RINGKASANWARGA NEGARA DALAM BERBAGAI KONTEKS

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ilmu KewarganegaraanDosen : Dr. Acep Supriadi, M.Pd., M.Ap. dan H. Dian Agus Ruchliyadi, S.Pd., M.Pd

Disusun Oleh :Kelompok 5

ArianiA1A213071Aulia RahmaniA1A213208IrmaA1A213062Nana YunitaA1A213066NurjannahA1A213225Rizki FitrianA1A213216Siti FatimahA1A210004

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURATBANJARMASIN2014

WARGA NEGARA DALAM BERBAGAI KONTEKS

PendahuluanSebagaimana diketahui bahwa objek studi civics (ilmu kewarganegaraan) adalah warga negara, yang meliputi tingkah laku, cita-cita dan aspirasi, kesadaran, tipe pertumbuhan berpikir, potensi diri warga negara, hak dan kewajiban, kegiatan/usaha dan partisipasi.

Materi Pembelajaran1. Karakteristik Warga NegaraWarga negara, dalam bahasa Inggris disebut citizen, dan bahasa Yunani civics yang berarti penduduk sipil, Aristoteles mengatakan bahwa seseorang yang patut disebut warga negara dalam suatu negara demokratis belum tentu dapat disebut warga negara dalam sebuah negara oligarkis. Jadi menurut Aristoteles yang disebut warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah.Selanjutnya, warga negara digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu (a) yang menguasai atau memerintah, (b) yang dikuasai atau yang diperintah. Warga negara itu harus memiliki satu keutamaan dan kebajikan yang sama. Selanjutnya Aristoteles menegaskan bahwa kebajikan yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara yang baik ialah kemampuan untuk menguasai dan dikuasai dengan baik atau kemampuan untuk memerintah dan diperintah dengan baik.Dalam pandangan John Cogan (1998), karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara, meliputi sebagai berikut :1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global.2. Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajiban masyarakat.3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan toleransi terhadap keragaman budaya.4. Kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai6. Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup dan konsumtif untuk menjaga lingkungan7. Kemampuan sensitif dan mempertahankan hak-hak asasi manusia8. Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal, nasional, dan internasionalKarakteristik warga negara dikemukakan Cogan diatas, tidak lepas dari kecenderungan global kehidupan bangsa-bangsa pada abad ke-21. Yang membawa berbagai dampak serta implikasi dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat,bangsa,dan negara. Kecenderungan global tersebut dapat diindentifikasikan sebagai berikut : Kesenjangan ekonomi diantara negara dan antara orang di dalam negara secara signifikan akan semakin lebar. Secara dramatis, teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi atau hak-hak individu. Secara dramatis, ketidakmerataan antara yang punya askes teknologi informasi dan yang tidak memiliki akses akan semakin meningkat. Konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang akan meningkatkan kerusakan lingkungan. Pengundulan hutan secara dramatis akan mempengaruhi keragaman dalam kehidupan, udara, tanah, air. Dalam negara berkembang pertumbuhan penduduk akan meningkat dramatis, khususnya anak-anak yang hidup dalam kemiskinan.

Cogan juga mengemukakan ciri-ciri kewarganegaraan yang menurutnya akan berbeda-beda menurut hakekat sistem politik yang dianutnya. Ciri-ciri kewarganegaraan tersebut ialah (1) perasaan indetitas, (2) memiliki hak-hak tertentu, (3) pemenuhan kewajiban-kewajiban, (4) tingkat kepentingan dan keterlibatan dalam berbagai urusan publik, dan (5) penerimaan nilai-nilai masyarakat yang mendasar.

A. Teori Kewarganegaraan Liberal-IndividualistikWarga negara dalam pandangan teori ini merupakan pemegang otoritas untuk menentukan berbagai pilihan dan hak-hak. Warga negara secara individual akan memaksimalkan keuntungan yang dimilikinya yakni menentukan pilihan tindakan yang akan mengantarkan pada hasil nilai tertinggi dikalikan dengan peluang situasi yang akan terjadi. Warga negara sebagai individu, menentukan pilihan-pilihan sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan menghargai hak-hak orang lain.Teori kewarganegaraan Liberal-individualistik ini sangat menekankan kepada kebebasan atau keleluasaan individu dalam menentukan tindakan-tindakannya. Melalui kebebasan itu adalah mencapai keuntungan pribadi yang maksimal. Kemungkinan muncul tindakan-tindakan individu yang justru bersifat menghancurkan hak-hak bersama, demi mencapai keuntungan pribadi.Dalam penegakan demokrasi, menurut Gunsteren, pola pikir teori liberal-individualistik ini sangatlah tidak relevan, sebab lebih mengedepankan keuntungan pribadi dari pada kehidupan bersama berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ada empat hal yang sangat mempengaruhi keberlangsungan demokrasi, berpikiran kewarganegaraan, agama, demokratisasi dalam pendidikan atau pendidikan yang demokratis dan pengembangan moralitas masyarakat.

B. Teori Kewarganegaraan KomunitarianKemunculan teori ini dilatarbelakangi oleh dua hal, pertama adanya berbagai kelemahan yang dimiliki oleh teori Liberal-individualistik. Individu menurut teori ini dibentuk oleh masyarakat, karena di masyarakat terdapat sistem norma yang disepakati bersama. Warga negara yang bertanggungjawab dalam pandangan teori ini, adalah warga negara yang dalam menentukan dan melaksanakan tindakannya senantiasa memperhatikan atau mempertimbangkan masyarakat.Pandangan bahwa identitas dan stabilitas setiap individu warga negara akan terbentuk dengan baik manakala ada dukungan dari masyarakat, merupakan alasan kedua muncul teori komunitarian ini.

C. Teori Kewarganegaraan RepublikGagasan teori kewarganegaraan republik ini berangkat dari konsep masyarakat. Namun, ada perbedaan esensial yang terletak pada pandangan pokok bahwa dalam masyarakat terdapat komunitas publik yang merupakan pusat kehidupan politik. Setiap individu dijamin hak-haknya, dan setiap warga negara harus dapat berperan aktif sebagai pelayan dalam komunitas politk tersebut.Nilai-nilai kebaikan yang diusung oleh teori ini diantaranya keberanian, kesetiaan atau loyalitas, disiplin militer, dan kenegarawaan. Terdapat pula kelemahan mendasar yakni pandangan bahwa teori ini kurang memperhatikan keragamanan nilai-nilai, serta keragaman dalam kehidupan masyarakat.Kehadiran atau kemunculan teori kewarganegaraan tersebut telah membuka wawasan banyak pihak untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang warganegara dalam berbagai konteks yang terkait didalamnya.Gunsteren menyadari bahwa ketiga teori kewarganegaraan tersebut memiliki berbagai kelemahan dan keunggulan, tetapi Gunsteren mengetengahkan teori kewarganegaraan neorepublikan. Tugas utama warga negara menurut kewarganegaan neorepublikan adalah mengelola pluralitas dan keberagaman, dengan maksud untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis. Kewajiban warga negara adalah melakukan transformasi tentang kesamaan nasib dalam republik dengan mewariskan kepada semua warga negara.KonsepwarganegaradiIndonesia, dalam konteks ini perlu dijelaskan bahwa istilah warga negara merupakan terjemahan istilah Belanda staatsburger. Dalam perkembangannya, istilah warga negara mengalami pergeseran dari sisi arti atau makna, yang awalnya warga negara dalam posisi sebagai kaula negara, bergeser ke arah yang lebih baik, dimana hak-hak, kepentingan, harkat, derajat, dan derajatnya dihormati dan dihargai.

2. Hak dan Kewajiban Warga NegaraPurbacaraka, sebagaimana dikutip Halim (1988) mengartikan Hak adalah suatu peranan yang boleh dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan, sementara Kewajiban adalah suatu peranan yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan. Dasar-Dasar dari setiap hak :a. Hak ialah suatu kebolehan jadi bukanlah keharusanb. Akibatnya, seseorang atau pihak tidaklah dipaksa kalau ia tidak mau menggunakan haknya, namun juga sebaliknya, ia tidak bisa dilarang kalau ia mau menggunakan haknya.

Kansil membedakan hak menjadi dua, yaitu :1. Hak Mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang untuk melakukan sesuatu perbuatan.2. Hak Nisbi ialah hak yang relatif yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang, untuk menuntut memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan melarang melakukan sesuatu.Dalam menggunakan haknya, seseorang memperhatikan beberapa Aspek : Aspek kekuatan, yaitu wewenang untuk melaksanakan hak tersebut. Setiap hak walaupun berapa besarnya, namun jika pemegangnya tidak mempunyai kekuatan/kekuasaan wewenang untuk menggunakan, maka tentu saja segala hak yang dimiliki tidak ada gunanya sama sekali. Aspek perlindungan hukum, yang mengelegalisir atau mensahkan aspek kekuatan dan wewenang yang memberi kekuatan pemegang hak mutlak. Aspek pembatasan hukum, yang membatasi atau menjaga jangan sampai terjadi penggunaan hak oleh suatu pihak yang melampaui batas.

Dalam kewajiban, juga mempunyai aspek-aspek yang di perhatikan : Aspek kemungkinan, bahwa pihak yang berkewajiban itu sungguh mungkin dan mampu untuk dapat mengembam kewajiban dengan sebagaimana mestinya. Aspek perlindungan hukum yang melegalisir atau mensahkan, melakasanakan kewajibannya sebagai orang atau pihak yang harus dilindungi dari adanya tuntutan dan gugatan. Aspek pembatasan hukum, membatasi dan menjaga agar pelaksanaan kewajiban oleh setiap pihak yang bersangkutan, jangan sampai batas minimalnya. Aspek pengecualian hukum, memuat pertimbangan jiwa hukum dalam menghadapi pelaksanaan kewajiban oleh seseorang atau suatu pihak yang tidak memadai.

Dalam kaitan ini, hak dan kewajiban warga negara dicantumkan dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan terhadap hak dan kewajiban. Aristoteles mengatakan bahwa warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki keutamaan atau kebajikan selaku warga negara. Dan Aristoteles juga mengatakan bahwa fungsi warga negara itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya,bahkan dalam suatu negara, sesungguhnya terdiri dari warga negara yang beragam atau berbeda. Maknanya adalah kebajikan seluruh warga negara tidak mungkin hanya satu, melainkan sesuai dengan fungsi dan peranan seseorang dalam negara, demikian juga keutamaan dan kebajikan itu.Selanjutnya, berbicara tentang hak warga negara, pada hakekatnya, Hak Asasi Manusia dapat di golongkan kedalam pembagian sebagai berikut : A. Hak Sipil dan Politik1. Hak untuk hidup Jaminan hak untuk hidup dinyatakan dalam piagam PBB tentang HAM 10 Desember 1948, terutama pada pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan pribadi. Secara jelas dan tegas pentingnya melindungi hak hidup yang dimiliki manusia, melanggar hak hidup tersebut berarti melakukan tindakan yang melanggar konstitusi.2. Hak atas persamaan dan kebebasanSeluruh manusia didepan Undang-undang memiliki segi hak, kewajiban, dan perlindungan hukum. Ditegaskan tidak boleh melakukan perbedaan atas dasar politik, kedudukan hukum, dan status internasional dari wilayah atau negara dimana orang tersebut masuk, baik negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah yang tidak berpemerintah sendiri, atau dibawah wilayah lain yang berkedaulatan dibatasi.3. Kebiasaan berpikir dan menyatakan pendapatBerpikir itu merupakan aktifitas batin, maka perlu adanya jaminan untuk mengaktualisasikan berpikir itu sebagai wujud penghargaan atas potensi kodrati yang melekat dalam diri manusia. Jaminan kebebasan berpikir dinyatakan dalam berbagai deklarasi, diantaranya dalam deklarasi Internasional tentang HAM pasal 19 yakni setiap orang berhak atas kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, dalam hal termasuk. Pernyataan lain ditegaskan dalam pasal 18 ayat (1) konvenen Internasional, yakni setiap orang mempunyai hak berpikir, mengikuti kecenderungan hati nurani dan agama.Perlu ditegaskan pula, sekalipun manusia punya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, namun dalam pelaksanaannya tetap harus berpegang pada kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku,agar tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.4. Hak untuk berkumpul dan berserikatManusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat (homosocious), dimana ia tak dapat hidup tanpa bantuan atau pertolongan orang lain. Berkumpul bagi manusia merupakan suatu kebutuhan, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat kurang lengkap tanpa adanya kebebasan berkumpul, karena ia merupakan wahana dalam mengekpresikan gagasan, pendapat, ide untuk kepentingan anggota masyarakatnya. Kebebasan berkumpul adalah kebebasan melakukan pertemuan pertemuan khusus atau umum. Kebebasan berkumpul itu harus dijamin oleh konstitusi, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, khusunya hak sipil dan politik. Salah satu jaminannya ada pada tanggal 20 Deklarasi HAM sedunia yang ditetapkan pada tanggal 10 desember 1948, yang intinya adalah bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan untuk ikut serta dalam perkempulan dan pertemuan.dan selanjutnya dituangkan dalam pasal 21 tidak dibenarkan mengikat penggunaan hak berkumpul dengan syarat apapun selain yang ditetapkan oleh undang-undang dan dikehendakinya oleh keadaan darurat dalam masyarakat demokrasi dalam menjaga keamanan nasional, keselamatan umum, ketertiban umum, kesopanan umum, atau untuk memelihara hak-hak orang lain dan kebebasannya5. Hak beragamaHak asasi manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk agaman dan keyakinannya masing-masing. Namun tidak jarang agama dipahami secara sempit dan bersifat ekslusif oleh penganutnya, hal ini justru yang memicu timbulnya konflik. Menurut William Liddle ada dua jenis konflik, yang pertama konflik antar agama dan SARA. Pasal 18 ayat (2), ditegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga mengurangi kebebasannya menganut agama dan kepercayaannya.

B. Hak Ekonomi, sosial dan Budaya1. Hak Ekonomi1. Kebebasan atas hak milik 2. Hak mendapatkan pekerjaan 3. Hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja 4. Hak terhadap produksi 5. Hak menyangkut konsumsi6. Hak atas pangan

2. Hak atas pelayanan kesehatanHak atas pelayanan kesehatan tidak semata-mata beriorientasi pada pengobatan berbagai jenis penyakit, melainkan juga beriorintasi kepada sikap dan prilaku hidup sehat yang dimiliki masyarakat, termasuk lingkungan yang sehat.Jika dirinci maka hak pelayanan kesehatan meliputi :1. Mendapatkan perawatan kesehatan.2. Mendapatkan makanan dan gizi baik.3. Mengurangi resiko kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan.4. Penurunan angka kelahiran dan angka kematian serta untuk perbaikan kesehatan anak.5. Perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan industri.6. Pencegahan, perawatan, dan pengawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan lainnya.7. Penciptaan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan kesehatan seandainya menderita sakit.8. Mendapat perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran yang tepat untuk para ibu.9. Mendapatkan pelayanan keluarga berencana.

3. Hak memperoleh pendidikanPendidikan sangat penting dalam rangka mengembangkan kualitas sumbeer daya manusia (SDM). Tanpa pendidikan, sangat sulit mewujudkan kualitas SDM yang handal dan dapat diandalkan untuk pembangunan bangsa. Dalam arti luas, pendidikam diartikan sebagai upaya yang sistematika untuk meningkatkan kedewasaan manusia, agar mampu dan terampil, serta cerdas dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya.Sementara itu dalam pasal 26 ayat (1) Deklarasi Universal tentang HAM dinyatakan bahwa, setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus Cuma-Cuma stidaknya dalam tingkatan rendah dan dasar. Pengajaran tingkatan rendah harus diwajibkan. Pengajaran tekhnik harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasrkan kecerdasaannya.

3. Kompetensi Dasar Warga Negara Kemampuan memperoleh dan menggunakan InformasiAlfin toffler mengatakan bahwa era kehidupan manusia dewasa ini adalah masyarakat informasi sebagai perkembangan dari era kehidupan masyarakat sebelumnya yakni masyarakat industri. Dalam era informasi tersebut maka informasi memegang peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia.Masyarakat informasi ditandai dengan kemajuan yang cukup pesat dalam bidang teknologi informasi yang memberikan peluang dan kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh infromasi dalam rangka mengembangkan wawasannya.Kemanfaatan informasi bagi warga negara : Memperluas wawasan pemikirannya. Mengetahui perkembangan informasi yang terjadi. Meningkatkan keterampilan mengambil keputusan. Mendorong keterampilan berpikir kritis dan kreatif.

Menjaga dan membina ketertibanSetiap warga negara harus mampu menciptakan dan membina ketertiban hidup di masyarakat dan negara. Dengan cara mentaati segala aturan hukum yang berlaku di negara. Setiap warga negara dituntut memiliki kesadaran hukum agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, aman dan damai.Soerjono soekanto mengemukakan empat indikator untuk mengembangkan kesadaran hukum warga negara:a) pengetahuan hukumb) pemahaman hukumc) sikap hukumd) perbuatan hukum Sikap yang mesti dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertibanm, yaitu :a) menggunakan hak yang dimiliki sesuai kaidah, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan dan norma hukum.b) Menghargai hak dan kewajiban.c) Tidak memaksakan kehendak.d) Menjunjung tinggi toleransi.e) Menerima keanekaragam masyarakat.f) Memecahkan konflik dengan cara menghindari kekerasan.

Membuat keputusanKeputusan yang cerdas merupakan keputusan yang tidak didasari sikap yang emosional, melainkan oleh sikap dan tindakan yang rasional, sistematis, dan logis. Keputusan yang didasari pikiran, rasional, sistematis dan logis, akan menjadikan keputusan tersebut memiliki kebermaknaan bagi kehidupan.

Kemampuan berkomunikasiBerkomunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karena manusia merupakan makhluk sosial yang hidup yang membutuhkan dan saling bekerjasama.Setiap individu memiliki potensi dasar :a) Minatb) Dorongan ingin tahuc) Dorongan ingin membuktikand) Dorongan ingin menyelidikie) Dorongan ingin menemukan sendiri.

Kerjasama Berkenaan dengan kompetensi warga negara untuk bekerjasama telah disinggung sebelumnya dalam komunikasi. Hal ini berkaitan erat sebagai makhluk sosial, warga negara membutuhkan kerjasama serta komunikasi dengan sesama warga negara dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama.

Melakukan berbagai kepentingan dengan benarSetiap kepentingan tersebut dalam pelaksanaannya tidak mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Sehingga timbulah konflik. Yang apabila tidak diantisipasi atau dicarikan jalan pemecahannya akan mengganggu suasana kehidupan masyarakat. Setiap individu harus memperhatikan kaidah atau sistem norma yang berlaku.

Soal Pilihan Ganda

1. Aristoteles menegaskan bahwa kebajikan yang harus dimiliki oleh semua warganegara yang baik ialah a. Kemampuan untuk menguasai dan dikuasai dengan baik atau kemampuan untuk memerintah dan diperintah dengan baikb. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat yang globalc. Kemampuan berpikir secara sistematis dan kritis d. Kemampuan untuk menerima keadaan apa yang terjadi dalam suatu pemerintahan

2. Cogan mengemukakan ciri-ciri kewarganegaraan yang menurutnya akan berbeda beda, menurut hakikat sistem politik yang dianutnya. Dalam pengertian umum ciri kewarganegaraan ialah sebagai berikut, Kecuali ...a. Perasaan identitas b. Memiliki hak-hak tertentu c. Tidak memenuhi kewajiban kewajiband. Penerimaan nilai masyarakat yang mendasar 3. Menurut Gunsteren pola pikir teori liberal-individualistik tidaklah relevan karena lebik mengedepankan a. Keuntungan bersama dalam berbangsa dan bernegara b. Keuntungan keluarga dalam hidup berbangsa dan bernegara c. Keuntungan pribadi daripada kehidupan bersama berbangsa dan bernegarad. Keuntungan kelompok yang saling berkepentingan 4. Dibawah ini merupakan hal-hal yang sangat mempengaruhi keberlangsungan demokrasi, kecuali a. Berpikir kewarganegaraan b. Pengembangan moralitas masyarakat c. Keterampilan dan kemampuand. Agama 5. Teori kewarganegaraan komunitarian muncul dilatarbelakangi karena 2 hal , yaitu a. 1. Adanya berbagai kelemahan yang dimiliki oleh teori liberal-individualistik 2. Pandangan bahwa identitas dan stabilitas setiap individu warganegara akan terbentuk dengan baik manakala ada dukungan dari masyarakatb. 1. Adanya berbagai kecaman yang dimiliki oleh teori liberal individualistik 2. Pandangan bahwa setiap individu adalah kelompok masyarakat c. 1. Adanya berbangai kelebihan yang ada pada teori liberal individualistik 2. Pandangan dan stabilitas individu yang berbeda-beda . d. 1. Adanya berbagai masalah yang dihadapi pada teori sebelumnya 2. Pandangan bahwa setiap individu memiliki kebebasan 6. Prinsip kewarganegaraan yang harus dimiliki diantaranya adalah a. Komitmen terhadap nilai , toleran , dan adat istiadatb. Komiten terhadap norma dan nilai , toleran dan sikapc. Komitmen terhadap norma , sopan santun , budaya d. Komitmen terhadap nilai , norma , budaya dan budi pekerti 7. Kansil membedakan hak ke dalam dua jenis hak , yaitu a. Hak mutlak dan HAM b. Hak nisbi dan hak keperdataan c. Hak nisbi dan hak relatifd. Hak mutlak dan hak nisbi 8. Apa yang dimaksud dengan Restriksi hukum a. Kekuasaan atau wewenang dalam melaksanakan hak tersebut b. Membatasi dan menjaga jangan sampai terjadi penggunaan hak oleh suatu pihak yang melampaui batasc. Melegalisir atau mengesahkan aspek kekuasaan dan wewenang kekuasaan d. Memuat pertimbangan dalam menghadapi pelaksanaan kewajiban oleh seserang atau pihak yang tidak memadai

9. Manusia adalah mahkluk hidup yang bermasyarakat (homo socius) , dimana ia tak dapat hidup tanpa bantuan atau pertolongan orang lain merupakan pengertian dari a. Hak untuk berkumpul dan berserikatb. Hak asasi manusiac. Hak untuk hidup d. Hak untuk berkuasa

10. Konvenan Internasional, yakni setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir mengikuti kecenderungan hati nurani , dan agama, tergolong dalam UUD 1945 pasal A. Pasal 18 ayat 2 B. Pasal 20 ayat 1C. Pasal 18 ayat 1D. Pasal 20 ayat 2

Kunci Jawaban1. A2. C3. C4. C5. A6. B7. D 8. B9. A10. C 13