MAKALAH

TIPE-TIPE NEGARA BERDASARKAN SEJARAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ilmu Negara

Dosen : Dra. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Si dan Norlaili Hidayati, S.Pd., M.Pd

Disusun Oleh:

Kelompok 7

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2015

1. Annisa Nasution A1A213034

2. Ariani A1A213071

3. Ayu Wulan Sari A1A213221

4. Hamidah A1A213013

5. Nana Yunita A1A213066

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan makalah yang berjudul “Tipe-Tipe Negara Berdasarkan Sejarah”. Tak

lupa pula penulis menghaturkan syalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi

Muhammad SAW, sebagai suri teladan umat Islam di dunia.

Penyusunan makalah ini di buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas dalam

mempelajari mata kuliah Ilmu Negara. Penulis mengucapkan terimakasih kepada

Ibu Dra. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Si dan Norlaili Hidayati, S.Pd., M.Pd yang telah

membimbing penulis pada mata kuliah Ilmu Negara.

Penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan

kekhilafan pada penulisan makalah ini. Karena itu kritik dan saran dari semua pihak

sangat diharapkan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat berguna di masa yang akan

datang sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi para pembacanya.

Banjarmasin, 19 Maret 2015

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................... 1

C. Tujuan Penulisan ............................................................................. 2

D. Manfaat Penulisan ............................................................................... 2

BAB II. PEMBAHASAN ................................................................................ 3

A. Pengertian Tipe Negara....................................................................... 3

B. Tipe Negara Timur Purba / Kuno ...................................................... 3

C. Tipe Negara Yunani Purba/ Kuno....................................................... 4

D. Tipe Negara Romawi Purba/ Kuno .................................................... 6

E. Tipe Negara Abad Pertengahan ......................................................... 9

F. Tipe Negara Fase Modern .................................................................. 10

BAB III. PENUTUP ....................................................................................... 12

A. Kesimpulan ......................................................................................... 12

B. Saran ................................................................................................... 12

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 13

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah telah mencatat bahwa setiap zaman mempunyai pemikiran-pemikiran

yang berbeda dan tokoh-tokoh yang berbeda mengenai cerita ketatanegaraan, ketika

kita berbicara pada ranah kenegaraan yang perlu kita ketahui adalah bagaimana

menjadikan masyarakat sejahtera dan makmur, tanpa melepaskan sendi - sendi

keutamaan sebuah negara itu berdiri, dan seperti yang kita ketahui ketika para pendiri

bangsa (The founding fathers) mendesain model Negara Indonesia setelah merdeka

lebih mengedepankan perdebatan mengenai dasar negara, bentuk negara (kesatuan

atau federal), bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik) dan ide/ cita Negara yang

sedikit terkait dengan negara hukum dan pemerintahan yang demokrasi semua itu

adalah persyaratan yang urgen dalam sebuah pembangunan negara dan menjadikan

negara itu jelas dari tipe sejarah maupun dari kacamata hukum.

Seperti yang diteorikan oleh George Jellinek dan Jean Bodin bahwa Negara

itu berdaulat yang dimana hukum ada karena adanya negara dan tiada satupun

hukum yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara. Dari teori tersebut kita bisa

mengulas sebuah konsep bahwa negara itu adalah sistem yang betul –betul berkuasa

terhadap kehidupan seluruh yang ada didalamnya demi mensejahterahkan rakyatnya.

Negara terbentuk atas dasar pemikiran manusia seperti George Jellenik, Jean Bodin,

Rousseau, Diguit, Krabbe dan pemikir-pemikir lainnya, bahkan beberapa Filosof

membuat konsep kemasyarakatan seperti Thales, Socrates, Plato,  Aristoteles Dan

lain – lain.

Dinilai dari segi sejarahpun konsep ketatanegaraanpun bermacam-macam

ragam dan tipe pemerintahannya, maka dari itu makalah ini kami buat guna

mempelajari ilmu negara secara universal dilihat dari segi sejarahnya dan dimakalah

ini kami akan menggambarkan tipe – tipe negara untuk memenuhi tugas pada mata

kuliah ilmu negara.

1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah tentang tipe-

tipe negara berdasarkan sejarah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan tipe negara ?

2. Bagaimana tipe negara Timur Kuno itu ?

3. Bagaimana tipe negara Yunani Kuno ?

4. Bagaimana tipe negara Romawi Kuno ?

5. Bagaimana tipe negara pada abad pertengahan ?

6. Bagaimana tipe negara pada fase modern ?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, makalah ini disusun dengan tujuan:

1. Mengetahui pengertian tipe negara

2. Mengetahui tentang tipe negara Timur Kuno

3. Mengetahui tipe negara Yunani Kuno

4. Mengetahui tipe negara Romawi Kuno

5. Mengetahui tentang serba-serbi tipe negara pada abad pertengahan

6. Mengetahui dan memahami tipe negara pada fase modern

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan makalah ini diantaranya :

1. Menambah wawasan, pengetahuan dan kajian kepada pembaca, terutama

mengenai tipe-tipe negara berdasarkan sejarah.

2. Menjadi bahan bacaan dan salah satu referensi dalam mempelajari ilmu

negara.

3. Dapat menjadi dasar teoritis tentang ilmu negara yang akan

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Tipe Negara

Yang dimaksud tipe negara ialah suatu penggolongan negara yang tidak

mempunyai batasan-batasan yang tegas, ini berbeda dengan klasifikasi negara atas

bentuk tertentu misal bentuk negara (kesatuan atau federasi dan bentuk pemerintahan

kerajaan atau republik), dimana batasan dan ukuranya cukup tegas sehingga mudah

dikenali. Menurut Prof. Lugeman, tipe negara lebih berkenan dengan struktur batin

pemerintah, hubungan pemerintah dengan warga negaranya, dan mengenai tugas

negara.

B. Tipe Negara Timur Purba / Kuno

Tipe negara timur purba ini bersifat tirani, monarkhi dan teokratis, raja

berkuasa penuh atas segala keputusan atau aturan-aturan yang berlaku di kerajaannya

tanpa adanya pertentangan dari masyarakat, penguasa (raja) berbuat sesuai

kewenangannya, raja merangkap sebagai dewa oleh masyarakat. Kekuasaan raja ini

bersifat absolut (mutlak). Turun temurun dan kepemimpinan raja sampai semur

hidup.

Menurut ahli Barat tipe Negara Timur Purba adalah Tiranie atau Despotie.

Sebagai alasan dikemukakannya bahawa Negara Timur Purba itu diperintah oleh

raja-raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang. Pendapat tersebut

sesungguhnya tidak seluruhnya dapat dibenarkan, karena tidak semua Negara Timur

Purba itu tirani. Di Negara Barat pun tidak sedikit yang rajanya bertindak sewenang-

wenang (tiranie).

Menurut Aristoteles sistem monarkhi dapat di bagi 3 yaitu ;

1. Monarkhi Mutlak (absolut): Seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas

(kekuasaan mutlak). Perintah raja merupakan undang-undang yang harus

dilaksanakan. Kehendak raja adalah kehendak rakyat. Terkenal ucapan Louias

ke-XIV dari Prancis: L'Etat cest moi (Negara adalah saya).

2. Monarkhi konstitusional ialah Monarkhi, di mana kekuasaan raja itu dibatasi

oleh suatu Konstitusi (UUD). Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang

3

bertentangan dengan konstitusi dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan

sesuai dengan isi konstitusi.

3. Monarkhi parlementer ialah suatu Monarkhi, di mana terdapat suatu Parlemen

(DPR), terhadap dewan di mana para Menteri, baik perseorangan maupun secara

keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya.  

Monarki mutlaklah yang di terapkan Tipe negara Timur Purba.

Tindakan sewenang-wenang daripada seorang raja adalah suatu penyelewengan

yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena penyelewengan ini tidak berarti

bahwa tipe daripada Negara Timur Purba itu adalah tirani.

Dari kerajaan di Barat dikenal kalimat yang berbunyi The King can do no

wrong, artinya bahwa raja itu tidak bisa berbuat salah. Kalau raja itu tidak dapat

dipersalahkan atas perbuatannya, siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap

rakyat ?

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, maka tipe negara Timur Purba,

mempunyai ciri-ciri:

a. Bersifat teokratis (keagamaan), dimana suatu pemerintahan yang berdasarkan

keagamaan, biasanya kepala negara dianggap dewa.

b. Bersifat absolut (dispotisme), dimana seluruh putusan raja harus mutlak

dijalankan dan disini pmerintahan tidak disokong oleh rakyat ataupun

golongan.

C. Tipe Negara Yunani Purba/ Kuno

Negara Yunani Kuno mempunyai tipe sebagai Negara kota atau polis. Negara

kota ini mempunyai wilayah sebesar kota yang dilingkari oleh tembok-tembok yang

merupakan benteng pertahanan kalau ada serangan musuh dari luar. Penduduknya

sedikit jumlahnya dan pemerintahannya demokratis.

Pada masa itu warga Negara terbagi kepada tiga golongan yaitu budak,

golongan orang pendatang, dan golongan penduduk asli. Golongan budak, tidak di

anggap sebagai subjek hukum, karena itu tidak mempunyai hak hukum, tidak

memiliki apa-apa bahkan mereka lah yang dimiliki. Yang menarik, meski

demokrasi diterapkan di Negara kota ini, perbudakan dibenarkan dan dianggap

sebagai kenyataan sosial, atau proses alami. Perbudakan menjadi bagian inheren

4

kehidupan masyarakat, sama seperti kaum bangsawan diterima sebagai kewajaran

dalam masyarakat feodalis atau buruh-majikan dalam masyarakat kontemporer

dewasa ini. Golongan pendatang, dianggap ada tetapi tidak mempunyai hak turut

campur tangan dalam pemerintahan. Hak-hak dan milik mereka tetap dihormati.

Golongan yang berhak mengendalikan pemerintahan Negara hanyalah golongan

asli saja. Untuk membicarakan sesuatu tentang hal Negara dan menetapkan suatu

keputusan, rakyat berkumpul bersama raja di lapangan terbuka secara langsung.

Musyawarah berlamgsung tanpa wakil dan bila perlu dengan perdebatan-

perdebatan dan kemudian mengambil keputusan. Gambaran ini memperlihatkan

sebuah bentuk penyelenggaraan Negara yaitu demokrasi langsung.

Dalam susunan pemerintahannya rakyat langsung ikut serta dalam

pemerintahan dan pemerintahan ini merupakan pemerintahan demokrasi langsung.

Untuk melaksanakan demokrasi langsung itu rakyat harus memiliki pengetahuan

yang cukup. Pengetahuan umum itu diajukan kepada rakyat agar rakyat dapat ikut

serta dalam pemerintahan.

Pemerintahan itu diselenggarakan dengan mengumpulkan rakyat di satu

tempat yang disebut eclesia. Dalam rapat itu dikemukakan kebijaksanaan-

kebijaksanaan pemerintah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah untuk

dipecahkan bersama, mengadakan perbaikan-perbaikan yang perlu diselenggarakan

bersama. Dengan demikian, rakyat dapat ikut serta memecahkan kesulitan-kesulitan

yang dialami oleh pemerintah dengan mengajukan usul-usul dan sebagainya.

Salah satu kebiasaan orang Yunani Kuno adalah membicarakan berbagai

persoalan hidup, termasuk masalah-masalah politik dan Negara. Hal itu disebabkan

beberapa faktor. Pertama, Negara mereka (polis) sering mengalami pertukaran-

pertukaran pemerintahan dari monarki ke aristokrasi, dari politik ini melahirkan

rangsangan-rangsangan untuk timbulnya pemikiran politik. Kedua, yang

menimbulkan rangsangan untuk mendiskusikan persoalan politik adalah adanya

kebebasan bicara, bukan penggunaan kekerasan senjata. Penjelasan suatu masalah

tergantung pada kekuatan argumentasi bukan pedang. Ada kekuatana argumentasi

menyebabkan tumbuhnya daya nalar yang kritis. Ketiga, apa yang disebut Negara

disamakan dengan masyarakat, dan sebaliknya, masyarakat identik dengan Negara.

5

Karen itu lah masalah pergaulan bersama menjadi masalah kenegaraan , dan dengan

sendirinya masalah hidup menjadi masalah Negara. Keempat, cara hidup orang-

orang Yunani pada masa itu menuntut mereka untuk selalu mempertahankan dan

mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama.

Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tipe Negara Yunani

Kuno ini bersifat Aristokrasi, pemerintahan oleh aristokrat (cendikiawan), tipe ini

mempunyai bentuk negara kota (city state) negaranya kecil hanya satu kota saja dan

dilingkari oleh benteng pertahanan dan penduduknya sedikit, Pemerintahannya

bersifat Demokrasi langsung (musyawarah). Dalam pelaksanaan demokrasi

langsung rakyat diberikan ilmu pengetahuan oleh aristokrat atau filosof

(cendikiawan) tentang cara menjalankan pemerintahan mereka. Jika menjalankan

pemerintahannya biasanya rakyat berkumpul disuatu tempat (acclesia) untuk

membuat suatu keputusan (musyawarah).

Adapun ciri-ciri negara Yunani Kuno, yaitu:

a. berbentuk negara kota (city state)

b. pemerintahannya bersifat demokrasi langsung

c. negara ingin mengadakan autarki (dari kekayaan sendiri)

d. pemerintah dipegang oleh ahli filsafat (filosof / cendikiawan)

Dari hal – hal diatas dapat disimpulkan bahwa ciri utama Negara Yunani

Kuno adalah Negara kota dan demokrasi langsung. Ini berdasarkan pemikiran para

filsuf bahwa manusia adalah zoon politicon sehingga mereka merasa bahwa tidak ada

gunanya jika tidak hidup bermasyarakat. Tidak hanya itu mereka juga

mengutamakan status activus yaitu aktif terlibat dalam urusan pemerintahan, dengan

demikian maka munculah demokrasi langsung di Yunani.

a. Demokrasi langsung dapat muncul di Yunani disebabkan karena:

Yunani pada waktu itu masih merupakan Negara kota.

b. Persoalan dalam Negara belum terlalu kompleks.

D. Tipe Negara Romawi Purba/ Kuno

Tipe Negara Romawi Kuno ini bersifat Imperium, pemerintahannya lebih

mendominasi negara atau bangsa lain (penjajah), Mengeksploitasi sumber daya dari

6

negara yang didominasi, Menguras sumber daya dalam jumlah yang tidak sebanding

dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, memiliki

angkatan militer yang besar untuk menegakkan kebijakannya ketika upaya halus

gagal, menyebarkan bahasa, sastra, seni, dan berbagai aspek budayanya ke seluruh

tempat yang berada di bawah pengaruhnya, Menarik pajak bukan hanya dari

warganya sendiri, tapi juga dari orang-orang di negara lain, Mendorong penggunaan

mata uangnya sendiri di negara-negara yang berada di bawah kendalinya.

Pemerintahannya dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh kekuasaan

dari rakyat (caesarismus), pemerintahan Caesar ini bersifat mutlak dan mempunyai

undang-undang yang berlaku yang dinamakan Lex Regia.

Pada mulanya tipe negara ini sama dengan tipe negara yunani, tetapi

kemudian perkembanganya ada 4 macam fase masing-masing:

a. Fase kerajaan: dengan ciri khasnya bahwa pemimpin turun-temurun.

b. Fase republik: dimana kepala negaranya dipilih melalui pemilihan.

c. Fase principat : dimana pemimpin dipilih yang terbaik.

d. Fase dominan : dimana kepemimpinan didasarkan pada kewibawaan atau

gazag.

Pemerintah yang pertama kali dalam kerajaan Romawi adalah berbentuk

monarki atau kerajaan. Pemerintahan Monarki ini di damping oleh sebuah

perwakilan yang anggotanya terdiri hanya dari kaum ningrat. Di dalam sistem

pemerintahan ini telah terlihat benih-benih demokrasi, yang kemudian dapat

dilaksanakan setelah raja yang terakhir diusir dari tahtanya. Pada waktu itu terjadi

pertentangan antara kaum ningrat dengan rakyat jelata . pertentangan tersebut dapat

diselesaikan melalui sebuah undang-undang yang terkenal dengan nama undang-

undang dua belas meja. Kemudian pemerintah dipegang oleh kedua orang konsul

yang bersama dengan pemerintah dan undang-undang. Dengan demikian Negara

Romawi telah berubah dari bentuk kerajaan menjadi bentuk demokrasi .

Tipe dari Negara Romawi purba digambarkan sebagai suatu impremium yang

mempunyai wilayah yang luas sekali karena jajahan-jajahannya. Pada saat itu di

Romawi terdapat suatu ajaran yang diperolehnya dari Yunani sebagai hasil dari

proses akulturasi ini timbul karena Yunani pada waktu itu menjadi daerah jajahan

dari Romawi.

7

Akibat dari jajahan itu timbul pertempuran antara dua kebudayaan dari orang-

orang Romawi yang pulang ke negeri asalnya sambil membawa kebudayaan Yunani

yang mereka lihat sendiri untuk dijalankan di Romawi. Ajaran-ajaran yang dibawa

Yunani diantaranya adalah mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Ajaran yang dibawa pulang Yunani itu tidak membawa pengaruh terhadap

susunan pemerintahan di Romawi. Yang ada di Romawi adalah Caesar yang

mempunyai kekuasaan yang besar sekali dan dapat bertindak sekehendak hatinya dan

terkenal sebagai orang tiran. Kedaulatan rakyat yang mereka terima dari kebudayaan

Yunani di konstruksi menjadi paham Caesarismus yaitu suatu paham dimana Caesar

menerima seluruh kekuasaan dari pada rakyat berdasarkan kepercayaan rakyat

kepadanya.

Kekuasaan rakyat yang diserahkan kepada penguasa, yaitu raja, sifatnya tidak

turun temurun, jadi setiap pengangkatan raja baru, rakyat menyerahkan

kekuasaannya kepada raja yang baru diangkat tersebut, dan sesudah itu rakyat tidak

dapat di cabut kembali. Hal inilah yang memberi alasan bagi penguasa untuk

bertindak sebagai diktator.

Setelah rakyat menyerahkan kekuasaannya, maka kini Caesar menjadi wakil

rakyat yang bertindak atas namanya. Perjanjian penyerahan kekuasaan itu diletakkan

dalam Lex Ragia yaitu suatu undang-undang yang memberi hak kepada Caesar untuk

memerintah.

Adapun ciri-ciri Negara Romawi Kuno adalah :

1. Pemerintahan di Romawi dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh

kekuasaan dari rakyat atau apa yang dinamakan Caesarismus. Pemerintahan

Caesarismus adalah secara mutlak. Suatu undang-undang di Romawi apa

yang dinamakan Lex Regia;

2. Pemerintahannya lebih mendominasi negara atau bangsa lain (penjajah),

Mengeksploitasi sumber daya dari negara yang didominasi, Menguras sumber

daya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika

dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain;

3. Memiliki angkatan militer yang besar untuk menegakkan kebijakannya ketika

upaya halus gagal, menyebarkan bahasa, sastra, seni, dan berbagai aspek

budayanya ke seluruh tempat yang berada di bawah pengaruhnya.

8

E. Tipe Negara Abad Pertengahan

Setelah jatuhnya imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang Negara dan

hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Sejalan dengan

runtuhnya peradaban bangsa Romawi, keruntuhan ketatanegaraan pun tidak dapat

dihindari.sebaliknya kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang dan

kemudian menggantikan sistem ketatanegaraan menurut ketentuan gereja.

Menurut penganut-penganut agama Kristen, tidak ada kekuasaan dunia ini

yang harus ditaati secara patuh , karena pertama-pertama yang harus ditaati adalah

perintah Tuhan. Perintah penguasa hanya boleh ditaati apabila perintah itu tidak

bertentangan dengan perintah Tuhan dan sebagai akibat dari pengakuan ini, maka

agama Kristen mendirikan suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi Gereja yang

dikuasai oleh seorang Paus, sebagai wakil tuhan untuk memerintah dunia. Sebagai

akibat lebih lanjut ialah orang, juga pemeluk-pemeluk agama Kristen itu sendiri tidak

mempunyai kebebasan berpikir. Oleh karena segala-galanya harus tunduk kepada

perintah Tuhan dan kalau ada perintah-perintah Tuhan terang, yang boleh

menafsirkan adalah pemimpin-pemimpin Gereja, khususnya Paus.

Negara-negara pada abad pertengahan sudah merupakan country state yang

sifatnya mendua. Dualisme itu disebabkan oleh karena adanya dua macam hak yang

menjadi dasar bagi terbentuknya Negara , yaitu:

1. Hak raja untuk memerintah disebut Rex

2. Hak rakyat yang disebut Regnum.

Tipe Negara abad pertengahan ialah feodalistis berdasarkan hak perseorangan

yang mutlak. Tetapi dalam perkembangannya hak milik tidak lagi mutlak, tetapi hak

milik mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepada kepentingan umum. Akibat

kewajiban tersebut, maka timbullah hak-hak rakyat yang dapat membatasi kekuasaan

dari raja yang dikemukakan oleh aliran monarchomachen yang akan mencegah

tindakan sewenang-wenag raja. Perjanjian antara raja dan rakyat yang saling

membatasi diletakkan dan Legas Fundamentalis. Di dalam legas fundamentalis itu

ditentukan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika raja melampaui batas

hak-haknya maka rakyat dapat memberontak, demikian pula sebaliknya jika rakyat

tidak mematuhi pemerintahnya, ia bisa menghukumnya.

9

Dari uraian di atas, maka ciri-ciri Negara pada abad pertengahan adalah,

sebagai berikut :

a) Adanya dualistis, maksudnya ada pertentangan antara penguasa dengan yang

dikuasai, pemilik tanah dengan penyewa tanah, golongan negarawan dan gol

gereja.

b) Adanya feodalisme, disini dimaksudkan adanya pertentangan antara pemilik

tanah dengan penyewa tanah.

c) Securalisme, disini dimaksudkan adanya pertentangan antara golongan

negarawan dan gerejawan.

d) Studen staat, disini dimaksudkan adanya pelapisan-pelapisan dalam masyarakat

yang akhirnya juga menimbulkan pertentangan juga.

Pada teori kenegaraan abad pertengahan ini dijumpai dua aliran yaitu:

1. Ajaran yang merupakan lanjutan dari absolutisme romawi kuno yang dibawakan

oleh Machiavelli dalam bidang politik kemudian dilanjutkan dengan bidang

yuridis atau hukum oleh Jean Bodin mengenai teori kedaulatan.

2. Ajaran kaum monarchomachen yang berdasarkan teori kedaulatan rakyat,

sebelum dibelokan menjadi absolutisme melalui Lex-Regianya ulpianus.

F. Tipe Negara Fase Modern

Ciri utamanya ialah adanya kekuasaan tertinggi bersumber dari rakyat

(kedaulatan rakyat) yang dengan sendirinya menimbulkan pemerintahan (oleh)

rakyat, yaitu Demokrasi dan menggunakan sistem dan lembaga perwakilan.

Pelaksanaannya disalurkan dalam bentuk hukum (negara hukum).

Negara Hukum selalu dibaca DEMOKRATISCHE RECHTSSTAAT. Sistem

ini diberi makna ilmiah oleh J.J. Rousseau bahwa demokrasi saja tidak cukup. Jika

hanya demokrasi, maka peluang untuk absolut demokrasi begitu besar.

Bagaimanapun suara terbanyak akan menjadi absolut dan minoritas akan

selalu tertindas. Demokrasi hanyalah satu bentuk politik, bukan bentuk yuridis. Guna

menjaga akses pelaksanaan demokrasi dalam prinsip kesetaraan (equality), maka

harus ada unsur Negara hukum.

10

Ciri – ciri negara modern adalah :

a) Tipe negara Abad Modern ini berlaku asas demokrasi, yang dimana tampuk

pemerintahannya bercabang dari rakyat;

b) Menganut paham negara hukum, sebagaimana dirumuskan oleh kaum borjuis

illegal yaitu Negara hukum yang demokratis. Menurut ajaran Rousseau jika

hanya demokrasi dalam suatu Negara maka peluang untuk absolute demokrasi

sangat besar sebab bagaimanapun juga suara terbanyak akan absolute dan

minoritas selalu tertindas. Guna menjaga Negara demokrasi yang menimbulkan

kekuasaan absolute maka diberikan unsur Negara hukum yang berfungsi

membatasi Negara demokrasi;

c) Susunan negaranya kesatuan dan didalam Negara hanya ada satu pemerintahan

yaitu, pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi;

d) Kekuasaan tertinggi bersumber dari rakyat dengan demikian menimbulkan

pemerintahan dari rakyat.

e) Sistem dan lembaga perwakilan

f) Konstitusional yaitu faham yang menghadirkan aspek hukum dalam menjaga

akses pelaksanaan demokrasi atau berdasarkan konstitusionalisme.

11

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tipe negara ialah suatu penggolongan negara yang tidak mempunyai batasan-

batasan yang tegas.

Dari semua tipe-tipe Negara itu terdapat ciri-ciri yang pokok yaitu:

a. Negara timur kuno: teokrasi yang absolut.

b. Negara yunani kuno : Negara kota dan demokrasi langsung.

c. Negara romawi kuno : permulaan berciri primus inter pares kemudian berubah

menjadi raja-raja absolut.

d. Negara abad pertengahan : teokrasi, feudal dan ada dasar dualisme dalam

Negara

e. Negara modern: kedaulatan rakyat, demokrasi, adanya hukum, sistem dan

lembaga perwakilan, berdasarkan konstitualisme.

B. Saran

Ketika sebuah negara menaati hukum sebagai salah satu prinsip negara maka

diharapkan menjadikan negara itu melahirkan sebuah keadilan, dan menghilangkan

sikap dualisme antara rakyat dan pemerintah yang masih menerapkan sistem

tiranisme, konsep Demokrasi harus diberlakukan sepenuhnya demi keselarasan

tunduk pada hukum.

12

DAFTAR PUSTAKA

Huda, Ni’matul. 2012. Ilmu Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Isrok. 2003. Ilmu Negara: Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

M.Solly Lubis. 1998. Ilmu Negara. Bandung: Penerbit Alumni.

Fathdidin11. 2013. PKn Tipe-Tipe Negara. (Online) tersedia di:

https://fathdidin11.wordpress.com/2013/07/17/pkn-tipe-tipe-negara/. Diakses

Jum’at, 21 Maret 2015.

Saputra, Wahyu. Perkembangan Tipe-Tipe Negara. (Online) tersedia di:

http://www.academia.edu/4713298/PERKEMBANGAN_TIPE-

TIPE_NEGARA . Diakses pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015.

Zein, Ajat. 2010. Tipe-tipe negara. (online) tersedia di: http://ajat-

ajat.blogspot.com/2010/12/tipe-tipe-negara.html . Diakses pada hari Kamis

tanggal 19 Maret 2015.

13