kebijakan pmi dalam pelayanan darah
TRANSCRIPT
1
KEBIJAKAN PENYEDIAAN DARAH
PALANG MERAH INDONESIA
Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
22
OUTLINE• PENDAHULUAN
• DASAR HUKUM
• KEDUDUKAN PELAYANAN DARAH PMI
• KEBIJAKAN PELAYANAN DARAH PMI
• REGULASI YANG DIPERLUKAN
• PENUTUP
33
PENDAHULUAN• Darah adalah aset nasional
• Transfusi darah merupakan bagian pelayanan kesehatan
• Produk darah harus aman, efektif secara klinis & berkualitas
• Keamanan penyediaan darah ditujukan untuk pasien, donor, petugas dan masyarakat
• Strategi pelayanan darah PMI:
– Terorganisir dan terkoordinasi dg baik
– Darah diambil dari donor darah sukarela tanpa pamrih asal keompok resiko rendah
– Semua kantong darah diuji saring infeksi, gol darah dan uji silang serasi
– Penggunaan darah tepat dan atas indikasi medis
44
DASAR HUKUM
• Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
• Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
• Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
55
KEDUDUKAN PELAYANAN DARAH
• Pelayanan darah merupakan upaya kesehatan dan Pemerintah menjamin pembiayaannya (UU No. 36/2009 tentang Kesehatan )
• Pelayanan darah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah)
• Setiap pemerintah daerah wajib menjamin berjalannya Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal/SPM (PP No. 65/2005 tentang SPM)
• Pemerintah bertanggungjawab mengatur, membina, dan mengawasipelayanan darah dan pendanaan pelayanan darah dapat bersumber
dari APBN, APBD (PP No. 7/2011 tentang Pelayanan Darah )
6
KEBIJAKAN PELAYANAN DARAH PMI
• Pelayanan darah menjadi program prioritas PMI
• Peningkatan jumlah donasi darah menjadi > 2%
jumlah penduduk di semua UTD PMI pada akhir
tahun 2014
• Pembenahan manajemen pelayanan darah
– Penyusunan Aturan Dasar UDD PMI
– Penataan hirarki organisasi pelayanan darah PMI
• Pembenahan teknis pelayanan darah
– Penataan sistim penyediaan darah
7
PELAYANAN DARAH MENJADI
PROGRAM PRIORITAS PMI
• Peningkatan jumlah donasi menjadi program semua PMI
Propinsi dan Kab/Kota
• Menggalang potensi DDS di instansi, TNI, Polri, Univ,
sekolah dan masyarakat melalui MOU
• Mengajak pejabat daerah, tokoh/figur masyarakat, dll
untuk memasarkan penyumbangan darah
• Sosialisasi “Donor Darah menjadi Gaya Hidup” melalui
media komunikasi tulis ataupun elektronik
• Menggalang potensi CSR perusahaan untuk menjadi
penunjang dana kegiatan donor darah
8
PENINGKATAN JUMLAH DONASI
• Meningkatkan potensi pengambilan darah
melalui:
– Tempat-tempat umum: Mall, Univ, SPBU, Stasiun
– Mobile Unit Keliling
• Kemitraan antar UTD dalam pengambilan darah
• Meningkatkan upaya pelestarian donor
• Kemitraan dengan PDDI, Fokuswanda ataupun
kelompok donor darah lainnya
99
UNIT DONOR DARAH
DI MALL DENGAN KAPASITAS
4 TEMPAT TIDUR
1010
UNIT DONOR DARAH
DI MALL DENGAN KAPASITAS
2 TEMPAT TIDUR
11
KEGIATAN DONOR DARAH DI MOBIL MU KELILING
12
ATURAN DASAR UDD PMI• Dasar:
– UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
– PP No. 7/2011 tentang Pelayanan Darah
• Istilah Unit Donor Darah (istilah keseharian UTD) ok PMI
tidak melakukan kegiatan transfusi darah
• Merupakan:– Pedoman pengambilan keputusan, kebijakan dan strategi UDD PMI
– Dasar dan perlindungan hukum pengelolaan UDD PMI
– Kejelasan peran dan tanggung jawab Pengurus PMI
– Pedoman penyelenggaraan pelayanan penyediaan darah
13
PENATAAN HIRARKI ORGANISASI UDD
• Tipologi UTD PMI : Tipe A, Tipe B dan Tipe C
• Pembinaan dan Pengawasan penyediaan darah oleh :
– UTD Pusat (tingkat nasional di lingkungan PMI)
– UTD Tipe A (tingkat propinsi di lingkungan PMI)
• UTD Tipe B fokus pada pelayanan darah lengkap
• UTD Tipe C fokus pada pengambilan darah saja
• Mekanisme pembinaan dan pengawasan:
– Melalui Diklat, Audit, Monev dan Pemantapan Mutu
14
PENATAAN SISTIM PEMBIAYAAN
• Pemerintah bertanggung jawab atas pembiayaan
pelayanan penyediaan darah (UU No. 36/2009 dan PP
No.7/2011) diharapkan :
• APBN membiayai reagen uji saring
• APBD membiayai peralatan dan fasilitas UTD
• Tugas PMI:
– Menghitung Unit Cost Darah dan rinciannya
– Memberi masukan sistim pembayaran
– Melaporkan pemanfaatan subsidi pembiayaan dari
pemerintah
15
No Kegiatan Biaya
Penggantian
Alat Rp (%)
Biaya
Operasional
Rp (%)
Total
Biaya
Rp (%)
1 Pengerahan dan Pelestarian
Donor
16.000
(37,5%)
26.000
(62,5%)
42. 000
(15%)
2 Pengambilan Darah 16.000
(23%)
53.000
(77%)
69.000
(24%)
3 Pemeriksaan dan Pengolahan
Darah
16.000
(16%)
88.000
(84%)
104.000
(35%)
4 Penyimpanan dan
Pendistribusian Darah
23.500
(33%)
47.500
(67%)
71.000
(26%)
Total 71.500
(25%)
214.500
(75%)
286.000
(100%)
BIAYA PER-KANTONG DARAH PMI (2011)
16
SISTIM PEMBAYARAN BPPD
• Dengan adanya BDRS diharapkan:
– Distribusi darah dari UDD PMI ke BDRS
– Pasien membayar BPPD ke Rumah Sakit
– Rumah Sakit membayar BPPD ke UDD PMI
• BPPD semua komponen darah disamakan
• BPPD di setiap kelas RS disamakan
• Dengan adanya bantuan reagen uji saring dari Kemkes
maka tahun 2011 BPPD adalah Rp. 250.000, dg dasar:
– Surat dari Biro Jaminan Pembiayaan Kesehatan ke PMI Pusat
– Surat dari Dirut PT. Askes ke PMI Pusat
– SE Biro Jaminan Pembiayaan Kesehatan ke RS untuk Jampethal
17
SISTIM PELAPORAN
PELAYANAN DARAH
• Setiap UDD PMI membuat Laporan Kegiatan Pelayanan
Darah ditujukan ke PMI secara berjenjang dan Dinkes
• PMI Pusat membuat Laporan ke Kemkes
• Laporan meliputi:
– Kondisi gedung, ketenagaan, peralatan
– Kegiatan teknis meliputi jumlah donasi, ratio donasi,
produksi komponen, permintaan darah, distribusi darah
dan hemovigilance
• Saat ini telah dikembangkan SIM Pelayanan Darah PMI
1818
TAMPILAN SIM
PELAYANAN DARAH PMI
19
REGULASI YANG DIPERLUKAN
• Petunjuk pelaksanaan pendanaan pelayanan darah dari
APBD (apakah melalui Dinkes ?, untuk biaya
penggantian atau biaya operasional ?)
• Perlindungan Hukum untuk UTD PMI, petugas pelayanan
penyediaan darah (dokter, teknisi dan tenaga
administrasi)
• Perlindungan Hukum untuk konsumen darah, jika
terjadi dampak transfusi diluar kesalahan penyedia
darah dan pelaksana transfusi darah
20
HARAPAN
• Disusun Sistim Pelayanan Darah Nasional
• Penetapan UDD Nasional
• Mata anggaran Pelayanan Darah yang
baku dalam APBN dan APBD
• Semua RS mendirikan BDRS
• Kerjasama antara UTD RS dengan PMI
setempat
21
PENUTUP• Penyusunan sistim pelayanan darah yang terorganisasi
dan terkoordinasi secara national dengan baik harus
diinisiasi oleh Kementrian Kesehatan
• Dengan PP Pelayanan Darah diharapkan ada Kejelasan
tanggung jawab antara PMI dan Pemerintah dalam
pelayanan darah
• Pembiayaan darah oleh pemerintah perlu ditindak
lanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya
• Perlu dibuat Sistim Pelayanan Darah Nasional dan
Penetapan UDD Nasional
• Diharapkan ada aturan perlindungan hukum bagi
pelaksana penyediaan darah