e-renggar.kemkes.go.id filejenderal kemenkes tahun 2015 - 2019. undang-undang ri nomor 28 tahun...

22

Upload: lamtram

Post on 27-Apr-2019

224 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 2: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 3: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 4: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 5: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 6: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 7: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 8: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 9: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 10: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 11: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 12: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 13: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 14: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 15: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 16: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 17: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 18: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 19: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 20: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 21: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Page 22: e-renggar.kemkes.go.id fileJenderal Kemenkes Tahun 2015 - 2019. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

1. UNDANG-UNDANG NO1 TAHUN 1970--

UNDANG-UNDANG NO24 TAHUN 2011

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ... filedengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

THE D8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Undang-undang 23 Tahun 2007

Lumajangkab...Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undan gNo. 6 tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

pn-mataram.go.id Map Reformasi...Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 - kppu.go.id · undang-undang nomor .5 tahun 1999 3 1. undang-undang republik indonesia 5 nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … fileJenderal Bea dan Cukai tentang Penatausahaan Penerimaan Negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang · 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

Undang undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998

Undang - Undang No.13 Tahun 2003

OMNIBUS REGULATIONS - tjahjanulindomai.lecture.ub.ac.id · Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. ... 2. Pendapatan dirinci

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN … · Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ... penggajian,

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA - jdih.pom.go.idjdih.pom.go.id/produk/undang-undang/UU8 tahun 1999.pdf · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG ... tersedia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN

Undang undang-tahun-2006-23-06

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN : 2011 … · 2013-04-10 · Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 ... 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 ... · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … No. 42 Tahun 2009 Tentang...undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun

JDIH BP2MI€¦ · Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN … · UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA UU No. 5 TAHUN 1960 (UUPA) 1. ... dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 UNTUK … · BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”) Dengan berlakunya Undang-undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan ... Undang-Undang ini. 2. Ketentuan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang

KATA PENGANTAR - kemendesa.go.id fileJenderal Tahun 2015 ini disusun dalam rangka memenuhi ... Inspktorat Jenderal Kementerian Desa, ... 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

DAFTAR ISI...Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

pans.id · Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Undang undang nomor 18 tahun 2008

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

undang-undang 30 tahun 2004