 3 Januari 2017
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Ketua
Sekretaris Anggota
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2017
: Drs. Yasmon, M.LS.
: lr. Raz1lu., M.Si
1. Ora. Sri Lastami, ST, M.IP.
( Kepala Bagian Tata Usaha Dan Hubungan Masyarakat)
2. Surahno, SH, M.Hum.
(Kepala Bagian Umum
3. Agung Damarsasongko., SH ., M.H
(Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan)
4. Ardiansah Hariwardana., S.H., MH
Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
6. Puj i Astuti, SH, MH
(Kepala Sub bagian Persuratan dan Perjalanan Dinas)
7. Erni Purnamasari ., SH.,MH (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Hak Cipta dan
Oesain lndustri)
8. Novi Mirawanty, S.Kom., M.T.I.
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Paten, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpada dan Rahas ia Dagang)
9. Sudaryanto Abdul Chalik, SH
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Merek dan lndikasi Geografis)
10. Rainy Harbiyanti Oewi, S.Hum
(Kepala Sub Bag ian Tata Usaha Kerja Sama dan
Pemberdayaan Kekayaan lntelektual) 11. Desti Afrika Ad in., SH
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha Teknologi lnformasi Kekayaan lntelektual)
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
13. Eka Fridayanti, SH , MH
( Kepala Seksi Kerja sama Bilateral) 14. Irma Suryani, ST
(Kepala Seksi lnventarisasi Kl Komunal dan Perpustakaan) 15. Masnin., S.Kom .,M.Si
(Kepala Seksi Porta l Web)
16. Irma Mariana., S.T.,M.Si Staf Sub bag Hubungan Masyara~t)
17. (Dita Komala Putri., S.Si
(Stat Sub bag Hubungan Masyarakat) 18. Ranie Utami Ronie, SE.
(Staf Subbagian Evaluasi dan Pelaporan) 19. Muly Malem Karina A.S., ST, M.Si.
(Stat Seksi Portal Web) 20. Nuryanis Eka Sari, S.Kom.
(Staf Seksi Portal Web)
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Januari 2017
Plt.Dif\E UR JENDERAL
KEKAYI\A INTELEKTUAL, ~
NIP. 195811201988101001