kementerian - e-renggar.kemkes.go.id · peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara ......

C?KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT J EN DERAL PENCEGAHANDAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PEIABUHAN KELAS 1 SURABAYAPORT HEALTH OFFICE SURABAYA

Jalan Perak Timur No.514-516 Surabaya 60165Telpon : (03 1) 329323L, 3293554, 329390 1, Faksimile (03 1) 3293902

Email : [email protected]

5

Menimbang

Mengingat

SURAT XEPUTUSAN

KEPAIA KANTOR KESEHATAN PEIABUHAN KEIAS I SURABAYANOMOR : PR.03.0utl 6ilSl 2Ot7

TENTANG

RENCANA AKS! (EGnTAN (RAK)

TAHUN 2015-2019REVTSt

KANTOR KESEHATAN PETABUHAN KEI.AS I SURABAYA

Bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Aksi ProgramPengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun2015-2019 Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan, perlu disusun Rencana Aksi KegiatanTahun 2AL5-2AL9 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Surabaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala KantorKesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya;

L. Undang-Undang Nomor l Tahun 1952 tentang Karantina Laut;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun L962 tentang KarantinaUdara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Rl No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan;

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2015tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional20L5-24L9;

lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang PedomanPenyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah;

2

3

4

6.

7

8.

Menetapkan

9. lnternational Health Regulation (lHR) Tahun 2005;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 358/ Menkes/ per/ tV/2008 jo Nomor 23481 Menkes/ Per/ Xt/ 2011 tentangOrganisasi dan Tatakerja Kantor Kesehatan pelabuhan;

11. Peraturan Menteri Keuangan Rl No.249/PMK.02/2011 tentangPengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas pelaksanaan RencanaKerja dan Anggaran Kementerian Negarallembaga;

L2. Permenkes Rl Nomor 24LGIMENKES/PERIX\L/ZOLL tentangPetunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan;

L3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 20L4 tentangKlasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan;

L4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah;

L5. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang BidangKesehatan 2005-2025;

1-6. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor HK.\Z.\Z|MENKES/52/2A$ tentang Rencana Strategis KementerianKesehatan 2OL5-20L9;

L7. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1314/MENKES/SK/|XI20L0 tentang pedoman standarisasi sumber daya manusia,sarana, dan prasarana di lingkungan Kantor KesehatanPelabuhan;

18. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian penyakit danPenyehatan Lingkungan Nomor HK. OZ.A3/DL/|.LIZABS/ZOL5tentang Rencana Aksi Program Pengendalian penyakit danPenyehatan Lingkungan Tahun 2015-2019 Direktorat JenderalPengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I

SURABAYA TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2015.201.6KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KEI.AS ISURABAYA;

Rencana Aksi Kegiatan {RAK) Tahun 2oL5-zo].9 Kantor KesehatanPelabuhan Kelas I Surabaya merupakan dokumen perencanaanProgram Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan selamalima tahun yang berisikan upaya yang akan dilakukan KantorKesehatan Pelabuhan Kelas I surabaya untuk mencapai indikatorprogram dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu

Kesatu

Ked ua

Ketiga

Keempat

lima tahun (2015-2019);

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2OL5-2OI9 Kantor KesehatanPelabuhan Kelas I Surabaya digunakan sebagai salah satu pedomandalam penyusunan Perjanjian Kinerja;

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015-2019 Kantor KesehatanPelabuhan Kelas I Surabaya digunakan sebagai salah satu pedomandalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga(RKA(L);

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015-2019 Kantor KesehatanPelabuhan Kelas I Surabaya digunakan sebagai salah satu pedomanpenilaian Akuntabilitas Kinerja;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, danapabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan iniakan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diPada tan

Surabaya07 Desember 2017

NK E sc,Kepala tor

dr. H. mmad Budi ayat, M. Kes

NtP. 19

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan Rl

2. Sekretaris Direktorat Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan Rl

3. Direktur Simkarkesma Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan Rl

4. Kepala Bagian Pl Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan Rl

5. Kepala Bagian Hukormas Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan Rl

6. Kepala Bagian Keuangan Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan Rl

7. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan Rl

Kelima

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 20(N tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja harus

menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) untuk periode lima tahun. Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya sebagai satuan kerja setingkat eselon ll

dalam menyusun Rencana Aksi Kegiatan mengacu pada Visi, Misi, dan Nawacita

Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2OL5-20t9.

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun

2OL5-2OL9, perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi Program

(RAP) pada unit organisasi Eselon I dan Rencana Aki Kegiatan (RAK) pada unit

organisasi setingkat eselon ll sesuai dengan tugas Pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Surabaya mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor

HK.02.02/MENKESlS2l 2Ot5 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

2015-2019 dan Rencana Aki Program (RAP) Ditjen Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan. Rencana Aksi Ketiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Surabaya merupakan dokumen negara yang berisi upaya-upaya

mendukung Program Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan di Pintu

Masuk Negara yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan, sasaran, indikator, target,

sampai dengan kerangka pendanaan.

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya

Tahun 2015-2019 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan

pelakanaan kegiatan dalam kurun waktu 2015-2019. Rencana Aksi Kegiatan ini

menjadi dasar dalam penyelenggaraan tugas melaksanakan pencegahan masuk

dan keluarnya penyakiL penyakit potensial wabah, surveilance epidemiologi,

kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan

kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas lSurabaya

RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK) 2015-2019

penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan

pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat

negara.

Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam

penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Surabaya Tahun 2015-2019. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada

semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan

keseh atan gu n a tercapai nya sasaran pembangu nan keseh atan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai Rencana Aki Kegiatan Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas lsurabaya Tahun 2OL5-2OL9 ini, Aamiin.

Surabaya, 7 Desember 2OL7

Kesehatan Pelabuhan

Budi Hidayat, M.Kes

200s011002

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya

RENCANA AKSr KEGTATAN (RAK) 20rs-20re

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya iii


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................. i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang........................................................................................ 1

B. Kondisi Umum ........................................................................................ 3

C. Isu Strategis ............................................................................................ 21

D. Lingkungan Startegis ............................................................................... 23

II VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi .......................................................................................................... 26

B. Misi ........................................................................................................ 26

C. Tujuan ..................................................................................................... 27

D. Sasaran Startegis..................................................................................... 28

III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan ........................................................................................ 29

B. Strategi .................................................................................................. 32

IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN

A. Rencana Kerja ......................................................................................... 38

B. Pendanaan Kegiatan ............................................................................... 45

V PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan ........................................................................................... 46

B. Penilaian ................................................................................................ 47

C. Pelaporan ................................................................................................ 55

VI PENUTUP .................................................................................................... 59

LAMPIRAN

1. Matriks Target Kinerja

2. Matriks Pendanaan Kegiatan

1


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada

perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta

pengutamaan dan manfaat.

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditetapkan arah RPJMN

Tahap III ialah perlunya memantapkan pembangunan secara menyeluruh di

berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan

(RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke–3 (2015–2019), kondisi pembangunan

kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat

yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai sasaran pembangunan

Sumber Daya Manusia, seperti (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu

dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses

dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah

terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan

kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan

SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan

vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–

2019, telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

2


Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan

Nasional tercantum dalam Bab II RPJMN, dalam Bidang Pembangunan Sosial

Budaya dan Kehidupan Beragama.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku

pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-

program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh

Kementerian Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat

untuk kurun waktu tahun 2015-2019. Lima pendekatan perencanaan yang

dipergunakan dalam penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan adalah:

(1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan

partisipatif, (4) pendekatan atas-bawah (top-down), dan (5) pendekatan

bawah-atas (bottom-up).

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma

sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar

paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam

pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2)

penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses

pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu

pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan

intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan

nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta

kendali mutu dan kendali biaya.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan

Tahun 2015-2019, perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi

3


Program (RAP) pada unit organisasi Eselon I dan Rancana Aksi Kegiatan (RAK)

pada unit organisasi setingkat eselon II sesuai dengan tugas Pokok dan

fungsinya. Salah satu Eselon I di Kementerian Kesehatan yaitu Direktorat

Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pengendalian

Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: penyiapan

perumusan kebijakan di bidang imunisasi dan karantina, pengendalian

penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang,

pengendalian penyakit tidak menular, dan penyehatan lingkungan;

pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi dan karantina, pengendalian

penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang,

pengendalian penyakit tidak menular, dan penyehatan lingkungan

penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di

bidang imunisasi dan karantina, pengendalian penyakit menular langsung,

pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak

menular, dan penyehatan lingkungan; pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Rencana Aksi Program (RAP) Pengendalian Penyakit & Penyehatan

Lingkungan, ditindak lanjuti dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Program

Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan di Pintu Gerbang Negara

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya 2015 s/d 2019, sebagaimana

Permenkes RI Nomor 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Permenkes Nomor 2348 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas 356 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan yang

selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan

4


Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan dengan tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya

penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan,

pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan,

pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan

penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan

pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas

darat negara.

B. Kondisi Umum

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

f. Peraturan Pemerintah RI No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

i. International Health Regulation (IHR) Tahun 2005

j. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/ Menkes/ Per/ IV/ 2008

jo Nomor 2348/ Menkes/ Per/ XI/ 2011 tentang Organisasi dan

Tatakerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

5


k. Peraturan Menteri Keuangan RI No.249/PMK.02/2011 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

l. Permenkes RI Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan

m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

o. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375/Menkes/SK/V/2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan

2005-2025.

p. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019.

q. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1314/MENKES/SK/IX/2010

tentang pedoman standarisasi sumber daya manusia, sarana, dan

prasarana di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan

r. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan Nomor HK. 02.03/D1/I.1/2088/2015 tentang Rencana

Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Tahun 2015-2019 Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan

2. Tupoksi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356/ Menkes/ Per/ IV/

2008 jo Nomor 2348/ Menkes/ Per/ XI/ 2011 tentang Organisasi dan

Tatakerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

6


I Surabaya dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

a. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan

keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilance

epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan

lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta

pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul

kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan

radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas

darat negara.

2) Fungsi

a) Pelaksanaan kekarantinaan;

b) Pelaksanaan pelayanan kesehatan;

c) Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

d) Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah

penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;

e) Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion,

biologi, dan kimia;

f) Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi

sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional,

regional, dan internasional;

g) Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan

penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana

bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk

penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;

7


h) Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di

lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

i) Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan

muatannya;

j) Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan diwilayah kerja

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

k) Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang

kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batras darat

negara;

l) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

m) Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko

lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;

n) Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara,

pelabuhan, dan lintas batas darat negara;

o) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.

8


b. Struktur Organisasi :

3. Hasil Kegiatan

Gambaran kondisi umum dipaparkan berdasarkan dari hasil pencapaian

program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya dalam Melaksanakan Tugas

Pokok dan Fungsinya diukur berdasarkan tingkat penggunaan anggaran

(Input), tingkat pencapaian kegiatan keluaran (output), serta pencapaian

kinerja hasil (outcome).

WILKER 1. Juanda 2. Gresik 3. Tuban 4. Kalianget

KEPALA KANTOR

BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN PROGRAM &

LAPORAN

SUBBAGIAN KEUANGAN &

UMUM

KELOMPOK JABFUNG

1.Epidemiologi 2.Entomologi 3.Sanitarian 4.Dokter

SEKSI SANITASI DAN DAMPAK RISIKO

LINGKUNGAN

SEKSI PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG

PENULAR PENYAKIT

BIDANG PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN

BIDANG UPAYA KESEHATAN DAN LINTAS WILAYAH

SEKSI PENCEGAHAN DANPELAYANAN KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN MATRA DAN LINTAS WILAYAH

BIDANG PENGENDALIAN KARANTINA DAN

SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

SEKSI PENGENDALIAN KARANTINA

SEKSI SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

INSTALASI 1. Klinik Rawat

Jalan Kesja & Isolasi

2. OMKABA 3. Lab Air &

Limbah 4. Makanan

Minuman 5. Lab Rodent 6. Klinik VCT 7. Lab Diagnostik

9


a. Capaian Kinerja anggaran (Input)

Capaian indikator input adalah realisasi penggunaan dana

dibandingkan dengan pagunya. Berikut adalah pagu dan realisasi

anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya TA. 2010 s/d

2014.

Tabel 1.1 Pagu dan Realisasi Anggaran TA.2010 s/d 2014

TAHUN PAGU REALISASI %

2010 15.659.365.000

13.808.079.610 88,18%

2011 13.307.175.000

9.798.629.337 73,63%

2012 11.516.841.000

10.082.290.604 87,54%

2013 17.640.730.000

11.439.307.895 64,85%

2014 19.104.073.000

17.339.962.235 90,77%

Gambar 1.1

Pagu dan Realisasi Anggaran TA.2010 s/d 2014

10


Dari tabel 1.1 dan gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pagu dan

realisasi anggaran selama lima tahun cenderung turun naik. Akan tetapi

persentase realisasi yang paling tinggi ada pada tahun 2014 (90,77%). Jika

dibandingkan dengan tahun 2013 realisasi anggaran mengalami kenaikan

sebesar Rp.5.900.654.340,00 (51,58%).

b. Capaian kegiatan keluaran (output)

Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang

dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pencapaian kinerja output pelaksanaan kegiatan pada Program

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Tahun 2010-

2015 telah mencapai hasil yang memuaskan, rata-rata pertahun sebagai

berikut:

1) Tahun 2010 sebesar 94,98% (22 output)




5) Tahun 2014 sebesar 106,13% (40 ouput)

c. Capain kinerja hasil (outcome)

Kinerja kegiatan merupakan integrasi hasil/pencapaian berbagai

pelaksana kegiatan, baik pelaksana program maupun berbagai lintas

program dan lintas sektor yang terlibat serta saling berhubungan. Kinerja

yang akan diukur merupakan indikator sasaran di bidang pencegahan dan

pemberantasan penyakit serta bidang kesehatan lingkungan.

Data indikator sasaran didapatkan dari hasil survei yang dilakukan dalam

interval waktu tertentu (1 tahunan, 3 tahunan, atau 5 tahunan)

tergantung jenis indikator keberhasilan yang akan diukur.Outcome (hasil)

merupakan prestasi kerja yang berupa sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya output dari kegiatan dalam suatu program.

11


1) Indikator Persentase faktor resiko potensial PHEIC yang terdeteksi

dipintu negara

Faktor resiko petensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara melalui

pemeriksaan kapal dan pesawat.

Dokumen kekarantinaan yang diberikan kepada kapal yang datang

dari luar negeri dan atau dari dalam negeri terjangkit (under

surveilans). Kapal tersebut berlabuh/angker di luar dermaga dan atau

sandar di dermaga. Dinyatakan dalam satuan dokumen Certificate of

pratique (COP).

General Declaration (GENDEC) adalah dokumen yang diterbitkan oleh

pilot pesawat tentang kondisi pesawat. Salah satu bagian GENDEC

adalah Health Part of General Declaration (HPoGD) berisi tentang

keterangan penumpang sakit dan tindakan penyehatan pesawat.

Capaian indikator selama 5 tahun terakhir dapat disajikan pada

gambar berikut ini.

Gambar 1.2 Perbandingan Indikator Persentase faktor resiko potensial PHEIC

yang terdeteksi dipintu negara Tahun 2010-2014

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2010-2013

Persentase faktor resiko potensial PHEIC yang terdeteksi dipintu

negara selalu tercapai 100%, bahkan di tahun 2014 dapat tercapai

121,84%.

Indikator ini dapat dicapai dengan upaya :

1) Pemeriksaan kapal dan pesawat dari dalam dan luar negeri

2) Analisis

12


3) Penerbitan Sertifikat Free Pratique dan GENDEC

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah belum ada sanksi

untuk kapal yang tidak melakukan in/ out clearance akibat revisi

undang-undang kekarantinaan yang sampai sekarang belum

disahkan. Sementara undang-undang yang lama yaitu Undang-

Undang No.1 tahun 1962 tentang Karantina Laut Undang-Undang

No.2 tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi

dengan kondisi sekarang.

2) Indikator Persentase terlaksananya penanggulangan faktor resiko

dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra

Penanggulangan faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah

kondisi matra, antara lain: kesehatan haji, arus mudik lebaran,natal

dan tahun baru.


gambar berikut ini.

Gambar 1.3 Perbandingan Indikator Persentase terlaksananya penanggulangan factor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra

Tahun 2010-2014


Persentase faktor resiko potensial PHEIC yang terdeteksi dipintu

negara selalu tercapai 100%, bahkan di tahun 2014 dapat tercapai

125%.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai indikator ini:

13


1) Penyusunan rencana kegiatan kesehatan haji, matra idul fitri,

natal dan tahun baru.

2) Melaksanakan koordinasi/ jejaring lintas sektor melalui

pertemuan/ rapat.

3) Melaksanakan kegiatan kesehatan embarkasi debarkasi haji,

posko matra idul fitri, posko natal dan tahun baru.

4) Melaksanakan evaluasi kegiatan kesehatan embarkasi debarkasi

haji, matra idul fitri, natal dan tahun baru

3) Indikator Persentase Penanggulangan KLB < 24 jam

Investigasi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) <24 jam.

KLB yang diantisipasi adalah Mers Cov.


gambar berikut ini.

Gambar 1.4 Perbandingan Indikator Persentase Penanggulangan

KLB < 24 jam Tahun 2010-2014


Indikator Persentase Penanggulangan KLB < 24 jam selalu tercapai

100%.

Indikator ini dapat dicapai dengan upaya:

1) Dibentuk Tim Gerak Cepat (TGC)

2) Disusun SOP penanggulangan KLB

3) Dilakukan simulasi penanganan KLB dengan lintas sektor terkait

4) Mengikuti pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC)

Kendala yang dihadapi:

14


1) Tidak tersedianya ruang isolasi/ karantina di pelabuhan/bandara

yang memenuhi standart/kriteria.

2) Tidak semua rumah sakit memiliki ruang isolasi/ karantina yang

sesuai standart. Jikapun ada jumlah ruang, fasilitas, dan logistik

tidak memadai.

4) Persentase kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar

Tindakan yang dilakukan dalam rangka mengendalikan kasus zoonosa

yang terjadi di area pelabuhan/bandara.


gambar berikut ini.

Gambar 1.5 Perbandingan Indikator kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani

sesuai standar Tahun 2010-2014

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2010-

2013 Indikator Persentase kasus zoonosa yang ditemukan,

ditangani sesuai standar selalu tercapai 100%. Bahkan di tahun

2014 tercapai 111,11%.

Indikator ini dapat dicapai dengan upaya:

1) Melaksanakan kegiatan pengendalian lalat dan kecoa mulai

dari survei kepadatan sampai dengan

pemberantasan/spraying

2) Melaksanakan kegiatan pengendalian lalat dan kecoa di

lingkungan pelabuhan/bandara baik daerah perimeter

15


maupun buffer di seluruh wilayah induk maupun wilayah kerja

KKP Kelas I Surabaya

3) Melaksanakan kegiatan tikus dan pinjal secara rutin di wilayah

pelabuhan/bandara

4) Mengawasi indeks pinjal khusus < 1 dan indeks pinjal umum <

2 di wilayah pelabuhan

Kepadatan lalat dan kecoa sangat tergantung dari perilaku hidup

bersih dan sehat komunitas pelabuhan terkait dengan

penanganan pembuangan sampah yang baik.

5) Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk

Tindakan yang dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah kasus

diare di area pelabuhan.

Tempat pengelolaan makanan adalah suatu tempat dimana makanan

diolah, sedangkan penjamah makanan adalah orang yang secara

langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari

tahap persiapan, pembersihan, pengolahan pengangkutan sampai

penyajian.

Tempat pengelolaan makanan, tempat – tempat umum dan

penjamah makanan memiliki peran penting dalam hal kualitas

makanan/minuman.

Capaian indikator selama 5 tahun terakhir dapat disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 1.6 Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk Tahun 2010-2014

16



Indikator Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk tidak ada.

sedangkan di tahun 2014 tercapai 114,74%.


1) Melaksanakan kegiatan pengawasan tempat pengelolaan

makanan di wilayah induk dan wilayah kerja secara rutin

2) Melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas makanan/minuman

dengan parameter organoleptik dan bakteriologis

3) Melaksanakan persiapan dengan koordinasi dengan pihak pemilik

restoran/ rumah makan

4) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada penjamah makanan

5) Melaksanakan penerbitan dokumen/ sertifikat laik sehat

6) Melaksanakan kegiatan pengawasan tempat-tempat umum baik di

wilayah pelabuhan/bandara yang meliputi gedung/bangunan dan

alat angkut

7) Melaksanakan tindakan sanitasi alat angkut apabila ditemukan

adanya vektor atau faktor risiko penyakit yang lain

Pemeriksaan kualitas makanan/minuman secara bakteriologis

dilakukan di laboratorium kesehatan lingkungan seperti BBTKL & PP

Surabaya, BLK Surabaya atau laboratorium kesehatan lingkungan di

kabupaten/kota terdekat, sehingga beberapa wilayah kerja yang di

Kabupaten/Kota tidak mempunyai laboratorium kesehatan lingkungan

tidak bisa melaksanakan pemeriksaan kualitas makanan/minuman.

6) Indikator Persentase (%) Provinsi Yang Melakukan Pembinaan

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE,

deteksi dini, KIE dan penanganan kasus)

Provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan

penanggulangan PTM adalah Provinsi yang melakukan pembinaan

17


pencegahan penanggulangan PTM kepada kab/kota di wilayah

provinsi tersebut.

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan PTM adalah

deteksi dini penanganan kasus, KIE, dan Surveilans.

Pembinaan pencegahan dan penanggulangan PTM yang dimaksud

ada memberikan dukungan dalam melaksanakan program PPTM,

sehinngga kab/kota di wilayah provinsi tersebut dapat melaksanakan

program PPTM.

Persentase Provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan

penanggulangan PTM adalah jumlah Provinsi yang melakukan

pembinaan pencegahan dan penanggulangan PTM terhadap jumlah

provinsi di Indonesia.

Namun karena kantor kesehatan pelabuhan tidak berbasis wilayah

maka yang dijadikan perhitungan indikator adalah kegiatan yang

berhubungan dengan pembinaan PTM, yaitu pelatihan BHD dan AED

bagi masyarakat pelabuhan/bandara, tatalaksana PTM masyarakat

pelabuhan/bandara, pengendalian PTM pada jamaah haji dan umroh

ke Kab/Kota.


gambar berikut ini.

Gambar 1.7 Perbandingan Indikator Indikator Persentase (%) Provinsi Yang

Melakukan Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (SE, deteksi dini, KIE dan penanganan kasus)Tahun

2010-2014

18



tidak ada Indikator Persentase (%) Provinsi Yang Melakukan

Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

(SE, deteksi dini, KIE dan penanganan kasus). Dan di tahun 2014 telah

tercapai 100%.


1) Pelatihan BHD dan AED bagi masyarakat pelabuhan/bandara,

2) Pelatihan tatalaksana PTM masyarakat pelabuhan/bandara,

3) Sosialisasi pengendalian PTM pada jamaah haji dan umroh ke

Kab/Kota.

7) Indikator Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat

Pemantauan kualitas air bersih secara rutin di area pelabuhan.

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari

yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat

diminum apabila telah dimasak.

Pengawasan kualitas air dilakukan untuk mecegah penurunan

kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan

mebahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air.


gambar berikut ini.

Gambar 1.8 Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat

Tahun 2010-2014

19


Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2010-

2014 Indikator Persentase Penanggulangan KLB < 24 jam selalu

tercapai 100%.


1) Melaksanakan kegiatan pengawasan air bersih secara rutin di

wilayah induk dan wilayah kerja

2) Melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air bersih dengan

parameter fisika, kimia dan bakteriologis

Peralatan pemeriksaan air bersih yang dimiliki KKP Kelas I Surabaya

adalah parameter kimia sederhana yaitu pH dan Sisa Chlor sedangkan

pemeriksaan kimia lengkap dan bakteriologis dilakukan di

laboratorium kesehatan lingkungan seperti BBTKL & PP Surabaya, BLK

Surabaya atau laboratorium kesehatan lingkungan di kabupaten/kota

terdekat.

Laboratorium kesehatan lingkungan tidak selalu ada di wilayah

Kabupaten/Kota dimana Wilayah Kerja KKP Kelas I Surabaya berada,

sehingga untuk wilayah kerja tersebut pemeriksaan kualitas air bersih

hanya mencakup parameter fisik dan kimia sederhana.

8) Indikator Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan

Prasarananya

Jumlah UPT vertikal Ditjen PP dan PL yang ditingkatkan sarana dan

prasaranya, dalam hal ini adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Surabaya.

Peningkatan jumlah sarana dan sarana yang dimiliki baik secara

kualitas maupun kuantitas.


gambar berikut ini.

20


Gambar 1.9 Perbandingan Indikator Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan

Sarana dan Prasarananya Tahun 2010-2014


Indikator Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan

Prasarananya) selalu mencapai 100%. Dan di tahun 2014 telah

tercapai 142,86%.


1) Pengembangan sistem informasi pelaporan kegiatan

2) Pembangunan gedung wilker gresik

3) Pemeliharaan gedung kantor Wilker Juanda

4) Pemeliharaan gudang kantor Induk

5) Pengadaan kendaraan/ mobil khusus

6) Pengadaan kendaraan operasional roda 4 dan 2

7) Pengadaan perangkat pengolah data

8) Pengadaan meubeler kantor

9) Pengadaan sarana penunjang perkantoran

10) Pengadaan fasilitas perkantoran

Kantor Kesehatan Pelabuhan tidak dapat membangun gedung kantor

induk yang sudah tidak lagi memenuhi ketentuan berdasarkan

Permenkes 1314/MENKES/SK/IX/2010 standardisasi sarana dan

prasarana. Karena gedung yang ditempati sekarang berada di atas

lahan milik PT. Pelindo III.

21


4. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, kinerja KKP dalam rangka pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan di Pintu Gerbang Negara pada periode

2010-2014 masih menghadapi berbagai tantangan akan menjadi input

dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan,

antara lain:

a. Regulasi

Undang-Undang No.1 tahun 1962 tentang Karantina Laut Undang-

Undang No.2 tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai

lagi dengan kondisi sekarang. Sedangkan revisi undang-undang

kekarantinaan sampai sekarang belum disahkan. Sehingga belum ada

sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, misal belum ada sanksi untuk

kapal yang tidak melakukan in/ out clearance.

Pengurusan Health Certificate dan surat keterangan impor masih dicari

kejelasan pihak yang berwenang menerbitkan. Dalam National Single

Window (NSW) portal Bea Cukai hanya disyaratkan surat ekspor dan

impor yang diterbitkan BPOM. Sehingga dalam kasus pengembalian

barang ekspor, health certificate tidak berlaku.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Surabaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sejumlah 106

orang. Sedangkan berdasarkan Kepmenkes 1314/MENKES/SK/IX/2010

tahun 2010 standarisasi jumlah pegawai untuk KKP Kelas 1 dengan 4

wilker berjumlah 122 pegawai. Jadi jumlah pegawai di KKP Kelas I

Surabaya masih kurang 16 orang.

Sedangkan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) yang telah disusun

jumlah kebutuhan pegawai dengan 5 wilker berjumlah 176 pegawai. Jadi

jumlah pegawai di KKP Kelas I Surabaya masih kurang 70 orang.

Keterbatasan sumber daya manusia ini menyebabkan:

22


1) Ada beberapa pelabuhan yang berada di Wilayah Kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya yang belum terawasi secara

optimal seperti Brondong, Pacitan, Branta, Paciran. Hal ini karena

lokasinya yang jauh dari Kantor Wilayah Kerja, sehingga harus

dibuka pos-pos baru.

2) Untuk Pelabuhan Bawean pelayanan kekarantinaan belum dapat

diselenggarakan.

3) Tidak semua kapal dapat diperiksa hanya memprioritaskan

pemeriksaan sanitasi kapal pada kapal-kapal tertentu sebagai

berikut : kapal yang datang dari luar negeri, kapal yang akan

melakukan perpanjangan sertifikat sanitasi kapal, kapal yang sedang

mengalami kejadian khusus sehingga berpotensi menyebabkan

penularan penyakit dan kapal-kapal lain yang dilakukan secara

sampling.

4) Masih ada 8% jumlah pesawat datang dari luar negeri yang tidak

terawasi dan tidak diketahui kondisi kesehatannya serta faktor

risiko di dalamnya. Pesawat tersebut tidak terawasi karena jadwal

kedatangannya tidak diketahui oleh petugas KKP Kelas I Surabaya.

Pesawat yang tidak terawasi merupakan pesawat carteran atau

pesawat militer, dan atau pesawat komersial yang kedatangannya

jam 22.00 sampai dengan 08.00 WIB.

5) Sebanyak 100% pesawat domestik tidak diawasi secara aktif.

c. Sarana dan Prasarana

1) Gedung Kantor

Untuk gedung kantor, dari 5 gedung yang dipakai hanya 2 gedung

saja yang milik sendiri yaitu: Wilker Kalianget (1984) dan Wilker

Gresik (2014). Sedangkan lainnya merupakan sewa: Wilker Juanda

(dari Lanudal), Wilker Tuban (dari masyarakat).

23


Bahkan gedung Induk masih sewa dari PT.Pelindo III. Gedung tidak

memenuhi ketentuan berdasarkan Kepmenkes

1314/MENKES/SK/IX/2010 standardisasi sarana dan prasarana. Salah

satunya adalah ruang rapat yang kapasitasnya hanya cukup untuk 20

orang saja, sehingga apabila peserta rapat lebih dari itu harus

diadakan di luar kantor. Akan tetapi gedung tersebut tidak dapat

dibangun lagi karena sesuai peraturan yang ada apabila ingin

membangun di lahan milik pihak ketiga harus ada kepastian bahwa

gedung dapat dipergunakan dalam jangka waktu 30 tahun,

sedangkan PT. Pelindo III tidak dapat mengeluarkan surat

rekomendasi tersebut. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan

membeli lahan baru.

2) Peralatan penunjang Tupoksi

a) Peralatan pemeriksaan air bersih yang dimiliki KKP Kelas I

Surabaya adalah parameter kimia sederhana yaitu pH dan Sisa

Chlor sedangkan pemeriksaan kimia lengkap dan bakteriologis

dilakukan di laboratorium kesehatan lingkungan seperti BBTKL &

PP Surabaya, BLK Surabaya atau laboratorium kesehatan

lingkungan di kabupaten/kota terdekat.

b) Kegiatan pengendalian vektor terutama pemasangan perangkap

tikus belum optimal karena tidak ada kendaraan operasional di

wilayah kerja Juanda, Gresik, Tuban dan Kalianget.

d. Jejaring Kemitraan

1) Tidak tersedianya ruang isolasi/ karantina di pelabuhan/bandara yang

memenuhi standart/kriteria.

2) Tidak semua rumah sakit memiliki ruang isolasi/ karantina yang

sesuai standart. Jikapun ada jumlah ruang, fasilitas, dan logistik tidak

memadai.

24


3) Kepadatan lalat dan kecoa sangat tergantung dari perilaku hidup

bersih dan sehat komunitas pelabuhan terkait dengan penanganan

pembuangan sampah yang baik

4) Pemeriksaan kualitas makanan/minuman secara bakteriologis

dilakukan di laboratorium kesehatan lingkungan seperti BBTKL & PP

Surabaya, BLK Surabaya atau laboratorium kesehatan lingkungan di

kabupaten/kota terdekat, sehingga beberapa wilayah kerja yang di

Kabupaten/Kota tidak mempunyai laboratorium kesehatan

lingkungan tidak bisa melaksanakan pemeriksaan kualitas

makanan/minuman.

5) Laboratorium kesehatan lingkungan tidak selalu ada di wilayah

Kabupaten/Kota dimana Wilayah Kerja KKP Kelas I Surabaya berada,

sehingga untuk wilayah kerja tersebut pemeriksaan kualitas air

bersih hanya mencakup parameter fisik dan kimia sederhana.

6) Ketersediaan data penyakit di Puskesmas terlambat

7) Luas area pelaksanaan fogging belum memenuhi target yang

ditetapkan. Hal ini disebabkan ada wilayah tertentu di lingkungan

pelabuhan/bandara yang tidak diperkenankan untuk difogging.

8) Penerbitan buku pelaut dan Medical Check Up (MCU) yang

merupakan salah satu tupoksi KKP sampai saat ini masih

dilaksanakan di RS PHC (Port Health Center).

9) Masih rendahnya kesadaran pemilik kapal Indonesia khususnya

pengusaha kapal menengah kebawah, untuk melengkapi

persediaaan Obat/P3K.

C. Isu Strategis

1. Transisi epidemiologi

Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sedang kita hadapi saat

ini dalam pembangunan kesehatan adalah beban ganda penyakit, yaitu

disatu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani,

25


dilain pihak semakin meningkatnya penyakit tidak menular. Demikian

pula re-emerging dan new emerging diseases, yang berpotensi

menimbulakan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dan pandemi. Penyakit

yang berpotensi menjadi ancaman internasional (PHEIC) semakin nyata,

sehingga diperlukan pula kesiapan semua lini baik jajaran kesehatan dari

pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk pintu-pintu masuk

(bandara, pelabuhan, lintas darat) dalam mencegah keluar masuknya

penyakit.

2. Transisi demografi

Meningkatnya umur harapan hidup menyebabkan proporsi penduduk

usila semakin meningkat, sehingga menyebabkan perubahan pola

penyakit dan gangguan kesehatan.

3. Transisi lingkungan

Ditandai dengan banyaknya terjadi bencana alam, perubahan iklim

global, berkurangnya lahan pangan, dan lain-lain. Perubahan iklim di

dunia (climate cahange) diyakini akan sangat berpengaruh terhadap pola

penyebaran penyakit terutama penyakit bersumber binatang, penyakit

tidak menular, kejadian kecelakaan, dan gangguan kesehatan akibat

perubahan lingkungan.

4. Perubahan sosial budaya

Adanya perubahan gaya hidup (lifestyle) yang cenderung menjadi tidak

sehat, laju modernisasi yang cepat, dan berkembangnya nilai-nilai baru.

5. Perubahan keadaan politik

Adanya reformasi dan desentralisasi dimana daerah mempunyai

wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri.

6. Perubahan keadaan ekonomi

Adanya globaisasi dan pasar bebas

26


7. Perubahan keadaan keamanan

Perubahan keadaan keamanan dengan adanya berbagai macam konflik

skala global dan regional, terjadinya perang, dan terorisme termasuk

bioterorisme.

8. Kondisi kesehatan lingkungan

Proporsi masyarakat yang memiliki akses ke sarana sanitasi dasar dan air

bersih yang memenuhi syarat masih terbatas dan lingkungan

pemukiman dan perumahan yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Kondisi ini diperberat dengan jumlah penduduk yang besar yang

menyebabkan daya dukung lingkungan semakin menurun. Salah satu hal

yang harus diadaptasi adalah adanya perubahan iklim (climate change).

Peningkatan muka air laut menyebabkan semakin luasnya breeding

places vektor penular penyakit, ancaman penyediaan sumber air bersih

dari sumur gali, dan kenaikan suhu menyebabkan adaptasi vektor

penular penyakit ke area yang lebih luas.

9. Perilaku masyarakat

Salah satu faktor kunci untuk menekan angka kesakitan penyakit

menular dan tidak menular adalah perilaku pola hidup bersih dan sehat

yang disertai upaya penyehatan lingkungan. Masih terbatasnya

kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dapat dilihat dari

masih tingginya prevalensi merokok di masyarakat, kurangnya aktifitas

fisik, konsumsi gizi yang tidak seimbang. Kecenderungan meningkatnya

jumlah penderita HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika,

dan zat adiktif (NAPZA), serta tingginya kecacatan dan kematian akibat

kecelakaan.

10. Kinerja pelayanan kesehatan

Kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam

membuka kesempatan masyarakat memperoleh status kesehatan yang

lebih baik. Pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat telah

27


mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun masih dirasakan

belum memadai. Hal ini terlihat dari beberapa indikator diantaranya

proporsi bayi yang mendapatkan imunisasi campak, dan proporsi

penemuan kasus (case detection rate) TB paru, penemuan kasus baru

kusta, cakupan pengobatan massal filariasis dan lainnya.

11. Keterbatasan, kesenjangan dan distribusi SDM kesehatan

Sumber daya manusia dalam upaya pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan adalah tenaga fungsional seperti sanitarian,

epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan pada sarana kesehatan

maupun tenaga masyarakat, kader desa, juru malaria desa, jumantik,

juru imunisasi. Sampai saat ini kebutuhan dan distribusi tenaga

fungsional tersebut diatas masih belum terpenuhi secara merata,

demikian pula tenaga masyarakat banyak yang kurang aktif.

D. Lingkungan Strategis

Seiring dengan Revisi International Health Regulation (IHR) tahun 2005 yang

diberlakukan 15 Juni Tahun 2007 dengan perhatian kepada Public Health

Emergency Of International Concern /PHEIC (masalah kedaruratan kesehatan

masyarakat yang menjadi perhatian global) memberikan perhatian khusus

untuk wilayah pelabuhan dengan menetapkan persyaratan kapasitas inti

bagi bandara, pelabuhan dan perlintasan darat agar setiap saat (a)

menyediakan akses pada (i) pelayanan kesehatan yang memadai termasuk

fasilitas diagnostic dilokasi yang dekat sehingga memungkinkan penilaian

cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit dan (ii) staf,

peralatan dan lingkungan kerja yang memadai; (b) menyediakan akses

terhadap peralatan dan personel untuk pengiriman pelaku perjalanan yang

sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai; (c) menyediakan SDMl yang

terlatih dan kompeten di bidangnya untuk pemeriksaan alat angkut; (d)

menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan yang

menggunakan fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air

28


minum, tempat makanan, fasilitas catering pesawat udara, Toilet umum,

fasilitas pembuangan sampah cair dan padat yang memadai, dan area yang

berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala;

dan (e) sejauh dapat dilakukan menyediakan SDM terlatih pada program

pengendalian vektor dan penyakit bersumber binatang didalam dan disekitar

pintu masuk.

Selanjutnya IHR juga mempersyaratkan agar pelabuhan, bandara dan

perlintasan darat dapat merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC

dengan kapasitasnya: (a) menyediakan respon emergensi kesehatan

masyarakat yang memadai dengan menetapkan dan memantapkan rencana

kontingensi emergensi kesehatan masyarakat, termasuk penunjukan

koordinator dan contact-point yang berhubungan dengan pintu masuk,

layanan kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya; (b) melakukan

penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit

oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan

setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung lainnya

yang diperlukan; (c) menyediakan ruangan yang memadai, dan dipisahkan

dari pelaku perjalanan lain, untuk mewawancarai orang yang terjangkit atau

tersangka; (d) menyediakan sarana diagnosis dan, bila perlu, karantina

terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih baik bila di sarana kesehatan

yang jauh dari pintu masuk; (e) menerapkan tindakan yang

direkomendasikan bila perlu untuk hapus serangga (desinseksi), hapus tikus

(deratisasi), hapus kuman (desinfeksi), dekontaminasi atau penanganan

bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi

khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini. (f) menerapkan

pengawasan masuk dan keluarnya pelaku perjalanan; dan (g) menyediakan

akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel terlatih dengan

alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk pelaku perjalanan yang

membawa atau terkontaminasi penyakit menular.

29


Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja KKP semata-mata tidak ditentukan

oleh kemampuan dan hasil kerja yang dilaksanakan, namun juga dipengaruhi

oleh mitra kerja dengan segala kontribusinya yang bersinergi secara dinamis

dalam mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam pelaksanaan pengedalian penyakit dan penyehatan lingkungan di

pintu gerbang negara tidak seluruh program atau kegiatan menjadi tanggung

jawab dan berada di bawah kendali sektor kesehatan, namun juga dukungan

dari berbagai sektor terkait, termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya

maupun partisipasi masyarakat dan swasta. Pemberdayaan terhadap

masyarakat sebagai basis dalam pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan juga sangat penting, mengingat masyarakat bukan saja sebagai

obyek tetapi juga sekaligus sebagai subyek, sementara pemerintah dalam

hal ini sektor kesehatan bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan

dinamisator.

Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu gerbang negara

sebagai salah satu pilar pembangunan bidang kesehatan, perlu mencermati

isu-isu strategis, dinamika wilayah, pola dan penyebaran penyakit, serta

kecenderungan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan sebagai dampak

pembangunan dan fenomena alam.

30


BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Visi Presiden Republik Indonesia untuk pembangunan nasional tahun 2015-

2019 yang adalah “ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.

Visi Presiden ini menjadi visi seluruh kementerian yang ada di kabinet

Indonesia bersatu.

Untuk mendukung terwujudkan visi di atas maka Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Surabaya menyusun visi yang sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya yaitu “ Terwujudnya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Surabaya yang Tangguh, Profesional Serta Amanah Dalam Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara Indonesia” (Revisi ke-3/ 2017)

Adapun Motto yang di usung adalah “ Handal dalam Pencegahan, Unggul

dan Prima dalam Pelayanan”. (Revisi ke-3/ 2017)

Nilai – nilai dari Visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya yang

disusun tersebut, di tekankan dalam beberapa aspek berikut :

1) K (Kerja Keras)

Bekerja dengan usaha yang lebih gigih dan disiplin untuk

memberikan hasil yang terbaik bagi diri sendiri dan organisasi.

2) A (Akuntabel)

Harus tunduk dan berkewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan

bertanggungjawab atas pekerjaannya.

3) R (Responsif)

Cepat dan tanggap dalam pencegahan dan pengendalian penyakit

serta faktor risiko di wilayah pelabuhan dan bandara.

4) I (Inovatif)

Memberikan hal baru bagi peningkatan mutu pelayanan agar

organisasi tumbuh, berubah, berkembang, dan berhasil.

31


5) E (Etika)

Setiap pegawai harus menjunjung tinggi moralitas, sopan santun, dan

ramah di lingkungan kerja dan masyarakat selama menjalankan

tugasnya.

6) B (Bersih)

Menyelenggarakan program kesehatan yang transparan, akuntabel,

dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepoteisme (KKN).

Ke enam nilai yang ada tersebut, untuk memudahkan di ingat

disingkat dengan istilah “KARIEB” (Revisi ke-3/ 2017)

B. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi “ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat,

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” ini adalah

melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA

CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

32


1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam

tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan

kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit peran dan

kontribusinya melalui upaya preventif dan promotif.

Misi Upaya preventif dan promotif yang ada dalam program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit diturunkan menjadi misi Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Surabaya sebagai berikut:

1) Melaksanakan kegiatan cegah tangkal penyakit potensial wabah,

new-emerging dan re-emerging disease di bandara dan pelabuhan.

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas surveilans epidemiologi dan

kekarantinaan kesehatan sesuai dengan perundangan yang berlaku

dan perkembangan kesehatan dunia.

33


3) Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pelayanan kesehatan, respon

kegawatdaruratan dan sistem rujukan serta mengikuti perkembangan

IPTEK dalam pelayanan kepada masyarakat.

4) Mewujudkan lingkungan bandara dan pelabuhan yang sehat dengan

pengendalian risiko lingkungan sesuai peraturan perundangan yang

berlaku.

5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang menuju “good

governance”.

(Revisi ke-3/ 2017)

C. Tujuan

Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:

1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya

tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko

sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum

siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja,

kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau

outcome). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang

akan dicapai adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup

(SP 2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000

kelahiran hidup.

3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan

preventif.

5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

34


Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness)

dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di

bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan

kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%

2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan

dari 6,80 menjadi 8,00.

Dukungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terhadap

Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan upaya promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan

preventif diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan Ditjen

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yaitu “Terselenggaranya

pengendalian penyakit secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam

mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang

setinggitingginya” melalui :

1) Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan

2) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan

Zoonotik

3) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

4) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Adapun yang menjadi tujuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya

yang selaras dengan tujuan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

seperti yang tersebut di atas adalah “Terlaksananya Kegiatan Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara” melalui :

a. Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi informasi.

b. Meningkatkan Upaya Kekarantinaan.

c. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan.

35


d. Meningkatkan Upaya Pemberantasan Vektor dan Binatang Penular

Penyakit.

e. Meningkatkan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

f. Meningkatkan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja. (Revisi ke-3/

2017)

D. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya dalam

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan sasaran strategis dalam Renstra

Kemenkes dan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang disesuaikan dengan

tugas, pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya yaitu

“Meningkatnya Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara”

Dukungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya terhadap

pencapaian tujuan Ditjen PP dan PL yaitu terselenggaranya

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara berhasil guna

dan berdaya guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan

Pelabuhan Sehat melalui :

a. Mengembangkan (investasi) sumber daya manusia.

b. Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi informasi.

c. Meningkatkan Upaya Kekarantinaan.

d. Meningkatkan Upaya Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan.

e. Meningkatkan Upaya Pemberantasan Vektor dan Binatang Penular

Penyakit.

f. Meningkatkan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

g. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

h. Terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana.

36


i. Meningkatkan koordinasi, kemitraan dan jejaring kerja.

j. Meningkatkan upaya promosi kesehatan.

k. Memperkuat Instalasi.

37


BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya dalam program

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di pintu gerbang negara

didasarkan pada arah kebijakan Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen PP dan PL

dan Rencana Stretegis (Renstra) Kementerian Kesehatan yang merupakan

penjabaran dari arah kebijakan nasional sebagaimana yang tercantum dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019:

1. Peningkatan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam

hal cegah tangkal penyakit potensial wabah/ KKMD di pintu masuk

negara (Pelabuhan/Bandara).

Upaya yang dilakukan:

a. Pemeriksaan kapal dan pesawat dari dalam dan luar negeri

b. Melaksanakan kegiatan kesehatan embarkasi debarkasi haji, posko

matra idul fitri, posko natal dan tahun baru

c. Melaksanakan pengawasan tindakan sanitasi alat angkut apabila

ditemukan adanya vektor atau faktor risiko penyakit yang lain

d. Penguatan jejaring kemitraan surveilans epidemiologi

e. Pemeriksaan barang komoditi dan rujukan pemeriksaan sampel

OMKABA

f. Pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan ICV

g. Pelaksanaan SKD penyakit PHEIC di pelabuhan/bandara

2. Peningkatan deteksi dini penyakit menular langsung di wilayah

Pelabuhan/Bandara.


a. Dibentuk Tim Gerak Cepat (TGC)

b. Disusun SOP penanggulangan KLB

38


c. Dilakukan simulasi penanganan KLB dengan lintas sektor terkait

d. Melaksanakan kegiatan pengawasan tempat pengelolaan makanan di

wilayah induk dan wilayah kerja secara rutin

e. Melaksanakan kegiatan surveilans migrasi malaria

f. Melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas makanan/minuman

dengan parameter organoleptik dan bakteriologis

g. Melaksanakan persiapan dengan koordinasi dengan pihak pemilik

restoran/ rumah makan

h. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada penjamah makanan

i. Melaksanakan penerbitan dokumen/ sertifikat laik sehat

j. Melaksanakan deteksi dini HIV/AIDS melalui VCT dan sosialisasi

k. Melaksanakan pengendalian TB melalui sosialisasi

3. Peningkatan deteksi dini penyakit tidak menular di wilayah

Pelabuhan/Bandara.


a. Pelatihan BHD dan AED bagi masyarakat pelabuhan/bandara

b. Pelatihan tatalaksana PTM masyarakat pelabuhan/bandara melalui

deteksi dini dan sosialisasi

c. Sosialisasi pengendalian PTM pada jamaah haji dan umroh ke

Kab/Kota

d. Pelaksanaan pengawasan kesehatan kerja di lingkungan

pelabuhan/bandara melalui sosialisasi dan koordinasi dengan lintas

sektor

4. Peningkatan pengendalian vektor penyakit bersumber binatang di

wilayah Pelabuhan/Bandara.


a. Melaksanakan kegiatan pengendalian lalat dan kecoa mulai dari

survei kepadatan sampai dengan pemberantasan/spraying

39


b. Melaksanakan kegiatan pengendalian nyamuk di lingkungan

pelabuhan/bandara baik daerah perimeter maupun buffer di seluruh

wilayah induk maupun wilayah kerja KKP Kelas I Surabaya

c. Melaksanakan kegiatan pengendalian tikus dan pinjal secara rutin di

wilayah pelabuhan/bandara

5. Terwujudnya Pelabuhan/Bandara Sehat.


a. Melaksanakan kegiatan pengawasan tempat-tempat umum baik di

wilayah pelabuhan/bandara yang meliputi gedung/bangunan dan

alat angkut

b. Melaksanakan kegiatan pengawasan tempat-tempat pengolahan

makanan

c. Melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air bersih dengan

parameter fisika, kimia dan bakteriologis

d. Pengawasan kualitas lingkungan di pelabuhan/bandara

e. Pengawasan radiasi di pelabuhan/bandara

f. Mengendalikan vektor dan binatang penular penyakit

6. Terpenuhi dan tercukupinya sumber daya manusia yang berkualitas

serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi.


a. Pengajuan usul penambahan pegawai melalui rekrutmen CPNS

b. Pemenuhan kekurangan tenaga melalui penambahan tenaga

outsorching yang dibiayai melalui APBN

c. Peningkatan kopetensi SDM melalui pelatihan-pelatihan baik

pelatihan managerian maupun fungsional teknis

d. Melakukan bimbingan teknis dalam rangka supervisi dan sharing

pengetahuan sehingga pelaksanaan kegiatan di Wilayah Kerja sesuai

prosedur dan terakomodir dengan baik

40


e. Melakukan rapat/konsultasi ke pusat guna mendapatkan informasi

terbaru dan dan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi

f. Pengadaan tanah untuk gedung kantor induk

g. Pembangunan gedung Kantor Induk dan Wilker Tuban

h. Pemeliharaan gedung kantor dan fasilitas perkantoran

i. Pengadaan kendaraan operasional roda 4 dan 2

j. Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi

k. Pengadaan meubeler kantor

l. Pengadaan sarana penunjang perkantoran

m. Pengadaan fasilitas perkantoran

n. Pengadaan bahan dan alat kesehatan

7. Terwujudnya akuntabalitas dan transparansi pencapaian kinerja secara

kuantitatif dan kualitatif


a. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (RPD, RPK, RKT,

RKAKL, Perjanjian Kinerja, dan RAK)

b. Penyusunan dokumen data dan informasi (Pengelolaan Website,

Pengelolaan Buletin, Pengelolaan Aplikasi SIMKESPEL)

c. Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan (Laporan Tahunan,

Laporan Kinerja, Laporan E-Monev Online)

d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala baik bulanan,

triwulanan, semesteran, dan tahunan

e. Penyusunan laporan keuangan

f. Penyusunan Laporan Aset Negara (BMN)

g. Melaksanakan sertifikasi ISO

B. Strategi

Berdasarkan arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya

dalam pengelolaan program pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan dipintu gerbang negara, dikembangkan strategi sebagai berikut:

41


1. Melaksanakan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)

Norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Surabaya berdasarkan pada Permenkes Nomor 356/ Menkes/ Per/

IV/ 2008 jo Permenkes RI Nomor 2348/ Menkes/ Per/ XI/ 2011, yang

didalamnya telah mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan.

2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi

a. Advokasi

Pendekatan kepada para pimpinan atau penentu/pembuat peraturan

perundang-undangan agar dapat memberikan dukungan,

kemudahan, perlindungan pada berbagai upaya pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan yang dilaksanakan dalam

berbagai bentuk kegiatan advokasi baik formal maupun informal.

1) Adanya peraturan perundang-undangan (Surat Edaran/Instruksi/

konvensi internasional/surat keputusan dan perundangundangan

lainnya

2) Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,

kesehatan matra, kesehatan kerja dan OMKABA

3) Tersedianya anggaran dari pemerintah dan sumber pembiayaan

yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi meliputi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi),

dukungan/bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat dalam

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

1) Penyuluhan (KIE)

a) Tersedia dan terdistribusinya media KIE

42


b) Terlaksananya KIE tentang faktor risiko penyakit dan

penyehatan lingkungan serta ancaman lainnya

2) Bina suasana

Kelompok sasaran diarahkan pada stake holder dan masyarakat

dipelabuhan, bandara, dilintas batas darat.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan sosialisasi guna menumbuhkan potensi

masyarakat secara optimal dalam pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan serta berperan sebagai fasilitator

kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

berbasis masyarakat.

3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi

program

Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sesuai dengan

kemajuan teknologi dan kondisi daerah setempat (local area specific)

melalui perencanaan terpadu dan kegiatan terkoordinasi.

4. Mengembangkan (investasi) sumberdaya manusia

Mengembangkan (investasi) sumber daya manusia, antara lain

dengan melaksanakan pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan dalam

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

5. Meperkuat jejaring kerja

Memfasilitasi terbentuknya jejaring kerja yang terkait dengan

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Upaya melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga

pemerintah untuk bekerjasama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip

dan peranan masing-masing dalam pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan. Upaya tersebut diwujudkan dengan membentuk

jejaring, baik lokal, nasional maupun internasional :

43


a. Bidang Kesehatan

a) RS Dr Soetomo, RS Pelabuhan, RS Al Irsyad, RS Kapal TNI AL, RS

Lanudal Juanda

- Sarana rujukan medik pelayanan kesehatan, kegawatdaruratan

dan rujukan keahlian dalam pelaksanaan program UKLW dan

PKSE.

b) RS Dr Soetomo, RS Haji dan RS Bhayangkara

- Sarana rujukan medik pelayanan kesehatan, kegawatdaruratan

dan rujukan keahlian dalam pelayanan kesehatan haji

c) Dinas Kesehatan Propinsi/Kab Kota/ BBLK/BBTKL-PPM/ Lab. Kimia

Farma/ Lab. Mitra Husada

- Sebagai mitra dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan

pelayanan kesehatan dan program kegiatan UKLW, PKSE dan

PRL di lingkungan pelabuhan/bandara.

- Sebagai mitra dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji,

surveilans risti pra haji dan evaluasi K3JH.

d) Poliklinik Perusahaan / Instansi Pemerintah di lingkungan

Pelabuhan / Bandara.

- Sebagai mitra dalam upaya pelayanan kesehatan

kegawatdaruratan di lingkungan bandara / pelabuhan

- Sebagai mitra dalam pembinaan kesehatan kerja di lingkungan

bandara/pelabuhan

- Sumber data status kesehatan pekerja di lingkungan

bandara/pelabuhan.

e) Puskesmas terdekat di wilayah kerja

- Sebagai mitra dalam upaya pelayanan kegawatdaruratan,

kejadian luar biasa, UKLW, PKSE dan PRL di lingkungan

bandara/pelabuhan.

44


b. Lintas Sektor

1. Kementerian Perhubungan (Otpel/Otban/Angkasa Pura/Pelindo/

ASDP)

- Sebagai mitra dalam setiap kegiatan di lingkungan bandara /

pelabuhan.

- Koordinator dalam setiap kegiatan UKLW, PKSE dan PRL

dilingkungan bandara/pelabuhan

2. TIM QIC (Quarantine, Imigrasi, Custom)

- Mitra dalam penanganan alat angkut dari negara asing

- Mitra dalam penanganan penumpang dan barang yang datang

dari negara terjangkit/non terjangkit.

3. Polairud, Polresta Pelabuhan/Bandara

- Mitra dalam penanganan alat angkut dari negara asing

- Mitra dalam penanganan setiap kegiatan pelayanan kesehatan

dan program kegiatan UKLW, PKSE dan PRL di lingkungan

pelabuhan/bandara.

4. Kementerian Agama

- Mitra dalam pelayanan kesehatan haji/umroh

- Mitra dalam pelaksanaan pemberian ICV pada jamaah

haji/umroh

5. Basarda

- Mitra dalam pelaksanaan penanganan kegawatdaruratan dan

kecelakaan alat angkut di lingkungan bandara/pelabuhan

- Perbantuan sarana dan prasarana penanganan

kegawatdaruratan lapangan.

6. Disnaker

- Mitra dalam penanganan tenaga kerja indonesia yang

berangkat kenegara lain.

- Pemberian ICV bagi TKI dengan negara tujuan terjangkit

45


7. BPJS

- Mitra dalam pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pekerja

dilingkungan bandara/pelabuhan

- Mitra dalam promosi kesehatan keselamatan kerja

h) MOU (Memorandum of Understanding)

- Mitra dalam pendidikan dan pelatihan

c. Instansi BUMN & Swasta

(Maskapai penerbangan/pelayaran, agen perjalanan, penyalur jasa

tenaga kerja indonesia, RM/Restoran, perusahaan dilingkungan

bandara/pelabuhan, kefarmasian) :

- Mitra dalam kegiatan travel health, kesehatan hyperbarik, ICV,

kesehatan kerja, UKLW, PKSE dan PRL

- Mitra dalam kegiatan kefarmasian, alat kesehatan, dan

laboratorium

6. Memperkuat logistik, distribusi dan manajemen

Memperkuat logistik peralatan deteksi dini faktor risiko, diagnostik dan

penanggulangan penyakit bersifat massal di masyarakat dan di fasilitas

kesehatan baik ketersediaan (sesuai dengan kebutuhan) maupun

manajemennya.

7. Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi

Melaksanakan deteksi/diagnosis dini dan penanganan kasus (penderita),

SKD KLB, surveilans epidemiologi dan pengembangan sistem informasi:

a. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini aktif pada masyarakat umum.

b. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini aktif pada kelompok masyarakat

umum.

c. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini pasif di fasilitas kesehatan.

d. Melaksanakan penanganan kasus (penderita) sesuai standar.

e. Melaksanakan surveilans epidemilogi faktor risiko dan kasus

terintegrasi dengan surveilans epidemiologi nasional termasuk

46


surveilans epidemiologi faktor risiko berbasis masyarakat. Kegiatan

tersebut bertujuan memperoleh informasi yang esensial serta dapat

digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan

f. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan menggunakan

teknologi informasi internet website.

8. Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi

Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan diwilayah kerjanya.

9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan

Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan pengendalian

penyakit dan penyahatan lingkungan (APBN dan sumber dana lainnya).

47


BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur

secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung

secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019.

Sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dalam

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya

ditetapkan dengan merujuk pada sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Aksi

Program Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta

memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Surabaya. Sasaran yang ditetapkan tersebut adalah :

Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat

yang berpotensi wabah sebesar 100 %.

Untuk mencapai target tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah :

a. Surveilans dan Karantina Kesehatan

Sasaran kegiatan ini adalah Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan

kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan

respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya

KLB

Indikator pencapaian sasaran untuk Program ini adalah sebagai berikut :

a) Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

b) Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana

di wilayah layanan KKP

c) Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit

d) Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

48


e) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah

f) Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan

g) Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat

sanitasi

b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya pencegahan dan pengendalian

penyakit tular vector dan zoonotik.


- Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah

perimeter dan buffer area

c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Sasaran kegiatan ini adalah Menurunnya penyakit menular langsung.


- Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

d. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Sasaran kegiatan ini adalah Menurunnya angka kesakitan dan kematian

akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan

penanggulangan penyakit tidak menular.


a) Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu

b) Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah

kerja KKP

e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

49


Sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit.


a) Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

b) Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

c) Jumlah pengadaan sarana prasarana

(Revisi ke-3/ 2017)

B. Pendanaan kegiatan

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas

pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan

proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN

pada tahun 2019.

Sumber pendanaan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya

dalam kurun 5 tahun mendatang masih bertumpu pada APBN (rupiah murni)

disertai dengan optimalisasi pemanfaatan anggaran bersumber PNBP.

Peningkatan pendanaan juga melalui dukungan dana tarif dan jumlah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena sumber dana berasal dari

Rupiah Murni dan PNBP (86% dari penerimaan).

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan maka pendanaan

diutamakan untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi. Selama tahun 2015-

2019 jumlah dana yang dianggarkan sebesar 179,354 milyar,- (Rincian Alokasi

Dana Terlampir)

50


BAB V

PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan

Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan

proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan

perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan

ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pemantauan di arahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas

pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya.

Mekanisme dan jadwal pemantauan progres pencapaian target indikator

kinerja program:

1. Mekanisme

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan

pemantauan pelaksanaan Renja-KL, meliputi: realisasi penyerapan

dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang

dihadapi.

2. Jadwal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.249/PMK.02/2011

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pemantauan

dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan menyebutkan bahwa pemantauan minimal dilakukan

secara triwulanan.

51


Akan tetapi agar hasil pemantauan progres pencapaian target indikator

kinerja program dapat digunakan untuk menilai hasil kinerja,

mengetahui kendala dan dapat dipergunakan untuk pengambilan

keputusan dan mencari solusi pemantauan dilakukan setiap 1 (satu)

bulan sekali.

B. Penilaian

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Surabaya bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di

seluruh wilayah kerja KKP Kelas I Surabaya

Penilaian dimaksud untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang

dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan

keputusan apakah suatu kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau

diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifitas dan

efisiensi pengelolaan kegiatan.

Penilaian kinerja program pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam pencapaian sasaran.

Definisi operasional indikator kinerja program serta cara penilaian progres

pencapaian target indikator kinerja:

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

Definisi Operasional: Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan

standar kekarantinaan Kesehatan dalam periode satu tahun

Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC dalam

satu tahun

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah layanan KKP

Definisi Operasional: Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang

direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB

dalam periode satu tahun

52


Cara Perhitungan: Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang

direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB dikali 100%

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit

Definisi Operasional: Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di

pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal

masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun

Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec dan hasil

pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya dalam satu tahun

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

Definisi Operasional: Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan

pada saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan

lain - lain dalam periode satu tahun

Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan

kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru dan lainnya dalam satu

tahun

5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan

masyarakat yang berpotensi wabah

Definisi Operasional: Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang

memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi

wabah

Cara Perhitungan: Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki

kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi

penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi

wabah

53


6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan

Definisi Operasional: Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan

permintaan/permohonan yang diterima dalam periode satu tahun

Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang,

sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah

penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat

sanitasi

Definisi Operasional: Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki

sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi

syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi

syarat kesehatan

Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang

mempunyai TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat

penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah

perimeter dan buffer area

Definisi Operasional: Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai

indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva

anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6

Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan

nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan

larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6 dalam

satu tahun

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

Definisi Operasional: Jumlah orang yang melaksanan skrining penyakit

menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya

54


Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah orang yang melaksanan skrining

penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya dalam

satu tahun

10. Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu

Definisi Operasional: Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu

Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah wilayah kerja yang melaksanakan

Posbindu dalam satu tahun

11. Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah

kerja KKP

Definisi Operasional: Jumlah tempat kerja yang melaksanakan

implementasi KTR di wilayah kerja KKP

Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah tempat kerja yang melaksanakan

implementasi KTR di wilayah kerja KKP dalam satu tahun

12. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

Definisi Operasional: Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 11 jenis

Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan,

Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBP, Dokumen Kepegawaian, e

monev DJA, e monev Bappenas, LEB dalam periode satu tahun

Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen

terdiri dari RKAKL/DIPA (awal dan revisi) 2 dok, Laptah 1 dok, Laporan

Keuangan 2 dok, Laporan BMN 2 dok, Lakip 1 dok, Profil 1 dok, Proposal

PNBP 1 dok, dokumen kepegawaian 2 dok (kontrak dan penilaian), e

monev DJA 12 dok, e monev Bappenas 4 dok, LEB 12 dok

13. Jumlah pengadaan sarana prasarana

Definisi Operasional: Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan,

fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun

55


Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat

kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu

tahun

14. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

Definisi Operasional: Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P

yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam kurun waktu satu tahun

Cara Perhitungan: Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang

P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam kurun waktu satu tahun

(Revisi ke-3/ 2017) C. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam

proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi

yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan

pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan

kebijakan yang relevan.

Mekanisme, jadwal, dan format pelaporan progres pencapaian target

indikator kinerja program dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mekanisme



pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berjenjang.

Berjenjang dimaksudkan adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam

suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, misalnya dari

penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab program dan

penanggungjawab program

kepada pimpinan kementerian/lembaga. Berjenjang juga mengandung

arti dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang

lebih tinggi, misalnya dari kabupaten/kota kepada provinsi, dan

selanjutnya kepada pemerintah pusat.

56


Di samping itu, pelaporan juga harus dilakukan kepada masyarakat baik

dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif dimaksudkan

agar setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada

masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan pelaporan

secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan

media penyebarluasan informasi melalui situs informasi sehingga dapat

diakses oleh masyarakat luas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Akuntabilitas kinerja adalah pewujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Selain itu dalam rangka memenuhi kewajiban setiap satuan kerja di

lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana

diamanatkan Permenkes RI Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Kementerian Kesehatan.

57


2. Jadwal



menyebutkan bahwa kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala.

Berkala di sini dimaksudkan adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), dan 6

(enam) bulan (semester) atau tahunan.

Hasil pemantauan disusun dalam bentuk triwulanan. Laporan harus

disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan

yang bersangkutan berakhir kepada : Menteri, Menteri Keuangan, dan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI

No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

menteri/ pimpinan lembaga menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja

untuk setiap program kementerian/lembaga kepada menteri keuangan

dan menteri perencanaan paling lambat pada tanggal 1 April.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya adalah unit pelaksana

teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit

dan Penyehatan Lingkungan. Oleh karena itu, Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Surabaya memiliki kewajiban menyusun Laporan yang

bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian secara menyeluruh

tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Surabaya.

3. Format

Untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan informasi secara

maksimal, diperlukan bentuk format pelaporan yang memadai. Format

laporan harus dapat menampung informasi yang cukup relevan untuk

diketahui sehingga dapat memberikan petunjuk atau informasi yang

58


memadai untuk melakukan tindakan korektif atau untuk merumuskan

perencanaan periode berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.249/PMK.02/2011

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menteri/ pimpinan lembaga

Satuan Kerja setiap bulan menyampaikan laporan realisasi fisik melalui

aplikasi E-Monev Online Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) .



Satuan Kerja setiap triwulan menyampaikan laporan melalui aplikasi E-

Monev Online Bappenas meliputi realisasi anggaran, realisasi fisik, dan

hambatan yang dihadapi.

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.249/PMK.02/2011

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menteri/ pimpinan lembaga

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah format Sistematika Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah:

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

59


BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya Th. 2015 -

2019 disusun untuk mejawab dan memfokuskan upaya pengendalian penyakit

dan penyehatan lingkungan di pintu masuk negara (Pelabuhan dan bandara)

dalam menghadapi tantangan strategis di masa depan dan merupakan acuan

dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan

penilaian dalam kurun waktu 5 tahun.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Surabaya Th. 2015 – 2019 ini, upaya pengendalian penyakit

dan penyehatan lingkungan di pintu masuk negara (Pelabuhan dan bandara)

memberikan kontribusi yang bermakna dalam pembangunan kesehatan

khususnya untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat

penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional,

internasional dan target pembangunan millenium tahun 2015.

Pada kesempatan ini pula kami selaku pimpinan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Team Penyusun yang telah

bekerja tanpa mengenal lelah , para Kepala bidang serta Kepala seksi dan Kepala

bagian tata usaha serta Kepala sub bagian serta semua pihak yang telah memberi

dukungan dan bantuannya sehingga penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya Th. 2015 - 2019 berjalan dengan lancar.

Kami menyadari bahwa Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Surabaya Th. 2015 - 2019 ini masih banyak kekurangan yang perlu adanya

perbaikan. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat

kami harapkan demi kesempurnaan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Surabaya di masa yang akan datang.

60


2015 2016 2017 2018 2019

A. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan, dan kesehatan matra

1. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons sebesar 100%

%

Respon terhadap informasi/kejadian yang berpotensi menimbulkan wabah/KKMMD

Jumlah Respon yang dilakukan dibagi Jumlah informasi yang diterima x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PKSE

2. Persentase alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan sebesar 100%

%Alat angkut yang diperiksa (kapal/pesawat) sesuai dengan SOP

Jumlah alat angkut yang sesuai dengan standar kekarantinaan dibagi dengan jumlah alat angkut yang diperiksa x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PKSE

3. Persentase upaya pengendalian faktor risiko pada wilayah dengan kondisi matra Lapangan sebesar 100%

%

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesehatan matra situasi khusus (embarkasi haji, nataru dan lebaran)

Rata-rata dari hasil perhitungan indikator antara berikut ini:

100% 100% 100% 0% 0%Bidang UKLW, PRL, PKSE

a) Jumlah JCH yang diperiksa dibagi seluruh jumlah JCH x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang UKLW

b) Jumlah TTU yang diperiksa dibagi jumlah TTU yang ada x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

c) Jumlah TPM yang diperiksa dibagi jumlah TPM yang ada x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

d) Jumlah reservoir yang diperiksa dibagi jumlah reservoir yang ada x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

e) Jumlah jamaah yang discreening suhu dibagi seluruh jumlah jamaah datang x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PKSE

f) Jumlah laporan SE harian dibagi jumlah hari pelaksanaan x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PKSE

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

TARGET

MATRIKS TARGET KINERJARENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYATAHUN 2015-2019

CARA PERHITUNGANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN DO

2015 2016 2017 2018 2019


TARGETCARA PERHITUNGANKEGIATAN SASARAN INDIKATOR SATUAN DO

g) Jumlah kasus nataru dan lebaran yang dilayani dibagi jumlah kasus nataru dan lebaran akibat kondisi matra x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang UKLW

4. Persentase alat angkut/orang/barang di Pelabuhan/bandara/PLBD yang diberikan dokumen karantina kesehatan sesuai dengan ketentuan sebesar 100 %

%

Perbandingan kapal/pesawat/penumpang kapal dan pesawat/crew/ABK/komoditi omkaba ekspor yang diberikan dokumen karantina kesehatan dengan kapal/pesawat/penumpang kapal dan pesawat/crew/ABK/komoditi omkaba ekspor yang diawasi oleh KKP

Rata-rata dari hasil perhitungan indikator antara berikut ini:

100% 100% 100% 0% 0%Bidang UKLW, PRL, PKSE

a) Jumlah dokumen CoP yang diterbitkan dibagi seluruh kapal asing yang masuk dari luar negeri x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PKSE

b) Jumlah kapal yang diberikan PHQC dibagi seluruh kapal yang berlayar dari KKP Surabaya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PKSE

c) Jumlah komoditi omkaba ekspor yang diberikan HC dibagi seluruh permohonan penerbitan HC x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PKSE

d) Jumlah analisis status Gendec dibagi seluruh kedatangan pesawat dari luar negeri x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PKSE

e) Jumlah penumpang kapal dan pesawat/crew/ABK yang diawasi dibagi jumlah seluruh penumpang / crew / ABK yang datang dan berangkat dari seluruh wilayah KKP Surabaya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PKSE

2015 2016 2017 2018 2019



f) Jumlah dokumen ICV yang diterbitkan dibagi jumlah pemohon ICV x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang UKLW

g) Jumlah dokumen ijin angkut jenazah yang diterbitkan dibagi jumlah jenazah yang diperiksa x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang UKLW

h) Jumlah sertifikat obat dan alat P3K yang diterbitkan dibagi jumlah kapal yang diperiksa x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang UKLW

B. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang

Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu sebesar 100 %

%

Persentase pelabuhan / bandara yang melakukan pengendalian vektor (lalat, kecoa, tikus, nyamuk) terpadu

Jumlah pelabuhan/bandara yang melakukan pengendalian vektor terpadu dibagi pelabuhan/bandara yang ada x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

Indikator Pendukung:

a) Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian nyamuk aedes aegepty 100%

%

Jumlah pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja yang melakukan pengendalian nyamuk aedes aegepty

Jumlah pelabuhan/ bandara yang melakukan pengendalian nyamuk aedes aegepty dibagi jumlah semua pelabuhan/bandara di wilayah kerja KKP Kelas I Surabaya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

b) Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian nyamuk anopheles 100%

%

Jumlah pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja yang melakukan pengendalian nyamuk anopheles

Jumlah pelabuhan/ bandara yang melakukan pengendalian nyamuk anopheles dibagi jumlah semua pelabuhan/bandara harus dilakukan survey nyamuk anopheles di wilayah kerja KKP Kelas I Surabaya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

c) Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian tikus dan pinjal 100%

%

Jumlah pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja yang melakukan pengendalian tikus dan pinjal

Jumlah pelabuhan/ bandara yang melakukan pengendalian tikus dan pinjal dibagi jumlah semua pelabuhan/bandara di wilayah kerja KKP Kelas I Surabaya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

2015 2016 2017 2018 2019



d) Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian lalat 100%

%Jumlah pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja yang melakukan pengendalian lalat

Jumlah pelabuhan/ bandara yang melakukan pengendalian lalat dibagi jumlah semua pelabuhan/bandara di wilayah kerja KKP Kelas I Surabaya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

e) Persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian kecoa 100%

%Jumlah pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja yang melakukan pengendalian kecoa

Jumlah pelabuhan/ bandara yang melakukan pengendalian kecoa dibagi jumlah semua pelabuhan/bandara di wilayah kerja KKP Kelas I Surabaya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

C. Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung

Persentase Pelabuhan/Bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung 100 %

%Jumlah kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung di pelabuhan/bandara

Jumlah kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung di pelabuhan/bandara dibagi jumlah wilker melakukan deteksi dini penyakit menular langsung x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PKSE

D. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

Persentase Pelabuhan/bandara/PLBD yang melaksanakan kegiatan skrining penyakit tidak menular sebesar 100%

%Jumlah kegiatan screening penyakit tidak menular di pelabuhan/bandara

Jumlah kegiatan screening penyakit tidak menular di pelabuhan/bandara dibagi jumlah wilker melakukan screening penyakit tidak menular x 100%

0% 100% 100% 0% 0% Bidang UKLW

E. Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

1. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 100%

%Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan di lingkungan pelabuhan/bandara

Jumlah sarana air minum yang dilakukan pengawasan dibagi jumlah seluruh sarana air minum di pelabuhan/bandara x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

2. Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 100%

%

a) Persentase TTU ( alat angkut) yang ada di pelabuhan/bandara yang diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan

Jumlah TTU (alat angkut) yang ada di pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat kesehatan dibagi TTU TTU (alat angkut) yang diperiksa x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

2015 2016 2017 2018 2019



b) Persentase TTU (gedung/bangunan) yang ada di pelabuhan/bandara yang diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan

Jumlah TTU (gedung/bangunan) yang ada di pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat kesehatan dibagi TTU (gedung/bangunan) yang diperiksa x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

3. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 100%

%

Persentase TPM yang ada di pelabuhan/bandara yang diperiksa dan memenuhi syarat kesehatan

Jumlah TPM yang ada di pelabuhan/bandara yang memenuhi syarat kesehatan dibagi TPM yang diperiksa x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

4. Persentase pelabuhan/bandara/PLBDN sehat sebesar 100 %

%Persentase pelabuhan / bandara yang dinyatakan sehat

Jumlah pelabuhan/bandara yang dinyatakan sehat dibagi pelabuhan/bandara yang ada x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bidang PRL

F. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

1. Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 95%

%Persentase Hasil Penilaian SAKIP KKP Kelas I Surabaya oleh Tim Itjen dengan nilai AA

Persentase Hasil Penilaian SAKIP KKP Kelas I Surabaya oleh Tim Itjen dengan nilai AA

Nilai AA (92%)

Nilai AA (93%)

Nilai AA (94%)

0 0 Bagian TU


a) Persentase anggaran tanpa blokir pada DIPA induk sebesar 100 %

%Persentase Jumlah anggaran yang tidak diblokir di awal tahun

Jumlah anggaran yang tidak diblokir di awal tahun dibagi total anggaran yang disetujui x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bagian TU

b) Persentase laporan program Ditjen PP PL terverifikasi disampaikan tepat waktu sebesar 100 %

%

Persentase Jumlah laporan (laporan tahunan, laporan kinerja, laporan simkespel, laporan e-monev dja dan bappenas) yang disampaikan tepat waktu

Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah keseluruhan laporan yang seharusnya disampaikan x 100%

100% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% Bagian TU

2015 2016 2017 2018 2019



c) Persentase Satker Program PP dan PL yang menerapkan manajemen pengelolaan data dan informasi sebesar 100 %

%

Persentase Jumlah sistem informasi yang diterapkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (aplikasi RKAKL, E-Monev DJA, E-Monev Bappenas, Simkespel, E-Renggar, SAIBA, Persediaan, SIMAK, SIMAN, SIMANTAP, SAS, SIMKA, SIMPONI, TRPNBP, SIMPAN,konfimasi validasi setoran,Tata Persuratan, GPP, SILK,aplikasi pajak PPh 21)

Jumlah sistem informasi yang diterapkan dibagi jumlah keseluruhan sistem informasi yang ada di satker x 100%

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% Bagian TU

d) Persentase layanan administrasi kepegawaian sebesar 100%

%

Persentase Jumlah layanan kepegawaian yang diusulkan (bezetting,pengadaan CPNS, usulan PNS,karpeg, karsu/karis,taspen,ujian dinas, ujian penyesuaian, kenaikan pangkat, jabfung,KGB, diklat, penghargaan,cuti,rekap absensi, dan tunkin)

Jumlah layanan kepegawaian yang diusulkan dibagi layanan kepegawaian yang seharusnya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bagian TU

e) Persentase layanan ketatausahaan dan gaji sebesar 100%

%

Persentase Jumlah layanan administrasi persuratan yang sesuai SOP dan gaji (gaji induk, uang makan, penerbitan SKPP dan uang lembur) yang terlaksana tepat waktu

Jumlah layanan administrasi persuratan yang sesuai SOP dan gaji yang terlaksana tepat waktu dibagi jumlah administrasi dan gaji yang seharusnya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bagian TU

f) Persentase Layanan Kerumahtanggaan, pengelolaan BMN dan ULP sebesar 100%

%

Persentase Jumlah layanan kerumahtanggan, pengelolaan BMN dan ULP yang terlaksana sesuai SOP

Jumlah layanan kerumahtanggan, pengelolaan BMN dan ULP yang terlaksana sesuai SOP dibagi jumlah layanan kerumahtanggan, pengelolaan BMN dan ULP yang seharusnya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bagian TU

2015 2016 2017 2018 2019



g) Presentase Satker yang menyusun Laporan Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebesar 100%

%

Persentase Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan

Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan dibagi jumlah laporan keuangan yang seharusnya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bagian TU

h) Persentase Satker yang menyusun Laporan Realisasi Penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan yang berlaku sebesar 100%

%Persentase Jumlah laporan realisasi penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan

Jumlah laporan realisasi penggunaan PNBP yang dikirim dibagi jumlah laporan laporan realisasi penggunaan PNBP yang sesuai dengan aturan x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bagian TU

i) Persentase Satker yang menyusun Dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 100%

%

Persentase Jumlah dokumen berbendaharaan (dokumen anggaran, dokumen dasar belanja, dokumen pembayaran, dokumen perpajakan atas belanja negara, dan dokumen pelaporan) sesuai ketentuan yang berlaku

Jumlah dokumen berbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku dibagi jumlah laporan keuangan yang seharusnya x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bagian TU

j) Persentase UPT yang kinerja klasifikasinya sesuai standar sebesar 100 %

%Persentase realisasi kinerja satker yang dilaksanakan sesuai standar klasifikasi

Realisasi kinerja dibagi standar klasifikasi x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bagian TU

k) Jumlah UPT yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebesar 100 %

%

Persentase upaya yang dilakukan KKP Kelas I Surabaya dalam rangka memperoleh Predikat WBK

Upaya yang dilakukan dibagi standar kriteria WBK x 100%

60% 80% 100% 0% 0% Bagian TU

l) Jumlah UPT yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebesar 100 %

%

Persentase upaya yang dilakukan KKP Kelas I Surabaya dalam rangka memperoleh Predikat WBBM

Upaya yang dilakukan dibagi standar kriteria WBBM x 100%

60% 80% 100% 0% 0% Bagian TU

m) Jumlah peraturan perundang-undangan Program PP dan PL yang disosialisasikan sebesar 100%

%Persentase Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan program PP dan PL (2015 - 2019)

Jumlah Peraturan yang disosialisasi dibagi keseluruhan jumlah peraturan PP dan PL (2015-2019)

100% 100% 100% 0% 0% Bagian TU

2015 2016 2017 2018 2019



n) Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani sebesar 100 %

%Persentase Tertanganinya aduan yang masuk

Jumlah aduan yang selesai ditangani dibagi jumlah aduan yang ada x 100%

100% 100% 100% 0% 0% Bagian TU

0) Jumlah media informasi Program PP dan PL sebanyak 10 media

Jenis

Tersedianya media informasi (web, buletin, brosur/leaflet/banner, Audio visual yang diletakkan di pelabuhan/bandara dalam rangka promosi kesehatan) program KKP Surabaya

Jumlah media informasi 4 6 8 0 0 Bagian TU

2. Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan sarana / prasarananya untuk memenuhi standar sebesar 90%

%Persentase Peningkatan sarana/prasarana untuk memenuhi standar

Jumlah sarana/prasarana yang dimiliki dibagi sarana dan prasarana sesuai Kepmenkes Nomor 1314/MENKES/SK/IX/ 2010 tentang Pedoman Standarisasi SDM, sarana, dan prasarana di lingkungan kantor kesehatan pelabuhan

51% 66% 73% 0% 0% Bagian TU


a) Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki aset tanah milik Kemenkes sebesar 100% %

Persentase Jumlah Aset tanah kantor yang memiliki SHM milik Kemenkes dan dimanfaatkan oleh KKP

Jumlah Aset tanah kantor yang memiliki SHM milik Kemenkes dan dimanfaatkan oleh KKP dibagi jumlah aset tanah yang dibutuhkan berdasarkan Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atas permenkes Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan pelabuhanx 100%

33% 67% 67% 0% 0% Bagian TU

2015 2016 2017 2018 2019



b) Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki gedung milik Kemenkes sebesar 100%

%

Persentase Jumlah Gedung Kantor yang dimiliki oleh Kemenkes dan dimanfaatkan oleh KKP

Jumlah Gedung Kantor yang dimiliki oleh Kemenkes dan dimanfaatkan oleh KKP dibagi jumlah gedung kantor yang dibutuhkan berdasarkan Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atas permenkes Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan tata kerja kantor kesehatan pelabuhanx 100%

50% 67% 83% 0% 0% Bagian TU

c) Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki alat kesehatan penunjang tupoksi sebesar 70 %

%

Persentase Jumlah alat kesehatan penunjang tupoksi yang dimiliki oleh Kemenkes dan dimanfaatkan oleh KKP

Jumlah alkes dibagi jumlah alkes sesuai Kepmenkes Nomor 1314/MENKES/SK/IX/ 2010 tentang Pedoman Standarisasi SDM, sarana, dan prasarana di lingkungan kantor kesehatan pelabuhan x 100%

50% 55% 60% 0% 0% Bagian TU

d) Persentase Satuan Kerja UPT yang memiliki fasilitas pendukung perkantoran sebesar 90 %

%

Persentase Jumlah fasilitas pendukung perkantoran yang dimiliki oleh Kemenkes dan dimanfaatkan oleh KKP

Jumlah fasilitas pendukung perkantoran dibagi jumlah fasilitas pendukung perkantoran sesuai Kepmenkes Nomor 1314/MENKES/SK/IX/ 2010 tentang Pedoman Standarisasi SDM, sarana, dan prasarana di lingkungan kantor kesehatan pelabuhan x 100%

70% 75% 80% 0% 0% Bagian TU

Revisi ke - 3 (2017)

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Defenisi Operasional Cara Perhitungan2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan dalam periode satu tahun

Akumulasi jumlah hasil sertifikat PHQC, SSCEC dalam satu tahun

0 0 0 23.100 sertifikat

23.100 sertifikat

Bidang PKSE

Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun

Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari 24 jam dibagi jumlah SKD KLB dikali 100%

0% 0% 0% 100% 100% Bidang PKSE

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit dalam periode satu tahun

Akumulasi jumlah sertifikat COP, Gendec dan hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya dalam satu tahun


7.060 sertifikat

Bidang PKSE

Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus tertentu seperti lebaran, natal, tahun baru dan lain - lain dalam periode satu tahun

Akumulasi jumlah posko yang melakukan pelayanan kesehatan pada saat lebaran, natal, tahun baru dan lainnya dalam satu tahun

0 0 0 6 posko 6 posko Bidang UKLW

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

0 0 0 2 dokumen renkon

2 dokumen renkon

Bidang PKSE

Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima dalam periode satu tahun

Akumulasi jumlah sertifikat izin laik terbang, sertifikat izin angkut orang sakit, sertifikat izin angkut jenazah, jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun


60.339 sertifikat

Bidang UKLW

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan

Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai TPM memenuhi syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan

0 0 0 5 pelabuhan/ bandara

5 pelabuhan/ bandara

Bidang PRL

Indikator Rencana Aksi KegiatanKantor Kesehatan Pelabuhan

Tahun 2018-2019 BASELINE

(2014) TARGET UNIT

ORGANISASI

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Defenisi Operasional Cara Perhitungan2015 2016 2017 2018 2019

BASELINE (2014)

TARGET UNIT ORGANISASI

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6

Akumulasi jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6 dalam satu tahun

0 0 0 5 pelabuhan/ bandara

5 pelabuhan/ bandara

Bidang PRL

Menurunnya penyakit menular langsung Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

Jumlah orang yang melaksanan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya

Akumulasi jumlah orang yang melaksanan skrining penyakit menular meliputi penyakit TB, HIV/AIDS dan lainnya dalam satu tahun

0 0 0 500 orang 500 orang Bidang UKLW

Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu

Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu

Akumulasi jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu dalam satu tahun

0 0 0 5 wilayah kerja

5 wilayah kerja

Bidang UKLW

Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP

Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP

Akumulasi jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah kerja KKP dalam satu tahun

0 0 0 15 tempat kerja

15 tempat kerja

Bidang UKLW

Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 11 jenis Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal PNBP, Dokumen Kepegawaian, e monev DJA, e monev Bappenas, LEB dalam periode satu tahun

Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen terdiri dari RKAKL/DIPA (awal dan revisi) 2 dok, Laptah 1 dok, Laporan Keuangan 2 dok, Laporan BMN 2 dok, Lakip 1 dok, Profil 1 dok, Proposal PNBP 1 dok, dokumen kepegawaian 2 dok (kontrak dan penilaian), e monev DJA 12 dok, e monev Bappenas 4 dok, LEB 12 dok

0 0 0 40 dokumen 40 dokumen Bagian Tata Usaha

Jumlah pengadaan sarana prasarana

Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun

Akumulasi jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang perkantoran, kendaraan dalam satu tahun

0 0 0 5 jenis 5 jenis Bagian Tata Usaha

Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam kurun waktu satu tahun

Akumulasi jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM B/BTKLPP dalam kurun waktu satu tahun

0 0 8 Unit 8 Unit Bagian Tata Usaha

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

kementerian - e-renggar.kemkes.go.id · peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara ......

Documents