KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN DRUGS TRAFFICKING,

2008-2016

(Skripsi)

Oleh

Della Almira Maktub

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRACT

THE UNITED STATES FOREIGN POLICY

TOWARDS DRUGS TRAFFICKING, 2008-2016

BY

DELLA ALMIRA MAKTUB

This thesis aims to analyze the process of foreign policy making in the United

States towards drugs trafficking in the period of 2008-2016. The analytical

frameworks used in this research are foreign policy theory, the concepts of

transnational crime, and drugs trafficking. The author uses case study design.

Through the analysis of various documents, books, journals, and websites of DEA,

NIDA, UNODC, the author argues that the individual and nation-state level in

RAM theory were the most dominant factors in the U.S. foreign policy making on

drugs trafficking. On the annual report of NIDA, the number of illicit drug used in

the US was at the crucial level. the study found that the rates of heroin,

marijuana, cocaine, and alcohol consumed in The U.S. had been at a high level

and many of these users were at the age of 18-30 years which was a productive

age. This thesis also provides an overview of some the U.S. foreign policy in the

era of President Obama in overcoming drugs trafficking.

Keywords: drugs trafficking, The U.S. , foreign policy, DEA, NIDA, UNODC,

transnational crime.

ABSTRAK

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN DRUGS TRAFFICKING,

2008-2016

OLEH

DELLA ALMIRA MAKTUB

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan luar negeri

Amerika Serikat mengenain masalah drugs trafficking pada periode tahun 2008-

2016. Kerangka piker analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

kebijakan luar negeri serta konsep Rational Actor Model (RAM), konsep

kejahatan transnasional, dan drugs trafficking. Penulis menggunakan desain studi

kasus. Melalui analisis berbagai dokumen, buku, jurnal dan website DEA, NIDA,

UNODC, penulis berargumen bahwa individual dan nation state level dalam

konsep RAM merupakan faktor yang paling dominan dalam pengambilan

kebijakan AS terhadap drugs trafficking. Dalam laporan NIDA tahun 2013 angka

penggunaan obat-obatan terlarang di AS berada pada level yang

mengkhawatirkan. Penelitian ini menemukan bahwa angka penggunaan heroin,

ganja, kokain, dan alkohol di AS berada pada tingkat yang tinggi dan banyak dari

pengguna tersebut berada pada umur 18-30 tahun yang merupakan umur

produktif. Skripsi ini juga memberikan gambaran mengenai beberapa kebijakan

luar negeri AS pada era presiden Obama dalam mengatasi drugs trafficking.

Kata kunci: drugs trafficking, AS, kebijakan luar negeri, DEA, NIDA, UNODC,

kejahatan transnasional.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN DRUGS TRAFFICKING,

2008-2016

Oleh

DELLA ALMIRA MAKTUB

Skripsi

sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

Judul Skripsi : KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA

SERIKAT DALAM MENGAHADAPI

KEJAHATAN DRUGS TRAFFICKING,

2008-2016

Nama Mahasiswa : Della Almira Maktub

Nomor Pokok Mahasiswa : 1316071010

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Dwi Wahyu Handayani, M.Si. Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.

NIP. 19780328 200812 2 002 NIP. 19860428 201504 1 004

Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.

NIP. 19570728 198703 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dwi Wahyu Handayani, M.Si. .

Sekretaris : Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.

Penguji : Dr. Dedi Hermawan, M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya, M.Si.

NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 28 Desember 2018

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Della Almira Maktub. Lahir

di Bandar Lampung pada 8 Agustus 1995 sebagai anak

ketiga dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan

Bapak Maktub Djaiz dan Ibu Yenti.

Pendidikan Formal yang pernah ditempuh penulis dimulai

dari Taman Kanak-Kanak TK PTPN VII Bandar Lampung,

kemudian ke jenjang Sekolah Dasar di SDS Al-Kautsar Bandar Lampung pada

tahun 2001 dan lulus pada tahun 2007. Penulis menempuh pendidikan Sekolah

Menengah Pertama di SMPS Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2007 dan

lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, pada tingkat sekolah menengah atas di SMA

Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013.

Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai

mahasiswa pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur masuk Seleksi

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

MOTTO

“GO FOR IT. NO MATTER HOW IT ENDS, IT WAS AN EXPERIENCE”

(Della Almira Maktub)

“YOU MAY NOT CONTROL ALL THE EVENTS THAT HAPPEN TO YOU, BUT

YOU CAN DECIDE NOT TO BE REDUCED BY THEM”

(Maya Angelou)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk

Kedua orang tuaku tercinta,

Papa Maktub Djaiz dan Mama Yenti

sebagai tanda bakti dan cinta kasihku,

serta Almamater tercinta

Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabil’alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang

senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam Menghadapi Kejahatan Drugs Trafficking, 2008-2016” ini. Shalawat

serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai

suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan

studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan

kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembacanya dan sebagai

perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya

pada ilmu hubungan internasional.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada

pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis

mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung

3. Ibu Dwi Wahyu Handayani, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang

selalu memberikan motivasi, kritik dan saran, serta dukungan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

4. Mas Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua

Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing,

mengarahkan, memberikan kritik dan saran serta motivasi sehingga

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Dedi Hermawan, M.Si., selaku Dosen Pembahas/ Penguji yang

telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan

skripsi ini.

6. Seluruh jajaran dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas

Lampung dan staf Mba Febri dan Mba Ata atas dukungan pembelajaran

selama menempuh perkuliahan, serta membantu dalam proses administrasi

selama perkuliahan

7. Kedua orang tuaku, papa dan mama terima kasih atas semua kasih sayang,

doa, ridho, dukungan, dan materi yang selama ini telah diberikan.

Terimakasih telah bekerja keras untuk menjadikan Della sebagai anak

yang berpendidikan. Semoga mama dan papa selalu diberkahi rahmat dan

senantiasa dalam perlindungan Allah SWT serta cinta dan kasih-Nya.

8. Kakak dan adik tercinta, Iyay, Daing, Alka yang telah memberikan

dukungan moral dan semangat untuk segera menyelesaikan pendidikan S1

ini. Dan kedua keponakanku Abang dan Adek yang menjadi

penyemangatku di saat semua terasa lelah. Semoga kita semua selalu

diberikan jalan untuk menggapai cita-cita dan menjadi kebanggaan kedua

orang tua.

9. Sahabat yang menemani perjalanan perkuliahan yang selalu menemani

dalam suka dan duka, Mitha, Alif, Ajeng, Fikri, Haikal, Nadira, Akbar.

Terima kasih atas waktu kalian dan kenangan yang telah kita lalui bersama

di kampus tercinta ini.

10. Seluruh teman-teman Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2013,

kita semua bisa menggapai mimpi kita masing-masing dan sukses dengan

jalannya masing-masing.

11. Teman-teman seperjuangan KKN selama 60 hari di Rantau Tijang

Tanggamus, Amel, Yelly, Sarah, Kak Yuda, Kak Marli dan Tri, semoga

persaudaraan tetap baik sampai tua.

12. Sahabat yang sudah menjadi keluargaku Dinda, Keke, Riski, Nadia, Amel,

Arum, Dian yang selalu mendukung dalam keadaan apapun dan selalu ada

ketika suka maupun duka tanpa kalian mungkin saya tidak bisa sampai di

tahap ini.

13. Semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam bentuk

apapun.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah

diberikan oleh semua pihak yang membantu dalam proses yang dijalani oleh

penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 20 Desember 2018

Penulis,

Della Almira Maktub

i

DAFTAR ISI

COVER...................................................................................................................

ABSTRAK..............................................................................................................

ABSTRACT...........................................................................................................

COVER SKRIPSI..................................................................................................

LEMBAR PERSETUJUAN..................................................................................

LEMBAR PENGESEHAN....................................................................................

PERNYATAAN......................................................................................................

RIWAYAT HIDUP................................................................................................

MOTO.....................................................................................................................

PERSEMBAHAN...................................................................................................

SANWACANA.......................................................................................................

DAFTAR ISI ........................................................................................................... I

DAFTAR TABEL ............................................................................................... IV

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. V

DAFTAR SINGKATAN ..................................................................................... VI

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .............................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 7

D. Kegunaan Penelitian .................................................................................... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 9

A. Penelitian Terdahulu ................................................................................. 10

B. Landasan Teori .......................................................................................... 18

1. Teori Kebijakan Luar Negeri .............................................................. 18

2. Konsep Kepentingan Nasional............................................................ 23

3. Konsep Kejahatan Transnasional........................................................ 25

4. Konsep Drugs Trafficking .................................................................. 26

C. Kerangka Pemikiran .................................................................................. 27

ii

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 29

A. Tipe Penelitian ........................................................................................... 29

B. Tingkat Analisis ........................................................................................ 30

C. Fokus Penelitian ........................................................................................ 30

D. Jenis dan Sumber Data .............................................................................. 31

E. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 31

F. Teknik Analisis Data ................................................................................. 31

1. Data Reduction ................................................................................... 32

2. Data Display ....................................................................................... 32

3. Conclusion Drawing/Verification ....................................................... 32

4. Validitas Data ..................................................................................... 33

BAB IV ................................................................................................................. 34

DINAMIKA KEJAHATAN DRUGS TRAFFICKING DI AS, 2008-2016 ..... 34

A. Sejarah Peredaran Narkoba di AS ............................................................. 34

B. Perdagangan Narkoba di Perbatasan AS ................................................... 41

C. Kebijakan Amerika Mengenai Narkoba .................................................... 50

BAB V ................................................................................................................... 57

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN

DRUGS TRAFFICKING, 2008-2016 ............................................................. 57

A. The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime

....................................................................................................................57

B. Undang-Undang AS dalam Penyalahgunaan Narkoba ............................. 58

C. Kapasitas dan Kebijakan Penangan Drugs Trafficking pada Individual

Level .......................................................................................................... 61

D. Kapasitas dan Kebijakan Penangan Drugs Trafficking pada Nation State

Level .......................................................................................................... 64

E. Kebijakan Amerika Serikat Pada Era Kepemimpinan Barack Obama

dalam Mengatasi Drugs Trafficking .......................................................... 70

1. West African Colective Security Inititatives ....................................... 70

2. Plan Kolombia .................................................................................... 79

3. Merida Initiatives ................................................................................ 81

iii

4. Kerja sama dengan Brazil ................................................................... 85

BAB VI PENUTUP ............................................................................................. 90

A. Kesimpulan ................................................................................................ 90

B. Saran .......................................................................................................... 92

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 93

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu……………………………………...16

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran. ............................................................................ 28

Tabel 3.1 Unit Analisis dan Unit Ekspalanasi ..................................................... 30

Tabel 5.1 Pendanaan AS melalui WACSI…………………………….……..….77

Tabel 5.2 Bentuk kebijakan AS dalam Mengatasi Drugs Trafficking……………88

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Ilicit drugs Use .................................................................................. 5

Gambar 5.1 Angka Pengguna Narkoba di AS .................................................... 65

Gambar 5.2 Jenis Narkoba Yang di Gunakan ..................................................... 66

Gambar 5.3 Pengguna Narkoba Usia 50 – 64 Tahun…………………………...67

Gambar 5.4 Angka Perokok di AS ..................................................................... 68

Gambar 5.5 Angka Kecanduan Narkoba di AS .................................................. 69

Gambar 5.6 Drugs Involved The U.S. Overdose Death ...................................... 69

Gambar 5.7 Rute Narkoba di Nigeria .............................................................. ...73

Gambar 5.8 Rute Narkoba Dari Kolombia ......................................................... 80

Gambar 5.9 Rute Kokain dari Kolombia ke AS………………..………...…….81

Gambar 5.10 Rute Narkoba dari Meksiko ke AS…………...…………………..82

Gambar 5.11 Narkoba di Brazil…………………………………..……………..86

vi

DAFTAR SINGKATAN

ACA : The Affordable Care Act

DEA : Drug Enforcement Administration

DTOs : Drugs Trans Organizations

FSA : The Fair Sentencing Act

MDMA : Methylenedioxy-Methamphetamine

NIDA : The National Institute on Drug Abuse

NDIC : The National Drugs Intelegent Center

NDLEA : Nigeria Drug Law Enforcement Agency

RAM : Rational Actor Model

SAMSHA : The Subtance AbuseandMental Health Service Administration

SSA : The Smarter Sentencing Act

UNODC : The United Nations Office on Drugs and Crime

WACSI : West Africa Cooperative Security Initiative

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan era baru setelah masa Perang Dingin yang

menimbulkan berbagai ancaman baru yang tidak hanya berdimensi militer, tetapi

juga ekonomi, politik, sosial, dan teknologi informasi. Beragam ancaman ini

kemudian disebut sebagai ancaman keamanan non-militer (non-tradisional).

Mereka sering kali dilihat sebagai permasalahan dalam negeri atau berada dalam

ruang lingkup wewenang aparat penegak hukum domestik. Salah satu ancaman

keamanan baru tersebut ialah kejahatan transnasional (transnasional crime) yang

antara lain, terdiri dari perdagangan obat-obatan ilegal (drugs trafficking),

perbudakan (slavery), dan pembajakan (piracy).

Khusus untuk masalah perdagangan obat-obatan (drugs trafficking), hal ini

telah menjadi fenomena global yang dampaknya merambah hampir ke semua

negara. Sebab kejahatan lintas-batas negara dilakukan secara teroganisir dan

berorientasi pada uang. Oleh karena itu, masalah perdagangan obat-obatan ilegal

menjadi ancaman bagi keamanan nasional suatu negara atau kawasan. Pada saat

yang sama, perdagangan obat-obatan ilegal juga mengancam keamanan individu

warga negara.

2

Ancaman keamanan akibat drugs trafficking lebih mengarah kepada

kehancuran generasi muda dan stabilitas keamanan negara. Menurut Bambang

Cipto, seorang pakar hubungan internasional Indonesia, secara umum masalah

narkotika dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, masalah produksi narkotika

melalui proses pembudidayaan tanaman menjadi bahan baku utama pembuatan

narkotika seperti tanaman opium poppies menjadi bahan baku heroin dan ganja,

tanaman coca sebagai bahan baku kokain yang kemudian diolah menjadi hashis

ataupun marijuana serta proses pengolahan bahan baku tersebut siap untuk

diperdagangkan dan dikonsumsi. Kedua, perdagangan narkotika adalah kegiatan

pasca-pembudidayaan tanaman atau pasca-pengolahan bahan baku hingga ke

tangan pengguna yang meliputi kegiatan pengangkutan, penyelundupan, dan

perdagangan. Ketiga, penyalahgunaan narkotika yaitu penggunaan narkotika yang

tidak digunakan untuk tujuan kesehatan sehingga membahayakan konsumen,

memburuknya kondisi kesehatan yang berakibat pada kerentanan terhadap

penyakit antara lain HIV/AIDS dan hepatitis serta meningkatnya tindak kejahatan

dan kekerasan (Cipto, 2007).

Pada saat ini, menurut the United Nations Office on Drugs and Crime

(UNODC), konsumsi heroin dunia menyentuh angka 340 ton dari jumlah sekitar

430-450 ton aliran heroin ke pasar global (UNDOC, 2011). Dari total tersebut,

masih menurut UNODC, opium Myanmar dan Laos menyumbangkan sekitar 50

ton dan sisanya sebanyak 380 ton di produksi secara ekslusif di Afganistan

dimana sebanyak 5 ton dari total produksi heroin dikonsumsi dan dijual di

Afganistan. Sisanya, sebanyak 380 ton dijual di seluruh dunia melalui negara-

negara tetangga Afganistan (UNDOC, 2011).

3

Jalur Balkan (yang melintasi Iran dan Pakistan, Turki, Yunani dan

Bulgaria melewati Eropa Tenggara menuju ke Eropa Barat) dan jalur utara

merupakan rute utama perdagangan heroin ke wilayah Rusia dan Eropa Barat

(melalui Tajikistan dan Kirgistan menuju Kazakstan dan pada akhirnya bermuara

ke pasar heroin yang berada di Rusia). Dari kedua jalur tersebut, penjualan heroin

diestimasikan sebanyak $13 miliar per tahun. Kemudian di pasar benua Amerika,

kokain diperjual-belikan dari Kolombia ke Meksiko dan menyebar luas hingga ke

sekitar negara-negara yang berada di benua tersebut termasuk Amerika Serikat

(AS) (UNDOC, 2011).

Narkoba masuk ke AS pertama kali pada abad ke-18 yaitu jenis morfin

yang berasal dari imigran Cina yang datang ke AS sebagai pekerja pembangunan

rel kereta api. Morfin mulai dikembangkan dan dimanfaatkan oleh para dokter

sebagai obat penghilang rasa sakit pasca operasi atau penyembuh luka pasca

perang. Pada zaman revolusi industri, AS baru mengenal opium yang dibawa oleh

pekerja–pekerja yang datang dari benua Eropa. Akibat perang sipil pada tahun

1840, permintaan akan impor opium dan morfin mengalami peningkatan. Pada

tahun 1884, komunitas kedokteran AS menemukan sebuah obat mujarab baru

yaitu kokain. Kokain dimanfaatkan untuk menyembuhkan hayfever, selesma, sakit

gigi, dan penyakit dingin yang berlebihan (Parasian, 2011).

Selain itu, menurut data dari The National Institute on Drugs Abuse

(NIDA) heroin merupakan salah satu jenis narkoba yang menyebabkan kematian

paling banyak pada tahu 1978 dimana hampir 1,5 angka kematian disebabkan oleh

penyalahgunaan heroin (Serenity, The History of Drug Use in The United States,

4

2016). Oleh karena itu, pasar obat-obatan ilegal di AS adalah salah satu yang

paling menguntungkan di dunia bagi kartel-kartel di Meksiko dan bagi negara-

negara AS. Kenyataan ini menarik bagi pengedar narkoba yang paling kejam,

canggih, dan agresif. Badan-badan penegak hukum obat-obatan ilegal AS

menghadapi tantangan besar dalam melindungi perbatasan negara. Setiap tahun,

menurut layanan bea cukai AS, sebanyak 60 juta orang memasuki AS dan sekitar

lebih dari 675.000 orang melalui jalur penerbangan komersial dan pribadi.

Sebanyak 6 juta datang melalui laut dan 370 juta melalui jalur darat. Selain itu,

116 juta kendaraan juga menyeberangi perbatasan darat Amerika-Kanada-

Meksiko. Juga, dari 90.000 pedagang dan penumpang kapal berlabuh di

pelabuhan AS, kapal tersebut membawa lebih dari 9 juta shipping container dan

400 juta ton kargo. Selain itu, 157.000 kapal yang lebih kecil pun mengunjungi

kota-kota pesisir Amerika. Dalam kondisi pasar yang begitu produktif, pengedar

obat-obatan ilegal itu menyebunyikan kokain, heroin, ganja, Methylenedioxy-

Methamphetamine (MDMA) dan sabu pada pengiriman logistik negara tetangga

Amerika (DEA, 2011).

The Subtance Abuse and Mental Health Service Administration

(SAMSHA) menyatakan bahwa masalah terkait penyalahgunaan obat-obatan

terlarang masih tinggi. Dari laporan SAMSHA pada awal 2000-an, ada lima jenis

narkoba yang disalahgunakan oleh generasi muda AS di antaranya adalah alkohol,

opiates, kokain, ganja, dan ampetamin. Kemudian, masih menurut SAMSHA,

statistik penggunaan alkohol masih mengalami perubahan yang konsisten dimana

terdapat 46 persen warga Amerika yang berusia 12 tahun masuk ke dalam

program pengobatan akibat penyalahgunaan alkohol, dan megalami penurunan ke

5

angka 39 persen. Namun angka tersebut dianggap masih tinggi pada tahun 2005.

Selanjutnya pada tahun 2010, angka penggunaan alkohol kembali mengalami

kenaikan ke angka 41 persen dan setengah dari para pengguna alkohol tersebut

pada saat yang bersamaan juga mengonsumsi narkoba. Sementara, pada kasus

heroin, angka penyalahgunaan juga mengalami kenaikan menurut SAMSHA, 17

persen orang yang mendapatkan program pengobatan akibat heroin naik ke angka

23 persen di tahun 2010 (Serenity, The History of Drugs Use in The United

States, 2016).

Gambar 1.1 Ilicit Drugs Use

(NIDA, Ilicit Drug Use, 2015)

Grafik di atas merupakan salah satu data dari NIDA mengenai penggunaan

macam-macam obat-obatan terlarang yang mengalami peningkatan sejak tahun

2002 sampai dengan 2013. Dalam laporan tersebut dapat terlihat bahwa, hampir

semua jenis obat-obatan terlarang di Amerika, memiliki jumlah pengguna yang

cukup signifikan. Terlihat dari data persen pengguna obat –obatan terlarang dalam

6

beberapa bulan terakhir yaitu mengalami kenaikan. (NIDA, Ilicit Drug Use,

2015)

Selain itu, walaupun Drug Enforcement Administration (DEA) dan

instansi pemerintah Amerika telah bekerja secara maksimal dalam membendung

gelombang obat-obatan yang masuk ke perbatasan AS, tetapi hal itu justru masih

menyisakan masalah penting di banyak negara bagian yang berbatasan langsung

dengan Meksiko. Setiap negara bagian tersebut selalu terlibat perang dengan

beberapa kelompok kartel narkoba asal Meksiko. Menurut laporan dari National

Drugs Intelegnt Center, ada setidaknya sembilan kartel besar yang beroperasi di

Meksiko dan mereka selalu menyelundupkan obat-obatan ilegal ke AS. Salah satu

yang paling terkenal yaitu Kartel Sanaloa yang dipimpin oleh Joaquin Archivaldo

Guzman Loera alias El Chapo. Kartel Sinaloa juga merupakan sumber terbesar

impor Narkoba ke AS (Walther, 2011).

Pada tahun 2016, Agen Federal AS menemukan terowongan

penyelundupan narkoba di perbatasan Meksiko sepanjang hampir 731 meter yang

berasal dari rumah di negara bagian Tijuana, Meksiko, yang memanjang sampai

ke wilayah Otay Mesa, San Diego, California, AS. Dari terowongan tersebut

ditemukan 2 ton kokain serta 7 ton ganja dan ditaksir itu semua menyentuh angka

US$ 22 juta. Dengan penemuan tersebut, sejak tahun 2016 Agen Federal Amerika

telah menemukan sebanyak 13 terowongan yang digunakan untuk

menyelundupkan narkoba ke AS. Oleh karena itu, pemerintah AS selalu berupaya

melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang merupakan bagian dari

7

jalur masuknya obat-obatan terlarang untuk mengatasi penyulundupan narkoba

ke wilayah AS (Christiatuti, 2016).

B. Rumusan Masalah

Sejak Richard Nixon dan Ronald Reagan, keduanya ialah Presiden AS,

memproklamirkan perang terhadap narkoba, AS selalu berjuang dalam

membentuk suatu kebijakan terkait narkoba dalam rangka melindungi generasi

mudanya dari bahaya kecanduaan terhadap narkoba dan alkohol. Sejak tahun

1920, pemerintah AS sebenarnya juga telah menetapkan larangan terhadap

produksi, distribusi, dan konsumsi semua minuman beralkohol dan narkotika.

Akan tetapi, pelarangan tersebut tidak berpengaruh terhadap angka kasus drugs

trafficking di AS.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini telah menjawab

satu pertanyaan, yakni: Bagaimana kebijakan luar negeri AS dalam

menghadapi kejahatan drugs trafficking dalam periode 2008-2016?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berusaha melakukan dua hal. Pertama,

menjelaskan dinamika kejahatan drugs trafficking di AS selama tahun 2008-2016.

Kedua, menganalisis kebijakan luar negeri AS dalam konteks menghadapi

kejahatan drugs trafficking. Melalui upaya-upaya tersebut, penulis berharap hasil

dari penelitian ini dapat berkontribusi pada kajian akademik mengenai kasus

drugs trafficking dari negara-negara di Amerika Selatan ke AS yang merupakan

ancaman keamanan bagi AS serta terkait bagaimana pula kebijakan-kebijakan

8

yang diambil oleh pemerintah AS dalam menangani kasus tersebut, baik yang

telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Kemudian penulis juga berharap

hasil penelitian ini mampu berkontribusi khusus dalam kajian keamanan

internasional dimana kasus penyelundupan narkoba sendiri telah terjadi di

berbagai belahan dunia lainnya.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan akan berkontribusi pada

pengembangan teori dan konsep yang berkaitan dengan faktor-faktor pendorong

kebijakan luar negeri suatu negara dalam konteks disiplin ilmu Hubungan

Internasional. Di samping itu, penelitian ini diharapkan juga bisa berkontribusi

pada perkembangan konsep terkait drugs trafficking dan kejahatan transnasional.

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang sejumlah

kebijakan yang diambil oleh pemerintah AS dalam mengatasi masalah

penyelundupan narkoba di wilayah sekitar perbatasan AS dengan negara-negara

tetangganya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian

terdahulu seputar penyelundupan narkoba di perbatasan Amerika-Meksiko dan

bagaimana pula kebijakan AS untuk mengatasi masalah tersebut.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Secara historis, pengertian istilah transnasional crime dijelaskan di dalam

keputusan VIII Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan

Kejahatan dan Perlakuan terhadap Para Pelanggar Hukum tahun 1990 serta

Konvensi Wina tentang Pencegahan dan Pemberantasan Lalu-Lintas Ilegal

Narkotika dan Psikotropika tahun 1988.

Mengacu pada sejumlah aturan tersebut, transnasional crime berarti

kejahatan yang memiliki karakteristik: “(1) melibatkan dua negara atau lebih, (2)

pelakunya atau korbannya adalah warga negara di negara yang berbeda (Warga

Negara Asing), dan (3) melampaui batas territorial satu negara atau lebih”.

Sebelumnya istilah kejahatan transnasional merupakan pengembangan

karakteristik dari bentuk kejahatan kontemporer yang disebut sebagai organized

crime atau kejahatan terorganisir pada 1970-an. Istilah tersebut digunakan untuk

menjelaskan kompleksitas yang ada di antara kejahatan terorganisir, white-collar

crime, serta korupsi yang melampaui batas negara dan berdampak pada

pelanggaran hukum di berbagai negara dengan karakteristik berbahaya di tingkat

internasional.

10

Pada perkembangannya, PBB kemudian menggunakan istilah kejahatan

lintas-negara sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks

yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar

ilegal yang ada di lingkungan masyarakat internasional (UNODC, The Protocol

Thereto, 2004).

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menjelaskan kebijakan luar negeri suatu negara khususnya

yang berkaitan dengan masalah penyelundupan narkoba, telah banyak dilakukan.

Beragam penelitian tersebut ialah mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil

oleh beberapa negara dalam mengatasi masalah penyelundupan narkoba yang

dianggap sebagai salah satu ancaman bagi keamanan nasional. Pada bab ini,

penulis akan melakukan riviu terhadap penelitian-penelitian tersebut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Faisyal Rani dan Efragil Samosir,

dosen Hubungan Internasional (HI) dan alumnus Jurusan Ilmu HI Universitas

Riau, berjudul Dampak Kerjasama Merida Initiative Terhadap Penanggulangan

Peredaran Narkoba di Meksiko Tahun 2007-2012. Penelitian ini berfokus pada

dampak kerja sama Inisiatif Merida terhadap pemberantasan narkoba di Meksiko

pada tahun 2007-2012 (Samosir, 2015). Aktifitas Drugs Trans Organizations

(DTOs) di AS dan Meksiko telah menimbulkan dampak negatif pada kedua

negara. DTO Meksiko adalah pemasok utama kokain, heroin, metamfetamin, dan

ganja ke wilayah AS. Persaingan antara DTO dalam perlombaan untuk wilayah

distribusi di Meksiko telah menyebabkan ribuan kematian setiap tahunnya.

11

Masalah umum ini akhirnya menjadi kerja sama antara pemerintah AS. dan

Meksiko, yang disebut dengan Merida Initiative.

Studi mereka menemukan bahwa kerja sama Merida Initiative di AS. dan

Meksiko pada tahun 2007-2012 memiliki dampak positif bagi pemberantasan

perdagangan narkoba di Meksiko. Melalui program Inisiatif Merida, pemerintah

AS telah memberikan bantuan lebih dari $2 miliar berupa peralatan, senjata,

pelatihan dan pembagian teknologi dan informasi kepada pemerintah Meksiko

yang sangat membantu dalam menghancurkan DTO dan peningkatan hukum di

Meksiko.

Peredaran narkoba juga telah menimbulkan peningkatan angka

kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya. Tingkat kesadaran yang berkurang

setelah mengkonsumsi narkoba kerap menimbulkan kecelakaan perkelahian

dijalanan. Pada tahun 2005, 80 persen di seluruh penjara AS berhubungan dengan

kejahatan yang disebabkan oleh penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di AS telah meliputi berbagai golongan umur, profesi

dan tingkat sosial. Tentunya pihak-pihak tersebut memainkan peran yang berbeda

dalam keterlibatannya dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat

miskin yang didominasi oleh anak jalanan dan tidak memiliki pekerjaan yang

tetap biasanya berperan dalam memasarkan narkoba pada tingkat eceran.

Konsumen narkoba di AS di dominasi oleh masyarakat dalam usia produktif dan

memiliki pekerjaan tetap. Sedangkan aktor-aktor berpengaruh baik dalam

pemerintahan, bisnis swasta ataupun pemimpin preman biasanya berperan sebagai

12

penyalur dalam jumlah besar yang sering disebut sebagai Kartel Narkoba

(Samosir, 2015).

Dari penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa dampak dari kejasama

Merida lebih banyak menguntungkan Meksiko dibanding AS. Dalam hal ini,

Meksiko lebih diuntungkan dengan adanya bantuan sejumlah dana dari AS untuk

mengatasi masalah penyelundupan obat-obatan ke Amerika. Telah banyak warga

Amerika di perbatasan yang menjadi korban.

Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan di dalam skripsi ini

ialah bukan mencari dampak dari kerjasama Merida, melainkan kebijakan-

kebijakan apa saja yang selanjutnya diambil oleh kedua negara pasca kerjasama

Merida.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh David A. Shirk. Direktur dari

Trans-Border Institute dan merupakan asisten professor di Universitas San Diego

dengan judul The Drug War in Mexico: Confronting a Shared Threat. Penelitian

yang dilakukan oleh David ini membahas kebijakan “perang” terhadap narkoba

yang diberlakukan di Meksiko serta bagaimana AS membantu kebijakan tersebut

mengingat beberapa kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh kartel-

kartel narkoba berasal dari Meksiko.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perang antar kartel narkoba di

Meksiko telah membunuh lebih dari tiga puluh ribu orang sejak 2006. Pihak

militer juga ikut membantu guna mengatasi masalah tersebut. Disamping itu,

kekuatan dan kekerasan yang tidak terkendali dari DTO Meksiko ini

13

menghadirkan masalah kemanusiaan yang substansial dan mereka telah

berkontribusi terhadap migrasi paksa dan sejumlah permintaan suaka ke AS

(Shirk, 2011).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Liana W. Rosen dengan judul

International Drug Control Policy: Background and U.S Responses. Rosen

menjelaskan bahwa upaya internasional untuk memerangi perdagangan narkoba

didasarkan pada komitmen multilateral jangka-panjang dan kuat yang telah

dilakukan AS. Keterlibatan AS dalam pengendalian obat internasional bertumpu

pada premis sentral yang membantu pemerintah asing untuk memerangi obat-

obatan terlarang di luar negeri pada akhirnya akan mengurangi ketersediaan dan

penggunaan di AS. Untuk tujuan ini, administrasi saat ini mempertahankan tujuan

mengurangi dan menghilangkan arus internasional obat-obatan terlarang ke AS

melalui kerja sama internasional untuk mengganggu perdagangan obat terlarang,

upaya perundingan, dan dukungan untuk pengurangan permintaan (Rosen, 2015).

Kemudian, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar pendukung

internasional, termasuk beberapa mantan kepala pemerintahan dan kepala negara,

telah mulai meminta evaluasi ulang atas kebijakan obat internasional yang

melarang penggunaan obat terlarang. Alternatif untuk rezim kontrol obat

internasional yang ada dapat mencakup legalisasi atau dekriminalisasi obat-obatan

tertentu. Perdebatan juga dapat berfokus pada pergeseran prioritas dan sumber

daya di antara berbagai pendekatan terhadap kontraindikasi, termasuk

pengurangan permintaan dan penawaran; Distribusi dana kontrol obat domestik

14

dan internasional dan keseimbangan yang relatif diantara peran sipil, penegakan

hukum, dan militer dalam upaya anti-narkoba (Rosen, 2015).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Susanne Gratius dengan judul

Europe and Latin America: Combating Drugs and Drugs Trafficking. Susanne

menjelaskan bahwa narkoba juga merupakan ancaman yang serius bagi

masyarakat Eropa. Akan tetapi setelah dua dekade kerja sama antara Eropa dan

Amerika Latin untuk memerangi narkoba dan perdagangan narkoba terdapat

dampak terbatas dalam hal pengurangan konsumsi dan produksi obat-obatan

terlarang serta belum menyebabkan pengendalian jaringan kejahatan yang terlibat

dalam perdagangan manusia dengan lebih baik. Mengingat kurangnya kemajuan

yang menentukan ini, debat baru muncul di Amerika Latin mengenai

kemungkinan alternatif model tradisional untuk menangani obat-obatan terlarang,

yang seringkali dianggap terlalu usang. Alternatif ini termasuk tindakan seperti

dekriminalisasi dan regulasi parsial pasar obat. Studi ini berisi data terakhir

tentang konsumsi dan produksi obat-obatan terlarang di Uni Eropa dan Amerika

Latin, gambaran umum mengenai kebijakan yang diadopsi di kedua wilayah, dan

analisis alat kerja utama bi-regional utama dan aspek utama dari perdebatan saat

ini mengenai perdagangan narkoba. Studi ini diakhiri dengan sejumlah

rekomendasi tentang bagaimana mereformasi strategi dan program obat dan obat-

obatan terlarang yang dijalankan oleh kedua wilayah dan dengan mitra lainnya

(Gratius, 2012).

Selanjutnya di dalam penelitian tersebut disebutkan pula bahwa pada

tahun 2011, sebanyak 30 persen dari pengguna kokain di seluruh dunia

15

merupakan masyarakat Uni Eropa menurut (UNODC) dan lebih dari 123 ton

kokain senilai 33 miliyar dolar Amerika diperdagangkan ke Eropa, jumlah

tersebut hampir sama dengan yang diperdagangkan ke AS senilai 37 miliyar dolar

atau sebanyak 157 ton. Dari jumlah tersebut, Hampir 100 persen kokain di Eropa

berasal dari Amerika Latin, terutama dari Kolombia, Peru dan Bolivia, yang

mencakup hampir semua produksi kokain di seluruh dunia. Kokain

diperdagangkan ke Eropa melalui Kolombia, Ekuador, Venezuela dan berbagai

negara Amerika Tengah dan Karibia, terutama Republik Dominika, yang

digunakan oleh kartel Meksiko untuk pengiriman ke Spanyol yang merupakan

titik masuk utama kokain ke Eropa (Gratius, 2012).

Penelitian kelima dilakukan oleh Christopher Palmer dengan judul Drug

Trafficking, Gang Violence, and the U.S. Immigration Crisis. Di dalam penelitian

yang dilakukan Palmer tersebut dijelaskan bahwa AS perlu mengurangi kekerasan

yang disebabkan oleh perdagangan narkoba di Amerika Tengah untuk mengatasi

krisis imigran dimana antara tahun 2010-2015 ribuan anak-anak dibawah umur

bermigrasi ke Amerika dalam usaha untuk melepaskan diri dari meningkatnya

kekerasan di Amerika Tengah, kebanyakan dari kekerasan tersebut dilakukan oleh

beberapa kartel narkoba.

Proposal kebijakan terbaru, termasuk tindakan eksekutif Presiden Obama

dari tahun 2012 sampai 2015 dan Undang-Undang Modernisasi Perbatasan,

Peluang Ekonomi, dan Imigrasi, mengikuti tren kebijakan AS yang historis, yang

mengubah kebijakan domestik untuk mengatasi masuknya kelompok orang baru.

Secara tradisional, pembuat kebijakan AS memiliki undang-undang yang

16

melarang kelompok tertentu untuk menjadi warga negara atau telah

mempromosikan kebijakan permisif yang secara bertahap mengurangi hambatan

untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas,

dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada kebijakan-kebijakan

internasional dalam mengatasi masalah penyelundupan narkoba dan juga

kebijakan yang telah dilakukan oleh Amerika dan Meksiko dalam mengurangi

penyelundupan dan kekerasan yang disebabkan oleh kartel-kartel narkoba di

Meksiko.

Adapun penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini justru lebih

spesifik, yaitu membahas soal kebijakan luar negeri AS untuk mengatasi masalah

kejahatan drug trafficking pada tahun 2008-2016. Gambaran dari komparasi

kelima penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Komparasi Penelitian Terdahulu

Keterang-

an

Kajian Pertama Kajian

Kedua

Kajian

Ketiga

Kajian

Keempat

Kajian Kelima

Judul

Penelitian

Dampak

Kerjasama Merida

Initiative Terhadap

Penanggulangan

Peredaran Narkoba

di Meksiko Tahun

2007-2012.

The Drug

War in

Mexico:

Confrontin

g a Shared

Threat

Internation

al Drug

Control

Policy:

Backgroun

d and U.S

Responses

Europe and

Latin

America:

Combating

Drugs and

Drug

Trafficking

Drug

Trafficking,

Gang Violence,

and the U.S.

Immigration

Crisis

Penelitian Faisyal Rani dan

Efragil Samosir

David A.

Shirk

Liana W.

Rosen

Susanne

Gratius

Christopher

Palmer

Fokus

Penelitian

Penelitian ini

berfokus pada

dampak kerjasama

Inisiatif Merida

terhadap

Penelitian

ini berfokus

tentang

bagaimana

kebijakan

penelitian

ini

menjelaska

n bahwa

Upaya

Penelitian

Susanne

menjelaska

n bahwa

narkoba

Fokus

penelitian yang

dilakukan

Palmer adalah

menjelaskan

17

pemberantasan

narkoba di

Meksiko pada

tahun 2007-2012.

Dimana aktifitas

Drugs Trans

Organizations

(DTOs )di AS dan

Meksiko telah

menimbulkan

dampak negatif

pada kedua negara.

DTO Meksiko

adalah pemasok

utama kokain,

heroin,

metamfetamin,

dan ganja ke

wilayah A.S.

Persaingan antara

DTO dalam

perlombaan untuk

wilayah distribusi

di Meksiko telah

menyebabkan

ribuan kematian

setiap tahunnya.

Masalah umum ini

akhirnya menjadi

kerja sama antara

pemerintah A.S.

dan Meksiko, yang

disebut Merida

Initiative

perang

terhadap

narkoba

diberlakuka

n di

Meksiko

dan juga

bagaimana

AS

membantu

kebijakan

tersebut

dikarenaka

n beberapa

kasus

penyelundu

pan

narkoba

yang

dilakukan

oleh kartel-

kartel

narkoba

Meksiko.

internasion

al untuk

memerangi

perdaganga

n narkoba

didasarkan

pada

komitmen

multilateral

jangka

panjang

dan kuat,

yang telah

dilakukan

AS.

Keterlibata

n A.S.

dalam

pengendali

an obat

internasion

al bertumpu

pada

premis

sentral

yang

membantu

pemerintah

asing untuk

memerangi

obat-obatan

terlarang di

luar negeri

pada

akhirnya

akan

mengurangi

ketersediaa

n dan

penggunaa

n di AS.

juga

merupakan

ancaman

yang serius

bagi

masyarakat

Eropa akan

tetapi

setelah Dua

dekade

kerja sama

antara

Eropa dan

Amerika

Latin untuk

memerangi

narkoba dan

perdaganga

n narkoba

memiliki

dampak

terbatas

dalam hal

mengurangi

konsumsi

dan

produksi

obat-obatan

terlarang

dan belum

menyebabk

an

pengendalia

n jaringan

kejahatan

yang

terlibat

dalam

perdaganga

n manusia

dengan

lebih baik

AS perlu

mengurangi

kekerasan yang

disebabkan

oleh

perdagangan

narkoba di

Amerika

Tengah untuk

mengatasi

krisis imigran

dimana antara

tahun 2010-

2015 ribuan

anak-anak

dibawah umur

bermigrasi ke

Amerika dalam

usaha untuk

melepaskan

diri dari

menignkatnya

kekerasan di

Amerika

Tengah dimana

kebanyakan

dari kekerasan

tersebut

dilakukan oleh

beberapa kartel

narkoba.

Teori dan

Konsep

Kerjasama

Internasional

Kebijakan

Luar

Negeri

Kebijakan

Luar

Negeri

Kebijakan

Luar Negeri

dan Rezim

Internasional

Kebijakan Luar

Negeri dan

Persepsi

18

B. Landasan Teori

Dalam meningkatkan pemahaman akan masalah yang akan dibahas di

dalam skripsi ini, penulis mengemukakan kerangka pemikiran terlebih dahulu

beserta pendekatan yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami fenomena

yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam pembahasan

kerangka pemikiran pada penelitian ini, diawali dengan pengertian HI itu sendiri.

HI sesungguhnya berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi antara

masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga

negaranya. Interaksi antar negara dan bangsa beserta aspek-aspeknya merupakan

hakikat dari ilmu Hubungan Internasional yang saling mempengaruhi satu sama

lain untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Adapun pada penulisan karya

ilmiah ini, penulis menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri, konsep

Kepentingan Nasional, konsep Kejahatan Transnasional dan konsep Drugs

Trafficking.

1. Teori Kebijakan Luar Negeri

Dalam studi kebijakan politik luar negeri ada banyak teori dan asumsi

yang menjelaskan fenomena ini. Berangkat dari asumsi bahwa kebijakan politik

luar negeri sebuah negera bukan hanya dapat dilihat dari kebutuhan politik

domestik yang di tujukan kepada negara lain, tetapi respon terhadap negara lain

dalam sebuah sistem internasional.

19

Akan tetapi, perkembangan mutakhir membuat konsep kebijakan luar

negeri semakin dipertanyakan, sehingga memunculkan keraguan pada pengertian

konvensional tentang kebijakan luar negeri sebagai aktivitas nyata, yang

berlangsung dilevel politik senior dan melibatkan interaksi diplomasi formal

antara dua negara atau lebih. Tekanan-tekanan ini datang dari berbagai arah.

Pertama, kemunculan neorealisme pada akhir 1970-an mengemukakan bahwa

kebijakan luar negeri, dan proses pembuatan keputusan politik internasional,

tidak lagi relevan. Menurut pandangan Kenneth Waltz dan yang lain, perilaku

negara pada dasarnya dapat dijelaskan melalui keseimbangan kekuatan yang

membentuk sistem kekuasaan internasional. Ketika faktor-faktor sistematik

dianggap sangat penting dan menentukan, sedikit sekali peran yang disisakan bagi

para pelaku kebijakan luar negeri, seperti para kepala pemerintah, menteri luar

negeri, menteri pertahanan, para diplomat terkemuka, dan seterusnya (Heywood,

2011).

Kebijakan luar negeri menyoroti hubungan timbal balik antara struktur dan

agen, menekankan bahwa peristiwa-peristiwa tidak dapat dijelaskan sepenuhnya

melalui tekanan-tekanan sistematik top-down atau sepenuhnya melalui pembuatan

keputusan individual bottom-up. Maka kebijakan luar negeri menggarisbawahi

pengaruh penting dari ruang pembuatan keputusan, pilihan dan tujuan di dalam

politik global (Heywood, 2011).

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri terdapat sebuah konsep yang

dikenal dengan model aktor rasional (rational actors model). Pendekatan ini

dijalankan dengan memperhatikan beberapa instrumen, yaitu:

20

a. Pengidentifikasian persoalan secara mendasar.

b. Menentukan tujuan/sasaran secara obyektif berdasarkan pada

berbagai masukan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas

c. Menyesuakan berbagai cara/langkah dalam mencapai sasaran, serta

mempersiapkan evaluasi untuk mencapai efektifitas dari kebijakan,

kepercayaan dari publik hingga penyelarasan terhadap anggaran

dan lain-lainnya (Heywood, 2011).

Menurut Kenneth Waltz di dalam studinya tentang penyebab-penyebab

perang, kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh beberapa level

analisis yang paling bepengaruh dalam pengambilan kebijakan. Waltz sendiri

menjelaskan bahwa ada tiga level analisis dalam pengambilan kebijakan suatu

negara, yaitu:

1. Kondisi dalam sistem internasional yang memaksa atau menekan

negara untuk bertindak dengan cara tertentu, yaitu mengikuti kebijakan

luar negeri tertentu.

2. Kondisi Politik Domestik atau hubungan antara pemerintah dan

kelompok-kelompok masyarakat di suatu negara.

3. Pembuat kebijakan suatu negara atau dalam hal ini adalah presiden

dimana cara presiden berfikir, kepercayaan dan intuisinya berpengaruh

terhadap bagaimana kebijakan diambil (Robert Jackson, 2013).

Kemudian pembuatan kebijakan luar negeri juga tidak lepas dari konsep

Rational Actors Model (RAM), dimana birokrasi memiliki kemampuan untuk

mempertahankan kepentingan nasional. Koordinasi hingga kolaborasi antar aktor

21

yang terlibat akan mendukung pencapaian kepentingan nasional berdasarkan pada

keahlian, sistem yang berkelanjutan hingga mencapai sebuah sistem birokrasi

yang berkesinambungan dan efektif (Robert Jackson, 2013). RAM merupakan

pendekatan yang mengarahkan sebuah strategi kebijakan luar negeri yang

menjembatani antara pemerintah/birokrat dan masyarakat (civil society) dalam

pembuatan kebijakan yang kesemuanya mengarah pada berbagai alternatif dan

pilihan rasional (rational choice).

Konsep RAM juga mengatur antara pembuatan kebijakan luar negeri

dengan melibatkan individu yang memiliki kompetensi dan kemampuan, baik

yang berada di dalam lingkungan rezim ataupun di luar rezim. Berbagai masukan

dan tawaran akan ikut menentukan proses pembuatan kebijakan luar negeri

melalui berbagai penyesuaian, evaluasi yang pada akhirnya dapat menentukan

kebijakan luar negeri yang terbaik (Robert Jackson, 2013).

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri juga harus mempertimbangkan

aspek pengertian dari publik (human cognitions). Hal ini penting untuk

membentuk sebuah kebijakan luar negeri yang memiliki legitimasi/kepercayaan,

serta memiliki pola dan sudut pandang yang sama, diantara stakeholder, baik

pemerintah, legislatif, insitusi-insitusi hingga kalangan masyarakat secara luas.

Kemudian Andrew Heywood dalam proposisinya mengemukakan bahwa

dalam esensi kebijakan luar negeri adalah untuk mewujudkan tercapaianya

kepentingan nasional. Negara memiliki kemampuan kolektif untuk dapat menjaga

22

kelangsungan sosial-ekonominya melalui distribusi sumber daya alam dengan

mengerahkan berbagai kemampuan yang ada (Heywood, 2011).

Munculnya berbagai pertentangan atas kelemahan norma internasional,

serta sikap impresif negara-bangsa mendorong implementasi kebijakan luar negeri

harus dapat dijalankan dengan mengedepankan win-win solution dan mengindari

dengan apa yang disebut dengan absolute reachting. Andrew Heywood

mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa celah untuk dapat mencapai

kepentingan bersama dengan tentunya memperhatiakan kaidah dan instrumenasi

norma/hukum internasional.

Teori kebijakan luar negeri merupakan pendekatan yang relevan dalam

kasus drugs trafficking di AS yang kebanyakan dilakukan oleh kartel narkoba di

Meksiko dikarenakan persoalan ini melibatkan masyarakat luar AS. Pelaku-

pelaku drugs trafficking di AS, baik secara kolektif (kelompok) ataupun secara

individu masuk ke wilayah AS untuk melalukan aksi kejahatan tersebut.

Dalam mengenai persoalan ini pemerintah AS tidak hanya dapat

menangani kejahatan drugs trafficking secara eforia, tetapi juga harus didasarkan

pada konsep hukum internasional. Jika melihat pada objek hukumnya yaitu

masyarakat luar maka berbagai upaya AS melalui penegakan hukum ataupun

tindakan prefentif adalah bagian dari implementasi kebijakan luar negeri untuk

mendukung pencapaian kepentingan nasional.

Jika dikaitkan dengan pendekatan level pembuatan kebijakan, serta RAM

(rational actors model) maka kebijakan AS dalam mengatasi drugs trafficking

23

merupakan strategi dengan menjadikan persoalan ini sebagai problematika/isu

nasional dan internasional. Kebijakan atau upaya yang ditempuh dijalankan untuk

mewujudkan kepentingan nasional secara berkesinambungan yaitu kedaulatan

nasional (national soverignty).

Pihak-pihak yang terlibat (stakeholders) jika dikaitkan dengan level

pembuatan kebijakan, serta Rational Actors Mode (RAM) adalah multi bidang

dengan harapan dapat terbangun kolaborasi, sudut pandang publik yang positif,

serta kepercayaan. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah aktor indivual yaitu

presiden hingga menteri melalui otoritas, serta ide-ide dan gagasannya. Sementara

pada tingkat national state adalah institusi pertahanan-keamanan, diantaranya

mencakup Drugs Enforcement Agency (DEA), National Institute of Drugs Abuse

(NIDA), dan lain-lainnya.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton

didefinisikan sebagai:

“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the

decisions makers of a state in making foreign policy. The national interest of a

state is typical a highly generalize conception of these element that constituteto

the state most vital needs.Theseinclude self preservation, independent, territorial

integrity, military security, and economic well being” (Jack C. Plano R. , 1999).

24

Self preservation diartikan Jack C. Plano dan Roy Olton sebagai hak suatu

Negara untuk mempertahankan eksistensi negaranya. Self preservations juga

dapat diartikan sebagai upaya suatu Negara untuk mempertahankan jati diri dan

identitas negaranya ditengah perkembangan global, dimana eksistensi menjadi

penting dalam pergaulan internasional sebagai bentuk pengakuan Negara

terhadap Negara lain. Secara tidak langsung, hal ini akan menjadi penting untuk

mempertahankan kelangsungan hidup Negara dalam pergaulan internasional.

Kemudian, independen diartikan sebagai kemerdekaan atau kebebasan suatu

Negara untuk dapat menentukan nasibnya sendiri dengan tidak terikat atau

terjajah oleh Negara lain. Sehingga hal ini akan dapat menentukan sikap dalam

menentukan keputusan politiknya. Kemerdekaan tersebut juga dapat turut

mempengaruhi kelangsungan hidup dan pengakuan suatu Negara dalam kancah

internasional.

Kemudian, teritorial intregity diartikan sebagai suatu intregitas wilayah.

Keutuhan dan kesatuan wilayah merupakan suatu bentuk kedaulatan suatu

Negara. Dimana kedaulatan tersebut sebagai bentuk eksistensi dan pengakuan

tertinggi atas keberadaan suatu Negara dalam kancah politik internasional.

Kesatuan wilayah atau keamanan wilayah juga turut berpengatuh terhadap

stabilitas keamanan dan politik suatu Negara yang sangat berpengaruh dalam

pengambilan kebijakan suatu Negara. Military security atau keamanan militer,

dimana hal tersebut menjadi penting bagi stabilitas dan eksistensi suatu Negara.

Hal tersebut dikarenakan adanya kecenderungan bahwa Negara yang memiliki

kuantitas dan kualitas persenjataan yang kuat maka Negara tersebut akan lebih

memiliki Beginning position dan Power yang besar dimana dapat mempengaruhi

25

posisinya dalam hubungan antar Negara. Selanjutnya, Economic well-being

diartikan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi dimana

kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu pilar penyokong kesetabilan suatu

Negara. Yang mana kesetabilan ekonomi merupakan suatu faktor terpenting yang

mempengaruhi tingkat kemajuan dan pembangunan suatu bangsa.

Dari konsep kepentingan nasional diatas, maka pada dasarnya kepentingan

suatu bangsa dalam percaturan masyarakat internasional tidak terlepas dari dua

tujuan utama yaitu kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan (welfare). Setiap

negara didunia pada umumnya mempunyai tujuan untuk memajukan dan

mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya. Tujuan tersebut meliputi upaya

peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, baik secara

keseluruhan/individu tersebut dapat dicapai melalui jangka pendek maupun

jangka panjang. Kepentingan nasional sebuah Negara salah satunya adalah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memajukan dan

mengembangkan ekonomi negaranya.

3. Konsep Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional (transnational crime) adalah suatu pelanggaran

hukum baik perdata maupun pidana di mana suatu kasus tersebut melintasi batas-

batas dari suatu negara, kejahatan ini bisa ditujukan kepada negara, kepada

individu atau kepada harta benda baik milik negara maupun milik individu. Secara

konsep, transnational crime merupakan tindak pidana atau kejahatan yang

26

melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional

pada era tahun 1990-an dalam The Eigth United Nations Congress on the

Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Sebelumnya istilah yang

telah lebih dahulu berkembang ialah “organized crime” (Ionel, 2016).

Kemudian pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan

transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya,

pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat,

pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan,

perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba,

penipuan kepailitan, infiltrasi bisnis, korupsi, dan penyuapan pejabat publik atau

pihak tertentu (UNODC, Transnational Organized Crieme-The Globalized Illegal

Economy).

4. Konsep Drugs Trafficking

Drugs trafficking merupakan salah satu dari delapan kejahatan

transnasional yang telah ditetapkan oleh PBB. Adapun konsep drugs trafficking

menurut UNODC yaitu ―Drug trafficking is a global illicit trade involving the

cultivation, manufacture, distribution and sale of substances which are subject to

drug prohibition laws‖ atau drugs trafficking merupakan penjualan narkoba yang

meliputi penanaman, pembuatan, perdistribusian dan penjualan secara global

(UNODC, The Protocol Thereto, 2004). Dalam kasus drugs trafficking, UNODC

memperkirakan nilai tahunan dari pasar kokain dan opium global yang msing-

masing mencapai 85 dan 68 miliar dolar (UNDOC, 2011).

27

C. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka berpikir ini, peneliti mencoba menjelaskan bagaimana

kebijakan AS dalam mengatasi masalah kejahatan transnasional drugs trafficking.

Penulis berpendapat bahwa kondisi domestik AS menjadi poin penting dalam

pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah drugs trafficking karena

pengguna narkoba di AS berada pada angka yang mengkhawatirkan. Sebagaimana

laporan dari National Institute on Drug Abuse (NIDA) pada tahun 2013 terdapat

24,6 juta warga AS usia 12 tahun keatas atau 9,4 populasi penduduk Amerika

telah menggunakan narkoba hal ini meningkat 8,3 persen sejak tahun 2002. Oleh

karena itu angka kematian yang diakibatkan narkoba juga ikut meningkat di

Amerika dimana jumlah kematian penduduk akibat narkoba mencapai 2,7

kematian per 100.000 penduduk daripada sebelumnya yang hanya 0,7 kematian

per 100.000 penduduk (NIDA, Nationwide trends, 2013).

Selain itu, dalam kasus penyelundupan narkoba di perbatasan Amerika-

Meksiko, kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Amerika dan Meksiko

merupakan salah satu upaya untuk mencapai kepentingan nasional Amerika

sendiri. Selain merupakan salah satu mitra dagang terbesar ketiga Amerika,

Meksiko juga merupakan negara kedua tujuan ekspor Amerika. Kasus

penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh kartel-kartel Meksiko yang

menggunakan jalur terowongan bawah tanah di perbatasan membuat negara

tersebut terancam akan kedaulatan maupun keamanan nya sendiri. Gambaran

tentang hal tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

28

Kepentingan

Nasional

Identifikasi

Masalah Drugs

Trafficking

Merugikan Kepentingan

Nasional

Kebijakan Luar Negeri

(Kenet Waltz)

Tabel 2.2

Kerangka Pemikiran

29

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif.

Metode kualitatif sendiri lebih menekankan aspek pencarian makna dibalik

kenyataan empiris dari realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang

mendalam akan realitas sosial tersebut dapat tercapai. Pada akhirnya penelitian

kualitatif menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode dimana datanya dapat

berupa pernyataan-pernyataan dan data yang dihasilkan pun berupa data deskriptif

mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan (Synom,

1994).

Pemilihan metode kualitatif-deskriptif dianggap tepat karena dapat

mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini, dan juga didalamnya terdapat upaya

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan mengintrepertasikan kondisi-

kondisi saat ini yang sedang terjadi. Dengan kata lain penelitian kualitatif-

deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi mengenai keadaan

saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Peneliti tidak

menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan informasi yang ada sesuai dengan

variabel yang diteliti.

30

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif-deskriptif

untuk menganalisis kebijakan luar negeri AS dalam mengatasi masalah drugs

trafficking dari tahun 2008 hingga 2016.

B. Tingkat Analisis

Menurut Mohtar Mas’oed, tingkat analisis merupakan satuan atau

fenomena yang akan diteliti dan dijelaskan dalam suatu penelitian (Mas'oed,

1989). Dengan tingkat/level analisis state (negara), unit analisis dalam penelitian

ini ialah kebijakan luar negeri AS dalam menghadapi kejahatan drugs trafficking

tahun 2008-2016. Sedangkan unit ekslanasinya yaitu dinamika kejahatan drugs

trafficking di AS tahun 2008-2016.

Tabel 3.1

Unit Analisis dan Unit Ekspalanasi

Unit Analisis Unit Eksplanasi

Kebijakan luar negeri AS dalam

menghadapi kejahatan drugs trafficking

tahun 2008-2016.

Dinamika kejahatan drugs trafficking di

AS tahun 2008-2016.

C. Fokus Penelitian

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan persoalan drugs trafficking di AS; dan

2. Menganalisis kebijakan luar negeri AS dalam mengatasi masalah

drugs trafficking pada tahun 2008-2016.

31

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang

diperoleh secara tidak langsung dari informan, melainkan melalui dokumen

(Sugiyono, 2014), yakni melalui buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, website

dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas

dalam skripsi ini. Salah satunya ialah data dari UNODC dan laporan tahunan dari

DEA mengenai penyalahgunaan narkoba serta data soal kebijakan luar negeri AS

terkait penaggulangan drugs trafficking.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu melalui

penelitian pustaka (library research) yang memanfaatkan data atau bahan-bahan

yang ada di perpustakaan untuk mendukung penelitian yang di peroleh dari

berbagai buku, majalah, surat kabar, website dan bahan-bahan lain yang sesuai

dengan topic yang akan di teliti dan dapat di uji kebenarannya.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan metode studi kasus yang digunakan, metode penelitian yang

digukan adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari lapangan

kemudian menganalisis dengan cara memaparkan hasil penelitian sesuai dengan

yang sebenarnya. Sehingga, untuk menganalisis data-data tersebut, diperlukan

teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

yakni teknik analisis data model Miles dan Huberman yang memiliki tahap-tahap

analisis data sebagai berikut:

32

1. Data Reduction

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan,

penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam

catatan-catatan yang tertulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

mempertajam, memilih memfokuskan membuang, dan menyusun data dalam

suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat ditarik atau digambarkan dan

diverifikasi (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini penulis memilih data yang terkait

dengan kebijakan Amerika dan Meksiko dalam masalah penyalahgunaan narkoba.

2. Data Display

Penyajian data ditujukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan bagan.

Melalui penyajian data tersebut, data menjadi terorganisasi, tersusun dalam pola

hubungan sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Peneliti melakukan

pengecekan ulang mengenai data yang telah dipilih pada proses reduksi.

Pengecekan terhadap data dapat digunakan untuk menyajikan suatu kesimpulan.

3. Conclusion Drawing/Verification

Tahap terakhir yatu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini,

data yang diperoleh dari telaah pustaka yang telah direduksi dan disajikan ditarik

kesimpulannya, yang pada akhirnya menjawab pertanyaan dari rumusan masalah

(Sugiyono, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil dan

pembahasan mengenai prose pembuatan kebijakan luar negeri AS untuk

mengatasi kejahatan drugs trafficking pada tahun 2008-2016.

33

4. Validitas Data

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan

validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik peme-

riksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu

untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara

data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh

peneliti”. Kemudian, Sugiyono menjelaskan bahwa ada tiga trianggulasi. Ketiga

trianggulasi tersebut yaitu trianggulasi sumber, pengumpulan data, dan waktu.

Trianggulasi sumber adalah trianggulasi yang digunakan untuk menguji

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber. Trianggulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas

data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.

Trianggulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi, siang, maupun malam hari akan

memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel (Bachri, 2010).

Dari pemaparan di atas, penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber

dimana data yang diperoleh peneliti diuji validitasnya dengan membandingkan

dengan sumber data yang lain diantarnya dengan membandingkan dampak dari

narkoba di AS melalui sumber dari NIDA, DEA dan UNODC.

34

BAB IV

DINAMIKA KEJAHATAN DRUGS TRAFFICKING DI AS,

2008-2016

Bab ini merupakan penjelasan dari kasus yang diteliti mengenai dinamika

kejahatan drugs trafficking di AS selama rentang waktu 2008-2016. Paparan

dibagi menjadi tiga sub bab. Pada bab pertama penulis menguraikan sejarah

peredaran narkoba di AS. Pada bab kedua penulis menjelaskan perdagangan

narkoba di wilayah perbatasan AS, hal ini tentunya sangat menggangu

kepentingan nasional AS dari segi aspek ekonomi karena hal ini memberikan

dampak kerugian kepada negara AS. Pada bab ketiga menguraikan mengenai

sejarah awal AS dalam membuat kebijakan mengenai narkoba.

A. Sejarah Peredaran Narkoba di AS

Narkoba masuk ke AS pertama kali pada abad ke-18 yaitu jenis morfin

yang berasal dari imigran Cina yang datang ke AS sebagai pekerja pembangunan

rel kereta api. Morfin mulai dikembangkan dan dimanfaatkan oleh para dokter

sebagai obat penghilang rasa sakit pasca operasi atau penyembuh luka pasca

peran. Pada zaman revolusi industri, AS baru mengenal opium yang dibawa oleh

para pekerja yang datang dari benua Eropa. Akibat perang sipil pada tahun 1840,

35

permintaan akan impor opium dan morfin mengalami peningkatan. Pada tahun

1884, komunitas kedokteran AS menemukan sebuah obat mujarab baru yaitu

kokain. Kokain dimanfaatkan untuk menyembuhkan hayfever, selesma, sakit gigi,

dan penyakit dingin yang berlebihan (Parasian, 2011).

Sejak tahun 1970, narkotika telah menjadi masalah signifikan di AS. Hal

ini adalah karena konsumen narkotika semakin meluas tidak hanya kalangan

pejuang perang saja tetapi juga meluas pada politisi dan orang-orang kelas

menengah hingga kelas atas. Selain itu, para pengedar narkotika melihat AS

sebagai tujuan pasar utama narkoba. Narkoba yang ada di AS berasal dari

Kolombia, Bolivia, dan Peru.

Kehadiran kartel Meksiko di AS ini membuat peredaran narkotika di AS

semakin Meningkat. Sejumlah kartel Meksiko di AS tidak hanya terpusat di

negara-negara bagian yang menjadi pintu masuknya narkotika ke AS seperti

California, Arizona, New Meksiko, dan Texas saja, tetapi juga tersebar di kota-

kota diseluruh negara bagian AS seperti kota Dallas, Chicago, Denver, Detroit,

Miami, El Paso, Houston, Los Angeles, Phoenix, San Antonio, dan San Diego.

Persediaan kokain terbesar di AS berada di wilayah Florida, Great Lakes, New

England, dan New York. Peredaran heroin terbesar terjadi di wilayah Los

Angeles, Phoenix, San Diego, San Frasisco, negara bagian Arkansas, Iowa, dan

Missouri. Sementara itu, persediaan ganja terbesar berada di wilayah Los

Angeles, San Diego, Tucson, Phoenix, Houston, Dallas, Miami, Seattle, Chicago,

dan New York.

36

Pada tahun 1970, kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang terkait

dengan penyalahgunaan narkoba membantu mengurangi penggunaan narkoba

tersebut di beberapa wilayah AS. Diantara narkoba yang tersebar pada tahun 1970

tersebut yaitu: ganja, kokain, heroin dan anti-depresan. Meskipun penggunaan

akan kokain mengalami penurunan pada tahun tersebut, penggunaan narkoba

lainnya seperti ganja, anti-depresan dan heroin mengalami peningkatan. Menurut

data dari The National Institute on Drugs Abuse (NIDA) heroin merupakan salah

satu jenis narkoba yang menyebabkan kematian paling banyak pada tahun 1978

dimana hampir 1,5 angka kematian disebabkan oleh penyalahgunaan heroin. Hal

ini berbanding terbalik dengan angka kematian yang disebabkan oleh penggunaan

kokain (Serenity, The History of Drug Use in The United States, 2016).

Kemudian menurut Gallup pada surveynya di tahun 1973, sebanyak 12

persen dari reponden yang disurvey mengaku telah mengkonsumsi ganja angka

tersebut bertambah dua kali lipat menjadi 24 persen pada tahun 1977. Pada tahun

1978 hampir 66 persen responden dari survey menyatakan bahwa ganja

merupakan salah satu masalah yang serius dikalangan anak muda Amerika dan 35

persen dari responden menyatakan narkoba lainnya merupakan masalah yang juga

serius. Oleh karena itu, dengan mulai meningkatnya angka kekhawatiran akan

Narkoba, keinginan akan pengobatan dan pencegahan mulai meningkat

dikalangan masyarakat AS. Menurut The National Institute on Drugs Abuse,

202,689 orang mulai mencari pengobatan akan kecanduan terhadap narkoba dan

hal tersebut disambut baik oleh seluruh publik AS. Kesadaran akan kecanduan

terhadap narkoba mulai mengalami kemajuan yang cukup signifikan di Amerika

pada tahun tersebut, di mana 83 persen warga Amerika merasakan akan

37

pentingnya pemahan terhadap murid sekolah menengah atas akan bahaya

merokok, meminum minuman beralkohol dan juga penyalahgunaan narkoba atau

obat-obatan setelah mereka lulus dari sekolah. Hal tersebut disambut positif oleh

para orang tua dari murid-murid tersebut dimana mulai adanya program

pemerintah tentang pengembangan anti-narkoba di AS (Serenity, The History of

Drug Use in The United States, 2016).

Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya mulai ada peningkatan akan

kesadaran bahaya narkoba, angka penggunaan narkoba jenis ganja, kokain, heroin

dan lainnya tidak mengalami penurunan pada tahun 1980. Pada tahun tersebut

kokain dan heroin merupakan narkoba yang banyak digunakan oleh anak-anak

muda di AS, menurut PBS puncak dari peggunaan kokain di AS adalah pada

tahun 1982 dimana 10,4 juta warga Amerika termasuk anak muda menggunakan

dan menyalahgukan kokain sehingga pada tahun tersebut kokain mengalami

ketenarannya sendiri dikalangan warga Amerika akan tetapi munculnya kokain

jenis bubuk merupakan perhatian baru pada tahun tersebut. PBS menjelaskan

bahwa kokain jenis bubuk mengalami ketenaran dikarenakan harganya yang jauh

lebih murah dari pada jenis kokain tablet, kokain jenis bubuk sendiri banyak

digunakan oleh kelas pekerja dan kalangan menengah kebawah. Selanjutnya,

survey dari Gallup pada tahun 1986 menghasilkan hampir 46 persen warga

Amerika menganggap bahwa kokain jenis terbaru tersebut merupakan ancaman

baru bagi masyarakat dan kalangan anak muda AS, oleh karena itu kongres

Amerika mengeluarkan kebijakan baru dan hukuman bagi para pengguna narkoba

dan obat-obatan terlarang (Serenity, The History of Drug Use in The United

States, 2016).

38

Kemudian, meskipun narkoba yang umum pada periode tersebut kokain

dan heroin, penyalahgunaan ganja masih dalam angka yang mengkhawatirkan di

AS dimana menurut PBS presiden Amerika pada saat itu menandatangani tagihan

untuk mengembalikan hukuman terkait kepemilikan ganja dan juga memastikan

bahwa akan ada sanksi-sanksi keras bagi para pengedar narkoba. Penyalahgunaan

narkoba yang mulai meningkat pada tahun tersebut memunculkan kekhawatiran

yang lebih besar akan resiko yang akan mengganggu bagi generasi muda AS,

meskipun ada upaya dari penegak hukum untuk mengurangi resiko tersebut dan

menindak tegas para pengedar narkoba di Amerika, masalah penyalahgunaan

narkoba dan obat-obatan terlarang masih saja berlanjut ke tahun-tahun setelahnya.

Pada tahun 1990, jumlah informasi mengenai bahaya narkoba dan

minuman beralkohol mengalami peningkatan, zat adiktif dianggap berada pada

titik yang mengkhawatirkan pada periode tersebut dan pencegahan pun berfokus

pada edukasi generasi muda AS. Meskipun mulai ada usaha mengedukasi dari

para pembuat kebijakan dan meningkatnya pengetahuan akan bahaya narkoba dan

minuman beralkohol, angka penyalahgunaan obat-obatan masih tinggi dan mulai

munculnya obat-obatan lama yang muncul kembali seperti LSD, apetamin dan

metapetamin. Narkoba jenis LSD dan psikedelik seperti ekstasi muncul kembali

menjadi narkoba yang dipilih oleh generasi muda AS, menurut Gallup ekstasi

bukan merupakan obat terlarang hingga tahun 1985 dan mengakibatkan

kebingungan diantara generasi muda AS akan status hukum dari ekstasi, sehingga

para kaum muda menganggap penggunaanya meruakan hal yang aman dan legal

di Amerika pada waktu itu. Pada era 90an Gallup menyatakan bahwa

metaphetamin mulai mengalami ketenaran diantara murid sekolah menengah dan

39

penggunaannya meningkat dua kali lipat dari tahun 90-96 dan bersamaan dengan

penggunaan obat-obatan yang lama tapi rasa baru, penggunaan ganja oleh

generasi muda AS mengalami penurun pada tahun 1999 dimana survey dari

Gallup menunjukan bahwa penggunaan ganja oleh generasi muda mengalami

penurunan 20 persen sejak 1981 (Serenity, The History of Drug Use in The

United States, 2016).

Meskipun mulai ada tanda-tanda yang positif akan penggunaan narkoba

yang mulai menurun terutama ganja, The Subtance Abuse and Mental Health

Service Administration (SAMSHA) menyatakan bahwa masalah akan

penyalahgunaan obat-obatan terlarang masih tinggi dan dari laporan SAMSHA

pada awal 2000an ada lima jenis narkoba yang disalahgunakan oleh generasi

muda AS diantaranya alkohol, opiates, kokain, ganja dan ampetamin. Kemudian

masih menurut SAMSHA bahwa statistik penggunaan alkohol masih mengalami

perubahan yang konsisten dimana terdapat 46 persen warga Amerika yang berusia

12 tahun masuk ke dalam program pengobatan dikarenakan penyalahgunaan

alkohol, dan megalami penurunan ke angka 39 persen akan tetapi angka tersebut

dianggap masih tinggi pada 2005. Selanjutnya pada tahun 2010, angka

penggunaan alkohol kembali mengalami kenaikan ke angka 41 persen dan 45 para

pengguna alkohol tersebut juga mengkonsumsi narkoba pada saat yang sama,

pada kasus heroin angka penyalahgunaan juga mengalami kenaikan menurut

SAMSHA dimana 17 persen orang yang mendapatkan program pengobatan pada

2000 naik ke angka 23 persen di tahun 2010 (Serenity, The History of Drug Use

in The United States, 2016).

40

The National Institute on Drug Abuse mengestimasikan bahwa hampir

23,5 juta orang Amerika membutuhkan program pengobatan akan kecanduan

terhadap alkohol dan narkoba, dari 23,5 juta orang tersebut hanya 11,2 persen

yang mencari dan melakukan program pengobatan akan kecanduan. Meskipun

begitu angka kecanduan terhadap alkohol masih berada pada tingkat yang

mengkhawatirkan yakni 41,4 persen dan 18,3 persen diantaranya kecanduan

terhadap alkohol dan obat-obatan dan hanya 20 persen diantaranya yang mencari

program pengobatan akan kecanduan.

Meskipun masalah penyalahgunaan narkoba dan alkohol oleh generasi

muda AS merupakan masalah yang telah berlangsung lama, bukan berati tidak ada

solusi untuk masalah kecanduan tersebut dimana sejak tahun 1960an penelitian

akan bahaya dari zat yang terkandung dari narkoba dan alkohol telah membantu

para peneliti di AS untuk mencari cara dan program pengobatan dari kencanduan

tersebut, solusi program yang berbeda telah berhasil dikembangkan berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh para ahli tersebut selama beberapa dekade terakhir.

Meskipun solusi pengobatan orang-orang yang kecanduan terhadap alkohol dan

narkoba akan tergantung pada situasi dan zat yang digunakan, ada banyak pilihan

program pemulihan yang tersedia dan telah dikembangkan oleh para ahli dibidang

tersebut selama beberapa tahun terakhir.

41

B. Perdagangan Narkoba di Perbatasan AS

Sejak tahun 1970an, perdagangan obat dan senjata lintas perbatasan

Amerika dan Meksiko telah membawa keuntungan yang besar dan kehancuran

mengerikan bagi kedua negara, menurut perkiraan beberapa lembaga di Meksiko

keuntungan tahunan dari perdagangan narkoba mencapai 3-4 persen dari GDP

negara atau hampir 30 miliyar dolar Amerika. Kemudian hampir setengah juta

orang Meksiko mendapatkan sebagian pendapatan mereka dari bisnis narkoba

tersebut, meskipun bisnis narkoba di Meksiko merupakan bisnis yang berbahaya

dan beresiko besar. Sejak Presiden Felipe Calderon menyatakan perang terhadap

narkoba pada 2006, sudah lebih dari 30.000 orang meninggal dalam kekerasan

yang terkait obat-obatan terlarang di Meksiko.

AS juga tidak kebal dari efek perdagangan obat bius. Kekejaman

organisasi perdagangan narkoba sudah terkenal di negara ini, terutama, meski

tidak secara eksklusif, di kota-kota dalam, dan kekerasan perang terhadap narkoba

Meksiko sekarang mulai menumpahkan perbatasan. Patroli perbatasan sudah

menelan biaya negara lebih dari $ 3 miliar per tahun sementara menghalangi

miliaran lebih banyak dalam perdagangan yang sah. Namun AS bukanlah korban

yang tidak bersalah. Hampir setengah dari orang dewasa Amerika mengaku telah

mencoba obat-obatan di masa lalu, dan AS tetap menjadi konsumen obat-obatan

terlarang di dunia. Ini juga merupakan pemasok senjata terbesar di dunia, yang

memicu perang obat-obatan secara lebih langsung. Sepenuhnya 10 persen dealer

senapan Amerika mencocokkan perbatasan Meksiko, dan undang-undang senjata

42

permisif negara tersebut menjadikannya sebagai sumber senjata ampuh, amunisi,

dan bahan peledak yang murah dan nyaman.

Meksiko berada di tengah krisis keamanan yang memburuk. Bentrokan

yang eksplosif dan perselisihan teritorial di antara organisasi perdagangan obat-

obatan terlarang (DTO) telah membunuh lebih dari tiga puluh ribu orang sejak

Presiden Felipe Calderón mulai menjabat pada bulan Desember 2006. Geografi

kekerasan itu terbatas namun terus menyebar, dan targetnya mencakup semakin

banyak pejabat pemerintah, petugas polisi, wartawan, dan individu yang tidak

terkait dengan perdagangan narkoba. Pemerintah Meksiko telah membuat perang

melawan obat-obatan sebagai prioritas utama dan bahkan telah meminta militer

untuk mendukung institusi polisi dan yudisial yang lemah di negara itu. Meski

begitu, beberapa warga Meksiko merasa lebih aman hari ini daripada yang mereka

lakukan sepuluh tahun yang lalu, dan kebanyakan percaya bahwa pemerintah

mereka kalah dalam pertarungan.

Meskipun penilaiannya sangat suram, negara Meksiko tidak mengalami

kegagalan dan juga menghadapi gerakan pemberontakan yang sedang

berkembang. Selain itu, kekerasan di tempat lain di belahan barat jauh lebih buruk

daripada di Meksiko. Sedangkan, 45.000 pembunuhan (14 per 100.000) telah

terjadi di Meksiko sejak tahun 2007, Brasil dan Kolombia masing-masing

melakukan pembunuhan di atas 80.000 (20 per 100.000) dan 50.000 (30 per

100.000). Meski begitu, kelompok kejahatan terorganisir dengan kekerasan

mewakili bahaya nyata dan sekarang ke Meksiko, AS, dan negara-negara

tetangga. Meski begitu, kelompok kejahatan terorganisir dengan kekerasan

43

mewakili bahaya nyata dan sekarang ke Meksiko, AS, dan negara-negara

tetangga.

Taktik yang mereka gunakan seringkali mirip dengan tindakan teroris dan

pemberontak, meskipun tujuan mereka mencari keuntungan daripada bermotif

politik. Sementara itu, meskipun negara Meksiko mempertahankan legitimasi

demokratis dan pemahaman yang kuat mengenai mayoritas wilayah Meksiko,

beberapa DTO memanfaatkan sentimen anti pemerintah dan memiliki kontrol

operasional terhadap wilayah geografis tertentu. DTO juga telah merusak pejabat

di semua tingkat pemerintahan, dan semakin mencambuk melawan pejabat

pemerintah Meksiko dan warga biasa. Pembunuhan seorang agen imigrasi dan bea

cukai pada bulan Februari 2011 menandakan bahwa petugas penegak hukum AS.

sekarang berada di garis bidik. Jika tren keamanan saat ini terus memburuk,

kemunculan gerakan pemberontak yang sejati, perkembangan "ruang tak

terkendali", dan penargetan yang disengaja dan berkelanjutan dari personil

pemerintah AS akan menjadi lebih mungkin terjadi (Shirk, 2011).

AS memiliki banyak keuntungan dengan membantu memperkuat

tetangganya di selatan dan bahkan lebih kehilangan jika tidak melakukannya.

Efek kumulatif dari negara bagian yang diperangi menyebabkan kerugian di AS

dan pengurangan lebih lanjut dari kapasitas negara Meksiko tidak dapat diterima

dan memberikan motivasi yang jelas untuk tindakan pencegahan AS.

Pertama, negara bagian Meksiko yang lebih lemah, kesulitan yang lebih

besar yang akan dialami AS dalam mengendalikan perbatasan hampir dua ribu

44

mil. Kekerasan yang menimpa, di mana DTO membawa perjuangan mereka ke

tanah Amerika, adalah skenario terburuk yang jauh. Meski begitu, pelanggaran

hukum di selatan perbatasan secara langsung mempengaruhi AS. Pemerintah

Meksiko yang lemah meningkatkan arus selundupan (seperti narkoba, uang, dan

senjata) dan imigran gelap ke AS. Sebagai distributor grosir obat-obatan terlarang

yang dominan ke konsumen AS, pedagang seks Meksiko juga merupakan satu-

satunya ancaman kejahatan terorganisir domestik terbesar di AS, yang beroperasi

di setiap negara bagian dan ratusan kota di AS, menjual zat-zat yang tidak

terkontrol yang secara langsung membahayakan kesehatan dan keselamatan jutaan

orang.

Kedua, secara ekonomi, Meksiko merupakan pasar yang penting bagi AS.

Sebagai anggota Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), ini

adalah satu dari tujuh belas negara bagian yang memiliki pakta perdagangan

bebas, di luar Perjanjian Umum mengenai Perdagangan dan Tarif (GATT). AS

telah menempatkan hampir $ 100 miliar investasi langsung asing di Meksiko.

Meksiko juga merupakan mitra dagang terbesar ketiga di AS, sumber impor A.S.

terbesar ketiga, dan pengekspor barang dan jasa terbesar kedua di AS - dengan

potensi untuk pertumbuhan pasar lebih lanjut seiring perkembangan negara

tersebut. Perdagangan dengan Meksiko menguntungkan ekonomi A.S., dan

keruntuhan pasar yang mungkin akan menyertai situasi keamanan yang

memburuk dapat menghambat pemulihan ekonomi Amerika.

Ketiga, stabilitas Meksiko berperan sebagai jangkar penting bagi kawasan

ini. Dengan jaringan yang membentang ke Amerika Tengah, Karibia, dan negara-

45

negara Andean, DTO Meksiko merusak keamanan dan keandalan mitra AS

lainnya di belahan bumi, yang merusak pejabat tingkat tinggi, petugas militer, dan

petugas penegak hukum; Merongrong proses hukum dan hak asasi manusia;

Mengurangi dukungan publik untuk upaya melawan obat; Dan bahkan

memprovokasi permusuhan terhadap AS. Mengingat kerapuhan beberapa negara

Amerika Tengah dan Karibia, perluasan operasi dan kekerasan DTO ke wilayah

ini akan memiliki efek destabilisasi yang sangat buruk. Keempat, kekuatan dan

kekerasan yang tidak terkendali dari DTO Meksiko ini menghadirkan masalah

kemanusiaan yang substansial, dan mereka telah berkontribusi terhadap migrasi

paksa dan sejumlah permintaan suaka AS Jika situasinya memburuk, keadaan

darurat kemanusiaan dapat menyebabkan arus orang yang tidak terkendali ke AS.

Ini juga akan mempengaruhi banyak warga AS yang tinggal di Meksiko (Shirk,

2011).

Tidak hanya memecahkan krisis dalam kepentingan nasional AS, AS

memiliki tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya, karena konsumsi

obat-obatan, senjata api, dan uang AS telah memicu banyak kekerasan baru-baru

ini di Meksiko. Oleh karena itu, AS harus memanfaatkan sepenuhnya

Penyelesaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari otoritas Meksiko untuk

bekerja secara bilateral untuk mengatasi ancaman umum. Harapan terbaik untuk

kemajuan jangka pendek adalah untuk memperkuat upaya penegakan hukum

dalam negeri AS untuk mengendalikan penyebaran obat terlarang, penyelundupan

senjata api, dan pencucian uang.

46

Dalam jangka menengah, AS juga harus membuat komitmen keseluruhan

untuk pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan obat terlarang dan penyakit

masyarakat lainnya yang disebabkan oleh obat-obatan, sementara mengevaluasi

kembali efektivitas kebijakan narkoba AS dan internasional saat ini. Dengan mata

untuk memperkuat Meksiko dalam jangka panjang, AS juga harus

melipatgandakan supremasi hukum dan bantuan ekonomi ke Meksiko, dengan

penekanan pada memprofesionalkan sektor peradilan dan menciptakan alternatif

ekonomi untuk kehidupan kejahatan. Untuk mencegah masalah Meksiko

menyebar ke Amerika Tengah dan Karibia, AS juga harus bekerja secara aktif

untuk menghidupkan kembali dan menyesuaikan kerangka keamanan regional

untuk tantangan transnasional era pasca-Perang Dingin (Shirk, 2011).

Krisis keamanan Meksiko sangat kompleks dan berakar kuat dalam

perjuangan ekonomi dan pembangunan politik negara ini. Dimulai pada 1970-an,

Meksiko mengalami fluktuasi ekonomi dan ketidakpastian yang berkontribusi

terhadap tingginya tingkat pengangguran, berkurangnya peluang pasar kerja, dan

lonjakan signifikan dalam aktivitas kriminal. Pada tahun 1980an dan 1990an,

pengenalan pasar terhadap reformasi pasar bebas di Meksiko menghasilkan

beragam hasil, dan pelaksanaan bertahap reformasi tersebut mendorong banyak

orang Meksiko biasa untuk menemukan pekerjaan alternatif dalam ekonomi

bawah tanah yang berkembang, yang oleh beberapa perkiraan, menyumbang 40

persen dari semua aktivitas ekonomi termasuk pedagang kaki lima, taksi bajak

laut, dan pasar barang bekas yang dicuri dari sumber lokal seperti onderdil mobil,

elektronik, dll.

47

Seiring pertumbuhan ekonomi global, demikian pula jaringan pengusaha

gelap yang terdiversifikasi dan inovatif, dan perdagangan obat terlarang

mempresentasikan peluang pasar gelap yang paling menguntungkan. Peningkatan

konsumsi zat psikotropika terlarang (terutama kokain) pada tahun 1970an dan

upaya kontra-obat yang lebih ketat di Kolombia dan Teluk Meksiko menggeser

rute produksi dan perdagangan obat terlarang ke Meksiko pada tahun 1980an.

Sementara Meksiko telah menjadi sumber lama ganja, opium, dan obat-obatan

sintetis untuk pasar AS, kenaikannya sebagai titik transit untuk kokain

menciptakan peluang kerja baru yang menguntungkan bagi sekitar 450.000 orang

yang bergantung pada perdagangan narkoba sebagai sumber pendapatan yang

signifikan hari ini. . Perkiraan resmi menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan

narkoba sekarang mencapai 3 persen sampai 4 persen dari GDP Meksiko yang

mencapai lebih dari $ 1 triliun (Diego Eparza, 2012).

Situasi keamanan domestik Meksiko mulai memburuk pada pertengahan

tahun 1990an, terutama karena krisis ekonomi yang parah, yang membawa

peningkatan tajam dalam perampokan dan kejahatan properti. Bahkan setelah

ekonomi stabil, pertikaian di antara pedagang obat bius berlanjut dan diversifikasi

kegiatan terlarang mereka untuk memasukkan penculikan, perampokan,

penyelundupan manusia, dan pemerasan membuat kekerasan DTO menjadi risiko

utama bagi orang-orang Meksiko biasa. Jumlah tahunan pembunuhan terkait

narkoba telah meningkat lebih dari enam kali lipat sejak tahun 2005; Pada tahun

2010 saja, surat kabar Meksiko Reforma mendokumentasikan lebih dari sebelas

ribu pembunuhan. Semua mengatakan, pemerintah Meksiko memperkirakan

bahwa dari Januari 2007 sampai akhir 2010, ada lebih dari tiga puluh dua ribu

48

pembunuhan terkait narkoba, dari sekitar empat puluh lima ribu kasus

pembunuhan (sekitar dua belas per seratus ribu orang) total selama periode yang

sama.

Meski tidak terlihat dari statistik mentah, kekerasan obat-obatan di

Meksiko sangat terkonsentrasi. Dua pertiga kasus pembunuhan terkait narkoba

terjadi di lima dari tiga puluh dua negara bagian Meksiko dan sekitar 80 persen

terjadi di hanya 168 dari 2.456 kotamadya. Kerapatan kekerasan telah membuat

kota-kota perdagangan besar seperti Ciudad Juarez dan Culiacan di antara tempat-

tempat paling mematikan di dunia. Dengan lebih dari satu juta penduduk, Juárez

memiliki lebih dari dua ribu pembunuhan pada tahun 2009 dan 2010, jumlah yang

melebihi gabungan jumlah total tahunan untuk New York, Chicago, Los Angeles,

dan Washington, DC. Kekerasan semakin diarahkan kepada pemerintah. Puluhan

pejabat terpilih, ratusan personil polisi dan militer, dan agen intelijen yang bekerja

dengan penegak hukum AS dalam perang melawan kejahatan terorganisir telah

dibunuh. Selain itu, pembunuhan dan penghilangan enam puluh tujuh wartawan

selama dekade terakhir telah membuat pesan ke media - mata, telinga, dan suara

masyarakat sipil dan menjadikan Meksiko salah satu tempat paling berbahaya

bagi wartawan di dunia.

Memburuknya kejahatan, kekerasan, korupsi, dan peradilan pidana

disfungsional telah membayangi kemajuan ekonomi dan demokrasi Meksiko.

Pada tahun 2000, Meksiko merayakan sebuah daerah kritis, karena pemilihan

demokratis menghasilkan perpindahan kekuasaan damai pertama negara tersebut

antara partai politik yang berlawanan. Vicente Fox, anggota partai oposisi tertua

49

di negara itu, Partai Aksi Nasional (PAN), mengambil alih kepresidenan setelah

tujuh puluh satu tahun pemerintahan tanpa gangguan oleh Partai Revolusioner

Institusional (PRI). Dalam mengkonsolidasikan demokrasi barunya, Meksiko

telah melakukan upaya yang mengesankan untuk memperbaiki transparansi dan

kredibilitas pemilihan, melindungi hak-hak masyarakat adat, memperkuat

independensi peradilan, dan bahkan menyelidiki pelanggaran pemerintah

sebelumnya. Apalagi setelah beberapa dekade mengalami krisis dan

restrukturisasi, ekonomi Meksiko telah menunjukkan stabilitas yang luar biasa

dan bahkan kemajuan moderat dalam beberapa tahun terakhir, dengan keuntungan

dalam pengurangan kemiskinan dan kemunculan kelas menengah.

Apa yang menonjol tentang kekerasan terkait obat-obatan di Meksiko

akhir-akhir ini adalah sejauh mana upaya perubahan politik dan upaya melawan

narkotika telah benar-benar meningkatkan persaingan di antara DTO, dan konflik

kekerasan di antara mereka. Upaya pemberantasan dan pemberantasan yang

menargetkan perdagangan obat-obatan di Meksiko dimulai lebih dari lima puluh

tahun yang lalu, namun untuk sebagian besar periode tersebut hanya ada beberapa

upaya serius untuk membongkar DTO utama. Memang, sampai tahun 1980an,

banyak operator kartel top saat ini hampir semuanya berakar pada operasi Sinaloa

yang sebagian besar tidak terganggu dalam aliansi longgar yang mengendalikan

komisi, atau plaza yang berbeda, untuk menyelundupkan narkoba ke AS dan

mendapat keuntungan dari lingkungan permisif sistem politik single-party

Meksiko yang terpusat memungkinkan DTO untuk menciptakan jaringan korupsi

berbasis sistem yang menjamin hak distribusi, akses pasar, dan bahkan

50

perlindungan resmi pemerintah untuk pedagang obat bius sebagai ganti suap yang

menguntungkan.

Pejabat Meksiko sekarang ingin mematahkan DTO utama menjadi

potongan-potongan yang lebih kecil, mengubah ancaman keamanan nasional

menjadi masalah keamanan publik. Namun, yang lebih kecil tidak berarti lebih

mudah dikelola. Karena kelompok kriminal terorganisir telah melakukan

fraksionalisasi dan desentralisasi, hasilnya adalah pola konflik kekerasan yang

jauh lebih kacau dan tidak dapat diprediksi. Pada tahun 1990an ada empat DTO

utama, hari ini setidaknya ada tujuh kelompok DTO (Diego Eparza, 2012).

C. Kebijakan Amerika Mengenai Narkoba

Meskipun sejak Richard Nixon dan Nancy Reagan memproklamirkan

perang terhadap narkoba, AS selalu berjuang dalam membentuk suatu kebijakan

tentang narkoba dalam rangka melindungi generasi muda AS dari bahaya

kecanduaan akan narkoba dan alkohol. Diakhir tahun 1990an undang-undang

untuk melarang rokok opium yang dibawa oleh pekerja dari china mulai

diterapkan, pemerintah juga mulai menerapkan beberapa hukum dan kebijakan

untuk membatasi penyalahgunaan akan narkoba dan alkohol di AS dimana

sebenarnya hukum dan kebijakan yang serupa telah dikembangkan sejak tahun

1880an untuk membendung akan penawaran dan permintaan terhadap obat-obatan

terlarang, distribusi dan ketersedian resep yang kemudian pada tahun 1920

pemerintah AS telah menetapkan larangan terhadap produksi, distribusi, dan

51

konsumsi semua minuman beralkohol yang kemudian menjadi pemerintahan

waktu itu gemar berkampanye tentang perang terhadap narkoba yang terus

menjadi masalah yang serius di AS sampai sekarang (Abuse, 2013).

Tahun 1875 merupakan awal dari kebijakan pemerintah AS untuk

melarang penggunaan obat-obatan terlarang secara berlebihan dimana pada tahun

tersebut dibentuknya aturan tentang penggunaan opium dikota San Fransisco yang

membuat penggunaan opium berlebihan adalah sebuah pelanggaran. Setelah

munculnya sentimen anti orang China pada tahun 1881, pembatasan penggunaan

opium mulai diberlakukan di seluruh wilayah California. Akan tetapi kebijakan

tersebut belum terlalu efektif dalam mengurangi penyalahgunaan opium di

California, menyadari hal tersebut pihak berwenang segera menerapkan tarif pada

opium yang di impor dari Tiongkok melalui pelabuhan meskipun penyelundupan

masih terjadi di wilayah tersebut dan penjualannya merupakan hal yang illegal di

California pada waktu itu dan pemerintah California mulai melakukan

penangkapan terhadap para penjual opium meskipun hukumannya hanya sebatas

denda dan dalam beberapa kasus berhasil menyeret penjual opium ke penjara

(Alcohol, 2013).

Pada tahun 1907 wilayah California mulai mengesahkan undang-undang

tentang ilegalnya penjualan non-resep opium dan kokain juga peningkatan

penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku penjualan narkoba jenis tersebut.

Sebagai pelopor strategi penegakan hukum narkoba yang modern, para petugas

dikirim untuk menyusup ke wilayah-wilayah dengan budaya penggunaan opium

dan kokain demi mendapatkan informasi yang akurat tentang penyalahgunaan

52

barang tersebut, akan tetapi dengan semakin tegas dan modernnya strategi

tersebut mengakibatkan munculnya penjualan dan penggunaan narkoba bawah

tanah dengan demikian para pecandu narkoba semakin mudah dalam

mendapatkan kokain dan opium. Menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh

pemerintah California, akhirnya pada tahun 1914 kongres Amerika mengesahkan

The Harrison Act yaitu undang-undang federal pertama dimana di dalamnya

diatur bahwa penggunaan narkotika tanpa resep merupakan salah satu tindakan

kriminal di AS. The Harrison Act melarang penggunaan kokain, heroin, opium

dan morfin akan tetapi barang lainnya seperti ganja, amfetamin, barbitura dan

obat-obatan halusiongen lainnya belum termasuk dalam undang-undang tersebut.

Selama puluhan tahun upaya untuk membatasi perdagangan obat-obatan

terlarang diikuti dengan statistik kecanduan obat menigkat di AS, Presiden Nixon

menandatangani sebuah hukum yang komprehensif tentang penyalgunaan obat-

obatan dan pencegahannya juga sebagain kontrol terhadap The Harrison Act

undang-undang baru ini sekaligus mengamandemen undang-undang sebelumnya

dimana menurut U.S News and World Report:

"The Controlled Substances Act of 1970 consolidates over fifty federal

narcotic, marijuana and dangerous drug laws into one law designed to control

the legitimate drug industry and to curtail importation and distribution of illicit

drugs throughout the United States" (Alcohol, 2013).

Dengan undang-undang baru tersebut maka lebih dari 50 jenis obat-obatan

yang pada undang-undang sebelumnya masih legal menjadi ilegal dan

53

penjualannya tanpa resep merupakan sebuah tindakan kriminal. Dalam undang-

undang tersebut dijelaskan mengenai klasifikasi obat-obatan yang dibagi menjadi

dua, yang pertama yaitu obat-obatan yang tidak memiliki nilai medis dan

memiliki potensi penyalahgunaan termasuk dalam kategori satu ini yaitu ganja

dan heroin. Yang kedua yaitu obat-obatan yang mengandung nilai medis dan

rentan terhadap penyalahgunaan termasuk dalam kategori ini yaitu morpin dan

kokain. Seperti The Harrison Act, Controlled Act of 1970 berfokus terutama pada

sisi suplay distribusi narkoba dan hukuman yang terlibat dalam hal kepemilikan

dan distribusi obat-obatan terlarang akan tetapi dalam Controlled Act ini tidak

adanya perhatian yang lebih terhadap pecandu dan penurunan angka permintaan

terhadap obat-obatan terlarang tersebut.

Pada era 1980-1990an dengan menigkatnya angka penderita penyakit

HIV/AIDS dan muncul kembalinya crack kokain berpengaruh besar terhadap

program ―War on Drugs‖ pemerintah federal, dimana penggunaan jarum suntik

untung mengkonsumsi narkoba meningkatkan penggunanya terhadap resiko

penyakit HIV dan untuk meningkatkan kesadaran akan hal tersebut kongres

mengesahkan undang-undang penyalahgunaan anti-narkoba pada tahun 1986 dan

meningkatkan dana hibah untuk layanan kecanduan dan untuk penelitian penyakit

HIV/AIDS. Selanjutnya pada tahun 1988 kongres kembali mengalokasikan dana

untuk sekolah berbasis program pendidikan dan untuk pengobatan

penyalahgunaan obat-obatan dengan fokus peningkatan perhatian pada pemakaian

narkoba menggunakan jarum suntik yang bisa menyebabkan penularan penyakit

HIV/AIDS.

54

Masalah mengenai crack kokain ditangani berbeda oleh pemerintah,

dimana barang tersebut menjadi alternatif yang lebih murah dibandingkan kokain

biasa dan begitu popular dikalangan masyarakat menengah kebawah dan

hukumannya langsung penjara buka pengobatan, hal ini yang menjadikan salah

satu strategi pra pembuat hukum untuk menyerang satu sama lain dimana dengan

mudahnya menghukum dan memenjarakan para pemakai akan menyebabkan

kenaikan angka penghuni penjara bahkan bisa saja membludak dan ini masih

dijadikan pembahasan sampe saat ini di para anggota pembuat hukum (Alcohol,

2013).

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Obama, The Office of

National Drug Control Policy menawarkan pemerintah federal insiatif yang

mendukung pemulihan pada komunitas yang meliputi:

1. Access to Recovery (ATR): penyalahgunaan obat-obatan dan

administrasi layanan kesehatan mental (SAMSHA) yang merupakan

program pemberian hibah yang kompetitif untuk negara-nagara bagian

untuk mengiplementasikan sistem voucher untuk mengurangi kecanduan

menggunakan pengobatan dan pemulihan layanan dukungan.

2. Recovery Community Services Program (RSCP): SAMSHA

memberikan program yang mendanai organisasi-organisasi untuk

menyediakan layanan pemulihan bagi masyarakat yang mencari

program pemulihan dari kecanduan alkohol dan narkoba, sejak dimulai

55

pada tahun 1998, RSCP telah menjadi layanan pemulihan ungguan di

berbagai organisasi masyarakat.

3. Targeted Capacity Expansion-Local Recovery-Oriented Systems of

Care (TCE-ROSC): SAMHSA’s Targeted Capacity of Expansion

(TCE) Local Recovery-Oriented Systems of Care (TCE-Local ROSC)

grants assist in the development of Recovery-oriented Systems of Care

(ROSC) at a local level.

4. Partners for Recovery (PFR): yang merupakan sebuah inisiatif dari

SAMSHA yang mendukung pengembangan kebijakan yang

berorientasi pemulihan, sistem dan layana yang juga melibatkan para

stakeholder termasul agen-agen federal, negara bagian, pemerintah

daerah, asosiasi pedagang, kelompok berbasis keyakinan, perawat,

pekerja sosial dan dukungan penyedia layanan pemulihan.

5. Addiction Technology Transfer Center (ATTC) Network:

SAMSHA CSAT mendanai 14 jaringan dai daerah ATTCs, yang

memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk negar bagian, jaringan

tersebut menerbitkan panduan, toolkit dan monograf yang mendukung

pengobatan dan pemulihan sistem dan layanan, ini termsuk berbagai

publikasi mengenai topik-topik khusus pemulihan. Setiap ATTCs telah

mendirikan tim implementasi ROSC untuk membantu negara bagian

dalam melaksanakan ROSC.

56

6. U.S. Department of Education Higher Education Center for Alcohol,

Drug Abuse, and Violence Prevention: menyediakan dukungan untuk

upaya pencegahan dan penggunaan alkohol, obat lain, dan kekerasan di

kampus secara nasional, yang dalam hal ini membantu perguruan tinggi

dan Universitas dalam mengembangkan strategi untuk mengubah

budaya kampus, pembinaan lingkungan yang mempromosikan gaya

hidup sehat dan mendukung pemulihan dan mencegah penggunaan

alkohol dan obata-obatan lainnya (Alcohol, 2013).

Demikianlah penjelasan tentang sejarah dan kebijakan narkoba di AS.

Dengan kondisi tersebut, tentunya adalah menarik untuk menganalisis bagaimana

kebijakan yang diambil oleh pemerintah AS dalam menanggulangi drugs

trafficking di AS. Hal tersebut akan penulis analisis pada bab selanjutnya.

90

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perdagangan narkoba di dunia internasional telah menyebar ke berbagai

belahan dunia sebagai akibat dari adanyaa kemudahan dalam bertransaksi antara

konsumen dan produsen. Hasil riset yang dilakukan oleh Bovin menunjukkan

bahwa struktur internasional mempengaruhi jaringan perdagangan narkoba

internasional . Struktur ekonomi dunia sendiri menciptakan kelas-kelas negara

yang di teorikan dalam perspektif sistem dunia (world system) sebagai negara-

negara inti dan negara periferi. Negara-negara inti adalah negara-negara maju,

sementara egara-negara periferi adalah negara-negara yang sdang berkembang.

Dalam hal ini, negara berkembang selalu berada di posisi yang paling

lemah daripada negara-negara maju dikarenakan negara berkembang memiliki

keterbatasan dalam banyak hal. Negara berkembang berusaha untuk menciptakan

komoditas yang dapat dijual dengan harga tinggi, tetapi dengan biaya produksi

yang rendah. Hal ini dilakukan oleh negara berkembang agar dapat mengimbangi

perdagangan di negara maju yang bisa menjual barang dengan harga tinggi di

negara berkembang. Gambaran penanganan drugs trafficking di AS pada era

presiden Obama dalam konsep RAM dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang

diambil dengan pencapaian yang berbeda-beda. Melaluli kerjasama WACSI

91

pemerintah AS membentuk kerjasama AIRCOP dan CCP untuk mengurangi

masuknya narkoba dari beberapa negara pemasuk dari afrika. Kemudian pada

masa pemerintahan Obama, AS serikat mengganti kerjasama Plan Kolombia

menjadi Peace Kolombia dengan sumbangan dana sebesar 450 juta dolar pada

tahun 2017, dimana kolombia merupakan negara pemasok heroin ke AS.

Sementara itu pada kerjasama dengan meksiko melalui Merida Initiatives

menghasilkan beberapa pilar yang diantaranya sumbangan dana sebesar 290 juta

dolar untuk membantu pemerintah meksiko mengurangi pasokan narkoba ke AS.

Terakhir melalui kerjasama dengan Brazil, pemerintah AS membantu Brasil

dalam program pencegahan narkoba.

Hal ini dilakukan untuk membantu kekurangan armada Brasil dalam

menangani organisasi kriminal internasional. Untuk bantuan keuangan, Brasil

memperoleh 1 juta Dollar pada tahun 2010, kemudian 1 juta dolar lagi pada tahun

2011, serta bertambah menjadi 2,9 juta dolar pada tahun 2012.

Walaupun masalah drugs trafficking menjadi masalah yang selalu melekat

di AS dan tidak pernah menghilang sepenuhnya, namun data menunjukan

kebijakan-kebijakan yang dirancang oleh Obama mampu mengurangi angka drugs

trafficking. Hal ini menunjukan bahwa Obama sebagai presiden AS mampu

merancang kebijakan yang secara jelas bukan hanya melawan drugs trafficking,

namun mencegah kejahatan itu berkembang di waktu yang akan datang.

92

B. Saran

Melalui penelitian penulis dapat memberikan saran baik kepada para

pemangku kepentingan (stakeholder) atau rezim penanggulangan drugs

trafficking masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Kepada para stakeholder penangulangan drugs trafficking hendaknya

diperlukan kebijakan-kebijakan luar negeri dalam skala yang lebih luas sebagai

bentuk pro-aktif sekaligus preventif dengan harapan agar terbentuk sebuah agenda

penanganan drugs trafficking sebagai isu internasional hal ini dikarenakan drugs

trafficking merupakan salah satu kejahatan transnasional yang dapat mengancam

keamanan suatu negara.

b. kepada para akedemisi diperlukan juga penelitian lebih lanjut tentang

kebijakan AS dalam mengatasi drugs trafficking.

93

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Cipto, B. (2007). Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap

Dinamika, Kondisi Rill dan Masa depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dougherty, J. E. (1981). The Configuration of the Global System. Issues in

Global Politics.

Dougherty, J. E. (1981). The Configuration of The Global System. London: The

Free Press.

Heywood, A. (2011). Global Politics: The State and Foreign Policy in Global

Age. New York: Palgraff.

Holsti, K. (1998). Politik Internasional untuk Kerangka Analisis. Jakarta: PT.

Erlangga.

Jack C. Plano, R. (1999). Kamus Hubungan Internasional. Jakarta: Putra A

Bardin.

Jack C. Plano, R. O. (1999). Kamus Hubungan Internasional. Jakarta: Putra A

BArdin.

Mas'oed, M. (1989). Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan

Teoritisasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Parasian, S. (2011). Globalisasi Peredaran Narkoba dan penanggulangannya di

Indonesia. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.

Robert Jackson, G. S. (2013). Introduction to INternational Relations Theories

and Approach. London: oxford University Press.

Rudy, T. M. (2003). Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah Masalah

Global . Bandung: PT. Rafika Aditama.

Sudarto. (1995). Metode penelitian Filsafat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2014). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Synom, C. C. (1994). Qualitative Methods in Organizational Research. London:

Sage Publication.

Tisch Sarah J, M. B. (1994). Dillema of Development Assistance: The What, why,

and Who of Foreign Aid. United States of America: Westview Press.

Warsito, T. (1998). Teori-Teori Politik Luar Negeri, keterbatasan dan

relevansinya. Yogyakarta: BIGRAF.

Winarno, B. (2014). Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: CAPS.

Yin, R. (2009). Case Study Research: Design and Method. London: Sage

Publication.

JURNAL

Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Data Melalui Trianggulasi pada Penelitian

Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan, 17.

94

Boister, N. (2003). Transnational Criminal Law. European Journal of

International Law.

Crime, U. O. (2004). United Nations Convention against Transnational Organized

Crime and The Protocol Thereto. United Nation, 92.

Department, S. (2012). Fiscal Year. Washington: Congressional Budget

Justification for Foreign Operations.

Diego Eparza, A. U. (2012). The History of Mexican Drug Policy. western

political science association, 34.

GAO. (2010). Merida Initiatives: The United States has Provide Counternarcotics

and Anticrime Support but Needs Better Performance Measures. United

States Government Accountability.

Gratius, S. (2012). EUROPE AND LATIN AMERICA: COMBATING DRUGS

AND DRUG TRAFFICKING. European Parliament: Directorate-

General For External Policies, 27.

Harry E Vanden, G. P. (2006). Politics of Latin America: The Power Game. 1.

Ionel, S. (2016). Transnational Organized Crime an (Inter)National Perspective.

Journal of Resources Management, 18.

Laksmi, K. T. (2013). Kerjasama Pemerintah Amerika Serikat dalam Upaya

Penanggulangan Narkoba di Nigeria. jurnal Universitas Udayana, 14.

Rosen, L. W. (2015). International Drug Control Policy: Background and U.S

Responses. Congressional Research Service, 42.

Samosir, F. R. (2015). Dampak Kerjasama Merida Initiative Terhadap

Penanggulangan Peredaran NArkoba di Meksiko tahun 2007-2012. Jurnal

Transnasional vol 6, 19.

Seelke, C. R. (2017). U.S-Mexican Security Cooperation: The Merida Initiatives

and Beyond. Congresional Research Service.

Shirk, D. A. (2011). The Drug War in Mexico. Council on Foreign Relation, 35.

Yong-an, Z. (t.thn.). Asia, International Drug Trafficking and US-China

Counternarcotics Cooperation. Brooking.edu.

INTERNET

Abuse, D. (2013). Drug Policy and History. Dipetik Januari 22, 2018, dari

drugabuse.net: http://www.drugabuse.net/drug-policy/.

Alcohol, Q. (2013). Alcohol and Drug Abuse. Dipetik Januari 22, 2018, dari

auitalcohol.com: http://www.quitalcohol.com/information/alcohol-and-

drug-abuse-u-s-government-policies-and-actions.html.

Bovin, R. (t.thn.). Drugs Trafficking Networks iin the World Economy. Dipetik

Februari 22, 2018, dari www.erdr.org: http://www.erdr.org/texes/boivin-

pdf

Christiatuti, N. (2016, April 21). As Temukan NArkoba Rp 289 M di Terowongan

bawah tanah perbatasan Meksiko. Dipetik July 19, 2017, dari Detik.com:

http://news.detik.com/internasional/3193427/as-temukan-narkoba-rp-289-

m-di-terowongan-bawah-tanah-perbatasan-meksiko

Crime, U. N. (t.thn.). Drugs Trafficking. Dipetik februari 22, 2018, dari

(http://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html)

95

DEA. (2011). Drug Trafficking in the US. Dipetik July 19, 2017, dari DEA.gov:

https://www.dea.gov/index.shtml

drugpolicy. (2013). The Drug War Across Borders: Us Drugs Policy and Latin

America. Dipetik 2018, dari drgpolicy.org:

http://www.drugpolicy.org/docUploads/fact_sheet_borders.pdf

Fraczek, J. (t.thn.). Perdagangan Narkoba di Eropa. Dipetik Februari 22, 2018,

dari dw.de: (http://www.dw.de/perdagangan-narkoba-di-eropa/a-

16568806).

House, t. W. (2016). A drug policy. Dipetik Februari 22, 2018, dari

obamawhitehouse.gov:

https://obamawhitehouse.archives.gov/node/287066

INCSR. (2012). Narcotics and Law Enforcement Affairs. Dipetik Februari 22,

2018, dari state.gov: http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/index.htm;

Kaufman, G. (2015, Oktober 12). PRESIDENT OBAMA SAYS IT'S TIME TO

END THE WAR ON DRUGS AND START THE WAR ON

ADDICTION. Dipetik Februari 22, 2018, dari mtv.com:

http://www.mtv.com/news/2356281/president-obama-addiction-

prescription-pills-heroin/

NIDA. (2013). Nationwide trends. Dipetik July 19, 2017, dari drugabuse.gov:

https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/nationwide-trends

NIDA. (2015). Ilicit Drug Use. Dipetik Januari 2, 2018, dari drugabuse.gov:

https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/nationwide-trends

NIDA. (t.thn.). Nationwide Trends. Dipetik Februari 22, 2018, dari

Drugabuse.gov:

https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/nationwide-trends.

Pratt, T. (2016, Maret 30). Obama: 'Drug addiction is a health problem, not a

criminal problem'. Dipetik Februari 22, 2018, dari Theguardian.com:

https://www.theguardian.com/us-news/2016/mar/29/barack-obama-drug-

addiction-health-problem-not-criminal-problem

Serenity. (2016, February 17). The History of Drug Use in The United States.

Dipetik July 19, 2017, dari Serenityrecovery.com:

http://www.serenityrecovery.com/the-history-of-drug-use-in-the-united-

states/

Serenity. (2016). The History of Drugs Use in The United States. Dipetik Januari

05, 2018, dari Serenityrecovery.com:

http://www.serenityrecovery.com/the-history-of-drug-use-in-the-united-

states/

States. (2008). Index. Dipetik Februari 22, 2018, dari state.gov:

http://www.state.gov/t/pm/index.htm.

Telefus, B. Z. (t.thn.). A Paradigm Shift in the War on Drugs? Obama's Drug

Policy in Perspective. Dipetik September 22, 2017, dari idc.ac.il:

https://www.idc.ac.il/en/schools/government/uselections/Documents/Telef

us-Ben-Zion.pdf

Toosi, N. (2016, April 02). Obama reveals plans to boost aid to Colombia to $450

million. Dipetik februari 22, 2018, dari politico.com:

https://www.politico.com/story/2016/02/obama-colombia-aid-217640

UNDOC. (2011). Drug Trafficking. Dipetik July 19, 2017, dari UNDOC.org:

https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/index.html

96

UNESCAP. (2011). “Expert Group Meeting on Preparations for the Ministerial

Conference on Transport. UNESCAP, 14-15.

UNODC. (t.thn.). “Misuse of Licit Trade for Opiate Trafficking in Western and

Central Asia". Dipetik Februari 22, 2018, dari unodc.org:

(http://www.unodc.org/document/data-and-

analysis/studies/Opiate_Trafficking_and_Trade_Agreements_english_web

.pdf

UNODC. (2004). The Protocol Thereto. Dipetik Agustus 20, 2017, dari

UNODC.org:

Https://Www.Unodc.Org/Documents/Middleeastandnorthafrica/Organised

crime/United Nations Convention agains Transnational Organized Crime

and The Protocols Thereto.Pdf

UNODC. (2009). Opium Poppy Cultivation in South-East Asia. UNODC, 65.

UNODC. (t.thn.). The Translantic Cocain Market. Dipetik Februari 22, 2018, dari

unodc.org: http://www.unodc.org/documents/dat-and-

analysis/studies/transatlantic_cocaine_market.pdf.

UNODC. (t.thn.). Transnational Organized Crieme-The Globalized Illegal

Economy. Dipetik Desember 22, 2017, dari UNODC.org:

https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_

HIRES.pdf.

Walther, M. F. (2011). National Drugs Intelegent Center. Dipetik July 19, 2017,

dari U.S Departmen of Justice:

https://www.justice.gov/archive/ndic/dmas/New_Mexico_DMA-

2011%28U%29.pdf

Yong-an, Z. (2002). International Drug Trafficking and U.S- China

Counternarcotics Cooperation. Dipetik Februari 22, 2018, dari

brookings.edu: http://www.brookings.edu/research/papers/202/02/drug-

trafficking-zhang).