kegiatan pelayanan informasi publik
TRANSCRIPT
UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
KEGIATAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
SEMESTER 1 TAHUN 2021
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2021
UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID UTAMA
KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
SEMESTER 1 TAHUN 2021
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2021
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat,
hidayah dan taufik-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan
Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional
Semester 1 Tahun 2021.
Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas implementasi
kegiatan Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Badan Standardisasi
Nasional. Sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, dimana setiap badan publik wajib melaksanakan
keterbukaan informasi, termasuk di Badan Standardisasi Nasional (BSN).
BSN sendiri telah berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) sejak tahun 2011 dengan diterbitkannya peraturan Kepala
BSN No 11 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Badan
Standardisasi Nasional. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
lingkungan Badan Standardisasi Nasional dengan Keputusan Kepala
BSN No 338 Tahun 2020.
Pada laporan yang telah tersusun ini, kami menyadari terdapat banyak
kekurangan dan keterbatasan, Oleh karena itu saran dan kritik
membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan berikutnya.
Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan
kinerja Unit Layanan Informasi Publik, PPID, dan Petugas Informasi
dalam memberikan layanan publik yang optimal kepada masyarakat.
Jakarta, Agustus 2021
Penyusun
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | iv
DAFTAR ISI
Cover ..................................................................................................................... i
Kata Pengantar….………………………………………………………………..….…iii
Daftar Isi…………….…………………………………………………………………...iv
Daftar Tabel……….……………………………………………………………………..v
Daftar Diagram..….……………………………………………………………………..vi
Daftar gambar…….…………………………………………………………………….vii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................................ 1
BAB II PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK ..................................................... 4
2.1 Kebijakan Badan Standardisasi Nasional dalam implementasi UU KIP ......... 4
2.2 Profil PPID Badan Standardisasi Nasional ............................................... 4
2.3 Kegiatan Badan Standardisasi Nasional terkait Implementasi UU KIP .......... 7
2.4 Layanan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ....................... 10
2.5 Koordinasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik ...................................... 16
BAB III Kendala dalam Layanan Informasi Publik ............................................... 22
BAB IV Rekomendasi/Tindaklanjut untuk peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Pubik ....................................................................................... 23
BAB V Penutup .................................................................................................. 25
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | v
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Struktur organisasi ULIP ...................................................................... 7
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | vi
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 1 Media pengguna layanan informasi SPK ................................... 11
Diagram 2 Permintaan layanan informasi SPK ............................................ 12
Diagram 3 Waktu respon layanan informasi SPK ........................................ 12
Diagram 4 Sebaran wilayah permintaan informasi ....................................... 15
Diagram 5 Kategori pertanyaan ...................................................................... 16
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Rapat koordinasi KIP BSN tanggal 11 Feb 2021 ....................... 17
Gambar 2 Sosialisasi Keterbukaan Informasi publik 23 Februari 2021 ..... 18
Gambar 3 Rapat koordinasi KIP BSN tanggal 3 Maret 2021 ...................... 19
Gambar 4 Bimtek KIP oleh Komisi Informasi Pusat 29-31 Maret 2021 ..... 20
Gambar 5 Rapat koordinasi persiapan Monev KIP BSN tanggal 16 Juni 2021 .................................................................................................. 21
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Informasi merupakan salah satu hal penting bagi setiap orang serta
merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh
informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara
dan Badan Publik.
Begitu pun Badan Publik harus memberikan akses informasi seluas-
luasnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh
informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan
melalui berbagai saluran informasi. Dalam pemenuhan hak masyarakat
untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga
telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan salah satu badan publik
non Kementerian, dimana dalam menjalankan amanat UU Keterbukaan
Informasi Publik BSN telah membuat Pedoman Layanan Informasi Publik
Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011. Dalam
melaksanakan kegiatan KIP, BSN menbentuk Unit Layanan Informasi
Publik (ULIP) dengan Keputusan Kepala BSN Nomor
127/KEP/BSN/8/2011. ULIP sendiri merupakan unit kerja non struktural
yang melakukan kegiatan penyelengaraan pelayanan publik di
lingkungan BSN.
1.2 Landasan Hukum
Kegiatan Layanan informasi publik Badan Standardisasi Nasional ini
disusun dengan mengacu kepada:
a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 2
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);
e. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
g. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
10);
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;
j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
k. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 554);
l. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 3
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);
m. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
17/KEP/BSN/2011 tentang Unit Layanan Informasi Publik;
n. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
338/KEP/BSN/8/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi dan Petugas Informasi di lingkungan Badan
Standardisasi Nasional.
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 4
BAB II
PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK
2.1 Kebijakan Badan Standardisasi Nasional dalam Implementasi UU KIP
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Badan Standardisasi Nasional (BSN)
merupakan lembaga non Kementerian yang memiliki tupoksi sebagai
instansi yang mengkoordinir Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
BSN memiliki komitmen yang kuat dalam keterbukaan informasi publik
dengan membentuk Unit Layanan Informasi Publik sesuai Perka BSN No
11 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di lingkungan
BSN.
Dalam pengelolaan ULIP BSN telah mengeluarkan Keputusan Kepala
BSN Nomor 90/KEP/BSN/5/2012 dan yang terakhir dengan
Keputusan Kepala BSN Nomor 338/KEP/BSN/8/2020 tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan
Petugas Informasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat
yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. PPID di
BSN melekat pada unit yang membidangi hubungan masyarakat dan
hubungan antar lembaga yaitu Biro Hubungan Masyarakat, Kerja
Sama dan Layanan Informasi. PPID di BSN dipimpin oleh PPID
Utama dan dibantu oleh PPID di setiap unit BSN.
Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat
Unit Layanan Informasi Publik BSN memiliki ruang Layanan Informasi
Terpadu disingkat LITE, yang berlokasi di gedung 1 BPPT Jalan MH
Thamrin No 8 Kebon Sirih Jakarta Pusat.
2.2 Profil PPID Badan Standardisasi Nasional
Dalam pengelolaan Unit Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi
Nasional ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) dan Petugas Informasi di lingkungan BSN dengan Keputusan
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 5
Kepala Nomor 228/KEP/BSN/8/2020. Didalam peraturan tersebut ditunjuk
sebagai berikut:
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama,
mempunyai tugas, yaitu:
a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di
lingkungan BSN;
b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis
oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas
sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
layanan informasi publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, mempunyai
tugas, yaitu:
a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian
seluruh informasi;
b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik
dari seluruh unit kerja yang meliputi:
1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala;
2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
3) Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi
Publik.
c. Mengkoordinasikan pendataan informasi dalam rangka
pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
d. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib
diumumkan secara berkala melalui media yang efektif;
e. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses
oleh publik dengan Petugas Informasi dalam hal ini sekretariat;
f. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul
sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-undang
Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi
Publik tertentu dikecualikan;
g. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas
dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak;
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 6
h. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi
yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi
dalam hal ini sekretariat;
i. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan
diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
j. Berkoordinasi dengan atasan PPID Utama guna penanganan
keberatan dan sengketa informasi publik; dan
k. PPID Utama bertanggungjawab kepada Atasan PPID Utama
dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tiap unit kerja
Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas, yaitu:
a. Berkoodinasi dengan PPID Utama dalam hal pembuatan dan
pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan BSN;
b. Melakukan pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan
pendokumentasian informasi publik dilingkungan satuan unit
kerja di unit kerja eselon 1 dan/ atau eselon 2 masing-masing;
c. Berkoodinasi dengan PPID Utama dalam hal pembuatan dan
pengembangan system penyimpanan dan penyediaan informasi
sesuai dengan standar nasional dengan memanfaatkan sistem
teknologi informasi dan komunikasi BSN:
d. Mendukung PPID Utama dalam hal penyediaan informasi di
Lingkungan satuan kerja eselon 1 dan/atau eselon 2 masing-
masing dalam rangka pelayanan permohonan informasi publik;
e. Berkoordinasi dengan PPID Utama guna penanganan keberatan
dan sengketa informasi publik;
f. PPID Pelaksana Unit Kerja bertanggungjawab kepada PPID
Utama dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya; dan
g. PPID dibantu Petugas informasi memberikan layanan informasi
SPK (Standardisasi dan penilaian kesesuaian) sesuai unit
kerjanya dalam layanan informasi terpadu BSN.
4. Petugas Informasi di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja
Sama dan Layanan Informasi selaku sekretariat PPID, mempunyai
tugas yaitu:
5.
2.3 Ke
Se
lay
a. Mene
b. Meng
Inform
c. Mene
Pelak
d. Mem
kese
terpa
Petugas
mempuny
dan pen
informasi
Berikut in
Standard
egiatan Bad
ebagai Bada
yanan, publ
PPID P(Pic Biro/Pu
Petugas
Keg
erima dan m
gelola urus
masi Publik
eruskan p
ksana Unit
mberikan lay
suaian) se
adu BSN.
Informasi d
ya tugas me
ilaian kese
terpadu BS
ni struktur o
isasi Nasion
T
dan Standa
an Publik B
ik diantaran
Pelaksanasat/Direktorat)
s Informasi
giatan Pelayana
memilah per
san kesekre
k BSN;
ermohonan
Kerja, dan
yanan inform
esuai unit
di tiap unit
emberikan
esuaian) s
SN.
organisasi
nal disingka
Tabel 1. Stru
ardisasi Na
Badan Stan
nya:
Atasan PP(Sekretar
PPID U(Karo
PPID Pe(Pic Biro/Pus
Petugas
an Informasi Pu
rmohonan i
etariatan P
n informas
masi SPK (S
kerjanya
kerja Bada
layanan inf
esuai unit
Unit Layan
at ULIP BSN
uktur organi
asional terk
ndardisasi N
PID Utamais Utama)
UtamaHKLI)
elaksanaat/Direktorat)
Informasi
blik BSN Seme
nformasi;
PPID dan d
si tertentu
Standardisa
dalam lay
an Standar
formasi SPK
kerjanya
nan Informa
N:
isasi ULIP
kait Implem
Nasional m
PPID Pela(Pic Biro/Pusat
Petugas In
ster 1 Tahun 20
desk Pelay
kepada
asi dan pen
yanan info
rdisasi Nas
K (Standard
dalam lay
asi Pubik B
mentasi UU
memliki bebe
aksanat/Direktorat)
nformasi
021 | 7
yanan
PPID
nilaian
rmasi
ional,
disasi
yanan
Badan
KIP
erapa
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 8
1. Layanan Penelusuran informasi SPK
Kegiatan yang dilakukan adalah penelusuran informasi tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, informasi yang diberikan
diantaranya:
a. Informasi pencarian dokumen SNI, direktori SNI, daftar regulasi
teknis, daftar SNI wajib, di laman
http://sispk.bsn.go.id/RegulasiTeknis/DaftarList;
b. Informasi baca SNI secara daring di laman https://akses-
sni.bsn.go.id/;
c. Informasi pemesan dokumen standard di laman
https://pesta.bsn.go.id/;
d. Informasi Layanan perpustakaan BSN di laman
https://perpustakaan.bsn.go.id/index.php
e. Informasi layanan jasa Otoritas Sponsor (IIN / NNS) di laman
https://iin.bsn.go.id/;
f. Informasi layanan jasa kalibrasi Standar Nasional Satuan Ukuran
di laman https://sparta.bsn.go.id/;
g. Informasi layanan jasa Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
di laman http://kan.or.id/;
h. Informasi layanan jasa Pelatihan Standardisasi di laman
https://diklat.bsn.go.id/;
i. Informasi layanan E-learning di laman https://elearning.bsn.go.id/;
j. Informasi layanan permohonan pengajuan SPPT SNI dan
Informasi Barang Ber SNI di laman https://bangbeni.bsn.go.id/;
dan
k. Informasi pembimbingan SNI di laman
https://pembimbingansni.bsn.go.id/
2 Layanan Perpustakaan BSN
Layanan Perpustakaan BSN atau dikenal dengan LibriStania
merupakan sistem otomasi Perpustakaan Badan Standardisasi
Nasional (BSN) berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk
mengakses informasi koleksi perpustakaan, khususnya di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian terlengkap di Indonesia secara
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 9
cepat dan mudah. LibriStania menyediakan akses koleksi repositori
Badan Stadardisasi Nasional melalui menu Repositori Institusi
3 Layanan Informasi Standardisasi
Layanan pemesanan dokumen Standar (PNBP) melalui aplikasi
berbasis web dengan nama Pesta Online (Pemesanan Standar
Online). Pesta Online saat ini memanfaatan sistem terotomasi bagi
layanan dokumen standar di Perpustakaan BSN. Selain itu, akan
meningkatkan pengalaman dan interaksi antara manajemen BSN dan
pengguna pada umumnya, dalam hal ini terkait implementasi sistem e-
commerce yang handal untuk peningkatan layanan publik BSN.
Dokumen Standar yang dapat dipesan melalui aplikasi Pesta Online
diantaranya :
a. Standar Nasional Indonesia (SNI)
b. International Organization for Standardization (ISO)
c. International Electrotechnical Commission (IEC)
d. American Standars (ASTM)
e. British Standards (BS)
f. Japanese Industrial Standards (JIS)
g. Deutsches Institut Fur Nurmong (DIN)
h. American Nasional Standar Institute (ANSI)
4 Layanan Otoritas Sponsor
Merupakan Layanan PNBP biasa disebut issuer Identification Number
(IIN) atau kalangan perbankan mengenalnya dengan Bank
Identification Number (BIN) adalah nomor identifikasi untuk
mendukung interchange antar lembaga sebagai identifikasi secara
khusus bagi lembaga penerbit kartu, khususnya untuk keperluan
transaksi data elektronik. Penerbitan nomor identifikasi ini mengacu
kepada standar ISO/IEC 7812.
5 Layanan Akreditasi
Layanan PNBP yang diberikan Komite Akreditasi KAN atas proses
Akreditasi yang diberikan untuk lembaga penilaian kesesuaian.
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 10
6 Layanan Pelatihan Standardisasi
BSN melayani kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan
kompetensi SDM bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
melalui pendidikan dan pelatihan Standardisasi (Layanan PNBP).
7 Layanan Kalibrasi SNSU
Sistem ini menyediakan informasi mengenai layanan yang disediakan
oleh Laboratorium SNSU BSN, yaitu layanan pengukuran, kalibrasi
dan uji profisiensi. Informasi layanan pengukuran dan kalibrasi yang
terdapat dalam SPARTA meliputi 6 bidang pengukuran yaitu massa
dan besaran terkait, panjang, akustik & vibrasi, suhu, kelistrikan dan
waktu, radiometri & fotometri. Sedangkan layanan uji profisiensi
meliputi besaran-besaran yang terdapat pada bidang pengukuran
metrologi kimia
2.4 Layanan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
Badan Standardisasi Nasional memiliki komitmen yang tinggi dalam
keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan di tetapkan Perka BSN No
11 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Badan
Standardisasi Nasional. Dimana dalam dalam mengelol layanan informasi
publiK di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dibentuk Unit Layanan
Informasi Publik disingkat ULIP. Dalam memberikan layanan publik yang
optimal BSN menyiapkan ruang Layanan Informasi Terpadu disingkat LITe.
Di semester 1 tahun 2021 dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021,
Sekretariat ULIP memberikan layanan informasi SPK sebagai bagian dari
informasi publik sebanyak 1.190 penerima layanan informasi , yang terdiri
dari berbagai media layanan, diantaranya:
a. Pengunjung LITe sebanyak 92 peminta informasi
b. Pengguna Telpon sebanyak 225 peminta informasi
c. Pengguna Email sebanyak 194 peminta Informasi
d. Pengguna Medsos BSN sebanyak 94 peminta informasi
e. Pengguna Whatsapp Layanan sebanyak 580 peminta informasi
f. Pengguna SP4N-Lapor sebanyak 5 peminta informasi
Beri
Diag
Dika
laya
men
men
Laya
deng
laya
Dar
Infor
pem
6 m
ema
sem
seba
kut disampa
gram 1. Med
arenakan p
anan tatap m
ncegah pen
nambah lay
anan Inform
gan akhir 3
anan informa
ri pengajua
rmasi Terp
minta layana
edia layana
ail, medsos
mua, hal dig
agai berikut
A. Lite
M
Kegia
aikan diagr
dia penggu
pandemic C
muka mela
nularan y
yanan info
masi melal
0 Juni tahu
asi yang dib
an pemintaa
padu di se
an informas
an yaitu Ru
BSN, Wha
gambarkan
t:
580
B. Telpon C
Media penggu
atan Pelayanan
am penggu
na layanan
Covid-19 ya
alui Layanan
yang sema
rmasinya m
lui media
n 2021 jum
berikan.
an informa
mester 1 t
i Standardis
uang Layan
atsapp laya
dengan ta
C. Email D.
una Layanan I
Informasi Publ
una layanan
informasi S
ang menga
n Informasi
akin melua
melalui me
ini sangat
lah pemanf
asi SPK ya
tahun 2021
sasi dan Pe
nan Informa
nan dan SP
bel Penerim
92
94
5
Medsos E
Informasi SPK
ik BSN Semest
n informasi S
SPK
kibatkan se
Terpadu (L
as. Sekreta
edia whats
digemari,
faat sejumla
ang diterima
1 dimana
enilaian Kes
asi Terpadu
P4N Lapor
ma layanan
225
194
K semester 1 T
ter 1 Tahun 202
SPK BSN.
edikit berku
LITe) BSN
ariat ULIP
sapp, Peng
terlihat sa
ah 49% dar
a Unit Lay
terdapat
sesuaian m
u (LITe), Te
dapat terpe
n informasi
F. SP4N‐Lapo
Tahun
21 | 11
urang
untuk
BSN
gguna
ampai
ri total
yanan
1.190
melalui
elpon,
enuhi
SPK
or
Diag
Dala
Kese
Pub
pand
tetap
Wak
infor
ada
Beri
Laya
yang
Diag
Pengu
njung
gram 2. Per
am pembe
esuaian ya
lik terkada
demic Covi
p memberik
ktu layanan
rmasi meng
di Badan S
kut ini dis
anan Inform
g dijelaskan
gram 3. Wa
Pengguna
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Pengu
njung
4%
Kegia
rmintaan lay
erian laya
ang dilakuk
ang banyak
id-19 ini, na
kan Layana
n yang dapa
genai SPK,
Standardisa
ampaikan
masi Publik
n dalam diag
ktu respon
A. Peng
119
Permin
3% 1%1%1%
Waktu Resp
atan Pelayanan
yanan inform
anan inform
kan petuga
k mengalam
amun deng
n Informasi
at dimanfaa
yaitu sesua
si Nasional
waktu yan
k dalam m
gram beriku
layanan inf
gajuan
90
ntaan inform
89
% 1% 0%
pon layanan
Informasi Publ
masi SPK
masi Stan
as Informas
mi kendala
an keterba
i publik terb
atkan oleh
ai SOP Lay
.
g digunaka
erespon se
ut:
formasi SPK
B. T
1
masi SPK
9%
informasi SP
ik BSN Semest
ndardisasi
si Unit Lay
a, terlebih
tasan yang
baik kepada
masyarakat
yanan Inform
an petugas
etiap perm
K
Terlayani
1190
PK
0 h
1 h
2 h
3 h
4 h
5 h
6 h
> 6
ter 1 Tahun 202
dan Pen
yanan Info
dengan ad
g ada ULIP
masyaraka
t dalam me
masi publik
s informasi
intaan info
hari
hari
hari
hari
hari
hari
hari
6 hari
21 | 12
ilaian
rmasi
danya
BSN
at.
encari
yang
Unit
rmasi
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 13
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa waktu respon petugas layanan
informasi Unit Layanan Informasi Publik dalam merespon setiap
permintaan informasi yang masuk sebagai berikut:
a. Waktu respon 0 hari sebesar 89% dari total permohonan informasi
publik 1.190 permohonan yaitu 1.058 pemohonan di semester 1 tahun
2021 yang dapat terlayani dihari yang sama pada hari kerja sesuai
waktu layanan yang ditetapkan,
b. Waktu respon 1 hari kerja sebesar 4% dari total permohonan informasi
publik 1.190 permohonan di semester 1 tahun 2021 yaitu 45 pemohon
yang terlayani dihari kerja berikutnya, hal ini disebabkan permintaan
informasi yang diajukan melebihi waktu layanan yang ditetapkan,
c. Waktu respon 2 hari kerja sebesar 3% dari total permohonan informasi
publik 1.190 permohonan disemester 1 tahun 2021 yaitu 34 pemohon
yang terlayani di 2 hari kerja berikutnya, hal ini disebabkan karena
petugas informasi membutuhkan koordinasi dengan unit terkait di
Badan Standardisasi Nasional yang menangani informasi publik yang
diminta,
d. Waktu respon 3 hari kerja sebesar 2% dari total permohonan informasi
publik 1.190 permohonan di semester 1 tahun 2021 yaitu 17 pemohon
yang terlayani di 3 hari kerja berikutnya, hal ini disebabkan karena
petugas informasi membutuhkan koordinasi dengan unit terkait di
Badan Standardisasi Nasional yang menangani informasi publik yang
diminta, untuk menghasilkan jawaban yang terbaik untuk pemohon
informasi,
e. Waktu respon 4 hari kerja sebesar 1% dari total permohonan informasi
publik 1.190 permohonan di semester 1 tahun 2021 yaitu 12 pemohon
yang terlayani di 4 hari kerja berikutnya, hal ini disebabkan karena
petugas informasi membutuhkan koordinasi dengan unit terkait di
Badan Standardisasi Nasional yang menangani informasi publik yang
diminta, untuk menghasilkan jawaban yang terbaik untuk pemohon
informasi,
f. Waktu respon 5 hari kerja sebesar 1% dari total permohonan informasi
publik 1.190 permohonan disemester 1 tahun 2021 yaitu 11 pemohon
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 14
yang terlayani di 5 hari kerja berikutnya, hal ini disebabkan karena
petugas informasi membutuhkan koordinasi dengan unit terkait di
Badan Standardisasi Nasional yang menangani informasi publik yang
diminta, untuk menghasilkan jawaban yang terbaik untuk pemohon
informasi,
g. Waktu respon 6 hari kerja sebesar 1% dari total permohonan informasi
publik 1.190 permohonan disemester 1 tahun 2021 yaitu 10 pemohon
yang terlayani di 6 hari kerja berikutnya, hal ini disebabkan karena
petugas informasi membutuhkan koordinasi dengan unit terkait di
Badan Standardisasi Nasional yang menangani informasi publik yang
diminta, untuk menghasilkan jawaban yang terbaik untuk pemohon
informasi,
h. Waktu respon lebih dari 6 hari kerja sebesar 0% dari total permohonan
informasi publik 1.190 permohonan disemester 1 tahun 2021 yaitu 3
pemohon yang terlayani di lebih dari 6 hari kerja berikutnya, hal ini
disebabkan karena petugas informasi membutuhkan koordinasi
dengan unit terkait di Badan Standardisasi Nasional yang menangani
informasi publik yang diminta, untuk menghasilkan jawaban yang
terbaik untuk pemohon informasi,
Dalam mekanisme memperoleh informasi publik yang tertuang dalam UU
KIP No 14 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 7 paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak diterimanya permintaan, maka badan publik dalam hal ini Unit
Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional harus
memberikan jawaban kepada permohon informasi. Petugas ULIP tetap
berkomitment memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, dan jelas
dipaahami oleh pemohon informasi.
Dari sebaran permintaan informasi Standardisasi dan penilaian
kesesuaian terlihat sebagai berikut didalam grafik berikut:
Dia
Dar
info
info
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Seb
mem
Und
Kes
mer
dan
pem
dise
per
Jumlah Pemohon
gram 4. Se
ri diagram d
ormasi Publ
ormasi terbe
Provinsi DK
Provinsi Ja
Provinsi Ja
Provinsi Ja
Provinsi Ba
Provinsi DI
Provinsi Su
Provinsi La
bagai Bada
mberikan in
dang Nomo
sesuaian. S
rumuskan,
n mengawa
mangku ke
emester 1 t
mintaan in
Sumut
Sb
Permohonan 5
0
50
100
150
200
250
300
S
Kegia
ebaran wilay
diatas dapat
ik BSN terd
esar berada
KI Jakarta t
awa Barat te
awa Timur te
awa Tengah
anten terda
IY terdapat
umatera Uta
ampung terd
an Publik,
nformasi pu
or 20 tahu
Standardisa
menetapka
si standard
epentingan.
tahun 2021
nformasinya
Sumbar
Riau KepriJambi
3 2 2 1
Sebaran W
atan Pelayanan
yah permint
t dijabarkan
diri dari 21 p
a di pulau ja
terdapat 265
erdapat 61
erdapat 27
h terdapat 2
pat 18 perm
6 permintaa
ara terdapa
dapat 4 per
Badan S
blik yang h
un 2014 t
asi didefinis
an, mener
d secara ter
Dalam m
1 memberik
a dapat d
Bengkulu
Sumsel
Babel
Lamun
2 1 1 4
Wilayah Pe
Informasi Publ
taan Informa
n sebaran w
provinsi di In
awa dengan
5 permintaa
permintaan
permintaan
20 permintaa
mintaan Info
an Informas
at 5 perminta
rmintaan Inf
Standardisas
andal sesu
tentang Sta
sikan sebag
rapkan, me
rtib dan be
memberikan
kan informa
ikategorika
mpng
DKIBanten
JabarJa
265 18 61
ermintaan
ik BSN Semest
asi
wilayah untu
ndonesia, P
n peringkat s
an Informas
Informasi,
n Informasi,
an Informas
ormasi,
si,
aan Informa
formasi.
si Nasiona
ai dengan a
andardisasi
gai proses
emberlakuka
kerja sama
n layanan
asi mengen
n menjadi
ateng
DIY Jatim Bali
20 6 27 1
n Informa
ter 1 Tahun 202
uk permintaa
Peminta
sebagai ber
si,
si,
asi,
al, berkom
amanat Und
i dan Pen
merencana
an, meme
a dengan se
publiknya
nai SPK, dim
bebrepa
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kalm
1 2 2 3
si
21 | 15
an
rikut:
itmen
dang-
ilaian
akan,
lihara
emua
BSN
mana
jenis
ltim
Sulsel
2
pert
pert
Dia
Dar
Info
dian
a.
b.
c.
d.
e.
2.5 Koo
Dala
Stan
laya
koor
Pen
P
tanyaan s
tanyaan be
gram 5. Ka
ri 26 jenis k
ormasi Pub
ntaranya:
Kategori pe
Kategori pe
Kategori pe
Kategori pe
Kategori pe
JIS, BS) se
ordinasi La
am menin
ndardisasi
anan inform
rdinasi yan
gelola Infor
Akedit
Info KA
Info Pelatih
Kalibr
Ls P
Pembimbingan S
Pemesanan Stand
Perumusan S
Publikasi S
Sertifikasi S
SN
SPPT S
Kegia
sebagaima
rikut:
tegori perta
kategori pe
lik BSN se
ertanyaan m
ertanyaan m
ertanyaan m
ertanyaan m
ertanyaan m
ejumlah 58
yanan Kete
ngkatkan
Nasional t
masi publikn
g dilakukan
rmasi dan D
0 50
tasi
IIN
AN
han
rasi
Pro
SNI
dar
SNI
SNI
Std
SU
SNI
2513
51013
518
222
2814
2069
2
1
2210
2 K
atan Pelayanan
na digam
anyaan
ertanyaan y
mester 1 ta
mengenai se
mengenai in
mengenai S
mengenai p
mengenai p
kali
erbukaan I
kualitas
terus mela
nya. Hal ini
n Unit Laya
Dokumentas
100 1
9258
Kategori
Informasi Publ
mbarkan d
ang diminta
ahun 2021
ertifikasi SN
nfo SNI seju
SNI Wajib se
emesanan
pemesanan
nformasi P
layanan
kukan pem
dapat dilih
anan Inform
si (PPID) BS
150 200
156
i Pertan
ik BSN Semest
dalam dia
akan kepad
dapat diam
NI sejumlah
umlah 295 k
ejumlah 156
SNI sejuml
non SNI (IS
Publik BSN
informasi
mbenahan
hat dari beb
masi publik
SN, yaitu:
250 300
29
nyaan
ter 1 Tahun 202
agram kat
da Unit Lay
mbil 5 terba
h 389 kali,
kali,
6 kali,
ah 92kali,
SO, IEC, A
N
publik B
dalam keg
berapa keg
melalui Pe
350 40
95
21 | 16
tegori
yanan
anyak
ASTM,
Badan
giatan
giatan
ejabat
00
389
a. RFIn
Gam
b. S
m
p
S
p
m
b
B
K
P
s
Rapat koordFebruari 20nformasi
mbar 7. Rap
Sosialisasi
masa kebias
pembicara k
Sosialisasi
pentingnya
mengoptima
baru selama
BSN Zul Am
Kerja Sama
PPID pelaks
eluruh Petu
Kegia
dinasi penge21, dihadir
pat koordin
“Optimalisa
saan adapta
komisioner
ini bertuj
keterbukaa
alkan layan
a pandemic
mri yang ju
a dan Laya
sana dari
ugas Inform
atan Pelayanan
elolaan layari oleh PPI
asi KIP BSN
asi Pelayan
asi baru” pa
Komisi Info
juan untu
n informas
an informa
c covid-19. K
uga selaku
anan Inform
seluruh un
masi seluruh
Informasi Publ
anan informD seluruh
N tgl 11 feb
nan Keterb
ada tangga
ormasi Pus
k peningk
i publik ole
si public d
Kegiatan in
Kepala B
masi Bada
nit kerja dil
unit kerja d
ik BSN Semest
masi publik unit di BS
b 2021
ukaan Info
al 23 Februa
sat Ibu Waf
katan pem
eh setiap ba
engan ada
ni dihadiri o
iro Hubung
an Standard
lingkungan
di BSN.
ter 1 Tahun 202
BSN tanggSN dan Pet
ormasi Pub
ari 2021 de
fa Patria Um
mahaman
adan publik
aptasi kebia
leh PPID U
gan Masyar
disasi Nas
BSN dan
21 | 17
gal 11 tugas
blik di
engan
mma.
akan
k dan
asaan
Utama
rakat,
ional,
juga
Gam
c. R
M
u
fo
mbar 8. Sos
Rapat Koor
Maret 2021,
unit di BSN,
ormat mone
Kegia
sialisasi Kete
rdinasi peng
dalam rapa
tampilan in
ev dan kear
atan Pelayanan
erbukaan In
gelolaan lay
at koordinas
nformasi pu
rsipan
Informasi Publ
nformasi pu
yanan infor
si ini memb
ublik di web
ik BSN Semest
ublic 23 Feb
rmasi publik
bahas inform
bsite BSN d
ter 1 Tahun 202
bruari 2021
k BSN tang
masi publik
an pembah
21 | 18
ggal 3
ditiap
hasan
Gam
d. B
o
B
k
d
K
m
m
in
s
mbar 9. Rap
Bimbingan T
oleh Komisi
BSD City.
kapasitas Pe
dengan am
Keterbukaan
melaksanak
menyediaka
nformasi pu
ederhana d
Kegia
pat Koordina
Teknis PPID
Informasi
Kegiatan i
ejabat Peng
manat Unda
n Informas
an hak
n, mendo
ublik secar
dalam mem
atan Pelayanan
asi KIP BSN
D Badan Pu
Pusat berte
ni dilakuka
gelola Infor
ang-Undang
i Publik, d
dan kew
okumentasi
ra cepat d
menuhi hak
Informasi Publ
N tanggal 3
ublik, 29-31
empat di H
an untuk m
rmasi dan D
g Nomor
dimana se
wajibannya
kan dan
dan tepat w
atas inform
ik BSN Semest
Maret 2021
Maret 2021
otel Shanti
meningkatka
Dokumentas
14 Tahun
luruh bada
untuk
memberik
waktu, biay
masi dan pe
ter 1 Tahun 202
1
1 yang dilak
ka Primiere
an kualitas
si (PPID) s
n 2008 ten
an publik
mengumum
kan pelay
ya ringan,
erwujudan t
21 | 19
kukan
e ICE
s dan
esuai
ntang
untuk
mkan,
yanan
cara
ujuan
k
g
Gam
e. K
p
la
s
p
s
in
D
s
keterbukaan
governance.
mbar 10. Bim
Koordinasi
publik tahun
anjutan dar
ebelumnya
persiapan m
eluruh PPID
nformasi pu
Dari hasil r
ebagaiman
Kegia
n informas
.
mtek KIP ol
persiapan
n 2021 ta
ri kegiatan
dimana sa
menghadapi
D pelaksan
ublik dan link
rapat koord
na disampa
atan Pelayanan
si, salah
eh Komisi I
monitoring
nggal 16
koordinas
aat itu dibah
i monev, P
a di tiap un
k penyimpa
dinasi ini d
aikan diata
Informasi Publ
satunya
nformasi P
dan evalu
Juni 2021.
si keterbuka
has draft In
PPID utama
nit BSN untu
anan.
dihasilkan
as, yang
ik BSN Semest
yaitu ter
usat 29-31
uasi keterbu
. Kegiatan
aan inform
nformasi Pu
a menginstr
uk memerik
point pent
selanjutnya
ter 1 Tahun 202
rciptanya
Maret 2021
ukaan info
ini merup
masi publik
ublik BSN. U
ruksikan ke
ksa kelengk
ting diantar
a setiap
21 | 20
good
1
rmasi
pakan
BSN
Untuk
epada
kapan
ranya
PPID
m
S
p
d
U
d
H
p
Ga
menyampaik
Sama, dan
pertemuan d
diwebsite BS
Umum, dan
dan Sistem
HKLI yang
peraturan di
ambar 11. R
Kegia
kan keleng
Layanan In
dengan pus
SN, dan ber
Pengadaa
Informasi
mengkoor
BSN
Rapat koord
atan Pelayanan
kapannya k
nformasi (H
sdatin untu
rkoordinasi
n (PKUP) y
(Pusdatin)
rdinir Infor
dinasi persia
Informasi Publ
ke Biro Hu
HKLI), selan
k membah
dengan bir
yang meng
yang men
rasi Publik
apan Monev
ik BSN Semest
ubungan Ma
njutnya dia
as pergese
ro Perencan
koordinir ar
ngkoordinir
, untuk m
v KIP 16 Ju
ter 1 Tahun 202
asyarakat,
gendakan
eran menu
naan, Keuan
rsip, Pusat
SMKI dan
mensinergika
uni 2021
21 | 21
Kerja
untuk
ULIP
ngan,
Data
Biro
an 3
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 22
BAB III
KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Dalam periode bulan Januari sampai Juni tahun 2021, Unit Layanan
Informasi Publik (ULIP) Badan Standardisasi Nasional mulai melakukan
pembenahan dalam memberikan layanan informasi publik kepada
masyarakat, namun demikian dengan adanya pandemic Covid-19 ini,
terdapat batasan dalam memberikan layanan, diantaranya:
3.1. Kurangnya pemahaman dan koordinasi terhadap keterbukaan informasi
publik dari setiap unit kerja Badan Standardisasi Nasional sesuai UU No
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3.2. Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas,
karena sebagian besar aparatur berlatar belakang teknis, manajemen
dan administrasi;
3.3. Informasi Publik disetiap unit di Badan Standardisasi Nasional masih
dikelola sendiri, sehingga butuh perhatian khusus dalam pembenahan
informasi publik BSN dan Mekanisme pelayanan informasi publik masih
perlu ditingkatkan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan
Informasi Publik di Badan Standardisasi Nasional;
3.4. Kurangnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal
dan unit-unit internal di lingkungan Unit Layanan Informasi Publik Badan
Standardisasi Nasional;
3.5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas serta
peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik
dengan cara membangun sarana dan prasarana sistem pelayanan
infomasi secara update atau berkesinambungan.
Pandemi Covid-19 menyebabkan lebih banyaknya Sistem kerja Work
From Home (WFH), namun demikian tidak mengurangi kecepatan
petugas informasi untuk menjawab pemohon informasi publik.
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 23
BAB IV
REKOMENDASI/TINDAKLANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
4.1 Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja dilingkungan Badan
Standardisasi Nasional untuk dapat mempercepat dalam pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui rapat koordinasi
seluruh PPID dan Petugas Informasi dilingkungan Badan Standardisasi
Nasional secara rutin;
4.2 Memberikan pemahaman kepada unit kerja penghasil informasi di Badan
Standardisasi Nasional terkait dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, dengan menghadirkan narasumber dari
Komisi Informasi Pusat untuk menyampaikan informasi peraturan terkiat
keterbukaan informasi publik;
4.3 Komitmen dari seluruh Manajemen dan seluruh Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Badan Standardisasi Nasional dalam mewujudkan layanan
informasi publik yang handal, cepat dan akurat dengan memiliki rasa
tanggung jawab yang tinggi, kerja sama yang baik, motivasi dan kemauan
yang kuat untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan;
melalui peningkatkan kinerja, peningkatan pelayanan informasi publik akan
dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan
yang berkaitan dengan kualitas pelayanan informasi (service of execellent);
4.4 Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal
dalam Perkuat kerjasama dengan lembaga pendukung reformasi birokrasi
seperti Komisi Informasi Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Melalui kerjasama dalam hal brainstorming dengan pihak-pihak eksternal
lembaga pendukung birokrasi reformasi yaitu dengan KIP, KemenPanRB
dan KPK secara berkesinambungan. Dan kerjasama unit-unit internal di
lingkungan Unit Layanan Publik Badan Standardisasi Nasional dalam
meningkatkan kualiatas layanan informasi publik;
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 24
4.5 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan
adanya peraturan yang sinergi yang mendukung pelaksanaan pelayanan
informasi publik. Dengan cara membangun sarana dan prasarana sistem
pelayanan infomasi secara up date atau berkesinambungan;
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 25
BAB V
PENUTUP
Demikian laporan perkembangan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Badan Standardisasi Nasional semester 1 tahun 2021 ini kami sampaikan
sebagai bahan evaluasi dan peningkatakan pada kinerja Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Badan Standardisasi Nasional dalam
memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.