TUGAS ADVOKASI, KOMUNIKASI DAN MOBILISASI SOSIAL

ADVOKASI KESEHATAN DALAM KESEHATAN IBU DAN ANAKDisusun oleh:

Kelompok 1 / KELAS A- 20131. Febrianto P. Simanullang

250101131200152. Rani Christrina P. Saragih

250101131200163. Laila Fitriana

25010113120019

4. Marya Yenita Sitohang

250101131200225. Putri Desriani

25010113120023

6. Sarah Nurulita Fathanah Sukma

250101131200257. Ulsla Arsil Majidah

250101131200458. Uswatun Khasanah

250101131200499. Chandra Manik

2501011312005910. Nurlaila

2501011312006211. Hana Fitria Azizah

2501011312006512. Gayuh Mustika Prabandari

2501011312006913. Nenti Dyah K.P

2501011312007114. Nurlita Putri Apriliani

25010113120076FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2014BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang

Kondisi kesehatan ibu dan anak di Indonesia saat ini masih perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini secara keseluruhan disebabkan latar belakang dan penyebab kematian ibu dan anak yang kompleks, yang menyangkut aspek medis yaitu penyebab kematian ibu terbesar secara berurutan disebabkan terjadinya pendarahan, eklamsia, infeksi, persalinan lama dan keguguran dan harus ditangani oleh tenaga kesehatan. Sedangkan penyebab non medis merupakan penyebab mendasar seperti status perempuan, keberadaan anak, sosial budaya, pendidikan, ekonomi, geografis, transportasi dan sebagainya yang memerlukan keterlibatan lintas sektor dalam penanganannya. Ini artinya bahwa setiap program kesehatan yang telah ada misalnya upaya kesehatan ibu dan anak, program pelayanan kesehatan dan lain sebagainya sangat perlu ditunjang serta didukung oleh adanya promosi kesehatan. Promosi kesehatan bukanlah hanya proses penyadaran masyarakat atau pemberiandan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan semata, akan tetapi didalamnya terdapat usaha untuk dapat memfasilitasi dalam rangka perubahan perilaku masyarakat.Dalam rangka mencapai keberhasilan visi tersebut, terdapat beberapa misi promosi kesehatan sebagai upaya untuk merealisasikannya, salah satunya itu adalah melakukan advokasi.Advokasi di sini ditujukan kepada para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan.Advokasi merupakan perangkat kegiatan yang terencana yang ditujukan kepada parapenentu kebijakan dalam rangka mendukung suatu isu kebijakan yang spesifik. Dalam hal ini kegiatan advokasi merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi para pembuat keputusan (decission maker) agar dapat mempercayai dan meyakini bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu mendapat dukungan melalui kebijakan atau keputusan-keputusan.B. Rumusan Masalah1. Pengertian advokasi dan advokasi kesehatan2. Prinsip advokasi kesehatan3. Indikator hasil advokasi kesehatan dalam bidang KIAC. Tujuan1. Untuk mengetahui pengertian advokasi dan advokasi kesehatan2. Untuk memahami prinsip advokasi kesehatan3. Untuk mengetahui indikator advokasi kesehatan dalam bidang KIAD. Manfaat

Dengan adanya makalah ini, maka dapat memberikan manfaat serta pengetahuan yang berguna bagi mahasiswa, khusunya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dalam memahami tentang strategi advokasi dalam bidang KIA.BAB IIISIA. Pengertian Advokasi

Pengertian Advokasi(Insist Pers, 2002) Pengertian advokasi adalah aksi aksi sosial, politik dan budaya yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan dilakukan secara terkumpul (kolektif), mengikutsertakan berbagai taktik termasuk lobby, kampanye (campaign), mendirikan koalisi, memberikan tekanan aksi massa, serta riset yang digunakan untuk mengubak kebijakan.Zastrow pada tahun 1982 mengatakan advokasi sebagai aktivitas memberikan pertolongan terhadap klien untuk mencapai layanan (service) yang mereka telah ditolak sebelumnya dan memberikan ekspansi terdapap layanan tersebut agar banyak orang yang terwadahiPengertian Advokasi menurut Sheila Espine Vilaluz ialah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan oleh indivudu maupun kelompok untuk memberi masukan isu ataupun masalh kedalam rancangan dan rencana kebijakan. Serta advokasi dapat berarti membangun suatu basis pendukung terhadap kebijakan publik yang diambil guna menyelesaikan persoalan yang ada.Kaminski dan Walmsley pada tahun 1995 berpendapat bahwa pengertian advokasi: "Merupakan suatu pekerjaan yang memberikan petunjuk atas keunggulan pekerjaan sosial dibandingkan profesi yang lain. Selain itu "advokasi" diartikan sebagai aksi dalam mengubah kebijakan.Scheneider menerangkan bahwa pengertian advokasi tidak lengkap tanpa tercapainya kriteria kejelasan (clarify), measurable (dapat diukur), dapat dibatasi (limited), tindakan terarah (action-oriented), fokus terhadap aktivitas.Dia juga memberikan arti advokasi sebagai pekerjaan sosial yang bersifat eksklusif dan menguntungkan klien yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi sistem pembuatan keputusan yang terkadang tidak adil dan tidak responsif.

Advokasi secara harfiah berarti pembelaan, sokongan atau bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan istilah advokasi dalam bidang hukum tersebut dijadikan sebagai penasehatnya dan memperoleh keadilan yang sungguh-sungguhnya, maka advokasi dalam bidang kesehatan diartikan upaya untuk memperoleh pembelaan, bantuan atau dukungan terhadap program kesehatan.Menurut Webster Encyclopedia advokasi adalah Act of pleading for supporting or recomending active espousal atau tindakan pembelaan, dukungan atau rekomendasi.Menurut ahli retorika (Foss and fose, et al : 1980) advokasi diartikan sebagai upaya persuasi yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi rindak lanjut mengenai sesuatu hal. Menurut John Hopkins (1990) Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif, dengan menggunakan informasi yang akurat dan tepat.Advokasi adalah strategi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan khususnya pada saat mereka menetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut khalayak masyarakat. Mengadvokasikan hak anak berarti menyuarakan kepedulian Anda untuk anak - agar setiap anak dapat tumbuh sehat, aman dan memiliki kesempatan dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Sebagai advokator, Anda menjadi pencentus perubahan tersebut.Advokasi adalah alat yang ampuh. Di dalam negara demokratis seperti Indonesia, masyarakat dan para wakilnya membutuhkan individu-individu yang memiliki pengetahuan, komitmen dan kepedulian untuk mengangkat isu-isu yang ada agar keputusan yang diambil tepat sasaran. Hanya dengan menyuarakan kepedulian Anda, baik secara perorangan maupun secara kolektif, Anda dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang menyangkut anak-anak di negeri ini. Suara Anda dapat memperbaiki kehidupan keluarga dan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, menghilangkan diskriminasi dan mencegah kematian dan kesengsaraan yang tidak seharusnya terjadi.

Usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi, atau pelaksanaannya (Meuthia Ganier).Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja.Upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata (Institut Advokasi Washington DC).Advokasi merupakan segenap aktifitas pengerahan sumber daya yang ada untuk membela, memajukan, bahkan merubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik sesuai keadaan yang diharapkan. Advokasi dapat berupa upaya hukum formal (litigasi) maupun di luar jalur hukum formal (nonlitigasi).Menurut Mansour Faqih, Alm., dkk, advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental).

Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan publik.B. Prinsip Advokasi Kesehatan

1. Tujuan Advokasi

a. Political Comitment (Komitmen Politik)

Komitmen para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di tingkat dan di sektor mana pun sangat diperlukan terhadap permasalahan kesehatan. Pembangunan nasional tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan politik yang sedang berjalan. Oleh sebab itu pembangunan di sektor kesehatan juga tidak terlepas dari kondisi dan situasi politik pada saat ini. Baik kekuasaan ekskutif maupun legislatif di negara mana pun ditentukan oleh proses politik, terutama hasil pemeliharaan umum pada waktu yang lampau. Seberapa jauh komitmen politik para ekskutif dan legislatif terhadap masalah kesehatan masyarakat, ditentukan oleh pemahaman mereka terhadap masalah masalah kesehatan.Demikian pula seberapa jauh mereka mengalokasikan anggaran pembangunan nasional bagi pembangunan sektor kesehatan, juga tergantunga pada cara pandang dan kepedulian mereka terhadap kesehatan dalam konteks pembangunan nasional. Oleh sebab itu untuk meningkatkan komitmen para ekskutif dan legislative terhadap kesehatan perlu advokasi kepada mereka. Komitmen ini dapat diwujudkan antara lain dengan pernyataan pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan, dari para pejabat ekskutif maupun legislatif, mengenai dukungan atau persetujuan terhadap isu isu kesehatan.Misalnya pembahasan tentang naiknya anggaran untuk sektor kesehatan, pembahasan rencana undang undang lingkungan oleh parlemen. Contoh konkret di Indonesia antara lain : pencanangan Pekan Imunisasi Nasional oleh presiden, pencanangan atau penandatanganan deklarasi Indonesia Sehat 2010 oleh Presiden, bisa juga peresmian MDGs oleh ketua bappenas RI. Hal ini semua merupakan keputusan poliyik yang harus didukung oleh semua pejabat lintas sektoral di semua administrasi pemerintahan.b. Policy Support (Dukungan Kebijakan)

Dukungan konkret yang diberikan oleh para pimpinan institusi di semua tingkat dan di semua sektor yang terkait dalam rangka mewujudkan pembangunan di sektor kesehatan. Dukungan politik tidak akan berarti tanpa dikeluarkannya kebijakan yang konkret dari para pembuat keputusan tersebut. Oleh sebab itu, setelah adanya komitmen politik dari para ekskutif maka perlu ditindaklanjuti dengan advokasi lagi agar dikeluarkan kebijakan untuk mendukung program yang telah memperoleh komitmen politik tersebut. Dukungan kebijakan ini dapat berupa undang undang, peraturan pemerintah atau peraturan daerah, surat keputusan pimpinan institusi baik pemerintah maupun swasta, instruksi atau surat edaran dari pimpinan lembaga atau institusi, dan sebagainya. Misalnya kasus di Indonesia, dengan adanya komitmen politik tentang Indonesia Sehat 2010, maka jajaran Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial harus menindaklanjuti dengan upaya memperoleh dukungan kebijakan dengan adanya PP, Kepres, termasuk juga kebijakan alokasi anggaran kesehatan yang memadai, dan sebagainya.c. Social Acceptance (Dukungan Masyarrakat)

Dukungan masyarakat berarti diterimanya suatu program oleh masyarakat. Suatu program kesehatan apa pun hendaknya mendapat dukungan sasaran utama program tersebut yakni masyarakat, terutama tokoh masyarakat. Oleh sebab itu apabila suatu program kesehatan telah memperolehkomitmen dan dukungan kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan program tersebut untuk memperoleh dukungan masyarakat. Untuk sosialisasi program ini para petugas tingkat operasional atau local, misalnya petugas dinas kesehatan kabupaten dan puskesmas, mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu, para petugas tersebut juga memerlukan kemampuan advokasi. Untuk petugas kesehatan tingkat distrik, sasaran advokais adalah kepala distrik atau bupati, parlemen distrik, pejabat lintas sektoral di tingkat distrik, dan sebagainya. Sedangkan sasaran advokasi petugas puskesmas adalah kepala wilayah kecamatan, pejabat lintas sektoral tingkat subdistrik atau kecamatan, para tokoh masyarakat setempat, dan sebagainya. d. System Support (Dukungan Sistem)

Agar suatu program atau kegiatan berjalan dengan baik, perlu adanya system, mekanisme, atau prosedur kerja yang jelas yang mendukungnya. Oleh sebab itu system kerja atau organisasi kerja yang melibatkan kesehatan perlu dikembangkan. Mengingat bahwa masalah kesehatan merupakan dampakdari berbagai sector, maka program untuk pemecahannya atau penanggulangannya pun harus bersama sama dengan sector lain.

Dengan kata lain, semua sector pembangunan yang mempunyai dampak terhadap kesehatan, harus memasukkan atau mempunyai unit atau system yang menangani masalah kesehatan di dalam struktur organisasinya. Unit ini secara internal menangani masalah masalah kesehatan yang di hadapi olehkaryawannya, dans ecara eksternal mengatasi dampak institusi tersebut terhadap kesehatan masyarakat. Misalnya suatu industry harus mempunyai poliklinik atau K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja), dan mempunyai unit Amdal (Analisis Dampak Lingkungan).

Dalam mengembangkan organisasi atau system kerja, suatu institusi terutama yang mempunyai dampak terhadap kesehatan perlu mempertimbangkan adanya unit kesehatan tersebut. Terwuwjudnya unit kesehatan di dalam suatu organisasi kerja di industry industry atau institusi kerja tersebut memerlukan pendekatan advokasi oleh sector kesehatan semua tingkat. 2. Kegiatan AdvokasiSeperti yang telah diketahui bahwa tujuan adanya advokasi adalah untuk meperoleh komitmen dan dukungan kebijakan para penentu kebijakan atau pembuat keputusan di segala tingkat. Komitmen dan dukungan kebijakan tersebut dapat terwujud dalam dua hal pokok yakni bentuk software dan hardware. Komitmen dan dukungan dalam bentuk software misalnya : undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan presiden, surat keputusan dari institusi dan sebagainya yang mendukung terhadap program kesehatan. Sedangkan komitmen dalam bentuk hardware antara lain meningkatnya anggaran untuk kesehatan atau dilengkapinya sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan.

Cara atau bentuk-bentuk kegiatan dalam advokasi untuk mencapai tujuan itu ada bermacam-macam, antara lain :

a. Lobi Politik

Lobi adalah berbincang-bincang secara informal dengan para pejabat untuk menginformasikan dan membahas masalah program kesehatan yang akan dilaksanakan. Tahap pertama lobi ini adalah : petugas kesehatan menyampaikan keseriusan masalah kesehatan yang dihadapi di wilayah kerjanya, dan dampaknya terhadap keshidupan masyarakat. Kemudian disampaikan alternatif terbaik utnuk memecahkan atau menanggulangi masalah tersebut. Dalam lobi ini perlu dibawa atau ditunjukkan data yang akurat (evidence based) tentang masalah kesehatan tersebut kepada pejabat yang bersangkutan.

Contohnya saja DPRD yang berperan sebagai stakeholder, meskipun DPRD tidak terikat langsung dengan program penurunan angka kematian ibu dan anak namun, DPRD disini memiliki kekuatan besar untuk keberlangsungan program KIBBLA, mereka dapat berfungsi sebagai legislator (membentuk peraturan bersama kepala daerah) dan fungsi pengawasan. Mengingat pentinganya penurunan angka kematian Ibu dan bayi seperti yang diamanahkan pada MDGs poin 4 dan 5 yaitu harus turun 2/3 (75%) pada tahun 2015 dari tahun 1990. Maka DPRD bersama eksekutif dapat membuta regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dalam pelayanan KIA terutama masyarakat miskin yang dapat mengikat semua pihak/stakeholder untuk mengupayakan pencapaian AKI dan AKB tersebut. b. Seminar dan atau Presentasi

Seminar atau presentasi yang dihadiri oleh para pejabat lintas program dan lintas sektoral. Petugas kesehatan menyajikan masalah kesehatan di wilayah kerjanya, lengkap dengan data dan ilustrasi yang menarik, serta rencana program pemecahannya. Kemudian masalah tersebut dibahas bersama-sama, yang akhirnya diharapkan akan diperoleh komitmen dan dukungan terhadap program yang akan dilaksanakan tersebut.Contoh Pada akhir tahun 2005, bersamaan dengan sosialisasi perpanjangan waktu Proyek DHS sampai dengan tahun 2008, diadakan pertemuan dengan seluruh kepala dinas kesehatan dan kepala Bappeda kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu, serta beberapa pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Upaya advokasi pun berlanjut di tingkat kabupaten. Banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan melalui dana DHS dan dana dekon dalam rangka sosialisasi dan advokasi program yang bertujuan untuk menggalang dukungan dari para stakeholder lokal. Kegiatan pertemuan dalam rangka sosialisasi dan advokasi yang dilaksanakan secara formal dan pelatihan-pelatihan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan, tidak sedikit biaya yang telah dihabiskan. Waktu yang seharusnya lebih banyak digunakan oleh tenaga kesehatan seperti bidan dan yang lainnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, habis untuk mengikuti satu pertemuan ke pertemuan lain, dari satu pelatihan ke pelatihan lain.

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan, artinya upaya advokasi yang dilakukan di daerah tidak begitu efektif dan efisien seperti yang dilakukan oleh agen-agen internasional, kelompok-kelompok kepentingan, dan lembaga donor dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat pusat.c. Media

Advokasi media (media advocacy) adalah melakukan kegiatan advokasi dengan menggunakan media, khususnya media massa. Seperti yang kita ketahui bahwa media massa mempunyai kemampuan yang kuat untuk membentuk opini publik (public opinion), yang dapat mempengaruhi bahkan merupakan tekanan (pressure) terhadap para penentu kebijakan dan para pengambil keputusan. Contoh pada gambar di media massa tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan kegiatan dalam advokasi dimana stakeholder menyampaikan pendapatnya mengenai program untuk menekan angka kematian ibu dan anak.

d. Perkumpulan (asosiasi) peminat

Asosiasi atau perkumpulan orang-orang yang mempunyai minta dan keterkaitan terhadap masalah tertentu atau perkumpulan profesi adalah juga merupakan bentuk advokasi. Contoh Ikatan Bidan Indonesia atau Indonesian Midwives Assosiation adalah kumpulan orang-orang dengan profesi yang sama yaitu bidan dan mereka sangat peduli ankan tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi. Kegiatan-kegiatan ini, di samping ikut berpartisipasi dalam penanggulangan masalah tersebut, juga memberikan dampak terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil para birokrasi di bidang kesehatan dan para pejabat lain untuk peduli terhadap Tingginya kasus kematian Ibu dan Bayi. 3. Argumentasi dalam Advokasi

a. Advokasi

Menurut Foss dan Foss et al. (1980); Toulmin, (1981), advokasi adalah upaya persuasif yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu (Hadi Pratomo dalam Notoatmodjo, 2005).

Secara sederhana advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan para penentu kebijakan atau para pembuat keputusan sehingga mereka memberikan dukungan, baik kebijakan, fasilitas maupun dana terhadap program yang ditawarkan. Meyakinkan para pejabat terhadap pentingnya program kesehatan tidaklah mudah, tetapi memerlukan argumentasi - argumentasi yang kuat.

Dengan kata lain, berhasil atau tidaknya advokasi dipengaruhi oleh kuat atau tidaknya kita menyiapkan argumentasi. Di bawah ini ada beberapa hal yang dapat memperkuat argumentasi dalam melakukan kegiatan advokasi. Meyakinkan (Credible)

Program yang kita tawarkan atau ajukan harus dapat meyakinkan para penentu kebijakan atau pembuat keputusan dengan didukung data dan sumber yang dapat dipercaya. Program yang diajukan harus harus didasari dengan permasalahan yang utama dan faktual, artinya masalah tersebut memang ditemukan di lapangan dan penting untuk segera ditangani sehingga tidak memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Sebelum program diajukan sebaiknya dilakukan kajian lapangan, jangan hanya berdasarkan data atau laporan yang tersedia, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Layak (Feasible)

Program yang diajukan tersebut, baik secara teknik, politik, maupun ekonomi, memungkinkan atau layak. Layak secara secara teknik (feasible) artinya program tersebut dapat dilaksanakan, petugas mempunyai kemampuan yang cukup, sarana dan prasarana pendukung tersedia.

Layak secara politik artinya program tersebut tidak akan membawa dampak politik pada masyarakat. Sedangkan layak secara ekonomi artinya didukung oleh dana yang cukup, dan apabila program tersebut adalah program pelayanan, masyarakat mampu membayarnya.

Relevan (Relevant)

Program yang diajukan minimal harus mencakup dua kriteria, yakni: memenuhi kebutuhan masyarakat dan benar-benar dapat memecahkan masalah yang dirasakan masyarakat.

Penting (Urgent)

Program yang diajukan harus mempunyai urgensi yang tinggi dan harus segera dilaksanakan, apabila tidak akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi.

Prioritas Tinggi (High priority)

Agar para pembuat keputusan atau penentu kebijakan menilai program tersebut mempunyai prioritas tinggi, diperlukan analisis yang cermat, baik terhadap masalahnya sendiri, maupun terhadap alternatif pemecahan masalah atau program yang diajukan. b. Komunikasi

Advokasi di sektor kesehatan adalah komunikasi antara para pejabat atau petugas kesehatan di semua tingkat dan tatanan dengan para penentu kebijakan di tingkat atau tatanan tersebut. Sasaran komunikasi atau komunikannya secara struktural lebih tinggi daripada komunikator, atau paling tidak setingkat. Sehingga arah komunikasinya adalah vertikal dan horisontal. Dengan demikian bentuk komunikasinya lebih berat pada komunikasi interpersonal (interpersonal communication).

Keberhasilan komunikasi interpersonal dalam advokasi sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi para petugas kesehatan dengan para pembuat atau penentu kebijakan tersebut. Untuk menghasilkan komunikasi efektif diperlukan prakondisi antara lain :

Atraksi InterpersonalAtraksi interpersonal adalah daya tarik seseorang atau sikap positif pada seseorang yang memudahkan orang lain untuk berhubungan atau berkomunikasi dengannya. Para petugas kesehatan di semua tingkat dan tatanan dituntut mempunyai daya atraksi interpersonal ini. atraksi interpersonal ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :1. Daya tarik

Tiap orang mempunyai daya tarik yang berbeda satu sama lain. Sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku orang terhadap orang lain.2. Percaya diri

Percaya diri bukan berarti sombong, melainkan suatu perasaan bahwa ia mempunyai kemampuan atau menguasai ilmu atau pengalaman di bidangnya. 3. Kemampuan

Hal ini berkaian dengan percaya diri, orang yang mampu melakukan tugas-tugasnya, ia akan lebih percaya diri.4. Familiar

Petugas kesehatan yang sering muncul atau hadir dalam event tertentu, misalnya rapat, pertemuan informal, seminar, dan sebagainya akan lebih familiar. Oleh karena itu apabila akan melakukan lobying atau sowan dalam rangka advokasi akan mudah diterima dari pada pejabat yang jarang muncul.

5. Kedekatan

Menjalin hubungan baik atau kekeluargaan dengan para pejabat atau keluarga pejabat adalah faktor yang penting untuk melakukan advokasi. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif apabila dilakukan dengan orang-orang yang dekat dengan kita.

PerhatianUntuk memberikan komitmen dan dukungan terhadap sesuatu pertama kali para stakeholder harus mempunyai perhatian terhadap sesuatu tersebut. Berdasarkan teori psikologis ada dua faktor yang mempengaruhi perhatian seseorang, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri, terdiri dari faktor biologis, sosio-psikologis(pengetahuan, sikap, motivasi, kebiasaan, kemauan, kebutuhan, dll).

Oleh sebab itu apabila kita hendak melakukan advokasi atau berkomunikasi dengan para pejabat tersebut maka kita harus memulainya dengan hal-hal yang berkaitan dengan minat, kebiasaan, atau kebutuhan mereka.

Intensitas KomunikasiAgar komunikasi advokasi efektif, maka program yang ingin didukung oleh pejabat harus sering dikomunikasikan melalui berbagai kesempatan atau pertemuan, baik pertemuan formal maupun informal, melalui seminar, dan sebagainya. Visualisasi

Di samping memiliki intensitas yang tinggi, informasi atau pesan yang menarik perlu divisualisasikan dalam media, khususnya media interpersonal. Media Interpersonal yang paling efektif dalam rangka komunikasi adalah flip chart, booklet, slide atau video cassete. Pesan tersebut didasari fakta-fakta yang diilustrasikan melalui grafik, tabel, gambar, atau foto. (Soekidjo, 2012)C. Komunikasi Dalam Komunikasi

Komunikasi advokasi adalah berkomunikasi dengan para pengambil keputusan atau penentu kebijakkan. Oleh sebab itu advovokasi disektor kesehatan adalah komunikasi antara para pejabat atau petugas kesehatan disemua tingkat dan tatanan dengan para penentu kebijakkan ditingkat atau tatanan tersebut. Dengan demikian makan sasaran komunikasi atau komunikannya secara structural lebih tinggi daripada komunikator, atau paling tidak yang setingkat. Maka dari itu, bentuk komunikasi adalah lebih berat dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi dalam rangka advokasi kesehatan memerlukan kiat khusus agar komunikasi tersebut efektif antara lain sebagai berikut:a. Jelas (clear): pesan yang disampaikan kepada sasaran harus disusun sedemikian rupa sehingga jelas, baik isinya maupun bahasa yang digunakan.b. Benar (correct): apa yg disampaikan (pesan) harus didasarkan kepada kebenaran. Pesan yang benar adalah pesan yang disertai fakta atau data empiris.c. Kongkret (concrete): apabila petugas kesehatan dalam advokasi mengajukan usulan program yang dimintakan dukungan dari para pejabat terkait, maka harus dirumuskan dalam bentuk yang kongkrit (bukan kira-kira) atau dalam bentuk operasional.d. Lengkap (complete): timbulnya kesalahpahaman atau mis komunikasi adalah karena belum lengkapnya pesan yang disampaikan kepada orang lain.e. Ringkas (concise) : pesan komunikasi harus lengkap, tetapi padat, tidak bertele-tele.f. Meyakinkan ( convince) : agar komunikasi advokasi kita di terima oleh para pejabat, maka harus meyakinkan, agar komunikasi advokasi kita diterimag. Kontekstual ( contextual): advokasi kesehatan hendaknya bersifat kontekstual. Artinya pesan atau program yang akan diadvokasi harus diletakkan atau di kaitkan dengan masalah pembangunan daerah bersangkutan. Pesan-pesan atau program-program kesehatan apapun harus dikaitkan dengan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pemerintah setempat.h. Berani (courage): seorang petugas kesehatan yang akan melakukan advokasi kepada para pejabat, harus mempunyai keberanian berargumentasi dan berdiskusi dengan para pejabat yang bersangkutan.i. Hati-hati ( contious): meskipun berani, tetapi harus hati-hati dan tidak boleh keluar dari etika berkomunikasi dengan para pejabat, hindari sikap "menggurui" para pejabat yang bersangkutan.j. Sopan (courteous): disamping hati-hati, advokator harus bersikap sopan, baik sopan dalam tutur kata maupun penampilan fisik, termasuk cara berpakaian.Selanjutnya untuk menghasilkan komunikasi yang efektif diperlukan prokondisi antara lain sebagai berikut :1. Atraksi Interpersonal

Atraksi intrapersonal adalah daya tarik seseorang atau sikap positif pada seseorang yang memudahkan orang lain untuk berhubungan atau berkomunikasi dengannya. Atraksi interpersonal ini ditentukan oleh beberapa factor, diantaranya:

Daya Tarik

Daya tarik ini sangat ditentukan sikap dan perilaku orang terhadap orang lain. Oleh sebab itu daya tarik pun dapat dipelajari misalnya, dengan membiasakan senyum terhadap setiap orang, berpikir positif terhadap orang lain, dll. Percaya diri

Percaya diri bukan berarti menyombongkan diri, melainkan suatu perasaan bahwa ia mempunyai kemampuan atau menguasi ilmu atau pengalaman dibidangnya. Oleh sebab itu agar percaya diri harus mendalami pengetahuan teoritis lapangan tentang bidangnya, terutama program yang akan dikomunikasikannya.

Kemampuan

Hal ini berkaitan dengan percaya diri. Orang yang mau melakukan tugas-tugasnya,ia akan lebih percaya diri. Familiarity

Petugas kesehatan yang sering muncul atau hadir dalam event tertentu, misalnya rapat, pertemuan informal,seminar, dans ebagainya, akan lebih familiar, termasuk dalam kalangan pemuda setempat atau bupati. Oleh sebab itu apabila akan melakukan lobbying atau sowan dalam rangka advokasi akan mudah diterima daripada pejabat yang jarang muncul di setiap pertemuan-pertemuan.

Kedekatan (proximity)

Artinya menjalin hubungan baik atau kekeluargaan dengan para pejabat atau keluarga pejabat setempat adalah factor yang penting untuk melakukan advokasi. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila dilakukan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jika dikaitkan dengan masalah KIA, maka atraksi interpersonal ini sangat penting dimiliki oleh para petugas kesehatan. Dimana faktor-faktor yang telah di sebutkan diatas memiliki nilai tersendiri bagi para petugas kesehatan bilamana berinteraksi dengan ibu atau bayi dan balita. Seperti contoh faktor daya tarik, petugas kesehatan yang akan memberikan penyuluhan atau pemeriksaan sebaiknya memberikan kesan yang baik terhadap target sasarannya yaitu dengan memberikan senyum sehingga pasien yang diperiksa akan merasa nyaman atas apa yang dilakukan petugas kesehatan tersebut, di tambah lagi dengan memiliki rasa percaya diri yang baik maka petugas kesehatan akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak.

2. Perhatian

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2012), sasaran komunikasi (komunikan) dalam advokasi adalah para pembuat keputusan atau penentu kebijakan. Para pembuat atau penentu kebijakan di semua tingkat dan tatanan, secara struktural lebih tinggi atau yang sederajat dengan petugas/pejabat kesehatan pada lingkup atau tatanan yang sama. Seperti telah disebutkan di atas tujuan utama advokasi adalah memperoleh komitmen atau dukungan kebijakan dari para pembuat keputusan. Untuk memberikan komitmen dan dukungan terhadap sesuatu pertama kali ia harus mempunyai perhatian terhadap sesuatu tersebut.

Berdasarkan teori psikologis ada dua faktor yang mempengaruhi perhatian seseorang, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdiri dari faktor biologis (biologis, seks) dan faktor sosio-psikologis (pengetahuan, sikap, motivasi, kebiasaan, kemauan, kebutuhan, dan sebagainya). Oleh sebab itu apabila kita akan melakukan advocacy atau berkomunikasi dengan para pejabat tersebut kita harus melaluinya dengan hal-hal yang berkaitan dengan minat, kebiasaan, atau kebutuhan mereka. Kebutuhan seorang pejabat pada umumnya telah sampai pada taraf kebutuhan yang paling tinggi, yakni aktualisasi diri (Abraham Maslow). Maka dengan memberi dukungan terhadap sektor kesehatan, yang akan berdampak terhadap prestasi atau keberhasilan pembangunan di wilayahnya, dan akhirnya memperoleh penghargaan adalah merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri.

Pejabat yang berwenang di suatu wilayah, tanpa adanya prestasi tidak akan terkenal begitu saja bahkan oleh masyarakat dianggap tidak bekerja. Disinilah kesempatan para tenaga kesehatan dapat berkomunikasi untuk memperoleh perhatian dari para pembuat keputusan. Salah satu cara advokasi oleh para tenaga kesehatan yaitu mengajak pejabat yang berwenang bersama-sama saling bahu-membahumemperbaiki bidang kesehatan di wilayah kerjanya agar lebih maju. Misalnya tenaga kesehatan membuat program untuk mengurangi angka KIA dan dalam sosialisasinya pemerintah serius dalam membantu. Jika dalam kurun waktu tertentu angka KIA semakin turun maka bisa dikatakan wilayah tersebut dinilai memiliki prestasi dan pejabat yang berwenang akan mendapat respon yang bagus, baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pejabat yang berwenang terpenuhi kebutuhannya dan program pun berjalan dengan baik.

3. Intensitas Komunikasi

Pesan atau informasi yang akan di sampaikan melalui proses komunikasi advokasi adalah program-program kesehatan yang akan dimintai komitmen dan dukungannya dari para pembuat keputusan tersebut. Dalam komunikasi, pesan adalah faktor eksternal yang menarik perhatian komunikan (penerima pesan). Pesan akan bersifat menonjol dan lain daripada yang lain bila intensitasnya tinggi dan diulang-ulang. Oleh sebab itu agar komunikasi advolasi efektif maka harus sering dikomunikasikan melaui berbagai kesempatan atau pertemuan, baik pertemuan formal atau informal, melalui seminar dan sebagainya.

Advokasi kesehatan dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan di dalam masyarakat. Salah satunya masalah KIA. Untuk mengurangi angka kematian ibu di Indonesia, perlu dilakukan usaha advokasi yang lebih keras lagi dengan intensitas yang lebih tinggi. Advokasi bisa dilakukan melalui penyuluhan dari tenaga kesehatan secara rutin pada saat posyandu kepada wanita dan ibu hamil. kegiatan advokasi tersebut diantaranya :

Advokasi wanita agar bersalin dengan aman. Jika ada ibu bersalin yang lahir di dukun dan menggunakan peralatan yang tidak steril, maka perlu dilakukan advokasi kepada pemerintah setempat agar pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dukun menggunakan peralatan yang steril salah satu caranya adalah melakukan pembinaan terhadap dukun bayi dan pemerintah memberikan sangsi jika ditemukan dukun bayi di lapangan menggunakan alat-alat yang tidak steril.

Advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan.

Membantu masyarakat untuk mengakses kesehatan yang relevan dan informasi kesehatyan dan membertikan dukungan sosial.

Selain itu, perlu dilakukan advokasi kepada para pengambil keputusan agar para pengambil keputusan tersebut meyakini atau mempercayai bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu di dukung melalui kebijakan atau keputusan politik dalam bentuk peraturan, Undang-Undang, instruksi yang menguntungkan kesehatan publik dengan sasaran yaitu pejabat legislatif dan eksekutif. Para pemimpin pengusaha, organisasi politik dan organisasi masyarakat baik tingkat pusat, propinsi, kabupaten, keccamatan desa kelurahan.

4. Visualisasi

Menurut Soekidjo Notoatmodjo, di samping pesan atau program kesehatan yang kita tawarkan harus mempunyai intensitas yang tinggi, informasi atau pesan yang menarik perlu divisualisasikan dalam media, khususnya media interpersonal. Media interpersonal yang palng efektifdalam rangka komunikasi advokasi adalah flip chart, booklet, slide atau video cassete. Pesan tersebut didasari fakta-fakta yang diilustrasikan melalui grafik, tabel, gambar, atau foto. Misalnya program KIA, KB, Imunisasi, dan sebagainya.4. Indikator Hasil AdvokasiAdvokasi adalah suatu kegiatan yang diharapkan akan menghasilkan suatu produk, yakni adanya komitmen politik dan dukungan kebijakan dari penentu kebijakan atau pembuat keputusan. Advokasi sebagai suatu kegiatan, sudah barang tentu mempunyai masukan (input)-proses-keluaran (output). Oleh karena itu apabila kita akan menilai keberhasilan advokasi, maka kita harus menilai tiga tersebut. Penilaian ketiga hal ini didasarkan pada indikator-indikator yang jelas. Di bawah ini akan diuraikan tentang evaluasi advokasi serta indikator-indikator evaluasi tentang tiga komponen terrsebut.a. InputInput untuk kegiatan advokasi yang paling utama adalah orang (man) yang akan melakukan advocacy (advocator), dan bahan-bahan (material) yakni data atau informasi yang membantu atau mendukung argument dalam advokasi. Indikator untuk mengevaluasi kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan advokasi sebagai input antara lain:

1. Beberapa kali petugas kesehatan, terutama para pejabat, telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan hubungan antarmanusia (human relation). Pada tingkat provinsi apakah kepala dinas, kepala subdinas, atau kepala seksi telah memperoleh pelatihan tentang advokasi. Contohnya DPRD bersama eksekutif dapat membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah terhadap pelayanan KIA terutama masyarakat miskin yang dapat mengikat semua pihak/stakeholder untuk mengupayakan pencapaian AKI dan AKB tersebut.

2. Sebagai institusi, dinas kesehatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, juga mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi para petugas kesehatan dangan kemampuan advokasi melalui pelatihan-pelatihan. Oleh sebab itu pelatihan advokasi yang diselenggarakan oleh pusat, dinas provinsi maupun dinas kabupaten juga merupakan indicator input. Misalnya pemanfaatan kader yang telah dilatih atau anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang advokasi khususnya di bidang KIA.3. Di samping input sumber daya manusia, evidence merupakan input yang sangat pentig. Hasil-hasil studi, hasil surveillance atau laporan-laporan yang mehasilkan data, diolah menjadi informasi, dan informasi dianalisis menjadi evidence. Evidence inilah yang kemudian dikemas dalam media yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Data-data demografi, sosial ekonomi, dan epidemiologi mempunyai peran sentral. Karena Perencanaan kesehatan tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan data kuantitatif dan kualitatif yang memadai.

b. ProsesProses advokasi adalah kegiatan untuk melakukan advokasi. Oleh sebab itu evaluasi proses advokasi harus sesuai dengan bentuk kegiatan advokasi tersebut. Proses advokasi dalam kesehatan ibu dan anak sangat erat hubungannya dengan stakeholder dalam pelayanan KIA. Dengan demikian maka indikator proses advokasi antara lain.1. Berapa kali melakukan lobying dalam rangka memperoleh komitmen dan dukungan kebijakan terhadap program yang terkait dengan kesehatan. Dengan siapa saja lobying tersebut dilakukan. Dalam proses advokasi kesehatan ibu dan anak, kita dapat melakukan metode lobi terhadap dewan maupun kepala daerah terkait, serta melakukan hearing atau dialog dengan dewan. Metode lobying dan metode dialog ini merupakan metode yang paling banyak dilakukan dalam advokasi program KIBBLA (Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak) khususnya. Metode lobi dipilih karena cara ini relatif lebih mudah dan tidak terlalu banyak mengeluarkan sumber daya, namun hasil dapat maksimal. Metode dialog dipilih karena tim advokasi dapat memberikan penjelasan secara langsung dan detail yang menjadi permasalahan terkait dengan kesehatan ibu dan anak.

2. Metode seminar maupun workshop. Metode ini juga memiliki banyak pengaruh dalam advokasi kesehatan ibu dan anak, walaupun memerlukan tempat, waktu yang tepat namun metode ini dapat memberikan justifikasi secara ilmiah dan tekanan politis yang besar terhadap program kesehatan ibu dan anak.

3. Metode soasialisasi, kunjungan ke sasaran, media dengan publikasi maupun journalist gathering, biasanya memberikan advokasi kepada kelompok sasaran yang kurang atau tidak dalam kapasitasnya untuk mengambil keputusan. Seperti media posisinya strategis dalam memberikan pengaruh terhadap sebuah program atau permasalahan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak.

Biasanya apapun permasalahannya yang terkait dengan kesehatan, jika telah beredar di media massa, akan membuat gerah para kepala daerah serta pihak terkait. Dengan demikian program tersebut akan mendapat perhatian lebih.

c. OutputKeluaran atau output dari advokasi sektor kesehatan, dapat diklasifikasikan dalam 2 bentuk yaitu perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Indikator output dalam bentuk perangkat lunak adalah peraturan atau undang-undang sebagai bentuk kebijakan atau perwujudan dari komitmen politik terhadap program kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak (KIA), misalnya:

a. Undang-undang

b. Peraturan Pemerintah

c. Keputusan Presiden

d. Keputusan Menteri atau Dirjen

e. Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur, Bupati atau Camat.

Sedangkan indikator output dalam bentuk perangkat keras, antara lain:a. Meningkatnya dana atau anggaran untuk pembangunan kesehatan

b. Tersedianya atau dibangunnya kualitas atau sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan sebagainya

c. Dibangunnya atau tersedianya sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak (KIA) seperti stiker P4K, buku KIA, serta posyandu.

d. Dilengkapinya peralatan kesehatan seperti laboratorium, peralatan pemeriksaan fisik dan mobil ambulance untuk penanggulangan rujukan ibu saat melahirkan.BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam program kesehatan masyarakat terkhusus pada Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pemanfaatan advokasi sangat diperlukan. Advokasi pada bidang kesehatan ibu dan anak sangat berkaitan erat dengan system pelaksanaan kegiatan guna mencapai target yang diinginkan. Penyelesaian permasalahan kesehatan ibu dan anak membutuhkan suatu teknik yang digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan. Hal ini bisa berkaitan pula dengan Angka Kematian Ibu dan Anak yang sudah meningkat dari waktu ke waktu. Teknik pendekatan (lobbying) contohnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam program yang harus dicanangkan untuk menurunkan AKI dan AKB pada suatu wilayah. Peran serta advokasi pada bidang KIA juga membutuhkan Sosial Acceptanc. Sosial acceptance atau dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah program kesehatan masyarakat dan membutuhkan peran serta tokoh masyarakat agar dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu sosialisasi. B. Saran

Pada program KIA, pentingnya advokasi perlu diterapkan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Advokasi dalam promosi kesehatan khususnya program kesehatan ibu dan anak ada baiknya digunakan mencapai target sasaran seperti target sasaran (ibu dan anak) atau target pendukung (tokoh masyarakat).DAFTAR PUSTAKA

Budiyono, Dkk. Posisi Stakeholder Dan Strategi Advokasi Kibbla Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, 2010.Iswarno, Dkk. Analisis Untuk Penerapan Kebijakan: Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Program Kesehatan Ibu Dan Anak Di Kabupaten Kepahiang. Jurnal Kebijakan Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2013Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Promosi Kesehatan. Rencana Operasional Promosi Kesehatan Ibu Dan Anak. Jakarta: 2010.Maulana, Heri D.J. Promosi Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran Eg, 2009.Miller, Valerie; Covey, Jane. Perencanaan Advokasi. Jakarta : Yoi, 2005.Notoatmodjo Soekidjo, 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan . Jakarta. Pt. Rineka CiptaNotoatmodjo, Soekidjo. Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta, 2012.