kebijakan perizinan pertambangan minerba dalam kerangka implementasi uu pemda dan ptsp

Disampaikan dalam FGD “Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara

dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP”Jakarta, 22 Juni 2016

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARAKEMENTERIAN ENERI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERBADALAM KERANGKA IMPLEMENTASI UU PEMDA DAN PTSP

Jakarta, 22 Juni 2016

OUTLINE

PERANGKAT DAERAH URUSAN ESDM DALAM PENGATURAN RPP3

PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM 1

PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH BIDANG ESDM2

PERKEMBANGAN PENDELEGASIAN PERIZINAN KE BKPM4

PERKEMBANGAN PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN5

4

1. PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM

Pasal 404 UU 23/2014Serah terima P3D sebagai akibat pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota dilakukan

paling lama 2 (dua) tahun


DASAR HUKUM

TIME FRAME PENGALIHAN

P3D

Pengalihan P3D yang berkaitan dengan subsektor minerba umumnya hanya berkaitan dengan Personil (Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan)

Yang berkaitan dengan Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen sampai sejauh ini belum ada terdata mengingat sejak Era Otonomi Daerah, pengelolaan pertambangan Minerba sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk subsektor Minerba, fokus P3D lebih kepada Personil dan “Wadah” bagi para Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan di daerah yang akan dialihkan menjadi PNS KESDM melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) dan kejelasan akan kedudukan operasional personil tersebut yang diatur dalam RPP Perangkat Daerah.


2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH BIDANG ESDM


Pasal 1:

Perka BKN No. 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan

PNS Yang Menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Bidang ESDM

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi yang telah dialihkan, tetap menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi.

Pengalihan PNS ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.

Pemberian gaji dan tunjangan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017

Pasal 2:


Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan daftar nominatif PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya yang akan dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM kepada Pejabat yang Berwenang pada Kementerian ESDM (Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM).

Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Yang Berwenang pada Kementerian ESDM memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3:

Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan PNS Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7:


PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, yang melaksanakan tugas pengawasan pertambangan, dapat dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM.

PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pertambangan dapat dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM.

Pasal 9:

3. PERANGKAT DAERAH URUSAN ESDM DALAM PENGATURAN RPP

Bagaimana Independensi Inspektur Tambang dan Pengajuan

Anggaran yang sudah disiapkan untuk 2017?

Surat Sekjen ESDM ke Mensesneg Surat MESDM ke Mendagri

Penambahan pasal baru pada Bab XII

Ketentuan Lain-Lain, “Pengelolaan

aparatur Inspektur Tambang dan

Inspektur Migas dari aspek administratif,

operasional, pembiayaan, dan penilaian kinerja diselenggarakan

oleh Menteri ESDM”

• Bentuk organisasi ASN Kementerian ESDM di daerah terdapat berbentuk Kantor Perwakilan Inspektur Tambang sebanyak 22 Kantor.

• Kepala Inspektur Tambang adalah Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara.

• Kantor perwakilan Inspektur Tambang di Provinsi dipimpin oleh seorang koordinator dari sekurang-kurangnya IT Madya dan atau IT senior (dari segi pangkat atau masa kerja jika tidak terdapat IT Madya).

• Koordinator IT Provinsi Exofficio adalah Wakil Kepala Inspektur Tambang di wilayah kerjanya.

• Inspektur Tambang di setiap kantor perwakilan terdiri dari Inspektur Tambang Pertama, Muda, Madya dan Utama.

• Kantor Perwakilan Inspektur Tambang di lengkapi oleh seorang Staf Administrasi Umum dan Seorang bendahara sebagai pengelola keuangan yang bertanggung-jawab pada koordinator.

Konsep Usulan Pengelolaan Inspektur Tambang

Kebutuhan Mendesak Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan Bidang ESDM

• Pemetaan Urusan Pemerintahan

• Penyiapan Konsep Nomenklatur dan Fungsi Dasar serta Kelembagaan ESDM di daerah

• Merumuskan layanan utama dan layanan pendukung

• Untuk menentukan susunan dan tipe perangkat daerah.

• Seluruh kewenangan pada masing-masing Sub urusan ESDM yang telah ditetapkan dalam UU 23/2014 dapat dipastikan tertampung dalam struktur organisasi Dinas Daerah.

• Memastikan jenis layanan utama dan layanan pendukung masing-masing kewenangan terjabar dengan baik, sehingga akan mempermudah daerah dalam perumusan indikator kinerja, program dan kegiatan serta anggarannya.

12 Agustus 2015

30 September 2015

15 Februari 2016

Perrnen ESDM No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minerba dalam rangka PTSP kepada Kepala BKPM

1. IUP Eksplorasi2. IUP Operasi Produksi dan Perpanjangannya3. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan4. IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan5. IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian6. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan7. IUP OP Penjualan8. Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian9. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan

Perpanjangannya10.Perubahan Status dari Perusahaan PMDN

menjadi Perusahaan PMA dan sebaliknya11.Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan terhadap a) Penyesuaian kerjasama, b) Penambahan kerjasama, c) Penggantian sumber mineral atau batubara, d) Peningkatan jumlah kapasitas

Konsep Penyederhanaan Perizinan Sektor ESDM 12 izin

Konsep Penyederhaan Perizinan Hulu, Hilir, Penunjang menjadi Eksplorasi, Operasi Produksi, Penunjang

6. PENDELEGASIAN PERIZINAN KE BKPM

PERKEMBANGAN PERMEN ESDM NO. 43 TAHUN 2015

30 Des 2015

5 Jan 2016

12 Mei 2016

… Mei 2016

2 Okt 2016

2 Jan 2017

Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Dokumen Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Surat Edaran Dirjen Minerba No. 01.E/30/DJB/2016 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan IUP Mineral dan Batubara

Batas waktu penyerahan rekomendasi IUP Clear and Clean dari Gubernur kepada Direktur Jenderal adalah 90 hari kerja sejak terbitnya Permen ESDM 43/2015 (paling lambat tanggal 12 Mei 2016) apabila telah dilakukan serah terima dokumen IUP dari bupati kepada gubernur sebelum penandatanganan Permen ESDM 43 Tahun 2015

Ditjen Minerba akan mengumumkan IUP Non CNC bagi IUP yang tidak direkomendasikan oleh Gubernur pada tanggal … Mei 2016

Batas waktu penyerahan rekomendasi IUP Clear and Clean dari gubernur setelah Permen ESDM 43 tahun 2015 diundangkan adalah 90 hari kalender sejak dilakukan serah terima dokumen IUP dari bupati kepada gubernur paling lambat 2 Oktober 2016 s.d 2 Januari 2017 (sesuai Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014).

Hasil evaluasi Gubernur yang disampaikan kepada Pusat meliputi:1. Rekomendasi IUP status C&C (sudah dievaluasi administrasi dan kewilayahan)2. Rekomendasi sertifikat C&C (sudah dievaluasi administrasi, kewilayahan, teknis dan

lingkungan serta sudah lunas PNBP)3. Laporan Pemberian Sanksi Administrasi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan

kewajiban finansial, teknis dan lingkungan4. Laporan pencabutan IUP

Tim Penyelesaian IUP Non CNC merupakan Tim lintas kementerian yang beranggotakan stakeholder termasuk KPK, yang bertugas melakukan penyelesaian IUP Non CNC bersama dengan pemerintah provinsi

Terhadap IUP yang direkomendasikan CNC oleh Gubernur, tapi masih memiliki permasalahan tumpang tindih (aspek kewilayahan) tidak akan diumumkan CNC dan penyelesaiannya akan dilakukan oleh Ditjen Minerba bersama-sama dengan Tim Penyelesaian IUP Non CNC

PROGRES PENYAMPAIAN REKOMENDASI KE PUSAT

SETELAH PERMEN ESDM NO. 43 TAHUN 2015

PROVINSI C&C NON C&C Jumlah Rekomendasi

ACEH 48 89 1BALI 10BANGKA BELITUNG 790 353 200BANTEN 35 53BENGKULU 91 61DIY 1 2GORONTALO 31 14JAMBI 185 68JAWA BARAT 329 291 1JAWA TENGAH 142 114JAWA TIMUR 195 152KALIMANTAN BARAT 389 260 163KALIMANTAN SELATAN 429 408KALIMANTAN TENGAH 580 312 3KALIMANTAN TIMUR 856 309 3KALIMANTAN UTARA 127 31 1

PROGRES PENYAMPAIAN REKOMENDASI KE PUSAT

SETELAH PERMEN ESDM NO. 43 TAHUN 2015PROVINSI C&C NON C&C Jumlah Rekomendasi

KEP. RIAU 89 31 4LAMPUNG 119 78MALUKU 93 11MALUKU UTARA 207 97NTB 38 117NTT 145 163 11PAPUA 40 93 1PAPUA BARAT 38 77RIAU 52 40SULAWESI BARAT 14 17SULAWESI SELATAN 212 218SULAWESI TENGAH 211 114 16SULAWESI TENGGARA 361 100 17SULAWESI UTARA 71 54SUMATERA BARAT 142 149 2SUMATERA SELATAN 234 51SUMATERA UTARA 67 44

KLASIFIKASI PERMASALAHAN REKOMENDASI C&C PEMDA

IUP MineralIUP BatubaraKlasifikasi Jumlah

Sudah C&C 4Aspek wilayah sesuai kriteria Permen 43/2015 8Koordinat tidak tegak lurus 1Tumpang tindih sama komoditas 11SK habis masa berlaku 8Tidak ada SK 22Total 84

Status 31-5-2016

Klasifikasi Jumlah Tidak perlu C&C 6Sudah C&C 34Aspek wilayah sesuai kriteria Permen 43/2015 230SK habis masa berlaku 101 IUP lebih dari 1 Blok 1blok tidak tegak lurus 1Koordinat tidak dalam geografis 2Masuk WPR 3Perluasan/Pergeseran 3Tumpang tindih sama komoditas 14Tidak ada SK 277Total 581

Status 31-5-2016

1. Rekomendasi yang disampaikan oleh Gubernur tidak memenuhi ketentuan Permen 43 Tahun 2015

2. Rekomendasi yang masih belum lengkap/salah

3. Sebagian besar surat rekomendasi C&C diterbitkan oleh Kepala Dinas bukan Gubernur (kecuali Kalbar, Sulteng, dan Jambi)

4. Beberapa provinsi ada yang belum menyerahkan kembali hasil evaluasi terhadap IUP sesuai batas waktu Pasal 25 Permen ESDM 43 Tahun 2015 (12 Mei 2016) seperti Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Tengah.

5. Banyak Bupati/Walikota yang belum menyerahkan dokumen perizinan ke Provinsi

8. ISU-ISU TERKAIT C&C

7. TINDAK LANJUT

Ditjen Minerba akan membentuk Tim C&C dengan salah satu tugas memberikan asistensi kepada Pemerintah Provinsi dalam mempercepat penyelesaian IUP Non C&C.

Tim C&C terdiri dari Tim dari Ditjen Minerba dan Tim dari KPK akan langsung ke lapangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi.

Jadwal Tentatif

w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau lokasi di Bengkulu

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara lokasi di Manado

NTT, NTB, Papua, Papua Barat di Lombok

Pengumuman CnC

Keterangan:: Pelaksanaan Rekonsiliasi (di Daerah)

: Evaluasi dan Verifikasi (di Jakarta)

: Pengumuman CnC (di Jakarta)

NOVEMBERPROVINSI

JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

www.minerba.esdm.go.id

kebijakan perizinan pertambangan minerba dalam kerangka implementasi uu pemda dan ptsp

Government & Nonprofit