kebijakan pembangunan pertanian nasional · pdf filekementerian pertanian kebijakan...
TRANSCRIPT
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN NASIONAL
TAHUN 2016 Musrenbang RKPD Provinsi Jambi, 7 April 2015
MUATAN RPJMN 2015-2019 BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN
I
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 3
RPJMN 2015-2019
9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 4
RPJMN 2015-2019
C6.
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 5
C6.
RPJMN 2015-2019
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 6
C7.
Arah Kebijakan Umum Kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019
Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan:
• peningkatan produksi pangan pokok,
• stabilisasi harga bahan pangan,
• terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta
• meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.
RPJMN 2015-2019
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 7
C7.
RPJMN 2015-2019
POTENSI, TANTANGAN, & PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN
II
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 9
1. KEANEKARAGAMAN
HAYATI DAN EKOSISTEM
Potensi Sumber Daya
Alam yang Melimpah.
2. LAHAN PERTANIAN
Masih tersedia areal yang berpotensi
untuk perluasan areal pertanian.
Jumlah luasan dan sebaran hutan,
sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun
3. TENAGA KERJA PERTANIAN
Tingginya jumlah
penduduk yang sebagian besar berada di perdesaan dan memiliki kultur budaya
kerja keras
4. TEKNOLOGI
Tersedia paket tekonologi tepat guna
untuk meningkatkan
kuantitas, kualitas dan
produktivitas
5. PASAR
Jumlah penduduk Indonesia
yang sangat besar
Peningkatan pendapatan per kapita penduduk
Produk pertanian Indonesia
berpeluang untuk dipasarkan ke
pasar Internasional
POTENSI PEMBANGUNAN PERTANIAN
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id
TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
BAHAN BAKU PANGAN,
INDUSTRI DAN ENERGI
PERUBAHAN
IKLIM, KERUSAKAN
LINGKUNGAN & KERUSAKAN
ALAM
KONDISI PEREKONOMIAN
GLOBAL
PENINGKATAN JUMLAH
PENDUDUK & URBANISASI
DISTRIBUSI DAN
PEMASARAN PRODUK
PERTANIAN
1
2
3
4
5
10
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 11
1. LAHAN
Konversi lahan yang tidak terkendali
Keterbatasan dalam pencetakan
lahan baru
Penurunan kualitas lahan
Rata-rata kepemilikan lahan
yang sempit
Ketidakpastian status
kepemilikan lahan
2. INFRASTRUKTUR
Kerusakan jaringan irigasi
yang tinggi
Pendangkalan waduk
Kurang memadainya
sarana pelabuhan dan transportasi
ternak
3. SARANA PRODUKSI
Sistem pengadaan benih yang tidak sesuai
dengan musim tanam
Belum terbangunnya
sistem pembibitan sapi
nasional
4. REGULASI / KELEMBAGAAN
Perijinan investasi untuk
pengembangan integrasi sawit-
sapi
Perijinan HGU investasi
tanaman pangan yang belum
diatur petunjuk pelaksanaannya
kecuali untuk tebu
Kelembagaan petani yang
belum mempunyai posisi tawar yang kuat
5. SDM
Kemampuan petani, peternak
dan pekebun dalam
memanfaatkan teknologi maju
Menurunnya minat generasi
muda untuk terjun di bidang
pertanian
Keterbatasan tenaga penyuluh, pengamat OPT, Pengawas Benih Tanaman serta
tenaga Kesehatan Hewan
6. PERMODALAN
Sulitnya akses petani terhadap
permodalan
Tunggakan kredit usaha tani yang
belum terselesaikan
Persyaratan agunan kredit KKPE berupa
sertifikat, menghambat penyaluran
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015-2019
III
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 13
Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai
Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Daging
Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Gula
Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Cabai dan Bawang Merah
PROGRAM SWASEMBADA PANGAN
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id
PERMASALAHAN DAN UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI
PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI
PENINGKATAN PRODUKSI
PADI, JAGUNG, KEDELAI
Koordinasi: egosektoral Sinergi,
Harmonisasi, dan Simplifikasi
Pembiayaan: skiim pembiayaan belum
berpihak pada petani Penugasan BRI
untuk petani
Kelembagaan: a. UPJA b. Penyuluhan c. Petani Revitalisasi
Dampak perubahan iklim:
kekeringan, banjir, dan jadwal tanam maju/mundur KATAM terpadu &
standing crop
Kualitas panen: mutu rendah dan kehilangan hasil tinggi: 10,82% Alsintan
SDM: rumah tangga petani 10 terakhir menurun dari 31
jt menjadi 26 jt Mekanisasi/alsintan
Input: Pupuk Desentralisasi
subsidi pupuk Benih 6 tepat spesifik
lokasi
Konversi lahan: 60-100 ribu ha/th
Regulasi agraria
Infrastruktur: 52% saluran irigasi rusak Perbaikan irigasi
14
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 15
PENINGKATAN PRODUKSI
PADI, JAGUNG DAN KEDELAI
Revitalisasi Penggilingan Padi
Kecil
Rehab jaringan
irigasi tersier
Pendampingan dan Pengawaln
penyuluh
Bantuan Pupuk dan Benih
Traktor R2 dan R4; Alsintan Pasca
Panen
Penumbuhan Pabrik pakan mini di sentra produksi
Peningkatan penyerapan
jagung lokal oleh industri pakan
pengembangan sistem benih
unggul
Pengembangan dryer
KEGIATAN OPERASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI
PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI
Keterkaitan industri tahu-
tempe dan pakan ternak
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 16
PENINGKATAN PRODUKSI
GULA
PERMASALAHAN DAN UPAYA KHUSUS
PENINGKATAN PRODUKSI GULA
Pabrik sudah tua 69,3%
Membangun PG
baru (BUMN dan Swasta)
Pembiayaan: Persyaratan
perolehan KKP-E rumit
Kemudahan
persyaratan petani
Dampak perubahan iklim:
Kekeringan Pengairan, dengan
pompanisasi Protas tebu:
rendah, kurang dari 80 ton/ha Bongkar dan Rawat
Ratoon
Tenaga Kerja: Terbatas dan sulit Mekanisasi,
pengadaan alsintan
Hama-Penyakit: Penurunan produktivitas
sampai 30% Pengendalian H-P
terpadu
Impor Gula: Lebih dari 3 juta ton
Regulasi tingkatkan produksi dan stop agraria
Penggunaan bibit produktivitas rendah
60 % Penggunaan benih
unggul 6 tepat
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id
KEGIATAN OPERASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI GULA
17
PENINGKATAN PRODUKSI
GULA
Bantuan Bibit
Unggul Bongkar/
Rawat Ratoon
Pengembangan Investasi
Perluasan areal Tebu
Revitalisasi Pabrik Gula
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id
Upaya khusus : 1. Menyediakan lahan
pakan dan padang penggembalaan dengan kepastian status dan infrastruktur penunjang
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perijinan
3. Menyusun regulasi dan kepastian hukum
4. Mempercepat penambahan populasi sapi potong
5. Kebijakan pengendalian impor.
Permasalahan 1. Ketidakpastian
status dan ketersediaan lahan
2. Infrastruktur yang tidak memadai/ menunjang
3. Prosedur birokrasi yang rumit
4. Importasi sapi dan daging sapi cenderung masih tinggi.
PERMASALAHAN DAN UPAYA KHUSUS PENINGKATAN
PRODUKSI DAGING
18
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id
KEGIATAN OPERASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAGING
19
PENINGKATAN PRODUKSI
DAGING
Penyelamatan Betina
Produktif
Pengembangan Integrasi Sawit-
Sapi
Pengadaan bibit dan indukan ternak
sapi
Percepatan kelahiran
ternak sapi
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id
Produksi cabai dan bawang merah tidak merata sepanjang tahun,
Investasi irigasi mahal bagi petani
Harga berfluktuasi berdampak pada inflasi
Sentra bawang merah terkonsentrasi di Pulau Jawa
Pada bulan-bulan tertentu (Oktober - Maret) memicu impor
Pemerataan produksi dan
ketersediaan bulanan
sepanjang tahun
(Penanaman di musim
kering/kemarau,Juli –
Oktober)
Mendorong pengembangan
sentra di luar Pulau Jawa
Fasilitasi sarana irigasi tetes
Pengembangan sistem
perbenihan
Promosi konsumsi cabai
kering olahan
MASALAH UPAYA KHUSUS
20
PERMASALAHAN DAN UPAYA KHUSUS PENINGKATAN
PRODUKSI CABAI DAN BAWANG MERAH
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 21
Pengembangan kawasan cabai merah dan cabai rawit merah di musim kemarau dengan irigasi tetes
Pengembangan kawasan bawang merah di musim kering/kemarau dengan dukungan irigasi spray hose
Penumbuhan penangkar benih bawang merah 4
Gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan
Pengembangan kawasan cabai merah, cabai rawit merah, dan bawang merah.
Penerapan GAP/GHP
Fasilitasi sarana pascapanen
KEGIATAN OPERASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI
CABAI DAN BAWANG MERAH
PERENCANAAN 2016
IV
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 23
Produksi Komoditas Strategis Pertanian
Jambi dalam Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Nasional 73.445.034 76.226.000 78.132.000 80.085.000 82.078.000 2,82
Jambi 761.666 790.991 810.770 831.036 851.717 2,83 1,04
Nasional 20.313.731 21.353.794 22.360.000 23.484.708 24.700.000 5,01
Jambi 45.287 50.809 53.203 55.880 58.771 6,78 0,24
Nasional 1.200.000 1.817.000 2.757.996 2.941.000 3.000.000 27,96
Jambi 10.933 16.555 25.129 26.796 27.334 27,96 0,91
Nasional 2.972.000 3.270.000 3.500.000 3.660.000 3.820.000 6,50
Jambi 25.110 38.170 45.920 51.190 56.110 23,35 1,26
Nasional 509.680 552.200 602.430 656.910 716.060 8,87
Jambi 4.430 4.800 5.230 5.710 6.220 8,85 0,87
Nasional 1.125.247 1.172.663 1.231.765 1.293.846 1.359.056 4,83
Jambi 1.116 1.172 1.231 1.293 1.358 5,03 0,10
Nasional 1.082.136 1.106.700 1.139.902 1.174.098 1.209.321 2,82
Jambi 41.508 42.753 44.036 45.357 46.718 3,00 3,86
Produksi Jagung
(Ton)
Rincian IKUTarget Pertumbuhan
(%/thn)Share
Produksi Padi
(Ton)
Produksi Kedelai
(Ton)
Produksi Tebu
(Ton)
Produksi Daging
Sapi (Ton)
Produksi Bawang
Merah (Ton)
Produksi Cabai
Merah (Ton)
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id
KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2016
24
• Agro-Science Park / Agro-Techno Park
• Benih, Pupuk, Alsintan, Irigasi, Optimasi Lahan (UPSUS)
• 1.000 Desa Mandiri Benih
• Pengembangan Perkebunan (Kakao, Tebu)
• Pembibitan, IB, pakan ternak dan keswan-kesmavet
• Pengembangan cabai, bawang dan jeruk
• Integrasi sawit – sapi
• Penyuluhan dan pendampingan
1. KEGIATAN LANJUTAN
Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id
Lanjutan………
25
1. Food Estate (Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kep. Aru)
2. Pengembangan Tebu dan Pembangunan Pabrik Gula (Sulawesi, NTB, dan
lainnya)
3. Pengembangan Kelapa Sawit di Wilayah Perbatasan (Kalbar, Kaltim, Kaltara)
4. Cetak Sawah 200rb ha
5. Perluasan Lahan Kering 200 rb ha
6. 1.000 Desa Mandiri Organik (Pangan, Hortikultura, Perkebunan)
7. Pengembangan Sumber Air
8. Inisiasi Bank Pertanian
9. Inisiasi Asuransi Pertanian
10.Konservasi / Rehabilitas Lahan Eks Tambang
11. Integrasi Hutan–Pangan, Bun–Pangan,
12.Bioenergi (Cassava/Ubi Kayu) dan Perkebunan
2. KEGIATAN BARU
26
27 27
KAWASAN PERTANIAN SUMATERA
Komoditas: Padi
15 Kab/kota
Komoditas: Jagung
8 Kab/kota
Komoditas: Ubi Kayu
6 Kab/kota
Komoditas: Kedelai
5 Kab/kota
Kab. Aceh Timur
Kab. Aceh Barat
Kab. Langkat
Kab. Nias Selatan
Kab. Batu Bara
Kab. Dharmasraya
Kab. Merangin
Kab. Ogan Komering Ilir
Kab. Banyuasin
Kab. OKU Timur
Kab. Ogan Ilir
Kab. Bengkulu Utara
Kab. Lampung Selatan
Kab. Lampung Timur
Kab. Lampung Tengah
Kab. Aceh Tenggara
Kab. Simalungun
Kab. Pasaman
Kab. Tanjung Jabung Barat
Kab. OKU Timur
Kab. Lampung Selatan
Kab. Lampung Timur
Kab. Lampung Tengah
Kab. Bireuen
Kab. Pidie Jaya
Kab. Tebo
Kab. Banyuasin
Kab. Tulang Bawang
Kab. Toba Samosir
Kab. Deli Serdang
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Lampung Timur
Kab. Lampung Tengah
Kab. Tulang Bawang
Komoditas: Tebu
1 Kab/kota
Kab. Lampung Tengah
Sumber:
1. Permentan No. 50/2012 Pedoman Kawasan Pertanian
2. Kepmentan No. 3/2015 Penetapan Kawasan Tan Pangan
3. Kepmentan No.43/2015 Penetapan Kawasan Peternakan Nasional
4. Kepmentan No. 45/2015 Penetapan Kawasan Hortikultura Nasional
5. Kepmentan No. 46/2015 Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional
28 28
Lanjutan...
Komoditas: Cabai
38 Kab/kota
Komoditas:
Bawang Merah
10 Kab/kota
Komoditas: Jeruk
26 Kab/kota
Komoditas:
Sapi Potong
24 Kab/kota
Kab. Aceh Besar
Kab. Aceh Tamiang
Kab. Aceh Jaya
Kab. Bener Meriah
Kab. Deli Serdang
Kab. Langkat
Kab. Agam
Kab. Lima Puluh Kota
Kab. Pasaman Barat
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Indragiri Hilir
Kab. Pelalawan
Kab. Siak
Kab. Kampar
Kab. Rokan Hulu
Kab. Rokan Hilir
Kab. Meranti
Kab. Sarolangun
Kab. Bungo
Kab. Lampung Selatan
Kab. Lampung Timur
Kab. Lampung Tengah
Kota Bandar Lampung
Kab. Aceh Tengah
Kab. Aceh Besar
Kab. Pidie
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Deli Serdang
Kota Medan
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Tanah Datar
Kab. Agam
Kab. Lima Puluh Kota
Kab. Pasaman Barat
Kota Padang
Kota Padang Panjang
Kab. Siak
Kota Pekanbaru
Kota Dumai
Kab. Bintan
Kota Batam
Kab. Merangin
Kab. Muaro Jambi
Kota Jambi
Kab. Ogan Komering Ulu
Kab. Ogan Komering Ilir
Kab. Banyuasin
Kab. Ogan Ilir
Kota Palembang
Kab. Belitung
Kab. Bangka Tengah
Kab. Rejang Lebong
Kab. Kaur
Kab. Mukomuko
Kab. Lebong
Kab. Kapahiang
Kab. Tanggamus
Kab. Lampung Selatan
Kab. Lampung Tengah
Kab. Pesawaran
Kab. Mesuji
Kab. Aceh Tengah
Kab. Aceh Besar
Kab. Pidie
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
Kab. Simalungun
Kab. Humbang Hasundutan
Kab. Samosir
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Agam
Kab. Kampar
Kota Pekanbaru
Kab. Ogan Komering Ulu
Kab. Ogan Komering Ilir
Kab. Musi Rawas
Kab. Banyuasin
Kab. Bangka Tengah
Kab. Tanggamus
Kab. Lampung Selatan
Kab. Lampung Tengah
Kab. Aceh Tengah
Kab. Aceh Jaya
Kab. Bener Meriah
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Simalungun
Kab. Dairi
Kab. Karo
Kab. Tanah Datar
Kab. Agam
Kab. Lima Puluh Kota
Kab. Solok Selatan
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Indragiri Hilir
Kab. Kampar
Kab. Kerinci
Kab. Tj. Jabung Barat
Kab. Ogan Komering Ulu
Kab. Ogan Ilir
Kab. Bangka Tengah
Kab. Bengkulu Utara
Kab. Lebong
Kab. Kepahiang
Kota Bengkulu
Kab. Lampung Selatan
Kab. Way Kanan
Sumber:
1. Permentan No. 50/2012 Pedoman Kawasan Pertanian
2. Kepmentan No. 3/2015 Penetapan Kawasan Tan Pangan
3. Kepmentan No.43/2015 Penetapan Kawasan Peternakan Nasional
4. Kepmentan No. 45/2015 Penetapan Kawasan Hortikultura Nasional
5. Kepmentan No. 46/2015 Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional