kebijakan umum dalam pengembangan kota
TRANSCRIPT
BAB VI KEBIJAKAN UMUM
Dalam melaksanakan strategi pembangunan daerah untuk
mengimplementasikan misi pembangunan Kota Batam Tahun 2006-2011
dalam mewujudkan visi Kota Batam maka kebijakan umum yang akan
dilakukan meliputi sebagai berikut:
6.1. Misi 1 yaitu “Mengembangkan Kota Batam sebagai Kota
pusat kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan
dan alih kapal yang mempunyai akses ke pasar global dalam
suatu sistem tata ruang terpadu yang didukung oleh
infrastruktur, sistem transportasi, sistem Teknologi Informasi
(IT) dan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau
dan nyaman”
Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka prioritas yang di
tetapkan menjadi tujuan adalah sebagai berikut.
6.1.1 Terwujudnya penataan ruang dan pertanahan di Kota Batam. a. Tantangan dan Kendala
Perkembangan Kota yang pesat dan dinamis
menimbulkan berbagai kepentingan terhadap
pemanfaatan ruang yang cenderung mengabaikan aspek
sosial dan lingkungan sehingga membutuhkan
Pengendalian dan Penataan Ruang secara terpadu
Kecenderungan terjadinya tuntutan dari masyarakat akan
status kepemilikan lahan baik di Mainland maupun
Hinterland sehingga diperlukan penataan dibidang
pertanahan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 114
Pengelolaan pertanahan dalam pelaksanaannya masih
dihadapkan pada permasalahan pembebasan lahan
b. Sasaran Tersusunnya RTRW Kota Batam, RDTR tingkat
Kecamatan, dan tersedianya RTBL dan RTRK
Tersusunnya neraca sumber daya alam
Tersedianya sarana dan prasarana informasi tata ruang
Terlaksananya pengendalian dan monitoring tata ruang
dan tata bangunan
Tersedianya informasi tentang investasi wilayah
Penetapan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan serta
optimalisasinya
Penetapan Kawasan Lingkungan Bandar Udara Hang
Nadim.
Tersedianya Titik Dasar Teknik (TDT) 100 titik
Tersedianya data batas dan luas Kp. Tua serta
terlaksananya evaluasi dan inventarisasi Kp.Tua
Tersedianya data batas administrasi kecamatan dan
kelurahan Kota Batam serta data fasos dan fasum 350 -
500 persil
Terdatanya penguasaan tanah di kawasan Rempang
Galang dan Galang Baru
Tersedianya sertifikat massal tanah masyarakat (Proda)
sebanyak 500 persil
Tersedianya sertifikat aset tanah dan bangunan Pemko
Batam sebanyak 400 - 500 persil
Tersosialisasinya Peraturan Perudang-undangan bid.
Pertanahan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 115
c. Kebijakan
Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penataan
ruang dan pertanahan pada wilayah mainland dan
hinterland.
Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penataan
ruang dan pertanahan
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dilaksanakan
melalui fungsi lingkungan hidup yang didukung oleh program
pembangunan yaitu :
- Program penataan ruang
6.1.2 Meningkatnya fasilitas Infrastruktur dasar, transportasi dan telekomunikasi. a. Tantangan dan Kendala
Tingginya curah hujan yang dapat berdampak terjadinya
banjir dan erosi serta intensitas pengguna jalan
mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana dasar
yang menjadi fungsi pelayanan umum bagi masyarakat
seperti jalan, tebing, drainase dan jembatan/pelantar.
Masih rendahnya fasilitas angkutan umum yang
representatif dan murah serta belum memadainya
fasilitas lalu lintas darat dan laut untuk keselamatan dan
pelayanan publik, maka diperlukan peningkatan dan
pengembangan sarana dan prasarana fasilitas
transportasi.
b. Sasaran
Terlaksananya Pengamanan tebing dan pengamanan
Pantai sepanjang 5.000 – 10.000 m’
Tertanganinya kawasan banjir sebesar 90% dari kondisi
eksisting tahun 2005 sebanyak 16 kawasan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 116
Pengembangan jalan Arteri/kolektor sepanjang
25 – 35 km serta pembangunan underpass dan jalan
layang (fly over)
Tersedianya jembatan sepanjang 162 m', pelantar beton
sepanjang 560 m’, jembatan penyeberangan 3 unit
Menurunnya persentase pelantar yang rusak sebesar
30- 50 % (menjadi pelantar beton)
Peningkatan jalan sepanjang 140 km
Pemeliharaan jalan arteri/kolektor + 30.000 m2 dan jalan
yang rusak sepanjang + 30.000 m2
Terlaksananya pengawasan infrastruktur jalan, jembatan
dan pelantar
Terbangunnya gedung kontrol ATCS 1 unit
Tersedianya ATCS di 31 simpang
Terbangunnya shelter 70 unit, dan peningkatan 16 unit
Tersedianya sarana navigasi laut 30 unit
Tersedianya rambu lalu lintas jalan 2500 unit
Tersedianya : zebracross 21.500m2, kanstin/kerb
68.000m2, marka jalan 57.000m2, penataan u-turn 15
lokasi, 15 titik mulut simpang
Tersedianya sarana pengawasan lalu lintas barang
(gamma ray)
Pembangunan sub terminal penumpang sebanyak 2 unit,
terminal barang 1 unit, transfer point 2 unit, terminal
terpadu 1 unit
Pengadaan dan operasional sarana transportasi dari 19
menjadi 100 unit Bus
Pembangunan Under Pass di Persimpangan Jalan
daerah Pelita
Meningkatnya kedisiplinan pengguna angkutan jalan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 117
Terpeliharanya sarana traffic light 30 titik, shelter 127
unit, sarana navigasi laut 34 unit, pelabuhan 7 unit,
sarana transportasi lainnya
Pembangunan Dermaga Ponton Sekupang dan Belakang
Padang, pembangunan pos pelabuhan tj. Riau dan
Sagulung
Peningkatan fasilitas dan pemeliharaan Pelabuhan laut
Kota Batam antara lain Sekupang, Batu Ampar, Batam
Center, Kabil dan Telaga Punggur
Peningkatan fasilitas dan Pemeliharaan Bandar Udara
Hang Nadim antara lain peningkatan fasilitas kargo,
pengembangan terminal, dan fasilitas keselamatan
penerbangan
c. Kebijakan
Meningkatkan sarana dan prasarana jalan,
jembatan/pelantar, pelabuhan
Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan
prasarana transportasi
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi
melalui program-program pembangunan yaitu :
1. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Tebing/
Pantai
2. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan
jalan, pelantar dan jembatan
3. Program Pengembangan Transportasi
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 118
6.1.3 Terwujudnya pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Kehutanan a. Tantangan dan Kendala
Kota Batam yang sebagian besar terdiri dari lautan perlu
diawasi dan dijaga kelestarian terumbu karangnya
sebagai habitat biota laut yang dapat meningkatkan
pendapatan nelayan.
Masih adanya perilaku masyarakat dalam perambahan
hutan baik di Pulau Batam maupun Rempang-Galang
sehingga mengurangi fungsi hutan sebagai lindung
daerah bawahan. Untuk itu perlu ditingkatkan
pengawasan dibidang kehutanan.
b. Sasaran Terkelolanya Terumbu Karang sebanyak 7 lokasi
Terlaksananya pengawasan hutan lindung 10 lokasi
Terlaksananya penetapan titik batas kawasan hutan
lindung dan hutan wisata
c. Kebijakan Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan
kehutanan
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan fungsi ekonomi melalui program pembangunan
yaitu:
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan dan Kehutanan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 119
6.1.4 Terwujudnya lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, nyaman, indah dan aman a. Tantangan dan Kendala
Kota Batam menuju bandar dunia yang madani sebagai
kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal
agar menjadi kota sebagai daya tarik investasi dituntut
perlunya penciptaan lingkungan perkotaan yang bersih,
hijau, nyaman, indah dan aman
Pertumbuhan usaha/kegiatan yang maju dan pesat di
Kota Batam belum sepenuhnya diikuti dengan
penyediaan sarana dan prasarana dibidang pengelolaan
limbah serta perizinan dibidang lingkungan.
Kurangnya ketersediaan lahan yang representatif untuk
taman kota.
Masih adanya rumah liar dan kios liar khususnya di
Daerah Milik Jalan (DMJ)
Aspek Lingkungan Hidup belum menjadi perhatian utama
dalam pembangunan Kota Batam
b. Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan ; tempat
pembuangan sampah sebanyak 647 Unit, gerobak 696
unit, tong sampah 6000 unit, becak motor 139 unit, pick
up sampah 1 unit, mobil penyapu jalan 1 unit
Terangkutnya sampah dari 70 % menjadi 90 %
Meningkatnya kebersihan di jalan, saluran dan drainase
Meningkatnya sistem pengelolaan sampah di TPA
Telaga Punggur dan Belakang Padang
Meningkatnya SDM pengelola kebersihan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 120
Meningkatnya pengawasan dan kesadaran masyarakat
dalam kebersihan melalui penyuluhan dan penegakan
hukum
Meningkatnya Penerimaan retribusi kebersihan
Termonitor dan terawasinya retribusi pasar dan
kebersihan serta tersedianya data potensi retribusi
kebersihan
Meningkatnya penataan lingkungan oleh Perusahaan
dari 30 % menjadi 50 - 60 % dari kondisi eksisting 274
industri/perusahaan
Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian
lingkungan hidup
Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup oleh
industri/ perusahaan dari 40% menjadi 60 - 70 % dari dari
kondisi eksisting 776 industri / perusahaan
Tersosialisasinya peraturan lingkungan hidup di Kota
Batam
Reboisasi hutan dan lahan (GN-RHL) seluas 5.000 -
6.000 ha dan penanaman kiri kanan jalan 60.000 batang
Terlaksananya aktivitas pendidikan berbasis hutan
Terlaksananya pemeliharaan tanaman penghijauan Kota
Batam sebanyak 25.000 batang untuk kanan kiri jalan
Pembangunan dan pemeliharaan sarana limbah Bahan
Beracun dan Berbahaya (B3) di Kabil
Penataan lingkungan permukiman
Penambahan pembangunan rumah susun sebanyak 20 -
25 twin blok
Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan PJU
sebanyak 3.000 tiang dari kebutuhan 5.500 tiang
Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan
bahaya kebakaran
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 121
Tersedianya taman di median jalan, row jalan, simpang,
dan taman kota
Tersedianya tempat pembibitan tanaman
Tersedianya sarana trotoar/ pedestrian dan boulevard
Terpeliharanya WTP Muka Kuning, Baloi, Sei. Harapan,
Nongsa, Sei. Ladi dan Duriangkang serta rencana Dam
Tembesi
Meningkatnya Kapasitas WTP Duriangkang dari 1.250
menjadi 2.750 Lt/dt dan Kapasitas Air Baku untuk Dam
Sei. Tembesi 600 Lt/dt
c. Kebijakan
Mewujudkan citra kota yang nyaman, indah, hijau dan
aman
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi lingkungan hidup dan fungsi
perumahan dan utilitas umum yang didukung oleh program-
program pembangunan yaitu :
1. Program Pengelolaan Kebersihan Kota
2. Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup
3. Program Perumahan dan Permukiman
4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Utilitas dan
Fasilitas Umum Perkotaan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 122
6.2. Misi 2 yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui
fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha Mikro Kecil
dan menengah (UMKM), koperasi dan investasi yang
didukung oleh iklim / situasi usaha yang kondusif
berlandaskan supremasi hukum”.
Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka prioritas yang di
tetapkan menjadi tujuan adalah sebagai berikut.
6.2.1 Meningkatnya perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta investasi. a. Tantangan dan Kendala
Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah di Kota Batam masih dihadapi oleh
keterbatasan terhadap modal usaha, kualitas
manajemen, sumberdaya manusia dan pemanfaatan
teknologi
Kota Batam sebagai kota yang memiliki daya tarik
investasi dituntut untuk mampu bersaing dengan kota –
kota kawasan sejenis untuk menarik investor baik dalam
negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Kota
Batam
b. Sasaran
Tersedianya listrik pedesaan
Terlaksananya TMMD
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di 12
kecamatan
Terbina dan Termanfaatnya Teknologi Tepat Guna
(TTG) daerah
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 123
Meningkatnya keterampilan ekonomi produktif kelompok
masyarakat, Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam
(UED-SP) sebanyak 77
Meningkatnya kualifikasi koperasi dari B menjadi A 4
unit Koperasi, C menjadi A 29 unit Koperasi, D menjadi
A 18 unit koperasi, C menjadi B 7 unit
Tersedianya bantuan modal
Pengklasifikasian koperasi dari 246 menjadi 500 – 600
Terlaksananya pengawasan dan advokasi koperasi
Meningkatnya pengembalian Dana Bergulir
Pembuatan profile kelurahan
Terbina dan berkembangnya jumlah industri kecil dari
210 menjadi 380 - 400 dan Industri menengah dari 230
menjadi 300 – 320
Terbentuknya 2 KUB Industri
Terciptanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) yang berfungsi di setiap kelurahan
Meningkatnya keterampilan ekonomi produktif bagi
perempuan sebanyak 30 - 50 kelompok
Tertatanya sistem distribusi kebutuhan pokok, barang
penting, BBM dan energi serta perlindungan konsumen
Berfungsinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Kota Batam
Terlaksananya sosialisasi kebijakan industri,
pertambangan dan perdagangan
Terlaksananya fasilitasi tata niaga ekspor impor
Terlaksananya promosi dalam negeri sebanyak 35 - 40
kali dan Promosi luar negeri 20 - 25 kali
Terlaksananya monitoring investasi secara
berkelanjutan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 124
Terjalinnya hubungan kerjasama investasi luar negeri
pada 2 negara dan investasi dalam negeri pada 3
daerah
c. Kebijakan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM),
dan Koperasi
Melakukan promosi investasi baik di dalam maupun luar
negeri dan kerjasama investasi baik skala regional dan
internasional
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi ekonomi yang didukung oleh
program-program pembangunan yaitu :
1. Program Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan
Koperasi dan UMKM
2. Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
3. Program pembinaan dan perlindungan Konsumen,
pengembangan perdagangan, pemantapan sistem distribusi
dan pertambangan serta energi
4. Program Peningkatan Promosi Daerah
6.2.2 Terwujudnya perluasan, kesempatan dan perlindungan kerja a. Tantangan dan Kendala
Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja
Kurangnya pendidikan dan keterampilan tenaga kerja
Adanya kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI),
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tingkat
keselamatan kecelakaan kerja
Belum optimalnya pelaksanaan peraturan
ketenagakerjaan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 125
b. Sasaran
Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil dari
970 orang menjadi 2.090 orang
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari 31.763
orang menjadi 39.703 orang
Terlaksananya pembinaan terhadap Panitia Pembina
Keselamatan Kecelakaan Kerja (P2K3) 220 unit, Ahli
Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) terhadap180
orang, tersedianya tenaga terampil yang bersertifkat
sebanyak 100 orang, dan terlaksananya sertifikasi
operator alat berat
Terlaksananya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan
terhadap 1.500 perusahaan
Meningkatnya pembentukan sarana hubungan industrial
antara Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dari 121
menjadi 242 buah, Peraturan Perusahaan (PP) dari 666
menjadi 1332 buah, Perjanjian Kerjasama (PKB) dari 91
menjadi 182 buah dan sertfikat pekerja/buruh (SP) dari
317 menjadi 634 buah
Terlaksananya pembinaan terhadap 300 perusahaan,
pemeriksaan terhadap 1.250 perusahaan
Terselesainya 200 kasus perselisihan, 70 kasus tenaga
kerja
Terlaksananya survey Kebutuhan hidup layak (KHL),
penunjang operasional dewan pengupahan dan
lembaga tripartit sebanyak 60 kali
Terlaksananya sertifikasi operator alat berat 200 orang
dan tenaga terampil 100 orang
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 126
c. Kebijakan
Meningkatkan dan mengembangkan kualitas tenaga
kerja, perluasan kesempatan kerja dan memberikan
perlindungan bagi tenaga kerja untuk peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui Fungsi Ekonomi dengan program
pembangunan yaitu :
- Program Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
6.2.3 Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat a. Tantangan dan Kendala
Masih rendahnya pelayanan ketertiban umum ditingkat
masyarakat
Tingginya tingkat kriminalitas hal ini sebagai dampak
dari tingginya tingkat pengangguran yang timbul akibat
arus migrasi yang terus berdatangan ke Kota Batam
Belum optimalnya sosialisasi kewaspadaan dini bagi
tokoh kunci di Kota Batam dan pelaksanaan peraturan
daerah dalam rangka mendukung ketertiban umum
Belum optimalnya sarana dan prasarana pemadam
kebakaran
b. Sasaran Terbentuk dan terbinanya siskamling tingkat RT dan
RW
Terlaksananya sosialisasi kewaspadan dini
Telaksananya penataran wawasan kebangsaan
Tersedianya Peta daerah rawan bencana
Berfungsinya KOMINDA Kota Batam
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 127
Terlaksananya Kegiatan Hari Anti narkoba (HANI),
penyuluhan P4GN, penyuluhan Anak Usia Dini
Terlatihnya Hansip Linmas Kota Batam untuk PEMILU,
PILPRES dan PILKADA
Terlaksananya Penyelenggaraan PEMILU, PILPRES
dan PILKADA
Tersedianya sarana dan prasarana operasional
ketentraman dan ketertiban umum
Terlaksananya penertiban Kios Liar/Rumah Liar
sepanjang Row Jalan Protokol Batu Ampar s/d Lampu
Merah Baloi, simpang dam Muka Kuning s/d Base
Camp Batu Aji
Terlaksananya penertiban dan pengawasan kios liar /
rumah liar pasca penertiban di sepanjang jalan
Sudirman s/d Batu Ampar, Kawasan Ramayana/Toss
3000 dan sekitarnya serta lokasi fasilitas sosial lainnya,
Row Jalan Protokol Batu Ampar s/d Lampu Merah Baloi,
simpang dam Muka Kuning s/d Base Camp Batu Aji
Terlaksananya tipiring terhadap masyarakat yang
melanggar Peraturan Daerah
Terlaksananya pengawasan tempat hiburan
Tersusun dan tersosialisasinya Perda sebanyak 25 -
50 bh
c. Kebijakan Meningkatkan dan menjaga ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat berlandaskan supremasi
hukum
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 128
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi ketertiban dan keamanan yang
didukung oleh program pembangunan yaitu :
- Program penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman
masyarakat dan Supremasi Hukum
6.3. Misi 3 yaitu ”Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
terutama masyarakat hinterland dan masyarakat miskin
melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan
pembinaan usaha sektor informal serta penanggulangan
masalah sosial”.
Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka prioritas yang di
tetapkan menjadi tujuan adalah sebagai berikut.
6.3.1 Terwujudnya pengembangan Daerah Hinterland a. Tantangan dan Kendala
Penyebaran penduduk di kawasan hinterland tidak
merata sehingga menyulitkan pemerataan
pembangunan infrastruktur dasar di kawasan tersebut
Kawasan hinterland masih dihadapkan oleh
permasalahan air dan listrik
Terjadinya ketimpangan pemberdayaan masyarakat
dibidang ekonomi
Masih kurangnya penataan lingkungan di daerah
hinterland
Kawasan hinterland mempunyai potensi dibidang
pertanian dan perikanan untuk itu perlu peningkatan
ekonomi masyarakat melalui intensifikasi, dan
diversifikasi pertanian dan perikanan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 129
b. Sasaran
Meningkatnya Jumlah Pelantar / Jembatan yang
dibangun sepanjang 5.448 m’
Terbangunnya jalan sepanjang 7.100 m’
Terbangunnya pelantar/jembatan kayu sepanjang
3.721m’
Terbangunnya pelantar beton sepanjang 3.265 m’
Terbangunnya jalan semen/paving sepanjang 38.400 m’
Terlaksananya pengamanan tebing pantai sepanjang
7000 m, Pembuatan Batu Miring, dan Saluran Drainase
di Daerah Hinterland
Terbangunnya tembok penahan pantai di hinterland
sepanjang 7.000 m’
Peningkatan 27 unit sumur dangkal di Wilayah
Hinterland
Terpeliharanya WTP dan jaringan pipa distribusi air
bersih
Pemugaran rumah layak huni di Pulau Gara dan Pulau
Bertam
Terbukanya aksesibilitas masyarakat di wilayah
terpencil dari 800 mil menjadi 1600 mil
Berkembangnya usaha perikanan tangkap budidaya
sebanyak 2.008 Rumah Tangga Perikanan (RTP) dari
7391 (20 % s/d 30%)
Meningkatnya sarana dan prasana pertanian/agribisnis
dan peternakan
Meningkatnya sarana dan prasarana bantuan alat
tangkap ikan dari 10% menjadi 15%
Tersedianya bantuan modal
Meningkatnya kualitas dan produksi hasil pertanian dan
Peternakan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 130
Meningkatnya budidaya perikanan laut pada 2 lokasi
Terciptanya rasa aman bagi konsumen produk
peternakan
Terlaksananya keikutsertaan pertemuan petani nelayan
sebanyak 50 orang
c. Kebijakan
Menyediakan dan meningkatkan fasilitas infrastruktur
dasar di daerah hinterland
Pengembangan ekonomi masyarakat daerah hinterland
melalui intensifikasi dan diversifikasi Usaha Pertanian
dan Perikanan
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi
program-program pembangunan yaitu :
1. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hinterland
2. Program Pengembangan pertanian dan perikanan
6.3.2 Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup rumah tangga miskin a. Tantangan dan Kendala
Meningkatnya jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial akibat migrasi penduduk dari luar
Kota Batam
Belum optimalnya pelayanan terhadap penyandang
masalah kesejahteraan sosial
Masih adanya komunitas adat terpencil
Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat
tentang bencana alam dan bencana sosial
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 131
Meningkatnya jumlah keluarga miskin di Kota Batam
Kurangnya kemampuan keluarga miskin dalam upaya
produktif dan kegiatan diversifikasi usaha akibat dari
rendahnya pendidikan dan keterampilan.
b. Sasaran
Terlaksananya pembinaan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) ; Tuna Sosial 1500 -2500
orang, Anak Terlantar 70 -120 orang, Orang Terlantar
2000-2350 orang, Lanjut Usia 100 - 200 orang,
Penyandang Cacat 50-150 orang, Eks. Narapidana 75-
150 orang, Nikah masal 1050 pasang
Terbangunnya dan terpeliharanya sarana dan
prasarana PMKS dan PRSNP
Terbinanya 7.500 kk fakir miskin dan Komunitas Adat
Terpencil 450 kk
Terlaksananya bantuan pemakanan untuk 3.500 anak
panti asuhan
Termonitorinya kegiatan penanganan masalah sosial
se Kota Batam
Terbinanya kelompok PSKS ; 30 - 40 yayasan sosial,
35- 45 panti asuhan, 51 - 62 karang taruna, 102 - 124
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap
Kesejahteraan Sosial
Tersedianya bantuan makanan dan bahan Bangunan
rumah (BBR) secara stimulan.
Tersedianya sarana mobil operasional dan
perlengkapan sarana dan prasarana penanganan
bencana
Tersalurnya beras miskin kepada 33.422 kk
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 132
Terlaksananya bazar sembako murah di 12 Kecamatan
Termonitornya bantuan program PKPS BBM
c. Kebijakan Melakukan penertiban, pelatihan dan pemberian
bantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi perlindungan sosial yang didukung
oleh program-program pembangunan yaitu :
1. Program Penanggulangan Masalah Sosial
2. Program Penanggulangan Kemiskinan
6.3.3 Terwujudnya penataan dan pembinaan sektor formal dan informal a. Tantangan dan Kendala
Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal
mengakibatkan terjadinya aktivitas PKL dan sektor
informal lainnya untuk itu perlu ditata dengan baik
Belum maksimalnya partisipasi pemerintah dan pihak
swasta dalam menangani pedagang kaki lima.
Belum optimalnya pemanfaatan sarana pasar
pemerintah dalam rangka menampung PKL dan sektor
informal
b. Sasaran
Tertatanya dan terbinanya PKL dan sektor informal
lainnya dari kondisi eksisting tahun 2005 sebanyak 61
titik lokasi
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 133
Beroperasinya pasar pemerintah
Meningkatnya retribusi pasar pemerintah dan PKL
Terawasinya PKL pada 61 titik lokasi
Tersosialisasinya perda pasar
c. Kebijakan
Melaksanakan penataan, pengawasan, pemberdayaan
dan relokasi PKL, serta sektor infomal lainnya dan
Mengoptimalkan pemanfaatan pasar pemerintah
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi ekonomi yang didukung oleh program
pembangunan yaitu :
- Program Penataan dan Pembinaan Pasar dan sektor
informal
6.4. Misi 4 yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui
peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan
pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyakat serta
pembinaan kepemudaan dan olahraga”.
Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka prioritas yang di
tetapkan menjadi tujuan adalah sebagai berikut.
6.4.1 Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan a. Tantangan dan Kendala
Masih adanya penduduk yang buta huruf dan Putus
Sekolah
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 134
Belum meratanya pelayanan Pendidikan terutama di
hinterland
Adanya tuntutan penuntasan pendidikan wajib belajar
sembilan tahun
Perlunya pendidikan yang mempunyai kualitas relevansi
dan efisiensi dalam memenuhi tuntutan global pada
semua jenjang sekolah
Rendahnya daya tampung pendidikan dan kualitas
pendidikan
Adanya tuntutan pendidikan minimal guru berkualifikasi
sarjana (S1) dan berkualitas.
Belum meratanya pelayanan pendidikan yang
berkualitas.
Belum adanya sekolah model unggul terpadu di Kota
Batam
Terbatasnya ketersedian fasilitas tenaga pendidik dan
sarana penunjang pendidikan
Belum optimalnya peranserta masyarakat dan Komite
sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.
b. Sasaran
Meningkatnya APK SD dari 92,75 % menjadi 110%,
SLTP dari 79.90 % menjadi 95%, SLTA dari 58 %
menjadi 65%
Meningkatnya APM SD (98%), SLTP (85%), SLTA
(60%)
Meningkatnya Rasio ruang kelas terhadap peserta didik;
SD (1 : 36), SLTP (1:30), SLTA (1:30)
Pembangunan sekolah model/percontohan tingkat SMA
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 135
Terbangunnya USB SD dari 124 menjadi 150 unit, SMP
dari 24 menjadi 42 unit , SMA dari 12 menjadi 17 unit,
SMK dari 1 unit menjadi 5 unit
Pembangunan TK dari 1 unit menjadi 12 unit
Terbangunnya RKB SD 410 lokal, SMP 118 lokal, SMA
62 lokal, SMK 25 lokal
Terbangunnya Perpustakaan Sekolah SD 20 Unit, SMP
13 Unit, SMA 4 unit, SMK 2 unit
Terbangunnya Laboratorium SD, SMP, SMA , dan SMK
Terbangunnya Rumah Dinas Kep. Sekolah SD 35 unit
Terbangunnya Rumah Dinas Guru SD 35 unit
Terbangunnya Asrama guru SMP dan SMA
Terbangunnya Asrama siswa SMP dan SMA
Terbangunnya Rumah Dinas Penjaga SD, SMP, SMA
Terbangunnya Sanggar Seni SD 12 unit, SMP 12 unit
Terbangunnya Ruang Serba Guna SD, SMP dan SMA
Bertambahnya Ruang SKB 2 ruang
Terbangunnya Sarana Olahraga dan Semenisasi SD,
SMP dan SMA
Terbangunnya MCK SD, SMP, SMA
Pematangan lahan sekolah SD,SMP, dan SMU
Terpasangnya Listrik dan air sekolah
Terehabilitasinya SD, SMP dan SMA (Ruang Kelas,
Rumah Dinas, WC, Laboratorium, Ruang Majelis Guru,
Perpustakaan)
Terevitalisasinya SD 5 unit
Tersedianya Meubiler Sekolah SD, SMP, SMA
Tersalurkannya beasiswa berprestasi SD/MI,
SMP/MTS, SMA/MA/SMK setiap tahunnya
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 136
Tersalurkannya subsidi biaya penyelenggaraan
pendidikan bagi siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK
setiap tahunnya di 3 kecamatan hinterland
Tersalurkannya subsidi biaya penyelenggaraan
pendidikan bagi siswa tidak mampu SD/MI, SMP/MTS,
SMA/MA/SMK setiap tahunnya di kecamatan perkotaan
Tersalurkannya subsidi biaya penyelenggaraan
pendidikan bagi siswa tidak mampu SD/MI, SMP/MTS,
SMA/MA/SMK setiap tahunnya di kecamatan perkotaan
Tersedianya penunjang kegiatan operasional sekolah di
SD, SMP, SMA dan SMK
Tersedianya penunjang kegiatan operasional cabang
dinas di 3 cabdis dan pengawas sekolah di 12
kecamatan
Pemeliharaaan dan operasional Politeknik Batam
Meningkatnya rasio guru terhadap jam mengajar ; SD
(1:24), SLTP (1:24), SLTA (1:24)
Meningkatnya sertifikasi dan kompetensi guru
Meningkatnya Persentase Pencapaian Nilai Kelulusan
SD (6,5), SLTP (6,5), SLTA (6,5)
Meningkatnya Persentase Kelulusan SD (99%), SLTP
(97%), SLTA (97%)
Meningkatnya kompetensi guru mata pelajaran, Kepala
Sekolah dan Pengawas SD 1100 orang, SLTP 860
orang, SLTA 540 orang
Terpilihnya guru dan siswa yang berprestasi tingkat SD,
SLTP dan SLTA
Terbentuknya Badan Akreditasi Sekolah dan
terlaksananya akreditasi sekolah SD, SMP, SMA dan
SMK
Meningkatnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 137
Terlaksananya pembelajaran berbasis ICT (ICT Base
Learning) dan pengembangan jurusan ICT di 6 sekolah
dan Terlaksananya program re engineering SMK di 5
sekolah
Terlaksananya sistem manajemen mutu ISO 1991-2000
di SMK
Terlaksananya pelatihan life skill SMA / SMK
Terlaksananya program pengembangan SMA
berwawasan kelautan di 4 sekolah
Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal
pendidikan madani
Meningkatnya Rasio buku teks terhadap siswa SD (1:1),
SLTP (1:1), SLTA (1:1)
Tersedianya sarana penunjang pembelajaran
(media/lab) SD (1:1), SLTP (1:1), SLTA (1:1) ; Alat
laboratorium 51 sekolah, Alat Peraga 250 paket, Alat
media 100 paket, Komputer 300 unit
Tersedianya peralatan Penunjang SMK ; Peralatan
Mekatonik 5 paket, Penambahan peralatan keahlian
Teknik Komputer dan Jaringan TKJ 100 unit,
Pengadaan Mesin Milling CNC Type Produksi 2 unit,
Perbaikan dan standarisasi mesin Bubut Konvesion 24
unit, Pengadaan Multimeter Digital SMKN 1
Terlaksananya lokakarya komite sekolah SD, SMP,
SMA
Terlaksananya orientasi tugas/kewenangan kepala
sekolah dan komite sekolah
Terlaksanaya peningkatan mutu pendidikan dengan
pola partisipasi masyarakat
Penurunan Angka penduduk yang buta huruf dan Angka
Putus Sekolah ; Terlaksananya kelompok belajar
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 138
Paket A 500 orang, Paket B 400 orang, Paket C 200
orang, Tersedianya modul Paket A, Paket B dan
Paket C
Terlaksananya Life skill dan magang anak putus
sekolah 40 orang/tahun
Terlaksananya Pembinaan Anak Usia Dini 750 orang
Terlaksananya pembinaan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) 35 kelompok
Terlaksananya pembinaan Kelompok Belajar Usaha 35
kelompok
Terlaksananya Varia pendidikan dan langgam melayu
Terlaksananya Porseni 1 kali /tahun
Terlaksananya Olympiade MIPA dan bahasa inggris 1
kali/tahun
Terlaksananya Gebyar SMK 84 sekolah
Terlaksananya seleksi dan Promosi Kompetensi Siswa
150 orang
Terlaksananya pembinaan budi pekerti
Tersedianya jaringan Sistim Informasi Pendidikan
(SIMDIK) dan terlaksananya Penerimaan Siswa Baru
(PSB) secara On line di 4 sekolah
Tersedianya pemetaan untuk 12 kecamatan dan
tersedianya profil pendidikan sebanyak 600 eks
Tersedianya kalender pendidikan sebanyak 1200 eks
Terlaksananya pelatihan Pengelolaan Barang Inventaris
Sekolah, Penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran dan
Pendapatan Belanja Sekolah)
Tersedianya 1 unit Gedung perpustakaan daerah yang
representatif
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 139
c. Kebijakan
Meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan
kesempatan belajar serta meningkatkan kemampuan
dan keterampilan guru dan peserta didik
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi pendidikan yang didukung oleh
program pembangunan yaitu :
- Program Penyelenggaraan Pendidikan
6.4.2 Terwujudnya peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan kualitas keluarga a. Tantangan dan kendala
Belum optimalnya peran serta, kesadaran dan
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
Masih adanya penyakit menular di Kota Batam
Adanya tuntutan peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sesuai
Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
Belum representatifnya RSUD Kota Batam.
Masih adanya beberapa keluarga miskin yang masih
memerlukan pelayanan kesehatan gratis
Masih terbatasnya akses pelayanan kesehatan
masyarakat di Kota Batam terutama di daerah
Hinterland
Masih kurangnya pembinaan, pengawasan dan
peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
Masih perlunya ketersediaan tenaga kesehatan yang
bermutu, profesional dan spesialis
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 140
b. Sasaran
Penurunan Rasio Angka kematian bayi dari 20 menjadi
15 per 1.000 kelahiran hidup, Angka kematian ibu
melahirkan dari 20 menjadi 15 org
Penurunan gizi buruk pada masyarakat dari 0,4 menjadi
0,35 % (dari 75.000 Balita)
Tersedianya obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD)
dan Non PKD dan perbekalan kesehatan di RSUD,
Puskesmas, Pustu dan Polindes dan terawasinya obat,
makanan, kosalkes dan napza
Tersalurnya obat dan alat kesehatan ke Puskesmas
Menurunnya insiden penyakit menular (malaria API
(Annual Parasite Incident) : 5 penderita per 10.000
penduduk, dan CFR (Case Fatality Rate/Angka
Kematian) 0 kematian, Demam Berdarah IR (Incident
Rate) kurang dari 5 penderita/100 ribu penduduk, CFR
kurang 1% dari penderita, Filaria MFR (Micro Filaria
Rate) kurang dari 1 %)
Terlaksananya imunisasi dan surveylance untuk
pencapaian UCI (Universall Child Immunization ) 100 %
Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan
penyakit menular langsung (TB Paru, Kusta, Diare,
ISPA, PMS dan HIV/AIDS) dan tidak menular
Terbinanya Posyandu dari 186 menjadi 240 posyandu,
terlatihnya 320 orang kader posyandu, terpilihnya
posyandu teladan sebanyak 20
Terlatihnya guru UKS 200 Orang, Dokter Kecil
sebanyak 6 0rang x 192 SD, petugas SBH di petugas
puskesmas sebanyak 30 orang, terbentuknya desa
siaga percontohan di 12 kecamatan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 141
Terlaksananya penyebarluasan informasi kesehatan
pada masyarakat melalui media cetak dari 2 menjadi 5
program kesehatan, radio spot dari 630 kali menjadi
3.600 kali, media luar ruangan menjadi 10 buah,
terlaksananya penyuluhan langsung kelompok
masyarakat sebanyak 140 kali, penyuluhan kelompok di
Sekolah sebanyak 120 kali
Terlaksananya pengawasan kualitas air bersih ditempat-
tempat umum dan permukiman dalam rangka mencapai
standar pelayanan minimal (SPM) sebesar 80 %
Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan kualitas
air baku/waduk dan air bersih di masyarakat dan
PDAM/PAH/SGL, dan limbah medis di 21 puskesmas
dan 13 rumah sakit
Berfungsinya laboratorium kesehatan lingkungan
Terlayaninya semua kasus pasien keluarga miskin
(Gakin) yang dirujuk keluar Propinsi Kepri
Terlaksananya deteksi dini bagi keluarga rawan
kesehatan
Terlaksananya sosialisasi penyelenggaraan pelayanan
puskesmas di perkotaan
Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan tenaga
medis dan paramedis dalam hal penggunaan obat
secara rasional sebanyak 90 orang pertahun
Terlaksananya orientasi/pra tugas pegawai baru
puskesmas dan jajarannya dari 451 menjadi 780 orang
Terlaksananya menajemen kesehatan di daerah
perbatasan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 142
Terlaksananya sinkronisasi perencanaan program
kesehatan
Terlaksananya pelatihan Tim Akreditasi dari 4 menjadi 9
jabatan fungsional kesehatan sebanyak 422 orang
Terbangunnya Puskesmas dari 11 menjadi 21
Puskesmas
Terbangunnya Pustu dari 35 menjadi 66
Terbangunnya Polindes dari 30 menjadi 66
Tersedianya Puskel laut dari 14 menjadi 24 unit
Pengadaan Puskel darat dari 12 unit menjadi 22 unit
Terlaksananya pematangan Lahan dan pemagaran
RSUD
Meningkatnya RSUD dari type D menjadi Type C
sebanyak 240 tempat tidur
Tersedianya Alat Kedokteran/Kesehatan serta Sarana
dan Prasarana Penunjang Kesehatan
Pembangunan Rumah Medis dari 15 menjadi 35 dan
paramedis 47 unit menjadi 67 unit
Terbangunnya pagar Puskesmas sebanyak 16 unit
Tersedianya ambulance dari 4 menjadi 8 unit
Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas 5 unit, Pustu 15
unit, Polindes 5 unit dan rumah dinas 20 unit
Operasional Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB)
sebagai Rumah Sakit Rujukan
Terlayaninya pasangan usia subur 10.000 dari 35.000
akseptor KB
c. Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan
kesehatan dan Keluarga Berencana bagi masyarakat
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 143
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi Kesehatan yang didukung oleh
program pembangunan yaitu :
- Program Penanganan Bidang Kesehatan dan pelayanan
Keluarga Berencana
6.4.3 Meningkatnya kualitas generasi muda dan keolahragaan a. Tantangan dan kendala
Kurangnya daya saing skill / knowledge generasi muda
Masih rendahnya peran generasi muda
Masih belum optimalnya pembinaan bidang
kepemudaan / kepramukaan
Meningkatnya kompetisi bidang olahraga
Minimnya fasilitas, sarana dan prasarana serta prestasi
olahraga
Belum optimalnya peran serta masyarakat di bidang
olahraga.
b. Sasaran
Terlaksananya 6 jenis pembinaan untuk generasi muda dan kepramukaan
Terlaksananya 5 event olahraga tingkat Kota Batam Terlaksananya pelatihan wasit pada 4 cabang olahraga
(sepakbola, sepak takraw, bola volly, bulu tangkis) Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan berupa
Gedung Pemuda 1 unit dan fasilitas kepramukaan Meningkatnya pemanfaatan fasilitas olahraga
Tumenggung Abdul Jamal, Sport Hall dan fasilitas lainnya
Pemeliharaan fasilitas olahraga Tumenggung Abdul Jamal, Sport Hall dan fasilitas olahraga lainnya
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 144
Tersedianya sarana dan prasarana olahraga ; tersedianya Stadion Olahraga Belakang Padang, tersedianya Lapangan sepak bola 40 persil, tersedianya Mini GOR 1 unit, Tersedianya Kolam renang bertaraf nasional 1 unit, terpenuhinya Peralatan olahraga di setiap kelurahan.
c. Kebijakan
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kualitas
generasi muda dan prestasi olahraga di berbagai bidang
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi pariwisata dan budaya yang didukung
oleh program pembangunan yaitu :
- Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olah
raga.
6.5. Misi 5 “Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-
nilai seni budaya Melayu dan budaya daerah lainnya serta
mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis,
bertoleransi dan berbudi pekerti”.
Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka prioritas yang
ditetapkan menjadi tujuan adalah sebagai berikut.
6.5.1 Meningkatnya nilai seni, budaya dan jumlah wisatawan di Kota Batam a. Tantangan dan Kendala
Adanya keinginan untuk mempertahankan dan
meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan
domestik ke Kota Batam
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 145
Telah ditunjuknya Batam sebagai MICE city
Perlunya peningkatan peranan budaya Melayu sebagai
perekat keragaman budaya Nusantara di Kota Batam
Adanya potensi objek wisata budaya, religi dan historis
yang belum dimaksimalkan pengelolaannya
Terbatasnya akses informasi even seni, budaya lokal
dan pariwisata
Masih belum optimalnya perhatian terhadap kondisi
prasarana dan sarana penunjang dalam mendukung
potensi seni, budaya lokal dan pariwisata
Belum optimalnya usaha promosi seni, budaya lokal dan
pariwisata
Belum optimalnya partisipasi dan koordinasi dari
masyarakat dalam mendukung seni, budaya lokal dan
pariwisata
Belum optimalnya realisasi Perda Pariwisata.
b. Sasaran Meningkatnya pelestarian nilai seni budaya Melayu
serta budaya daerah lainnya
Meningkatnya kualitas pemahaman Adat Istiadat
Melayu
Terciptanya maskot Kota Batam
Peningkatan jumlah pagelaran budaya sebanyak 40 - 50
kegiatan
Tersusunnya Buku Sejarah Melayu
Tersedianya sarana dan prasarana kepariwisataan dan
terpeliharanya situs budaya
Peningkatan aktivitas dan apresiasi terhadap seni dan
budaya
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 146
Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai seni budaya melayu
serta budaya Nusantara lainnya
Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana
objek wisata / destinasi wisata sebanyak 10 lokasi
Pengembangan dan pembinaan kemitraan
kepariwisataan terhadap asosiasi, dinas dan instansi
vertikal
Terbentuknya kelompok sadar wisata di 12 kecamatan
Peningkatan jumlah event budaya sebanyak 40 - 50
event
Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari
1.050.000 menjadi 1,2 – 1,6 juta orang per tahun
Peningkatan length of stay wisatawan dari 1,5 hari
menjadi 2,8 hari
Terlaksananya pengawasan terhadap usaha
kepariwisataan
c. Kebijakan Meningkatkan Pelestarian nilai-nilai seni budaya
melayu dan budaya daerah lainnya dan Meningkatkan
kualitas pelaksanaan event-event dan pengembangan
obyek kepariwisataan
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi pariwisata dan budaya yang didukung
oleh program pembangunan yaitu :
- Program peningkatan kebudayaan dan kepariwisataan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 147
6.5.2 Terwujudnya kerukunan hidup antar kelompok dalam masyarakat a. Tantangan dan Kendala
Adanya keragaman suku, golongan, ras dan agama
dimasyarakat
Belum optimalnya pembinaan antar kelompok dalam
masyarakat
Belum tersedianya gedung forum kerukunan umat
beragama.
b. Sasaran Terciptanya kerukunan hidup beragama dan sosial
kemasyarakatan
Terlaksananya pembinaan forum kerukunan umat
beragama
Terlaksananya peringatan hari-hari besar Nasional
setiap tahunnya
Terlaksananya kegiatan keagamaan dan meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam bidang keagamaan
Terlaksananya Pemberdayaan dan pelatihan
kelembagaan keagamaan
Pelaksanaan kegiatan hari-hari besar keagamaan setiap
tahun
Tersedianya kawasan dan fasilitas Islamic Center di
Batam Center
c. Kebijakan
Mendorong terciptanya keharmonisan dan kerukunan
hidup beragama dan sosial kemasyarakatan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 148
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi pelayanan umum yang didukung oleh
program pembangunan yaitu :
- Program kerukunan hidup beragama dan sosial
kemasyarakatan
6.5.3 Terwujudnya kualitas kehidupan dan perlindungan perempuan dan anak a. Tantangan dan Kendala
Masih adanya kasus trafficking di Kota Batam
Posisi strategis dan kemajuan Kota Batam menjadikan
kota ini sebagai kota tempat tujuan pemulangan Tenaga
Kerja.
Belum optimalnya keterlibatan peran perempuan dalam
pembangunan
Masih rendahnya pembinaan terhadap organisasi
perempuan
Masih rendahnya peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan terhadap anak
b. Sasaran
Terlaksananya Bimbingan / penyuluhan (konseling), dan
pendampingan terhadap perempuan dan anak
Meningkatnya penyelesaian kasus perempuan dan anak
sebanyak 100 - 150 kasus/tahun
Terpeliharanya gedung shelter
Pembinaan kualitas serta penguatan kelembagaan
perempuan untuk 50 lembaga/tahun
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 149
c. Kebijakan
Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan
anak serta penguatan kelembagaaan perempuan
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi sosial yang didukung oleh program
pembangunan yaitu :
- Program peningkatan kualitas kehidupan dan perlindungan
perempuan dan anak
6.6. Misi 6 yaitu ”Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang
baik”.
Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka prioritas yang di
tetapkan menjadi tujuan adalah sebagai berikut.
6.6.1 Terwujudnya efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan a. Tantangan dan Kendala
Adanya kewajiban melaksanakan amanat Undang-
Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan PERDA No 2 tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kota Batam
Adanya tuntutan bahwa setiap hasil perencanaan yang
aspiratif dapat direalisasikan dalam APBD
Belum optimalnya keterlibatan partisipasi masyarakat
dalam proses perencanaan dan pengendalian
pembangunan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 150
b. Sasaran
Terlaksananya musrenbang tingkat kelurahan,
kecamatan, kota, propinsi, regional dan nasional serta
forum SKPD sebanyak 1 kali setahun
Tersusunnya RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, RKA dan
APBD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
Terlaksananya pembinaan dan pemantapan
penyusunan dan perencanaan pembangunan
Terlaksananya monitoring, pengendalian dan evaluasi
serta pelaporan kegiatan pembangunan setiap tahun
Terlaksananya rapat koordinasi antara DPRD Kota
Batam, Pemko Batam, dan OB
c. Kebijakan
Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat
secara aktif dan kritis dalam penyelenggaran
pembangunan
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi pelayanan umum yang didukung oleh
program pembangunan yaitu :
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
6.6.2 Terwujudnya penataan Kelembagaan dan Peningkatan
Kinerja Aparatur a. Tantangan dan Kendala
Adanya tuntutan agar Struktur Organisasi dan Tata
Laksana Pemerintah disesuaikan dengan kondisi
daerah karena sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan belum memadai.
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 151
Perlunya ketersediaan sumberdaya aparatur yang
profesional
Perlunya peningkatan tertib administrasi pemerintahan
Masih belum optimalnya pengawasan dan akuntabilitas
kinerja pemerintah
Masih rendahnya kinerja aparatur dalam peningkatan
pelayanan publik
Masih rendahnya kesejahteraan PNS
Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pemerintah
serta fasilitas pemerintahan lainnya
b. Sasaran
Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
di Daerah, Juklak dan Juknis pelaksanaan
pemerintahan
Adanya keseragaman ketatalaksanaan administrasi
Tersusunnya Standarisasi Harga Barang / Jasa
Terlaksananya tertib administrasi pemerintahan di
tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kota Batam
Terlaksananya pelantikan Walikota dan Wakil Walikota
Terlaksananya pengawasan reguler dan tindak lanjut
30- 40 objek pemeriksaan setiap tahun
Terlaksananya Pemeriksaan Khusus dan Kasus
Tersedianya LAKIP dan evaluasi LAKIP Pemko Batam
dan SKPD
Terlaksananya orientasi pengawasan 1 kali/tahun
Terlaksananya gelar pengawasan daerah dan
pemutakhiran hasil pengawasan sebanyak 120 0rang
setiap tahun
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 152
Terlaksananya sosialisasi dan tersusunnya laporan
harta kekayaan penyelenggara negara dan gratifikasi
serta LP2P
Tersedianya Fasilitas, Sarana dan Prasarana
Perkantoran Pemerintah Kota Batam
Terpeliharanya fasilitas, sarana dan prasarana
Perkantoran pemerintah Kota Batam
Tersedianya fasilitas mobilitas Pemerintah Kota Batam
Tersedianya tenaga aparatur kualifikasi pendidikan
formal S3 10 - 20 org, S2 15 - 30 org, S1 sebanyak 500-
600 org, D2/D3 5 - 10 orang; struktural diklatpim I 5 org,
diklatpim II 40 - 75 org, diklatpim III 108 - 250 org,
diklatpim IV 250 - 350 org ; teknis 500 - 800 org
Terlaksananya Diklat dan Orientasi masa persiapan
pensiun sebanyak 251 orang
Terlaksananya LPJ Tk. I,II dan III bagi CPNS Kota
Batam setiap tahun
Tersedianya aparatur bidang teknologi informasi
sebanyak 4 orang setiap unit kerja yang menguasai
dasar pemrograman dan database
Tersedianya aparatur yang terampil bidang
kesejahteraan sosial 15 orang
Tersedianya aparatur pengawas di bidang
ketenagakerjaan dari 7 menjadi 17 Orang, mediator
dari 7 menjadi 17 orang
Terlaksananya bimbingan teknis bidang inteligen bagi
aparatur pemerintah sebanyak 200 orang
Tersedianya anggota satpol PP yang handal dan
profesional ; latsar 80 orang, terbinanya fisik dan
mental 386 orang
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 153
Tersedianya PPNS anggota satpol sebanyak 15 - 25
orang, Perlindungan Konsumen 5 orang, Kehutanan 3
orang, lingkungan 5 orang, Pertanahan 3 orang, PPNS
dan juru sita bidang pajak daerah sebanyak 10 - 20
orang, ahli litigasi dan non litigasi 5 orang
Tersedianya aparatur pengelola barang inventaris
sekolah yang trampil 160 - 200 orang
Terselenggaranya workshop, lokakarya dan bimtek
bidang pengawasan, perencanaan, keuangan, dan
bidang lainnya
Terlaksananya bimbingan teknis persidangan dan
risalah
Terlaksananya lokakarya pengembangan ekonomi dan
usaha daerah
Terselenggaranya pelatihan teknis pengadaan barang /
jasa, kearsipan, barang daerah, kepustakawanan, legal
drafting, pelayanan pemerintahan di kecamatan dan
kelurahan
Meningkatnya kualitas sumberdaya dan disiplin aparatur
pemerintah
Terselenggaranya pengadaan pegawai setiap tahun
Terselenggaranya mutasi, gelar sidang kepangkatan
2 kali / tahun dan mutasi jabatan pegawai
Terselenggaranya pembinaan disiplin pegawai secara
berkala
Meningkatnya kinerja aparatur
c. Kebijakan
Menyelenggarakan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 154
Meningkatkan kinerja aparatur dan pengawasan
akuntabilitas aparatur
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi pelayanan umum yang didukung oleh
program-program pembangunan yaitu :
1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur
3. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan
Fasilitas, Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
4. Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
6.6.3 Terwujudnya pelayanan prima
a. Tantangan dan Kendala
Faktor letak strategis posisi Batam menjadikan daerah
ini sebagai daerah investasi apalagi Kota Batam masuk
dalam kerangka kawasan ekonomi khusus
membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan secara
terpadu, cepat, murah dan tepat waktu.
Masih perlunya peningkatan dan pemerataan informasi
bagi masyarakat dan dunia usaha
Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang
pelayanan perizinan terpadu
Belum adanya regulasi perizinan terpadu
b. Sasaran
Tersedianya data statistik dan database daerah setiap
tahun
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 155
Terlaksana dan tersedianya hasil survei dan sensus di
bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana
serta bidang pembangunan lainnya
Terlaksana dan tersedianya hasil kajian / penelitian
bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta bidang fisik
prasarana
Tersedianya 1 unit laboratorium komputer untuk
peningkatan keterampilan aparatur di bidang teknologi
Meningkatnya sisitem e-government Kota Batam
Tersedianya sarana dan prasarana untuk menampung
aspirasi/keluhan masyarakat berupa sistem aplikasi
Pusat Informasi dan Keluhan (PIK)
Tersedianya sistem on line pelayanan
Tersedianya data yang terintegrasi
Tersedianya infrastruktur Batam Inteligent Island
Terbinanya forum komunikasi di 12 kecamatan
Tersedianya sarana media informasi dan penerangan
kepada masyarakat sebanyak 12 - 24 kali setahun
Tersedianya infrastruktur informasi pada pusat
pelayanan perizinan terpadu
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada
pelayanan perizinan terpadu
Tersedianya Peraturan Daerah Standar Pelayanan
Minimum (SPM) dan Peraturan Daerah Pelayanan
Terpadu.
Terlaksananya penerapan program SIAK
Terlaksananya sosialisasi pemberian akta catatan sipil
gratis 25.000 bh dan pencatatan pernikahan sipil
1000 bh
Terlaksananya pengendalian kependudukan dan
pendatang di Kota Batam secara berkesinambungan
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 156
c. Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi pelayanan umum yang didukung oleh
program-program pembangunan yaitu :
1. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan perizinan terpadu
3. Program Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil
6.6.4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan kinerja legislatif a. Tantangan dan Kendala
Adanya tuntutan perlunya peningkatan akuntabilitas dan
kinerja legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan
Semakin tingginya penyampaian aspirasi oleh
masyarakat kepada DPRD
Belum adanya Program Legislasi Daerah
b. Sasaran
Meningkatnya kinerja DPRD Kota Batam
c. Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tugas dan
fungsi DPRD
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi pelayanan umum yang didukung oleh
program pembangunan yaitu :
- Program Peningkatan Kinerja Legislatif
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 157
6.6.5. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel a. Tantangan dan Kendala
Kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan
daerah sangat terbatas terutama dalam menentukan
penerimaan yang berasal dari pusat.
Adanya keinginan masyarakat perlunya pemerintah
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang
efisien, efektif dan transparan serta tepat sasaran
Masih adanya potensi penerimaan daerah yang belum
terdata dan terdaftar.
Masih rendahnya akurasi data potensi penerimaan
retribusi dan pajak
Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam
membayar retribusi dan pajak
b. Sasaran Meningkatnya penerimaan daerah ; PAD 79 - 142 M,
PBB 64 - 128 M , BPHTB 20 -40 M, PPH 29 - 60 M
Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, PBB, BPHTB, dan
PPH
Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang
peningkatan pendapatan daerah
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
Tersedianya pos bantuan, pos tidak terduga dan belanja
pegawai
Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
c. Kebijakan Peningkatan pengelolaan keuangan daerah daerah
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 158
Untuk menjalankan kebijakan tersebut di atas dapat
dilaksanakan melalui fungsi pelayanan umum yang didukung oleh
program pembangunan yaitu :
- Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
RPJMD Kota Batam Tahun 2006-2011 159