kebijakan pemerintah terkait logistik peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/kebijakan...

16
Workshop FLPI Kamis, 24 Maret 2016 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakan 1

Upload: ngonhi

Post on 24-Mar-2019

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

Workshop FLPI

Kamis, 24 Maret 2016

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kebijakan Pemerintah terkait

Logistik Peternakan

1

Page 2: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

UraianTahun

2015 2016

I Kebutuhan (ton) 653.982 675.220

a Penduduk (jiwa) 255.461.700 258.705.000

b Konsumsi per kapita (kg) 2,56 2,61

II Produksi Lokal (ton) 416.090 441.761

a Produksi Setara Sapi (ekor) 2.445.577 2.596.454

III Total Impor (ton) 237.892 233.459

a Impor Daging (ton) 95.157 93.384

b Impor sapi (ekor) 713.676 700.378

c Impor sapi setara daging (ton) 142.735 140.076

Perkiraan Supply-Demand Daging Sapi Tahun

2015-2016

Berdasarkan data lintas kementerian, di Kementerian Perekonomian

tanggal 25 Agustus 2015

Page 3: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

No. Komoditi

Persentase Penduduk yang

Mengkonsumsi

40% bawah 40 % tengah 20 % atas

10 Daging sapi 0,76 3,43 14,92

11 Daging kerbau 0,15 0,17 0,33

12 Daging kambing 0,10 0,17 0,31

13 Daging ayam ras 23,98 44,43 59,06

14 Daging ayam kampung 2,40 4,10 5,71

15 Telur ayam ras 72,17 83,02 83,63

16 Telur ayam kampung 4,30 4,36 4,82

17 Telur itik/manila 1,83 2,36 2,66

Persentase tingkat pastisipasi konsumsi pangan penduduk menurut

jenis golongan pengeluaran triwulan I 2014

BKP-Kementan

Page 4: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

Rata-rata persentase Jenis Konsumsi Pangan Masyarakat

Menurut Golongan Pengeluaran 2014

Page 5: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

• 60% kebutuhan konsumsi daging nasional

tersentra di Jabar, DKI, Jateng, DIY, & Jatim;

• Tingkat konsumsi daging per kapita paling

tinggi (>10Kg/kapita/tahun) ada di DKI, Bali,

Kaltim.

Page 6: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

WilayahPenduduk Tahun Populasi Sapi & Kerbau

2015 % Jumlah (ekor) %

Jabodetabek 31.713.362 12,41 146.491 1,03

Indonesia 255.461.700 100,00 14.240.141 100,00

Kebutuhan Sentra Konsumsi

• Kebutuhan DKI diperkirakan 750 ekor/hari;

• Untuk memenuhi daging sapi Jabodetabek,

terutama mengandalkan pasokan sapi dan

daging impor;

• Selebihnya dipasok dari daerah-daerah sentra

seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB dan

NTT.

Page 7: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

JABODETABEK

PRODUSEN SAPI DAN DAGING SAPIAUSTRALIA

Feedloter

dan importir

daging Indonesia

Peternak

skala kecil <------Pedagang --

KONDISI

FAKTUAL

Logistik tdk efisien &mahal

Hewan kelelahan & rentan sakit

penurunan kualitas (susut tinggi)

rawan isu-isu

kesrawan dlm penanganan

Page 8: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan HewanBagian Kedua: Kesejahteraan Hewan

Pasal 66 (1)

Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.

PP 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner & Kesejahteraan Hewan, paragraf 7: cara yang baik dalam pengangkutan hewan & produk hewan, meliputi aspek: a. kebersihan alat angkut; b. kesehatan dan kebersihan Hewan; dan c. kesehatan dan kebersihan personel.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Page 9: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

AUS

NZ

AS

IKH

S

FEEDLOTTER

Gudang

Importir

IMPORTIR EKSPORTIR

PROGRAM PEMERINTAH

PETERNAK (KELOMPOK)

PENGEPUL KECIL

PEMERINTAH

RPH KAB

PEDAGANG ANTAR

PULAU/PROVPPHP PASAR HEWAN KAB

KEMENHUBKARANTINA

PELABUHAN MASUK

PELABUHAN KELUAR

PENGEPUL BESAR SAPI SIAP

POTONG (JABODETABEK)

RPHJABODETABEK

Pasar Daging/ Retail

FEEDLOTTER LOKAL

HOREKA

INDUSTRI

KARANTINA

PELABUHAN/BANDARA RI

PELABUHAN/BANDARA

NEGARA ASAL

DAGLUSPI

RPP

KEMENTANPPVTPP & PKH

KEMENKO

BEACUKAI & BARANTAN

PETERNAK

“ RANTAI TATA NIAGA & DISTRIBUSI SAPI POTONG DAN DAGING SAAT INI “

KEMENHUBKARANTINA

BA

KA

LAN

LOK

AL

SWASTA

SAPI & DAGING LOKAL

BAKALAN IMPOR

DAGING BEKU

SAPI & DAGING IMPOR

PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN & PERIJINAN

IMPOR SAPI DAN DAGING

Page 10: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

10

“POLA TATA NIAGA SAPI & DAGING KE DEPAN”

KELOMPOK/KOPERASI TERNAK/

SPR

RPH KAB/KOTA (MODERN/MEAT

BOX)

DAGING BEKU

PASAR DAGING LOKAL

PELABUHAN/BANDARA

PELABUHAN/BANDARA

DAGING BEKU

DISTIBUTOR DAGING

PASAR DAGING, RETAIL,

INDUSTRI DAN

HOREKA

KEMITRAAN KEMITRAAN

PASAR SAPI

PASAR SAPI BIBIT SAPI BIBIT

BAKALAN

PELABUHAN PELABUHAN

KELOMPOK TERNAK/SWASTA/

SPR

Page 11: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

Kebijakan Pemerintah untuk mempengaruhi

jalur distribusi dan rantai tata niaga sapi

• Membangun dan mengoperasikan kapal khusus ternak

(target 6 kapal pengangkut ternak hingga tahun 2017);

• Mengoptimalkan peran BUMN khususnya BULOG dalam

penyediaan sapi dan daging sapi;

• Memotong jalur distribusi dan tata niaga sapi dan daging sapi di daerah sentra:

– menurunkan harga daging sapi di sentra konsumen,

– menyokong kepastian harga di tingkat produsen (peternak);

• Menciptakan keseimbangan baru dalam supply-demand

daging sapi di daerah sentra konsumen.

Page 12: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

Pada tanggal 11

Desember 2015, KM

Camara Nusantara 1

berhasil membawa

sapi perdana asal NTT,

membawa sebanyak

353 ekor sapi

Page 13: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

Kesepakatan pertemuan dengan 47 pelaku usaha ternak sapi di NTT

serta dihadiri oleh Gubernur NTTdan Kepala Staf Kodam (Kasdam) IX

Udayana pada tanggal 18 Nopember 2015

1. Masa karantina sapi di Instalasi Karantina Hewan sebelumnya

memerlukan waktu 1 hingga 2 minggu, menjadi 1 hingga 2 hari;

2. Pemangkasan biaya penerbitan surat izin di desa;

3. Penerbitan surat izin dari kabupaten dan propinsi sebelumnya 1

hingga 2 minggu menjadi 1 hari selesai;

4. Biaya angkut sapi sebelumnya Rp 1,8 juta per ekor akan turun

menjadi Rp 320 ribu dengan menggunakan kapal khusus ternak.

Harga ini sudah termasuk biaya asuransi dan pakan ternak selama

di kapal;

5. Persentase kuota sapi dari NTT ke DKI Jakarta sebesar 70 % dari

total sapi yang dimiliki NTT;

6. Penerbitan surat rekomendasi dari daerah penerima yang

sebelumnya membutuhkan waktu 3-4 hari menjadi tidak diperlukan

rekomendasi.

Page 14: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

Pola bisnis kolektif berbasis SPR

Jakarta dan

sekitarnya

RPH Standar Internasional

RPH Standar Internasional

Produsen Sapi

Pemasok sapi bakalan

Pemasok benih shorgum

Jejaring, teknologi,

penguatan SDM peternak lokal

Ekspor untuk pasar luar negeri

Pasar Domestik

Bisnis kolektif

Indonesia-multinational-joint enterprise

Indonesia-multinational-joint enterprise

Page 15: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

15

SPR

± 500 Peternak Rakyat

Satu Manajemen

Satu pintu dalam berbisnis

Satu Database

Satu SOP

Satu Organisasi

Page 16: Kebijakan Pemerintah terkait Logistik Peternakanflpi-alin.net/sites/default/files/Kebijakan Pemerintah terkait... · RPH Standar Internasional RPH Standar Internasional Produsen Sapi

Terima kasih atas

perhatiannya....

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan http://ditjennak.pertanian.go.id/