kebijakan nasional amdal dan ukl-upl
DESCRIPTION
amdal dan uklTRANSCRIPT
KEBIJAKAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL AMDAL DAN UKL-UPLAMDAL DAN UKL-UPL
SERTA TINJAUAN SERTA TINJAUAN KEWENANGAN KEWENANGAN
PELAKSANAANNYAPELAKSANAANNYA
Isa Karmisa ArdiputraIsa Karmisa ArdiputraDeputi MENLH Bidang Deputi MENLH Bidang Pengendalian Dampak Pengendalian Dampak
Lingkungan Sumber InstitusiLingkungan Sumber Institusi
PendahuluanPendahuluan
Pasal 1 UU 23/1997:Pasal 1 UU 23/1997:
Pembangunan berkelanjutan berwawasan Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan: “ Upaya sadar dan lingkungan: “ Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.masa depan”.
PermasalahanPermasalahan
SDA terbatas (kualitas dan SDA terbatas (kualitas dan kuantitas)kuantitas)
Jumlah penduduk bertambahJumlah penduduk bertambah Daya dukung lingkungan berkurangDaya dukung lingkungan berkurang Pemanfaatan SDA dan energi tidak Pemanfaatan SDA dan energi tidak
efisien (orientasi jangka pendek)efisien (orientasi jangka pendek) Pencemaran dan perusakan Pencemaran dan perusakan
ekosistem bertambah parahekosistem bertambah parah
Alternatif PengelolaanAlternatif Pengelolaan
Analisis Mengenai Dampak Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)Lingkungan Hidup (AMDAL)
Dipandang efektif oleh >172 negara Dipandang efektif oleh >172 negara di duniadi dunia
Berada pada tahap perencanaanBerada pada tahap perencanaan Didasarkan atas kaidah ilmiahDidasarkan atas kaidah ilmiah
Pengertian Amdal dan UKL-Pengertian Amdal dan UKL-UPLUPL
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan pentingsuatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilanKeputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaanDan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawabUsaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL
DASAR PENERAPAN AMDAL & UKL-UPL
PP 29/1986• Berlaku efektif 5 Juni 1987
•PelaksanaanAMDAL/SEMDAL a. PIL/PEL b. KA-ANDAL/KA-SEL c. ANDAL/SEL d. RKL
e. RPL • Pendekatan Studi AMDAL:
- AMDAL Tunggal
Kaitan Dengan Izin
Izin diberikan setelah RKL- RPL
disetujui
• Kewenangan Penilaian :
27 Komisi AMDAL Daerah
16 Komisi AMDAL Pusat
PP 51/1993• Berlaku efektif 23 Oktober 1993
• Pelaksanaan AMDAL
a. KA - ANDAL
b. ANDAL, RKL, RPL (1 Paket)
• Pendekatan Studi AMDAL :
- AMDAL Kegiatan Tunggal
- AMDAL Terpadu/Multisektor
- AMDAL Kawasan
- AMDAL Regional
• UKL-UPL pelaksanaannya oleh sektor
• Kaitan Dengan Izin
Izin usaha tetap diberikan setelah
RKL-RPL diterapkan dengan baik
• Kewenangan Penilaian :
27 Komisi AMDAL Daerah
16 Komisi AMDAL Pusat
1 Komisi AMDAL Regional
1 Komisi AMDAL Terpadu
PP 27/1999• Berlaku efektif 7 Nov 2000
• Pelaksanaan AMDAL
a. KA - ANDAL
b. ANDAL, RKL, RPL (1 Paket)
• Pendekatan Studi AMDAL :
- AMDAL Kegiatan Tunggal
- AMDAL Kegiatan Terpadu
- AMDAL Kegiatan dalam
Kawasan
•UKL-UPL pelaksanaannya oleh sektor (Daerah KepMENLH 86/2002)
• Kaitan Dengan Izin
Ketentuan RKL-RPL menjadi
bagian dari izin
• Kewenangan Penilaian :
27 Komisi AMDAL Daerah
1 Komisi AMDAL Pusat
Landasan HukumLandasan Hukum
Landasan Hukum AMDAL & UKL-UPL• UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup Pasal 15 & Pasal 18• PP No. 27/1999 tentang AMDAL• PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom• Kepmen LH No. 17/2001 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL
• Kepmen LH No. 86/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL-UPL
PENERAPAN AMDAL & UKL-UPL
PP 25/2000• Berlaku efektif 6 Mei 2000
• Pelaksanaan AMDAL
1. Komisi Penilai AMDAL PUSAT
2. Komisi Penilai AMDAL PROPINSI
3. Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota
• UKL-UPL pelaksanaannya oleh KAB/KOTA
PP 27/1999• Berlaku efektif 7 Nov 2000
• Pelaksanaan AMDAL
1. Komisi Penilai AMDAL PUSAT
2. Komisi Penilai AMDAL Propinsi
Tidak ada Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten/Kota
UKL-UPL pelaksanaannya oleh SEKTOR
Harmonisasi Kewenangan Penilaian Harmonisasi Kewenangan Penilaian (AMDAL & UKL-UPL)(AMDAL & UKL-UPL)
PP 27/1999 tentang AMDAL dan PP 25/2000 PP 27/1999 tentang AMDAL dan PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom memberikan kewenangan yang berbeda memberikan kewenangan yang berbeda untuk penilaian AMDALuntuk penilaian AMDAL
PP 27/1999 mendasarkan kepada PP 27/1999 mendasarkan kepada ekosistem ekosistem dan fungsi dan fungsi manajemenmanajemen (penilai berbeda dengan (penilai berbeda dengan pemberi ijin), sementara PP 25/2000 pemberi ijin), sementara PP 25/2000 mendasarkan kepada wilayah mendasarkan kepada wilayah administratifadministratif
Harmonisasi kewenangan dilakukan melalui Harmonisasi kewenangan dilakukan melalui KepMENLH Nomor 40/2000 tentang Pedoman KepMENLH Nomor 40/2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDALTata Kerja Komisi Penilai AMDAL
Kep-MENLH 40/2000Kep-MENLH 40/2000
Kewenangan Penilaian AMDAL dilakukan Kewenangan Penilaian AMDAL dilakukan oleh 3 (tiga) komisi:oleh 3 (tiga) komisi:
1.1. Komisi Penilai AMDAL PusatKomisi Penilai AMDAL Pusat
2.2. Komisi Penilai AMDAL PropinsiKomisi Penilai AMDAL Propinsi
3.3. Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/KotaKomisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota
Kegiatan Yang Dinilai Oleh Kegiatan Yang Dinilai Oleh Komisi Penilai AMDAL Komisi Penilai AMDAL PusatPusat
Nuklir (reaktor & non reaktor), sub marine Nuklir (reaktor & non reaktor), sub marine tailing placement, peluncuran satelit, rekayasa tailing placement, peluncuran satelit, rekayasa genetika, genetika, eksploitasi MIGAS, kilang minyak, eksploitasi MIGAS, kilang minyak, tambang bahan radioaktiftambang bahan radioaktif, industri: pesawat , industri: pesawat terbang, senjata, bahan peledak, bahan baku terbang, senjata, bahan peledak, bahan baku limbah import, bandara internasional, limbah import, bandara internasional, pelabuhan samudera, limbah B3pelabuhan samudera, limbah B3
Lokasi > 1 propinsiLokasi > 1 propinsi Lokasi di wilayah sengketa dengan negara lainLokasi di wilayah sengketa dengan negara lain Di wilayah laut > 12 milDi wilayah laut > 12 mil Di lintas batas negaraDi lintas batas negara
Kegiatan Yang Dinilai Oleh Kegiatan Yang Dinilai Oleh Komisi Penilai AMDAL Komisi Penilai AMDAL PropinsiPropinsi
Industri: pulp & paper, semen & quarry, Industri: pulp & paper, semen & quarry, petrokimiapetrokimia, HPH dan unit pengolahannya, , HPH dan unit pengolahannya, HPTI dan unit pengolahannya, budidaya HPTI dan unit pengolahannya, budidaya tanaman perkebunan dan unit tanaman perkebunan dan unit pengolahannya, budidaya tanaman pengolahannya, budidaya tanaman pangan & hortikultura dan unit pangan & hortikultura dan unit pengolahannya, pengolahannya, PLTA, PLTU/PLTG/PLTD,PLTA, PLTU/PLTG/PLTD, pembangunan: bendungan, bandara selain pembangunan: bendungan, bandara selain bandara internasional, pelabuhan selain bandara internasional, pelabuhan selain pelabuhan samuderapelabuhan samudera
Lokasi > 1 kabupaten/kotaLokasi > 1 kabupaten/kota Di wilayah laut 4 - 12 milDi wilayah laut 4 - 12 mil
Kegiatan Yang Dinilai Oleh Komisi Kegiatan Yang Dinilai Oleh Komisi Penilai AMDAL Penilai AMDAL Kab/KotaKab/Kota
Kegiatan Kegiatan di luar kewenangan Komisi di luar kewenangan Komisi Penilai AMDAL Pusat dan Propinsi,Penilai AMDAL Pusat dan Propinsi, sesuai Kep-MENLH Nomor 17/2001 sesuai Kep-MENLH Nomor 17/2001 tentang Jenis Rencana Usaha tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDALDilengkapi dengan AMDAL
Kewenangan Penilai AMDAL
PUSATPUSAT PROPINSIPROPINSI KAB/KOTAKAB/KOTA
26 jenis 26 jenis kegiatankegiatan
3% dari 3% dari jumlah jumlah kegiatankegiatan
20 jenis 20 jenis kegiatankegiatan
2% dari 2% dari jumlah jumlah kegiatan kegiatan
47 jenis 47 jenis kegiatankegiatan
80% 80% dari dari jumlah jumlah kegiatankegiatan
Kewenangan UKL & UPL
PUSATPUSAT PROPINSIPROPINSI KAB/KOTAKAB/KOTA
KonservasiKonservasi HankanHankan Lintas Lintas
PropinsiPropinsi >12 mil laut>12 mil laut
Lintas Lintas kab/kotakab/kota
Semua Semua kegiatan kegiatan diluar diluar kewenangan kewenangan Pusat & Pusat & PropinsiPropinsi
>1000 >1000 kegiatankegiatan
Kebijakan LainnyaKebijakan Lainnya
Kep-MELH Nomor 41/4000 tentang Kep-MELH Nomor 41/4000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Kep-MENLH Nomor 17/2001Kep-MENLH Nomor 17/2001 Tentang Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup.
Kep-MELH 86/2002 ttg UKL-UPLKep-MELH 86/2002 ttg UKL-UPL
UKL-UPL adalah untuk kegiatan UKL-UPL adalah untuk kegiatan tidak tidak wajib AMDALwajib AMDAL
Secara prinsip, kewenangan Secara prinsip, kewenangan rekomendasirekomendasi berada di Kabupaten/Kota, berada di Kabupaten/Kota, KECUALIKECUALI berlokasi di >1 Kabupaten/Kota dan 4 –12 berlokasi di >1 Kabupaten/Kota dan 4 –12 mil laut menjadi kewenangan Propinsi, mil laut menjadi kewenangan Propinsi, atau >1 propinsi dan >12 mil laut atau >1 propinsi dan >12 mil laut menjadi kewenangan Pusatmenjadi kewenangan Pusat
Kewenangan Pusat termasuk yang diatur Kewenangan Pusat termasuk yang diatur oleh peraturan lainnya, seperti konservasi oleh peraturan lainnya, seperti konservasi dlldll
Masa Berlaku AMDAL & UKL-UPLMasa Berlaku AMDAL & UKL-UPL
Berlaku sepanjang umur Berlaku sepanjang umur proyek/kegiatanproyek/kegiatan
Keputusan Kelayakan Lingkungan Keputusan Kelayakan Lingkungan menjadi menjadi BATALBATAL apabila terjadi apabila terjadi perubahan: lokasi, proses, bahan perubahan: lokasi, proses, bahan baku, bahan penolong (Lihat Pasal baku, bahan penolong (Lihat Pasal 25-27 PP 27/1999)25-27 PP 27/1999)
Hal yang sama berlaku untuk UKL-Hal yang sama berlaku untuk UKL-UPLUPL
PENAATAN PLH MELALUI PENAATAN PLH MELALUI AMDAL & UKL-UPLAMDAL & UKL-UPL
• Pemberian kewenangan pelaksanaan AMDAL di Daerah
• Kewajiban Pelibatan Masyarakat• Penerapan Valuasi Ekonomi• Peningkatan Kualitas Penyusun AMDAL• Peningkatan Kualitas Penilai AMDAL• Persyaratan RKL-RPL atau UKL-UPL dalam
izin • Kebijakan UKL-UPL• Penetapan Baku Mutu Limbah Kegiatan wajib
AMDAL & UKL-UPL
INTEGRASI AMDAL DENGAN INTEGRASI AMDAL DENGAN PROGRAM BANGUN PRAJAPROGRAM BANGUN PRAJA
Kabupaten / Kota
Memiliki Komisi Penilai AMDAL
Tidak Memiliki Komisi Penilai AMDAL
Menjadi komponen dalam penilaian Program
Bangun Praja
Tidak mempengaruhi penilaian Program
Bangun Praja
KOMPONEN PENILAIAN KOMPONEN PENILAIAN Sub Komponen Sub Komponen InstitusiInstitusi
• Dasar hukum• Instansi yang menjadi tempat kedudukan Komisi
Penilai AMDAL
Sub Komponen Sub Komponen Sumber Daya ManusiaSumber Daya Manusia
• Telah mengikuti pelatihan – pelatihan AMDAL• Keterlibatan tenaga ahli / pakar dalam penilaian
dokumen AMDAL• Keterlibatan LSM Lingkungan & peran serta
masyarakat• Akses kelaboratorium lingkungan
KOMPONEN PENILAIANKOMPONEN PENILAIAN
Pelaksanaan Kesekretariatan Komisi Penilai AMDAL
• Keberadaan Standard Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan
• Pelaksanaan SOP yang terdokumentasi
Perlengkapan :
• Ketersediaan sarana proses penilaian AMDAL
Pembiayaan :
• Adanya alokasi dana dalam APBD untuk kegiatan komisi penilai AMDAL
Keterbukaan Informasi AMDAL
• Ketersediaa Sarana Untuk Penyampaian Informasi & kemudahan untuk mengakses
PenutupPenutup
Efektifitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-Efektifitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL merupakan tanggungjawab semua UPL merupakan tanggungjawab semua pihak sesuai fungsi dan kewenangan pihak sesuai fungsi dan kewenangan masing-masingmasing-masing
Penerapan AMDAL dan UKL-UPL yang Penerapan AMDAL dan UKL-UPL yang efektif dan efisien diharapkan dapat efektif dan efisien diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkunganyang berwawasan lingkungan
TERIMA KASIHTERIMA KASIH