kebijakan spmi -...

KEBIJAKAN SPMI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

No. : KB/SPMI/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 1 dari 10

KEBIJAKAN SPMI


Proses Penanggung JawabNama Jabatan Tanda Tangan

1. Perumus Wiediartini, SE, MT Perumus2. Pemeriksa Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, MT Pemeriksa3. Penetapan Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA Direktur 4. Pengendali Wibowo Arnin P, ST. Kom Kepala Pusat Jaminan

Mutu

KEBIJAKAN SPMI


No. : KB/SPMI/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 2 dari 10

1. Visi dan Misi PPNS

Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :

“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan danmengembangkan teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnyaserta berperan aktif mengimplementasikannya”

Misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :

1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidangteknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknikkeselamatan & kesehatan kerja (professionalism-sustainability);

2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman,serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (good governance-professionalism);

3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisisecara global (sustainability-professionalism);

4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman sertaberbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yangkomprehensif (good governance-sustainability).

5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajarandan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan danketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (moral value).

2. Tujuan dokumen tertulis kebijakan

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dimaksudkan sebagai :

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ;

2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;

3. Bukti otentik bahwa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang -undangan.

3. Luas lingkup Kebijakan

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di PPNS, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga tidak hanya mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan

KEBIJAKAN SPMI


No. : KB/SPMI/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 3 dari 10

Standar Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), tetapi juga Standar Pendidikan Tinggi, baik standar dalam bidang akademik maupun nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Pihak yang terkena kebijakan

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua organisasi PPNS, yaitu: organ pengelola, senat, jurusan, program studi, bagian, pusat, unit pelaksana teknik, dan task force.

5. Istilah dan definisi

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

2. Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan PPNS mengenai SPMI yang berlaku di PPNS .

3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.

4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.

5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam PPNS secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal PPNS untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan PPNS .

6. Rincian kebijakan

Seluruh sivitas akademika Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk :1. Menjamin bahwa seluruh organisasi dan tata Kerja di PPNS dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada standar yang ditetapkan.2. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai

standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;

3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;

4. Mengajak semua pihak dalam PPNS untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

KEBIJAKAN SPMI


No. : KB/SPMI/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 4 dari 10

Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya :

SPMI pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (Plan, Do, Check, Action). Dengan model ini, maka PPNS akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit dalam lingkungan PPNS secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.. Terhadap hasil evaluasi diri tersebut, Direktur PPNS bersama dengan unit terkait akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit di PPNS bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada Direktur PPNS, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di PPNS terjamin mutunya, dan bahwa SPMI PPNS pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PDCA adalah kesiapan PPNS beserta semua prodinya untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya:

Untuk mencapai tujuan SPMI PPNS tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi dan misi PPNS, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI di PPNS selalu berpedoman pada prinsip :

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;2. mengutamakan kebenaran;3. tanggungjawab sosial;

KEBIJAKAN SPMI


No. : KB/SPMI/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 5 dari 10

4. pengembangan kompetensi personel;5. partisipatif dan kolegial;6. keseragaman metode;7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Model Manajemen PDCA

Strategi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;

2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;

4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMIOrganisasi PPNS disusun dengan mengacu pada Permendikbud No 6 thn 2014 tentang OTK (Organisasi dan Tata Kerja PPNS). Dan dengan ditetapkannya SPMI ini, maka setiap unit dalam lingkungan PPNS harus menjalankan standar pada SPMI melalui strategi yang ada dengan pencapaian yang bertahap.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap Unit dan aras Politeknik

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya memiliki 3 jurusan yang mengelola 9 prodi, 2 unit kerja tingkat bagian politeknik, 2 pusat, 5 unit pelaksana teknik dan 9 Laboratorium. Politeknik menetapkan bahwa sejak tahun 2010 seluruh unit kerja

KEBIJAKAN SPMI


No. : KB/SPMI/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 6 dari 10

akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2010 – 2015, Politeknik membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI.

Dengan dibentuknya unit SPMI, maka struktur organisasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah sbb :

KEBIJAKAN SPMI


No. : KB/SPMI/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 7 dari 10

7. Daftar standar

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSANSTD/SPMI/A.01 Standar Kompetensi Lulusan

B. STANDAR ISISTD/SPMI/B.01 Standar KurikulumSTD/SPMI/B.02 Standar Beban StudiSTD/SPMI/B.03 Standar Kalender Akademik

C. STANDAR PROSESSTD/SPMI/C.01 Standar Perkuliahan TeoriSTD/SPMI/C.02 Standar Perkuliahan PraktekSTD/SPMI/C.03 Standar Perkuliahan On The Job TrainingSTD/SPMI/C.04 Standar Perkuliahan Tugas AkhirSTD/SPMI/C.05 Standar Surat Pendamping Ijasah

D. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKANSTD/SPMI/D.01 Standar Penilaian Proses Belajar oleh InstitusiSTD/SPMI/D.02 Standar Penilaian Proses Belajar oleh DosenSTD/SPMI/D.03 Standar Penilaian Proses Belajar oleh Mahasiswa

E. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKANSTD/SPMI/E.01 Standar DosenSTD/SPMI/E.02 Standar Tenaga Kependidikan

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANASTD/SPMI/F.01 Standar Sarana dan Prsarana

G. STANDAR PENGELOLAAN STD/SPMI/G.01 Standar Pengelolaan OrganisasiSTD/SPMI/G.02 Standar Pengelolaan OperasionalSTD/SPMI/G.03 Standar Pengelolaan Akademik KurikulerSTD/SPMI/G.04 Standar Pengelolaan Akademik Ko-KurikulerSTD/SPMI/G.05 Standar Pengelolaan K3 dan Lingkungan STD/SPMI/G.06 Standar Pengelolaan Jasa ProduksiSTD/SPMI/G.07 Standar Pengelolaan Satuan Pengawas InternalSTD/SPMI/G.08 Standar Pengelolaan Penerimaan Mahasiswa Baru

KEBIJAKAN SPMI


No. : KB/SPMI/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 8 dari 10

H. STANDAR PEMBIAYAANSTD/SPMI/H.01 Standar Pembiayaan InvestasiSTD/SPMI/H.02 Standar Pembiayaan OperasionalSTD/SPMI/H.03 Standar Pembiayaan Personal

I. STANDAR PENELITIANSTD/SPMI/I.01 Standar Penelitian

J. STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKATSTD/SPMI/J.01 Standar Pengabdian pada Masyarakat Non Pelatihan PublikSTD/SPMI/J.02 Standar Pengabdian pada Masyarakat Pelatihan Publik

K. STANDAR SISTEM INFORMASISTD/SPMI/K.01 Standar Sistem Informasi

L. STANDAR KEMAHASISWAANSTD/SPMI/L.01 Standar Organisasi MahasiswaSTD/SPMI/L.02 Standar Kesejahteraan dan Bakti Sosial

M. STANDAR KERJASAMASTD/SPMI/M.01 Standar Kerjasama

8. Daftar manual / prosedur / SOP

9. Referensi

1. UU 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional2. UU 12 thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.6. Permendikbud No 6 Thn 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPNS7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan

Dosen9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2007 Tentang Sertifikasi Dosen.11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

KEBIJAKAN SPMI


No. : KB/SPMI/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 9 dari 10

12. Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

13. Peraturan Pemerintah RI Nomer 27 tahun 2014 (jo PP No 6 tahun 2006) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/Pmk.06/2007 Tentang TataCara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, DanPemindahtanganan Barang Milik Negara.

15. PP No 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil16. Peraturan Mendikbud No 16 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998

Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2002

Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus

19. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K320. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI no .Kep 245/MEN/1990 tentang Hari

Keselamatan dan Kesehatan Kerja21. Kepmenaker No.1/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat

Kerja22. Permenaker No. 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan

Kecelakaan.23. PermenPan No.46 tahun 2013 tentang perubahan atas PerMenPan No.17 tahun

2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.24. Peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 004/VIII/PB/2014 dan

No.24 tahun 2014 tentang Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.25. Permendikbud No.92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian

angka kredit jabatan fungsional dosen.26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan

Hukum Pendidikan28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja

Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri

29. Peraturan Presiden (PP) Nomor 103 Tahun 2007 tentang Konvensi Regional Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah Dan Gelar Pendidikan Tinggi Di Asia Dan Pasifik

30. Keputusan Direktur PPNS Nomor: 3663/K12/PP/2009 tentang Kode Etik Dosen31. Surat Keputusan Direktur PPNS No. 4014/PL19/DT/2013 tentang Pedoman

Akademik & Kemahasiswaan PPNS32. BAN PT - Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi33. BAN PT - Akreditasi Program Studi 34. Renstra Kemendikbud

KEBIJAKAN SPMI


No. : KB/SPMI/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 10 dari 10

35. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan

Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010

36. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Kemendiknas, 2010

MANUAL SPMI


No. : M.Pntp/Std/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR



Perumusan Wiediartini, SE, MT PerumusPemeriksaan Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, MT. PemeriksaPenetapan Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA DirekturPengendalian Wibowo Arnin P, ST. Kom Kepala Pusat Jaminan

Mutu

MANUAL SPMI


No. : M.Pntp/Std/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan MisiPPNS


“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkanteknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya serta berperan aktifmengimplementasikannya”





4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagaiinstitusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (good governance-sustainability).

5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (moral value).

2. Tujuan Manual Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar

3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku:1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan

ditetapkan;

2. Untuk semua standar.

4. Definisi dan istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 8 standar Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci;

MANUAL SPMI


No. : M.Pntp/Std/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 3 dari 4

2. Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).

3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;

4. Studi pelacakan adalah identifikasi terhadap adanya kebutuhan dari suatu kegiatan atau aktivitas pada suatu unit kerja yang membutuhkan adanya standar dalam pelaksanaannya.

5. Uji publik adalah proses mendapatkan masukan pada draft standar dari pemangku kepentingan internal dan atau eksternal yang berkaitan dengan standar yang dibuat.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur

1. Jadikan visi dan misi PPNS sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.

3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang- undangan yang tidak dapat disimpangi.

4. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.

5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi PPNS.

7. Rumuskan draft awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.

8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 8

MANUAL SPMI


No. : M.Pntp/Std/01

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 4 dari 4

10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

11. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SOP

Tim SPMI PT atau Unit khusus SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan unit terkait, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. Catatan Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan standar yang dibuat.

2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang tersebut pada poin 1.

3. Formulir / Template standar.

8. Referensi 1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan


2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Kemendiknas, 2010.

MANUAL SPMI


No. : M.Plks/Std/02

Revisi : 00

Tanggal : 09-10 -2010

Halaman : 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR



PerumusanPemeriksaanPenetapanPengendalian

MANUAL SPMI


No. : M.Plks/Std/02

Revisi : 00

Tanggal : 09-10 -2010

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :






4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman sertaberbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (good governance-sustainability).

5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajarandan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan danketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (moralvalue).

2. Tujuan Manual Untuk melaksanakan/memenuhi standar SPMI di PPNS


Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan atau aktivitas pada suatu unit.

2. Untuk semua standar SPMI

4. Definisi dan istilah 1. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

MANUAL SPMI


No. : M.Plks/Std/02

Revisi : 00

Tanggal : 09-10 -2010

Halaman : 3 dari 3

2.


1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar .

2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis sesuai dengan dokumen terkait pada standar tersebut, baik berupa Instruksi Kerja/Prosedur/SOP, buku pedoman, formulir ataupun dokumen lain sesuai isi standar.

4. Laksanakan kegiatan dengan sesuai standar sebagai acuan kerja, dengan menggunakan strategi pencapaian untuk mencapai standar dan indikator sebagai tolok ukur pencapaian.


Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

2. Unit kerja dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

7. Catatan Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis seperti yang tercantum pada dokumen terkait pada setiap standar.




MANUAL SPMI


No. : M.Pgdl/Std/03

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR



Perumusan Wiediartini, SE, MT PerumusPemeriksaan Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, MT. PemeriksaPenetapan Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA Direktur Pengendalian Wibowo Arnin P, ST. M. Kom Kepala Pusat Jaminan

Mutu

MANUAL SPMI


No. : M.Pgdl/Std/03

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 2 dari 4







4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagaiinstitusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif(good governance-sustainability).

5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajarandan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan danketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (moralvalue)..

2. Tujuan Manual Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.


Manual ini berlaku:1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan,

pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus


4. Definisi dan istilah 1. Pemantauan atau monitoring adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.

MANUAL SPMI


No. : M.Pgdl/Std/03

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 3 dari 4

2. Pemeriksaan adalah kegiatan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.


1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.`

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen terkait seperti yang tercantum pada standar.

4. Catat jika formulir, dsbnya yang dibutuhkan dari setiap standar tidakdigunakan.

5. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar belum dapat atau gagal dicapai.

6. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.

7. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

8. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.

9. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

10. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan Direktur PPNS, disertai saran atau rekomendasi.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau

MANUAL SPMI


No. : M.Pgdl/Std/03

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 4 dari 4

SOP2. Unit kerja dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang

bersangkutan, dan/atau

3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

7. Catatan Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:1. Instruksi Kerja/Prosedur / SOP audit

2. Formulir Evaluasi Diri

3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit.




MANUAL SPMI


No. : M.Pnkt/Std/04

Revisi : 00

Tanggal : 09-10 -2010

Halaman : 1 dari 3

MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR



Perumusan Wiediartini, SE, MT PerumusPemeriksaan Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, MT. PemeriksaPenetapan Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA DirekturPengendalian Wibowo Arnin, ST. M.Kom Kepala Pusat Jaminan

Mutu

MANUAL SPMI


No. : M.Pnkt/Std/04

Revisi : 00

Tanggal : 09-10 -2010

Halaman : 2 dari 3







4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman sertaberbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (good governance-sustainability).

5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajarandan/ atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan danketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (moralvalue).

2. Tujuan Manual Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.


Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan, atau 5 tahunan;


4. Definisi dan istilah

1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.

MANUAL SPMI


No. : M.Pnkt/Std/04

Revisi : 00

Tanggal : 09-10 -2010

Halaman : 3 dari 3

2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain, padaa. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya;b. perkembangan situasi dan kondisi PPNS, tuntutan kebutuhan

pemangku kepentingan PPNS dan masyarakat pada umumnya,c. relevansinya dengan visi dan misi PPNS .

3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.


1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang unit kerja yang terkait.

3. Evaluasi isi standar

4. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.

5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.


Pihak yang harus mengembangkan standar adalah:Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan unit yang terkait seperti yang tercantum pada standar yang bersangkutan.

7. Catatan Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar (M.Pntp/Std/01)

8. Referensi 1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010


3. Manual Penetapan Stándar (M.Pntp/Std/01)

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/A.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 1 dari 7

STANDAR

KOMPETENSI LULUSAN

Proses Penanggung Jawab

Nama Jabatan Tanda Tangan

Perumusan Wibowo Arnin, ST, M.kom

Emy Sofia, ST, MT Perumus

Pemeriksaan Ir. Ratna Budiawati, MA Pemeriksa Standar

Penetapan Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA Direktur

Pengendalian Wibowo Arnin Putranto, ST.,

M.Kom

Kepala Pusat Jaminan

Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/A.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 2 dari 7

1. Visi dan Misi


“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan

teknologi kemaritiman dan teknologi penunjangnya serta berperan aktif

mengimplementasikannya”


1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang

teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik

keselamatan & kesehatan kerja (professionalism-sustainability);

2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk

mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta

teknik keselamatan dan kesehatan kerja (good governance- professionalism);

3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara

global (sustainability-professionalism);

4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai

institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (good

governance-sustainability).

5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/

atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada

Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (moral value).

2. Definisi Istilah 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

3. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu

muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan

pendidikan tertentu.

4. Supervisor adalah seseorang yang menangani orang - orang yang memproduk-

si dan atau melakukan kinerja pelayanan. Seorang supervisor bertanggung jawab

untuk hasil atas orang-orang yang diawasi terutama mutu dan jumlah dari produk

dan pelayanan.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/A.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 3 dari 7

5. Teknisi Senior adalah pekerja terlatih yang menguasai bidang teknologi tertentu

dan lebih banyak memahami teori bidang tersebut.

6. Ahli Rancang adalah seorang pekerja yang ahli atau mampu untuk membuat atau

merancang suatu bentuk barang atau sistem yang hasilnya dapat digunakan.

7. TOEIC (Test of English for International Communication) adalah tes kompetensi

bahasa Inggris yang didesain khusus untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris

sehari hari yang digunakan oleh pekerja dalam lingkup internasional.

3. Rasional

Agar dapat mencapai misi Politeknik Perkapalan Negeri Perkapalan khusunya

misi yang pertama, yaitu melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian

terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta

teknik keselamatan & kesehatan kerja, maka Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

sebagai pelaksanaan dari pelayanan tri dharma perguruan tinggi khususnya bidang

akademik perlu membuat standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi

kepentingan dari kalangan profesi, pengguna lulusan dan masyarakat umum, sesuai

dengan misi ketiga yaitu, membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu

berkompetisi secara global.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana

diamanahkan pada Permendikbud No.49 tahun 2014 merupakan kriteria minimal

tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang akan

digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar

penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan pembelajaran.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Kompetensi Lulusan Pendidikan Tinggi berdasarkan KKNI untuk jenjang D-III

dan jenjang D-IV di PPNS dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.1. Jenjang pendidikan D-III masuk kedalam level 5, yaitu :

a. Lulusan PPNS harus dapat menyelesaikan pekerjaan dengan

minimal 3 variabel.

b. Lulusan PPNS mampu menyelesaikan permasalahan dengan

memilih metode terkait dan menganalisa data.

c. Lulusan PPNS mampu menunjukkan hasil kinerja yang dapat

terukur (waktu, operasi dan fungsi).

d. Lulusan PPNS mampu menguasai konsep teoritis untuk

menyelesaikan masalah prosedural dengan jumlah parameter

tertentu.

e. Lulusan PPNS mampu mengelola kelompok kerja (minimal lima

orang) dan dapat membuat laporan tertulis sesuai dengan aturan

penulisan yang berlaku.

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/A.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 4 dari 7

1.2. Jenjang pendidikan D-IV masuk kedalam level 6, dimana lulusan

mempunyai keahlian level 5 dan ditambah :

a. Lulusan PPNS mampu memanfaatkan IPTEKS terbaru dalam

bidang keahlian- untuk menyelesaikan pekerjaannya.

b. Lulusan PPNS mampu beradaptasi terhadap segala situasi dalam

menyelesaikan masalah dan dapat mengambil keputusan strategis

berdasar analisa informasi.

2. Kompetensi Lulusan Pendidikan Tinggi yang diterapkan oleh PPNS akan

menunjang jenjang karir lulusan sebagai berikut :

Jenjang

Pendidikan

Jenjang Karir Lulusan

Teknisi Senior Supervisor Ahli Rancang

D-III

D-IV

2.1. Lulusan jenjang D-III minimal dapat menduduki jabatan sebagai teknisi

senior (pada industri menengah dan besar) atau paling tinggi sebagai

supervisor (pada industri kecil).

2.2. Lulusan jenjang D-IV minimal dapat menduduki jabatan sebagai

supervisor (pada industri menengah dan besar) atau paling tinggi sebagai

ahli rancang (pada industri kecil).

3. Kompetensi mahasiswa dalam Bahasa Inggris di tunjukkan dengan nilai TOEIC

5. Strategi Pencapaian

dan Pengendalian

Standar

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum melakukan rapat

koordinasi untuk menentukan / mengkaji ulang kurikulum setiap akhir tahun ajaran

untuk menyesuaikan dengan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dan sesuai

dengan Pedoman Kompetensi Program Studi.

2. Tiap Program Studi melakukan uji kompetensi untuk menilai kompetensi

mahasiswa sesuai dengan kompetensi lulusan masing – masing program studi.

3. Agar mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi dapat lulus dengan sekali uji

kompetensi, maka diadakan kelas penyegaran materi untuk uji kompetensi terkait

sesuai kompetensi dari program studi masing – masing.

4. Nilai minimal mata kuliah utama yang menjadi kompetensi masing – masing

program studi adalah nilai C.

5. Untuk membantu pencapaian nilai minimal 500 dalam kompetensi bahasa Inggris

(TOEIC), maka UPT Bahasa menyediakan fasilitas pemberian kursus untuk semua

mahasiswa.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/A.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 5 dari 7

6. Indikator 1. Jumlah mahasiswa (dalam %) yang mendapat nilai minimal C untuk mata kuliah

utama (sesuai kompetensi program studi) dalam tiap kelas.

2. Jumlah mahasiswa (dalam %) yang mendapat nilai 500 dalam uji kemampuan

Bahasa Inggris (TOEIC) dengan sekali tes.

3. Jumlah mahasiswa (dalam %) yang lulus uji kompetensi dengan satu kali proses uji

kompetensi

4. Persentase lulusan yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya

7. Dokumen terkait

1. Pengendalian Perancangan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi

2. Pedoman Kompetensi Program Studi

3. Prosedur Pelaksanaan Uji Kompetensi

4. Prosedur pelaksanaan tracer study

8. Referensi

1. UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. UU No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. Pasal terkait yaitu pasal 44

yang membahas tentang Sertifikasi Profesi dan Sertifikasi Kompetensi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Permendikbud No.49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pedidikan Tinggi.

Pasal terkait yaitu pasal 5, 6 dan 7 yang membahas tentang Standar Kompetensi

Lulusan.

5. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia.

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait 1. Direktur

2. Wakil Direktur I

3. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi

4. Ka Lab/Ka Unit

5. Dosen

6. Tenaga kependidikan

7. Mahasiswa

8. Kepala Penjaminan Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/A.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 6 dari 7

LAMPIRAN :

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/A.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 7 dari 7

LAMPIRAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No Indikator Capaian 2014 2015 2016

D-III D-IV D-III D-IV D-III D-IV

1 Jumlah variabel dari pekerjaan yang

dilakukan 2 3 3 5 3 5

3 Jumlah parameter permasalahan yang

dapat diselesaikan 2 4 3 6 3 6

4 Jumlah personal kelompok kerja yang

dikelola 5 15 10 20 15 30

5 Jumlah mahasiswa (dalam %) yang

mendapat nilai minimal C untuk mata

kuliah utama (sesuai kompetensi program

studi) dalam tiap kelas.

10% 8% 5%

6 Jumlah mahasiswa (dalam %) yang

mendapat nilai 500 dalam uji kemampuan

Bahasa Inggris (TOEIC)

25% 35% 50%

7 Jumlah mahasiswa (dalam %) yang lulus

uji kompetensi dengan satu kali proses uji

kompetensi

25% 35% 50%

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 1 dari 8

STANDAR ISI

KURIKULUM



Perumusan Adi Wirawan H, ST, MT

Wiediartini, SE, MT Perumus

Pemeriksaan Moh. Miftachul Munir, ST, MT Pemeriksa Standar

Penetapan Ir. Eko Julianto, M.Sc, MRINA Direktur

Pengendalian Wibowo Arnin P, ST., M.Kom Kepala Pusat Jaminan

Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 2 dari 8

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi Istilah 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi

Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada

jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hokum Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan

kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan program studi.

5. Program Studi Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam

satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

6. Panduan Penyusunan/Pemutakhiran Kurikulum PPNS merupakan sebuah acuan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 3 dari 8

bagi program studi di lingkungan PPNS untuk menyusun atau memutakhirkan

kurikulum, dimana di dalamnya mencakup paling tidak panduan dan format

menyusun capaian pembelajaran, panduan dan format pemetaan bahan kajian dan

penyusunan bahan kajian, panduan dan format untuk mengkaji kesesuaian mata

kuliah dengan rumusan sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan

pengetahuan, panduan dan format menentukan skema pembentukan mata kuliah,

panduan dan format menentukan kode mata kuliah, panduan dan format menyusun

struktur kurikulum, dan panduan menetapkan besarnya SKS setiap mata kuliah.

7. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang

diyantakan dalam rumusan capaian pembelajaran.

8. Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu

per semester.

9. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan

aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial

melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

10. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah

bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

11. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan

menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh

melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

12. Ketrampilan Umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh

setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai

tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

13. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh

setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

14. Beban normal belajar adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh

delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai

dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu

setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

15. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam

belas) minggu

16. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana materi pengajaran disetiap

pertemuan yang dikembangkan dan dipersiapkan oleh dosen pengajar secara

mandiri atau bersama (dalam kelompok keahlian bidang ilmu) dan disampaikan

pada awal dan/atau setiap perkuliahan.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 4 dari 8

17. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata

kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran

kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran

berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif

memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3. Rasional

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh PPNS adalah menghasilkan lulusan

dengan kompetensi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

(KKNI) dan sesuai dengan kebutuhan industri maritim dan / atau industri penunjang

kemaritiman. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut

adalah selalu berupaya untuk memutakhirkan kurikulum yang diimplementasikan

dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena kurikulum merupakan nilai

kualitas yang akan menjamin pelaksanaan proses pembelajaran dalam rangka

menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Agar proses pemutakhiran kurikulum dapat berjalan sesuai rencana dan

menghasilkan kurikulum yang berkualitas, maka dipandang perlu membuat sebuah

standar tentang bagaimana proses pemutakhiran kurikulum tersebut dilakukan.

Cakupan yang terdapat di dalam standar kurikulum harus mencakup semua kriteria

minimal yang mencerminkan nilai kualitas standar isi sebagaimana telah dituangkan

dalam Permendiknas No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Ketentuan Umum

1.1. Bahwa semua kurikulum yang dijalankan oleh setiap program studi di

lingkungan PPNS harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan PPNS

yang telah ditetapkan.

1.2. Bahwa proses penyusunan atau pemutakhiran kurikulum dilakukan

mengacu pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang

terdapat di dalam Permendiknas No. 49 tahun 2014.

1.3. Dalam rangka proses penyusunan dan pemutakhiran kurikulum yang

efisien, maka perlu dibuat sebuah Panduan Penyusunan/ Pemutakhiran

Kurikulum.

1.4. Kurikulum suatu program studi disusun atas dasar upaya program studi

tersebut untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah

ditetapkan.

1.5. Bahwa semua upaya program studi dalam menyusun atau

memutakhirkan wajib menggunakan buku Panduan Penyusunan/

Pemutakhiran Kurikulum yang ditetapkan oleh Direktur PPNS.

1.6. Penetapan besarnya beban 1 SKS yang digunakan sepenuhnya harus

mengikuti ketentuan Permendiknas No.49 Tahun 2014 Bagian Keempat

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 5 dari 8

1.7. Penetapan besarnya beban normal mahasiswa dan jumlah minimal SKS

yang harus ditempuh untuk masing-masing program pendidikan

sepenuhnya mengikuti ketentuan Permendiknas No.49 Tahun 2014

Bagian Keempat Pasal 17.

2. Struktur Kurikulum

2.1. Satu kesatuan kurikulum pada setiap program studi paling tidak

mencakup:

a. Rumusan capaian pembelajaran masing-masing program studi;

b. Struktur mata kuliah;

c. Silabus;

d. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester tiap mata kuliah; paling

tidak mencakup:

Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks,

nama dosen pengampu;

Capaian pembelajaran per mata kuliah;

Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan

dicapai;

Metode pembelajaran;

Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap

tahap pembelajaran;

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam

deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama

satu semester;

Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

Daftar referensi yang digunakan.

3. Mekanisme Penyusunan / Pemutakhiran Kurikulum

3.1. Proses penyusunan atau pemutakhiran kurikulum di lingkungan PPNS

dilakukan oleh Tim Kurikulum PPNS dan Tim Kurikulum program studi,

dimana Tim Kurikulum PPNS dibentuk dan ditetapkan oleh Wakil

Direktur Bidang Akademik dan Tim Kurikulum Program Studi dibentuk

dan ditetapkan oleh masing-masing Ketua Program Studi.

3.2. Tim Kurikulum (PPNS dan Program Studi) terdiri sekurang-kurangnya 4

(empat) orang dosen.

3.3. Proses penyusunan atau pemutakhiran kurikulum diawali dengan tahapan

perumusan capaian pembelajaran (CP) sesuai KKNI, kemudian diikuti

dengan tahap pembentukan bahan kajian dan penyusunan mata kuliah

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 6 dari 8

dan tahap penyusunan struktur/kerangka kurikulum.

3.4. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam merumuskan capaian

pembelajaran (CP) adalah sebagai berikut:

a. Bagi program studi lama yang telah beroperasi:

Melakukan evaluasi terhadap kurikulum lama dengan cara

mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran sesuai dengan

KKNI telah terbukti dimiliki oleh lulusan, dan dapat

beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan;

Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui

penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan,

asosiasi profesi/keilmuan, dan perkembangan keilmuan/

keahlian.

Dalam tahap ini akan dihasilkan rumusan capaian

pembelajaran baru.

b. Pada program studi baru,

Melakukan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi,

melalui kebijakan universitas (PPNS) dalam pengembangan

prodi;

Melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan

masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan.

c. Bahwa semua rumusan capaian pembelajaran yang dihasilkan

baik oleh program studi lama maupun program studi baru harus

memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SNPT dan KKNI,

dimana di dalamnya memuat unsur sikap, pengetahuan,

keterampilan umum dan keterampilan khusus.

3.5. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pada tahap pembentukan

dan penyusunan mata kuliah adalah sebagai berikut:

3.5.1. Tahap awal adalah merumuskan ketrampilan khusus yang

harus dikuasai oleh lulusan.

3.5.2. Perumusan ketrampilan khusus harus didukung dengan tahap

rumusan pengetahuan yang harus dikuasai (diajarkan) dari

suatu program studi diurai menjadi bahan kajian dan ditetapkan

tingkat penguasan, keluasan, dan kedalamannya.

3.5.3. Penetapan ini perlu melibatkan kelompok/bidang/lab. yang ada

di program studi, dengan mengacu pada rumpun, cabang, dan

ranting keilmuan yang terkait dengan prodi.

3.5.4. Untuk membungkus bahan kajian menjadi mata kuliah, harus

dimulai dengan membuat matrik antara rumusan capaian

pembelajaran (sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus)

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 7 dari 8

dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitan keduanya.

3.5.5. Penetapan besaran sks sebuah mata kuliah didasarkan pada

perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat

memenuhi (bagian) capaian pembelajaran yang dibebankan

pada mata kuliah tersebut.

3.6. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam tahap penyusunan

struktur/kerangka kurikulum adalah sebagai berikut:

3.6.1. Tahap ini adalah suatu tahap menyusun mata kuliah ke dalam

semester;

3.6.2. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:

a. Beban sks rata-rata di setiap semester yakni 18-20 sks;

b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan

keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata

kuliah;

c. Strategi pembelajaran yang direncanakan dalam usaha

memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

3.7. Setelah semua draft dokumen kurikulum lengkap, maka Tim Kurikulum

masing-masing program studi melakukan sosialisasi kepada seluruh

dosen, tenaga kependidikan dan stakeholder.

3.8. Saran dan komentar dari dosen, tenaga kependidikan dan stakeholder

dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan.

3.9. Dokumen kurikulum yang telah diperbaiki, kemudian diajukan kepada

Wakil Direktur bidang akademik PPNS dan selanjutnya kepada Direktur

PPNS untuk mendapat persetujuan untuk diimplementasikan dalam

kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

Strategi yang harus dilakukan dalam pencapaian dan pengendalian standar adalah :

1. Mengadakan sosialiasi kurikulum baru kepada semua staf dosen, tenaga

kependidikan dan stakeholder;

2. Mengadakan pelatihan penyusunan dokumen Rencana Pembelajaran kepada

semua dosen;

3. Melakukan evaluasi secara berkala baik internal maupun eksternal terhadap

implementasi kurikulum baru, dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni dan

stakeholder

6. Indikator 1. Tersusunnya dokumen kurikulum masing-masing program studi paling lama 1

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 8 dari 8

(satu) semester sebelum diimplementasikan;

2. Tersosialisasinya kurikulum baru dengan baik kepada seluruh dosen, tenaga

kependidikan dan stakeholder;

3. Adanya dokumen Rencana Pembelajaran Semester untuk semua mata kuliah

sebelum implementasi kurikulum baru.

4. Meningkatnya kualitas daya serap lulusan yang diukur dari lama waktu tunggu

lulusan dan rata-rata nilai pendapatan (gaji) pertama.

7. Dokumen Terkait

1. Standar Nasional Pendidikan sebagaimana tercantum di dalam Permendiknas No. 49

Tahun 2014 merupakan satu kesatuan yang utuh, maka dalam implementasinya,

Standar Kurikulum PPNS juga terkait dengan beberapa standar lain seperti:

a. Standar Kompetensi Lulusan;

b. Standar Proses Perkuliahan;

c. Standar Penilaian Pembelajaran;

d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;

e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;

f. Standar Pengelolaan Akademik;

2. Pedoman Kurikulum

8. Referensi


Indonesia.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Pedoman Evaluasi Diri Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT).

5. Pedoman Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi yang dikeluarkan BAN PT.

9. Penanggungjawab

dan Pihak Terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I

3. Ketua Jurusan/Koordinator prodi

4. Senat PPNS

5. Kepala Pusat Jaminan Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.02

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 1 dari 5

STANDAR ISI

BEBAN STUDI



Perumusan Adi Wirawan H, ST, MT

Wiediartini, SE, MT Perumus

Pemeriksaan Moh. Miftachul Munir, ST, MT Pemeriksa Standar



Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.02

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 2 dari 5

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi Istilah 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi

Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada

jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia.


pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai


4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

5. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu

kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam

proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya

pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler

di suatu program studi.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.02

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 3 dari 5

6. Satu SKS setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per

minggu per semester.

7. Beban normal belajar adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh

delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai

dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu

setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.


belas) minggu.

3. Rasional

Dalam upaya menerapkan kurikulum sesuai dengan SNPT yang berbasis pada

KKNI, maka jelas disebutkan bahwa setiap jenjang kualifikasi yang ingin dicapai harus

terdefinisikan dengan jelas dalam Capaian Pembelajaran. Dalam tataran pelaksanaan

bahwa setiap Capaian Pembelajaran masing-masing program studi diwujudkan dalam

suatu struktur kurikulum dan diimplementasikan ke dalam tiap-tiap mata kuliah

penunjangnya. PPNS menyelenggarakan 3 (tiga) macam jenjang kualifikasi pendidikan

yaitu Dimploma 3, Dimploma 4 dan Magister Terapan yang mempunyai kualifikasi

Capaian Pembelajaran yang berbeda-beda. Jika diukur dalam jangka waktu

pembelajaran, maka masing-masing jenjang kualifikasi akan mempunyai jangka waktu

pembelajaran yang berbeda pula besarannya. Jika dilihat dalam ukuran SKS-pun juga

akan berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu agar dalam penetapan besarnya

total kredit pembelajaran (SKS) dan lama waktu pembelajaran mempunyai nilai yang

proporsional antara satu jenjang kualifikasi dengan jenjang kualifikasi yang lain, maka

perlu dibuat standar yang secara khusus mengatur hal tersebut. Standar ini nantinya

juga akan dijadikan sebagai salah satu acuan program studi di lingkungan PPNS untuk

menyusun atau mengembangkan kurikulumnya.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS);

2. Satu SKS setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per

minggu per semester.

3. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.

4. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:

a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per

semester;

b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per

minggu per semester; dan

c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;

5. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain

yang sejenis, mencakup:

a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;

dan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.02

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 4 dari 5

b. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;

6. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel,

praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk

pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu

per semester;

7. Besarnya beban belajar mahasiswa per-satuan waktu yang akan ditetapkan harus

mengacu pada ketentuan SNPT khususnya terkait dengan beban normal belajar

mahasiswa;

8. Besarnya beban belajar minimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam rangka

mencapai Capaian Pembelajaran di lingkungan PPNS harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. 108 sks untuk program diploma tiga;

b. 144 sks untuk program diploma empat;

c. 72 sks untuk program magister terapan;

9. Masa studi terpakai bagi mahasiswa adalah:

a. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;

b. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat;

c. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister

terapan;

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Mengadakan sosialiasi kepada program studi (tim kurikulum) terkait dengan

ketentuan besarnya beban belajar mahasiswa atau beban normal belajar mahasiswa;

2. Mengevaluasi konsep kurikulum yang telah disusun oleh tim kurikulum program

studi;

6. Indikator 1. Tersusunnya dokumen kurikulum masing-masing program studi berbasis pada

ketentuan beban belajar mahasiswa dan beban normal belajar mahasiswa;

2. Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu

7. Dokumen Terkait

1. Standar Beban Belajar Mahasiswa juga terkait dengan beberapa standar lain

seperti:

a. Standar Kompetensi Lulusan;

b. Standar Kurikulum;

c. Standar Proses Perkuliahan;

2. Pedoman Kurikulum

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.02

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 5 dari 5

8. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang




3. Pedoman Evaluasi Diri Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT).

4. Pedoman Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi yang dikeluarkan BAN PT.

9. Penanggungjawab

dan Pihak Terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I

3. Ketua Jurusan/Koordinator Prodi

4. Senat PPNS


STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.03

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 1 dari 6

STANDAR ISI

KALENDER AKADEMIK



Perumusan Wiediartini, SE, MT

Dewi Kurniasih, SKM, Mkes Perumus

Pemeriksaan Adi Wirawan H, ST, MT Pemeriksa Standar



Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.03

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 2 dari 6

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi Istilah 1. Kalender Akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar,

waktu pembelajaran efektif, dan hari libur baik libur nasional maupun libur

perkuliahan.


belas) minggu.

3. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2

semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.

4. Program Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan

kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan

pendidikan yang ditempuh.

5. Remedial Course adalah perkuliahan tambahan yang dilaksanakan dalam rangka

melakukan perbaikan atau penambahan materi kuliah yang belum memenuhi

persyaratan.

6. Masa pendaftaran adalah waktu yang disediakan institusi untuk calon mahasiswa

melakukan pendaftaran guna mengikuti prosedur yang telah di tentukan agar dapat

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.03

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 3 dari 6

menjadi mahasiswa PPNS

7. Ujian seleksi adalah seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di

lingkungan politeknik negeri menggunakan pola ujian yang selama ini telah

dilakukan dan menunjukkan berbagai keuntungan serta keunggulan. Ujian seleksi

ini terbagi atas atas Program Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) dan

Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN)

8. Pengumuman hasil seleksi adalah penetepan nama mahasiswa yang berhasil lolos

masuk ke PPNS dan berhak melakukan registrasi ulang.

9. Registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa lama adalah kegiatan

pendaftaran ulang sebagai mahasiswa pada setiap awal semester sesuai dengan

kalender akademik, agar tetap mendapatkan status terdaftar sebagai mahasiswa

pada Jurusan yang bersangkutan

10. Registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru adalah urutan prosedur

administrasi yang wajib dijalani oleh setiap Calon Mahasiswa Baru yang telah lulus

Ujian Saringan Masuk PPNS dan memutuskan untuk menjalani Pendidikan Tinggi

di PPNS, dengan melengkapi persyaratan administrasi akademik dan melunasi

kewajiban keuangan sesuai jadwal yang tertera pada Surat Panggilan

11. Penjadwalan kuliah adalah proses penempatan waktu dan ruangan pada sejumlah

kuliah, dan kegiatan akademik sejenis yang berhubungan dengan kapasitas ruang,

waktu yang dibutuhkan, dan toleransi untuk ketersediaan dosen.

12. Periode kuliah adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan

kerja sesuai dengan penjadwalan kuliah yang telah di tetapkan

13. Yudisium kenaikan tingkat adalah suatu keputusan yang diberikan kepada

mahasiswa aktif yang telah menempuh UAS dan mempunyai nilai yang

dipersyaratkan untuk lulus naik kejenjang berikutnya.

14. Yudisium tingkat akhir adalah penetapan hasil studi mahasiswa mulai dari semester

pertama sampai semester terakhir pada suatu program tertentu

15. Minggu tenang adalah minggu yang digunakan untuk persiapan ujian semester

16. Jeda antar semester adalah waktu tanpa kegiatan pembelajaran secara resmi atau

terjadwal di antara semester ganjil dan semester genap dan sebaliknya.

17. Batas akhir penetapan lulusan adalah waktu yang digunakan untuk mengumpulkan

data mahasiswa untuk dimasukkan ke data yudisium

18. Wisuda adalah pengakuan akademik terhadap para lulusan yang telah

menyelesaikan pendidikannya.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi_negeri

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.03

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 4 dari 6

19. Tugas Akhir (TA) adalah sebuah mata kuliah yang harus ditempuh oleh seorang

mahasiswa menjelang akhir studinya, yang berbentuk proyek mandiri yang

dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing

3. Rasional

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi, maka diperlukan

adanya suatu rencana kerja yang baik untuk mengelola komponen yang ada. Salah satu

cara untuk mengetahui rencana dan jadwal kegiatan pendidikan di perguruan tinggi

adalah dengan melihat kalender akademik. Kalender akademik merupakan pedoman

yang berlaku umum bagi jurusan dan program studi serta sivitas akademika di

lingkungan perguruan tinggi, yang berfungsi membantu kesuksesan suatu proses

pembelajaran dalam tahun akademik yang dijalankan secara langsung dengan

penjadwalan yang dibuat. Dengan terstrukturnya jadwal yang disusun dalam bentuk

kalender akademik akan menjamin berlangsungnya proses pembelajaran berjalan

dengan baik.

Satu tahun akademik terbagi menjadi 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan

semester genap. Di dalam Kalender Akademik antara lain diatur jadwal kegiatan

akademik yang meliputi hal-hal seperti : Pendaftaran ulang mahasiswa; Pengisian

Kuesioner Indeks Prestasi Dosen dan Sarana Prasarana secara Online, Perkuliahan dan

ujian (UTS dan UAS, Minggu Pengganti, Minggu tenang , Yudisium dan Wisuda;

Liburan semester; dan Hari-hari libur.

Agar pembuatan Kalender Akademik memuat hal-hal standar yang seharusnya

ada, maka perlu ditetapkan Standar Kalender Akademik yang akan menjadi pedoman

bagi sivitas akademika selama tahun akademik berjalan.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Kalender Akademik PPNS meliputi ketetapan tentang :

a. Awal dan akhir tahun ajaran, dengan mempertimbangkan ujian akhir siswa

pada jenjang pendidikan menengah dan seleksi masuk perguruan tinggi.

b. Masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi

(administrasi dan akademik) mahasiswa baru.

c. Program Beasiswa

d. Jadwal kegiatan Mahasiswa Baru.

e. Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama.

f. Periode perkuliahan/minggu efektif satu tahun ajaran yang meliputi jumlah

minggu untuk kegiatan pembelajaran dalam waktu semester ganjil dan semester

genap.

g. Masa ujian dalam rangka kegiatan pembelajaran yang meliputi :

1) Ujian Tengah Semester untuk semester ganjil dan semester genap.

2) Ujian Akhir Semester untuk semester ganjil dan semester genap.

3) Ujian Tugas Akhir

h. Yudisium kenaikan tingkat dan Yudisium mahasiswa tingkat akhir.

i. Minggu tenang sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.03

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 5 dari 6

j. Jeda antar semester

k. Pendaftaran dan pelaksanaan Remedial Course untuk semester ganjil dan

genap.

l. Jadwal perwalian.

m. Batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda.

n. Hari-hari libur yang terdiri dari Libur nasional dan Libur keagamaan.

2. Tahun ajaran PPNS disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan

mempertimbangkan waktu untuk penerimaan mahasiswa baru dalam kaitannya

dengan penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan menengah atas.

3. Hari libur Nasional dan cuti bersama mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB)

tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan

RB).

4. Kalender akademik ditetapkan oleh Direktur.

5. Implementasi Kalender Akademik tersebut pada Tahun Akademik berikutnya,

disertai monitoring dan evaluasi oleh BAKPSI dan Wakil Direktur I.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. BAKPSI merancang kalender akademik menyesuaikan dengan peraturan yang

berlaku, penyelenggaraan ujian nasional, dan ketetapan hari libur nasional sesuai

SKB tiga menteri.

2. Kalender Akademik yang telah dirancang BAKPSI diperiksa oleh PD 1 dan

disetujui oleh Direktur.

3. Melakukan sosialisasi mengenai kalender akademik kepada seluruh civitas

akademika di PPNS.

4. Evaluasi kesesuaian jadwal kalender akademik dengan pelaksanaannya.

6. Indikator 1. Tersedia kalender akademik setiap tahun akademik yang telah di SK-kan oleh

Direktur paling lambat 1(satu) bulan sebelum Tahun Akademik Berjalan,

diantaranya.

2. Persentase kesesuaian jadwal pada kalender akademik dengan pelaksanaannya.

7. Dokumen Terkait

1. Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kalender Akademik

2. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan PPNS

8. Referensi



STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/B.03

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 6 dari 6



3. Keputusan Direktur PPNS ITS No. 4686/K12/KM/2007 jo No. 3738/K12/KM/2009

tentang peraturan akademik dan kemahasiswaan PPNS.

4. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri

9. Penanggungjawab

dan Pihak Terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I

3. Ketua Jurusan/Koordinator Prodi

4. Kepala Bagian Administrasi Kemahasiswaaan dan Perencanaan dan Sistem

Informasi (BAKPSI)


STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 9

STANDAR PROSES

PERKULIAHAN TEORI



Perumusan George Endri K, ST, Msc.Eng

Anda Iviana J, ST, MT Perumus




M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 9

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi Istilah 1. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu

satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

2. Perkuliahan teori adalah kegiatan interaksi/tatap muka antara mahasiswa dengan

Dosen dan sumber belajar sebagai forum untuk transfer ilmu pengetahuan serta

pencapaian kompetensi tertentu dalam satu semester yang dilaksanakan di kelas

dan atau di lingkungan kampus.


belas) minggu

4. Direktur adalah pemimpin Perguruan Tinggi pada Politeknik.

5. Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi

dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi

syarat, Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 9

8. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung

program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni,

dan/atau olahraga.




10. BAKPSI adalah Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem

Informasi yang bertugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, alumni,

perencanaan, sistem informasi, dan kerjasama di lingkungan PPNS.


pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai






13. Modul ajar merupakan materi ajar yang dikemas sebagai bahan untuk disajikan

dalam pembelajaran di kelas.

14. Surat Peringatan (SP) adalah surat yang berisi tentang peringatan ketidakhadiran

mahasiswa yang dikeluarkan berdasarkan rekapitulasi kehadiran dari BAKPSI.

15. Jadwal perkuliahan adalah daftar kegiatan belajar mengajar dalam satu minggu

yang harus dilaksanakan oleh sivitas akademik terkait tertentu.

16. Berita acara perkuliahan adalah lembar bukti persetujuan antara dosen pengajar

dan wakil mahasiswa bahwa perkuliahan telah dilaksanakan sesuai dengan RPS

yang direncanakan

17. Daftar Hadir adalah lembar bukti kehadiran pelaksanaan perkuliahan yang

dilakukan oleh sivitas akademik pada hari, tanggal, jam, dan tahun tertentu.

3. Rasional

Berkaitan dengan misi pertama PPNS, upaya dalam kegiatan pembelajaran

(perkuliahan) oleh sivitas akademik harus dibangun dengan mengindahkan proses

secara bertahap (enabling courses). Upaya dari kedua belah pihak (dosen dan

mahasiswa) dilakukan secara harmonis melalui koordinasi aktivitas dengan

mengedepankan obyektifitas, kejujuran, kesetaraan, serta keadilan; sesuai peran dan

tanggungjawabnya. Kegiatan belajar mengajar ini perlu didukung oleh lembaga dalam

bentuk prasarana-sarana untuk melancarkan proses tersebut; sehingga hasil yang

dicapai dapat optimal.

Hasil belajar adalah kompetensi tertentu yang dilandasi dengan pola pikir lojik-

terstruktur (logic-systematic). Kompetensi tersebut harus dapat diukur melalui

persoalan-persoalan teoritikal maupun kasus penerapannya. Bagi mahasiswa,

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 9

pencapaian hasil belajar secara bertahap dan komprehensif harus diperlihatkan melalui

aktivitas tatap-muka, tutorial, tugas mandiri, serta ujian tengah maupun akhir semester.

Bagi dosen, keberhasilan proses belajar mengajar juga dapat diukur melalui instrumen

yang dikenakan kepada mahasiswanya. Keberhasilan tersebut tercermin dari distribusi

pencapaian nilai belajar bersesuaian dengan rasional tingkat kesulitan soal yang

disampaikan dalam tutorial, tugas mandiri, serta evaluasi yang diberikan.

Berkaitan dengan visi PPNS, kompetensi yang dicapai melalui proses

pembelajaran (perkuliahan) ini perlu dicanangkan dan dikembangkan berorentasi pada

kualifikasi nasional maupun internasional. Secara nasional, Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI) merupakan rumusan yang dipakai sebagai rujukan dalam

menyusun standar perkuliahan; hal ini sesuai dengan UU 12/2012 pasal 29 dan PerMen

Pendidikan dan Kebudayaan No.49 Tahun 2014.

Penyusunan standar ini dimaksudkan untuk memberi arahan kepada sivitas

akademik dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan teori. Penerapan standar ini

melalui masa transisi dengan pembimbingan selama dua tahun akademik. Hasil

evaluasi dan monitoring yang diperuntukkan untuk pengembangan dan pembakuan

dilakukan di triwulan terakhir perioda transisi.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Jurusan/Program Studi mengelola perkuliahan, sesuai dengan kurikulum dan

silabus yang telah ditetapkan Direktur.

2. Setiap awal semester, Jurusan/Program Studi menyelenggarakan rapat dosen

untuk penyusunan beban mengajar dan dosen pengajarnya.

3. Jurusan/Program Studi menyusun silabus setiap mata kuliah yang menjadi

rujukan materi utama dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

4. Jurusan/Program Studi bersama-sama dengan BAKPSI menyusun jadwal

perkuliahan teori setiap semester.

5. Dosen pengampu membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan

ajar untuk mata kuliah yang diampu merujuk pada silabus, diberikan surat tugas

dan disetujui Ketua jurusan/prodi; selanjutnya disosialisasikan kepada mahasiswa

di awal perkuliahan.

6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran teori mengacu pada RPS yang telah

disosialisasikan.

7. Dosen pengajar dan mahasiswa wajib hadir pada setiap mata kuliah yang dijalani

minimal 80% (sebagai persyaratan pelaksanaan evaluasi belajar) yang dicatat

dalam berita acara perkuliahan.

8. Mahasiswa yang belum menyelesaikan Ujian Tengah Semester (UTS) dan atau

memiliki kehadiran kurang dari 80% dalam satu semester untuk tiap mata kuliah,

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 9

tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS)

9. Dosen yang tidak melaksanakan perkuliahan teori sebanyak empat minggu

(berurutan maupun tidak) tanpa ijin, akan dicabut beban mengajarnya dan

digantikan oleh dosen lain yang ditunjuk oleh Direktur dengan memperhatikan

masukan Jurusan/Program Studi .

10. Sivitas akademik melaksanakan perkuliahan teori sesuai jadwal yang ditetapkan;

dengan toleransi kelambatan mulai pelaksanaan tidak lebih dari 15 menit di setiap

pertemuan.

11. Mahasiswa mengisi daftar hadir disetiap kegiatan tatap-muka maupun tutorial dan

divalidasi oleh dosen pengajar serta BAKPSI.

12. Mahasiswa yang tidak menghadiri kegiatan tatap-muka maupun tutorial tanpa ijin

akan diberikan Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan selambat-lambatnya satu

minggu setelah jumlah ketidakhadiran tersebut dicapai (SP I = 10 jam, SP II = 20

jam, dan SP III >38 jam).

13. Dosen pengajar dan perwakilan mahasiswa mencatat kesesuaian materi kuliah

dengan RPS pada lembar berita acara perkuliahan setiap kehadiran tatap-muka

atau tutorial.

14. Jurusan/Program Studi/Ketua Kelompok Bidang Keahlian melakukan validasi

kesesuaian soal ujian dan tugas-tugas dengan RPS.

15. Dosen pengampu mengajar mata kuliah sesuai dengan kompetensinya.

16. Dosen pengajar/pengampu harus memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.

17. Dosen pengajar harus memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi/ Keahlian Praktis

yang relevan dengan mata kuliah yang diampunya.

18. Jurusan/Program Studi bersama-sama BAKPSI melakukan monitoring

pelaksanaan perkuliahan.

19. Dosen melakukan evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa secara berkala

mencakup tugas/quiz, UTS (Ujian Tengah Semester), UAS (Ujian Akhir

Semester), dan kehadiran dalam perkuliahan teori.

20. Jadwal pelaksanaan UTS dan UAS mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh

BAKPSI

21. Mahasiswa mengisi kuesioner Indeks Prestasi Dosen pada semester berjalan,

mengikuti jadwal yang telah ditentukan.

22. Jurusan/Program Studi bersama-sama Unit P2SMP melakukan evaluasi dan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 9

perbaikan sistem pembelajaran (mencakup: materi, metode, alat bantu/teknologi,

dan cara evaluasi) secara rutin; sekurang-kurangnya setiap tahun.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Pembekalan kepada semua Dosen pengajar dengan pelatihan AA/Pekerti.

2. Pengajuan Sertifikasi Profesi bagi dosen yang telah memiliki persyaratan sesuai

ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

3. Pembentukan kelompok bidang keahlian bagi dosen sesuai dengan kebutuhan

pengembangan sains-teknologi berdasarkan RIP (Rencana Induk Pengembangan)

dan Renstra (Rencana Strategis) institusi yang telah ditetapkan.

4. Sosialisasi kurikulum dan silabus kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara

periodik; setelah pengembangan dilakukan dan ditetapkan (Surat Keputusan

Direktur).

5. Pembagian beban kerja, jadwal perkuliahan, koordinasi mata kuliah dan dokumen

(tahun akademik T-1) RPS mata kuliah yang akan dilaksanakan pada semester

gasal/genap kepada dosen dibahas oleh Jurusan/prodi dalam Rapat dosen di setiap

awal semester genap/gasal.

6. Pemutakhiran (up-dating) RPS disesuaikan dengan kurikulum yang telah

ditetapkan; serta perbaikan metode pembelajaran menjadi lebih produktif.

7. Sosialisasi jadwal dan peraturan perkuliahan kepada mahasiswa.

8. Penyusunan Bahan Pembelajaran (Modul/Buku ajar) oleh masing-masing dosen

pengampu.

9. Sosialisasi RPS dan Modul/ Buku Ajar kepada mahasiswa; serta menggalang

koordinasi pelaksanaan perkuliahan teori yang lebih produktif dalam sivitas

akademik.

10. Peningkatan komunikasi yang lebih produktif antara dosen pengampu dan

mahasiswa dengan dosen wali; sebagai upaya meningkatkan kualitas

pembelajaran.

11. Peningkatan komunikasi Jurusan/program studi dengan para orang tua/wali

berkaitan dengan mahasiswa teridentifikasi bermasalah; sebagai upaya menjaga

kualitas akademik.

12. Publikasi penerapan sains-teknologi baru yang relevan dengan perkuliahan

kepada sivitas akademik; melalui Journal dan forum-forum

seminar/lokakarya/simposium/bedah-buku dan yang sejenis sebagai upaya

meningkatan iklim belajar yang lebih kondusif (academic environment

improvement).

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 9

6. Indikator 1. Jumlah kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Jurusan/Program Studi

yang melaksanakan perkuliahan..

2. Jumlah rapat pembebanan dosen untuk semester berikutnya tiap Jurusan/Program

Studi yang diselenggarakan di setiap akhir semester berjalan.

3. Persentase Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan mata kuliah

pada kurikulum yang ditetapkan untuk dilaksanakan.

4. Persentase modul ajar sesuai dengan mata kuliah pada kurikulum yang ditetapkan

untuk dilaksanakan.

5. Jadwal perkuliahan dipublikasikan dan sudah bisa diakses melalui SIM satu

minggu sebelum minggu pertama dimulai

6. Jumlah kehadiran mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan minimal 80%.

7. Jumlah dosen pengampu yang rumpun keilmuan/ keahliannya sesuai dengan mata

kuliahnya yang dilaksanakan mencapai 90%.

8. Jumlah mahasiswa yang mengisi angket/kuesioner setiap akhir masa perkuliahan

>95%.

9. Surat peringatan ketidakhadiran yang melebihi ketentuan (SP I = 10 jam, SP II =

20 jam, dan SP III >38 jam) diterbitkan selambat-lambatnya satu minggu setelah

jumlah ketidakhadiran tersebut dicapai.

10. Evaluasi dan perbaikan sistem pembelajaran (mencakup: materi, metode, alat

bantu/teknologi, dan cara evaluasi) dilakukan sekurang-kurangnya setiap tahun.

11. 75% dari total Dosen memiliki Hasil Indeks Prestasi Dosen diatas nilai minimal

yang telah ditetapkan.

7. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

1. Kurikulum

2. Silabus

3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

4. Modul Ajar

5. Prosedur Penyusunan Beban Mengajar

6. Jadwal Kuliah

7. Berita Acara Rapat Jurusan/Program Studi

8. Surat Tugas Mengajar

9. Formulir Berita Acara Perkuliahan

10. Daftar Hadir Mahasiswa

11. Panduan Evaluasi Pembelajaran

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 8 dari 9

12. Daftar Kelompok Bidang Keahlian

8. Referensi

1. UU 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. UU 12 thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 49 tahun 2014 tentang



Indonesia.



6. BAN-PT

7. Surat Keputusan Direktur PPNS No. 4014/PL19/DT/2013 tentang Pedoman

Akademik & Kemahasiswaan PPNS

8. Panduan Penyusunan RPS dan Silabus

9. Pedoman Penyusunan Modul/ Hand-out

10. Pedoman Penyusunan Buku Ajar


9. Penanggungjawab

dan Pihak Terkait 1. Direktur

2. Wakil Direktur I


4. BAKPSI

5. Dosen

6. Mahasiswa

7. Ka Unit P2SMP


LAMPIRAN :

STANDAR PROSES PERKULIAHAN TEORI

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 9 dari 9

LAMPIRAN STANDAR PROSES PERKULIAHAN TEORI

Kode Indikator Baseline

2014

Middle

2015

Final

2017

1 Jumlah kurikulum yang ditetapkan

sesuai dengan jumlah Jurusan/Program

Studi yang melaksanakan perkuliahan.

9 14 14

2 Jumlah rapat pembebanan dosen untuk

semester berikutnya tiap

Jurusan/Program Studi diselenggarakan

di setiap akhir semester berjalan.

4 x untuk 4

Jurusan atau

9x

untuk 9

program studi

4 x untuk 4

Jurusan atau

14 x untuk

14 program

studi

4 x untuk 4

Jurusan atau

14 x untuk

14 program

studi

3 Prosentase Rencana Pembelajaran

Semester (RPS) sesuai dengan mata

kuliah pada kurikulum yang ditetapkan

untuk dilaksanakan

50% 60% 80%

4 Prosentase modul ajar sesuai dengan

mata kuliah pada kurikulum yang

ditetapkan untuk dilaksanakan

50% 60% 80%

5 Jadwal perkuliahan dipublikasikan dan

sudah bisa diakses melalui SIM satu

minggu sebelum minggu pertama

dimulai

Fix 1 minggu Fix 1 minggu Fix 2

minggu

6 Jumlah kehadiran maha-siswa dalam

melaksanakan perkuliahan minimal 80% 80% 85% 95%

7 Jumlah dosen pengampu yang rumpun

keilmuan/ keahliannya sesuai dengan

mata kuliahnya yang dilaksanakan

mencapai 90%.

90% 92,5% 96%

8 Jumlah mahasiswa yang mengisi

angket/kuisioner setiap akhir masa

perkuliahan >95%

95% 97% 100%

9 Surat peringatan ketidakhadiran yang

melebihi ketentuan (SP I= 10jam, SP II=

20jam, dan SP III>38 jam) diterbitkan

selambat-lambatnya satu minggu setelah

jumlah ketidakhadiran tersebut dicapai

1 minggu 1 minggu 3 hari

10 Evaluasi dan perbaikan sistem

pembelajaran (mencakup: materi,

metode, alat bantu/teknologi, dan cara

evaluasi) dilakukan sekurang-kurangnya

setiap tahun

3 tahun 2 tahun 1 tahun

11 Hasil Indeks Kuisioner terhadap proses

belajar mengajar ≥3 (skala 4) mencapai

>80%

80% 80% 85%

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.02

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 10

STANDAR PROSES

PERKULIAHAN PRAKTEK








M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.02

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 10

1. Visi dan Misi

PPNS






















2. Perkuliahan praktek adalah kegiatan interaksi/tatap muka antara mahasiswa dengan

Dosen dan sumber belajar sebagai forum untuk transfer ilmu pengetahuan serta

pencapaian kompetensi tertentu dalam satu semester yang dilaksanakan di

laboratorium, bengkel dan studio.

3. Direktur adalah pemimpin Perguruan Tinggi pada Politeknik.

4. Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi

dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi

syarat, Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.





7. Unit Pelaksana Implementasi K3 dan Lingkungan adalah unit yang

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan K3 dan Lingkungan dalam kaitannya

dengan perannya sebagai Panitia Pembina K3 (P2K3).

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.02

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 10



dan/atau olahraga.














13. Modul panduan praktek adalah materi ajar yang dikemas sebagai bahan untuk

disajikan dalam pembelajaran praktek di laboratorium/bengkel/studio.

14. Modul praktek adalah unit alat atau peralatan yang dipergunakan untuk belajar

mahasiswa di laboratorium./bengkel/studio.

15. Jadwal perkuliahan adalah daftar kegiatan belajar mengajar dalam satu minggu

yang harus dilaksanakan oleh sivitas akademik terkait.

16. Jadwal praktikum adalah daftar kegiatan praktek yang harus dilaksanakan oleh

mahasiswa dengan bimbingan dosen pengampu/ pengajar dibantu tenaga teknisi di

laboratorium/bengkel/studio tertentu.

17. Daftar Hadir adalah lembar bukti kehadiran pelaksanaan perkuliahan yang

dilakukan oleh sivitas akademik pada hari, tanggal, jam, dan tahun tertentu.

18. Berita acara perkuliahan adalah lembar bukti persetujuan antara dosen pengajar

dan wakil mahasiswa bahwa perkuliahan telah dilaksanakan sesuai dengan RPS

yang direncanakan

19. Surat Peringatan (SP) adalah surat yang berisi tentang peringatan ketidakhadiran

mahasiswa yang dikeluarkan berdasarkan rekapitulasi kehadiran dari BAKPSI.

20. Indeks Prestasi Dosen (IPD) adalah hasil penilaian mahasiswa terhadap kinerja

dosen pengampu matakuliah.

21. Indeks Prestasi Laboratorium/Bengkel/Studio adalah hasil penilaian mahasiswa

terhadap layanan serta sarana dan prasarana laboratorium/bengkel/studio.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.02

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 10

3. Rasional













aktivitas tatap-muka, tugas mandiri berupa laporan dan praktek maupun Evaluasi

Praktek. Bagi dosen, keberhasilan proses belajar mengajar juga dapat diukur melalui

instrumen yang dikenakan kepada mahasiswanya. Keberhasilan tersebut tercermin dari

distribusi pencapaian nilai belajar bersesuaian dengan rasional tingkat kesulitan materi

evaluasi praktek yang disampaikan dalam tutorial, tugas, serta evaluasi praktek yang

diberikan.





menyusun standar perkuliahan; hal ini sesuai dengan UU 12/2012 pasal 29 dan PerMen



akademik dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan praktek. Penerapan standar ini




4. Pernyataan Isi

Standar

1. Jurusan/Program Studi mengelola perkuliahan, sesuai dengan kurikulum dan

silabus yang telah ditetapkan Direktur

2. Setiap awal semester, Jurusan/Program Studi menyelenggarakan rapat dosen

untuk penyusunan beban mengajar dan dosen pengajarnya

3. Dosen pengampu harus membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan

bahan ajar untuk mata kuliah praktek yang diampu merujuk pada silabus,

diberikan surat tugas dan disetujui Ketua jurusan/prodi; selanjutnya

disosialisasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.

4. Jurusan/Program Studi bersama-sama dengan BAKPSI, dan Kepala

Laboratorium dan Bengkel menyusun jadwal perkuliahan praktek setiap

semester.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.02

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 10

5. Kepala laboratorium/bengkel/studio membuat perencanaan kebutuhan bahan dan

peralatan yang diperlukan dalam rangkaian proses praktikum di

laboratorium/bengkel/studio untuk semester berikutnya pada akhir semester

berjalan;

6. Kepala Laboratorium menginvetarisasi serta menindaklanjuti kebutuhan bahan

dan peralatan praktikum yang akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan

masukan dosen pengampu mata kuliah praktek.

7. Unit Pelaksana Implementasi K3 dan Lingkungan beserta Jurusan/prodi harus

memastikan memiliki standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di setiap

Laboratorium/Bengkel/Studio.

8. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran praktek mengacu pada RPS

yang telah disosialisasikan.

9. Jurusan/Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio bertanggung

jawab terhadap implementasi Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada

pelaksanaan proses perkuliahan praktikum dengan terjaminnya ketersediaan

pedoman, keefektifan pelaksanaannya dan kelengkapan peralatan dan bahan.

10. Dosen pengampu dan mahasiswa wajib mentaati SOP (Standard Operational

Procedure) Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan di

laboratorium/bengkel/studio dan selalu meningkatkan implementasi budaya K3.

11. Perbandingan jumlah mahasiswa/praktikan terhadap jumlah peralatan praktikum

harus proporsional untuk memberikan kesempatan akses belajar dan mengajar

yang efektif dan optimal.

12. Dosen pengampu dan mahasiswa wajib hadir pada setiap mata kuliah yang

dijalani minimal 80% (sebagai persyaratan pelaksanaan evaluasi belajar) yang

dicatat dalam berita acara perkuliahan.

13. Dosen yang tidak melaksanakan perkuliahan praktek sebanyak empat minggu

(berurutan maupun tidak) tanpa ijin akan dicabut beban mengajarnya dan

digantikan oleh dosen lain yang ditunjuk oleh Jurusan/Program Studi.

14. Sivitas akademik melaksanakan perkuliahan praktek sesuai jadwal yang

ditetapkan; dengan toleransi kelambatan mulai pelaksanaan tidak lebih dari 15

menit di setiap pertemuan.

15. Mahasiswa mengisi daftar hadir disetiap kegiatan tatap-muka maupun tutorial

dan divalidasi oleh dosen pengajar serta BAKPSI.

16. Mahasiswa yang tidak menghadiri kegiatan tatap-muka maupun tutorial tanpa

ijin akan diberikan Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan selambat-lambatnya

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.02

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 10

satu minggu setelah jumlah ketidakhadiran tersebut dicapai (SP I = 10 jam, SP II

= 20 jam, dan SP III >38 jam).

17. Dosen pengampu dan perwakilan mahasiswa mencatat kesesuaian materi kuliah

dengan RPS pada lembar berita acara perkuliahan setiap kehadiran tatap-muka

atau tutorial.

18. Jurusan/Program Studi/Ketua Kelompok Bidang Keahlian melakukan validasi

kesesuaian soal ujian dan tugas-tugas dengan RPS.

19. Dosen pengampu minimal berpendidikan (terakhir) S2 yang bidang keahliannya

sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

20. Dosen pengampu harus memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.

21. Dosen pengampu harus memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi/ Keahlian Praktis

yang relevan dengan mata kuliah yang diampunya.

22. Dosen pengampu mengajar mata kuliah sesuai dengan kompetensinya.

23. Jurusan/Program Studi bersama-sama BAKPSI melakukan monitoring

pelaksanaan perkuliahan.

24. Dosen pengampu melakukan evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa secara

berkala mencakup tugas, Ujian Praktek I dan Ujian Praktek II dan kehadiran

dalam perkuliahan praktek.

25. Mahasiswa mengisi kuisioner tentang proses belajar mengajar dan sarana

prasarana Laboratorium/ Bengkel/Studio pada semester berjalan, mengikuti

jadwal yang telah ditentukan.

26. Unit Pelaksana Implementasi K3 dan Lingkungan bersama-sama Jurusan

melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan sistem implementasi standar

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara periodik dan berkesinambungan.

27. Jurusan/Program Studi bersama-sama Unit P2SMP melakukan evaluasi dan

perbaikan sistem pembelajaran (mencakup: materi, metode, alat bantu/teknologi,


5. Strategi

pencapaian dan

pengendalian

standar







STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.02

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 10



Direktur).

5. Pembagian beban kerja, jadwal perkuliahan, koordinasi mata kuliah dan dokumen

(tahun akademik T-1) RPS mata kuliah yang akan dilaksanakan pada semester

gasal/genap kepada dosen dibahas oleh Jurusan/prodi dalam Rapat dosen di

setiap awal semester genap/gasal.

6. Pembekalan training ahli K3 pada tenaga pengajar dan teknisi yang mengampu

mata kuliah praktek.

7. Pemutakhiran (up-dating) RPS disesuaikan dengan kurikulum dan silabus yang

telah ditetapkan; serta perbaikan metode pembelajaran menjadi lebih produktif

dan dapat menghindari peluang mahasiswa bertindak plagiat dalam pelaksanaan

perkuliahan praktek.

8. Sosialisasi jadwal dan peraturan perkuliahan kepada mahasiswa.

9. Sosialisasi RPS dan Modul Ajar kepada mahasiswa; serta menggalang koordinasi

pelaksanaan perkuliahan praktek yang lebih produktif dalam sivitas akademik.

10. Peningkatan komunikasi yang lebih produktif antara dosen pengampu dan

mahasiswa dengan dosen wali; sebagai upaya meningkatkan kualitas

pembelajaran.

11. Peningkatan komunikasi Jurusan/program Studi dengan para orang tua/wali


kualitas akademik.


kepada sivitas akademik; melalui forum-forum seminar/

lokakarya/simposium/bedah-buku dan yang sejenis sebagai upaya meningkatan

iklim belajar yang lebih kondusif (academic environment improvement).

6. Indikator 1. Jumlah kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Jurusan/Program Studi

yang melaksanakan perkuliahan.

2. Jumlah Rapat koordinasi Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dengan tim

pengampu praktikum yang diselenggarakan di setiap awal dan akhir semester.

3. Persentase Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan modul panduan praktek

sesuai dengan mata kuliah pada kurikulum yang ditetapkan untuk dilaksanakan.

4. Jadwal perkuliahan dipublikasikan selambat-lambatnya satu minggu sebelum

minggu pertama dimulai di setiap semester.

5. Jumlah kehadiran sivitas akademik dalam melaksanakan perkuliahan minimal

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.02

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 8 dari 10

80%.

6. Jumlah dosen pengampu yang rumpun keilmuan/ keahliannya sesuai dengan mata

kuliahnya yang dilaksanakan mencapai 90%.

7. Jumlah mahasiswa yang mengisi angket/kuisioner setiap akhir masa perkuliahan

>95%

8. Surat peringatan ketidakhadiran yang melebihi ketentuan (SP I = 10 jam, SP II =

20 jam, dan SP III >38 jam) diterbitkan selambat-lambatnya satu minggu setelah


9. Evaluasi dan perbaikan sistem pembelajaran (mencakup: materi, metode, alat

bantu/teknologi, dan cara evaluasi) dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga

tahun

10. 75% dari total Dosen memiliki Hasil Indeks Prestasi Dosen diatas nilai minimal

yang telah ditetapkan

11. 75% hasil Indeks sarana dan Prasarana Laboratorium/Bengkel/Studio diatas nilai

minimal yang telah ditetapkan.

7. Dokumen terkait

Pelaksanaan standar ini memerlukan:

1. Kurikulum

2. Silabus

3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

4. Panduan Modul Praktek/Praktikum

5. Prosedur Penyusunan Beban Mengajar (IK.PDI.002)

6. Jadwal Praktikum

7. Berita Acara Rapat Jurusan/Program Studi dan Lab./Bengkel/Studio

8. Surat Tugas Mengajar

9. Formulir Berita Acara Perkuliahan

10. Absensi Mahasiswa


12. Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Praktek


14. Pedoman K3

8. Referensi




STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.02

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 9 dari 10



Indonesia.



6. BAN-PT



8. Panduan Penyusunan RPS dan Silabus

9. Pedoman Penyusunan Modul/ Hand-out

10. Pedoman Penyusunan Buku Ajar


9. Penanggung

jawab dan pihak

terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I


4. BAKPSI

5. Kepala Laboratorium dan Bengkel

6. UPI K3


8. Ka Unit P2SMP

9. Dosen

10. Mahasiswa

LAMPIRAN :

STANDAR PROSES PERKULIAHAN PRAKTEK

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.02

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014


LAMPIRAN STANDAR PROSES PERKULIAHAN PRAKTEK


2013

Middle

2015

Final

2017

1 Jumlah kurikulum yang ditetapkan

sesuai dengan jumlah Jurusan/Program

Studi yang melaksanakan perkuliahan.

9 14 14

2 Jumlah Rapat koordinasi Kepala

Lab./Bengkel/Studio dengan tim

pengampu praktikum diselenggarakan

di setiap awal dan akhir semester

1x 2x 2x

3 Persentase Rencana Pembelajaran

Semester (RPS) dan jobsheet sesuai

dengan mata kuliah pada kurikulum yang

ditetapkan untuk dilaksanakan

50% 60% 80%

4 Jadwal perkuliahan dipublikasikan

selambat-lambatnya satu minggu

sebelum minggu pertama dimulai di

setiap semester.

Fix 1 minggu Fix 1 minggu Fix 2

minggu

5 Jumlah kehadiran sivitas akademik

dalam melaksanakan perkuliahan

minimal 80%

80% 85% 95%

6 Jumlah dosen pengampu yang rumpun

keilmuan/ keahliannya sesuai dengan

mata kuliahnya yang dilaksanakan

mencapai 90%.

90% 92,5% 96%

7 Jumlah mahasiswa yang mengisi

angket/kuisioner setiap akhir masa

perkuliahan >95%

95% 97% 100%

8 Surat peringatan ketidakhadiran yang

melebihi ketentuan (SP I= 10jam, SP II=

20jam, dan SP III>38 jam) diterbitkan

selambat-lambatnya satu minggu setelah


1 minggu 1 minggu 3 hari


pembelajaran (mencakup: materi,

metode, alat bantu/teknologi, dan cara

evaluasi) dilakukan sekurang-kurangnya

setiap tiga tahun

3 tahun 2 tahun 1 tahun

10 Hasil Indeks Kuisioner terhadap proses

belajar mengajar Praktek ≥3 (pada skala

1- 4 )

80% 80% 85%

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.03

Revisi : 00

Tanggal : 28- 11 - 2014

Halaman : 1 dari 7

STANDAR PROSES

PERKULIAHAN ON THE JOB TRAINING

(OJT)




Denny Dermawan, ST, MT Perumus




M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.03

Revisi : 00

Tanggal : 28- 11 - 2014

Halaman : 2 dari 7

1. Visi dan Misi

PPNS






















2. On Job Training atau OJT adalah kegiatan perkuliahan mahasiswa yang wajib

dilaksanakan di industri; pada bidang yang relevan dengan ilmu

pengetahuan/kompetensi program studi yang sudah didapatkan dari kampus; untuk

mendapatkan pengetahuan terapan teknologi di industri yang menjadi tempat OJT

selama 16 minggu (600-640 jam).

3. D4 : 4 bulan (640 jam) mana yang dicapai duluan.

4. D3 : 3 bulan (480 jam).




6. Koordinator OJT adalah dosen yang ditunjuk dan diberi tanggung jawab oleh

institusi PPNS untuk mengkoordinasi proses administrasi dan pelaksanaan OJT

mahasiswa di industri.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.03

Revisi : 00

Tanggal : 28- 11 - 2014

Halaman : 3 dari 7

7. Dosen pembimbing OJT adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing

pelaksanaan dan penulisan laporan akhir OJT.

8. Pembimbing Lapangan adalah tenaga ahli yang ditugaskan oleh pihak industri

untuk membimbing dan mengevaluasi mahasiswa pelaksana OJT.




10. Form Penilaian OJT adalah lembar evaluasi proses OJT mahasiswa di industri yang

diberikan pihak PPNS dan diisi oleh pembimbing lapangan dari industri dimana

mahasiswa melaksanakan OJT dan dosen pembimbing OJT.

3. Rasional





mengedepankan obyektifitas, kejujuran, kesetaraan, serta keadilan; sesuai peran

dan tanggungjawabnya. Kegiatan belajar mengajar ini perlu didukung oleh lembaga

dalam bentuk prasarana-sarana untuk melancarkan proses tersebut; sehingga hasil

yang dicapai dapat optimal.



persoalan-persoalan teoritikal maupun kasus penerapannya di lapangan/industri. Bagi

mahasiswa, pencapaian hasil belajar secara bertahap dan komprehensif harus

diperlihatkan pada saat melakukan OJT dimana mahasiswa mampu berperan

menerapkan ilmu yang sudah diperoleh di kampus dan sekaligus menyerapkan

teknologi yang ada di industri.


pembelajaran ini perlu dicanangkan dan dikembangkan berorentasi pada kualifikasi

nasional maupun internasional. Secara nasional, Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI) merupakan rumusan yang dipakai sebagai rujukan dalam menyusun

standar perkuliahan; hal ini sesuai dengan UU 12/2012 pasal 29.


akademik dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan OJT. Penerapan standar ini

melalui masa transisi dengan pembibingan selama dua tahun akademik. Hasil evaluasi

dan monitoring yang diperuntukkan untuk pengembangan dan pembakuan dilakukan di

triwulan terakhir perioda transisi.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.03

Revisi : 00

Tanggal : 28- 11 - 2014

Halaman : 4 dari 7

4. Pernyataan Isi

Standar

1. PPNS melalui jurusan/program studi dan Unit P2SMP membuat Buku Panduan

Pelaksanaan OJT yang berisi jadwal dan prosedur pelaksanaan (persiapan,

pembimbingan, pelaporan dan penilaian hasil) OJT; yang berfungsi sebagai

petunjuk teknis pelaksanaan OJT.

2. Jurusan/Program Studi mengelola jadual pelaksanaan OJT, sesuai dengan

kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan Direktur.

3. Jurusan/program studi menetapkan daftar industri terinstitusi oleh PPNS.

4. PPNS memberikan pembekalan etika profesi, budaya kerja dan pengetahuan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada mahasiswa agar siap

melaksanakan OJT dan memasuki dunia kerja di industri.

5. Peserta OJT adalah mahasiswa aktif PPNS semester tujuh untuk Diploma 4 dan

semester enam untuk Diploma 3.

6. Mahasiswa melaksanakan OJT pada industri yang relevan bidang kerjanya

dengan keilmuannya untuk mendapatkan pengetahuan terapan teknologi di

industri yang menjadi tempat OJT selama 16 minggu (600-640 jam) dan wajib

mempresentasikan laporan hasil pelaksanaan OJT di depan panelis penguji.

7. Dosen pembimbing OJT serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Asisten

Ahli (AA) dan pendidikan terakhir Magister/Spesialis I.

8. Pembimbing lapangan dari industri memberikan penilaian terhadap kinerja dan

kompetensi mahasiswa selama bekerja di industri pada Form Penilaian OJT yang

dibuat oleh PPNS.

9. Koordinator OJT dan pembimbing lapangan aktif memantau pelaksanaan dan

evaluasi OJT mahasiswa serta menerapkan sistem monitoring yang ditetapkan

industri terkait maupun PPNS.

10. Koordinator OJT PPNS mengkoordinasi visitasi ke industri lokasi OJT minimal 2

x dalam satu semester.

11. Project Work : 1 project work utk 1 mahasiswa

12. Penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran mahasiswa di OJT mencakup 2

sumber yaitu penilaian oleh pembimbing lapangan dari industri dan penilaian

oleh Dosen Pembimbing OJT terhadap hasil pelaporan akhir.

13. Jurusan/program studi bersama-sama unit P2SMP melakukan evaluasi dan

perbaikan sistem pembelajaran OJT (mencakup; materi, metode, alat

bantu/teknologi dan cara evaluasi) secara rutin sekurang-kurangnya setiap tiga

tahun.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.03

Revisi : 00

Tanggal : 28- 11 - 2014

Halaman : 5 dari 7

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar







4. Sosialisasi kurikulum, silabus dan RPS kepada seluruh dosen dan mahasiswa

secara periodik; setelah pengembangan dilakukan dan ditetapkan (Surat

Keputusan Direktur).

5. Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan On the Job Training (OJT).

6. Sosialisasi Buku Panduan Pelaksanaan On the Job Training (OJT) kepada Dosen

dan Mahasiswa terkait sekurang-kurangnya satu semester sebelum dilaksanakan

OJT.

7. Peningkatan komunikasi yang lebih produktif antara koordinator OJT, dosen

pembimbing OJT, dan mahasiswa; sebagai upaya meningkatkan kualitas

pembelajaran OJT.

8. Peningkatan komunikasi Institusi, Jurusan/program Studi dengan pihak industri

sebagai upaya peningkatan kualitas akademik dan pelaksanaan OJT . Peningkatan

jumlah kerjasama antara pihak PPNS dengan industri untuk memperbanyak

jumlah lokasi industri yang menjadi tempat mahasiswa melaksanakan OJT.


kepada sivitas akademik; melalui forum-forum seminar/ lokakarya/ simposium/

bedah-buku dan yang sejenis sebagai upaya meningkatan iklim belajar yang lebih

kondusif (academic environment improvement).

6. Indikator 1. Rasio jumlah mahasiswa tiap industri

2. Jumlah industri terinstitusi oleh PPNS

3. Jumlah Industri yang menjadi mitra untuk menjadi tempat pelaksanaan OJT

4. Tingkat Kepuasan pelaksanaan OJT (Mahasiswa,industri, dosen)

5. Rasio jumlah Dosen Pembimbing OJT terhadap jumlah kelompok OJT

7. Dokumen terkait


1. Kurikulum/silabus

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.03

Revisi : 00

Tanggal : 28- 11 - 2014

Halaman : 6 dari 7

2. Jadwal Kuliah

3. Buku Panduan Pelaksanaan OJT

4. Data MOU Kerjasama PPNS -Industri

5. Data pengajuan OJT ke industri lengkap dengan respon dan rekomendasinya

(F.PDI.001)

6. Form Penilaian OJT (F.PDI.002)

7. Data Evaluasi sistem pembelajaran OJT

8. Referensi

1. UU 12/2012

2. PP 19/2005 pasal 19 s/d 24

3. BAN-PT

4. KKNI

5. Buku Pedoman Pelaksanaan OJT

6. Panduan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Silabus


9. Penanggungjawab

dan Pihak Terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I

3. Ketua/Sekretaris Jurusan/Program Studi

4. Koordinator OJT

5. Dosen Pembimbing OJT

6. UP2SMP

7. Mahasiswa

LAMPIRAN :

STANDAR PROSES PERKULIAHAN ON THE JOB TRAINING (OJT)

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.03

Revisi : 00

Tanggal : 28- 11 - 2014

Halaman : 7 dari 7

LAMPIRAN STANDAR PROSES PERKULIAHAN ON THE JOB TRAINING (OJT)


2013

Middle

2015

Final

2017

1 Rasio jumlah mahasiswa tiap industri

2 Jumlah industri terinstitusi oleh PPNS

4 Jumlah Industri yang menjadi mitra

untuk menjadi tempat pelaksanaan OJT

3 Tingkat Kepuasan pelaksanaan OJT

(Mahasiswa,industri, dosen)

5 Rasio jumlah Dosen Pembimbing OJT

terhadap jumlah kelompok OJT

1.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.04

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PROSES

PERKULIAHAN TUGAS AKHIR








M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.04

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 8

1. Visi dan Misi

PPNS






















2. Tugas Akhir (TA) adalah mata kuliah yang dilaksanakan pada semester akhir

berbentuk riset/penelitian teknologi terapan; yang dilakukan mahasiswa dibawah

bimbingan dosen tertentu.


mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan,

dan teknologi terapan yang relevan dengan bidang perkapalan melalui pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Dosen Penguji TA adalah tenaga pengajar yang mendapat surat tugas dari jurusan

untuk menguji proposal/laporan TA mahasiswa sesuai dengan bidang rumpun ilmu

yang dimilikinya.

5. Dosen Pembimbing TA adalah tenaga pengajar yang mendapat surat tugas dari

jurusan untuk membimbing TA mahasiswa sesuai dengan bidang kompetensi yang

dikuasainya.

6. Buku Panduan adalah dokumen yang memuat pedoman terkait dengan pelaksanaan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.04

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 8

kegiatan tertentu.








3. Rasional















yang dikenakan kepada mahasiswanya. Keberhasilan tersebut tercermin dari

pencapaian mahasiswa mengelaborasi obyek, topik, dan fokus pada teknologi

terpakai/terapan yang diminati menjadi sebuah gagasan Tugas Akhir (TA). Hasil

elaborasi ini diujikan di dalam forum formal berupa sidang TA untuk membuktikan

kompetensi yang dicapai layak dan akuntabel.

Berkaitan dengan visi PPNS, kompetensi yang dicapai melalui proses pembelajaran

(perkuliahan) ini perlu dicanangkan dan dikembangkan berorentasi pada kualifikasi

nasional maupun internasional. Secara nasional, Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI) merupakan rumusan yang dipakai sebagai rujukan dalam menyusun

standar perkuliahan; hal ini sesuai dengan UU 12/2012 pasal 29 dan PerMen



akademik dalam melaksanakan penyusunan Tugas Akhir (TA). Penerapan standar ini




STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.04

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 8

4. Pernyataan Isi

Standar

1. PPNS membuat Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir (TA) yang berisi

pemahaman Mata Kuliah Tugas Akhir; prosedur pelaksanaan (persiapan,

pembimbingan, pelaporan, dan pengujian) TA; format proposal dan buku laporan:

serta ketentuan lain yang diperlukan.

2. Jurusan/prodi menyusun dan menetapkan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) dari

dosen pembimbing TA sesuai rumpun keilmuannya dan bidang keahliannya.

3. Setiap KBK mengusulkan ide penelitian (dengan obyek, topik, dan fokus yang

jelas/definit) yang proposional dapat dijadikan TA mahasiswa.

4. Dosen pembimbing melakukan pembimbingan TA sesuai dengan rumpun

keilmuan/kompetensinya.

5. Dosen pembimbing utama TA minimal memiliki jabatan akademik Lektor atau

Asisten Ahli yang memiliki gelar Magister/Spesialis I dan memiliki sertifikat

kompetensi/profesi.

6. Dosen pembimbing pendamping TA serendah-rendahnya memiliki jabatan

akademik Asisten Ahli (AA) dan pendidikan terakhir Magister/Spesialis I.

7. Mata kuliah Tugas Akhir mencakup ide atau gagasan yang diwujudkan dalam

bentuk proposal yang harus diseminarkan.

8. Pelaksanaan TA terbimbing efektif selama 16 minggu per semester.

9. Evaluasi TA dilaksanakan dalam forum Sidang TA yang terjadwal.

10. Jumlah mahasiswa bimbingan seorang Dosen mengikuti batas kewajaran Dikti,

dengan kebijakan tertentu jika terjadi kondisi tertentu.

11. Jurusan menetapkan daftar dosen pembimbing TA sesuai dengan rumpun

keilmuan/ keahlian dosen yang bersangkutan.

12. Apabila Dosen pembimbing juga menjadi tim penguji TA, maka dosen tersebut

memberikan nilai sebagai penguji dan sebagai pembimbing.

13. Penilaian TA diberikan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji dengan

persentase seimbang, 50% dari Dosen Pembimbing dan 50% dari Dosen Penguji.

14. Selisih/range nilai antar dosen penguji TA adalah +/- 20%.

15. Selisih antara rata-rata nilai penguji dan pembimbing adalah +/- 20%.

16. Ketua sidang TA adalah pembimbing TA dari mahasiswa yang di uji.

17. Proposal mahasiswa mempunyai masa berlaku seperti yang diatur pada panduan

TA

18. Kualitas TA untuk jenjang lulusan D3 harus mampu mencerminkan pencapaian

kompetensi minimal level 5 KKNI.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.04

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 8

19. Kualitas TA untuk jenjang lulusan D4 harus mampu mencerminkan pencapaian

kompetensi minimal pada level 6 KKNI.

20. Jurusan/program studi bersama-sama Unit P2SMP melakukan evaluasi dan

perbaikan sistem pembelajaran TA (mencakup materi, metode, alat bantu/teknologi


5. Strategi

pencapaian dan

pengendalian

standar







Direktur).

4. Pembagian beban kerja, jadwal seminar proposal TA dan sidang TA, yang akan

dilaksanakan pada semester ganjil/genap kepada dosen dibahas oleh Jurusan/prodi

dalam Rapat dosen di setiap awal semester ganjil/genap.

5. Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir (TA).

6. Sosialisasi Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir (TA) kepada Dosen dan

Mahasiswa terkait sekurang-kurangnya satu semester sebelum dilaksanakan.

7. Peningkatan komunikasi yang lebih produktif antara kooordinator TA, dosen

pembimbing dan mahasiswa dengan dosen wali terkait; sebagai upaya

meningkatkan kualitas pengerjaan TA.



kualitas akademik.

9. Publikasi hasil tugas akhir mahasiswa (TA) dilakukan melalui jurnal ilmiah

dan/atau forum-forum seminar/lokakarya/simposium/bedah-buku dan yang sejenis

sebagai upaya meningkatan iklim belajar yang lebih kondusif (academic

environment improvement).

6. Indikator 1. Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir

2. Sosialisasi Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir

3. Persentase dosen pembimbing yang sesuai dengan rumpun

keilmuan/keahlian/kompetensinya.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.04

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 8

4. Evaluasi dan perbaikan sistem pembelajaran mata kuliah Tugas Akhir

(mencakup: materi, metode, alat bantu/teknologi, dan cara evaluasi).

5. Persentase hasil tugas akhir mahasiswa (TA) yang dipublikasikan.

6. Pembentukan Kelompok Bidang Keahlian Dosen untuk mendukung

pengembangan sains dan teknologi.

7. Dokumen terkait


1. Kurikulum dan Silabus

2. Buku Panduan Tugas Akhir


4. Jadwal Perkuliahan

5. Berita Acara Rapat Jurusan/Program Studi terkait Pelaksanaan dan Evaluasi

Tugas Akhir

6. Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir

7. Surat Tugas Penguji Tugas Akhir

8. Formulir Daftar Kemajuan Tugas Akhir

8. Referensi

1. UU 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. UU 12 thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi.






Indonesia.

6. BAN-PT

7. Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir (TA).

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I


STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.04

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 8

4. BAKPSI

5. Dosen


7. Unit P2SMP

8. Mahasiswa

LAMPIRAN :

STANDAR PROSES PERKULIAHAN TUGAS AKHIR

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.04

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 8 dari 8

LAMPIRAN STANDAR PROSES PERKULIAHAN TUGAS AKHIR


2014

Middle

2015

Final

2017

1 Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir 1 1 1

2 Sosialisasi Buku Panduan Pelaksanaan

Tugas Akhir 1 1 1

3

Prosentase dosen pembimbing yang

sesuai dengan rumpun

keilmuan/keahliannya

80% 85% 90%

4

Evaluasi dan perbaikan sistem

pembelajaran mata kuliah Tugas Akhir

(mencakup: materi, metode, alat

bantu/teknologi, dan cara evaluasi)

1 1 1

5 Prosentase hasil tugas akhir mahasiswa

(TA) yang dipublikasikan 50% 70% 95%

6

Pembentukan Kelompok Bidang

Keahlian Dosen untuk mendukung


7KBK 10KBK 13KBK

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.05

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 7

STANDAR PROSES

SURAT PENDAMPING IJAZAH








M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.05

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 7

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi Istilah 1. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,

provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pendidikan.

2. Surat Pendamping Ijasah adalah surat penetapan dan pengakuan kompetensi

lulusan yang diberikan pada semester akhir melalui uji kompetensi dan atau profesi




4. Dosen Penguji kompetensi adalah tenaga pengajar yang mendapat surat tugas dari

jurusan untuk menguji kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang rumpun ilmu

yang dimilikinya.






STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.05

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 7







9. Silabus merupakan pengembangan atau jabaran dari kurikulum yang berisikan;

sinopsis mata kuliah, kompetensi mata kuliah, indikator kompetensi, topik/sub

topik, dan referensi.

3. Rasional















yang dikenakan kepada mahasiswanya. Keberhasilan tersebut tercermin dari distribusi

pencapaian nilai belajar bersesuaian dengan rasional tingkat kesulitan soal yang

disampaikan dalam tutorial, tugas mandiri, serta ujian yang diberikan.





menyusun standar perkuliahan; hal ini sesuai dengan UU 12/2012 pasal 29.


akademik dalam proses mendapatkan Surat Pendamping Ijasah.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. PPNS membuat Buku Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi yang berisi

pemahaman kompetensi sesuai rumpun bidang ilmu; jadwal dan prosedur

pelaksanaan pengujian (persiapan, pelaporan, dan pengujian) serta borang-borang

yang diperlukan.

2. Jurusan/prodi menyusun dan menetapkan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) dari

dosen penguji kompetensi sesuai rumpun keilmuannya dan bidang keahliannya

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.05

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 7

3. Dosen penguji kompetensi harus sesuai dengan rumpun keilmuan/ keahliannya.

4. Dosen penguji kompetensi minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli yang

memiliki gelar Magister/Spesialis I dan memiliki sertifikat asesor kompetensi.

5. Tahapan pelaksanaan Uji kompetensi mencakup:

a. Pemenuhan syarat administrasi

b. Pelaksanaan uji kompetensi

c. Penerbitan surat pendamping ijasah

6. Jurusan/prodi menetapkan daftar Dosen penguji kompetensi.

7. Kompetensi untuk jenjang lulusan D3 harus mampu mencerminkan pencapaian

kompetensi minimal level 5 KKNI.

8. Kompetensi untuk jenjang lulusan D4 harus mampu mencerminkan pencapaian

kompetensi minimal pada level 6 KKNI.

9. Pelaksanaan uji kompetensi mengikuti Kalender Akademik.

10. Jurusan/program studi bersama-sama Unit P2SMP melakukan evaluasi dan

perbaikan sistem pengujian kompetensi (mencakup materi, metode, alat

bantu/teknologi dan mekanisme pengujian) secara rutin; sekurang-kurangnya setiap

tiga tahun.

5. Strategi

pencapaian dan

pengendalian

standar






Direktur).

3. Pembagian beban kerja, jadwal uji kompetensi yang akan dilaksanakan pada

semester ganjil/genap kepada dosen dibahas oleh Jurusan/prodi dalam Rapat dosen

di setiap awal semester ganjil/genap.

4. Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Uji kompetensi.

5. Sosialisasi Buku Panduan Pelaksanaan Uji kompetensi kepada Dosen dan

Mahasiswa terkait, sekurang-kurangnya satu semester sebelum dilaksanakan.



kualitas akademik.

6. Indikator 1. Buku Panduan Pelaksanaan Uji kompetensi.

2. Sosialisasi Buku Panduan Pelaksanaan Uji kompetensi.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.05

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 7

3. Persentase dosen penguji kompetensi yang sesuai dengan rumpun

keilmuan/keahliannya.

4. Evaluasi dan perbaikan sistem pelaksanaan Uji kompetensi (mencakup: materi,

metode, alat bantu/teknologi, dan cara evaluasi).

5. Pembentukan Kelompok Bidang Keahlian Dosen untuk mendukung


7. Dokumen terkait


1. Kurikulum/silabus

2. Jadwal Perkuliahan

3. Buku Panduan Pelaksanaan Uji kompetensi

4. Kalender Akademik

8. Referensi








Indonesia (KKNI)

6. BAN-PT

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I


4. BAKPSI

5. Dosen

6. Mahasiswa


8. Ka Unit P2SMP

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.05

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 7

LAMPIRAN :

STANDAR PROSES SURAT PENDAMPING IJAZAH

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/C.05

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 7

LAMPIRAN STANDAR PROSES SURAT PENDAMPING IJAZAH


2013

Middle

2015

Final

2017

1 Buku Panduan Pelaksanaan Uji

kompetensi & profesi

2 Sosialisasi Buku Panduan Pelaksanaan

Uji kompetensi & profesi

3 Jumlah dosen penguji kompetensi &

profesi yang sesuai dengan rumpun

keilmuan/keahliannya


pelaksanaan Uji kompetensi & profesi

(mencakup: materi, metode, alat

bantu/teknologi, dan cara evaluasi)

5 Pembentukan Kelompok Bidang

Keahlian Dosen untuk mendukung


STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENILAIAN

PROSES BELAJAR OLEH INSTITUSI



Perumusan

Purwidi Asri, S.ST., MT

Perumus

Adhi Setiawan, ST., MT

Priyambodo N, ST., MT

Lusia Eni P, Spd., Mpd

Pemeriksaan Moh. Miftachul Munir, ST., MT Pemeriksa Standar


Pengendalian Wibowo Arnin, ST., M.Kom Kepala Pusat Jaminan

Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 8

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi Istilah 1. Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme,

prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa).

Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh institusi diartikan sebagai tolok ukur

minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar

mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap

tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program

studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPNS

melalui P2SMP menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi

pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institusi, ketua jurusan/program studi, dan

dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses

pembelajaran dan hasil belajar.

2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan

dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi

mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan

program.

3. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam

belas) minggu termasuk kegiatan evaluasi.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 8

4. Satu Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang

dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran

melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan

usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

5. Yudisium adalah pengukuhan kelulusan mahasiswa yang dianggap telah memenuhi

syarat kelulusan pada suatu program studi. Yudisium ini dibagi menjadi yudisium

kenaikan tingkat dan yudisium kelulusan.

6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung

berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot

masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang

diambil pada semester tersebut

7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai

pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata

kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai

bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang

diambil.

8. Surat Peringatan (SP) adalah surat yang diberikan dari direktur kepada mahasiswa

yang tidak masuk tanpa alasan sesuai tingkat ketidak hadirannya.

9. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara

bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu

melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.





3. Rasional

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, salah satu

proses penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi

terdiri atas: Penilaian hasil belajar oleh dosen dan penilaian hasil belajar oleh institusi.

Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme,

prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa). Sedangkan

standar penilaian pendidikan oleh institusi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang

ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil

belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap

studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PPNS melalui unit P2SMP menetapkan

standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi

pimpinan institusi, ketua jurusan/program studi, dan dosen yang bertanggung jawab

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 8

dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Ketua jurusan, koordinator program studi, dan dosen menyelenggarakan kegiatan

penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa sesuai jadwal yang dibuat

oleh BAKPSI.

2. Ketua jurusan, koordinator program studi, dan dosen menyelenggarakan kegiatan

penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar

mahasiswa sesuai Peraturan Akademik yang berlaku.

3. Ketua jurusan, koordinator program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan

kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup

kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.

4. Komponen penilaian oleh institusi dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Proses Pembelajaran

1) Perkuliahan :

a) Mahasiswa mengisi daftar hadir disetiap kegiatan tatap-muka dan

divalidasi oleh dosen pengajar serta BAKPSI.

b) Mahasiswa yang tidak menghadiri kegiatan tatap-muka tanpa ijin akan

diberikan Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan selambat-lambatnya

satu minggu setelah jumlah ketidakhadiran tersebut dicapai (SP I = 10

jam, SP II = 20 jam, dan SP III >38 jam).

c) Dosen pengajar dan mahasiswa wajib hadir pada setiap mata kuliah

yang dijalani minimal 80% (sebagai persyaratan pelaksanaan evaluasi

belajar) yang dicatat dalam berita acara perkuliahan.

2) Proses persiapan ujian :

a) BAKPSI mengatur dan mengumumkan jadwal ujian.

b) Dosen pengampu mata kuliah membuat soal ujian dan diserahkan

kepada administrasi jurusan minimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.

c) Jurusan/Program Studi/Ketua Kelompok Bidang Keahlian melakukan

validasi kesesuaian soal ujian atau tugas-tugas dengan RPS.

d) Proses pembuatan soal mengikuti Panduan Evaluasi Pembelajaran.

e) Setelah divalidasi, soal digandakan oleh BAKPSI sesuai jumlah

mahasiswa dan diarsip di jurusan/prodi.

3) Pelaksanaan Ujian :

a) Mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80% dalam satu

semester untuk tiap matakuliah, tidak dapat mengikuti Ujian Akhir

Semester (UAS).

b) Pengawas ujian bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan

ujian berpedoman pada peraturan yang berlaku.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 8

4) Hasil ujian :

a) Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian dapat melihat hasil ujian di

BAKPSI. Yang mendapatkan Nilai D dan E diwajibkan mengikuti RC,

kecuali mata kuliah tertentu yang diperbolehkan D sesuai ketetapan

jurusan/prodi .

b) Nilai akan dituangkan saat yudisium kenaikan tingkat.

b. Evaluasi Hasil Belajar

1) Evaluasi hasil belajar dilaksanakan setiap tengah dan akhir semester.

2) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu semester bila:

a) Mempunyai IP 2,00;

b) Jumlah mata kuliah dengan nilai D maksimum 7 sks;

c) Tanpa nilai E;

d) Berperilaku baik.

3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan percobaan pada suatu semester bila

memenuhi salah satu syarat berikut ini :

a) IP 2,00 dan D 7 sks, tanpa nilai E;

b) 1,70 IP 2,00 dan D 7 sks, tanpa nilai E.

4) Pada setiap akhir semester mahasiswa berhak mendapatkan laporan

kemajuan akademik mahasiswa melalui dosen wali.

c. Derajat Keberhasilan

1) Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi

Semester (IPS).

2) Derajat keberhasilan mahasiswa dalam tahap pendidikan Diploma secara

kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

3) IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);

4) Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut :

1

1

i

Ki

n

i

NixKi

n

IPS

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 8

Dimana :

Ni = Nilai numerik hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah

yang ditempuh.

Ki = Besar SKS pelajaran masing-masing mata kuliah perminggu.

n = Jumlah mata kuliah

5) IPS dihitung pada semester yang sedang berjalan

6) IPK dihitung kumulatif dari awal semester sampai semester yang berjalan

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Membekali semua dosen dengan pedoman akademik.

2. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang metode dan komponen

penilaian.

3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara jurusan dan dosen.

6. Indikator 1. Persentase dosen pengampu yang menyerahkan soal ujian pada administrasi

jurusan minimal 3 hari sebelum pelaksanaan ujian.

2. Persentase mahasiswa yang menerima SP.

3. Persentase mahasiswa yang lulus pada suatu semester.

7. Dokumen Terkait

1. Pedoman akademik

2. Prosedur Pelaksanaan dan Penilaian Perkuliahan.

3. Prosedur Pelaksanaan dan Penilaian OJT.

4. Prosedur Pelaksanaan Yudisium.

5. Prosedur Pelaksanaan Remedial Course.

6. Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir.

7. Prosedur UAS.

8. Prosedur UTS.


8. Referensi





STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 8



5. Renstra PPNS

9. Penanggungjawab

dan Pihak Terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I

3. Ketua Jurusan/KoordinatorProgram Studi

4. BAKPSI

5. Dosen

6. Mahasiswa


LAMPIRAN :

STANDAR PENILAIAN PROSES BELAJAR OLEH INSTITUSI

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 8 dari 8

LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PROSES BELAJAR OLEH INSTITUSI

Tabel Persentase mahasiswa yang menerima SP

2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) Keterangan

0.35 0.35 0.3 SP I

0.2 0.15 0.1 SP II

0.05 0.03 0.02 SP III

Standar SPMI


No. : STD.SPMI.D-02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 7

STANDAR PENILAIAN

PROSES BELAJAR OLEH DOSEN



Perumusan


Perumus







Mutu

Standar SPMI


No. : STD.SPMI.D-02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 7

1. Visi dan Misi

PPNS






















Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh dosen diartikan sebagai tolok ukur

minimum yang ditetapkan berdasarkan proses evaluasi untuk mengukur hasil

belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan

pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari

program studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka

PPNS melalui P2SMP menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan

menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institusi, ketua jurusan/program

studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses

pembelajaran dan hasil belajar.


dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi


program.



Standar SPMI


No. : STD.SPMI.D-02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 7





5. Evaluasi Tengah Semester adalah evaluasi formatif yang dimaksudkan untuk

melakukan improvement proses pembelajaran berdasarkan assesment yang telah

dilakukan.

6. Evaluasi Akhir Semester adalah evaluasi yang dilakukan di akhir semester untuk

mengetahui capaian akhir hasil belajar mahasiswa.

7. Yudisium pengukuhan kelulusan mahasiswa yang dianggap telah memenuhi syarat

kelulusan pada suatu program studi. Yudisium ini dibagi menjadi yudisium

kenaikan tingkat dan yudisium kelulusan.

8. On Job Training atau OJT adalah kegiatan perkuliahan mahasiswa yang wajib

dilaksanakan di industri; pada bidang yang relevan dengan ilmu

pengetahuan/kompetensi program studi yang sudah didapatkan dari kampus; untuk

mendapatkan pengetahuan terapan teknologi di industri yang menjadi tempat OJT

selama 16 minggu (600-640 jam).

9. Tugas Akhir adalah karya ilmiah berdasarkan suatu kegiatan penelitian mandiri

mahasiswa, disusun dalam jangka waktu satu semester dibawah bimbingan seorang

dosen pembimbing.

10. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung

berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot

masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sksmata kuliah yang

diambil pada semester tersebut

11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai

pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata

kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai

bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang

diambil

12. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara

bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu

melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa

13. Tugas Terstruktur adalah tugas yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah

pengawasan dosen dan dilakukan di dalam kelas / ruang belajar, dalam bentuk

tugas individu dan tugas kelompok.

Standar SPMI


No. : STD.SPMI.D-02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 7

14. Tugas Mandiri adalah tugas yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri di

luar jam perkuliahan misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi,

mencari jurnal.

15. Kuesioner evaluasi pembelajaran adalah media untuk mengevaluai proses

pembelajaran oleh dosen yang dilakukan mahasiswa pada setiap akhir semester

3. Rasional














4. Pernyataan Isi

Standar

1. Dosen yang mengajar mata kuliah melakukan penilaian akademik terhadap

mahasiswa melalui dua kali evaluasi yang meliputi evaluasi tengah semester dan

evaluasi akhir semester.

2. Waktu penilaian, ujian tengah semester dan akhir semester dilakukan sesuai dengan

jadwal yang ditetapkan oleh BAKPSI.

3. Teknik penilaian meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tertertulis, dan tes

lisan, disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Dosen menyerahkan hasil evaluasi di BAKPSI pada akhir semester.

5. Nilai akhir semester diserahkan pada BAKPSI paling lambat 5 hari setelah

pelaksanaan evaluasi.

6. Nilai akhir yang telah diserahkan pada BAKPSI dapat diakses oleh mahasiswa dan

orang tua secara online.

7. Komponen penilaian dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Proses belajar mengajar dikelas (kuliah)

- Kehadiran : 5% - 10%

- Quiz/Tugas/presentasi : 10% - 30%

Standar SPMI


No. : STD.SPMI.D-02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 7

- UTS : 30 % - 40%

- UAS : 40% - 50%

b. Proses belajar mengajar di laboratorium (praktikum)

- Kehadiran : 5% - 10 %

- Tugas : 20% - 30%

- Ujian 1 : 25% - 35%

- Ujian 2 : 25% - 35%

c. Proses belajar mengajar di bengkel (praktek)

- Akurasi ukuran : 40% - 50%

- Proses pengerjaan : 20% - 30%

- Performansi produk : 10% - 20%

- Presensi : 5% -10%

- Ketepatan waktu : 10% – 20%

d. Proses belajar mengajar di studio gambar

- Proses pengerjaan : 40% - 50%

- Laporan : 20% - 30%

- Print out : 20% - 30%

- Presensi : 5% - 10%

e. On The Job Training

Penilaian OJT diberikan oleh perusahaan dan dosen pembimbing dengan

persentase:

1) Perusahaan 60% dengan aspek penilaian:

- Kognitif : 30%

- Psikomotorik : 30%

- Afektif : 40%

2) Politeknik 40% dengan aspek penilaian:

- Pra OJT : 20%

- Buku laporan : 30%

- Presentasi hasil OJT : 50%

f. Tugas Akhir/Proyek Akhir

Apabila Dosen pembimbing juga menjadi tim penguji TA, maka dosen

tersebut memberikan nilai sebagai penguji dan sebagai pembimbing.

Penilaian TA diberikan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji dengan

prosentase : Dosen Pembimbing 50% dan Dosen Penguji 50%

Selisih/range nilai antar dosen penguji TA adalah +/- 20%.

Selisih antara rata-rata nilai penguji dan pembimbing adalah +/- 20%

Standar SPMI


No. : STD.SPMI.D-02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 7

8. Atas dasar evaluasi keseluruhan tersebut, maka ditentukan derajat keberhasilan

mahasiswa, yang diberikan dalam nilai huruf dan indeks nilai, yaitu :

Nilai Angka Nilai

Huruf

Nilai

Numerik

91 – 100

86 - 90

A+

A

4,00

3.75

80 – 85 A- 3,50

76 – 79

73 - 75

B+

B

3,25

3,00

70 – 72 C+ 2,50

63 – 65

60 - 62

C

C-

2,25

2,00

56 – 59 D+ 1,75

53 – 55 D 1,50

9. Remedial Course (RC)

Remedial course diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi akhir, nilai

mahasiswa yang bersangkutan memiliki nilai kurang dari C (<C), kecuali untuk

mata kuliah tertentu boleh D sesuai ketentuan dari program studi masing-masing

serta mengikuti ketentuan tentang RC pada Pedoman Akademik dan

Kemahasiswaan PPNS.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Direktur melalui Wakil Direktur bidang Akademik menyelenggarakan koordinasi

dengan para ketua jurusan dan kaprodi secara berkala.

2. Ketua jurusan, koordinator program studi menyelenggarakan sosialisasi dan

pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian,

prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.

3. Membekali semua dosen dengan pedoman akademik.

4. Membekali semua dosen dengan pengetahuan tentang metode dan komponen

penilaian.

5. Membekali mahasiswa dengan Pedoman Akademik & Kemahasiswaan PPNS dan

pengetahuan tentang SIM Akademik.

Standar SPMI


No. : STD.SPMI.D-02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 7

6. Indikator 1. Persentase dosen yang menyerahkan/validasi nilai maksimal 5 hari setelah

pelaksanaan evaluasi.

2. Presentase mahasiswa yang mengikuti Remedial Course.

7. Dokumen terkait

1. Prosedur Pelaksanaan dan Penilaian Perkuliahan

2. Prosedur Pelaksanaan dan Penilaian OJT

3. Prosedur UAS

4. Prosedur Pelaksanaan Remidial Course

5. Formulir Daftar nilai dan Pedoman Penilaian OJT

6. Kalender Akademik

7. Jadwal Kuliah

8. Referensi






Akademik & Kemahasiswaan PPNS.

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I

3. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi

4. BAKPSI

5. Dosen

6. Mahasiswa


STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.03

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 6

STANDAR PENILAIAN

PROSES BELAJAR OLEH MAHASISWA



Perumusan


Perumus







Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.03

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 6

1. Visi dan Misi

PPNS






















Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh mahasiswa dapat diartikan sebagai

tolok ukur yang ditetapkan berdasarkan proses evaluasi untuk setiap mata kuliah,

setiap semester, dan pada setiap tahap studi oleh mahasiswa untuk mengukur dan

mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen meliputi kompetensi

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Dengan pertimbangan hal-hal

tersebut maka PPNS melalui UP2SMP menetapkan standar penilaian pendidikan

yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan institusi, ketua

jurusan/program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai

penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.


dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi


program.



STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.03

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 6





5. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang harus dimiliki dosen meliputi

pemahaman guru dan Dosen terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya

6. Kompetensi kepribadian adalah merupakan kemampuan personal yang

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa,

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

7. Kompetensi sosial adalah merupakan kemampuan guru dan Dosen untuk

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

8. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas

dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di

sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan

terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya.

9. Kuesioner evaluasi pembelajaran adalah media untuk mengevaluasi proses

pembelajaran oleh dosen yang dilakukan mahasiswa pada setiap akhir semester.

3. Rasional














STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.03

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 6

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Mahasiswa wajib mengisi kuesioner evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

2. Mahasiswa melakukan penilaian evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan.

3. Mahasiswa dalam melakukan penilaian proses belajar mencakup evaluasi sarana

prasarana dan evaluasi proses belajar mengajar.

4. Komponen penilaian yang terdapat dalam kuesioner evaluasi proses pembelajaran

dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Penilaian sarana prasarana,

Meliputi sarana/prasarana ruang kuliah, laboratorium/ bengkel, perpustakaan,

tempat ibadah, dan penunjang lainnya.

b. Penilaian evaluasi proses belajar mengajar

Meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi

kepribadian, dan kompetensi sosial dosen pengampu mata kuliah.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Menginformasikan prosedur penilaian proses pembelajaran kepada mahasiswa.

2. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara dosen dengan mahasiswa.

3. Kuesioner evaluasi pembelajaran dilakukan pada akhir semester untuk mata kuliah

praktek di laboratorium dan mata kuliah teori di kelas.

4. Hasil evaluasi oleh mahasiswa dituangkan dalam bentuk Indeks Prestasi Dosen

yang akan dibuat sebagai bahan evaluasi perbaikan kualitas proses pembelajaran.

6. Indikator 1. Tingkat penilaian mahasiswa terhadap sarana prasarana.

2. Tingkat penilaian mahasiswa terhadap Indeks Prestasi Dosen melalui kuesioner

evaluasi pembelajaran.

7. Dokumen Terkait

1. Pedoman akademik



4. Kuesioner Sarana dan Prasarana

5. Kuesioner Evaluasi Proses Belajar Mengajar

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.03

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 6

8. Referensi






Akademik & Kemahasiswaan PPNS.

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur

2. BAKPSI

3. Dosen

4. Mahasiswa


LAMPIRAN :

STANDAR PENILAIAN PROSES BELAJAR OLEH MAHASISWA

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/D.03

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 6

LAMPIRAN STANDAR PENILAIAN PROSES BELAJAR OLEH MAHASISWA

1. Tabel Tingkat Penilaian Mahasiswa terhadap Sarana Prasarana :

2014 2015 2016

3.5 4.0 4.5

2. Tabel Tingkat Penilaian Mahasiswa terhadap Evaluasi Proses Belajar Mengajar :

2014 2015 2016

3.0 3.3 3.5

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 8

STANDAR

DOSEN



Perumusan Perwi Darmajanti, SS, MPd

Dra. Endang Pudji P, MT Perumus

Pemeriksaan Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, MT Pemeriksa Standar



M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 8

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi Istilah 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus

dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan

formal di tempat penugasan.

3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan.

4. Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh

seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok

dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka Tri Darma Perguruan Tinggi,

yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian/pengembangan ilmu, serta pengabdian

kepada masyarakat.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 8

3. Rasional

Menurut Undang-Undang No 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian

masyarakat (Tri Darma Perguruan Tinggi).

Selain itu, sesuai UU 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Kedudukan dosen

sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen

sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta

pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Untuk memenuhi kriteria dosen sebagaimana tersebut pada perundang-undangan

dalam upaya menghasilkan output lulusan Politeknik yang berkualitas sebagaimana

tertuang pada visi dan misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dibutuhkan

dosen yang bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten.

Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan Standar Dosen, yang mengatur

tentang kualifikasi minimum, hak dan kewajiban serta jumlah ideal supaya dosen dapat

bertanggung jawab secara penuh terhadap tugasnya.

Agar dosen bertanggung jawab secara penuh terhadap tugas dan fungsinya, maka

dibutuhkan standar dosen, yang memuat kualifikasi dan kompetensi dosen dalam

upaya menghasilkan pendidikan yang bermutu seperti tercantum dalam Naskah

Akademik Sertifikasi Dosen yang meliputi Kompetensi Pedagogik, Kompetensi

Profesional, Kompetensi Sosial, Kompetensi Kepribadian.

Dengan pertimbangan tersebut, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)

menetapkan Standar Dosen yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi semua pihak

yang terkait pengelolaan sumber daya dosen di lingkungan PPNS.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Dosen PPNS minimal lulusan program magister dari perguruan tinggi negeri atau

swasta yang terakreditasi minimal B untuk program Diploma dan lulusan program

doktor untuk program pascasarjana.

2. Jumlah dosen yang studi lanjut maksimal adalah 10% dari total dosen.

3. Dosen mempunyai kompetensi pedagogik, professional, personal dan sosial diatas

batas minimal yang ditetapkan.

4. Jumlah dosen yang mempunyai sertifikat kompetensi minimal 85%.

5. Dosen mengembangkan kompetensi pedagogik, professional, kepribadian dan

sosial sesuai bidang keahliannya melalui kegiatan ilmiah dan/atau menjadi anggota

dalam organisasi profesi nasional/internasional.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 8

6. Dosen PPNS berkewajiban membuat laporan Beban Kerja Dosen (BKD) sesuai

ketentuan perundang-undangan setiap semester.

7. Beban kerja dosen PPNS per semester sekurang-kurangnya sepadan dengan 12

(dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan

kredit.

8. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran,

melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran,

membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta

melakukan pengabdian kepada masyarakat.

9. Rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa sesuai dengan ketentuan BAN.

10. Setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki 4 kompetensi pedagogik,

professional, kepribadian dan sosial :

a. Kompetensi Pedagogik : kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik

yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk

mengatualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini bisa

diwujudkan dengan :

Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada

mahasiswa;

Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat

sesuai dengan kompetensi matakuliah yang diasuhnya;

Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media

pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi;

Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar

mahasiswa secara tepat;

Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses

pembelajaran di kelas

Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri

sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan.

b. Kompetensi Profesional : kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara

luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan

c. Kompetensi Kepribadian : kemampuan kepribadian yang mantap, stabil,

dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak

mulia. Pewujudan kompetensi ini melalui : - Pengembangan intuisi keagamaan

dan kebangsaan yang berkepribadian, - pemilikan sikap dan kemampuan

mengaktualisasi diri.

d. Kompetensi Sosial: kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa,

teman sejawat, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan.Yang

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 8

terdiri dari kompetensi :

Kemampuan menghargai keragaman sosial dan konservasi lingkungan

Menyampaikan pendapat dengan runtut, efisien dan jelas

Kemampuan menghargai pendapat orang lain

Kemampuan membina suasana kelas

Kemampuan membina suasana kerja

Kemampuan mendorong peran serta masyarakat.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. PPNS melakukan penilaian angka kredit dosen bagi yang mengajukan kenaikan

jabatan fungsional, sesuai Pedoman Pengelolaan SDM PPNS.

2. PPNS melakukan peningkatan kualifikasi akademik dosen hingga jenjang Doktor

untuk bidang tertentu

3. PPNS melakukan rekruitmen dosen dengan jumlah dan bidang keahlian sesuai

kebutuhan berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan SDM PPNS.

4. Prodi membentuk Kelompok Bidang Keahlian Dosen.

5. Mahasiswa menilai kompetensi dosen melalui kuisioner Indeks Prestasi Dosen

setiap akhir semester sesuai jadual yang ditentukan.

6. PPNS melakukan peningkatan kompetensi teknis dosen melalui

pelatihan/sertifikasi sesuai kebutuhan.

7. Dosen PPNS melaporkan beban kerja dosen tiap akhir semester dengan

persetujuan Ketua Jurusan/Kordinator Prodi dan Wakil Direktur I sesuai dengan

Buku Pedoman Penyusunan Beban Kerja Dosen PPNS.

8. PPNS menyelenggarakan kegiatan ilmiah (seminar, workshop, lokakarya) sebagai

sarana untuk meningkatkan peran aktif dosen dalam pengembangan keilmuan.

9. PPNS mendukung keterlibatan dosen dalam organisasi profesi baik nasional

maupun internasional.

6. Indikator 1. Jumlah dosen yang selesai studi doktor selalu meningkat 5% setiap 2 (dua) tahun.

2. Setiap tahun selalu ada dosen yang menerima beasiswa.

3. Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya

sesuai dengan kompetensi Program Studi.

4. Jumlah dosen yang mempunyai kualifikasi akademik Doktor (S3).

5. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan

bidang Program Studi.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 8

6. Rata-rata skor dosen untuk kompetensi pedagogik.

7. Rata-rata skor dosen untuk kompetensi profesional.

8. Rata-rata skor dosen untuk kompetensi kepribadian.

9. Rata-rata skor dosen untuk kompetensi kompetensi sosial.

10. Jumlah Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi/Keahlian

Praktis.

11. Rata-rata beban kerja dosen per semester.

12. Jumlah dosen yang mengikuti seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/

pagelaran/ pameran/peragaan pada bidang yang sesuai dengan bidang.

13. Jumlah dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat

internasional.

7. Dokumen

Terkait

1. Pedoman Pengelolaan SDM

2. Pedoman Penyusunan Beban Kerja Dosen

3. Kuesioner Indeks Prestasi Dosen

4. Pedoman BAN PT – Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi

5. Pedoman BAN PT - Akreditasi Prodi

8. Referensi

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2007 Tentang Sertifikasi Dosen

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan

Dosen

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 Tentang Dosen

5. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

6. PP 4 thn 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Perguruan Tinggi



STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 8

8. Keputusan Direktur PPNS Nomor: 3663/K12/PP/2009 tentang Kode Etik Dosen

9. PermenPan No.46 tahun 2013 tentang perubahan atas PerMenPan No.17 tahun

2013

10. Peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 004/VIII/PB/2014 dan No.24

tahun 2014 tentang Jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.

11. Permendikbud No.92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian

angka kredit jabatan fungsional dosen.

12. Pedoman BAN PT

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I

3. Wakil Direktur II

4. Ketua Jurusan /Koordinator Program Studi

5. Kepala BUK

6. Dosen

LAMPIRAN :

STANDAR DOSEN

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.01

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 8 dari 8

LAMPIRAN STANDAR DOSEN


2013

Middle

2015

Final

2017

1 Jumlah dosen tetap yang memiliki

jabatan lektor kepala yang bidang

keahliannya sesuai dengan kompetensi

PS (KD2 > 50%)

2 Jumlah dosen yang mempunyai

kualifikasi akademik Doktor (S3)

3. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap

yang bidang keahliannya sesuai dengan

bidang PS (RMD) (17-23)

4. Rata-rata skor dosen untuk kompetensi

pedagogik

5 Rata-rata skor dosen untuk kompetensi

profesional


kepribadian


kompetensi sosial

8. Jumlah Dosen tetap yang memiliki

Sertifikat Kompetensi/Profesi/Keahlian

Praktis.

(KD4 > 80%)

9. Rata-rata beban kerja dosen per

semester (SKS). (11-13)

10. Jumlah dosen yang mengikuti seminar

ilmiah/ lokakarya/ penataran/

workshop/ pagelaran/

pameran/peragaan pada bidang yang

sesuai dengan bidang PS (SP > 1.5)

11. Jumlah dosen tetap yang menjadi

anggota masyarakat bidang ilmu tingkat

internasional (5%)

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.02

Revisi : 00

Tanggal : 01-11-2014

Halaman : 1 dari 7

STANDAR

TENAGA KEPENDIDIKAN



Perumusan Avy Luthfiana, SS. Perumus

Pemeriksaan Wiwik Dwi Pratiwi, ST., MT.

Purwo Darminto, SH.

Pemeriksa Standar

Penetapan Ir. Eko Julianto, M.Sc Direktur


M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.02

Revisi : 00

Tanggal : 01-11-2014

Halaman : 2 dari 7

1. Visi dan Misi










mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman,

serta teknik keselamatan dan kesehatan kerja (good governance-

professionalism);

3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi

secara global (sustainability-professionalism);


institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif

(good governance-sustainability).


atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan

pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (moral value).

2. Definisi Istilah 1. Tenaga kependidikan adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah penyelenggara

pendidikan tinggi.

2. Jabatan tenaga kependidikan terdiri atas:

a. Jabatan administrasi

b. Jabatan fungsional

3. Jabatan administrasi jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan

dengan pelayanan administrasi.

4. Jabatan fungsional yaitu jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan

dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan

tertentu, misalnya: pustakawan, pranata komputer, dan pranata laboratorium

pendidikan.

5. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh

melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas

dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.02

Revisi : 00

Tanggal : 01-11-2014

Halaman : 3 dari 7

perpustakaan.

3. Rasional

Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi,

dalam pasal 69 disebutkan bahwa ketenagaan perguruan tinggi terdiri dari dosen

dan tenaga kependidikan. Dengan tugas utama dosen adalah mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan tenaga kependidikan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Merujuk pasal diatas, tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam

kelancaran proses pada pendidikan tinggi. Agar tenaga kependidikan bertanggung

jawab secara penuh terhadap tugas dan fungsinya, maka dibutuhkan standar tenaga

kependidikan, yang memuat kualifikasi dan kompetensi dalam upaya mendukung

proses pembelajaran yang menghasilkan pendidikan bermutu.

Dengan pertimbangan tersebut, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

(PPNS) menetapkan Standar Tenaga Kependidikan yang akan menjadi pedoman

dan acuan bagi semua pihak yang terkait kompetensi dan kualifikasi mininal tenaga

kependidikan di lingkungan PPNS.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. PPNS menjamin hak tenaga kependidikan atas:

a. Penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai,

b. Penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja,

c. Pembinaan karier,

d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan

e. Kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

2. Tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:

a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif,

dinamis, dan dialogis,

b. Mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan,

c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan

sesuai peraturan kode etik yang berlaku

d. Melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi serta membuat laporan

kinerja sesuai peraturan perundangan

3. PPNS menetapkan kualifikasi minimum tenaga kependidikan sebagai berikut :

a. Sehat jasmani dan rohani

b. Memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang

tugasnya. Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi tersebut dikembangkan

oleh BNSP dan ditetapkan dengan peraturan menteri.

4. Kualifikasi tenaga kependidikan fungsional khusus mengacu pada Kepmenpan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.02

Revisi : 00

Tanggal : 01-11-2014

Halaman : 4 dari 7

berikut :

a. No. 66 tahun 2003 untuk pranata komputer.

b. No. 132 tahun 2002 untuk pustakawan

c. Peraturan perundangan lain yang relevan

5. PPNS menetapkan kualifikasi akademik minimal D2 pada proses perekrutan

tenaga kependidikan fungsional umum dan minimal D3 untuk tenaga

kependidikan fungsional khusus

6. Rasio jumlah tenaga kependidikan dan jumlah mahasiswa sesuai ketentuan BAN.


dan Pengendalian

Standar

1. Melakukan pembinaan tenaga kependidikan.

2. Memberikan pelatihan dan program peningkatan kompetensi.

3. Melakukan pemetaan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka

pengembangan kompetensi dan pembinaan karir.

4. Melakukan penghitungan beban kerja.

5. Membuat rencana rekrutmen tenaga kependidikan jangka pendek dan jangka

panjang (4-5 tahun).

6. Melakukan penilaian kinerja pegawai secara berkala.

7. Melakukan survei kepuasan dosen, pustakawan, teknisi dan tenaga administrasi

terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.

6. Indikator 1. Jumlah minimal tenaga penunjang akademik (termasuk laboran, teknisi, dan

pustakawan) sebanyak 3 orang setiap program studi.

2. Jumlah minimal tenaga administrasi untuk prodi D3 sebanyak 3 orang dan prodi

D4 sebanyak 6 orang.

7. Dokumen Terkait

Standar ini dilengkapi dengan:

1. Dokumen Analisis Jabatan dan Penetapan Beban Kerja

2. Dokumen Rencana Pengembangan SDM

3. Pedoman Kepegawaian bagi Tenaga Kependidikan yang mencakup:

Prosedur Penerimaan Pegawai Baru/IK.BAUK.001

Prosedur Pencatatan Kehadiran Pegawai/IK.BAUK.002

Prosedur Mendapatkan Tunjangan Keluarga/IK.BAUK.003

Prosedur Ijin Pegawai/IK.BAUK.004

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.02

Revisi : 00

Tanggal : 01-11-2014

Halaman : 5 dari 7

Prosedur Cuti Pegawai/IK.BAUK.005

Prosedur Mutasi Pegawai/IK.BAUK.006

Prosedur Tugas Belajar/IK.BAUK.007

Prosedur Pendidikan dan Pelatihan/IK.BAUK.008

Prosedur Kenaikan Gaji Berkala/IK.BAUK

Prosedur Kenaikan Pangkat/IK.BAUK.010.009

Prosedur Kenaikan Jabatan Fungsional/IK.BAUK.011

Prosedur Sanksi Disiplin/IK.BAUK.012

Prosedur Pensiun/IK.BAUK.013

Prosedur Monitoring & Evaluasi Kinerja/IK.BAUK.028

8. Referensi 1. Undang-undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

5. Perka BKN Nomor 3 tahun 2013 tentang kamus jabatan fungsional umum

pegawai negeri sipil

6. Keputusan Presiden RI Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional PNS

7. Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Prestasi Kerja PNS

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 tahun 2010 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang

undang nomor 43 tahun 2007

11. Permendikbud nomor 16 tahun 2012 tentang kode etik pegawai kemdikbud.

9. Penanggungjawab

dan Pihak Terkait

1. Direktur


3. Kepala BUK

4. Tenaga Kependidikan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.02

Revisi : 00

Tanggal : 01-11-2014

Halaman : 6 dari 7

LAMPIRAN :

STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/E.02

Revisi : 00

Tanggal : 01-11-2014

Halaman : 7 dari 7

LAMPIRAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN


2013

Middle

2015

Final

2017

1 Jumlah tenaga penunjang akademik

2 Jumlah tenaga administrasi

3. Jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi

D3


D4/S1


S2

6. Kepemilikan sertifikat kompetensi bagi

Laboran, teknisi, analis, operator,

programer dan pustakawan

7. Upaya peningkatan kualifikasi dan

kompetensi tenaga kependidikan; seperti

(1) pemberian kesempatan

belajar/pelatihan/workshop/seminar; (2)

pemberian fasilitas, termasuk dana; (3)

jenjang karir

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 1 dari 16

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN



Perumusan

1. Moch. Luqman Ashari, ST.,

MT.

2. Isa Rachman, ST., MT

3. Imam Mahfudzi, S. Ag., M. Fil. I.

Perumus

Pemeriksaan Suryani Daeng N, SE.Ak Pemeriksa Standar

Penetapan Ir. Eko Julianto M.Sc. MRina Direktur

Pengendalian Wibowo Arnin P, ST., M.Kom Kepala Pusat

Jaminan Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 2 dari 16

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi Istilah 1. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat

berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat

bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan

untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi

dan komunikasi.

2. Sarana pendidikan meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,

buku dan sumber belajar, bahan habis pakai;

3. Prasarana pendidikan meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik,

ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,

ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat

ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi.

Untuk penjelasan istilah secara lebih detail sebagaimana berikut:

1. Perabot adalah sarana pengisi ruang.

2. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk

pembelajaran.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 3 dari 16

3. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu

komunikasi dalam pembelajaran.

4. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.

5. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa dan

dosen.

6. Buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.

7. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi

jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (website), dan compact disk.

8. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif

singkat.

9. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan

untuk mendukung fungsi kampus.

3. Rasional

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang

berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk

di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses

pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: (1) sarana

pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan

sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang

pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium,

ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah

raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah

peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks,

(6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan permahasiswa, (8)

rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana

dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan.

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap

kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan

berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Politeknik Perkapalan Negeri

Surabaya melalui Pusat Jaminan Mutu (PJM) menetapkan standar sarana dan prasarana

pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Direktur, Wakil Direktur

Bidang II, Kabag Umum dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepala UPT PP.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 4 dari 16

4. Pernyataan Isi

Standar

Kebutuhan Sarana dan Prasarana Umum

Pusat Jamainan Mutu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PJM PPNS) menetapkan

kebutuhan standar prasarana meliputi: gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan,

bengkel mesin, fabrikasi dan perawatan, ruang dosen dan tenaga kependidikan, ruang

kegiatan mahasiswa, ruang administrasi pengajaran, ruang komputer, internet, dan

multimedia, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat

bermain dan berkreasi.

1. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut:

a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan

maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati,

serta untuk daerah/zonatertentu kemampuan untuk menahan gempa dan

kekuatan alam lainnya, semuanya sesuai dengan standar yang berlaku.

b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan

menanggulangi bahaya kebakaran dan petir

c. Dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dengan lebar

minimum 1,2 meter, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau

bencana lainnya.

d. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi

penunjuk arah yang jelas.

2. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut:

a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan sesuai

ketentuan yang berlaku.

b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air

bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat

sampah, dan saluran air hujan.

c. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan

dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

d. Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan

persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

3. Bangunan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman

termasuk bagi penyandang cacat dan pengguna lain yang memiliki keterbatasan

kemampuan bergerak.

4. Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut:

a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu

kegiatan pembelajaran.

b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.

c. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu

penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan

yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 5 dari 16

5. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya

mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan

pengguna.

6. Bangunan bertingkat lebih dari empat lantai dilengkapi dengan elevator.

7. Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci

dengan baik saat tidak digunakan.

8. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai untuk

menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan, minimum 20 VA/m luas

lantai bangunan (sumber dari PLN dan genset). Instalasi memenuhi ketentuan

Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

9. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi

secara profesional.

10. Kualitas bangunan gedung minimum adalah kelas A, sesuai dengan Pasal 45

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, dan mengacu pada SNI konstruksi yang diterbitkan oleh

Kementerian Pekerjaan Umum.

11. Bangunan perguruan tinggi dapat bertahan minimum 20 tahun.

12. Pemeliharaan bangunan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun

jendela/pintu,

b. Penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan

minimum sekali dalam 5 tahun.

c. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian sebagian kecil atau sebagian besar

angka angka bangunan terutama yang terbuat dari kayu, serta penutup atau

pelapis atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.

13. Gedung wajib dilengkapi dengan jaringan internet (kabel dan Wireless), utilitas

(sanitasi air dan udara, air siap minum, listrik), dan sistem keamanan yang

memadai.

Kebutuhan Sarana Secara Khusus

1. Di Ruang Kelas Teori atau Ruang Kuliah

a. Rasio ruang kuliah adalah 2 m²/ mahasiswa. Adapun kapasitas maksimum

ruang kuliah adalah 30 orang.

b. Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan kursi sesuai kapasitas, kursi dan meja

dosen, media pembelajaran (LCD, internet, dan PC/Laptop, whiteboard atau

blackboard dengan penghapus basah), serta sistem safety.

c. Setiap kampus perguruan tinggi menyediakan minimum satu buah ruang

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 6 dari 16

kuliah besar. Kapasitas minimum ruang kuliah besar adalah 80 orang, dengan

standar luas ruang 1.5 m²/mahasiswa.

d. Ruang kuliah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

2. Di Ruang Kelas Praktikum, Laboratorium dan Studio

a. Rasio ruang kelas praktikum, laboratorium dan studio adalah 3

m²/mahasiswa. Adapun luas minimum ruang kelas praktikum, laboratorium

dan studio adalah 64 m².

b. Ruang Kelas Praktikum, Laboratorium dan Studio harus memberikan

kenyamanan, dan ketenangan.

c. Rasio ruang Laboratorium dan Studio harus sesuai dengan Peraturan

Departemen Pendidikan Nasional RI

d. Pengadaan peralatan laboratorium harus mempertimbangkan kebutuhan dan

keefektifan penggunaanya.

e. Pengadaan peralatan laboratorium harus mempertimbangkan kemampuan

keuangan.

3. Di Ruang Bengkel

a. Rasio ruang bengkel adalah 3 m²/mahasiswa. Adapun luas minimum ruang

bengkel adalah 64 m².

b. Bengkel berfungsi sebagai tempat perbaikan dan perawatan peralatan.

c. Bengkel terdapat di perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan

kegiatan pembelajaran menggunakan peralatan yang memerlukan perbaikan

dan perawatan secara berkala.

d. Luas minimum bengkel disesuaikan dengan jenis dan jumlah peralatan yang

memerlukan perbaikan dan perawatan pada setiap program studi.

e. Bengkel terdiri atas ruang kerja tempat melakukan perbaikan/perawatan dan

ruang penyimpanan alat.

4. Di Ruang Dosen

a. Ruang dosen berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta

menerima tamu, baik mahasiswa maupun tamu lainnya.

b. Ruang dosen dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

5. Di Ruang Perpustakaan

a. Luas ruang perpustakaan minimum adalah 200 m², dengan rasio 0.5

m²/mahasiswa, dengan lebar minimum 8 m.

b. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat mahasiswa dan dosen

memperoleh informasi dari berbagai media dan tempat pustakawan

mengelola perpustakaan.

c. Minimum terdapat satu ruang perpustakaan per kampus perguruan tinggi.

Perpustakaan dapat disediakan di tingkat Jurusan, dan program studi,

sepanjang memenuhi standar sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang

menggunakannya.

d. Ruang perpustakaan terletak di tempat yang strategis dalam kampus

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 7 dari 16

sehingga mudah dicapai dan memperhatikan pemakai berkebutuhan khusus.

e. Sistem data base untuk pencarian judul secara elektronik, serta katalog dan

daftar buku/jurnal untuk pencarian secara manual.

f. Layanan proses peminjaman/booking buku/jurnal secara online maupun

langsung.

g. Ruang perpustakaan dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada

Tabel 3.

6. Di Ruang Manajemen / Pimpinan

a. Ruang pimpinan memiliki luas minimum 12 m²/pimpinan, dan lebar

minimum 3² m/pimpinan.

b. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan

perguruan tinggi, pertemuan dengan pimpinan lembaga di bawahnya, dosen

dan karyawan, dan tamu lainnya.

c. Ruang pimpinan terdapat pada tingkat Perguruan Tinggi, Jurusan dan

Program Studi.

d. Ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu.

e. Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

7. Di Ruang Staf Administrasi / Tata Usaha

a. Rasio minimum ruang administrasi/ TU adalah 4 m²/orang, dengan lebar

minimum 6 m.

b. Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat bekerja pegawai tata usaha

untuk mengerjakan administrasi perdosenan tinggi.

c. Ruang tata usaha terdapat pada tingkat Perdosenan Tinggi dan Program

Studi.

d. Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman atau dari luar lingkungan

perdosenan tinggi, serta dekat dengan ruang pimpinan.

e. Ruang tata usaha dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

8. Di Ruang Rapat

a. Ruang rapat memiliki luas 48 m², dengan lebar minimum 6 m.

b. Ruang rapat berfungsi sebagai tempat kegiatan pertemuan koordinasi

pimpinan baik dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-

pihak mitra lainnya.

c. Ruang rapat terdapat pada tingkat Perdosenan Tinggi dan/atau Program

Studi.

d. Ruang rapat mudah diakses oleh pimpinan dan tamu/mitra kerja.

e. Ruang rapat dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

9. Di Ruang Tamu dan Di Ruang Tunggu/Lobby

a. Ruang tamu dan/atau lobby berfungsi sebagai tempat untuk pelayanan awal

dan ruang tunggu bagi tamu

b. Luas ruang tamu sesuai dengan kebutuhan dan mudah diakses

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 8 dari 16

10. Di Ruang P3K/Poliklinik

a. Ruang Poliklinik memiliki luas minimum 12 m².

b. Ruang P3K/Poliklinik berfungsi sebagai tempat untuk pelayanan awal bagi

sivitas akademika yang mengalami gangguan kesehatan.

c. Luas ruang kesehatan sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika

d. Ruang kesehatan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 7

11. Di Ruang Mushola/Tempat Ibadah

a. Ruang Musholla/tempat ibadah minimum adalah 24 m²

b. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat sivitas akademika melakukan

ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu

kuliah/kerja.

c. Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

12. Di Ruang Kantin

a. Luas kantin sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dengan luas total

minimum 20 m²

b. Kantin berfungsi sebagai tempat menjual makanan dan minuman bagi sivitas

akademika pada saat hari kerja/kuliah.

c. Kantin dilengkapi dengan konter makanan/minuman, tempat duduk untuk

makan dan minum, air bersih untuk mencuci tangan dan mencuci alat makan

dan minum, serta tempat sampah yang memadai.

13. Di Ruang Kegiatan Extra Kurikuler/tempat lain untuk menunjang proses

pembelajaran (Mahasiswa)

a. Ruang bersama berfungsi sebagai wadah untuk berbagai kegiatan informal

mahasiswa yang mendukung kegiatan pembelajarannya.

b. Ruang bersama dapat berupa ruang diskusi, ruang duduk, ruang berkumpul

dan bentuk-bentuk ruang lainnya yang dapat menjadi wadah terbentuknya

atmosfir akademik yang baik.

c. Ruang belajar bersama dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada

Tabel 9.

14. Tempat Olah Raga, dan Berkreasi

a. Tempat olah raga di kampus berfungsi sebagai wadah penyeluran hobi serta

pengembangan skil olahraga civitas akademika.

b. Tempat olah raga dapat berupa lapangan yang terintegrasi untuk beberapa

cabang olahraga yang populer.

c. Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3 m²/peserta didik, dengan

luas minimum tempat bermain/berolahraga 500 m². Di dalam luasan

tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran 20 m x

15 m. Ruang bebas yang dimaksud di atas memiliki permukaan datar,

drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain

yang mengganggu kegiatan olahraga.

d. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 9 dari 16

proses pembelajaran di kelas.

e. Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.

f. Tempat olah raga dilengkapi dengan ruang ganti dan/atau istirahat pemain

15. Toilet

a. Toilet berfungsi sebagai tempat buang air kecil atau besar bagi dosen,

karyawan, dan mahasiswa.

b. Luas minimum 1 unit toilet adalah 2 m².

c. Toilet harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.

Tersedia air bersih di setiap unit toilet.

16. Peralatan Ruang Kuliah

a. Peralatan kuliah berfungsi sebagai sarana utama proses pembelajaran teori

bagi mahasiswa di dalam kelas

b. Peralatan ruang kuliah meliputi papan tulis/white board, penghapus, spidol,

meja dan kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen, komputer, LCD, dan kipas

angin.

17. Peralatan Ruang Laboratorium dan/atau Studio, dsb

a. Peralatan ruang laboratorium berfungsi sebagai sarana utama proses

pembelajaran praktikum bagi mahasiswa di luar kelas

b. Ruang peralatan laboratorium meliputi, peralatan laboratorium, papan tulis,

spidol, penghapus, kursi mahasiswa, lemari alat, tools.

18. Perlengkapan Lain untuk menunjang proses pembelajaran : Standar perlengkapan

lain untuk menunjang proses pembelajaran adalah penggunaan internet dengan

sistem hot spot area.

19. Buku dan Sumber Belajar : Buku dan sumber belajar terdiri atas buku referensi,

teks book, jurnal, majalah ilmiah. Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang

Perpustakaan sebagaimana tercantum pada tabel 3

Prosedur Pengadaan, Inventarisasi, Pengoperasian, Perawatan, Perbaikan, dan

Pemusnahan Alat/Barang BMN

1. Pengadaan alat

2. Inventarisasi alat

a. Inventarisasi alat/barang adalah kegiatan untuk melakukan pencatatan dan

pendaftaran barang milik/kekayaan negarapada suatu saat tertentu

b. BMN adalah semua barang milik negara di lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional, baik yang berasal/dibeli denmgan dana yang

bersumber untuk seluruhnya atau sebagian dari APBN atau yang diperoleh di

luar APBN sesuai peraturan perundangan yang berlaku

3. Pengoperasian alat

Prengoperasian alat adalah proses penggunaan dan pemanfaatan BMN

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014


4. Perawatan alat danPerbaikan alat

Perawatan dan perbaikan alat merupakan tata cara pekerjaan perawatan yang

meliputi distribusi instalasi listrik, trafo, genset, hydrant, pompa air, AC, dan

komputer.

5. Pemusnahan alat

a. Pemusnahan alat/barang adalah proses penghancuran dan/atau pelelangan

BMN sehingga alat/barang dimaksud dapat dihapus dari inventaris.

b. Pelaksanaan penghancuran dan/atau pelelangan BMN dilakukan sesuai

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Manajemen PPNS menyelenggarakan koordinasi secara berkala.

2. Manajemen PPNS membentuk tim pengelola aset yang bertugas untuk merancang,

membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang

ditentukan.

3. Manajemen PPNS bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam

penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum

teralokasi anggaran dari pemerintah.

4. Standar pengadaan yang terkait dengan sarana dan prasarana di PPNS mengikuti

peraturan perundangan yang berlaku.

5. Petunjuk penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu

dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.

6. PPNS harus mempunyai peraturan tertulis tentang kewajiban pemeliharaan sarana

dan prasarana pendidikan.

7. PPNS harus mempunyai peraturan tertulis tentang prosedur penggunaan dan

peminjaman fasilitas terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan.

8. Ketrampilan (skill) teknisi laboratorium ditingkatkan dengan pelatihan dalam

perawatan dan perbaikan alat.

9. Menyediakan anggaran dana untuk perawatan dan perbaikan alat sarana dan

prasarana pendidikan.

6. Indikator 1. Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan

sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

2. Tingkat layanan pendidikan, penelitian, dan administrasi semakin cepat dan

flexible.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014


3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana umum

4. Terpenuhinya kebutuhan sarana khusus baik fasilitas maupun luasan minimalnya.

5. Pengadaan, Inventarisasi, Pengoperasian, Perawatan, Perbaikan, dan Pemusnahan

Alat/Barang BMN dilakukan sesuai prosedur dan didokumentasikan dengan baik

dan tertib.

7. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan :

1. Instruksi Kerja:

a. Prosedur Keamanan

b. Prosedur Inventarisasi BMN

c. Prosedur Kebersihan

d. Presedur Parkir

e. Prosedur Pemeliharaan Sarana Gedung

f. Prosedur Penggunaan BMN

g. Instruksi Kerja Perawatan

h. Instruksi Kerja Perbaikan

i. Instruksi Kerja pengajuan bahan habis

j. Instruksi Kerja kartu perawatan mesin

k. Instruksi Kerja laporan kerusakan

l. Instruksi Kerja analisa masalah dan rekomendasi

m. Instruksi Kerja laporan

n. Instruksi Kerja pengajuan bahan perbaikan

o. Instruksi Kerja pengajuan bahan operasional

p. Penerimaan barang

q. Penyimpanan barang

r. Prosedur penerimaan dan pendistribusian

s. Instruksi Kerja pemusnahan alat/barang

2. Kuisioner penilaian sarana dan prasarana oleh mahasiswa

3. Daftar Inventaris

4. Denah lahan/ruangan

8. Referensi



2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014




4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

5. Peraturan Pemerintah RI Nomer 27 tahun 2014 (jo PP No 6 tahun 2006) tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/Pmk.06/2007 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara

7. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan

Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur


3. Ka BUK

4. Kasubag Umum

5. Kepala UPT PP


LAMPIRAN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014


LAMPIRAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Tabel 1 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kuliah

No. Jenis Rasio Deskripsi

1 Perabot 1 set/ruang Dapat menunjang kegiatan pendidikan secara tatap muka.

Minimum terdiri atas kursi mahasiswa dengan jumlah sesuai

kapasistas ruang, kursi dosen dan meja dosen

2 Media pendidikan 1 set/ ruang Dapat menunjang kegiatan pendidikan secara tatap muka.

Minimum terdiri atas papan tulis (1 set/ruang), OHP atau

LCD projector (minimum 1 set/ prodi), dan pengeras suara

untuk ruang kuliah besar

Tabel 2 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Dosen


1 Perabot kerja 1 set/dosen Dapat menunjang kegiatan dosen menulis, membaca,

memeriksa dan memberikan konsultasi.

2 Media pendidikan 1 set/ ruang Dapat menyimpan perlengkapan untuk persiapan dan

pelaksanaan kegiatan dosen. Minimum terdiri atas lemari

yang dapat dikunci.

3 Peralatan informasi

dan komunikasi

1 set/ ruang Dapat menunjang kegiatan dosen termasuk mengakses

internet, komunikasi internal dan eksternal baik untuk susra

maupun data. Minimum terdiri atas komputer, peralatan

telepon-faksimili dan molile network/local area network.

Tabel 3 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan


1 Buku dan sumber

belajar lain

a. Buku teks

kuliah

2 judul/mata

kuliah

Jumlah minimum adalah 10 % dari jumlah mahasiswa yang

mengikuti mata kuliah tersebut dengan memperhatikan

kemutakhiran literatur.

b. Buku

pengayaan

Minimum 1000

judul/perpustakaan

Rasio antara buku nonfiksi (ilmiah) dan buku fiksi (non-

ilmiah) adalah 90 : 10

c. Buku referensi

50 judul/

perpustakaan

Meliputi berbagai jenis buku rujukan seperti kamus,

ensiklopedi, indeks, direktori, kitab suci, bibliografi, dsb

d. Titik akses

internet (acces

point)

1 access point/

perpustakaan

Tersambung ke server internet kampus. Dapat mengakses

koleksi dalam bentuk digital.

e. Jurnal ilmiah 2 judul jurnal

internasional/

program studi

Berlangganan dan dapat diakses oleh mahasiswa

f. Sumber

belajar lain

50 judul/

perpustakaan

Meliputi majalah, surat kabar, dan bahan bukan buku (multi

media).

2 Perabot kerja 1 set/pengguna Dapat menunjang kegiatan memeroleh informasi dan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014


mengelola perpustakaan.

Minimum terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung,

kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja

multimedia.

3 Perabot

penyimpanan

1 set/perpustakaan Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain

untuk pengelolaan perpustakaan.

Minimum terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat

kabar, lemari/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.

4 Peralatan

multimedia

1 set/perpustakaan Sekurang-kurangnya terdiri atas 1 set komputer.

5 Perlengkapan lain 1 set/perpustakaan Minimum terdiri atas buku inventaris untuk mencatat

koleksi perpustakaan, buku pegangan pengolahan untuk

pengatalogan bahan pustaka yaitu Bagan Klasifikasi, Daftar

Tajuk Subjek

dan Peraturan Pengatalogan, serta papan pengumuman.

Tabel 4 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan


1 Perabot kerja 1 set/ruang Dapat menunjang pimpinan dalam bekerja, menerima tamu

terbatas, melakukan rapat kecil. Minimum terdiri atas meja

ukuran 1 biro, kursi kerja, kursi tamu dan meja tamu

2 Perabot penyimpanan 1 set/ ruang Dapat menyimpan dokumen dan peralatan yang perlu

diamankan. Minimum terdiri atas lemari yang dapat dikunci.

3 Peralatan kantor

1 set/ ruang Dapat menunjang kegiatan operasional pimpinan. Minimum

terdiri atas 1 set komputer.

4 Peralatan komunikasi

1 set/ruang Dapat menunjang komunikasi internal dan eksternal baik

untuk suara maupun data. Minimum terdiri atas peralatan

fixed dan/atau mobile phone untuk komunikasi suara serta

mobile network/local area network untuk komunikasi data.

5 Peralatan penunjang

system informasi mutu

pendidikan

1 set/ruang Dapat menunjang sistem informasi mutu pendidikan berbasis

teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 5: Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Tata Usaha


1 Perabot kerja 1 set/ruang Dapat menunjang pekerjaan administrasi perguruan tinggi.

Minimum terdiri atas kursi kerja dan meja setengah biro untuk

setiap petugas, serta kursi untuk tamu.

2 Perabot

penyimpanan

1 set/ ruang Dapat menyimpan dokumen dan peralatan yang perlu diamankan.

Minimum terdiri atas lemari, filing cabinet, dan brankas.

3 Peralatan kantor 1 set/ ruang Dapat menunjang kegiatan operasional administrasi. Minimum

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014


terdiri atas mesin ketik/komputer dan printer.

4 Peralatan

komunikasi

1 set/ruang Dapat menunjang komunikasi internal dan eksternal baik untuk

suara maupun data. Minimum terdiri atas peralatan fixed dan/atau

mobile phone untuk komunikasi suara serta mobile network/local

area network untuk komunikasi data.

5 Peralatan

penunjang system

informasi mutu

pendidikan

1 set/ruang Dapat menunjang sistem informasi mutu pendidikan berbasis

teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 6 Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Ruang Rapat


1 Perabot 1 set/ruang Dapat menunjang kegiatan pertemuan. Minimum terdiri atas meja

dan kursi dengan jumlah sesuai kapasistas ruang

2 Peralatan media

informasi dan

komunikasi

1 set/ ruang Dapat menunjang kegiatan pertemuan dan menunjang komunikasi

internal dan eksternal baik untuk suara maupun data. Minimum

terdiri atas papan tulis, komputer, LCD projector dan layar, serta

peralatan fixed dan/atau mobile network/local area network untuk

komunikasi data.

Tabel 7 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kesehatan


1 Perabot 1 set/ruang Dapat menunjang kegiatan penanganan dini mahasiswa yang

mengalami gangguan kesehatan. Minimum terdiri atas tempat

tidur, meja, kursi dan lemari yang dapat dikunci.

2 Peralatan dan

perlengkapan

kesehatan

1 set/ ruang Dapat menunjang kegiatan penanganan dini mahasiswa yang

mengalami gangguan kesehatan.Minimum terdiri atas catatan

kesehatan peserta didik, perlengkapan P3K, tandu, selimut,

tensimeter, teermometer badan, timbangan badan, pengukur

tinggi badan, dan tempat cuci tangan.

Tabel 8 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Tempat Beribadah


1 Perabot penyimpanan 1 set/ruang Dapat menyimpan perlengkapan ibadah. Minimum terdiri atas

lemari atau rak

2 Perlengkapan ibadah 1 set/ ruang Sesuai dengan kebutuhan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/F.01

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014


Tabel 9 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Bersama


1 Perabot

1 set/ruang Dapat menunjang kegiatan mahasiswa menulis, membaca,

memeriksa dan memberikan konsultasi.

Minimum terdiri atas meja dan kursi dengan jumlah sesuai

kapasistas ruang

2 Peralatan informasi

dan komunikasi

1 set/ ruang Dapat menunjang kegiatan mahasiswa termasukmengakses

internet, komunikasi internal dan eksternalbaik untuk suara

maupun data. Minimum terdiri atas komputer dan peralatan

fixed dan/atau mobile phone untuk komunikasi suara serta

mobile network/local area network untuk komunikasi data.

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 1 dari 7

STANDAR PENGELOLAAN

ORGANISASI



Perumusan Renanda Nia R, S.T.,M.T Perumus

Pemeriksaan Ir. Wiwik Dwi Pratiwi,

MT Pemeriksa Standar

Penetapan Ir. Eko Julianto, M.Sc,

MRINA

Direktur

Pengendalian Wibowo Arnin P, ST.,

M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 2 dari 7

1. Visi dan Misi

PPNS

















5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau

kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada


2. Definisi Istilah 1. Direktur adalah Direktur PPNS yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan

pendidikan, penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik,

tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

2. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan

pengawasan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan bidang akademik.

3. Satuan Pengawas adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik

4. Dewan Penyantun adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non-

akademik dan membantu pengembangan PPNS



dan/atau olahraga.

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 3 dari 7

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik,

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana

sebagian tugas PPNS bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang

berada di bawah Direktur

8. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan

tridharma di lingkungan PPNS

9. Wakil Direktur Bidang Akademik adalah WaDir I mempunyai tugas membantu

Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat

10. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan adalah WaDir II yang mempunyai

tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang

administrasi umum dan keuangan

11. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan adalah WaDir III yang mempunyai tugas

membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang

kemahasiswaan dan alumni.

3. Rasional Organisasi PPNS disusun dengan mengacu pada Permendikbud No 6 thn 2014

tentang OTK (Organisasi dan Tata Kerja PPNS). Organisasi merupakan sebuah tatanan

internal institusi berkaitan dengan kebutuhan pengelolaannya. Struktur organisasi

mencerminkan pola kerja manajemen dalam mengelola penerapan kebijakan, program,

dan kegiatan baik dalam lingkup akademik maupun non akademik.

Organisasi PPNS disusun untuk memenuhi 5 pilar pengelolaan perguruan tinggi

yaitu akuntabel, kredibel, transparan, tanggung jawab dan adil. Untuk memenuhi 5 pilar

tsb PPNS menyusun organisasi yang terdiri atas organ pengelola, organ pengawasan dan

pertimbangan kebijakan akademik, organ pertimbangan non akademik dan organ

pengawasan non akademik.

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 4 dari 7

4. Pernyataan Isi

Standar

1. PPNS terdiri atas:

a. Direktur sebagai organ pengelola;

b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan

akademik;

c. Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non

akademik; dan

d. Dewan Penyantun sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan

non akademik dan membantu pengembamgan PPNS

2. Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas

a. Direktur dan Wakil Direktur;

b. Bagian;

c. Jurusan;

d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan

e. Unit Pelaksana Teknis

3. Direktur merupakan pimpinan dalam organ pengelola PPNS. Direktur mempunyai

tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa,

dan hubungannya dengan lingkungan

4. Direktur menetapkan struktur organisasi berdasarkan ketentuan perundangan yang

berlaku

5. Direktur membentuk tim pelaksana (task force) jika organ Direktur PPNS sesuai

dengan permendikbud belum menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

6. Masing-masing komponen dalam organ direktur mempunyai tugas dan

tanggungjawab sesuai dengan lingkupnya

7. Direktur mengangkat Wakil Direktur I, II, III untuk membantu tugas-tugas Direktur

sesuai dengan Analisis jabatan

8. Wakil Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

9. Wakil Direktur I Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Direktur

dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 5 dari 7

10. Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu

Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum

dan keuangan

11. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu

Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan

alumni

12. Bagian merupakan unsur pelaksana PPNS yang menyelenggarakan pelayanan

administratif kepada seluruh unsur di lingkungan PPNS. Bagian dipimpin oleh

seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam

pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur sesuai dengan

bidang tugasnya. Bagian terdiri atas:

a. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi;

b. Bagian Umum dan Keuangan

13. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi

(BAKPSI) mempunyai tugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan,

alumni, perencanaan, sistem informasi, dan kerja sama di lingkungan PPNS

14. Bagian Umum dan Keuangan (BUK) mempunyai tugas melaksanakan urusan

ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, ketatalaksanaan,

hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan PPNS

15. Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua

Jurusan yang dipilih diantara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada

Direktur. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1

(satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan Teknologi

16. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana

sebagian tugas PPNS bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang

berada di bawah Direktur. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur dan sehari-hari

pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik. Pusat Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan

sumber daya yang diperlukan

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 6 dari 7

17. Unit Pelaksana Teknis disebut UPT merupakan unsur penunjang

penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan PPNS. UPT dipimpin oleh

seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala UPT diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Direktur PPNS membentuk organ PPNS sesuai peraturan perundangan yang berlaku

2. Apabila organ Direktur PPNS sesuai dengan Permendikbud belum menjamin

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka Direktur membentuk tim pelaksana

(task force).

3. Pembentukan tim pelaksana (task force) ini disusun berdasarkan SK Direktur.

4. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diberi tugas tambahan, menjalankan

wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan job description yang telah

ditetapkan oleh Direktur.

5. Penunjukan atau pengangkatan seseorang dalam posisi organisasi tertentu dilakukan

dengan memperhatikan kemampuan yang bersangkutan sesuai dengan matriks

kompetensi jabatan.

6. Indikator

1. Adanya SK Direktur untuk organ pengelola dan tim pelaksana (task force)

2. Kesesuaian antara persyaratan jabatan dengan penempatan seseorang pada posisi

jabatannya.

7. Dokumen Terkait

1. Struktur Organisasi

2. Job description

3. Matriks kompetensi jabatan

4. Surat Keputusan Direktur

8. Referensi




STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 7 dari 7




5. Permendikbud No 6 Thn 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPNS

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

7. PP No 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

8. Peraturan Mendikbud No 16 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

9. Keputusan Direktur PPNS Nomor: 3663/K12/PP/2009 tentang Kode Etik Dosen



9. Penanggungjawab

dan Pihak Terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur

3. Senat PPNS

4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan

5. Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi

6. Kepala Laboratorium/Bagian/Unit


STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.02

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN

OPERASIONAL



Perumusan Wiediartini, SE, MT Perumus




Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.02

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi Istilah 1. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan



pendidikan

2. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi,

nilai-nilai yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima

tahun mendatang berpedoman pada Renstra Kemendikbud, disusun berdasarkan

analisis situasional untuk merumuskan strategi pengembangan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebuah laporan

yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah.

3. Rasional

Dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, diperlukan input yang berupa

mahasiswa, tenaga pendidikan dan kependidikan, fasilitas, informasi dan keuangan.

Yang akhirnya akan menjadi output berupa lulusan, karya penelitian dan karya

pengabdian masyarakat.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.02

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 3 dari 4

Untuk mengelola keseluruhan proses dengan berbagai input dan output tersebut,

diperlukan suatu standar pengelolaan sebagai pedoman untuk mengelola keseluruhan

sistem supaya berjalan dengan harmonis. Salah satu turunan standar pengelolaan

tersebut adalah standar pengelolaan operasional.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Rencana Strategis PPNS disusun dengan mengacu pada Renstra Kemdikbud

2. Pelaksanaan Rencana Strategis dievaluasi setiap tahun dan dievaluasi secara

keseluruhan pada akhir pelaksanaannya.

3. Unit menyusun program kerja tahunan berdasarkan lingkup tugasnya dalam

analisis jabatan dengan mengacu pada rencana strategis lima tahunan.

4. Subbag Perencanaan dan Sistem Informasi mengkompilasi program kerja unit

untuk menjadi program kerja PPNS.

5. Program kerja tahunan untuk masing-masing unit kerja diajukan dengan tata cara

mengikuti Prosedur Pengajuan Usulan Program Kerja

6. Masing-masing unit kerja mengimplementasikan program kerja.

7. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh atasan langsung tiap unit kerja dengan tata

cara sesuai Prosedur Monitoring & Evaluasi Kinerja

8. Pada akhir tahun, laporan pelaksanaan program yang disusun oleh masing-masing

unit kerja kemudian dikompilasi oleh Subbag Perencanaan dan Sistem Informasi

menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

9. Prosedur kerja unit-unit kerja di PPNS mengikuti instruksi kerja (IK) yang sudah

terbakukan dalam ISO 9001:2008.

10. Untuk penjaminan mutu, dilakukan audit internal secara berkala, yaitu audit

internal pengelolaan dan audit internal bidang non-akademik.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Rencana Strategis PPNS disusun setiap lima tahun

2. Program kerja tahunan disusun oleh tiap unit sesuai dengan jadwal yang ditetapkan

oleh Subbag Perencanaan

3. Unit Kerja mengimplementasikan program kerjanya

4. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh atasan langsung tiap unit kerja

5. Melakukan kerja sesuai dengan prosedur

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.02

Revisi : 00

Tanggal : 17- 11 - 2014

Halaman : 4 dari 4

6. Audit internal pengelolaan dan bidang non-akademik dilakukan secara rutin

6. Indikator 1. Rencana Strategis disusun maksimal 1 bulan setelah Renstra Kemdikbud

ditetapkan.

2. Program kerja tiap unit disusun tepat waktu

3. Program kerja unit dilaksanakan sesuai usulan

4. Monitoring dan evaluasi oleh atasan langsung tiap unit kerja dilakukan secara rutin

5. Audit internal pengelolaan dan bidang non-akademik dilakukan secara rutin.

7. Dokumen terkait


1. Prosedur Monitoring & Evaluasi Kinerja

2. Form Monitoring Pencapaian Kinerja Unit

3. Form Penilaian Kinerja Unit

4. Prosedur Pengajuan Usulan Program Kerja

5. Instruksi Kerja Pelaporan Kegiatan Bulanan

6. Prosedur Audit Internal

7. Formulir audit

8. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan.





4. Renstra Kemendikbud

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur


3. KaSubbag Perencanaan dan sistem informasi

4. Kepala Unit


6. Ketua Satuan Pengawas Internal

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.03

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN

AKADEMIK KURIKULER





Penetapan Ir. Eko Julianto, M.Sc.Eng Direktur


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.03

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 8

1. Visi dan Misi

PPNS























pendidikan.

2. Direktur adalah Direktur PPNS yang bertugas memimpin penyelenggaraan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina

pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan

3. Wakil Direktur Bidang Akademik adalah Wakil Direktur I mempunyai tugas

membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat

4. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan adalah Wakil Direktur II yang

mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di

bidang administrasi umum dan keuangan

5. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Direktur III yang

mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di

bidang kemahasiswaan dan alumni

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.03

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 8

6. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu)

rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.




8. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi yang mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak

langsung dalam ruang kuliah, laboratorium/bengkel/studio, maupun di lapangan

dalam rangka kerja praktik

9. Pendaftaran (Daftar) Ulang adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus

dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa PPNS

10. Masa Studi adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di PPNS

11. Sanksi Akademik adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak

dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik yang

berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan pemberhentian

studi

12. Standar Akademik adalah tolok ukur perencanaan, penetapan, pemenuhan,

pengendalian / evaluasi akademik yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perubahan kebutuhan dari pengguna

kelulusan dan masyarakat

13. Wisuda adalah upacara yang diselenggarakan oleh PPNS bagi mahasiswa yang

telah menyelesaikan pendidikan pada program studi tertentu

14. Kampus adalah tempat kegiatan kurikuler dan sebagian kegiatan kokurikuler

dilakukan








17. Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan organ PPNS yang menjalankan

fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur

18. Pusat Jaminan Mutu sebagai unit kerja yang menetapkan dan menegakkan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.03

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 8

penerapan standar mutu penyelenggaraan PPNS serta melakukan evaluasi secara

berkala tingkat pemenuhannya.





3. Rasional

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) merupakan institusi Perguruan

Tinggi Negeri (PTN) yang dikelola sesuai ketentuan termuat pada dokumen Organisasi

Tata Kelola (OTK) yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

melalui SK PerMen No. 6 tahun 2014. Pengelolaan akademik sebagaiman yang

termuat pada OTK tersebut menjadi tanggungjawab Bidang Akademik yang digawangi

oleh Wakil Direktur I (WaDir-I) sesuai pasal 8 ayat (3) pada PerMen tersebut; berserta

jajaran Jurusan/Program Studi serta Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Sistem

Informasi (BAKPSI).

Pengelolaan akademik ini mengkait dalam tujuh fungsi kegiatan (pasal 11 PerMen

No. 6/2014) mulai dari penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;

pelayanan administrasi akademik, registrasi dan penyusunan data serta informasi;

administrasi evaluasi kegiatan akademik; pembinaan kemahasiswaan; administrasi

kerjasama; serta pengelolaan system informasi. Secara teknis, kegiatan pengelolaan

tersebut mencakup penerimaan mahasiswa baru (registrasi-seleksi hingga daftar

ulang/re-registrasi), pengenalan/orentasi kampus, administrasi penyediaan kurikulum

dan turunannya serta perkuliahan teori dan praktek, dokumen inspeksi/monev

akademik, serta administrasi yudisium dan penyelenggaraan wisuda sesuai kalender

akademik yang dirancang. Rantai manajemen bidang akademik ini memerlukan standar

operasional untuk menjamin pelaksanaan program akademik yang efisien, efektif, dan

akuntabel (PP 19/2005 pasal 54). Realisasi standar pengelolaan bidang akademik ini

merupakan perwujudan yang rasional dalam upaya membangun good government and

governance.

Standar akademik ini dibuat mencakup perencanaan, pelaksanaan dan monitoring,

evaluasi dan pelaporan yang merupakan siklus pengelolaan (PP 19/2005 pasal 53-58).

Standar yang disusun ini harus diterapkan secara baik dan benar; ditumbuh-

kembangkan secara berkesinambungan sebagai konsekuensi tuntutan/menjaga kualitas.

PPNS sebagai perguruan tinggi memiliki visi menjadi politeknik unngul memberi

konsekuensi harus menjaga kepercayaan publik dengan berorientasi pada peningkatan

mutu akademik secara berkelanjutan dan menghasilkan lulusan yang memiliki daya

saing tinggi dalam kancah kehidupan profesi.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.03

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 8

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Pengelolaan penerimaan mahasiswa baru (MaBa) berazaskan pada peluang

mendapatkan kesempatan pendidikan/belajar di tingkat perguruan tinggi yang

sama bagi masyarakat, tidak berorentasi gender, dan berkeadilan terhadap

masyarakat/anak berkebutuhan khusus (ABK);

2. Seleksi MaBa dilakukan sebagai program awal pelaksanaan bidang akademik

yang terkait dengan kegiatan sosialisasi dan promosi;

3. Hasil pendaftaran ulang (re-registrasi) MaBa melalui Bagian Akdemik dijadikan

bahan untuk mempersiapkan kegiatan orientasi kampus dalam perioda satu bulan

sebelum kegiatan perkuliahan dimulai;

4. Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan orentasi kampus harus sesuai dengan nilai-

nilai kemanusiaan dan yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk membangun

disiplin dan komitmen belajar di PPNS;

5. Pelaksanaan kegiatan orientasi kampus berupa pengenalan prasarana, sarana, serta

program belajar difokuskan di masing-masing Jurusan/Program Studi; termasuk

pembekalan diri untuk membangun strategi menjadi mahasiswa yang berkualitas;

6. Orentasi kampus dilaksanakan oleh BAKPSI bekerjasama dengan unit kerja

terkait melalui sebuah kepanitiaan yang dibentuk dan diformalkan Direktur

dengan Surat Tugas yang mencantumkan perioda waktu kerja terbatas;

7. Direktur PPNS menetapkan Kurikulum dan Silabus yang diberlakukan kepada

mahasiswa baru dan lama;

8. Jurusan/Program Studi merencanakan, menyediakan, dan mengelola fasilitas yang

dibutuhkan (peralatan, bahan habis, maupun mebelair) dalam perkuliahan melalui

masing-masing laboratorium/bengkel/studio terkait sesuai kurikulum yang

ditetapkan;

9. Jurusan memberikan beban mengajar dosen sesuai kurikulum yang ditetapkan

serta bidang keilmuannya untuk menjalankan perkuliahan (teori dan praktek);

10. Jurusan bersama-sama BAKPSI menyusun rencana kebutuhan dan penggunaan

kelas yang rasional;

11. Standar kelas belajar mencakup jumlah meja dan kursi, papan tulis (white board),

LCD, dan pengkondisi/sirkulasi udara yang proposional sebagaimana

dicantumkan pada standar prasarana dan sarana.

12. Dosen mengelola perkuliahan mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pengembangan mata kuliah sesuai dengan target pencapaian kompetensi yang

ditetapkan dalam kurikulum dan Silabus;

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.03

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 8

13. Dosen sebagai fasilitator harus mengelola pelaksanaan perkuliahan (teori maupun

praktikum) sesuai RPS yang disusun dan sudah diverifikasi Jurusan bersama-sama

unit P2SMP serta disetujui pimpinan;

14. Semua kegiatan akademik yang direncanakan disusun dengan sistimatis lengkap

dengan anggaran yang rasional terhadap kebutuhan menjadi sebuah dokumen

rancangan program;

15. Dokumen rancangan program akademik ini harus diketahui dan disetujui oleh

Wakil Direktur I sebagai penanggungjawab program/kegiatan dan capaiannya; dan

Wakil Direktur II sebagai penanggungjawab pelaksanaan anggaran; serta disahkan

oleh Direktur sebagai penanggungjawab program dan anggaran PPNS;

16. Secara berkala, P2SMP melakukan audit (inspeksi dan koreksi) materi kuliah dan

evaluasi (Tugas, UTS, dan UAS) untuk verifikasi dengan kurikulum, silabus, dan

RPS sebagai jaminan pelaksanaan dan pencapaian target kompetensi yang

obyektif/rasional;

17. Secara berkala, SPI melakukan audit (inspeksi dan koreksi) program perkuliahan

untuk verifikasi dengan penyerapan dana sesuai perencanaan serta pencapaian

tujuan yang sudah ditargetkan sebagai jaminan pelaksanaan dan pencapaian target

pendanaan yang obyektif/rasional;

18. Secara berkala, Pusat Jaminan Mutu melakukan audit (inspeksi dan koreksi)

pengelolaan akademik secara komprehensif untuk verifikasi dengan standar yang

sudah ditetapkan sebagai jaminan mutu operasional dan kualitas lulusan;

19. Setiap semester, Jurusan/Program Studi melakukan evaluasi kelulusan yang

dicapai mahasiswa berdasarkan penilaian menggunakan instrumen kehadiran,

tugas, UTS, dan UAS; evaluasi ini dilakukan bersama-sama seluruh dosen terkait

pelaksanaan perkuliahan dan hasilnya dibawa dalam rapat evaluasi kelulusan di

tingkat Pimpinan;

20. Setiap akhir tahun pendidikan, Jurusan/Program Studi melakukan yudisium

mahasiswa semester enam (D-III), delapan (D-IV), dan semester akhir (Magister)

terkait pelaksanaan perkuliahan dan hasilnya dibawa dalam rapat yudisium di

tingkat Pimpinan;

21. Direktur membuat Surat Keputusan kelulusan hasil evaluasi semester dan

yudisium lengkap dengan predikat yang dicapai berdasarkan hasil rapat kelulusan

dan yudisium di tingkat Pimpinan;

22. Wisuda dikelola BAKPSI melalui sebuah kepanitiaan yang dibentuk dan

diformalkan Direktur dengan Surat Tugas yang mencantumkan perioda waktu

kerja terbatas;

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.03

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 8

23. Mahasiswa berhak mengikuti wisuda setelah melalui proses yudisium dan

mendaftarkan diri ke BAKPSI;

24. Wisuda PPNS dapat dilaksanakan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun

kalender

25. Pelaksanaan Wisuda sebagai upacara pelepasan lulusan dilakukan sesuai dengan

prosedur yang berlaku.


dan Pengendalian

Standar

1. Tiap Program Studi menentukan berapa mahasiswa yang akan diterima di setiap

tahun ajaran baru.

2. Tiap Program Studi melakukan sosialisasi program studi kepada mahasiswa baru.

3. Tiap Program Studi dalam menentukan beban studi mempertimbangkan standar

kurikulum mengenai alokasi pembebanan untuk kompetensi utama, kompetensi

pendukung dan kompetensi lainnya.

6. Indikator Pelaksanaan kegiatan akademik di setiap program studi telah sesuai dengan standar

kurikulum.

7. Dokumen terkait

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan :

1. Standar Isi

2. Peraturan Akademik PPNS


4. Prosedur Pelaksanaan dan Penilaian Tugas Gambar/Praktek

5. Prosedur Pelaksanaan Yudisium

6. Prosedur Pelaksanaan Wisuda

7. Prosedur Pelaksanaan Drop Out

8. Prosedur Daftar Ulang Mahasiswa Baru

9. Prosedur Legalisir Ijazah&Transkrip

10. Prosedur Pemberian SP

8. Referensi





3. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.03

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 8 dari 8

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Mahasiswa

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 42 Tahun 2014

Tentang Statuta PPNS

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja PPNS

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I


4. Wakil Direktur III


6. Ka BAKPSI

7. Ka SPI

8. Ka UP2SMP

9. Dosen

10. Mahasiswa


STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.04

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN

AKADEMIK KO-KURIKULER




Pemeriksaan Ir. Heru Lumaksono, MT Pemeriksa Standar



Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.04

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

PPNS























pendidikan.

2. Kegiatan ko-kurikuler adalah semua kegiatan kampus yang tidak berdasarkan

unsur-unsur kurikulum, tetapi masih ada kaitannya, meliputi kegiatan studi ekskursi,

lomba karya ilmiah, lomba tulis ilmiah, bhakti masyarakat, kegiatan dalam organisasi

mahasiswa prodi, bimbingan belajar, penyelenggaraan kegiatan ilmiah dan lain-

lain; dan dilaksanakan di luar kegiatan intra-kurikuler tetapi sangat menunjang

kegiatan akademik.






dan/atau olahraga

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.04

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 4

5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi

3. Rasional

Mahasiswa sebagai peserta didik diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam

bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan soft skills-nya agar

menjadi lulusan yang mandiri, penuh inisiatif, bekerja secara cermat, penuh tanggung

jawab, gigih, dan memiliki tradisi belajar yang tinggi sehingga mampu mengikuti

perkembangan jaman. Kemampuan ini dapat mahasiswa peroleh dari pembekalan salah

satunya adalah melalui aktivitas ko-kurikuler. Keunggulan dalam aspek soft

skills seringkali menentukan keberhasilan seseorang dalam meniti dan mencapai

puncak karirnya.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Kualitas dan intensitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada bidang

penalaran untuk menunjang keilmuannya dilakukan setiap semester.

2. Mahasiswa berpartisipasi dalam lomba-lomba karya ilmiah, karya tulis, penelitian,

dan meningkatnya lifeskill mahasiswa purna belajar.

3. Mahasiswa baru diharapkan dapat beradaptasi dengan sistem dan budaya pada

Perguruan Tinggi sehingga mampu mempengaruhi motivasi dan orientasi belajar di

perguruan tinggi.

4. Segala kegiatan ko-kurikuler yang telah dilaksanakan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Adanya sistem pengendalian manajemen, evaluasi, serta audit yang baik bagi

kegiatan ko-kurikuler kemahasiswaan.

6. Efektifnya pola pembinaan serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan bidang

kemahasiswaan untuk melakukan pencegahan, pendampingan, supervisi, hingga

pemberian sanksi bagi pelaksana kegiatan kokurikuler.

7. Sinergitas dan kerjasama dengan organisasi kemahasiswaan yang lain dapat dijalin

hubungan organisatoris antara Direksi/ Jurusan/Prodi.

8. Pelaksanaan program ko-kurikuler yang mendukung kegiatan akademik yang lebih

optimal.

9. Tersedianya dana kemahasiswaan yang cukup, sehingga akan menghasilkan output,

outcome, impact, dan benefit yang membanggakan almamater.


dan Pengendalian

Standar

1. Kegiatan kemahasiswaan dievaluasi setiap akhir semester.

2. Kegiatan kemahasiswaan ditentukan disesuaikan dengan agenda kurikuler.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.04

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 4

6. Indikator Pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler kemahasiswaan di setiap semester telah sesuai

dengan agenda

7. Dokumen terkait

Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan :

1. Standar kurikulum dan Standar Pengelolaan Operasional

2. Peraturan Akademik PPNS

8. Referensi





3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 Tentang

Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2002

Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam

Kehidupan Kampus

5. Pola Pengembangan Kemahasiswaan Direktorat Kemahasiswaan Pendidikan

Tinggi Kemdiknas.

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I




6. Pelaksana Organisasi Ko-kurikuler


8. Mahasiswa

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.05

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 9

STANDAR PENGELOLAAN

PERSONALIA



Perumusan Avy Lutfiana, SS Perumus


Penetapan Ir. Eko Julianto, M.Sc MRINA Direktur

Pengendalian Wibowo Arnin Putranto,

S.Kom., M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.05

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 9

1. Visi dan Misi

PPNS























pendidikan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara

tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan.

4. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi; antara lain :

pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, serta pranata teknologi informasi



STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.05

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 9

dan Teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Rasional

Sejalan dengan disahkannya Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5

Tahun 2014, sebagai pengganti Undang-undang Kepegawaian Nomor 8 tahun 1974,

manajemen pengelolaan sumber daya manusia pada instansi pemerintah juga semakin

kompleks. Kompleksitas pengelolaan tersebut ditandai dengan munculnya kualifikasi

baru bagi pegawai pemerintah yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau

pegawai kontrak.

Bagi instansi pemerintah di lingkup pendidikan tinggi seperti universitas dan

politeknik, sesuai dengan Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012

disebutkan bahwa ketenagaan perguruan tinggi terdiri dari dosen dan tenaga

kependidikan. Dengan tugas utama dosen adalah mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan tenaga kependidikan

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Jumlah dosen harus memenuhi standar ideal rasio dosen mahasiswa agar dapat

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan baik. Sesuai Kepmen No. 234

tahun 2000 tentang pendirian perguruan tinggi, pasal 10 disebutkan bahwa rasio dosen

dan mahasiswa untuk bidang ilmu pengetahuan alam 1:20.

Saat ini dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan PPNS berjumlah sekitar

204 orang, dan jumlah ini terus bertambah sejalan dengan peningkatan jumlah

mahasiswa dan kegiatan pembelajaran. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan

dosen dan tenaga kependidikan serta meningkatkan indeks kepuasan dosen dan

karyawan dalam pengelolaan SDM di PPNS sejalan dengan ketentuan BAN-PT, PPNS

menetapkan Standar Personalia yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi semua

pihak yang terkait pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan PPNS.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. PPNS mengusulkan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) bagi dosen yang sudah

memenuhi persyaratan.

2. Dosen PPNS minimal lulusan program magister dari perguruan tinggi negeri atau

swasta yang terakreditasi minimal B untuk program Diploma dan lulusan program

doktor untuk program pascasarjana (pengelolaan personalia)

Pegawai PPNS terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan klasifikasi jabatan (1) Jabatan Pimpinan

Tinggi; (2) Jabatan Fungsional; dan (3) Jabatan Administrasi.

A. Status

1. PNS merupakan Pegawai PPNS yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh

Direktur PPNS dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.05

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 9

2. PPPK merupakan Pegawai PPNS yang diangkat sebagai pegawai dengan

perjanjian kerja oleh Direktur PPNS sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan

perundang-undangan. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan

Peraturan Presiden.

B. Hak dan Kewajiban

Terkait dengan hak dan kewajiban, PPNS menetapkan:

1. Pegawai dengan kualifikasi PNS berhak memperoleh: (a) gaji, tunjangan, dan

fasilitas; (b) cuti; (c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (d) perlindungan;

dan (e) pengembangan kompetensi.

2. PPPK berhak memperoleh: (a) gaji dan tunjangan; (b) cuti; (c) perlindungan;

dan (d) pengembangan kompetensi.

3. Kewajiban pegawai meliputi:

a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

pemerintah yang sah;

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang

berwenang;

d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,

kesadaran, dan tanggung jawab;

f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan

dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar

kedinasan;

g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia

jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

C. Azas & Ruang Lingkup

1. PPNS menyelenggarakan pengelolaan pegawai pada asas:

a. Kepastian hukum;

b. Profesionalitas;

c. Proporsionalitas;

d. Keterpaduan;

e. Delegasi;

f. Netralitas;

g. Akuntabilitas;

h. Efektif dan efisien;

i. Keterbukaan;

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.05

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 9

j. Nondiskriminatif;

k. Persatuan dan kesatuan;

l. Keadilan dan kesetaraan; dan

m. Kesejahteraan.

2. Lingkup manajemen PNS:

a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;

b. Pengadaan;

c. Pangkat dan jabatan;

d. Pengembangan karier;

e. Pola karier;

f. Promosi;

g. Mutasi;

h. Penilaian kinerja;

i. Penggajian dan tunjangan;

j. Penghargaan;

k. Disiplin;

l. Pemberhentian;

m. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan

n. Perlindungan.

3. Lingkup manajemen PPPK:

a. Penetapan kebutuhan;

b. Pengadaan;

c. Penilaian kinerja;

d. Penggajian dan tunjangan;

e. Pengembangan kompetensi;

f. Pemberian penghargaan;

g. Disiplin;

h. Pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan

i. Perlindungan.

D. Rekrutmen Pegawai

1. PPNS menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK

berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja

2. Pengadaan PNS di PPNS dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang

ditetapkan oleh menteri. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk

memenuhi kebutuhan.

3. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman

lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.05

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 9

pengangkatan menjadi PNS. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan

perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil

seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

4. Proses penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka

5. Penerimaan pegawai dilaksanakan secara objektif berdasarkan kompetensi,

kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

E. Pengembangan Karir

1. PPNS memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengembangkan

kompetensi, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan

penataran

2. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi,

penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi, dengan mempertimbangkan integritas

dan moralitas

3. Kompetensi PNS dimaksud meliputi:

a. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi

pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara

teknis;

b. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan

struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan

c. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja

berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan

budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

4. Integritas PNS diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada

masyarakat, bangsa dan negara.

5. Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya,

dan sosial kemasyarakatan.

6. Dalam mengembangkan kompetensi, subbagian kepegawaian PPNS menyusun

rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja

tahunan

7. Kenaikan pangkat pegawai fungsional dilakukan sesuai ketentuan Permenpan

8. Kenaikan pangkat pegawai fungsional umum berlangsung empat tahun sekali

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.05

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 9

F. Penilaian Kinerja

1. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat

individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target,

capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

2. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,

partisipatif, dan transparan.

3. Penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian

Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja.

4. Penilaian SKP mengacu kepada ketentuan/peraturan kepegawaian yang berlaku

5. Apabila pencapaian Sasaran Kerja PNS (SKP) pada akhir tahun kurang dari

50%, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan/perundangan yang berlaku

6. Penilaian SKP pegawai fungsional disesuaikan dengan ketentuan Permenpan.


dan Pengendalian

Standar

1. PPNS membuat rencana pengadaan pegawai sesuai dengan penghitungan

berdasar pada analisis beban kerja.

2. PPNS melakukan layanan administrasi kepegawaian mencakup rekrutmen,

pengembangan karir, pembinaan, persiapan masa pensiun sampai dengan

pemensiunan.

3. PPNS membuat rencana pengembangan karir pegawai yang dituangkan pada

rencana kerja tahunan sesuai dengan alokasi anggaran

4. Dalam hal penilaian kinerja, setiap pegawai wajib menyusun Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai

dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur

dan tata kerja organisasi.

5. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas

jabatan dengan mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

6. Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) disusun dan disetujui bersama antara

atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan. SKP ditetapkan setiap awal

tahun sebagai kontrak prestasi kerja, dan dievaluasi pada akhir

7. Pelaksanaan layanan kepegawaian dibawah koordinasi Wakil Direktur II

(Bidang Umum dan Keuangan), dengan proses monitoring mengikuti

mekanisme penjaminan mutu internal dan satuan pengawasan internal.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.05

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 8 dari 9

8. PPNS mengusulkan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) bagi dosen yang

sudah memenuhi persyaratan.

9. PPNS melakukan peningkatan kualifikasi akademik dosen hingga jenjang

Doktor untuk bidang tertentu, dengan jumlah dosen berpendidikan S3 pada

tahun 2015 minimal sebanyak 6 orang

10. PPNS menetapkan beban kerja dosen kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas)

satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit

semester.

11. PPNS menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa 1 : 20.

12. PPNS melakukan penilaian angka kredit dosen bagi yang mengajukan kenaikan

jabatan fungsional

13. Rekrutmen dosen dilakukan dengan memperhatikan rasio jumlah dosen

terhadap mahasiswa dan bidang keahlian yang sesuai kebutuhan

14. Rekrutmen dosen minimal berjenjang pendidikan Magister (S2)

15. Rekrutmen tenaga kependidikan dilakukan sesuai analisis beban kerja, dengan

kualifikasi pendidikan minimal Diploma-3 (D3)

16. Peningkatan mutu dosen mempertimbangkan rasio jumlah dosen terhadap

beban pengajaran-penelitian berbasis bidang keahlian yang dibutuhkan.

6. Indikator 1. Tersedia Pedoman pengelolaan pegawai

2. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak

kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya

3. Jumlah Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional

4. Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam

bidang yang sesuai dengan bidang PS. (S3)

5. Kecukupan dan kualifikasi Tenaga non kependidikan

6. Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan

7. Adanya instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, teknisi dan tenaga

administrasi terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia

7. Dokumen Terkait 1. Prosedur penerimaan pegawai baru (IK.BAUK.001)

2. Prosedur pencatatan kehadiran pegawai (IK.BAUK.002)

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.05

Revisi : 00

Tanggal : 17 - 11 - 2014

Halaman : 9 dari 9

3. Prosedur mendapatkan tunjangan keluarga (IK.BAUK.003)

4. Prosedur ijin pegawai (IK.BAUK.004)

5. Prosedur cuti pegawai (IK.BAUK.005)

6. Prosedur mutasi pegawai (IK.BAUK.006)

7. Prosedur tugas belajar (IK.BAUK.007)

8. Prosedur pendidikan dan pelatihan (IK.BAUK.008)

9. Prosedur kenaikan gaji berkala (IK.BAUK.009)

10. Prosedur kenaikan pangkat (IK.BAUK.010)

11. Prosedur kenaikan jabatan fungsional (IK.BAUK.011)

12. Prosedur sanksi disiplin (IK.BAUK.012)

13. Prosedur pensiun (IK.BAUK.013)

8. Referensi

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi kerja PNS

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan

Dosen

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 Tentang

Dosen

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya



9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur


3. Kepala Subbagian Kepegawaian BUK

4. Dosen



STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.06

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 10

STANDAR PENGELOLAAN

K3 DAN LINGKUNGAN

Proses PenanggungJawab

Nama Jabatan TandaTangan

Perumusan Lukman Handoko,S.KM, MT Perumus

Pemeriksaan Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, M Pemeriksa Standar



M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.06

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 10

1. Visi dan Misi

PPNS












professionalism);









2. Definisi dan

istilah

1. Tempat kerja adalah tiap ruang atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak

atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki oleh tenaga

kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-

sumber bahaya; termasuk tempat kerja adalah semua ruangan lapangan, halaman

dan sekelilingnya di PPNS yang merupakan bagian-bagian atau yang

berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan di PPNS

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

maupun masyarakat. Tenaga kerja ini meliputi civitas akademika dan orang lain

di PPNS (kontraktor, tamu, tenaga outsourcing).

3. Lingkungan kerja adalah tempat dimana civitas akademika melakukan aktivitas

setiap harinya, yang termasuk lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar

tempat kerja baik secara fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.06

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 10

yang menyenangkan, mengamankan, menentramkan, dan betah kerja.

4. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah pegawai teknis berkeahlian

khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja

untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.

5. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan

kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula

kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah ke tempat kerja

dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

6. Unit Pelaksana Implementasi K3 dan Lingkungan adalah unit yang

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan K3 dan Lingkungan dalam kaitannya

dengan perannya sebagai Panitia Pembina K3 (P2K3).

7. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut

dengan P2K3 adalah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah

kerjasama antara PPNS dan tenaga kerja untuk mengembangkan kerjasama

saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

8. Manajemen adalah jajaran direksi PPNS.

9. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, selanjutnya disebut

dengan Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sitem manajemen secara

keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab,

pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi

pengembangan, penerapan dan pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko

yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,

efisien dan produktif.

10. Bulan K3 Nasional merupakan Bulan K3 Nasional yang diperingati setiap

tanggal 12 Januari s.d 12 Febuari setiap tahunnya yang pelaksanaanya mengacu

pada peraturan perundangan yang berlaku.

11. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan

dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,

mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau.

12. Ruang Terbuka adalah ruangan-ruangan dalam area kampus PPNS atau wilayah

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.06

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 10

yang lebih luas baik dalam area/kawasan maupun dalam bentuk area

memanjang/jalur dimana penggunaaanya lebih bersifat terbuka yang pada

dasarnya tanpa bangunan.

13. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang berfungsi sebagai kawasan hijau

pertamanan, kawasan hijau hutan kampus, kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau

jalur hijau, kawasan hijau pekarangan, dalam ruangan terbuka hijau

pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuhan-tumbuhan

secara alamiah ataupun busidaya tanaman.

3. Rasional Berkaitan dengan misi pertama PPNS, upaya dalam pelaksanaan program

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh PPNS dan tenaga kerja harus dibangun

dengan mengindahkan proses secara bertahap (enabling courses). Upaya dari kedua

belah pihak (Civitas Akademika dan tenaga kependidikan) dilakukan secara

harmonis melalui koordinasi aktivitas dengan mengedepankan obyektifitas,

kejujuran, kesetaraan, serta keadilan; sesuai peran dan tanggungjawabnya.

Program K3 ini perlu didukung oleh lembaga dalam bentuk prasarana-sarana

untuk melancarkan proses tersebut; sehingga hasil yang dicapai dapat optimal.

Program K3 merupakan wujud penerapan Sistem Manajemen K3 dengan

melibatkan unsur manajemen, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam

rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta

terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Berkaitan dengan visi PPNS, tujuan yang akan dicapai melalui penerapan sistem

manajemen K3 ini perlu dicanangkan dan dikembangkan berorentasi pada kecelakaan

nol (zero accident); hal ini sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem

Manajemen K3.

Penyusunan standar ini dimaksudkan untuk memberi arahan kepada tenaga

kerja dan Unit Pelaksanaan Implementasi K3 dalam melaksanakan Sistem

Manajemen K3 di PPNS.

Penerapan standar ini melalui masa transisi dengan pembimbingan selama dua

tahun akademik. Hasil evaluasi dan monitoring yang diperuntukkan untuk

pengembangan dan pembakuan dilakukan di triwulan terakhir perioda transisi.

Untuk menyemarakkan Hari dan Bulan K3 Nasional, dapat diisi dengan

kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengenalan, kesadaran,

penghayatan dan pengamalan K3 sehingga membudaya di kalangan dan level civitas

akademika.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.06

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 10

Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam

pengembangan Kawasan Tanpa Rokok,sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

pasal 113 sampai dengan116.

2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 440/1333/031/2005 tentang Kawasan

Tanpa Rokok (KTR).

3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Kawasan Tanpa Rokok

dan Kawasan Terbatas Rokok

Beberapa peraturan yang telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam

pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut :

1. Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentnag Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan

Perkotaan

2. Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau

3. Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2013.

4. Pernyataan isi

standar

Komitmen PPNS di bidang K3 adalah Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

sebagai institusi pendidikan vokasi, bertekad memberikan hasil terbaik kepada

seluruh pihak yang berkepentingan dengan menerapkan praktek Keselamatan dan

Kesehatan Kerja yang terbaik dalam menjalankan proses pendidikan, penelitian dan

pengabdian masyarakat .

1. Komitmen PPNS didukung dengan penetapan kebijakan di bidang K3, adalah:

a. Menciptakan suasana kampus yang berbudaya K3.

b. Melaksanakan 5R (Rapi, Resik, Ringkas, Rajin, Rawat)

c. Mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja pada lingkungan kampus.

d. Mengkomunikasikan dan selalu berusaha mematuhi setiap hukum serta

kebijakan mutu dalam K3 kepada seluruh Civitas Akademika dan pihak

terkait lainnya.

e. Menerapkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu dan K3

dengan benar, tepat dan konsisten.

2. Unit Pelaksana Implementasi K3 dan Lingkungan menyusun manual Sistem

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.06

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 10

Manajemen K3, termasuk di dalamnya adalah penyusunan formulir dan

prosedur.

3. Tim inspeksi bertugas untuk melakukan safety patrol yang meliputi inspeksi

lingkungan kerja (1 bulan sekali) dan inspeksi APD dan APAR (2 minggu

sekali).

4. Prosedur dan formulir inspeksi mengacu pada prosedur dan inspeksi yang

disusun oleh Unit Pelaksana implementasi K3 dan Lingkungan.

5. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan teknisi yang bekerja pada

Laboratorium/Bengkel/Studio tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

program K3 di Laboratorium/Bengkel/Studio tempat bekerja.

6. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan teknisi yang bekerja pada

Laboratorium/Bengkel/Studio tersebut bertanggung jawab terhadap pelaporan

jika terjadi kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, pelaporan jika ada kondisi

darurat, pelaporan jika ada penambahan mesin/peralatan yang berpotensi bahaya

di Laboratorium/Bengkel/Studio tempat bekerja.

7. Prosedur dan formulir pelaporan mengacu pada prosedur dan pelaporan yang

disusun oleh Unit Pelaksana implementasi K3 dan Lingkungan.

8. Penetapan pelaksanaan Bulan K3 Nasional yang mengacu pada Petunjuk

Pelaksanaan sesuai Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

9. Lingkungan Kerja yang tercukupi penerangan sesuai , suhu udara, suara bising,

penggunaan warna, ruang gerak yang diperlukan, keamanan kerja, dan hubungan

civitas akademika.

10. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan PPNS.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Penyusunan manual Sistem Manajemen K3 termasuk prosedur dan formulir.

2. Sosialisasi Sistem Manajemen K3 kepada seluruh civitas akademika, tenaga

kependidikan dan orang lain di PPNS (kontraktor, tamu, pihak yang bekerjasama

dengan PPNS).

3. Pembentukan dan pelatihan tim inspeksi.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.06

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 10

4. Identifikasi potensi bahaya di Laboratorium/Bengkel/Studio.

5. Pendidikan dan Pelatihan kepada Kepala Laboratorium/bengkel/Studio dan

teknisi mengenai 5R dan prosedur pelaporan kecelakaan kerja.

6. Pelatihan dan simulasi keadaan darurat kepada seluruh civitas akademika dan

orang lain di PPNS.

7. Peningkatan safety awareness (spanduk kebijakan K3, poster, papan 5R,

tanda/sign, garis demarkasi).

8. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

6. Indikator 1. Jumlah pelatihan tim inspeksi K3 dalam satu tahun.

2. Jumlah pelatihan Kepala Lab./Bengkel/Studio dan Teknisi tentang 5R, dan

prosedur pelaporan kecelakaan kerja.

3. Jumlah pelatihan dan simulasi keadaan darurat pada sivitas akademika dan orang

lain di PPNS.

4. Jumlah pemasangan plang kebijakan K3, poster, sign/tanda, papan 5R.

5. Terpenuhinya lingkungan kerja yang aman : penerangan, suhu udara, suara

bising, penggunaan warna, ruang gerak yang diperlukan, keamanan kerja, dan

hubungan civitas akademika.

6. Berjalannya Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

a. Tidak ada yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

b. Ada pengawasan dan sanksi

c. Ada pemantauan dan evaluasi

7. Terlaksananya Ruang Terbuka Hijau dalam pembangunan di PPNS.

7. Dokumen terkait Pelaksanaan standar ini memerlukan:

1. Kebijakan K3 di PPNS

2. Manual Sistem Manajemen K3

3. Struktur Organisasi UPIK3&L

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.06

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 8 dari 10

4. Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional

5. Pedoman K3

6. IK Kawasan Bebas Rokok

7. IK Pelaksanaan Inspeksi K3

8. IK Pelaporan Kecelakaan Kerja

9. Formulir laporan Kecelakaan

10. Form Tindakan Tidak Aman (TTA)

11. Form Kondisi Tidak Aman (KTA)

12. Form Alat Pelindung Diri (APD)

13. Form Kebisingan

14. Form Penerangan

8. Referensi 1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

pasal 113 sampai dengan116.

3. PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI no .Kep 245/MEN/1990 tentang Hari

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI no.Kep 372/MEN/XI/2009 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 2010 – 2014.

6. Kepmenaker No.1/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat

Kerja

7. Permenaker No. 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan

Kecelakaan.

8. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 440/1333/031/2005 tentang

Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Kawasan Tanpa Rokok

dan Kawasan Terbatas Rokok

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.06

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 9 dari 10

10. Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentnag Penataan Ruang Terbuka Hijau

Kawasan Perkotaan

11. Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau

12. Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2013.

9. Pihak yang

bertanggungjawab

untukmencapai/

memenuhistandar

1. Direktur

2. Ketua/Sekretaris Unit Pelaksana Implementasi K3

3. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Teknisi

4. Seluruh civitas akademika dan orang lain di PPNS.

LAMPIRAN :

STANDAR PENGELOLAAN K3 DAN LINGKUNGAN

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.06

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014


LAMPIRAN STANDAR PENGELOLAAN K3 DAN LINGKUNGAN

Kode Indikator

1 Jumlah pelatihan tim inspeksi K3 dalam satu tahun

2 Jumlah Pelatihan Kepala Lab./Bengkel/Studio dan Teknisi tentang 5R, dan prosedur

pelaporan kecelakaan kerja.

3 Jumlah Pelatihan dan silulasi keadaan darurat pada civitas akademika dan orang lain di

PPNS.

4 Jumlah Pemasangan plang kebijakan K3, poster, sign/tanda, papan 5R.

5 Terpenuhinya lingkungan kerja yang aman : penerangan, suhu udara, suara bising,

penggunaan warna, ruang gerak yang diperlukan, keamanan kerja, dan hubungan

civitas akademika. 6 Berjalannya Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

1. Tidak ada yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

2. Ada pengawasan dan sanksi

3. Ada pemantauan dan evaluasi

7 Terlaksanakannya Ruang Terbuka Hijau dalam pembangunan di PPNS

STANDAR SPMI


No. : STD/ SPMI/G.07

Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 1 dari 4

STANDAR PENGELOLAAN

JASA PRODUKSI



Perumusan Desi Tri C, SS, MPd Perumus

Pemeriksaan Ir. Wiwik Dwi Pratiwi, MT Pemeriksa Dokumen



M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI



Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

PPNS























pendidikan

2. Kegiatan Jasa dan produksi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan jasa

yang dilakukan oleh Unit Jasa dan Produksi PPNS dan produksi berbagai produk

manufaktur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Rasional

Salah satu aspek Tridarma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan adalah

aspek pengabdian masyarakat yang melibatkan pihak luar atau masyarakat luas. Disisi

lain ada dorongan dari pemerintah agar perguruan tinggi mampu men-generating

revenue dengan melibatkan pihak luar yang dibebani biaya melalui berbagai

mekanisme pendanaan seperti biaya pendidikan, donasi atau kerjasama yang bersifat

revenue-generating bagi perguruan tinggi.

Hal ini selaras dengan visi misi PPNS untuk ikut berperan serta dalam kegiatan

kemasyarakatan secara aktif dan produktif, dan membentuk jejaring kerja dengan

sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan

STANDAR SPMI



Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 3 dari 4

sistem pendidikan yang komprehensif (good governance-sustainability).

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Unit Jasa dan Produksi membuat target layanan jasa dan produksi yang harus

dicapai setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun.

2. Unit Jasa dan Produksi mengakomodasi permintaan masyarakat akan layanan jasa

dan produksi yang dapat dilakukan oleh laboratorium, bengkel atau unit lain yang

terkait di PPNS.

3. Unit Jasa dan Produksi mendelegasikan permintaan masyarakat ke laboratorium

atau bengkel yang terkait.

4. Setiap kepala Laboratorium atau Bengkel bertanggung jawab akan kegiatan jasa

dan produksi yang dilakukan oleh masing-masing laboratorium atau bengkel.

5. Setiap kepala Laboratorium atau Bengkel mengusulkan pengadaan barang yang

dibutuhkan dalam kegiatan jasa dan produksi ke BUK.

6. Setiap kepala Laboratorium atau Bengkel mengusulkan biaya kegiatan jasa dan

produksi ke Kepala P3M.

7. Setiap kepala Laboratorium dan Bengkel harus mengikuti standar Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) yang terkait dengan kegiatan Jasa dan produksi.

8. Setiap Kepala laboratorium atau Bengkel memperhatikan kondisi kelayakan alat

yang digunakan dalam kegiatan layanan jasa dan produksi.

9. Setiap kepala Laboratorium atau Bengkel melaporkan kegiatan jasa dan produksi

yang dilakukan ke Kepala P3M.

10. Kepala P3M melaporkan hasil kegiatan Jasa dan produksi ke direksi yang terkait.

11. Unit Jasa dan Produksi melaporkan capaian target layanan jasa dan produksi

setiap tahun.

12. Satuan Pengawas Internal dan Pusat jaminan Mutu melakukan monitoring dan

evaluasi kegiatan.

5. Strategi pencapaian

dan pengendalian

standar

1. Standarisasi harga

2. Standarisasi waktu penyelesaian pekerjaan

3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan jasa dan produksi

4. Melakukan monitoring terhadap pelaporan hasil kegiatan jasa dan produksi

STANDAR SPMI



Revisi : 00

Tanggal : 09-10-2010

Halaman : 4 dari 4

5. Melakukan monitoring terhadap capaian target kegiatan jasa dan produksi

6. Melakukan monitoring pengadaan barang yang dibutuhkan lab atau bengkel

selama kegiatan jasa dan produksi.

6. Indikator 1. Terdapat laporan pelaksanaan kegiatan jasa dan produksi

2. Terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa dan produksi

3. Terdapat laporan kebutuhan pengadaan barang

4. Terdapat laporan capaian target kegiatan jasa dan produksi setiap tahun

7. Dokumen terkait

1. Form laporan kegiatan layanan jasa dan produksi di Lab atau Bengkel

2. Form pengusulan bahan habis

3. IK penerimaan dan penyerahan barang

4. IK Pembayaran biaya layanan jasa dan produksi

5. Form SPK (Surat Perintah kerja)

6. Form laporan perawatan peralatan

8. Referensi

Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I


4. Ka. P3M

5. Ka. Laboratorium/Bengkel yang terkait

6. Ka. BUK


8. Ka SPI

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.08

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 9

STANDAR PENGELOLAAN

SATUAN PENGAWAS INTERNAL



Perumusan

Ir. Ratna Budiawati, MA

Imam Mahfudzi, SAg. M.Th.

Dewi Kurniasih, S.KM., MKM

Renanda Nia, ST., MT.

Luqman Ashari, ST., MT

Perumus

Pemeriksaan Rahmat Tri S, ST, MT Pemeriksa Standar



M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.08

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 9

1. Visi dan Misi

PPNS























pendidikan.

2. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan

harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan

efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan

ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disebut SPI adalah satuan pengawasan

yang dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

(PPNS).

4. Audit adalah kegiatan yang dimulai dengan inspeksi melalui observasi yang

cermat; koreksi untuk mengidentifikasi ketidakbenaran/penyimpangan; dan

verifikasi sebagai upaya untuk perbaikan yang dapat dilakukan.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.08

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 9

5. Review adalah adalah kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Negeri (PTN) oleh Auditor yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas

bahwa Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi

Pemerintahan) dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

6. Evaluasi adalah analisis terhadap pemanfaatan anggaran pada program sesuai

dengan perencanaannya serta mencermati efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang relevan.

7. Pemantauan atau monitoring adalah upaya yang dilakukan secara rutin untuk

mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana telah

direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagai mana telah dijadwalkan, dan

kemajuan dalam mencapai tujuan program.

8. Program adalah kumpulan kegiatan yang berhubungan dan telah dirancang untuk

melaksanakan sebuah tindakan yang harmonis dan integratif untuk mencapai

sasaran kebijaksanaan secara keseluruhan.

9. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih

unit kerja adalah tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan dana sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) tertentu sebagai bagian dari

pencapaian sasaran terukur pada program tersebut.

3. Rasional

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) merupakan salah satu politekik

negeri yang dituntut mampu berperan dalam penyediaan sumberdaya manusia

berkualitas di bidang teknologi perkapalan dan penunjangnya. Institusi ini dilengkapi

dengan berbagai fasilitas untuk merealisasikan kegiatan belajar-mengajar; sehingga

dapat dijamin menghasilkan lulusan berkualitas. Penyediaan maupun operasional

fasilitas tersebut diarahkan untuk mencapai kondisi optimal; baik secara teknis maupun

ekonomis. Tidak dipungkiri saat ini, perguruan tinggi dituntut memiliki standar-standar

yang diakui; diterapkan; serta dapat dievaluasi secara obyektif (terukur) dan akuntabel.

Standar ini dicanangkan menjadi jaminan kondisi faktual yang dilaksanakan dan/atau

target yang harus dicapai pada kurun waktu tertentu. Standar Akademik Nasional

menjadi salah satu format standar yang harus dimiliki dan disusun oleh masing-masing

perguruan tinggi sebagai bentuk komitmen terhadap menjaminan mutu; sesuai

perundangan serta peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam upaya menjaga kualitas pengelolaan anggaran, perguruan tinggi negeri

harus melengkapi organ kelembagaan dengan Satuan Pengawas Internal (SPI). Organ

ini menjadi partner manajemen dalam perencanaan program yang sekaligus mengait

pada satuan biaya dan anggaran yang dibutuhkan serta harus diserap. Dalam

pelaksanaannya, organ ini harus dilengkapi dengan tim audit internal yang terampil dan

berkomitmen. Manfaat lain, tim audit ini dapat berperan di berbagai kegiatan auditing;

termasuk audit penerapan sistem ISO, audit kinerja SDM, audit fasilitas/teknologi,

maupun audit energi. Kelengkapan tim auditor di dalam organ SPI diperlukan untuk

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.08

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 9

menjamin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) yang obyektif dengan

mengedepankan azas fairness, transparences, accountability, equality, sustainability.

SPI harus dibentuk di Perguruan Tinggi merujuk pada PP 66/2010 ps. 58D

ayat.1.c. SPI sebagai organ yang berfungsi dalam pengawasan bidang non akademik

Fungsi ini dirincikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 47/2011 ps. 4

sebagai berikut:

1. penyusunan program pengawasan;

2. pengawasan kebijakan dan program;

3. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;

4. pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan

eksternal;

5. pedampingan dan review laporan keuangan;

6. pemberian saran dan rekomendasi;

7. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

8. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. SPI menerima salinan perencanaan program dan Anggaran Tahun T+1 yang

telah diformalkan (SK) oleh Direktur sebagai rujukan dalam melakukan

pengawasan kebijakan dan implementasi anggaran pada bulan Desember tahun

anggaran berjalan;

2. SPI menerima rancangan penjadwalan penyerapan Anggaran tahun T+1

berdasarkan rencana Anggaran yang telah diformalkan (SK) oleh Direktur pada

bulan Desember tahun Anggaran berjalan;

3. SPI menerima perbaikan Anggaran (bila ada) dan penjadwalannya untuk tahun

T+1 yang terkait dengan kebijakan dan strategi Kementrian dan/atau DirJen satu

minggu setelah perbaikan dilaksanakan;

4. Dalam perencanaan, SPI dapat memberikan konsultasi anggaran kepada

kelompok kerja yang membutuhkan; peninjauan ulang dan evaluasi terhadap

program dan anggarannya yang beresiko tidak aman; arahan terkait upaya tindak

lanjut temuan pemeriksaan eksternal dalam perencanaan program dan anggaran;

5. Dalam pengawasan dan pengendalian, SPI dapat melakukan penilaian terhadap

pengelolaan program beresiko tidak aman; pemeriksaan terhadap unit kerja

secara berkala berdasarkan hasil analisis resiko; pengawasan terhadap tindak

lanjut temuan pemeriksaan ekternal;

6. Dalam evaluasi, SPI dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan

pengelolaan organisasi; pendampingan dalam pemeriksaan ekternal; dan agenda

tindak lanjut temuan pemeriksaan ekternal;

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.08

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 9

7. SPI melakukan pengawasan atas program berdasarkan rencana anggaran dan

penjadwalan penyerapan;

8. SPI membuat review atas rencana dan penjadwalan penyerapan Anggaran tahun

berjalan sebagai bagian dari implementasi manajemen resiko untuk menghasilkan

skala prioritas obyek audit internal tahun anggaran tersebut pada bulan Februari

tahun anggaran berjalan;

9. SPI menyusun jadwal review/audit internal program berjalan merujuk pada poin

5;

10. SPI memberitahukan rencana pelaksanaan review kepada unit kerja yang

melaksanakan program terpilih (hasil poin 6) pada tahun anggaran berjalan;

11. SPI berkoordinasi dengan Wakil Direktur II untuk melaksanakan review yang

dijadwalkan supaya tidak mengganggu operasional program lainnya;

12. SPI menerima draft laporan Keuangan Semester Gasal (LKSGs) tahun anggaran

berjalan untuk di-review 2 (dua) minggu sebelum laporan tersebut di kirim ke

Jakarta;

13. SPI melakukan review atas LKSGs selama 1 (satu) minggu setelah dokumen

tersebut diterima untuk divalidasi; dan menyerahkan kembali kepada Wakil

Direktur II melalui Bagian Umum dan Keuangan (BUK);

14. SPI menyusun persiapan review kemajuan (progress) keuangan Semester Genap

tahun anggaran berjalan dengan mempertimbangkan pencapaian serapan

anggranan pada LKSGs;

15. SPI menerima jadwal audit eksternal dari Direktur melalui Wakil Direktur II

untuk pendampingan pemeriksaan penerapan anggaran (Laporan Keuangan);

16. SPI menerima hasil audit eksternal dari Direktur melalui Wakil Direktur II untuk

pedampingan perbaikan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh auditor

eksternal (Irjen Kemendikbud maupun BPKP);

17. SPI memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan pengelolaan

kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara untuk peningkatan kualitas

perencanaan, penerapan, maupun pelaporan atas system pengelolaan tersebut;

18. SPI dapat menyampaikan hasil pengawasan (temuan) atas pengelolaan

kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara yang berdampak jangka

pendek maupun panjang terhadap perencanaan program dan anggaran secara

tertulis kepada Direksi;

19. SPI menerima draft laporan Keuangan Semester Genap (LKSGn) tahun anggaran

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.08

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 9

berjalan untuk di-review 2 (dua) minggu sebelum laporan tersebut di kirim ke

Jakarta;

20. SPI melakukan review atas LKSGn selama 1 (satu) minggu setelah dokumen

tersebut diterima untuk divalidasi; dan menyerahkan kembali kepada Wakil

Direktur II melalui Bagian Umum dan Keuangan (BUK);

21. SPI menyusun laporan dan evaluasi hasil pengawasan untuk disampaikan kepada

Direktur sebagai pertanggungjawaban tahunan;

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Pelatihan audit keuangan untuk membangun tim audit yang terampil mencermati

perencanaan, penyerapan, dan pelaporan anggaran;

2. Penyusunan dokumen SPI sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan tugas,

fungsi, dan peran sebagai satuan pengawasan internal;

3. Publikasi ke masyarakat internal kampus PPNS (sivitas akademik dan tenaga

kependidikan) mengenai tugas, fungsi, dan peran SPI dalam membangun sistem

pengelolaan yang transparan dan akuntabel; serta merealisasikan good and clean

government.

4. Pembuatan instrumen publikasi berupa leaflet/brosur, banner, spanduk, dan stiker;

5. Pernyataan ajakan/seruan/pengetahuan terkait anti korupsi, anti gratifikasi, anti

plagiat, anti narkoba; serta peduli lingkungan, peduli K-3, peduli kesetaraan

gender dan berkebutuhan khusus, peduli berkeadilan dan kebermanfaatan,

transparansi dan akuntabilitas;

6. Pembukaan sekretariat SPI sebagai senter poin untuk verifikasi gratifikasi,

temuan tindak korupsi dan manipulasi, serta konsultasi review terkait kegiatan

dan anggaran.

6. Indikator 1. Standar pengelolaan SPI

2. Sistem prosedur operasional SPI

a. Surat Keluar dan Masuk;

b. Tanda terima perencanaan anggaran dan penjadwalan penyerapan anggaran;

c. Konsultasi perencanaan anggaran program/kegiatan;

d. Pengawasan dan Pengendalian;

e. Evaluasi;

f. Permintaan Review dan Audit Anggaran;

g. Pelaksanaan dan Pelaporan Review dan Audit Anggaran

h. Pelaporan Gratifikasi

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.08

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 7 dari 9

i. Saran dan Rekomendasi;

j. Laporan Tahunan

3. Frekuensi konsultasi perencanaan kegiatan dan anggaran oleh unit kerja di

lingkungan PPNS

4. Review laporan keuangan semester dan akhir tahun tepat waktu

5. Jumlah temuan untuk berisiko tidak aman

6. Temuan pemeriksaan internal yang disampaikan/dikoordinasikan dengan SPI

7. Pendampingan peningkatan/perbaikan terkait temuan pemeriksaan eksternal

7. Dokumen terkait


1. Surat Keluar dan Masuk;

2. Tanda terima perencanaan anggaran dan penjadwalan penyerapan anggaran;

3. Konsultasi perencanaan anggaran program/kegiatan;

4. Pengawasan dan Pengendalian;

5. Evaluasi;

6. Permintaan Review dan Audit Anggaran;

7. Pelaksanaan dan Pelaporan Review dan Audit Anggaran

8. Pelaporan Gratifikasi

9. Saran dan Rekomendasi;

10. Laporan Tahunan

8. Referensi






4. Permendikbud No 6 Thn 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPNS

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42

Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

2011 Tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan

Nasional.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.08

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 8 dari 9

9. Penanggung

jawab dan pihak

terkait

1. Direktur


3. Anggota Senat

4. Kepala BUK

5. Semua Ketua unit kerja yang memiliki program beranggaran mauapun tidak


7. Sivitas Akademik


LAMPIRAN :

STANDAR PENGELOLAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/G.08

Revisi : 00

Tanggal : 28 - 11 - 2014

Halaman : 9 dari 9

LAMPIRAN STANDAR PENGELOLAAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

No. Indikator Baseline

2014

Middle

2015

Final

2017

1 Standar pengelolaan SPI

Ada versi 1.1 Ada versi

1.1

Ada versi

1.2

2 Sistem Prosedur Operasional SPI:

a) Surat Keluar dan Masuk;

b) Tanda terima perencanaan anggaran dan

penjadwalan penyerapan anggaran;

c) Konsultasi perencanaan anggaran

program/kegiatan;

d) Pengawasan dan Pengendalian;

e) Evaluasi;

f) Permintaan Reviu dan Audit Anggaran;

g) Pelaksanaan dan Pelaporan Reviu dan Audit

Anggaran

h) Pelaporan Gratifikasi

i) Saran dan Rekomendasi;

j) Laporan Tahunan

Ada versi 1.1 Ada versi

1.1

Ada versi

1.2

3 Frekuensi konsultasi perencanaan kegiatan dan

anggaran oleh unit kerja di lingkungan PPNS;

0% 30% 10%

4 Reviu laporan keuangan semester dan akhir tahun

tepat waktu;

Rasional

80%

Rasional

90%

Rasional

100%

5 Jumlah temuan untuk berisiko tidak aman;

3 sektor ada Tidak ada

6 Temuan pemeriksaan internal yang disampaikan/

dikoordinasikan dengan SPI ? Dilakukan Dilakukan

7 Pendampingan peningkatan/ perbaikan terkait

temuan pemeriksaan eksternal ? Dilakukan Dilakukan

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.09

Revisi : 1

Tanggal : 30-11-2014

Halaman : 1 dari 7

STANDAR PENGELOLAAN

PENERIMAAN MAHASISWA BARU



Perumusan Indah Setyowati, SST

Perumus

Ir. Heru Lumaksono, MT

Pemeriksaan Projek Priyonggo S L, ST, MT Pemeriksa

Penetapan Ir. Eko Julianto, M.Sc.,

MRINA Direktur

Pengendalian Wibowo Arninputranto, ST.,

M.Kom.


Mutu

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.09

Revisi : 1

Tanggal : 30-11-2014

Halaman : 2 dari 7

1. Visi dan Misi

PPNS

















5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau

kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada


2. Definisi dan

Istilah

1. Penerimaan mahasiswa baru adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan

dalam rangka mendapatkan mahasiswa baru

2. PMDK adalah penerimaan mahasiswa baru yang mana seleksinya berdasarkan nilai

raport dari semester I sampai dengan semester IV, tes skolastik dan tes

wawancara.

3. UMPN adalah penerimaan mahasiswa baru yang mana seleksinya berdasarkan hasil

tes tulis, tes skolastik dan tes wawancara.

4. Pada ke dua jalur seleksi baik PMDK maupun UMPN menerima Pendaftaran

mahasiswa bidikmisi.

5. Proses pendaftaran PMDK dan UMPN dilaksanakan secara online

6. Calon Mahasiswa Baru adalah pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi baik dari

jalur PMDK atau UMPN dan telah melaksanakan proses daftar ulang.

7. Mahasiswa Baru adalah calon mahasiswa baru yang telah ditetapkan oleh Senat

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.09

Revisi : 1

Tanggal : 30-11-2014

Halaman : 3 dari 7

PPNS.

8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar

mengikuti kegiatan belajar pada bidang studi tertentu di PPNS.

3. Rasional Berkaitan dengan misi kelima PPNS, maka PPNS memegang peranan penting dalam

mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa, yang pada hakekatnya mencakup :

1. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan

spiritual mahasiswa, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta

berkontribusi pada daya saing bangsa;

2. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan

masyarakat madani (civil society) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis

pada partisipasi public;

3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan

aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun

rohani.

Dengan demikian proses penerimaan masiswa baru mempunyai peranan dalam

menentukan kemampuan, bakat dan akhlak calon mahasiswa yang akan menjadi penerus

generasi yang sebelumnya yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat bagi lingkungan

sekitarnya

Penyusunan standar ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam proses

penerimaan mahasiswa baru sehingga jumlah pendaftar tiap tahunnya meningkat

sehingga bisa terjaring calon-calon mahasiswa yang lebih berkualitas dan betul-betul

sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

4. Pernyataan isi

standar

1. Jurusan/Program Studi menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima

disesuaikan dengan kapasitas yang ada.

2. Jurusan/Program Studi melaksanakan promosi ke SMA/SMK/MA dibawah

koordinator Wakil Direktur III.

3. Penerimaan mahasiswa baru di PPNS dilaksanakan melalui jalur Penelusuran Minat

Dan Kemampuan (PMDK) dan jalur Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN).

4. Jadwal pendaftaran Mahasiswa Baru mengikuti Kalender Akademik PPNS dengan

mempertimbangkan waktu penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan

menengah atas.

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.09

Revisi : 1

Tanggal : 30-11-2014

Halaman : 4 dari 7

5. Calon Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan mengikuti prosedur, ketentuan

dan persyaratan yang berlaku.

a. Persyaratan Pendaftaran PMDK :

Persyaratan Umum :

1. Warga Negara Indonesia, berbadan sehat dan bebas narkoba;

2. Tidak buta warna (kecuali untuk program studi : Manajemen Industri);

3. Mempunyai minat yang serius dan motivasi yang tinggi untuk menempuh

studi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Persyaratan Akademik :

1. Siswa SMA/MA Jurusan IPA/IPS dan SMK Teknik baik negeri maupun

swasta kelas dua belas atau yang sudah lulus satu tahun sebelumnya;

2. Nilai raport rata-rata dari semester I s.d semester IV mata pelajaran

Matematika Fisika/Ekonomi, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

sekurang-kurangnya 7,00 (tujuh koma nol nol).

b. Persyaratan Pendaftaran UMPN :

1. Warga Negara Indonesia, berbadan sehat dan bebas narkoba

2. Lulusan SMA/MA Jurusan IPA/IPS dan SMK Teknik baik negeri

maupun swasta

3. Umur Maksimal 24 tahun pada saat mendaftar

4. Tidak buta warna (kecuali untuk program studi : Manajemen Industri)

5. Mempunyai minat yang serius dan motivasi yang tinggi untuk menempuh

studi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

c. Tambahan Persyaratan untuk Pendaftar Bidikmisi :

1. Surat keterangan tentang prestasi atau peringkat siswa di kelas dan bukti

pendukung prestasi lain di bidang ko kurikuler dan ekstra kurikuler yang

di sahkan (legalisasi) oleh kepala sekolah

2. Surat penghasilan orangtua/wali/surat keterangan tidak mampu yang

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah/ Kepala Dusun/ Instansi tempat orangtua

bekerja/Tokoh masyarakat.

3. Foto copy Kartu Keluarga

4. Foto copy rekening listrik bulan terakhir

5. Foto rumah tampak depan, belakang, ruang tamu, kamar tidur, dapur,

kamar mandi dan foto keluarga ukuran postcard.

6. Proses dan sistem seleksi mengikuti ketentuan pada Pedoman Pelaksanaan Sistem

Seleksi Mahasiswa Baru.

7. Jadwal ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan

akademik) mahasiswa baru serta jadwal kegiatan Mahasiswa Baru mengikuti

Kalender Akademik PPNS

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.09

Revisi : 1

Tanggal : 30-11-2014

Halaman : 5 dari 7

8. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Membuat surat perihal pendaftaran mahasiswa baru jalur PMDK

2. Mencetak brosur perihal Informasi Pendaftaran mahasiswa baru jalur PMDK dan jalur UMPN

3. Mengirimkan surat dan brosur Pendaftaran mahasiswa baru ke SMA/SMK/MA

4. Membuat jadwal sosialisasi ke SMA/SMK/MA

5. Membuat jadwal workshop dalam rangka sosialisasi PPNS

6. Mengikuti berbagai pameran yang diadakan oleh SMA/SMK/MA

6. Indikator 1. Jumlah brosur yang terkirim ke SMA/SMK/MA

2. Jumlah SMA/SMK/MA yang dikunjungi untuk sosialisasi

3. Jumlah Workshop yang terlaksana untuk sosialisasi

4. Jumlah event /pameran yang diikuti

5. Jumlah Pendaftar

6. Jumlah yang daftar ulang

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan standar ini memerlukan:

1. Pedoman Pelaksanaan Sistem Seleksi Mahasiswa Baru

2. Prosedur penerimaan mahasiswa jalur PMDK

3. Prosedur penerimaan mahasiswa jalur UMPN

4. Prosedur Pelaksanaan Promosi

8. Referensi 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi Keputusan Direktur Politeknik Perkapalan

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.09

Revisi : 1

Tanggal : 30-11-2014

Halaman : 6 dari 7

Negeri Surabaya Nomor 4014/PL19/DT/2013 tentang Pedoman Akademik dan

Kemahasiswaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

9. Penanggungjawab

dan Pihak Terkait

1. Direktur


3. Kepala BAKPSI

4. Tim Promosi

5. Tim IT PPNS


LAMPIRAN :

STANDAR PENGELOLAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/G.09

Revisi : 1

Tanggal : 30-11-2014

Halaman : 7 dari 7

LAMPIRAN STANDAR PENGELOLAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU


2013

Middle

2015

Final

2017

1 Jumlah brosur yang terkirim ke

SMA/SMK/MA

840

2 Jumlah SMA/SMK/MA yang dikunjungi

untuk sosialisasi

43

3 Jumlah Workshop yang terlaksana untuk

sosialisasi

3

4 Jumlah event /pameran yang diikuti 10

5 Jumlah Pendaftar 10.533

6 Jumlah yang daftar ulang

783

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 5

STANDAR

PEMBIAYAAN INVESTASI



Perumusan

Ir. Irma Rustini Aju, MT

Perumus

Mardi Santoso, ST., M.Eng.Sc

Dika Rahayu, S.ST., MT

Pemeriksaan Mustofa, ST Pemeriksa Standar



M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 5

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi Istilah 1. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya

operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan

pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai

kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan

yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

2. Biaya investasi merupakan biaya pokok yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan utama dalam kehidupan perguruan tinggi.

3. Usulan kebutuhan alat/peremajaan alat dan gedung/laboratorium/bengkel

merupakan usulan kebutuhan investasi berupa alat atau gedung yang dibuat oleh

jurusan/kaprodi berdasarkan data jumlah student body dan kurikulum yang

digunakan pada semester yang akan datang.

4. Rencana Keuangan dan Anggaran Satuan Kerja (RAK Satker) merupakan daftar

rencana kegiatan PPNS yang merupakan dasar acuan pembiayaan untuk tahun

yang akan datang.

5. Kelayakan AMDAL merupakan syarat yang harus dilakukan untuk menilai apakah

penambahan suatu investasi itu layak dilakukan/diperlukan ataukah tidak. Studi

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 5

kelayakan AMDAL ini dilakukan oleh tim sarana dan prasarana yang ditunjuk

oleh Direktur PPNS.

6. Student body adalah jumlah mahasiswa aktif pada tahun berjalan.




3. Rasional

Biaya investasi pada perguruan tinggi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk

pengadaan sarana dan prasarana. Pada PPNS anggaran investasi dapat dibiayai dari

pemerintah dalam bentuk rupiah murni (RM), pinjaman luar negeri (PLN), hibah

maupun dibiayai dari dana masyarakat yang dihimpun oleh PPNS sendiri dalam bentuk

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Besar kecilnya anggaran yang didapat

bergantung pada pembahasan atas usulan RKA Satker yang telah dibuat setahun

sebelumnya.


akademik dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan

investasi alat/peremajaan alat dan investasi gedung/lab/bengkel. Penerapan standar ini

melalui masa transisi dengan pembimbingan selama dua tahun anggaran. Hasil


dilakukan di anggaran terakhir perioda transisi.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Jurusan/Program Studi mengajukan kebutuhan alat/peremajaan alat

kuliah/laboratorium/bengkel berdasarkan jumlah student body dan kurikulumnya

kepada Wakil Direktur II.

2. Usulan kebutuhan alat/peremajaan alat dari masing-masing Jurusan/Program

Studi tersebut dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan mengusulkan pembangunan/perawatan gedung

untuk memenuhi kebutuhan

4. Direktur PPNS membentuk tim Sarana dan Prasarana untuk menguji kelayakan

amdal berdasarkan usulan alat/peremajaan alat dan gedung

kuliah/laboratorium/bengkel tersebut.

5. Berdasarkan hasil pengujian kelayakan amdal tersebut Wakil Direktur II, Kepala

Sub Bagian Perencanaan, beserta Ka BAKPSI melakukan perencanaan

pengadaan alat/peremajaan alat dan gedung kuliah/laboratorium/bengkel yang

akan dituangkan pada RKA Satker (DIPA) tahun berikutnya.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

1. Pembekalan kepada staff perencanaan dengan pelatihan perencanaan

penganggaran.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 5

standar

2. Pembekalan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan tim Perencanaan dalam

penyusunan RKA Satker.

3. Pembekalan kepada bendahara dan staf keuangan dengan pelatihan-pelatihan

akuntansi, perpajakan dan pengadaan barang & jasa.

4. Pembekalan kepada bendahara dan staf keuangan dengan sosialisasi-sosialisasi

peraturan pemerintah terbaru dalam bidang keuangan.

5. Pemutakhiran pengelolaan data keuangan dengan menggunakan SIM Keuangan

dan aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

6. Membuat rencana penyerapan anggaran sesuai analisis kebutuhan.

6. Indikator 1. Penyerapan biaya investasi dari anggaran pada DIPA (diukur pada akhir bulan

Desember)

2. Realisasi fisik pengadaan/peremajaan alat dan perawatan/pembangunan gedung.

6. Dokumen Terkait


1. Usulan kebutuhan alat/peremajaan alat, gedung/lab/bengkel

2. Analisis kebutuhan berdasarkan jumlah student body

7. Referensi

8. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur


3. Kepala Sub Bagian Perencanaan


5. Ka BUK

LAMPIRAN :

STANDAR PEMBIAYAAN INVESTASI

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 5

LAMPIRAN STANDAR PEMBIAYAAN INVESTASI


2013

Middle

2015

Final

2017

1 Penyerapan biaya investasi dari

anggaran pada DIPA (diukur pada akhir

bulan Desember)

95% 100% 100%

2

3

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 5

STANDAR

PEMBIAYAAN OPERASIONAL



Perumusan


Perumus






M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 5

1. Visi dan Misi

PPNS

























2. Usulan kebutuhan bahan habis praktek, bahan habis perkuliahan dan bahan habis

perkantoran merupakan usulan kebutuhan operasional yang dibuat oleh

jurusan/kaprodi berdasarkan data jumlah student body dan kurikulum yang

digunakan pada semester yang akan datang.



yang akan datang





STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 5

3. Rasional

Kegiatan pendidikan akan berjalan dengan lancar dan baik apabila ditunjang

oleh kecukupan anggaran diantaranya adalah anggaran atas operasional pendidikan.

Biaya operasional pendidikan meliputi gaji dan honorarium tenaga pengajar dan tenaga

kependidikan, biaya pengadaan bahan habis pakai pendidikan dan perkantoran, biaya

langganan jasa seperti air, listrik, jasa telekomunikasi dan jasa internet, biaya

transportasi perjalanan dinas.

Anggaran operasional pendidikan PPNS dapat dibiayai dari pemerintah dalam

bentuk rupiah murni (RM) maupun dibiayai dari dana masyarakat yang dihimpun oleh

PPNS sendiri dalam bentuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Besar kecilnya

anggaran yang didapat bergantung pada pembahasan atas usulan RKA Satker yang

telah dibuat setahun sebelumnya.



operasional. Penerapan standar ini melalui masa transisi dengan pembimbingan selama

dua tahun anggaran. Hasil evaluasi dan monitoring yang diperuntukkan untuk

pengembangan dan pembakuan dilakukan di anggaran terakhir perioda transisi.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Jurusan/Program Studi mengajukan usulan bahan habis pakai kegiatan praktek

laboratorium/bengkel berdasarkan jumlah student body dan kurikulumnya

kepada Wakil Direktur II. Usulan bahan habis dari jurusan/program studi ini

merupakan kumpulan dari usulan bahan habis pakai kegiatan praktek yang

diusulkan oleh masing-masing kepala laboratorium/kepala bengkelnya.

2. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (KaBAKPSI)

mengajukan usulan bahan habis pakai kegiatan perkuliahan berdasarkan jumlah

student body dan kurikulumnya.

3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (KaBUK) mengajukan

usulan bahan habis perkantoran dan biaya langganan jasa seperti air, listrik, jasa

telekomunikasi dan jasa internet berdasarkan kebutuhan bahan habis dan biaya

langganan jasa riil pada tahun sebelumnya.

4. Usulan kebutuhan bahan habis perkuliahan, bahan habis praktek, bahan habis

perkantoran dan biaya langganan jasa dihimpun oleh Kepala Sub Bagian

Perencanaan.

5. Berdasarkan usulan pengajuan bahan habis praktek, bahan habis perkuliahan,

bahan habis perkantoran dan biaya langganan jasa tersebut Wakil Direktur II,

Kepala Sub Bagian Perencanaan, dan KaBAKPSI, melakukan perencanaan

pengadaan bahan habis yang akan dituangkan pada RKA Satker (DIPA) tahun

berikutnya.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 5

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Pembekalan kepada staff Perencanaan dan tim Perencanaan dengan penyusunan

RKA Satker.




peraturan pemerintah terbaru.




6. Indikator 1. Penyerapan biaya operasional dari anggaran pada DIPA (diukur pada akhir bulan

Desember).

2. Realisasi fisik ketersediaan bahan habis praktek, bahan habis perkuliahan, bahan

habis perkantoran dan biaya langganan jasa.

7. Dokumen terkait


1. Usulan kebutuhan bahan habis praktek (F.UPP.006)

2. Usulan kebutuhan bahan habis perkuliahan (F.UPP.006)

3. Usulan kebutuhan bahan habis kantor (F.UPP.006)

4. Analisis kebutuhan berdasarkan jumlah student body

8. Referensi

9. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur PPNS


3. Kepala Sub Bagian Perencanaan


5. Kepala laboratorium/Kepala bengkel

6. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Pusat Sistem Informasi (KaBAKPSI)

7. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian (KaBUK)

LAMPIRAN :

STANDAR PEMBIAYAAN OPERASIONAL

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.02

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 5

LAMPIRAN STANDAR PEMBIAYAAN OPERASIONAL


2013

Middle

2015

Final

2017

1 Penyerapan biaya operasional dari


bulan Desember)

90% 90% 100%

2

3

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.03

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 5

STANDAR

PEMBIAYAAN PERSONAL



Perumusan


Perumus






M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.03

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 5

1. Visi dan Misi

PPNS

























2. Usulan kebutuhan personal mahasiswa merupakan usulan kebutuhan mahasiswa

baru maupun mahasiswa lama yang diperlukan untuk mendukung kegiatan

akademik dan kemahasiswaan mahasiswa di kampus. Usulan kebutuhan personal

mahasiswa lama dapat berupa kebutuhan operasional pada kegiatan-kegiatan

kemahasiswaan, sedangkan kebutuhan personal mahasiswa baru dapat berupa

kebutuhan operasional dan kelengkapan yang dibutuhkan mahasiswa baru pada

kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan.



yang akan datang


STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.03

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 5




3. Rasional

Kegiatan pendidikan akan berjalan dengan lancar dan baik apabila ditunjang

oleh kecukupan anggaran diantaranya adalah anggaran atas biaya personal mahasiswa.

Biaya personal mahasiswa merupakan biaya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan

pendidikan bagi mahasiswa yaitu meliputi biaya konsumsi kegiatan, biaya alat tulis

kantor (ATK) kegiatan, biaya transportasi kegiatan, biaya pakaian dan sepatu praktek,

biaya seragam mahasiswa PPNS, biaya asuransi, jas almamater, kartu tanda mahasiswa,

dll.

Biaya personal mahasiswa pada perguruan tinggi merupakan biaya yang

dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang mendukung

kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Pada PPNS anggaran personal

mahasiswa dapat dibiayai dari pemerintah dalam bentuk rupiah murni (RM) maupun

dibiayai dari dana masyarakat yang dihimpun oleh PPNS sendiri dalam bentuk PNBP

(Penerimaan Negara Bukan Pajak). Besar kecilnya anggaran yang didapat bergantung

pada pembahasan atas usulan RKAKL yang telah dibuat setahun sebelumnya.



personal mahasiswa. Penerapan standar ini melalui masa transisi dengan pembimbingan

selama dua tahun anggaran. Hasil evaluasi dan monitoring yang diperuntukkan untuk

pengembangan dan pembakuan dilakukan di anggaran terakhir perioda transisi.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Wakil Direktur III beserta staf kemahasiswaan dan wakil dari Badan Eksekutif

Mahasiswa (BEM) mendiskusikan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang

direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran depan. Berdasarkan hasil

diskusi tersebut dibuat usulan kebutuhan kegiatan kemahasiswaan.

2. Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, beserta Ketua Jurusan/Program Studi

mendiskusikan kebutuhan personal mahasiswa terutama kebutuhan personal

mahasiswa baru, seperti pakaian dan sepatu praktek, seragam mahasiswa PPNS,

jas almamater, asuransi mahasiswa, kartu tanda mahasiswa (KTM), dll.

Berdasarkan diskusi tersebut dibuat usulan kebutuhan personal mahasiswa.

3. Usulan kegiatan kemahasiswaan dan usulan kebutuhan personal mahasiswa

disampaikan kepada Direktur yang kemudian dihimpun oleh Kepala Sub Bagian

Perencanaan.

4. Berdasarkan usulan kebutuhan kegiatan kemahasiswaan dan usulan kebutuhan

personal mahasiswa tersebut Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Ketua Sub

Bagian Perencanaan, dan Ka BAKPSI melakukan perencanaan pengadaan

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.03

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 5

kebutuhan personal mahasiswa yang akan dituangkan pada RKA Satker (DIPA)

tahun berikutnya.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Pembekalan kepada staff perencanaan dengan pelatihan perencanaan

penganggaran.

2. Pembekalan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan tim Perencanaan dalam

penyusunan RKA Satker.




peraturan pemerintah terbaru dalam bidang keuangan.




6. Indikator 1. Penyerapan biaya operasional dari anggaran pada DIPA (diukur pada akhir bulan

Desember).

2. Realisasi fisik barang kebutuhan personal.

6. Dokumen Terkait


1. Usulan kebutuhan kegiatan kemahasiswaan

2. Usulan kebutuhan personal mahasiswa

7. Referensi

8. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur



4. Kepala Subbag Perencanaan

5. Ka BUK

6. Ka BAKPSI

7. Bendahara

8. Mahasiswa

LAMPIRAN :

STANDAR PEMBIAYAAN PERSONAL

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/H.03

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 5

LAMPIRAN STANDAR PEMBIAYAAN PERSONAL


2013

Middle

2015

Final

2017

1 Penyerapan biaya operasional dari


bulan Desember)

90% 90% 100%

2

3

STANDAR SPMI


No Revisi Tanggal Halaman

: STD/SPMI/I.02 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 1 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.02 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 2 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.02 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 3 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.02 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 4 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.02 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 5 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.02 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 6 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.03 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 1 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.03 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 2 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.03 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 3 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.03 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 4 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.03 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 5 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.03 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 6 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.04 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 1 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.04 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 2 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.04 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 3 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.04 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 4 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.04 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 5 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.04 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 6 dari 6

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.05 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 1 dari 5

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.05 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 2 dari 5

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.05 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 3 dari 5

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.05 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 4 dari 5

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.05 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 5 dari 5

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.06 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 1 dari 4

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.06 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 2 dari 4

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.06 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 3 dari 4

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.06 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 4 dari 4

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.07 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 1 dari 7

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.07 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 2 dari 7

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.07 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 3 dari 7

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.07 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 4 dari 7

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.07 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 5 dari 7

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.07 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 6 dari 7

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.07 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 7 dari 7

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.08 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 1 dari 5

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.08 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 2 dari 5

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.08 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 3 dari 5

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.08 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 4 dari 5

STANDAR SPMI



: STD/SPMI/I.08 : 00 : 29 - 03 - 2016 : 5 dari 5

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/K.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 1 dari 10

STANDAR

SISTEM INFORMASI



Perumusan

Adianto, ST.MT.

Rona Riantini, ST. MSc. M. Khoirul Hasin, S.Kom. M.Kom.MSc.

Perumus

Pemeriksaan Wibowo Arnin P, ST.M.Kom. Pemeriksa Standar


Pengendalian Wibowo Arnin Putranto, ST., M.Kom Kepala Pusat

Jaminan Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/K.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 2 dari 10

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi Istilah 1. Provider adalah perusahaan atau badan usaha yang melayani penyediaan akses

Internet, mengatur pengalamatan jaringan pada saluran komunikasi publik dalam

hal ini berupa IP Addres

2. IP address adalah alamat numerik unik dari sebuah komputer di Internet. IP

address komputer sama dengan nomor telepon dalam fungsinya.

3. Bandwidth (Lebarpita) adalah suatu penghitungan konsumsi data yang tersedia

pada suatu telekomunikasi. Dihitung dalam satuan bits per seconds (bit per detik).

4. Jaringan Lokal (bahasa Inggris : Local Area Network biasa disingkat LAN) adalah

jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti

jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih

kecil.

5. Jaringan Area Luas (bahasa Inggris: Wide Area Network; WAN) merupakan

jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan

komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/K.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 3 dari 10

sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi

publik.

6. Internet adalah network atau jaringan tingkat dunia yang terdiri dari komputer dan

layanan servis atau sekitar 30 sampai 50 juta pemakai komputer dan puluhan

sistem informasi termasuk e-mail, FTP dan World Wide Web.

7. Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu

dalam sebuah jaringan komputer.

8. Client adalah perangkat yang menerima dan yang akan menampilkan antarmuka

pemakai dan menjalankan aplikasi (komputer ) dalam suatu jaringan komputer

9. Router adalah alat penghubung antara LAN dan Internet yang merutekan transmisi

antara keduanya.

10. E-mail adalah layanan surat menyurat melalui jaringan lokal / jaringan Internet

dimana untuk pengalamatannya berupa mailbox.

11. IP Public adalah IP address yang telah ditetapkan oleh InterNIC dan berisi

beberapa buah network ID yang dijamin unik yang digunakan untuk lingkup

internet.

12. AS Number atau Autonomous System Number adalah suatu kelompok yang terdiri

dari satu atau lebih IP Prefix yang terkoneksi yang dijalankan oleh satu atau lebih

operator jaringan dibawah satu kebijakan routing yang didefinisikan dengan jelas.

3. Rasional

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) adalah institusi pendidikan

perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan vokasi, dimana institusi ini

diharuskan peka terhadap perkembangan teknologi. Hal ini dilakukan untuk

memenuhi kriteria yang diinginkan industri terhadap kemampuan dan keahlian lulusan

perguruan tinggi. Jika kriteria tersebut dimiliki oleh lulusan PPNS maka lulusan

tersebut akan mempunyai daya saing terhadap lulusan dari perguruan tinggi lain lebih-

lebih dapat bersaing secara global seperti yang tertulis dalam Visi Misi PPNS.

Sedangkan, salah satu faktor yang mempunyai peran signifikan adalah penerapan

teknologi informasi dalam proses akademik dan non-akademik.

Oleh karena begitu pentingnya teknologi informasi dalam lingkungan PPNS

maka diperlukan suatu standar dalam bentuk kebijakan tata kelola teknologi

informasi. Standar tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan agar kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik

institut dapat berjalan secara lebih baik.

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=IP_Prefix&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=IP_Prefix&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kebijakan_routing&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kebijakan_routing&action=edit&redlink=1

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/K.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 4 dari 10

2. Menjamin penggunaan sumberdaya informasi PPNS dilaksanakan berdasarkan

kriteria informasi yang berkualitas.

3. Mengantisipasi perkembangan kebutuhan sumberdaya informasi PPNS agar

dapat direncanakan secara lebih baik.

4. Mendukung ketersediaan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi bagi

komunitas PPNS..

5. Melindungi aset PPNS yang berupa sumberdaya informasi.

Tujuan tersebut menjadi pegangan dasar dalam menentukan poin-poin standar yang

didefinisikan pada bagian selanjutnya.

4. Pernyataan Isi

Standar

Standarisasi Sistem Informasi meliputi :

1. Sistem Jaringan, meliputi:

1.1. Jaringan Internet

1.1.1. PPNS memiliki link jaringan ke luar dalam hal ini ke provider

minimal dua provider dengan tujuan untuk menjaga kontinuitas

layanan akses internet.

1.1.2. PPNS harus terkoneksi ke jaringan provider dengan

menggunakan fiber optik.

1.1.3. PPNS menyediakan router yang mampu untuk menangani

koneksi jaringan internasional (Global) maupun jaringan

nasional (Domestik).

1.1.4. PPNS memiliki IP Public dan AS number sendiri

1.1.5. PPNS memiliki server minimal webserver, mail server, dan DNS

server

1.1.6. PPNS memiliki rasio bandwidth dan user akses 1:4 (1 MB untuk

4 user)

1.1.7. Tiap user pengguna wifi di jaringan internet diwajibkan

memasukan identitas / account access untuk menjaga keamanan

jaringan dan sistem

1.2. Jaringan Intranet

1.2.1. PPNS memiliki backbone lokal antar gedung dengan jaringan

fiber optik

1.2.2. PPNS memiliki peralatan switching Gigabit

1.2.3. Seluruh area kampus PPNS terlingkupi jaringan internet baik

kabel maupun wifi

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/K.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 5 dari 10

2. Manajemen Hak Akses User

2.1. User MANAJEMEN dapat diberikan hak akses meliputi:

2.1.1. Hak akses internet

2.1.2. Hak akses sistem informasi akademik

2.1.3. Hak akses sistem informasi kepegawaian

2.1.4. Hak akses sistem informasi keuangan

2.1.5. Hak akses sistem informasi Bagian Umum

2.2. User DOSEN dapat diberikan hak akses meliputi:



2.3. User KARYAWAN dapat diberikan hak akses meliputi:


2.3.2. Hak akses sistem informasi kepegawaian

2.3.3. Hak akses sistem informasi Bagian Umum

2.4. User MAHASISWA dapat diberikan hak akses meliputi



3. Sistem Informasi Manajemen

3.1 Sistem Informasi PPNS digunakan sebagai media pengolahan data

3.2 Sistem informasi manajemen memiliki data center yang meliputi: data

kepegawaian, data mahasiswa, data aset, dan data keuangan.

3.3 Sistem informasi yang dapat diakses di jaringan internal meliputi :

Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem

Informasi Aset dan Sistem Informasi Keuangan

3.4 Sistem Informasi yang dapat diakses di jaringan luar dan internal

meliputi : meliputi Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Aset

(Sistem Informasi Perpustakaan dan Sistem Informasi Penelitian)

4. Tata Kelola dan pengembangan Sistem Informasi

4.1 PPNS memiliki UPT komputer untuk pelaksanaan teknis Jaringan dan

Sistem Informasi.

4.2 Personil pendukung terdiri atas:

4.2.1 1 (satu) orang Network Administrator

4.2.2 1 orang System Administrator dan Database Administrator

4.2.3 1 orang Aplication Developer

4.2.4 2 orang Desktop Support

4.3 Pengembangan Sistem informasi mengacu pada Blue print system

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/K.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 6 dari 10

informasi PPNS yang pencapaiannya dievaluasi setiap tahun

4.4 Seluruh manual prosedur tersedia untuk seluruh proses bisnis

5. Disaster Management System

5.1. PPNS harus memiliki server redundancy untuk backup data supaya

kelangsungan layanan data bagus.

5.2. PPNS memenuhi syarat proteksi kebakaran meliputi

5.2.1. Smoke detection & Alarm System

5.2.2. APAR

5.2.3. Automatic fire extinguisher

5.2.4. Raised Floor

5.2.5. Emergency lighting

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Mengajukan pengadaan untuk memenuhi standar minimal provider yang

mulanya adalah satu buah menjadi dua buah provider. Setelah itu, network

administrator melakukan pengujian kinerja dari layanan yang disediakan oleh

kedua provider tersebut. Selanjutnya, network adminstrator

mengimplementasikannya ke semua lingkungan PPNS.

2. Mengajukan pengadaan untuk menentukan provider yang menyediakan fiber

optik. Setelah itu, network administrator melakukan pengujian kinerja jaringan

fiber optik tersebut. Selanjutnya, network administrator

mengimplementasikannya di lingkungan PPNS.

3. Mengajukan pengadaan core router yang mendukung BGP routing dan dapat

menangani koneksi jaringan global maupun domestik. Setelah itu, network

administrator melakukan pengujian kinerja router tersebut. Selanjutnya, network

administrator mengimplementasikannya di lingkungan PPNS.

4. Mengajukan pengadaan IP Public dan AS Number ke IDNIC. Setelah itu,

network administrator melakukan pengujian IP Public dan AS Number tersebut.

Selanjutnya, network administrator mengimplementasikannya di lingkungan

PPNS.

5. Network administrator merencanakan implementasi dari web server, mail server,

RADIUS server, Proxy Server dan DNS server. Setelah itu, network

administrator mengadakan percobaan kinerja secara lokal untuk memastiskan

bahwa webserver, mail server, dan DNS server berjalan sesuai dengan harapan.

Selanjutnya, network administrator mengimplementasikannya di lingkungan

PPNS.

6. Merencanakan untuk mengajukan penambahan bandwidth yang bermula 1 MB

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/K.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 7 dari 10

untuk 8 user menjadi hingga minimal 1 MB untuk 4 user dengan kondisi beban

puncak. Setelah itu, network administrator menguji bandwidth tersebut dengan

menggunakan simulasi tertentu. Selanjutnya, network administrator

mengimplementasikannya di lingkungan PPNS.

7. Network administrator merencanakan mekanisme terkait dengan hak akses

internet supaya non-Mahasiswa PPNS tidak dapat mengakses layanan internet

PPNS. Setelah itu, network administrator mencoba mekanisme tersebut denga

menggunakan aplikasi tertentu secara lokal. Selanjutnya, jika secara lokal

mekanisme tersebut berjalan dengan baik maka diterapkan di lingkungan PPNS.

8. Merencanakan untuk mengadakan pengajuan pengadaan dan pemasangan fiber

optik. Setelah itu, network administrator beserta timnya mendesain topologi

jaringan antar gedung. Selanjutnya, mereka memasang fiber optik tersebut

seperti topologi yang sudah didesain sebelumnya di lingkungan PPNS.

9. Merencanakan pengadaan switch Gigabit untuk menangani lalu lintas data

ukuran gigabit.

10. Melengkapi agar seluruh area terlingkupi jaringan internet baik menggunakan

kabel maupun wifi.

11. Merencanakan pengadaan storage server untuk mendukung web server maupun

aplikasi dalam hal penyimpanan data.

12. Merencanakan pengadaan IP Camera (CCTV) untuk mendukung keamanan di

lingkungan PPNS.

13. System Administrator mengatur dan mengupdate hak akses sesuai jabatan

pengguna

14. System administrator merancang perngembangan aplikasi sistem informasi untuk

membantu seluruh proses bisnis di PPNS

15. Membentuk Unit khusus yang terpusat menangani pelaksanaan teknis Jaringan

dan sistem informasi

16. Melakukan perekrutan personil pendukung untuk melengkapi kebutuhan personil

sesuai standar

17. Blueprint SI PPNS disusun dan pencapaiannya dievaluasi setiap tahun

18. Manual posedur disusun hingga seluruh proses bisnis yang memanfaatkan SI

telah memiliki manual.

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/K.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 8 dari 10

19. PPNS merancang dan merintis sistem disaster recovery

20. PPNS melengkapi sistem proteksi kebakaran yang memadai

6. Indikator 1. Jumlah provider

2. Provider Fiber optic

3. Router yang mampu menangani jaringan Internasional & domestik

4. IP Publik dan AS number

5. Web, Mail, RADIUS, Proxy dan DNS server (fisik)

6. Rasio Bandwith

7. Pembuatan program registrasi account

8. Jaringan fiber optik

9. Jumlah switch gigabit

10. Cakupan area wifi

11. Jumlah Storage Server

12. Jumlah IP Camera (CCTV)

13. Pengaturan Hak akses

14. Aplikasi Bisnis

15. Unit khusus

16. Personil

17. Blue Print

18. Manual Prosedur

19. Sistem disaster recovery

20. Sistem Proteksi Kebakaran

6. Dokumen terkait ● 1. Blue Print Sistem Informasi PNS 2014-2019

● 2. Form Evaluasi tahunan pencapaian blue print

7. Referensi

1. Kementerian Pendidikan Nasional Dirjen DIKTI, Panduan Sistem Penjaminan Mutu

- Perguruan Tinggi (SPM-PT), 2010.

2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang

dan Evaluasi Diri AIPT, 2011

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/K.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 9 dari 10

3. NFPA 75, Standard for the Protection of Information Technology Equipment, 2003

8. Penanggungjawab

dan pihak terkait

1. Direktur


3. UPT Komputer

LAMPIRAN :

STANDAR SISTEM INFORMASI

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/K.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014


LAMPIRAN STANDAR SISTEM INFORMASI

Kode Indikator 2013 2015 2017

1.1.1 Jumlah Provider 1 1 2

1.1.2 Provider Fiber Optik 1 2 2

1.1.3 Router yang mampu menangani jaringan

Internasional & domestik 1 1 2

1.1.4 IP Publik dan AS number 1 1 1

1.1.5 Web, Mail, RADIUS, Proxy dan DNS server

(fisik) 3 5 6

1.1.6 Rasio bandwith 1:8 1:6 1:4

1.1.7 Pembuatan progam registrasi account 1 1 1

1.2.1 Jaringan fiber optik 5 5 7

1.2.2 Jumlah switch gigabit 17 24 30

1.2.3 Cakupan area wifi 30% 60% 90%

1.2.4 Jumlah Storage Server 1 1 2

1.2.5 Jumlah IP Camera (CCTV) 10 15 20

2 Pengaturan Hak akses 100% 100% 100%

3 Aplikasi Bisnis 40% 60% 80%

4.1 Unit khusus 0 1 1

4.2 Personil 50% 80% 100%

4.3 Blue Print 1 1 1

4.4 Manual Prosedur 0% 50% 100%

5.1 Sistem disaster recovery 0% 30% 60%

5.2 Sistem Proteksi Kebakaran 0% 20% 50%

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 1 dari 7

STANDAR KEMAHASISWAAN

BIDANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN



Perumusan

Indri Santiasih, S.KM., MT

Perumus

Denny Dermawan, ST, MT

Mey Rohmadani, S.ST.,MT



Pengendalian Wibowo Arnin Putranto, ST,

M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 2 dari 7

1. Visi dan Misi

PPNS




















2. Definisi dan

istilah

1. Organisasi kemahasiswaan adalah suatu wahana dan sarana pengembangan diri

mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan intelektualitas

mahasiswa, serta integritas kepribadian, diselenggarakan berdasarkan prinsip dari,

oleh, dan untuk mahasiswa, untuk mencapai tujuan pendidikan di Politeknik

Perkapalan Negeri Surabaya.

2. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud adalah Badan Eksekutif Mahasiswa

(BEM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA).

3. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa di tingkat

politeknik.

4. Presiden BEM adalah pimpinan organisasi mahasiswa di tingkat politeknik.

5. Himpunan Mahasiswa (HIMA) adalah organisasi mahasiswa di tingkat program

studi/jurusan.

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 3 dari 7

6. Ketua HIMA adalah pimpinan organisasi mahasiswa di tingkat program studi.

7. Pendamping Kemahasiswaan adalah dosen atau pejabat lain yang bertugas untuk

memberikan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, dan penyuluhan kepada

mahasiswa.

8. Pendamping Kemahasiswaan terdiri dari Koordinator Kegiatan Kemahasiswaan,

Tim Konsultasi Kemahasiswaan, Pembina Unit Kegiatan, dan Pendamping

Kegiatan Kemahasiswaan.

9. Koordinator Kegiatan Kemahasiswaan adalah dosen atau pejabat lain yang

bertugas untuk memberikan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, dan

penyuluhan kepada organisasi mahasiswa di tingkat pusat.

10. Tim Konsultasi Kemahasiswaan (TKK) adalah suatu tim yang dibentuk di tingkat

jurusan/program studi yang beranggotakan dosen atau pejabat lain yang bertugas

untuk memberikan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, dan penyuluhan

kepada organisasi mahasiswa di tingkat jurusan/program studi.

11. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah suatu wahana dan sarana pengembangan

diri mahasiswa ke arah minat, bakat dan kegemaran mahasiswa, diselenggarakan

berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa, untuk mencapai tujuan

pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

12. Ketua UKM adalah pimpinan unit kegiatan mahasiswa.

13. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa adalah dosen atau pejabat lain yang bertugas

membina pengembangan minat & bakat mahasiswa yang bersifat melembaga.

14. Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan adalah dosen atau pejabat lain yang

bertugas membimbing suatu kegiatan mahasiswa yang bersifat insidentil.

15. Fasilitas adalah semua sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan

kemahasiswaan yang berupa bangunan dan ruangan maupun lapangan beserta

kelengkapannya.

16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

17. Manajemen adalah jajaran Direksi PPNS.

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 4 dari 7

3. Rasional Berkaitan dengan misi kelima PPNS, maka PPNS memegang peranan penting

dalam mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa, yang pada hakekatnya

mencakup :





masyarakat madani (civil society) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis pada

partisipasi public;


aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.

Dengan demikian kegiatan mahasiswa di dalam kampus harus mencakup

pengembangan organisasi mahasiswa yang sehat, pembinaan sumberdaya manusia

yang berkualitas, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti

luhur.


akademik dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh BEM,

HIMA dan UKM.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Presiden BEM, Ketua HIMA, dan Ketua UKM dipilih oleh mahasiswa melalui

proses pemilihan langsung, terbuka, rahasia, jujur, dan adil.

2. Presiden BEM, Ketua HIMA, dan Ketua UKM terpilih menyusun

kepengurusannya.

3. Kepengurusan BEM, HIMA, dan UKM disahkan oleh pimpinan PPNS.

4. Dalam pelaksanaan kegiatannya organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan

mahasiswa (UKM) dapat menggunakan fasilitas dengan seijin pimpinan PPNS.

5. Masa kerja kepengurusan organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan

mahasiswa (UKM) adalah selama 1 tahun.

5. Strategi

Pencapaian dan 1. Pembekalan kepada semua mahasiswa baru dengan Latihan Keterampilan

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 5 dari 7

Pengendalian

Standar

Manajemen Mahasiswa Tingkat Pra Dasar (LKMM-Pra TD).

2. Pembekalan kepada mahasiswa terseleksi dengan Latihan Keterampilan

Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah (LKMM-TD).

3. Pembekalan kepada mahasiswa terseleksi dengan Latihan Keterampilan

Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM).

4. Pembekalan kepada Pendamping Kemahasiswaan dengan Pelatihan Pemandu

Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (PP - LKMM).

5. Pembekalan kepada Pendamping Kemahasiswaan dengan Pelatihan Orientasi

Pengembangan Pendamping Kemahasiswaan (OPPEK).

6. Penyusunan Buku Panduan/Bahan Pelatihan Pelaksanaan Latihan Keterampilan

Manajemen Mahasiswa Tingkat Pra Dasar (LKMM-Pra TD).

7. Penyusunan Buku Panduan/Bahan Pelatihan Pelaksanaan Latihan Keterampilan

Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD).

8. Penyusunan Buku Panduan/ Bahan Pelatihan Pelaksanaan Latihan Keterampilan

Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM).

9. Penyusunan Buku Panduan/ Bahan Pelatihan Pelaksanaan Pelatihan Pemandu

Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (PP - LKMM).

6. Indikator 1. Buku Panduan/ Bahan Pelatihan Pelaksanaan LKMM-Pra TD, LKMM-TD,

LKMM-TM dan PP – LKMM

2. Jumlah peserta yang mengikuti LKMM Pra TD

3. Jumlah peserta yang mengikuti LKMM TD

4. Jumlah peserta yang mengikuti LKMM TM

5. Jumlah peserta yang mengikuti PP LKMM

6. Jumlah mahasiswa yang aktif dalam BEM

7. Jumlah mahasiswa yang aktif dalam HIMA

8. Jumlah mahasiswa yang aktif dalam UKM

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 6 dari 7

7. Dokumen terkait Pelaksanaan standar ini memerlukan:

1. Prosedur Pelaksanaan LKMM Pra Tingkat Dasar

2. Prosedur Pelaksanaan LKMM Tingkat Dasar

3. Prosedur Pelaksanaan LKMM Tingkat Menengah

4. Prosedur Pelaksanaan PP LKMM

5. Panduan/ Bahan Pelatihan Pelaksanaan LKMM Pra Tingkat Dasar

6. Panduan/ Bahan Pelatihan Pelaksanaan LKMM Tingkat Dasar

7. Panduan/ Bahan Pelatihan Pelaksanaan LKMM Tingkat Menengah

8. Panduan/Bahan Pelatihan Pelaksanaan PP LKMM

9. Buku Panduan/ Bahan Pelatihan Penulisan Proposal Kegiatan

8. Referensi 1. UU 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional






5. Buku Informasi dan Pengenalan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (IP3NS)

2014

9. Penanggungjawab

dan Pihak Terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan

3. Tim Konsultasi Kemahasiswaan

4. Ketua BEM, HIMA, dan UKM

LAMPIRAN :

STANDAR KEMAHASISWAAN BIDANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.01

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 7 dari 7

LAMPIRAN STANDAR KEMAHASISWAAN BIDANG ORGANISASI

KEMAHASISWAAN


2013

Middle

2015

Final

2017

1 Buku Panduan/ Bahan Pelatihan

Pelaksanaan LKMM-Pra TD, LKMM-

TD, LKMM-TM dan PP – LKMM

2 Jumlah peserta yang mengikuti LKMM

Pra TD

616


TD

50


TM

0

5 Jumlah peserta yang mengikuti PP

LKMM

50

6 Jumlah mahasiswa yang aktif dalam BEM 100

7 Jumlah mahasiswa yang aktif dalam

HIMA

450

8 Jumlah mahasiswa yang aktif dalam

UKM

235

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.02

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 1 dari 6

STANDAR KEMAHASISWAAN

BIDANG KESEJAHTERAAN DAN BAKTI SOSIAL



Perumusan Indri Santiasih, S.KM., MT Perumus

Mey Rohmadani, S.ST., M.T



Pengendalian Wibowo Arnin Putranto, ST,

M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.02

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 2 dari 6

1. Visi dan Misi PPNS Visi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) :



















2. Definisi Istilah 1. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dapat dilaksanakan dengan

pemberian beasiswa dan penghargaan bagi mahasiwa yang berprestasi.

2. Beasiswa yang dimaksud adalah beasiswa bidik misi, Peningkatan Prestasi

Akademik (PPA), Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Imhere, Supersemar, dan

beasiswa yang berasal dari instansi/perusahaan lain.

3. Kegiatan bakti sosial adalah kegiatan yang diutamakan untuk membantu atau

memberi pelayanan yang bersifat pengabdian masyarakat.

4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. Manajemen adalah jajaran Direksi PPNS.

3. Rasional Berkaitan dengan misi kelima PPNS, maka PPNS memegang peranan penting dalam

mengembangkan mahasiswa sebagai aset bangsa, yang pada hakekatnya mencakup :

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.02

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 3 dari 6





masyarakat madani (civil society) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis

pada partisipasi public;


aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun

rohani.

Dengan demikian kegiatan mahasiswa di dalam kampus harus mencakup

pengembangan organisasi mahasiswa yang sehat, pembinaan sumberdaya manusia yang

berkualitas, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur.

Penyusunan standar ini dimaksudkan untuk memberi arahan kepada sivitas akademik

dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. Persyaratan beasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprestasi dan/atau

kurang mampu.

2. Prosedur pengajuan beasiswa dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan

beasiswa.

3. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi di setiap jurusan atau

program studi pada setiap tahun akademik dan kepada mahasiswa yang meraih

prestasi dalam bidang ekstrakurikuler minimal pada tingkat kodya/kabupaten.

4. Bentuk penghargaan dapat berupa piagam penghargaan, plakat, vandel maupun

bantuan kesejahteraan berupa beasiswa atau keringanan dalam pembayaran

sumbangan pembinaan pendidikan.

5. Bakti sosial dilakukan baik secara terencana dan periodik, dan secara insidental

dalam merespons situasi terkini.


dan Pengendalian

Standar

1. Mengikuti kompetisi Program Kreatifitas mahasiswa (PKM)

2. Menjalin kerjasama dengan instansi pemberi beasiswa

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.02

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 4 dari 6

3. Sosialisasi beasiswa

4. Merencanakan kegiatan bakti sosial

6. Indikator 1. Jenis beasiswa yang tersedia

2. Jumlah penerima beasiswa

3. Jumlah mahasiswa berprestasi

4. Jumlah kegiatan bakti sosial

7. Dokumen Terkait Pelaksanaan standar ini memerlukan:

1. Prosedur pengajuan beasiswa

2. Formulir pendaftaran beasiswa

3. Persyaratan beasiswa.

4. Prosedur pemberian penghargaan.

8. Referensi 1. UU 20 thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


3. PP 32/2013 jo PP 19/2005 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan, Pasal 27 ayat (1)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum

Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat (2)



8. Buku Informasi dan Pengenalan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (IP3NS)

2014

9. Penanggungjawab

dan Pihak Terkait

1. Direktur


STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.02

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 5 dari 6


4. Ka BAKPSI

5. Tim Konsultasi Kemahasiswaan

6. Mahasiswa

LAMPIRAN :

STANDAR KEMAHASISWAAN BIDANG KESEJAHTERAAN DAN BAKTI SOSIAL

STANDAR SPMI


No : STD/SPMI/L.02

Revisi : 00

Tanggal : 28-11-2014

Halaman : 6 dari 6

LAMPIRAN STANDAR KEMAHASISWAAN BIDANG KESEJAHTERAAN DAN

BAKTI SOSIAL


2013

Middle

2015

Final

2017

1 Jenis beasiswa yang tersedia 7

2 Jumlah penerima beasiswa 446

3 Jumlah mahasiswa berprestasi 16

4 Jumlah kegiatan bakti sosial 0

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/M.01

Revisi : 0

Tanggal : 05-01-2014

Halaman : 1 dari 6

STANDAR

KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI



Perumusan

Catur Rakhmad H, ST, MT

Perumus

Thina Ardliana, ST, MT

Nurul Hidayati, S.S

Pemeriksaan Perwi Darmajanti, SS, M.Pd Pemeriksa Standar

Penetapan Ir.Eko Julianto, M.Sc, MRINA Direktur

Pengendalian Wibowo Arninputra, ST, MT Kepala Pusat Jaminan

Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/M.01

Revisi : 0

Tanggal : 05-01-2014

Halaman : 2 dari 6

1. Visi dan Misi

PPNS












professionalism);









2. Definisi Istilah 1. IAB merupakan (Industrial Advisory Board) yang dikoordinasi oleh Politeknik

Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS). IAB dibentuk dari beberapa industri

perkapalan serta industri-industri pendukung lainnya, yang masih memiliki

keterkaitan erat dengan PPNS. IAB dibangun sebagai bentuk kerjasama antara

dunia pendidikan dengan dunia industri. Hal ini sebagai upaya untuk

menyelaraskan pendidikan, khususnya di PPNS, dengan kebutuhan nyata di

industri. Selama ini, bentuk kerjasama yang telah terjalin antara PPNS dengan

perusahaan-perusahaan anggota IAB berupa dialog dalam pertemuan-pertemuan

yang dilaksanakan secara reguler, penerimaan mahasiswa PPNS untuk magang

kerja serta pemberian beasiswa hingga rekruitmen langsung di beberapa

perusahaan.

2. Kerjasama Produksi merupakan kerjasama antara PPNS dengan swasta terkait

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/M.01

Revisi : 0

Tanggal : 05-01-2014

Halaman : 3 dari 6

dengan pemakaian sumber daya, alat-alat dan operasional yang berkaitan

dengan produksi.

3. MoU (Memorandum of Understanding): Nota Kesepahaman antara dua pihak.

Tingkatnya di bawah perjanjian dan dokumen ini hanya merupakan Nota

Kesepahaman dan tidak memiliki ikatan hukum bagi para pihak. MoU lebih

menunjukkan inisiasi dan keinginan bekerjasama para pihak sebelum perjanjian

yang lebih definitif atau lebih detail dibuat. Batas waktu MoU antara 1 -5 tahun.

Terkadang batas waktu MoU tidak terbatas kecuali salah satu pihak memiliki

keinginan untuk terminasi kerjasama. MoU dapat direvisi dan diperpanjang

secara bersama-sama dengan perjanjian definitif tertulis.

4. MoA (Memorandum of Agreement) : Biasanya merupakan tindakan lanjutan

setelah MoU (Nota Kesepahaman) dibuat. Secara harfiah MoA dapat

didefinisikan sebagai bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya

sepaham) untuk melaksanakan sebuah aktivitas. Oleh karena itu dalam teknik

penyusunan MoA (perjanjian) berisi hal-hal secara rinci (objek perjanjian, tata

cara, jangka waktu, sanksi-sanksi, masalah dana dan lain sebagainya)

5. Joint Degree/Double Degree/Dual Degree: Salah satu bentuk kerjasama antar

universitas dimana mahasiswa PPNS dapat menghabiskan 1-2 tahun di

universitas mitra sehingga mahasiswa nantinya akan mendapatkan dua gelar dari

PPNS dan juga universitasmitra.

6. Credit Transfer : Sebuah mekanisme dimana mahasiswa dapat mengikuti

program pendek di universitas mitra dan mendapatkan credit dari universitas

mitra tersebut untuk menggantikan kredit/sks di PPNS

7. Joint Research: Sebuah bentuk kerjasama antara PPNS dengan institusi mitra

khususnya di bidang penelitian.

3. Rasional

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling

mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama

yang sinergis dapat diidentifikasi melalui hasil yang terukur, dimana:

1. Kerjasama membutuhkan network yang hasilnya akan menguntungkan semua

pihak yang terkait dan memberikan win-win solution

2. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk program maupun kegiatan yang

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/M.01

Revisi : 0

Tanggal : 05-01-2014

Halaman : 4 dari 6

disepakati dan dapat dilaksanakan bersama

3. Kerjasama yang dilakukan hendaknya mampu menerapkan unsur stakeholder

yang ada pada tridarma perguruan tinggi

4. Lingkup area kerjasama PPNS dapat dilakukan pada empat zona, yakni:

Industri (baik Industri dalam maupun luar negeri), departemen ataupun non

departemen, perguruan tinggi dan pendidikan dasar - menengah (dalam maupun

luar negeri), serta masyarakat umum.

4. Pernyataan Isi

Standar

1. PPNS menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga

pemerintah baik skala nasional maupun internasional.

2. Penyelenggaraan kerjasama harus diwujudkan dalam bentuk MOU institusi dan

program-program turunannya.

3. Pelaksanaan kerjasama bisa dilakukan oleh jurusan/laboratorium/UPT

4. Kerjasama harus dilaksanakan untuk :

a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh PPNS.

b. Meningkatkan kinerja Jurusan/Laboratorium/Unit.

c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.

d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Mengembangkan citra PPNS

f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.

g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam

mendapatkan lapangan kerja.

h. Menciptakan revenue generating activity.

5. Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a. Pengelolaan Perguruan Tinggi

b. Penelitian,

c. Pengabdian kepada masyarakat,

d. Tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan

kegiatan akademik,

e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan

akademik

f. Program pemindahan kredit (transfer of credits),

g. Penerbitan bersama karya ilmiah,

h. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/M.01

Revisi : 0

Tanggal : 05-01-2014

Halaman : 5 dari 6

i. Lain-lain yang dianggap perlu.

5. Strategi

Pencapaian dan

Pengendalian

Standar

1. Melibatkan semua unit kerja PPNS dalam implementasi standar mulai tahap

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan.

2. Melaksanakan kunjungan ke Perguruan Tinggi dan instansi pemerintah /swasta

yang berpeluang menjadi mitra kerjasama.

3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah

mengimplementasikan standar kerjasama dengan baik.

4. Mensosialisasikan terkait fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan MoU

kepada para civitas akademika PPNS secara berkala.

5. Pihak manajemen PPNS merancang program kerja terkait implementasi standar

kerjasama.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar kerjasama.

6. Indikator 1. Peningkatan jumlah MOU bertambah 10 persen per tahun, mulai dari tahun 2014,

2015 dana 2016

2. Adanya peningkatan jumlah anggota IAB, minimal 3 anggota per tahun

3. Jumlah Kerjasama Riset dan atau Produksi meningkat 15 persen per tahun

7. Dokumen terkait

1. Surat penawaran kerjasama (dokumen administrasi/dokumen usulan teknis)

2. MoU

8. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia Nomor 49

tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti,

Depdiknas, 2008

3. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan

Tinggi"

STANDAR SPMI


No. : STD/SPMI/M.01

Revisi : 0

Tanggal : 05-01-2014

Halaman : 6 dari 6

4. Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 2010. Direktorat Jenderal

Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja

Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga

Lain di Luar Negeri

6. Peraturan Presiden (PP) Nomor 103 Tahun 2007 tentang Konvensi Regional

Mengenai Pengakuan Studi, Ijazah Dan Gelar Pendidikan Tinggi Di Asia Dan

Pasifik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan

8. Rencana Strategis PPNS 2010-2014

9. Penanggung-jawab

dan pihak terkait

1. Direktur


3. Kepala Laboratorium/Bengkel/Unit

LAMPIRAN :

1. Peningkatan jumlah MOU bertambah 10 persen per tahun, mulai dari tahun 2014, 2015 dan

2016

2. Adanya peningkatan jumlah anggota IAB, minimal 3 anggota per tahun

3. Jumlah Kerjasama Riset dan atau Produksi meningkat 15 persen per tahun

STANDAR SPMI


No. : STD.SPMI.N-01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 1 dari 6

STANDAR

SUASANA AKADEMIK



Perumusan

M. Ari, ST, MT

Perumus

George Endri Kusuma

Pemeriksaan Wiediartini, SE, MT Pemeriksa Standar



M.Kom


Mutu

STANDAR SPMI


No. : STD.SPMI.N-01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 2 dari 6

1. Visi dan Misi

PPNS


“Menjadi Politeknik Unggul bereputasi global “


1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta teknik


2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta


3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (sustainability-professionalism);

4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta

berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang

komprehensif (good governance-sustainability).



Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (moral value)

2. Definisi Istilah

Suasana akademik (academic atmosphere) merupakan kondisi yang tercipta

sehingga membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai

dengan visi – misi dan tujuan dari institusi

Etika akademik adalah "norma" yang menjadi pedoman tentang bagaimana

orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan

tolok ukur mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang diambil

3. Rasional

Salah satu misi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) adalah

membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara

unggul dan global. Sesuai dengan visi PPNS untuk menjadikan “Politeknik Unggul

Global Bereputasi Unggul”. Untuk mengemban visi dan misi ini kampus PPNS harus

menciptakan iklim institusi yang memiliki budaya akademis dan menghargai

nilai-nilai dan etika akademis yang tercermin pada slogan besar “SUCCESS”.

Slogan PPNS “SUCCESS” tidak hanya memiliki arti “sukses” dalam bahasa

Indonesia melainkan dibalik kata SUCCESS mengandung makna yang lebih dalam

antara lain:

S merupakan kepanjangan dari Striving for Excellent yang bermaksud setiap

insan PPNS berkomitmen untuk selalu meraih keunggulan dalam bekerja.

U kepanjangan dari Uncompromised Integrity atau integritas tanpa kompromi.

C kepanjangan dari Conquering Problem with Innovation atau setiap masalah

kerja yang datang dianggap sebagai tantangan yang dapat diselesaikan dengan

inovasi bukan rintangan yang membuat putus asa.

STANDAR SPMI


No. : STD.SPMI.N-01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 3 dari 6

C selanjutnya adalah kepanjangan Consistently Discipline dimana insan PPNS

yang telah dikenal dengan budaya kerja disiplin tinggi diharapkan dapat selalu

menjaga kedisiplinan secara konsisten.

E memiliki kepanjangan Exceeding Costumer Expectation slogan ini berkaitan

erat dengan pelayanan prima yang diberikan PPNS kepada para stake holder.

S kepanjangan dari Synergistic Teamwork atau kerjasama yang bersinergi.

S yang terakhir memiliki kepanjangan dari Setting Down to Earth Result

komitmen yang terakhir ini berfokus pada hasil lulusan PPNS yang “membumi”

sehingga bisa cepat diterima dunia usaha dan dunia industri.

Pengembangan iklim ini menjadi penting dengan adanya sistem

penjaminan mutu proses pembelajaran yang melibatkan interaksi yang dinamis

antara dosen dan tenaga kependidikan yang berperan sebagai fasilitator dan

mahasiswa sebagai pembelajar yang memerlukan pendampingan.

Suasana akademik, seperti hanya komponen-komponen masukan dan

proses lainnya, merupakan salah satu komponen-komponen yang memberi pengaruh

signifikan dalam menghasilkan kualitas output perguruan tinggi. Suasana akademik

memang sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang mudah diukur

dengan tolok ukur yang jelas, namun suasana a tmosfer akademik yang

berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta daya upaya

untuk m elakukan perubahan dan perbaikan dari komponen pendukung terbentuknya

suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang

berkualitas.

Suasana akademik menciptakan iklim y a n g kondusif bagi kegiatan akadernik, interaksi antara dosen-mahasiswa, tenaga kependidikan-mahasiswa,

antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan

proses pembelajaran..

4. Pernyataan Isi Standar

Standar Perencanaan

PPNS dalam rangka menjaga dan meningkatan kualitas suasana akademik yang

baik memiliki standar perencanaan yang meliputi:

1. PPNS merencanakan dan menyediakan sarana, prasarana dan dana guna

mendukung terlaksananya peningkatan suasana akademik.

2. PPNS mengembangkan suasana akademik yang kondusif dengan rnembangun

hubungan antara sivitas akadernika, khususnya dosesn, tenaga kependidikan

dan mahasiswa, melalui kegiatan Tri Dharrna, khususnya Dharma

pendidikan/pengajaran.

3. PPNS menetapkan etika akademis sebagai pedoman berperilaku dan

berinteraksi bagi sivitas akadernik

4. PPNS mengembangkan kegiatan akadermik dosen bidang pembelajaran

berorientasi kepada mahasiswa dan mengembangkan intelektualitas hingga

profesionalitas.

STANDAR SPMI


No. : STD.SPMI.N-01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 4 dari 6

Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik,

dan otonomi keilmuan.

1. Suasana akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan

mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis, dan profesional dengan sarana

kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen-mahasiswa serta

monitoring dan evaluasi yang transfaran dan obyektif.

2. Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen melibatkan tenaga kependidikan

maupun mahasiswa.

3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan

lingkungan sosial dan psikologis Suasana Akademik yang kondusif untuk

mendukung kegiatan akademik.

4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, ketrampilan interaktif dan kualitas

personalnya.

5. PPNS mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan

mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler

maupun ko-kurikuler.

6. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi

kode etik

Kebebasan Akademis

PPNS menciptakan kebebasan akademik di lingkungan kampus dengan tetap

menjunjung etika dan moral akademik. Aktualisasi kebebasan akademik dalam lingkup

kampus antara lain:

1. Hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis, dan

profesional dengan sarana kegiatan yang dapat rnengintensifkan interaksi

dosen-mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif.

2. Kegiatan penelitian dan pengabdian dosen mengikutsertakan mahasiswa dan

tenaga kependidikan.

3. Memanfaatkan secara optimal fasilitas Perguruan Tinggi dalam rangka

kelancaran proses belajar;

4. Mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas Program Studi

yang diikuti serta dalam penyelesaian studinya;

5. Mahasiswa memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program

Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;

6. Mahasiswa memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

7. Mahasiswa memanfaatkan sumber daya Perguruan Tinggi melalui bidang

kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata

kehidupan bermasyarakat;

STANDAR SPMI


No. : STD.SPMI.N-01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 5 dari 6

8. Mahasiswa ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Perguruan Tinggi

yang bersangkutan;

9. Mendapat pelayanan perkuliahan dan ujian secara penuh sesuai ketentuan

yang berlaku dan memperoleh pelayanan kesehatan;

Kebebasan mimbar akademik

PPNS menciptakan kebebasan mimbar akademik di lingkungan kampus dengan

tetap menjunjung etika dan moral akademik. Aktualisasi kebebasan mimbar akademik

dalam lingkup kampus antara lain.

1. PPNS menjamin kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam

menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik

melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium,

ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan

kaídah keilmuan

2. Memberikan kebebasan dalam menentukan minat pengembangan Tri Dharma

selama berkontribusi

3. Memberikan kebebasan mengekspresikan pendapatnya dalam rapat, laman

program studi, media sosial seputar hal-hal yang berhubungan dengan

akademik

4. Memiliki hak bertanya, hak untuk mengkritisi atau hak untuk memberikan

masukan kepada program studi atas berbagai permasalahan akademik

5. Memberikan kebebasan untuk mengikuti aktivitas yang terkait dengan

pengembangan akademik baik di kampus maupun di luar kampus

Otonomi Keilmuan

PPNS menjamin kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan,

mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaídah

keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan

dan teknologi

Standar Monitoring dan Evaluasi

PPNS menyelenggarakan monitoring dan evaluasi suasana akademik mencakup

paramerer antara lain ; (1) tata hubungan antar pribadi, (2) kepedulian mengenai

tujuan kelembagaan, (3) kemampuan inovasi,(4) kepedulian pada peningkatan

berkelanjutan, dan (5) kenyamanan suasana kerja.

5. Strategi

pencapaian dan pengendalian standar

Strategi yang digunakan untuk memenuhi Standar Suasana Akademik :

1. Memastikan kegiatan-kegiatan terkait dengan akademik menjadi program kerja

jurusan/program studi/unit terkait

2. Meningkatkan keterlibatan tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam

penelitian dan pengabdian masyarakat

3. Mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan akademik

4. Menyediakan sarana dan prasarana pada kegiatan akademik

STANDAR SPMI


No. : STD.SPMI.N-01

Revisi : 00

Tanggal : 12 - 11 - 2014

Halaman : 6 dari 6

5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung kegiatan akademik.

6. Mendorong keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat

akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler.

7. Melakukan sosialisasi kode etik kepada Dosen, tenaga kependidikan dan

mahasiswa.

8. Mengelola jurnal maupun seminar nasional dan internasional sebagai salah satu

sarana untuk melakukan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.

9. Memberi kebebasan dan wadah pada sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk mengekspresikan pendapat dan memberi masukan dengan

cara yang baik.

10. Memberikan kebebasan untuk mengikuti aktivitas yang terkait dengan

pengembangan akademik baik di kampus maupun di luar kampus.

6. Indikator 1. Jumlah kegiatan seminar, kuliah tamu dan sejenisnya pada tiap prodi

2. Jumlah tenaga kependidikan dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian

dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen.

3. Adanya alokasi dana untuk kegiatan-kegiatan akademik.

4. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler

5. Media sosialisasi kode etik kepada Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

6. Penerbitan jurnal dan pelakasanaan seminar nasional dan internasional secara

teratur.

7. Adanya wadah/kegiatan/fasilitas untuk menyampaikan saran dan pendapat dari

sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

8. Meningkatnya jumlah partisipasi dosen dalam penelitian, pengabdian, pembicara

dan kegiatan akademik lainnya.

7. Dokumen terkait

1. Kode Etik dosen

2. Kode etik tenaga kependidikan

3. Pedoman Akademik 4. Pedoman pengelolaan Sarana dan Prasarana

5. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan

8. Referensi

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi

3. Permendikbud No. 42 Tahun 2014 tentang Statuta PPNS

4. SK Direktur No. 5591/PL19/AK/2015 tentang Kebijakan Akademik PPNS

9. Penanggungjawab dan pihak terkait

1. Direktur

2. Wakil Direktur I

kebijakan spmi -...

Documents