skripsi politik luar negeri amerika serikat pada masa

SKRIPSI

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA MASA BARACK

OBAMA TERHADAP KONFLIK SURIAH 2011-2013

TINA HERAWATI SITORUS NIM : 140906041

Dosen Pembimbing : Drs. Heri Kusmanto, MA,.Ph.D

DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

2018

Universitas Sumatera Utara

1. Bahwa skripsi yang saya tulis benar merupakan tulisan saya dan bukan

hasil jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain

SURAT PERNYATAAN BEBAS PELAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tina Herawati Sitorus

NIM : 140906041

Judul Skripsi : POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA

MASA BARACK OBAMA TERHADAP KONFLIK SURIAH

2011-2013

Dengan ini menyatakan :

2. Apabila terbukti dikemudian hari skipsi ini merupakan hasil jiplakan maka

saya siap menanggung segala akibat hukumnya

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksan atau

tekanan dari pihak manapun

Medan, Maret 2018

Tina Herawati Sitorus

140906041


UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

TINA HERAWATI SITORUS


OBAMA TERHADAP KONFLIK SURIAH 2011-2013

Abstrak

Penelitian ini mencoba menguraikan tentang politik luar negeri Amerika Serikat pada masa Barack Obama terhadap konflik di Suriah tahun 2011-2013. Konflik yang terjadi di Suriah berawal dari peristiwa Arab Spring yang lebih dulu terjadi di Tunisia, Libya, Bahrain dan akhirnya sampai ke Suriah. Revolusi yang terjadi di di tanah Arab ini mempunyai tujuan yang sama yakni menumbangkan rezim otoriter yang korup. Sebagai Negara yang memiliki power , Amerika Serikat turut terlibat dalam konflik yang terjadi di Suriah. Dan tentu saja keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik merupakan tujuan Politik Luar Negeri Amerika Serikat yaitu guna mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan normatif dan menggunakan analisis deskriptif analasis. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan internet. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah berita dan informasi yang mempunyai relevansi serta berkaitan langsung dengan obyek yang dikaji. Sedangkan data sekunder dihimpun dari berbagai temuan berupa literatur, dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunukkan bahwa dalam politik luar negeri Amerika Serikat , Amerika mendapatkan keuntungan dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Yaitu penyebaran idologi demokrasi ke negara Suriah yang menjadi tujuan Amerika Serikat dalam poltitik luar negerinya.


FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

TINA HERAWATI SITORUS

FOREIGN POLICY IN THE UNITED STATES BARACK OBAMA

AGAINST THE CONFLICT OF SYRIA 2011-2013

ABSTRACT

This research tries to elaborate on US foreign policy during Barack Obama's time against the conflict in Syria in 2011-2013. The conflicts that occurred in Syria originated from the Arab Spring events that first occurred in Tunisia, Libya, Bahrain and finally reached Syria. The revolution that took place in this Arab land had the same goal of overthrowing a corrupt authoritarian regime. As a power-hogging State, the United States is involved in the conflict in Syria. And of course the involvement of the United States in the conflict is a goal of US Foreign Policy that is to achieve the national interest of the United States.

The research method used in preparing this skripsis is by normative approach and using descriptive analasis analysis. Type of research in this skripsi is a research library (library research) that comes from various literature such as books, articles, journals, and the internet. Data collection method is done by collecting data in the form of primary data and secondary data. Primary data used are news and information that have relevance and directly related to the object being studied. Whereas secondary data is collected from various findings in the form of literature, documents or records related to this research.

The results of this study show that in the foreign policy of the United States, America gains in achieving its national interests. That is the spread of the ideology of democracy to the state of Syria which became the goal of the United States in its foreign polytheist.


Halaman Pengesahan Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Dilaksanakan pada: Hari : Jum’at Tanggal : 09 Februari 2018 Pukul : 09.00 WIB Tempat : Ruang Sidang FISIP USU Tim Penguji: Ketua : Adil Arifin,S.Sos.,MA ( ) NIP. 198302162010121003 Anggota I : Drs. Heri Kusmanto, MA,.Ph.D ( ) NIP. 196410061998031002 Anggota II : Husnul Isa Harahap,S.Sos.,M.Si ( ) NIP. 198212312010121001


Halaman Persetujuan Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh Nama : Tina Herawati Sitorus NIM : 140906041 Departemen : Ilmu Politik Judul : Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Barack Obama

Terhadap Konflik Suriah 2011-2013

Menyetujui: Ketua

Departemen Ilmu Politik

Warjio,Ph.D NIP. 197408062006041003

Dosen Pembimbing, Dosen Pembaca, Drs. Heri Kusmanto, MA,.Ph.D Husnul Isa Harahap,S.Sos.,M.Si NIP. 196410061998031002 NIP. 198212312010121001

Mengetahui, Dekan FISIP USU

Muryanto Amin, S.Sos., M.Si

NIP. 197409302005011002


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat

dan karunianya yang selalu memberi kesehatan dan hikmat kepada penulis

sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul :

Politik Luar negeri Amerika Serikat Pada Masa Barack Obama Terhadap Konflik

Suriah 2011-2013. Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam

menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S 1) Departemen Ilmu Politik, Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak

yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, bantuan, bimbingan

serta saran selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis

ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ayah (Asfan Sitorus) dan Mamak (Sri Hartati) yang sudah memberikan

kesempatan kepada anaknya untuk dapat mengemban pendidikan sampai

ke perguruan tinggi. Dan selalu ada buat anaknya.

2. Kakek dan nenek yang sudah membantu mamak dan ayah untuk aku

sampai ke tahap ini.

3. Adik-adikku Yati Alfadhilah Sitorus, Alvin Alfikri Sitorus, dan Agil Ihsan

Alfikri Sitorus yang selalu support kakaknya agar cepat menyelesaikan

skripsi ini

4. Bapak Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si, selaku Dekan FISIP USU


5. Bapak Dr. Warjio, M.A selaku Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP USU

6. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA,.Ph.D, selaku dosen pembimbing, yang

sudah begitu baik untuk memberikan saran, kritik, dan arahan-arahan,

untuk pengerjaan skripsi agar hasilnya memuaskan. Terimakasih banyak

Bapak.

7. Seluruh dosen yang ada di Departemen Ilmu Politik. Terimakasih untuk

semua ilmu yang telah diberikan kepada saya selama kuliah.

8. Bapak Burhan, yang selalu mengingatkan saya untuk cepat mengerjakan

skripsi ini biar cepat tamat . Yang selalu saya ganggu walaupun saya tidak

ada keperluan. Terimakasih banyak Pak atas bantuannya dan siap

direpotkan.

9. Dan yang juga istimewa sahabat-sahabat aku yang lucu, unik, jengkelin

KOPER PENDOSA , Tamara Ramadhini Yuzakhri, Nurhidayati, Affiah

Rizki Kusianda, Ira Dayanti, Rismawati Ginting, Wulan Handayani

Simangunsong, dan Nanda Rizka Syafriani Nasution. Thanks guyss kalian

udah selalu ada dan selalu buat tertawa.

10. Buat sahabatku tersayang Nia Adha Lubis yang selalu nanyak kapan aku

wisuda, semangat kuliahnya biar tahun depan cepat selesai skripsinya.

11. Sahabatku yang manis-manis Syarifah Madhuri Ritonga, Nur Aisyah

Azhari Harahap, Mahdalena Sihombing dan Retno Dwi Pratiwi yang dari

awal kuliah kita sama-sama kesana kemari.


12. Dan untuk teman-teman seperjuangan di Ilmu Politik USU 2014 : Rida,

Dahlia, Inda, Delima, Ishaq, Yudha, Alvin, Cila, Cherry, Umay, Zubeir,

Dwi, Marni, Desy, Irfan, Ari, Fajar, Mimi, Monica, Adiel, John, Ridho,

Mifta, Intan, Astri, Fira, Mariani, Gita, Faradolin, Sonang, Iin, Ghifar, Ian,

Dommy, Bayu, Hizkia, Surya, William, Raka, Yusuf, Didin, Diva, Hadi,

Ari, Ardhy, Wahyudi, Raja,Reynaldo, Dody, Yurnawan, Tomy, Gary, Bg

Heri, Nugra, Fatma, Miel terimakasih teman-teman untuk waktu 3,5 tahun

dan terimakasih yang sudah pernah bantu aku selama kuliah.

13. Kakak sepupu aku Desi Rismayuli yang sudah seperti kakak kandung,

banyak membantu dan selalu support. You are the best for me.

14. Teman lawak-lawak aku dari ayunan sampai sekarang Pandi Hariansyah

Pardede, Revi Elvia Pardede, Mazlina Tri Utari, dan Tria Agustina.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Akhir kata penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan semoga

skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan.

Medan, Maret 2018

Tina Herawati Sitorus


DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ......................................................................................... i

ABSTRACT ....................................................................................... ii

Halaman Pengesahan ........................................................................ iii

Halaman Persetujuan ....................................................................... iv

KATA PENGANTAR ....................................................................... v

DAFTAR ISI ..................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ............................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1

1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................... 1

1.2 Perumusan Masalah ............................................................ 22

1.3 Batasan Masalah ................................................................. 22

1.4 Tujuan Penelitian ................................................................ 23

1.5 Manfaat Penelitian .............................................................. 23

1.6 Kerangka Teori ................................................................... 23

1.6.1 Hubungan Internasional .......................................... 23

1.6.2 Politik Luar Negeri ................................................... 27


1.6.3 Kebijakan Luar Negeri ............................................. 33

1.6.4 Konflik ..................................................................... 35

1.7 Metodologi Penelitian ....................................................... 38

1.7.1 Jenis Penelitian ........................................................ 38

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data ...................................... 39

1.7.3 Teknik Analisis Data ............................................... 39

1.8 Sistematika Penulisan ........................................................ 40

BAB II POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR

TENGAH DAN GAMBARAN UMUM NEGARA SURIAH ........ 41

2.1 Dasar Politik Luar Negeri Amerika Serikat .................... 41

2.2 Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah .. 50

2.2.1 Kepentingan Ekonomi ............................................... 50

2.3 Gambaran Umum Negara Suriah .................................... 58

2.3.1 Profil Negara Suriah ................................................ 58

2.3.2 Transisi Kepemimpinan Kepada Bashar Al Assad .. 60

2.3.2 Suriah di bawah Bashar Al Assad ............................ 61

BAB III POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA MASA

BARACK OBAMA TERHADAP KONLIK DI SURIAH 2011-2013

.............................................................................................................. 64

3.1 Konflik Suriah ................................................................. 64

3.1.1 Kronologis Konflik .............................................. 64

3.1.2 Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik Suriah ........ 77


3.2 Upaya Amerika Serikat Dalam Mencapai Kepentingan Nasional di

Suriah ..................................................................................... 79

3.2.1 Memberikan Bnatuan Kemanusiaan ......................... 80

3.2.2 Mendukung Pigak Oposisi ...................................... 82

3.3 Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam Konflik Suriah

................................................................................................ 86

3.3.1 Demokratisasi ......................................................... 66

3.3.2 Kepentingan Ekonomi ............................................ 93

3.3.3 Kepentingan Politik ................................................ 97

BAB IV PENUTUP ........................................................................... 101

4.1 Kesimpulan ..................................................................... 101

4.2 Saran ............................................................................... 102

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................ 103


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Daftar Negara Pengimpor Mnyak Mentah Kepada Amerika Serikat

.............................................................................................................. 35

Gambar 2 Negara Konsumen Minyak Terbesar Tahun 2012 ............. 36

Gambar 3 Peta Negara Suriah ............................................................ 58


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan keseluruhan sikap dan

aktivitas sebuah negara untuk menanggulangi sekaligus memetik keuntungan dari

lingkungan Internasionalnya. Dengan demikian politik luar negeri merupakan

hasil dari interaksi lingkungan domestik dan lingkungan eksternalnya. Namun

demikian, politik luar negeri suatu negara pasti ditujukan untuk mencapai

kepentingan nasionalnya. Karena itu ada dua unsur fundamental dari politik luar

negeri, yaitu tujuan nasional dan alat untuk mencapainya. Ini pula yang

mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, termasuk Amerika Serikat.1

Politik Luar Negeri Amerika dikenal unik. Keunikan ini terjadi karena

Amerika tidak pernah konsisten dengan apa yang pernah dianut atau dijalankan

mereka selalu berubah-ubah tergantung pada berbagai aspek Sejak akhir abad ke

18 hingga Perang Dunia II Politik Luar Negeri Amerika bersifat isolationis,

walaupun pada praktiknya tidak demikian karena era Woodrow Wilson Amerika

sudah terlibat dalam Perang Dunia I. Setelah Perang Dunia II sikap politik mereka

disebut Internasionalisme. Prinsip ini dikarenakan Amerika mencoba memadukan

elemen idealisme dan humanitarianisme, realisme politik dan pertimbangan

1Wadjdi, Farid, “PolitikLuarNegeriAmerikaPasca ‘Tragedi WTC’, posted on April, 15, 2008, http://farid1924.wordpress.com/2008/04/15/politik-luarnegeri-amerika-pasca-%E2%80%98tragedi-wtc%E2%80%99/ diaksespadatanggal26 november 2017 pukul 17.02


kekuasaan, oportunisme, diplomasi personal, dan mengantisipasi kelesuan dan

ketidakpedulian dunia di luar Amerika. Amerika juga meyakini bahwa mereka

harus bersikap selektif menangani masalah hubungan luar negeri, Maksudnya

mereka memperlakukan tiap negara secara berbeda. Misalnya, bantuan luar

Amerika terhadap negara-negara yang terancam komunisme berbeda dengan

bantuan yang diberikan kepada negara dengan kasus berbeda misalnya terhadap

Israel.2

Amerika Serikat merupakan negara superpower yang memiliki peran besar di

dunia Internasional terutama di kawasan Timur Tengah. Secara umum atau secara

global, kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh keinginan negara

Paman Sam tersebut untuk memperluas pengaruh demokrasi mereka ke penjuru

dunia atau dengan kata lain melakukan demokratisasi secara Internasional.

3

Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dari George Bush kepada

Barack Obama tahun 2009 lalu merupakan suatu fenomena yang baru pertama

kali terjadi, karena untuk pertama kalinya kandidat Presiden Amerika Serikat

yang berasal dari kulit hitam itu mampu memenangkan pemilihan umum pada

tahun 2009. Presiden George Bush merupakan Presiden yang berasal dari Partai

Republik sedangkan Barack Obama berasal dari Partai Demokrat. Untuk itu sudah

pasti kebijakan yang diambilpun berbeda. Kebijakan Presiden George Bush

dikenal sangat keras dan lebih mengedepankan militer sedangkan Barack Obama

2Albertine Minderop,2006.Pragmatisme, Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika,Jakarta.hlm.117 3https://www.kompasiana.com/danial_darwis/kerangka-kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-terhadap-timur-tengah-pasca-arab-spring_54f74d32a33311ca2e8b459c diakses 28 Feberuari 2018 Pukul 19.32


https://www.kompasiana.com/danial_darwis/kerangka-kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-terhadap-timur-tengah-pasca-arab-spring_54f74d32a33311ca2e8b459c�

https://www.kompasiana.com/danial_darwis/kerangka-kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-terhadap-timur-tengah-pasca-arab-spring_54f74d32a33311ca2e8b459c�

lebih mengedepankan diplomasi.4

Sejak terpilihnya Barrack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat yang

ke 44 serta lengsernya George Bush menjadi awal baru bagi Amerika untuk

merubah arah kebijakan luar negerinya,Obama ingin mengembalikan citra AS

sebagai penjunjung tinggi HAM dan demokrasi yang sebelumnya hancur akibat

invasi AS ke Timur Tengah.Untuk menghapus citra buruk AS dimata dunia ,

Obama menjalin hubungan baik khususnya dengan negara-negara Islam, dengan

cara meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Usahanya dalam memeperbaiki citra AS tidak sampai disitu saja. Di awal masa

kepemimpinannya Obama menutup penjara Guantanamo yang pada saat itu dicap

sebagai penjara yang sangat tidak berkeprimanusiaan serta tidak ada jaminan

HAM bagi para tahanannya.

Arah kebijakan luar negeri yang semula sangat

kental dengan militeristik di bawah kepemimpinan Presiden Bush, berubah drastis

menuju ke arah isu-isu kerjasama di segala bidang dalam menjalin hubungan luar

negeri dengan negara-negara lainnya di bawah kepemimpinan Obama.

5

Perubahan kebijakan politik luar negeri AS di bawah kepemimpinan

Obama sangat signifikan sekali. Kebijakan politik luar negeri AS yang semula

dikenal sangat dominan dengan unsur-unsur di bawah pimpinan Bush, secara

perlahan-lahan berubah di bawah pimpinan Obama yang lebih mengedepankan

4Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Barack Obama dalam skripsi Krisandhy Ertanto Rantung,Bandung.hlm 1 diakses 26 November 2017 pukul 19.40 5Muhammad Ardiansyah,2014. Barack Obama dalam Politik Luar Negeri AS pada Abad XXI.Jakarta.hlm.4


soft diplomacy dalam menjalankan politik luar negerinya untuk menghapus citra

buruknya di mata dunia.6

Banyak bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintahan Barack

Obama di luar isu-isu keamanan.Misalnya perbaikan hubungan dengan Dunia

Muslim. Presiden Obama maupun Menteri Luar negeri Hillary Clinton sempat

berpidato di salah satu Universitas di Kairo, Mesir sebagai upaya perbaikan

hubungan AS dengan dunia muslim. Demikian pula halnya pada bulan April

2010, Obama mengundang tokoh-tokoh muslim dunia dalam konferensi untuk

memacu pertumbuhan perekonomian di negara-negara muslim dunia.

7

Pada akhir tahun 2010 hingga awal 2011, kawasan Afrika Utara dan Timur

Tengah dilanda pergolakan politik yang sifatnya masif. Pergolakan ini dimotori

oleh sekelompok yang menginginkan revolusi akibat kejenuhan politik yang

mereka alami selama ini di negara mereka masing-masing. Sebut saja Tunisia,

dimana pergolakan politik ini muncul ke permukaan, kemudian diikuti oleh Mesir,

Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan kemudian Suriah.Tujuan mereka sama yaitu

menginginkan revolusi yang tujuannya untuk menumbangkan rezim yang sedang

berkuasa.

8

Seperti halnya yang terjadi pada negara di sekitar Suriah di kawasan

Timur Tengah dan Afrika, masyarakat Suriah akhirnya tergerak untuk ikut

menyuarakan demokrasi dan menuntut turunnya pemerintahan yang dirasa telah

6Ibid,.hlm.5 7https://annisamardiana.wordpress.com/2012/11/10/pergeseran-arah-kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-kepemimpinan-george-w-bush-vs-kepemimpinan-barack-obama/ diakses 26 November 2017 pukul 20.20 8 Roby Rakhmadi, KepentinganAmerikaSerikatDalamIntervensiMiliter NATO ke Libya 2011 (19 Maret-31 Oktober)‖, skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 1.


https://annisamardiana.wordpress.com/2012/11/10/pergeseran-arah-kebijakan-luar-negeri-amerika-serikat-kepemimpinan-george-w-bush-vs-kepemimpinan-barack-obama/�


berkuasa terlalu lama di negeri mereka. Mereka tentu saja mendambakan

tercapainya transisi demokrasi yang damai dan yang selama ini mereka impikan.

Pada Maret tahun 2011, dunia Internasional kembali dihebohkan dengan

tersiarnya berita demonstrasi rakyat Suriah yang menuntut mundurnya Rezim

Bashar Al Assad. Rezim Assad yang yang telah berkuasa cukup lama, dimulai

sejak Hafez Al Assad pada tahun 1970 lalu digantikan oleh anaknya, Bashar al

Assad sejak tahun 2000 hingga sekarang, menimbulkan gejolak demonstrasi

dalam negerinya. Gerakan rakyat Suriah ini merupakan bagian dari Gelombang

Arab Spring yang melanda negara-negara di Timur Tengah. Sayangnya rezim

Assad menanggapi aksi damai rakyatnya secara brutal dan membunuh para

demonstran.9

Konflik di Suriah yang yang berlangsung sejak Maret 2011 lalu telah

menelan korban lebih dari 100.000 jiwa dan membuat ribuan warga Suriah

mengungsi ke negara lain untuk menyelamatkan diri. Konflik antara pemerintah

dengan kelompok oposisi yang merupakan rakyatnya sendiri tersebut telah banyak

mendapat respon dari masyarakat Internasional karena sikap pemerintah Suriah

yang menggunakan kekerasan untuk menyerang rakyatnya sendiri. Salah satu

negara yang bereaksi atas apa yang terjadi di Suriah adalah Amerika Serikat. AS

di bawah pemerintahan Barack Obama periode kedua sejak awal mengambil sikap

Ia menjuluki para pendemo sebagai teroris karena kegiatan yang

dilakukannya dianggap sebagai konspirasi asing.

9 Dina Y. Sulaeman, PraharaSuriah: MembongkarPersekongkolanMultinasional, Depok, PustakaIIMaN 2013, hlm. 15


yang jelas yakni tidak mendukung Bashar Al Assad untuk tetap memimpin

Suriah.10

Bagi Amerika Serikat sendiri, Suriah merupakan ‘ajang’ yang

mempertaruhkan kredibilitas mereka di mata dunia internasional, terkhusus

menyangkut permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Dalam

pidatonya pada akhir Agustus 2013, Presiden AS Barrack Obama menamakan

serangan senjata kimia yang dilancarkan oleh rezim Basyar Asad pada Agustus

2013 sebagai “sebuah serangan terhadap martabat umat manusia”. “Secara total,

lebih dari 1,000 orang telah dibunuh. Ratusan dari mereka adalah anak-anak.

Anak-anak perempuan dan laki-laki yang digas hingga mati oleh pemerintah

mereka sendiri,” lanjut Obama. Selain mengancam kredibilitas AS, konflik Suriah

secara tidak langsung akan menjadi ancaman keamanan serius bagi AS di masa

mendatang. Ancaman itu akan muncul dari migrasi lebih dari 10.000 pejuang

asing yang berasal dari berbagai negara yang berjihad di Suriah.

11

Amerika Serikat sangat ingin Presiden Assad digulingkan, bergerak di luar

payung PBB untuk menekan regim penguasa Suriah. Menteri Luar Negeri AS

pada saat itu Hillary Clinton mengusulkan agar dibentuk koalisi Internasional di

luar konteks payung PBB yang terdiri dari negara-negara sahabat rakyat Suriah

untuk mendukung konsep perubahan di Suriah secara damai. Menurut Hillary

Clinton , kelompok komunikasi sahabat Suriah ini mirip dengan kelompok

10 M. Phillips, ‘Presiden Obama: “The future of Syria must be determined by its people, but Presiden Bashar al Assad is standing in their way”’, The White House Blog (online), August 18, 2011, http://www.whitehouse.gov/blog/2011/08/18/president-obama-future-syria-must-be-determined-its-peoplepresident-bashar-al-assad, diakses pada 8 Desember 2017 pukul 11.36 11http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2014/07/05/31401/syamina-adu-strategi-alqaidah-amerika-serikat-di-suriah/#sthash.vOPPWKGx.dpbs, diakses 5 Desember 2017 pukul 12.31


http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2014/07/05/31401/syamina-adu-strategi-alqaidah-amerika-serikat-di-suriah/#sthash.vOPPWKGx.dpbs�

http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2014/07/05/31401/syamina-adu-strategi-alqaidah-amerika-serikat-di-suriah/#sthash.vOPPWKGx.dpbs�

komunikasi sahabat rakyat Libya yang berani menumbangkan regim Muammar

Khadaffi. Seruan Menlu AS tersebut mendapat dukungan penuh dari Presiden

Prancis yaitu Nicolas Sarkozy. Dukungan juga datang dari kelompok oposisi

Suriah melalui Dewan Nasional Suriah (SNC) yang menyatakan niatnya untuk

meminta majelis Umum PBB mengeluarkan keputusan Internasional yang

mendukung rakyat Suriah serta mendukung pembentukan kelompok komunikasi

Internasional untuk mendukung perjuangan rakyat Suriah serta mengucilkan

regim Bashar Al Assad.12

Utusan khusus PBB dan Liga Arab untuk Suriah, Kofi Annan mengalami

kebuntuan untuk menghentikan pertikaian di Suriah, setelah usul enam agenda

perdamaian yang diajukannya gagal diterapkan. Dewan HAM PBB mengadakan

pertemuan pembahasan khusus membahas pelanggaran HAM di Suriah atas

permintaan negara anggotanya.Sementara Majelis Umum PBB dan Dewan

Keamanan PBB kembali bersidang dalam sebuah rapat tertutup untuk mengajukan

usul baru bagi Suriah. Sebagai langkah lanjut, Annan menyiapkan rencana baru

dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat sipil, perwakilan oposisi,

negara yang pro maupun kontra kepada Pemerintah Assad untuk duduk bersama

mencari solusi damai bagi Suriah.

13

Intensitas perang saudara di Suriah akan semakin meningkat karena

Tentara Pembebasan Suriah (FSA) telah memberi tenggat waktu kepada

12Humphrey Wangke,2012. Krisis Politik dan Konflik Kepentingan Suriah,hlm.7.Info Singkata Hubungan Internasional.Vol.IV,No.03/I/P3DI/Februari/2012 13Adirini Pujayanti,2012. Kebijakan luar negeri Indonesia,hlm.6.info singkat hubungan internasional.Vol.IV,No.11/I/P3DI/Juni?2012


Pemerintahan Assad untuk memenuhi rencana perdamaian Internasional yang

diajukan PBB. Pemerintahan Assad mengizinkan relawan Palang Merah

Internasional masuk ke negaranya, namun menolak gencatan senjata. Presiden

Assad menegaskan, kesuksesan usulan perdamaian PBB- Liga Arab sangat

tergantung keberhasilan pemerintahannya memberantas apa yang disebutnya

sebagai aksi teroris dan peneyelundupan senjata. Pemerintahan Assad selama ini

masih mendapat dukungan dari Rusia, China, dan Iran. Kedua negara meyakini

solusi atas krisis Suriah dapat tercapai melalui cara dialog damai dalam

perundingan. Mereka tidak mendukung penjatuhan rezim Assad secara paksa

karena dikhawatirkan akan memicu gelombang balas dendam dari kaum Sunni

terhadap minoritas Alawite mendukung Assad yang kini memimpin posisi penting

di pemerintahan dan militer.14

Di lain pihak, AS mulai menyerukan intervensi militer Internasional di

Suriah. Dalam pandangan AS, jika DK PBB tidak mengambil tindakan tegas,

negara-negara anggota bisa bertindak tanpa PBB. Gerakan negara-negara Barat

yang dipimpin AS terus mengkaji opsi, diantaranya intervensi militer atas nama

masyarakat Internasional. AS telah memimpin latihan perang di Jordania dekat

perbatasan Suriah dengan melibatkan 11.000 tentara dari 19 negara. Latihan

perang bertajuk “Singa Siaga” ini menjadi persiapan untuk intervensi militer cepat

di Suriah, dan mencegah senjata kimia dan biologi di negara tersebut jatuh ke

tangan teroris jika rezim Assad tumbang.

15

14Ibid,. 15Ibid,.hlm.6


Sikap Amerika Serikat dalam konflik di Suriah ini menarik untuk diteliti

setidaknya karena alasan, yaitu pertama minimnya dukungan publik Amerika

Serikat terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah, apalagi

sampai mempersenjatai mereka dan melakukan serangan militer terhadap Suriah.

Berdasarkan survei pada bulan Mei 2013 yang dilakukan oleh beberapa media

ternama di Amerika Serikat seperti The New Yorks Times, menunjukkan 61%

responden berpendapat bahwa AS tidak memiliki tanggungjawab untuk terlibat

dalam konflik Suriah, 28% menyatakan punya , dan 10% menjawab tidak yakin.

Survei yang digelar Fox News menghasilkan 68% responden berpendapat bahwa

AS tidak seharusnya lebih jauh terlibat walaupun terdapat krisis kemanusiaan di

Suriah sekalipun 23% menyatakan AS untuk lebih terlibat dan 9% menjawab

tidak yakin. Terkait mempersenjatai kelompok oposisi, Huffington Post

menayangkan hasil surveinya yang menunjukkan 51% warga AS berpikir

pemerintah AS tidak seharusnya mempersenjatai kelompok oposisi, 12%

menjawab setuju, dan 37% menjawab tidak yakin.16

Alasan kedua yaitu, kelompok oposisi Suriah yang berjuang untuk

menggulingkan Presiden Bashar Al Assad memiliki latar belakang dan ideologi

perjuangan yang sangat beragam mulai dari yang moderat hingga ekstrimis.

Amerika Serikat perlu mempertimbangkan secara matang keputusannya untuk

mengirimkan senjata kepada kelompok oposisi yang diakuinya dan dinilainya

moderat, sebab perkembangan situasi di lapangan konflik sangat memungkinkan

16Huffingtonpost, Pollster Update: Polls show opposition to US military involvement in Syria (online), 14 June 2013, < http://www.huffingtonpost.com/2013/06/14/syria-polls_n_3443741.html>, diaksespada4 Desember 2017 pukul 11.01


untuk terjadinya perubahan-perubahan yang tidak diinginkan seperti kelompok

jihad merebut senjata kelompok FSA atau bahkan anggota kelompok FSA yang

membelot dan bergabung dengan kelompok Jihad.17

Sikap Amerika dalam konflik di Suriah ini tidak bisa dilepaskan dari

beberapa latar belakang seperti hubungan Amerika Serikat dengan Suriah di

bawah kepemimpinan Bashar Al Assad yang tidak baik. Hubungan keduanya

mulai memburuk saat Amerika Serikat menginvasi Afghanistan tahun 2001 dan

Iraq tahun 2003 sebagai bagian dari war on terorism. Suriah tidak mendukung

invasi tersebut dan justru membantu masyarakat Iraq loyalis Saddam Husein

untuk melawan pendudukan tentara Amerika Serikat di Iraq. Selain itu, Suriah

yang sudah masuk dalam daftar negara yang mensponsori terorisme Amerika

Serikat sejak 1979 ini juga dikategorikan dalam negara axis of evil melalui

national security council (NSC) Presidential Directive-17 yang diterbitkan pada

Desember 2002 lalu. Dengan predikat tersebut, bersama Iran, Irak, Korea Utara

dan Libya, Suriah menjadi negara yang dianggap oleh Amerika Serikat sebagai

negara yang mensponsori terorisme dan diterangai mengembangkan senjata

pemusnah massal.

18

Selain itu, juga karena hubungan Suriah yang semakin memburuk dengan

Israel, sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah, pasca perang 1967 saat

Israel berhasil merebut dataran tinggi golan dari Suriah dan mendudukinya sampai

sekarang. Amerika Serikat mengalami kesulitan untuk mendamaikan keduanya

17 U.S. Department of State, US Relations with Syria (online), March 20, 2014, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.htm, diaksespada4 Desember 2017 pukul 13.20 18 A. P. Dobson & S. Marsh,2006.US Foreign Policy Since 1945, 2nd edn, Routledge, New York, hlm. 178


karena Suriah dan Israel sama-sama memiliki persyaratan mendasar terkait

normalisasi hubungan keduanya. Suriah mengajukan prasyarat pengembalian

dataran tinggi Golan dan daerah lain yang direbut Israel dalam perang tahun 1967

utnuk mau berdamai dengan Israel, sementara Israel menolak prasyarat yang

diajukan oleh Suriah dan mengajukan prasyarat untuk Suriah agar tidak

berhubungan dengan Iran, Hezbollah, dan organisasi rakyat Palestina tertentu

terutama Hamas. Namun Suriah pun menolaknya. Perdamaian yang belum

terwujud diantara kedua negara ini membuat Amerika Serikat khawatir akan

keamanan Israel dari serangan kelompok-kelompok militan yang didukung oleh

Suriah. Hal lainnya adalah legitimasi politik Presiden Bashar Al Assad saat

memerintah Suriah yang cenderung menurun dari tahun ke tahun akibat persoalan

utama yakni otoritas, identitas, dan persamaan.19

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan sebuah pernyataan lengkap dan rinci

mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti oleh penulis. Melalui

perumusan masalah penulis akan melakukan upaya untuk melakukan penelitian

dan berusaha untuk menemukan jawaban. Sebelum penulis merumuskan

permasalahan dalam tulisan ini. Dan dengan latar belakang tersebut, saya tertarik

untuk meneliti bagaimana “Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa

Barack Obama Terhadap Konflik Di Suriah 2011-2013” dan alasan mengapa

Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama bersikap demikian.

19Ibid,.hlm 179


1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Barack

Obama Terhadap Konflik di Suriah 2011-2013

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Politik Luar

Negeri Amerika Serikat Pada Masa Barack Obama Terhadap Konflik di

Suriah 2011-2013

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman

yang jelas tentang Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Barack

Obama Terhadap Konflik di Suriah 2011-2013.

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi

tambahan bagi mahasiswa, khususnya pada Departemen Ilmu Politik

FISIP USU.

3. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dalam

memahami hubungan luar negeri khususnya politik luar negeri Amerika

Serikat pada masa Barack Obama terhadap konflik di Suriah 2011-2013.


1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan kajian yang dapat dikatakan sebuah ilmu

baru. Ilmu Hubungan Internasional pada dasarnya mempelajari mengenai bentuk

interaksi antar negara dan bangsa berdaulat yang melewati batas-batas

teritorialnya. Hubungan Internasional pada awalnya hanya bentuk kontak atau

interaksi antar negara dalam masalah politik saja. Namun, seiring berkembangnya

zaman, negara maupun aktor non-negara mulai tertarik pada isu-isu internasional

yang mengalami transformasi akan isu-isu di luar isu politik, seperti isu ekonomi,

lingkungan hidup, kejahatan transnasional, hak asasi manusia, terorisme, sosial

dan kebudayaan.

Istilah Hubungan Internasional memiliki keterkaitan dengan semua bentuk

interaksi diantara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat

dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu Hubungan Internasional,

yang meliputi kajian politik luar negeri, serta semua segi hubungan di antara

negara-negara di dunia, yang juga meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan

internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi,

dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

Menurut Holsti dalam bukunya “Politik Internasional: Suatu Kerangka

Analisis”, Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi

antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah

maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri


atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi

hubungan itu. 20

Hubungan Internasional didefenisikan sebagai studi tentang interaksi antar

beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi

negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintahan, kesatuan

sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan domestik serta individu-individu.

Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku

internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun aktor non-negara, di dalam

arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan

aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.

Hubungan Internasional dapat dilihat dari berkurangnya peran negara sebagai

aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor nonnegara.

Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan.

Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak

dihiraukan.

21

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, DR. Anak Agung

Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa : "Studi

tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang

interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan

Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling

ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam

20KJ.Holsti,1987.Politik Internasional,Pedoman Ilmu Jaya Cetakan Pertama,hlm 29 21Muchtar Mas’oed, 1994.Ilmu Hubungan Internasional ,Jakarta.hlm 28


masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya

suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar”.22

Dalam Hubungan Internasional juga terdapat sarana sarana yang dapat

mendukung dalam Hubungan Internasional tersebut diantaranya :

23

4) Kekuatanmiliterdanperang(show of Force): Peralatanmiliter yang

memadaidapatmenambahkeyakinandanstabilitasuntukberdiplomasi.

Diplomasitanpadukunganmiliter yang

kuatdapatmembuatsuatuNegaratidakmemiliki rasa

percayadirisehinggatakmampumenghindaritekanandanancamanNegaralainyang

dapatmengganggukepentingannasionalnya.

1) Diplomasi :seluruhkegiatanuntukmelaksanakanpolitikluarnegerisuatu Negara

dalamhubungannyadengan Negara danbangsa lain.

2) Propaganda :usahasistimatisuntukmempengaruhipikiran, emosi demi

kepentinganmasyarakatumum. Propaganda :lebihditujukankepadawarga Negara

lain daripadapemerintahannya, danuntukkepentingan Negara yang membuat

propaganda.

3)Ekonomi:Saranaekonomiumumnyadigunakansecaraluasdalamhubunganinternas

ionalbaikdalammasadamaimaupunmasaperang.

PadamasatertentusemuaNegaraharusterlibatdalamperdaganganinternasional agar

dapatmemperolehbarang yang

takdapatdiproduksidalamnegeri.,sehinggaterjadiekspordanimpor.

22Dr. AnakAgungdanYanyanMochammadYani,2005.PengantarHubunganInternasional. Jakarta. Hlm.3 23Hadi Abdul Aziz Kammis.,2011.HubunganInternasional Dan OrganisasiInternasional. . Jakarta. Hlm.2


Makadengandemikiandemontrasisenjata,

latihanperangbersamakeraspdilaksanakanuntukmenampilkankekuatannya.Namun

yang

lebihdiutamakanbukanlahperangtetapitindakanprevetifdalamhubunganinternasion

al.

1.6.2 Politik Luar Negeri

Defenisi yang standar menyatakan bahwa politik luar negeri adalah politik

untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan

kemampuan yang ada.24 Menurut Karl Marx Politik Luar Negeri adalah bagian

dari perkembangan sistem kapitalis atau sebagai hasil dari kekuatan ekonomi dan

dialektikanya.25

Dalam mempelajari politik luar negeri, pengertian dasar yang harus kita

ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan action theory atau

kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu

kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri merupakan

suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta saran untuk mempertahankan,

mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia

Internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar

untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri

24Sufri Yusuf, 1989.HubunganInternasionaldanPolitikLuar Negeri,Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,hlm. 110 25Ibid, hlm.66


serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu

Internasional atau lingkungan sekitarnya.26

Salah satu cara memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan

memisahkannya ke dalam komponen : politik dan luar negeri. Politik adalah

seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat

aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

sebelumnya. Policy itu sendiri berakar pada konsep “pilihan (choice)”, memilih

tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu

upaya memahami konsep luar luar negeri. Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah

(dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri berarti

seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah

suatu negara.

27

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan

Internasional. Politik luar negeri merupakan suatu studi yang komplex karena

tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal

suatu negara. Negara sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap

menjadi politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor

26DisampaikanpadaacaraCeramahSistemPolitikLuarNegeribagiPerwiraSiswaSekolahSekolahStafdanKomandoTentaraNasional Indonesia AngkatanUdara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007, dalam tulisan Yanyan Mochammad Yani (Politik Luar Negeri).hlm.1 27Ibid.hlm.2


non negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan

internasional.28

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari

lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar

negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu

proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan

politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, naik yang

berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan

mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang

dimilikinya.

29

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan

kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus

kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara

lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari

sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan

dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam

suatu suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah

sesuai dengan kondisi waktu tertentu.

30

K.J Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan

politik luar negeri suatu negara, yaitu :

31

28Ibid,. 29Ibid,.hlm.3 30Ibid,hlm.2-5 31Ibid,hlm.6


• Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan

• Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah

ditetapkan. Dengan kata lain, ada tujuan jangka pendek ( shot therm),

jangka menengah ( middle therm ), dan jangka panjang (long therm)

• Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain

Konsep lain yang melekat pada tujuan politik luar negeri adalah kepentingan

nasional (national interest) yang didefenisikan sebagai konsep abstrak yang

meliputi berbagai kategori/keinginan dari suatu negara yang berdaulat.

Kepentingan nasional terbagi ke dalam beberapa jenis :32

• Core/basic/vital interest, kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga

suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi

daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup

yang dianut suatu negara merupakan beberapa contoh dari core/basic/vital

interest

• Secondary interest, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai

masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana

masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui melalui jalan

perundingan misalnya.

Kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai strategi suatu negara dalam

menghadapi negara lain atau aktor Internasional lainnya. Kebijakan luar negeri

juga merupakan sebuah media dan sekaligus dikendalikan oleh negara tersebut

32Ibid,hlm.6-7


dalam mencapai tujuan nasional yang secara spesifik dituangkan dalam

terminologi kepentingan nasional.33

Defenisi yang diberikan oleh Kegley dan Wittkopf menekankan kebijakan

luar negeri sebagai the decisions governing authorities make to realize

international goals. Selanjutnya kedua penulis juga menekankan bahwa studi

kebijakan luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan

tujuan suatu negara serta alat yang digunakannya untuk mencapai tujuan

tersebut.

Mark R. Amstutz mendefenisikan kebijakan

luar negeri sebagai explicit and implicit actions of governmental officials

designed to promote national interest beyond a country’s territorial boundaries.

Dalam defenisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan

pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri

yang melewati batas kewilayahan suatu negara. Dengandemikian semua kebijakan

pemerintah yang membawa dampak bagi aktor-aktor lain di luar batas wilayahnya

secara konseptual merupakan bagian dari pengertian kebijakan luar negeri.

34

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara

memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang

diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu

ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi

kepentingan nasionalnya itu, negara- negara maupun aktor dari negara tersebut

33 Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999, KamusHubunganInternasional, Bandung: Abardin, hlm. 5. 89 dikutipolehAmdyaMashfufahHisyam, AnalisisKebijakanLuarNegeriRusiaTerhadapSuriah‖, skripsi, UniversitasHasanuddin, Makassar 2013, hlm. 11 34Aleksius Jemadu,2008.Politik Global dalam Teori dan Praktik,Bandung.hlm.64-65


melakukan berbagai kerjasama diantaranya kerjasama bilateral, trilateral, dan

multilateral.

Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu

negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan

memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri

menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan

hidup suatu negara. Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji

kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas

dan kompleks, meliputi kehidupan internal dan kebutuhan eksternal seperti

aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi dan aktivitas

rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan

geografi suatu negara sebagai negara bangsa.35

• Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan

dan sasaran yang spesifik

Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri

mencakup :

• Menetapkan faktor situational di lingkungan domestik dan Internasional

yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri

• Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang

dikehendaki

35Moechtar Mas’oed, Op. Cit, hlm.184


• Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas

nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai tujuan

yang telah ditetapkan

• Melaksanakan tindakan yang diperlukan

• Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang

telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki

Sementara itu menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua

tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya

memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut serta hirau akan berbagai

kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.36

1.6.3 Konsep Kepentingan Nasional

Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil

keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional

berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini

yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah

tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang

sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga.

Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga

negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi

keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi

36K.J. Holsti, Op.Cit, hlm.21


terbatasi. Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol

dari sebuah negara.37

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini

dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer,

dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin

diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi

pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam

memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan

menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin

hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian,

kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku

politik luar negeri dari suatu negara.

38

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian

berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini

ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luarnegeri

kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Hal ini dapat menjelaskan

bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan

yang dimiliki, negara - negara yang menjadi partnerdalam hubungan diplomatik,

hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini,

merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat

37Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.hlm.89

38P.Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163


dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga

menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum

memutuskan menjalankan kerjasama.39

Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas

mereka, memiliki kegunaan-kegunaan. Hal ini dalam penjelasan kepentingan

nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana

kegunanaan pertama, sebagai istilah analitis untuk menggambarkan, menjelaskan

atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat

tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengecam, membenarkan ataupun

mengusulkan suatu kebijakan.

40

1.6.4 Konflik

Dari demikian negara yang menjalin kerjasama

tidak akan menyesal suatu saat nanti. Kondisi ini memperjelas akan tindakan

langsung maupun tidak langsung yang dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak-

pihak yang berencana melakukan kerjasama. Ini juga dapat dijadikan sebagai

bahan pembelajaran dan pengamatan akan kondisi internal negara yang akan

menjadi partner kerjasama.

Konflik secara etimologis adalah pertengkaran, perkelahian, perselisihan

tentang pendapat atau keinginan; atau perbedaan; pertentangan berlawanan

39Ibid,.hlm.165 40Mochtar Mas’oed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi.Jakarta: PT. Pustaka

LP3ES.hlm.34


dengan; atau berselisih dengan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiakonflik

mempunyai arti percekcokan,perselisiah,dan pertentangan.41

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan acapkali

bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik

lahir karena ketidakseimbangan hubungan-hubungan antarpribadi, tingkat

kelompok, organisasi, baik dalam bentuk hubungan sosial, ekonomi, dan

kekuasaan, kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses

yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang

terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian

menimbulkan masalah-masalah, seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan,

penindasan, dan kejahatan.

42

Penyebab lahirnya setiap peristiwa konflik tidak pernah tunggal, tetapi selalu

beragam. Itulah mengapa konflik seringkali tidak mudah untuk diselesaikan.

Meskipun konflik yang tengah terjadi memakan banyak korban, baik yang tewas

maupun yang kehilangan tempat tinggal dan yang mengungsi. Para pihak yang

berkonflik, pada umumnya sulit untuk diselesaikan.

43

Kesulitan penyelesaian konflik mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan

pengelolaan konflik. Diantara pendekatan itu adalah pencegahan konflik,

penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik, dan transformasi

41Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa,2008. Hlm.746

42Simon Fisher dkk., Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak, alih bahasa S.N. Kartikasari dkk., dari edisi asli Working with Conflict: Skills and Strategies for Action (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), hlm. 4. 43Ibid,.


konflik. Dalam mengelola konflik diperlukan adanya seperangkat pengetahuan

teoritis yang dapat digunakan untuk memahami penyebab lahirnya sebuah konflik.

Diantara pengetahuan teoritis tentang konflik adalah teori hubungan masyarakat,

negosiasi prinsip, kebutuhan manusia, identitas, kesalahpahaman antar budaya,

dan transformasi konflik. Dari berbagai teori ini, kita dapat memilih mana yang

paling sesuai dan yang mungkin digunakan untuk mengelola konflik.44

Analisis konflik dapat dilakukan dengan sejumlah alat bantu dan teknik

sederhana, praktis dan sesuai. Terdapat beragam keuntungan yang diperoleh jika

kita menggunakan alat bantu analisis konflik diantaranya, (1) untuk memahami

latar belakang dan sejarah suatu situasi dan kejadian-kejadian saat ini, (2) untuk

mengidentifikasi semua kelompok yang terlibat, tidak hanya kelompok yang

menonjol saja, untuk memahami pandangan semua kelompok yang lebih

mengetahui bagaimana hubungannya satu sama lain; (3) untuk mengidentifikasi

faktor-faktor dan kecenderungan-kecenderungan yang mendasari konflik.

45

Dahrendorf adalah pencetus pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat

memiliki dua wajah konflik (konflik dan konsensus) dan karena itulah teori

sosiologi harus dibagi ke dalam dua bagian, teori konflik dan teori konsensus.

Toritis konsensus harus menelaah integrasi nilai di tengah - tengah masyarakat,

sementara teoritis konflik harus menelaah konfli kepentingan dan koersi yang

menyatukan masyarakat di bawah tekanan -tekanan tersebut. Dahrendorf

mengakui bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa konflik dan konsensus,

44Ibid,.hlm.4 45Ibid,.hlm.18


yang merupakan prasyarat bagi masing -masing. Jadi kita tidak mungkin

berkonflik kecuali telah terjadi konsensus sebelumnya. Sebagai contoh, ibu rumah

tangga di Perancis cenderung tidak berkonflik dengan para pemain catur Chile

karena tidak ada kontak antar mereka, tidak ada integrasi sebelumnya yang

menjadi dasar bagi adanya konflik. Sebaliknya, konflik dapat mengarah pada

konsensus dan integrasi. Contohnya adalah aliansi antara Amerika Serikat dengan

Jepang yang berkembang setelah Perang Dunia II.46

Selanjutnya, Dahrendorf membedakan tiga tipe besar kelompok, yaitu :

47

46George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi (Bantul: Kreasi Wacana, 2014).hlm.282

47Ibid,.hlm.284

1.Kelompok semu

Sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang

identik.

2.Kelompok kepentingan

Kelompok yang menurut pengertian sosiologi, dan mereka adalah

agensesungguhnya dari konflik kelompok. Mereka memiliki struktur, bentuk

organisasi, program atau tujuan, dan personel anggota.

3.Kelompok konflik

Kelompok yang benar - benar terlibat dalam konflik kelompok, muncul dari

sekian banyak kelompok kepentingan tersebut.


1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat,

menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini yang terjadi

berdasarkan fakta dan data-data yang ada.48 Tujuan dasar penelitian deskriptif ini

adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang

diselidiki. Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini nantinya akan dapat

membantu penulis dalam menjawab pernyataan-pernyataan menegenai keadaan

objek atau subjek tertentu secara rinci.49

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mengumpulkan data dengan cara tinjauan pustaka (

library research). Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari

buku, jurnal, artikel, maupun literatur lain yang berhubungan dengan penelitian

ini. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan mengutip

dari sumber-sumber terkait.

1.7.3 Teknik Analisa Data

48Mardalis,1995. Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal,Jakarta.hlm.26 49Sudarwan Danin,2002. Menjadi Peneliti Kualitatif : Ancangan Metodologi Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Bidang Ilmu-ilmu Sosial,Pendidikan,dan humaniora.Bandung.hlm.41


Teknik analisa data yag digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis data kualitatif, yang menjelaskan dan menganalisis data dengan cara

menggambarkan hasil penelitian melalui sejumlah data yang berhasil

dikumpulkan penulis, kemudian menyajikan hasil dari penelitian tersebut. Dalam

penelitian kualitatif, para peneliti tidak mencari kebenaran dan moralitas tetapi

lebih kepada upaya mencari pemahaman.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II : POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI

TIMUR TENGAH DAN GAMBARAN UMUM NEGARA SURIAH

Bab ini akan menjelaskan Politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah

dan juga gambaran umum negara Suriah

BAB III : POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT PADA

MASA BARACK OBAMA TERHADAP KONFLIK DI SURIAH 2011-2013

Pada bab ini akan berisi pembahasan atau inti dari penelitian ini yaitu Politik luar

negeri Amerika Serikat Pada masa kepemimpinan Barack Obama Terhadap

Konflik di Suriah.


BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan yang diperoleh

dari penelitian yang dilakukan.


BAB II

POLITIK LUAR NEGERI AMERIKAT SERIKAT DI TIMUR TENGAH

DAN GAMBARAN UMUM NEGARA SURIAH

2.1 Dasar Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Politik Luar negeri AS terdiri dari empat macam pola. Pola-pola tersebut

satu sama lain saling berbeda bahkan ada juga yang bertentangan. Hal ini terjadi

kaena satu sama lain secara periode berada pada tahap interval waktu yang cukup

panjang. Dalam keilmuan, sejarah perkembangan konsep-konsep dan teori-teori

hubungan Internasional dapat hilang karena termakan oleh paradigma baru atau

dengan kata lain persepsi terhadap persoalan dalam hubungan Internasional sering

mengalami anomali.50

Pola pertama adalah isolasionis,merupakan sikap yang dimunculkan oleh

para pengambil keputusan politik luar negeri AS. Mulai berlaku pada masa awal

penerapan politik luar negeri yang selanjutnya menjadi kebijaksanaan. Alasan

dasar dari kebijaksanaan ini adalah adanya politik imperialisme Eropa yang

merasa besar (great power) terhadap negara-negara lemah di luar Eropa sendiri.

51

50Repository University of Riau, Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap perkembangan Islam di Turki,Riau.hlm.20

Great Power, sebagai salah satu terminologi yang melekat untuk mengemukakan

kapasitas Amerika dalam menguasai dunia saat ini dapat didefenisikan sebagai

negara yang memberi kesan dan memiliki pengaruh yang paling kuat dalam

sistem Internasional pada suatu waktu. Dalam beberapa abad terakhir ini,

setidaknya terdapat beberapa negara yang tergolong dalam kategori great power.

http://repository.unri.ac.id/ diakes 2 februari 2018 pukul 19.14 51Ibid,.hlm.20


http://repository.unri.ac.id/�

Namun, dalam masa-masa akhir ini Amerika tampil sebagai great power utama.

Amerika merupakan negara yang mendominasi dunia, paling tidak melalui

berbgai kebijakannya yang Pasca Perang Dingin menjadi referensi utama dalam

pembuatan kebijakan luar negeri negara-negara lain di dunia.52

Sifat isolasionis AS dikembangkan lebih lanjut oleh James Monroe pada

tahun 1823, dengan alasan mengusir persyarikatan besar. Akhirnya AS tampil

dalam bentuk Intervensi di Amerika. Tapi tujuannya untuk menolong AS dari

ancaman, karena posisi AS pada saat itu sebagai pembela Amerika. Tindakan ini

sekaligus mengumumkan doktrin Monroe yang akhirnya menjadi termashur pada

saat itu dengan semboyan ‘American for the American’.

53

Periode ekspansi, pola ini sangat bertolak belakang dengan pola pertama

yaitu isolasionis. Awal mula terjadinya pergeseran ini karena AS secara lambat

laun juga mengikuti arus perkembangan dari Barat yang dibawa oleh orang-orang

Eropa. AS mencoba mengembangkannya dengan cara-cara yang sesuai degan

kondisi dalam negerinya, yakni berkeinginan menguasai seluruh benua Amerika.

Keinginan tersebut terbukti dengan adanya perang AS-Meksiko.

54

Periode selanjutnya adalah netral. Timbulnya perang besar dalam sejarah

abad ke -20 telah memberi warna baru dalam konstelasi perpolitikan di Amerika

Serikat, terutama politik luar negerinya.

55

52Stephen G.Brooks dan William C. Wohlfort, Amerika dan Dunia “Keunggulan Amerika dalam Tinjauan”,Jakarta.hlm. 267 53Ibid,. 54Ibid,. 55Repository University Of Riau, Op.Cit.hlm.21

Peperangan yang terjadi pada waktu

ang mengkhawatirkan seluruh dunia, tidak memengaruhi AS agar melibatkan diri


dalam peperangan. Dalam rangka mengantisipasi, Amerika Serikat mengambil

tindakan kebijaksanaan, yakni sikap netral yang dimanifestasikan dalam berbagai

kebijaksanaan.Pada perkembangan selanjutnya politik luar negeri Amerika Serikat

mengarah ada intervensi, yaitu kebijakan yang bersifat campur tangan dalam

berbagai urusan, baik masalah internasional, masalah regional, ataupun dalam

masalah dalam negeri. Politik ini mengakibatkan peran Amerika Serikat semakin

besar pada periode setelah PD II, bahkan pada saat sekarang ini.56

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat sering dibicarakan dalam lingkup

ketegangan dialektik antara dua pola yang berlawanan : pragmatisme-realisme dan

legalisme-moralisme. Atau dengan kata lain, kebijakan luar negeri Amerika

Politik

intervensi ini dilakukan AS secara terang-terangan tanpa mengindahkan norma-

norma dalam negerinya, negara lain dan peradilan yang berlaku dalam hubungan

Internasional.

Politik intervensi bagi Amerika Serikat dimanfaatkan untuk mencari

keuntungan dalam bentuk nyata. Setiap tindakan yang dilakukan harus bermanfaat

bagi kepentingan nasionalnya sendiri. Amerika Serikat sering menggunakan jalan

pintas dalam mengambil kebijakan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Jalan pintas ini biasanya tidak menggunakan prosedural peradilan dalam sistem

pemerintahan Amerika Serikat dan Internasional. Dalam hal ini PBB merupakan

salah satu wahana yang dijadikan legitimasi oleh Amerika Serikat untuk

melakukan apa saja yang sesuai dengan kepentingannya.

56Repository University Of Riau ,Op.Cit.hlm.22


Serikat mondar mandir antara politik riil dan moralisme. Esensi realisme ini adlah

kepentingan nasional yang terkait erat dengan keamanan nasional. Sebaliknya,

legalisme-moralisme menunjukkan sebuah etos budaya yang lebih dalam beserta

nilai-nilainya. Nilai-nilai ini tertanam dalam gagasan inti dari kebesaran bangsa,

berdampingan dengan perjuangan kebebasan individu dan kapitalisme demokratis

di dalam dan luar negeri.57

Bila Amerika berpegang pada ajaran pragmatisme, maka non intervensi

merupakan prinsip politik luar negeri. Namun bila dihadapkan pada idealisme

Amerika untuk mendemokrasikan dunia maka non intervensi tidak mungkin

diterapkan sepenuhnya.

58 Masalahnya, pragmatisme Amerika menerjemahkan

intervensi Amerika sebagai intervensi militer, pada dasarnya bertentangan dengan

ajaran tersebut. Namun bila dihadapkan pada prinsip politik Amerika yang anti

terhadap ancaman-ancaman negara lain, misalnya ketika era komunisme, mka

kerap kali intervensi militer harus dilaksanakan. Era kini ancaman baru telah pula

menghadang Amerika, yaitu yang mereka namakan ancaman terorisme.59

Dikaitkan dengan ajaran pluralisme,ketika manusia hidup di alam semesta

yang pluralistik, dengan hakikat manusia yang juga pluralistik, maka konsistensi

kerapkali tidak mungkin dilakukan secara murni. Menurut pluralisme,manusia

bertindak dalam menjalani kehidupan atau menghadapi masalah tidak selalu

berpegang pada suatu prinsip. Cara-cara menangani masalah tergantun pada

57Ibid.,hlm.23 58Albertine Minderop,2006.Pragmatisme, Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika,Jakarta.hlm.117 59Ibid,.hlm.117


situasi dan kondisi, inkonsistensi merupakan hal yang dimungkinkan, walaupun

suatu tindakan kerap kali diwarnai oleh sikap paradokal dan kontroversi. Jadi,

pluralisme dalam politik luar negeri Amerika beraneka ragam, bebas memilih, dan

tergantung pada prinsip politik mutakhir dan sistem pemerintahan yang mengacu

pada pengalaman.60

Seperti yang dijelaskan di atas, pragmatisme politik luar negeri Amerika

sangat dipengaruhi oleh tradisi dan latar belakang sejarah mereka yang hadir

melalui pengalaman. Selain itu pengaruh kebijaksanaan ideologis juga memegang

peranan dalam hal ini. Kebijakan ini menghasilkan antara lain lahirnya doktrin

Monroe, The Open Door Policy, ‘demokratisasi” Woodrow Wilson dalam proses

diplomasi, sikap penolkan Roosevelt terhadap ekspansionisme kelompok Axis,

usaha Amerika mencari dukungan untuk PBB, keyakinan pemerintahan Truman

akan bahaya komunisme bagi perdamaian dan kesejahteraan internasional,

pemerintahan Kennedy tentang bangkitnya Dunia Ketiga, komitmen Carter

mengenai pentingnya HAM di luar negeri serta perannya mendamaikan Israel-

Mesir, serta diplomasi Reagan di Amerika Tengah dan tumbangnya beberapa

negara komunis.

61

Demikianlah, hasil yang telah dicapai Amerika seperti dijelaskan di atas

terkait dengan cita-cita dan nilai-nilai ideologis bangsa. Konsep pragmatis yang

terdapat di dalam ideologi politik luar negeri Amerika menekankan cita-cita selalu

selaras dengansikap hidup Amerika. Dengan demikian, politik luar negeri

60Ibid,.hlm.118 61Ibid.,hlm.118


Amerika harus berdasarkan standar tradisi, historis, dan ideologi. Oleh karena itu,

pergantian pimpinan negara tidak serta merta mengubah kebijakan luar negeri

Amerika. Politik luar negeri mereka sekan-akan sudah terpola walau siapapun

yang menjadi pimpinan negara. Hal ini disebabkan oleh mereka yang

menganggap ideologi demokrasi liberal yang terbaik berdasarkan pengalaman dan

sejarah bangsa. Selama ini Amerika banyak mengandalkan kekuasaan dalam

diplomasinya.62

Secara teoritis pada konteks politik luar negeri Amerika dalam menjalin

hubungan dengan negara lain di dunia untuk mencapai kepentingan nasional (

Amerika dan Dunia), terdapat empat framework utama. Empat framework itu

singkatnya dikenal sebagai kerangka kerja politik luar negeri Amerika untuk

mencapai kepentingan nasional, yang terdiri dari power, peace, prosperity, dan

principles.

63

1. Power (kekuatan)

Power adalah syarat kunci dalam merumuskan dasar tujuan Amerika

menguasai dunia, pertahanan diri, dan pemeliharaan kemerdekaan dan teritorial

nasional. Power mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya agresi dan penting

untuk menyebarkan pengaruh terhadap negara lain. Power merupakan kunci

utama untuk memelihara pertahanan yang kuat dan pencegahan yang kredibel.

Power memungkinkan aktor untuk membentuk ssesuai dengan refleksi

kepentingannya. Power juga memungkinkan Amerika untuk memelihara

62Ibid.,hlm.119 63G.John Ikenberry,2007. American Foreign Policy Theoritical Essay,New York.hlm.8


keamanan, menangkis dan menaklukkan setiap ancaman terhadap keamanan

negara. Power bisa mendesak justifikasi penggunaan kekuatan militer. Dalam

konteks power, Amerika masih menggunakan pendekatan pandangan-pandangan

realis.

Sebagai konsekuensi dari hal ini, terdapat empat poin utama :64

1) Negara mengejar kepentingan-kepentingan, tidak untuk perdamaian

Konteks inilah yang membangun perilaku Amerika dalam

menjalankan politik luar negerinya. Amerika tidak segan untuk

mengumandangkan perang dengan pihak lain jika merasa kepentinganya

terganggu. Amerika lebih memilih untuk melakukan tindakan agresi,

perang dan tindakan koersif semacamnya dengan alasan dan seruan untuk

menciptakan perdamaian.

2) Politik dan kekuasaan militer adalah hal utama yang harus diedarkan

Bagi Amerika usaha untuk mempertahankan keamanan lebih

penting dari pada hanya sekedar upaya pemeliharaan keamanan. Artinya

Amerika lebih cenderung menggunakan strategi-strategi yang defensif

ketimbang deteren.

3) Kekuasaan ekonomi dan aspek-aspek kemakmuran lainnya menjadi nilai

penting bagi kekuasaan militer

Ekonomi Amerika telah membuat dan menjadikan Amerika kuat

sebagai pesaing utama dalam kancah global. Hal itu karena didukung oleh

64Ibid,.hlm.9


berbagai penemuan dan inovasi teknologi. Keadaan itu telah membuat

Amerika menjadi aktor utama dalam penguasaan teknologi mutakhir

dunia. Selain itu untuk menjaga kondisi demikian, diperlukan dukungan

yang penuh dari aspek politik, dimana sebagai bentuk komitmennya

alokasi dana pertahanan di Amerika adalah yang terbesar di dunia.

4) Meskipun prinsip-prinsip seperti demokrasi dan hak asasi adalah penting,

namun tetap harus mendukung penuh eksistensi power

2. Prosperity (kemakmuran)

Politik luar negeri Amerika, utamanya dimotifasi oleh keinginan untuk

mencapai dan mempertahankan kemakmuran. Dalam motifasi ini, terdapat

beberapa kepentingan ekonomi dalam politik luar negeri Amerika, diantaranya

:

• Kebijakan-kebijakan untuk membantu menurunkan tarif impor dalam

hubungan dagangnya dengan negara lain.

• Menciptakan pertumbuhan pasar untuk produk-produk ekspor Amerika

• Penanaman investasi luar negeri yang menguntungkan bagi Amerika

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik, dll.

Banyak teori yang menekankan bahwa penekanan utama politik luar

negeri Amerika adalah faktor-faktor ekonomi. Secara umum, penekanan

ekonomi dalam politik luar negeri Amerika dibagi dalam dua prinsip. Pertama,

politik luar negeri Amerika ditekankan untuk mencapai keuntungan ekonomi


bagi Amerika. Indikatornya adalah keseimbangan perdagangan, pertumbuhan

ekonomi, dan kondisi makroekonomi yang sehat. Untuk mencapai tujuan ini,

dalam memasuki abad ke 21 politik luar negeri Amerika menekankan

efeksifitas lebaga-lembaga Internasionalyang dirancangnya untuk

meningkatkan keuntungan ekonominya (IMF,WTO, dan World Bank). Oleh

karenanya dapat dikatakan bahwa eksistensi dari ketiga lembaga iniadalah

dalam rangka untuk menjalankan politik luar negeri Amerika untuk mencapai

prosperity.

3. Peace (perdamaian)

Peace secara filosofis dilihat sebagai tujuan dalam menjawab pertanyaan

untuk apa power diamankan. Secara prinsip, Amerika memposisikan diri

sebagai penjaga keamanan dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh perjalanan

sejarah dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh oleh bangsa Amerika.

Untuk mewujudkan peace, Amerika tidak segan-segan untuk

mengumandangkan perang. Dalam politik luar negeri Amerika, ini lebih

dikenal dengan istilah “perang untuk mengakhiri perang”.

4. Principles (prinsip)

Tujuan politik luar negeri Amerika yang keempat adalah prinsip. Prinsip

itu meliputi nilai, idealisme, dan kepercayaan. Untuk prinsip ini, politik luar

negeri Amerika utamanya untuk menyebarkan akar-akar idealisme

demokrasinya ke seluruh dunia. Oleh para pemikir Amerika yang melahirkan

demokrasi seperti Thomas Jefferson, hanya bentuk pemerintahan republik


yang demokratis yang menghargai hak asasi manusia, berarti demokrasi

adalah bentuk pemerintahan yang perlu dijaga dan dikembangkan di dunia.

Dalam konteks ini, tindakan politik luar negeri Amerika tidak dapat

dilepaskan dari upaya penyebarluasan prinsip-prinsip negaranya ke seluruh

dunia.65

Menurut M. Amien Rais,kawasan Timur Tengah dewasa ini menempati

kedudukan strategis dalam percaturan politik Internasional karena beberapa alasan

:

Keempat prinsip dalam tataran teoritis inilah yang menjadi

landasan bagi para pemimpin Amerika dalam menjalankan politik luar negeri

dan menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain di dunia.

Meskipun kebijakan yang diambil masing-masing presiden dikemas dengan

tampilan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya politik maupun

kebijakan luar negeri yang diterapkan tetap akan bersandar dan tidak terlepas

dari keempat prinsip tersebut.

2.2 Politik Luar Negeri Amerika Serikat Di Timur Tengah

2.2.1 Kepentingan Ekonomi

66

Pertama, kawasan ini menyimpan reserve minyak yang paling besar

dibandingkan dengan kawasan lain, sehingga dalam zaman dimana energi minyak

menjadi barang yang sangat langka, Timur tengah memegang peranan sangat

65Ibid.,hlm. 15 66Dr. Mardenis, SH, Msi.,2011.Pemberantasan Terorisme,Jakarta.hlm.213


menentukan dalam percaturan politik dan ekonomi Internasional. Kedua, negara-

negara di Timur Tengah berkat kekayaan yang diperoleh dari rejeki minyak telah

enjadi negara-negara pengimpor senjata dari imur maupun dari Barat. Kawasan ini

sangat menarik bagi negara-negara pengekspor senjata yang dengan mudah dapat

memperoleh devisa secara sangat menguntungkan lewat lalu lintas perdagangan

senjata mereka. Amerika Serika, Uni Soviet, Inggris, Prancis beberapa negara

Eropa Timur dan sejumlah negara Amerika Latin serta Republik Rakyat Cina

adalah negara-negara yang menaruh minat besar dalam perdagangan senjata di

Timur Tengah. Ketiga, berkat bonanza minyak tersebut Timur Tengah telah

menjadi benua ekonomi yang mampu menyedot berbagai komoditas dari luar.

Negara-negara industri dari Baat maupun dari Asia, terutama Jepang, Korea

Selatan, Hongkong dan Taiwan selalu mengincar untuk berbagai produk industri

mereka. Oleh karena itu, Timur Tengah tidak saja memiliki nilai yang strategis,

tetapi juga bernilai ekonomis. Keempat, konflik antarnegara Timur Tengah,

terutama konflik antara Israel dan negara-negara Arab mempunyai dimensi

Internasional dan melibatkan campur tangan negara-negara seperkuat Amerika

Serikat dan Uni Soviet ( sekarang Rusia). Perdamaian dan keamanan Internasional

sampai batas ertentu dipengaruhi oleh konflik-konflik yang terjadi di kawasan ini.

Dengan kata lain, hampir setiap konflik besar yang terjadi di Timur Tengah

mengimbas ke kawasan lain dan ikut mengguncang stabilitas kawasan tersebut.67

67Ibid,.hlm.216


Kelima, Timur Tengah secara geografis, geopolitis, dan gestrategis

merupakan kawasan yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat

Internasional, justru karena letaknya yang menghubungkan benua Eropa, Afrika

dan Asia. Beberapa negara Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan

wilayah (ex) Uni Soviet menambah arti penting kawasan inisecara keseluruhan.

Keenam, Timur Tengah terbukti dalm sejarah telah menjadi The cradle of

civilation (asal muasal peradaban manusia). Bukan itu saja, bahkan semua agama

wahyu diturunkan di kawasan Timur Tengah. Agama-agama Yahudi, Kristiani,

dan Islam, semuanya dilahirkan di Timur Tengah.68

Penjelasan di atas menggambarkan betapa penting dan strategisnya posisi

kawasan Timur Tengah dalam percaturan politik Internasional. Karena itu, tidak

heran jika hampir setiap presiden yang berkuasa di AS (mulai dari Truman sampai

Bush) selalu menjadikan kawasan ini sebagai salah satu prioritas kebijakan politik

luar negerinya.

Bangsa-bangsa yang pernah hadir di kawasan penting ini dengan

sendirinya ikut mengukir sejarahnya. Berbagai bangsa datang dan pergi silih

berganti di kawasan ini sesuai dengan dinamika proses sejarah. Dewasa ini,

disamping bangsa Arab bangsa-bangsa lain yang ikut menghuni Timur Tengah

adalah bangsa Persia (Iran), Afghanistan, Turki serta bangsa Kurdi. Akan tetapi,

bangsa Arab merupakan jumlah terbesar dibadingkan dengan yang lain.

69

68Ibid,.hlm 216 69Ibid.,hlm 216

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan luar

negeri suatu negara apapun bentuknya selalu bermuara pada upaya


memperjuangkan kepentingan nasional (national interest)nya. Kepentingan

nasional AS di kawasan Timur Tengah yang paling utama adalah kepentingan

ekonomi dalam bentuk menjaga kelancaran pasokan minyak buat kelancaran

industri dalam negerinya serta mempertahankan penguasaan ekspor senjatanya ke

kawasan ini. Untuk mempertahankan kepentingannya itu, AS membutuhkan dan

mengandalkan Israel sebagai kekuatan milter utama di Timur Tengah, sekaligus

menjaga eksistensi Israel sebagai “monster”,, bagi negara-negara Arab yang

memusuhinya. Logika ekonominya dengan eksistensi Israel sebagai ancaman

terbesar bagi keamanan negara-negara Arab yang petro dolar akan selalu

membutuhkan impor impor senjata dari AS buat keamanan nasionalnya.

70

Salah satu “ senjata” yang digunakan AS dalam menjamin superioritas

Israel di Timur Tengah adalah dengan memanfaatkan hak vetonya di Dewan

Keamanan PBB, sehingga ada kalangan yang mengatakan bahwa dalam

realitasnya penggunaan hak veto AS di PBB tidak lebih dari hak AS untuk

membela kebiadaban Israel dalam “menzalimi” bangsa Arab Palestina yang lemah

dan nyaris tidak berdaya. Penggunaan hak veto oleh AS dalam membela

kebiadaban Israel, erakhir untuk tahun 2006, terjadi tgl.20/10-2006 yakni dalam

Kerangka berpikir seperti inilah yang membuat kebjakan politik luar negeri AS

di kawasan Timur Tengah selalu menggunakan standar ganda (double standart)

dan sangat diskriminatif terhadap negara/bangsa Arab yang memusuhi Israel

sekutu utamanya.

70Ibid., hlm 217


upaya AS menggagalkan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB guna mengecam

pembantaian tentara Israel terhadap penduduk sipil Palestina. Padahal, resolusi

tersebut telah diamini mayoritas anggota tetap DK PBB. Dari 15 anggota tetap

PBB, 10 anggota menyatakan setuju, empat anggota lainnya abstein, dan satu

anggota lagi menolak yaitu AS sendiri.71

Amerika Serikat mempunyai kepentingan global untuk menguasai Timur

Tengah baik secara ekonomis,politis,maupun strategis, dan tidak ingin

kepentingannya tersebut gagal. Dengan pengaruh yang cukup besar AS melalui

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi, mulai dari

kecaman,pengerahan pasukan multinasional, blokade ekonomi, sampai

persetujuan penggunaan militer, yang mana semua resolusi tersebut bertujuan

untuk menyelamatkan kepentingan AS di Timur Tengah.

72

Dalam menjaga kelangsungan kepentingannya di Timur Tengah, AS

berkeinginan untuk menata kembali stabilitas politik dan keamanan di kawasan

tersebut. Salah satunya adalah penyelesaian konflik Arab-Israel karena konflik ini

adalah merupakan kunci pokok bagi perdamaian dan stabilitas keamanan di Timur

Tengah. Kepentingan ekonomi AS di Timur Tengah tidak terlepas dari

kepentingan minyaknya. Pada mulanya alasan keamanan dan strategis masih

mendasari ambisi AS untuk terlibat di Timur Tengah. Namun setelah 30 tahun

71Ibid., hlm 217 72


kemudian, pentingnya Timur Tengah bagi Amerika Serikat yang sudah menjadi

salah satu importir minyak terbesar di dunia.73

Country

Tabel 1. Daftar Negara Pengimpor Utama Minyak Mentah kepada Amerika

Serikat (data dirilis pada 29 November 2011)

Crude Oil Imports (Top 15 Countries)

(Thousand Barrels Per Day )

Sep-11 Aug-

11

YTD

2011 Sep-10

YTD-

10

Canada 2324 2240 2157 1937 1971

Saudi Arabia 1465 1075 1180 1082 1072

Mexico 1099 1150 1113 1108 1132

Venezuela 759 806 893 919 928

Russia 529 854 826 1107 1018

Nigeria 510 365 364 308 328

Colombia 403 637 473 422 464

Iraq 299 303 203 229 215

Equador 283 311 323 404 413

Angola 275 252 246 286 295

Algeria 163 213 225 177 270

Virgin Islands 145 165 164 172 204

Brazil 139 140 204 366 337

73


Aruba 74 32 54 30 14

Kuwait 72 52 39 0 0

Note : The data in the tables above exclude oil imports into the U.S. territories.

Sumber : U.S Energy Informastion Administration74

Berikut adalah negara – negara dengan konsumen minyak tahun 2012 :

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Arab Saudi adalah negara

penyuplai minyak mentah terbanyak kedua setelah Kanada. Kemudian negara

Timur Tengah yang banyak meyuplai minyak mentah ke Amerika Serikat yaitu

Iraq dan Kuwait. Ini berarti Timur Tengah merupakan aset penting bagi Amerika

Serikat.

75

Tabel 2 Negara Konsumen Minyak Terbesar Pada Tahun 2012

1 Amerika Serikat 18.490.000

2 Cina 10.277.000

3 Jepang 4.726.000

4 India 3.622.000

5 Rusia 3.195.000

6 Arab Saudi 2.861.000

7 Brazil 2.807.000

8 Jerman 2.388.000

9 Korea Selatan 2.301.000

74http://www.eia.gov/pub/oilgas/petrolium/datapublications/companylevelimports/current/import.html diakses 02 Februari 2018 pukul 15.07 75Petrolium and other liquids,http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/leafhandler.ashx?o=PET&s=MTTIMUSI&f=M


http://www.eia.gov/pub/oilgas/petrolium/datapublications/companylevelimports/current/import.html�

10 Kanada 2.281.000

11 Meksiko 2.144.000

12 Prancis 1.740.000

13 Iran 1.709.000

14 Indonesia 1.590.000

15 Inggris 1.503.000

Sumber : U.S Energy Information Administration , 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa AS adalah negara dengan kebutuhan

minyak yang paling tinggi di dunia, AS membutuhkan 18.490.000 barel minyak

perhari. Dibanding jumlah produksi minyak AS yang berjumlah 11.110.000 barel

perhari, maka AS kekurangan setidaknya 7.380.000 barel minyak perhari untuk

menopang kebutuhan di negaranya.

Semakin pentingnya Timur Tengah dengan semakin tergantungnya

negara-negara sekutu AS (Eropa Barat dan Jepang) terhadap minyak di Timur

Tengah, yakni sekitar 80% dari kebutuhan minyak mereka. Pentingnya minyak

bagi negara-negara di luar kawasan, telah menyebabkan negara-negara industri

tersebut memusatkan perhatiannya untuk mendapatkan konsesi dari negara-negar

Timur Tengah. Oleh karenanya stabilitas Timur Tengah menjadi penting bagi AS

dan sekutunya untuk menjamin kelancaran lalu lintas suplai minyak dari kawasan

tersebut. Dari gejolak-gejolak yang dapat mengancam kelangsungan kepentingan


mereka, dan cara terbaik untuk menghindari ancaman tersebut yaitu penyelesaian

bagi terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah.76

2.3 Gambaran Umum Negara Suriah

2.3.1 Profil Negara Suriah

Gambar 1. Peta Negara Suriah

Republik Arab Suriah (Arab: الجمهورية العربية السورية‎ al-jumhūriyyaħ al-

arabiyyaħ as-sūriyyaħ; bahasa Inggris: Syria), adalah negara yang terletak di

Timur Tengah, dengan negara Turki di sebelah utara, Irak di Timur, Laut Tengah

di barat dan Yordania di selatan. Suriah beribukotaDamaskus.76F

77

Suriah merupakan salah satu pusat peradaban paling tua di muka bumi.

Penggalian oleh para arkeolog pada tahun 1975 di kota Ebila bagian Utara Suriah,

menunjukkan sebuah kerajaan Semit sempat berdiri dan menyebar dari laut Merah

76Repository University Of Riau, Op.cit,hlm.23-25 77Profil Negara Suriah di akses di https://id.wikipedia.org/wiki/Suriah pada 28 Feberuari 2018 Pukul 19.47


https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab�

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris�

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara�

https://id.wikipedia.org/wiki/Timur_Tengah�

https://id.wikipedia.org/wiki/Turki�

https://id.wikipedia.org/wiki/Utara�

https://id.wikipedia.org/wiki/Irak�

https://id.wikipedia.org/wiki/Timur�

https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tengah�

https://id.wikipedia.org/wiki/Barat�

https://id.wikipedia.org/wiki/Yordania�

https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan�

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Ibukota_Dunia�



https://id.wikipedia.org/wiki/Suriah�

ke Turki dan mesopotamia pada 2500-2400 SM. Berdasarkan sejarah, wilayah

Suriah kuno meliputi Jordan, Israel, Lebanon dan Suriah modern. Karena letaknya

yang sangat strategis di tepi pantai, maka wilayah ini menjadi pusat perdagangan

Kekaisaran Punisia, pusat Kekaisaran Romawi, Persia, Mesir, Babilonia,

Macedonia, Assiria, Bizantium dan Arab. Pada tahun 635, kaum Arab Muslim

berhasil merebut Suriah dari Kekaisaran Bizantium (Romawi Timur) dan setelah

itu pada tahun 661-750 Dinasti Umawi memerintah Suriah. Sampai akhir abad ke-

15, wilayah Suriah berkali-kali mengalami pergantian penguasa dari Arab

Muslim, Tentara Salib, Mongol serta Mamluk hingga menjadi bagian Kekaisaran

Ottoman Turki dari tahun 1516 sampai tahun 1920 termasuk wilayah Libanon

yang diserahkan kepada Perancis ketika Kekaisaran Ottoman Turki kalah dalam

Perang Dunia I hingga akhirnya Suriah merdeka pada tanggal 17 April 1946.78

Republik Arab Suriah dengan ibu kota Damaskus berada di wilayah Timur

Tengah yang sebelah Utara berbatasan dengan Turki berjarak 845 km, sebelah

Timur dengan Irak berjarak 596 km, sebelah Selatan dengan Yordania berjarak

356 km, sebelah Barat dengan Libanon berjarak 359 km, dengan Laut Tengah

berjarak 183 km dan dengan Israel berjarak 74 km. Suriah memiliki luas wilayah

185.180 km2 termasuk Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel seluas 1.295

km2. Posisi dan kondisi wilayah yang strategis ini menjadi perhatian negara-

78Zainal Abdi, Kepentingan Rusia Meningkatkan Penjualan Senjata Kepada Rezim Bashar Al-Assad Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2013, hlm.4.Jom Fisip Vol.2No.1-Feberuari 2015


negara baik yang bersahabat maupun tidak, khususnya yang memiliki

kepentingan.79

Suriah merupakan negara di timur tengah yang mulai di perhitungkan

keberadaannya pada era pasca perang Teluk. Hal ini di sebabkan karena adanya

campur tangan Suriah dalam tercapainya perdamaian di Timur Tengah. Sebelum

tahun 1918, Suriah atau yang di kenal dengan nama Syam mencakup seluruh

daerah yang sekarang ini mencakup negara Suriah, Yordania, Palestina, Israel dan

Lebanon. Pada mulanya, baik orang Romawi ataupun orang Usmani, daerah

Suriah itu terbentang dari laut Tengah sampai ke sungai Eufrat, dari sungai Sinai

hingga ke daerah perbukitan di Selatan Turki. Daerah itu, terutama bagi para

pendukungnya di kenal dengan nama Suriah Raya. Akan tetapi, negara Suriah

yang di perkirakan sekarang ini memiliki daerah yang lebih kecil dari pada itu.

80

Suriah merdeka pada tahun 1946, semenjak kemerdekaannya Suriah

mempunyai satu partai politik yang paling berkuasa, yakni Partai Ba’th. Pada

tahun 1970, Hafez Al Assad berhasil mendapatkan kekuasaannya lewat

penggulingan militer yang disebut “gerakan koreksionis”. Hafez Al Assad

merupakan pemimpin yang hebat, dia mampu mengambil hati rakyat Suriah.

Kehebatannya sebagai pemimpin juga terlihat dari cara mengambil keputusan,

2.3.2 Transisi Kepemimpinan Kepada Bashar Al Assad

79Ibid,.hlm.4 80Ibid,.hlm.5


Hafez Al Assad adalah orang yang sangat cermat dalam membuat kebijakan, juga

hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.81

Suriah mengklaim sebagai Negara Republik, bukan negara monarki.

Namun Hafes Al Assad sudah mempersiapkan anaknya untuk menggantikannya

demi mempertaankan rezim Assad di Suriah. Saat ia sudah merasa kesehatannya

menurun, Hafez menyiapkan Basil Al Assad anak tertuanya untuk

menggantikannya. Namun, Basil Al Assad tewas dalam kecelakaan mobil pada

tahun 1994. Saat itu Bashar Al Assad sedang mengambil studi postgraduate di

Western Eye Hospital, London, dipanggil pulang karena kecelakaan yang

menimpa kakaknya.

Hafez Al Assad berhasil mempertahankan kepemimpinannya selama 30

tahun,bahkan pada referendum 10 Februari 1999, Hafez berhasil mendapatkan

99,99 persen suara. Keberhasilan tersebut sudah pernah didapatkan sebelumnya

pada pemilu Desember 1991. Artinya pendukung Hafez Al Assad masih utuh

meskipun waktu terus berjalan. Dalam referendum tahun 1999 ada 9 juta rakyat

termasuk tentara yang berhak memberikan suara.

82

Kematian Bashil Al Assad membuat Bashar menjadi kandidat tunggal

yang akan menggantikan Hafez. Bashar mulai dilibatkan dengan kepengurusan

Partai Ba’ath, sampai diangkat menjadi Komandan Divisi Kendaran Lapis Baja

2.3.3 Suriah di bawah Bashar Al Assad

81Riza Sihbudi,1995. Profil negara-negara di Timur Tengah,Jakarta.hlm.193 82Ibid,.


Angkatan Darat Suriah. Karier Militer Bashar Al Assad melaju cepat, Bashar

masuk Akademi militer di Homs pada tahun 1994, pada tahun 1999 Bashar sudah

berpangkat kolonel. Bahkan Bashar sudah menjadi setara dengan Brigadir

Jenderal saat kematian Ayahnya pada tahun 2000. Saat posisinya di militer sudah

kuat, Bashar menyingkirkan beberapa perwira tua yang korup dan para perwira

yang menurutnya akan menjadi sandungan baginya di masa depan. 83

Selama berkuasa, rezim Assad melindungi kekuasaannya dengan

mengembangkan jaringan pengaman politik yang sangat kuat. Rezim Assad

mengintegrasikan militer ke dalam rezim, juga memperkuat kekuasaannya dengan

membangun jaringan yang loyal dan menempatkannya pada posisi-posi penting.

Pada akhirnya militer, aparat, dan para kaum elit begitu menyatu dan sangat sulit

dipisahkan dari rezim Assad.

84

Di bawah rezim Bashar AL Assad Suriah mengalami kemajuan ekonomi,

yakni Suriah memasuki transisi dan transformasi dari sistem ekonomi sentralis

menuju ekonomi pasar terbuka. Namun kemajuan ekonomi yang terjadi tidak

menjamin kebalnya Suriah atas revolusi yang tengah berlangsung. Bashar Al

Assad mentransfer perekonomian menjadi perekonomian rente yang dikuasai oleh

orang-orang yang berhubungan dengan rezim yang berkuasa. Hasilnya adalah

tradisi korup yang merajalela dan melekat pada kalangan elit politik. Hal tersebut

berakibat kepada kesulitan ekonomi yang dirasakan oleh warga Suriah.

85

83Trias Kuncahyono, 2013. Musim Semi di Suriah.hlm.55 84Ibid,. 85Ibid,.


Untuk melihat kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat Suriah dapat

diukur dari beberapa faktor, yakni indeks pertumbuhan SDM, indeks kebebasan

ekonomi, indeks bisnis, indeks ekonomi dunia dan indeks korupsi di Suriah.

Dalam indeks pertumbuhan SDM , dari hasil survei yang dilakukan UNDP

terhadap 177 negara , Suriah mendapat peringkat 107. Ukuran tersebut mencakup

3 aspek dalam kehidupan manusia, yakni kehidupan yang sehat dan panjang,

kehidupan yang berpendidikan dan mempunyai standar kehidupan yang layak.86

86United Nation Development Program UNDP, Human Development Report,2006,http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/counter diakses 4 Februari 2018 pukul 20.12


BAB III


OBAMA TERHADAP KONFLIK SURIAH (2011-2013)

3.1 Konflik Suriah

3.1.1 Kronologis Konflik

Memanasnya politik yang terjadi di kawasan Timur Tengah memiliki

tujuan yang sama yaitu menuntut perubahan terhadap pemerintah yang berkuasa.

Perguncangan politik di sejumlah negara di kawasan Timur Tengah diberi

sebutan musim semi Arab (the Arab spring). The Arab Spring merupakan sebuah

revolusi yang menjalar cepat menggoncangkan stabilitas politik di negara-negara

Timur Tengah dengan mengharapkan sebuah pembaharuan. Revolusi ini

dilakukan oleh rakyat kepada penguasa mereka dengan membawa pesan yang

sama, yaitu menginginkan perubahan secara fundamental terhadap kekuasaan dan

mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Rakyat menuntut agar hasil-hasil

pembangunan tidak lagi dikuasai sekelompok orang yang berkuasa, tetapi harus

membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dengan demikian, sebuah

kehidupan masyarakat yang terbuka dapat terwujud di negara-negara tersebut.87

The Arab spring bermula dari pergolakan rakyat di Tunisia, lalu menyebar

ke Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara lain di Timur

Tengah. Dalam revolusi tersebut, banyak pemimpin otoriter yang jatuh seperti

87Zainal Abdi, Kepentingan Rusia Meningkatkan Penjualan Senjata Kepada Rezim Bashar Al-Assad Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2013,hlm.1. Jom FISIP Vol.2 No.1 Februari 2015


Moammar Khadafi, mantan presiden Tunisia Zine Abidin Ben Ali dan mantan

Presiden Hosni Mubarak.88

Begitu juga dengan Suriah, konflik yang terjadi di Suriah dapat dirunut

dari peristiwa protes yang dilakukan oleh sekelompok pelajar saat mereka menulis

slogan-slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota.

89Slogan-slogan itu

berbunyi “Rakyat menginginkan rezim turun”. Kepolisian Pemerintah Suriah

menagkap para pelajar itu kemudian memenjarakan mereka selama satu bulan.

Selama dalam masa penahanan, para pelajar itu mengalami penyiksaan, hal itu

diketahui setelah para pelajar itu dibebaskan. Mengetahui penyiksaan yang

dilakukan oleh pihak kepolisian, tanggal 11 Maret 2011 masyarakat kemudian

melakukan aksi demonstrasi yang digelar di kota Barat Daya Daraa yang

memprotes penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pasukan keamanan

berupaya membubarkan demonstrasi, namun para demonstran tak bergeming,

sampai akhirnya pasukan keamanan melepaskan tembakan ke arah para

demonstran.90

Pada 23 Maret 2011, demonstrasi kembali melanda kota Daraa, pasukan

keamanan kembali melepaskan tembakan untuk membubarkan para demonstran,

pada kasus ini 20 demonstran dikabarkan tewas. Menyusul insiden tersebut,

Presiden Bashar Al Assad, mengumumkan bahwa pemerintah sedang

mempertimbangkan untuk menerapkan reformasi politik, termasuk menghapus

88Ibid,. 89 Dina Y. Sulaeman, Op.Cit, hlm. 100. 90A.Muchaddam Fahham dan A.M. Kartaatmaja, Konflik Suriah : Akar Masalah dan Dampaknya,hlm.39. Politica Vol.5 No. 1 Juni 2014


pembatasan partai politik dan menghapus hukum darurat Suriah yang telah

diterapkan selama 48 tahun. Namun pengumuman itu diabaikan oleh para tokoh

oposisi Suriah. Pada 25 Maret 2011, setelah sholat Jumat unjuk rasa kembali

mengemuka di kota-kota seluruh negeri. Pasukan keamanan kembali berupaya

membubarkan aksi unjuk rasa itu, namun unjuk rasa terus berjalan bahkan

bertambah intens.91

Protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh oposisi Suriah mendapat

perlawanan rakyat Suriah pro-pemerintah, perlawanan itu ditunjukkan dengan

melakukan demonstrasi besar-besaran di kota Damaskus. Pada 29 Maret 2011

pemerintah Suriah mengumumkan pengunduran diri dari kabinet, hal ini

dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi yang didengungkan oleh

demonstran. Satu hari setelah pengumuman itu, Presiden Assad tampil untuk

pertama kalinya di depan publik sejak kerusuhan melanda Suriah, dan

menyampaikan pidato di hadapan dewan legislatif untuk meredam protes para

demonstran dan mebgklaim bahwa protes itu terjadi karena konspirasi yang

dilakukan asing. Tetapi ia juga mengakui, bahwa beberapa kekhawatiran

demonstran memang patut diperhatikan. Assad menolak ajakan oposisi untuk

melakukan percepatan reformasi dan mengatakan bahwa pemerintah akan

melanjutkan rencananya untuk memperkenalkan reformasi secara bertahap.

Setelah pidatonya tersebut, media pemerintah Suriah mengumumkan bahwa

91Ibid,.hlm.40


Assad telah membentuk sebuah komisi untuk mempelajari kemungkinan

pencabutan hukum darurat.92

Demonstrasi telah secara sporadis diseluruh negeri, pemerintah Suriah

terus menghubungkan kerusuhan kepada konspirasi asing dan ketegangan

sektarian. Pemerintah membuat beberapa konsesi yang ditujukan kepada Muslim

Suriah konservatif dan minoritas Kurdi. Pada 6 April 2011, Pemerintah Suriah

berusaha untuk menjawab keresahan muslim konservatif dengan menutup satu-

satunya kasino Suriah dan membatalkan hukum 2010 yang melarang guru

perempuan mengenakan niqab, cadar yang menutupi wajah. Pemerintah juga

mengumumkan bahwa Noruz , Festival Tahun Baru yang dirayakan oleh orang

Kurdi sebagai hari libur Nasional.

93

Namun demikian, protes terus berlanjut, dan menyebar ke kota lainnya,

yang mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan kekerasan oleh pasukan

keamanan Suriah. Pada 8 April 2011, pasukan keamanan menembaki demonstran

di beberapa kota Suriah, menewaskan sedikitnya 35 orang. Menyusul sebuah

laporan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai lebih dari 200 orang.

Muncullah kecaman internasional terhadap pemerintah Suriah. Sejumlah

organisasi pembela HAM dan para kepala negara menyerukan pemberhentian

kekerasan.

94

Pasukan keamanan terus menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa

di seluruh negeri, Assad menunjuk kabinet baru dan berjanji untuk melembagakan

92Ibid,. 93Ibid,. 94Ibid,.hlm.41


reformasi politik dan mencabut hukum darurat Suriah. Pada tanggal 19 April

kabinet mencabut undangundang darurat dan membubarkan Mahkamah Agung

Keamanan Negara Suriah. Pengadilan yang khusus digunakan untuk mengadili

pihakpihak anti-pemerintah. Namun pemerintah Suriah juga mengambil tindakan

untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berupaya untuk meredam protes.

Pemerintah Suriah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk

mendapatkan izin dari pemerintah sebelum melakukan demonstrasi. Menteri

dalam negeri Suriah yang baru diangkat mendesak rakyat Suriah agar tidak

melakukan demonstrasi dengan menyatakan bahwa pemerintah akan terus

menganggap demosntrasi sebagai ancaman nasional.95

Segera setelah hukum darurat, pemerintah Suriah meningkatkan

penggunaan kekerasan terhadap demonstran. Pada tanggal 22 April 2011 pasukan

keamanan menembaki demonstran yang berkumpul setelah salat Jumat,

menewaskan sekitar 75 orang, di tengah kecaman internasional yang dipicu oleh

maraknya aksi pembunuhan, pemerintah Suriah melancarkan strategi baru untuk

membungkam protes masyarakat dengan menyebarkan sejumlah besar pasukan

yang dilengkapi dengan tank dan kendaraan lapis baja ke kota-kota Daraa,

Baniyas, Homs, dan tiga lokasi yang dijadikan sebagai pusat antipemerintah. Di

beberapa daerah di negeri ini, pemerintah memberlakukan pemadaman akses

95Ibid,.


komunikasi, mematikan layanan telepon dan internet. Di Daraa, pasukan

keamanan memotong pasokan air dan listrik.96

Seiring dengan demonstrasi yang terus menyebar di Suriah, pemerintah

meningkatkan perlawanan terhadap para pengunjuk rasa dengan kekuatan militer.

Pada awal Mei, protes anti-pemerintah telah mencapai Damakus. Protes yang

terjadi di pusat kota Damaskus ditangani dengan aksi kekerasan pasukan

pemerintah Suriah juga mendirikan barikade keamanan di beberapa pinggiran kota

Damaskus upaya untuk membatasi gerakan para demonstran. Menyusul insiden

tersebut. Uni Eropa (UE) menjatuhkan sanksi berupa pelarangan perjalanan dan

pembekuan aset kepada sejumlah pejabat senior Suriah yang dianggap

bertanggungjawab dalam penanganan demonstrasi. Selain itu, UE juga

menerapkan embargo senjata untuk Suriah. Seiring dengan kekerasan yang terus

terjadi. Suriah juga semakin terisolasi dari sekutu regionalnya. Pada bulan Mei,

Recep Tayyip Edogan, Perdana Menteri Turki, mengutuk penggunaan kekerasan

terhadap warga sipil. Beberapa minggu kemudiaan, Turki memberikan dukungan

untuk pihak demonstran dengan mengadakan sebuah konferensi bagi para anggota

oposisi Suriah.

97

Pada tanggal 6 Juni Kantor berita Suriah melaporkan bahwa 120 tentara

Suriah disergap dan dibunuh oleh sekelompok orang bersenjata di kota utara Jisr

al-Shugur. Masyarakat setempat menyangsikan kebenaran berita tersebut dengan

menyatakan bahwa tentara Suriah dibunuh oleh pasukan pemerintah karena

96Ibid,.hlm.41 97 Syrian-Civil-War,” dalam www.britannica.com, diakses tanggal 4 Maret 2018 pikul 08-46


menolak untuk menembaki demonstran. Menanggapi insiden tersebut pihak

militer Suriah meluncurkan serangan yang berat menyebabkan ribuan warga

melarikan diri dan melintasi perbatasan Turki. Rezim Assad terus menggunakan

kekerasan terhadap para pengunjuk rasa di bulan Juli dan Agustus, serta

meluncurkan serangan militer terhadap sejumlah Kota termasuk Hammah dan

Latakia. Pertumpahan darah terus menuai kecaman internasional yang

menyerukan Assad untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden.98

Pada awal November 2011, pejabat Suriah menyetujui inisiatif Liga Arab

yang menyerukan pemerintah Suriah untuk menghentikan kekerasan terhadap

para demontrans menarik mundur tank dan kendaraan lapis baja dari kota-kota,

dan membebaskan para tahanan politik. Beberapa pihak menilai persetujuan

pemerintah Suriah sebagai taktik untuk mengulur waktu. Satu hari kemudian

kekerasan kembali terjadi di kota Homs.

99

Di bawah tekanan internasional, pemerintah Suriah pada bulan Desember

mengizinkan kunjungan delegasi Liga Arab untuk memantau proses implementasi

dari strategi tersebut. Meskipun kekerasan terus terjadi, penilaian yang diberikan

oleh tim pemantau cenderung positif sehingga menuai kritik dari kelompok HAM

dan oposisi Suriah. Pada pertengahan Januari 2012, kredibilitas delegasi yang

telah mengundurkan diri mengklaim bahwa pasukan pemerintah Suriah telah

memberikan laporan palsu dari rekaman video yang direkayasa. Setelah beberapa

negara Arab menarik anggota tim mereka dari posisi sebagai observer Liga Arab

98Ibid,. 99


secara resmi menangguhkan keberlanjutan misi pemantau pada 28 Januari dengan

alasan kekerasan.100

Setelah kegagalan misi pemantau dari Liga Arab kekerasan terus

meningkat. Pada awal Februari 2012, tentara Suriah melancarkan serangan kota

Homs dengan membombardir wilayah yang dikuasai oposisi selama beberapa

minggu. Pada bulan yang sama, Liga Arab dan PBB bersama-sama menunjuk

Koffi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai

utusan perdamaian untuk Suriah. Upaya Annan untuk penghentian kekerasan

sebagaimana dihadapi Liga Arab pada tahun 2011, digagalkan oleh keengganan

rezim Suriah untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Gencatan senjata

yang disuarakan oleh PBB berhasil mengurangi angka kekerasan pada

pertengahan April. Namun gencatan senjata hanya bertahan selama beberapa hari

sebelum konflik antara pasukan pemerintah dan oposisi kembali terjadi. PBB

menghentikan operasi pemantauan pada bulan Juni atas alasan keamanan. Akibat

peningkatan jumlah kekerasan yang terjadi selama musim panas 2012, Annan

mengundurkan diri pada bulan Agustus dan digantikan oleh diplomat Aljazir,

Lakhdar Brahimi.

101

Pada awal 2012, pengamat internasional dan anggota oposisi menganggap

bahwa Dewan Nasional Suriah yang berbasis di Instanbul masih terlalu lemah

untuk dapat mewakili kelompok oposisi Suriah. Pada bulan November, pemimpin

oposisi Suriah mengumumkan pembentukan koalisi baru yang disebut Koalisi

100 101


Nasional untuk Revolusi Suriah dan Kekuatan Militer Oposisi Koalisi Nasional

Suriah. Dalam satu bulan koalisi mendapat pangakuan dari berbagai negara

sebagai wakil sah rakyat Suriah. Dalam satu bulan berikutnya, sejumlah negara

mengakui Koalisi Nasional Suriah sebagai pihak yang secara efektif dapat

mewakili kelompok oposisi. 102

Pada akhir tahun 2012, situasi militer tampaknya sudah mendekati jalan

buntu. Pejuang pemberontak menguasai wilayah utara Suriah namun menghadapi

kesulitan dalam penyediaan peralatan, persenjataan, dan aspek organisasi.

Sementara itu, pasukan pemerintah juga semakin lemah akibat sejumlah aparatur

yang berbalik memihak oposisi. Pertempuran masih berlanjut setiap hari di

wilayah yang diperebutkan, menyebabkan semakin tingginya korban tewan dari

masyarakat sipil.

103

Dengan minimnya perkembangan yang terjadi di Suriah, negara-negara

sekutu yang memihak pemerintah Suriah dan pemberontak sama-sama

meningkatkan dukungan mereka yang menyebabkan meningkatnya kemungkinan

perang sipil.24 Upaya Turki, Arab Saudi, dan Qatar untuk mendanai dan

mempersenjatai pihak pemberontak semakin terlihat pada akhir 2012 dan awal

2013, sementara pemerintah Suriah terus menerima senjata dari Iran dan

kelompok militan Libanon, Hizbullah. Akhir tahun 2012, Hizbullah juga mulai

102 103


mengirim para pejuangnya sendiri ke wilayah Suriah untuk melawan para

pemberontak. 104

Babak baru yang memungkinkan penggunaan aksi militer internasional di

wilayah Suriah semakin menguat setelah adanya dugaan penggunaan senjata

kimia di pinggiran kota Damaskus oleh rezim Assad yang menewaskan ratusan

orang pada 21 Agustus 2013. Kelompok oposisi Suriah mengklaim bahwa

pasukan proAssad telah melakukan serangan tersebut. Pejabat Suriah menyangkal

penggunaan senjata kimia dan menegaskan bahwa apabila senjata kimia

dipergunakan dalam serangan maka kesalahan berada pada pasukan pemberontak.

Utusan PBB menemukan bukti senjata kimia di beberapa lokasi di Suriah.

Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis mengecam penggunaan senjata kimia oleh

rezim Assad dan berencana untuk melakukan aksi militer. Assad juga menyatakan

untuk melawan apa yang ia sebut sebagai agresi Barat.

105

Kemungkinan terjadinya intervensi militer di Suriah mulai memudar pada

akhir Agustus. Sebagian besar masyarakat Amerika dan Inggris menentang

rencana aksi militer. Upaya Inggris untuk melakukan serangan militer Suriah

digagalkan oleh Perlemen pada tanggal 29 Agustus. Voting yang diadakan di

Kongres Amerika juga diundur, pada tanggal 10 September. Sementara itu, jalur

diplomasi semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak yang menghasilkan

kesepakatan antara Rusia, Suriah dan Amerika Serikat pada tanggal 14 September

104 105


untuk menempatkan semua senjata kimia yang dimiliki Suriah dibawah kontrol

internasional.106

Ada beragam pandangan yang bisa dikemukakan terkait masalah yang

menjadi sumber utama konflik Suriah. Pertama, masalah sosial, ekonomi dan

politik di dalam negeri yang dihadapi oleh Suriah. Masalah-masalah itu antara lain

berupa tingginya jumlah pengangguran, tingginya inflasi, terbatasnya kesempatan

untuk mobilitas sosial, pembatasan kebebasan politik, dan aparat keamanan yang

represif. Kedua, tuntutan sebagian penduduk Suriah agar dilakukan reformasi dan

penggatian rezim Bashar al-Assad. Sejak tahun 1963, pemerintahan Suriah

didominasi oleh Partai Baath, kemudian keluarga al-Assad, yakni Hafidz al-Assad

yang memerintah sejak tahun 1970 hingga kematiannya di tahun 2000, dan

digantikan oleh putranya, yakni Bashar al-Assad dan memerintah sejak tahun

2000 sampai dengan sekarang. Selama empat puluh tahun di bawah pemerintahan

klan Assad (Hafez al-Assad dan anaknya Bashar al-Assad) pembangunan sosial

dan ekonomi Suriah masih jauh dari memuaskan. Suriah tergolong dalam negara

berkembang berpendapatan menengah. Perekonomiannya ditopang terutama oleh

minyak dan pertanian, sejak 2004 Suriah dikenai sanksi ekonomi oleh AS yang

melarang atau membatasi ekspor-impor ke Suriah.

107

Dalam situasi seperti ini, sangat wajar bila muncul demo anti pemerintah

dan keinginan perubahan rezim. Klan Assad memang telah berkuasa terlalu lama

sehingga wajar ada kejenuhan politik. Pada Maret 2011, seiring dengan

106 107


gelombang pemberontakan di negaranegara Arab, seperti Mesir dan Tunisia,

aksiaksi demo terjadi di Suriah. Para pengunjuk rasa menuntut reformasi,

mundurnya Presiden Bashar al-Assad, dibukanya kebebasan mendirikan partai

politik, kebebasan berbicara, dan perbaikan ekonomi. Aksi demo tersebut

ditanggapi oleh pemerintah Suriah telah memberikan beberapa konsep dan

memenuhi sebagaian tuntutan rakyat.108

Seperti telah disebutkan, pada tanggal 21 April, pemerintah bahwa secara

resmi mengumumkan pencabutan undang-undang darurat yang telah diberlakukan

sejak 1963 dengan alasan negara sedang dalam kondisi darurat karena berhadapan

dengan ancaman Israel dan kelompok-kelompok militan. Undang-undang darurat

itu dianggap melanggar HAM karena memberikan keleluasaan kepada Pemerintah

untuk melarang pertemuan politik dan menangkapi orang-orang yang dicurigai

membahayakan kestabilan negara. Namun semua upaya negosiasi yang dilakukan

Assad diabaikan oleh pihak oposisi karena tuntutan utama mereka adalah

mundurnya Assad, seperti yang terjadi di Mesir, Tunisia, dan Libya.

109

Namun pandangan bahwa faktor penyebab konflik Suriah adalah tuntutan

penggantian rezim Bashar al-Asaad sebagai dampak dari Arab spring ditolak oleh

aktivis kemanusiaan MER-C Joserizal Jurnalis. Menurutnya,27 jika tuntutan

penggantian rezim merupakan faktor penyebab konflik dan peperangan di Suriah

mengapa hal yang sama tidak terjadi di Qatar dan Arab Saudi, kedua negara itu

menurutnya tidak lebih demokratis dibandingkan dengan Suriah. Tapi mengapa

108 109


Arab spring yang menuntut demokratisasi justru terjadi di Suriah setelah

sebelumnya terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya.110

Dalam pandangan Joserizal, tuntutan demokrasi di Suriah adalah pemicu

konflik dan peperangan, bukan faktor utama penyebab konflik dan peperangan itu

sendiri. Pandangan Jose ada benarnya terutama jika dikaitkan pada aktor-aktor

yang terlibat di dalam konflik. Pada awalnya yang berhadap-hadapan dalam

konflik Suriah adalah antara regim Bashar alAsaad dengan pihak oposisi, namun

dalam perkembangannya, konflik itu justru meluas eskalasinya, akibat masuknya

berbagai pejuang jihad seperti al-Qaida ke Suriah. Dalam pandangan Jose ada dua

faktor menjadi penyebab peperangan di Suriah tak kunjung selesai sampai

sekarang. Kedua faktor itu adalah pertama, Suriah adalah negara yang kuat secara

militer dan inteljen. Kedua Suriah selalu menunjukkan sikap perlawanan dengan

Israel. Kondisi Suriah yang demikian membuat negaranegara seperti Israel,

Amerika Serikat, NATO, Qatar, Arab Saudi dan Turki memberikan dukungannya

kepada oposisi yang sedang berjuang menumbangkan Assad. Konflik dan

peperangan di Suriah dengan demikian lebih disebabkan oleh faktor kepentingan

negaranegara di sekeliling Suriah, yakni Qatar, Arab Saudi, dan Israel.

111

Ketiga, faktor lain yang kerapkali dirujuk untuk menunjuk penyebab

konflik di Suriah adalah dominasi minoritas Syi’ah Alawiyah atas politik Suriah.

Dominasi itu di samping melahirkan diskriminasi terhadap mazhab Sunni dan

pembatasan gerakan kelompok Ikhawanul Muslimin, juga melahirkan penguasaan

110 111


elit Syi’ah Alawiyah atas berbagai sektor perekonomian di Suriah.28 Faktor ini

juga acap dirujuk untuk menyebut konflik dan peperangan di Suriah sebagai

konflik dan peperangan antarpaham keagamaan dalam Islam. Suriah dipimpin

oleh Bashar al-Asaad yang bermazhab Syi’ah Alawiyah, sementara pihak

penentang Asaad berasal dari mazhab Islam Sunni. Rezim Assad disokong oleh

Iran dan Hizbullah yang bermazhab Syi’ah, sebaliknya penentang Asaad

didukung oleh Qatar, Saudi Arabia, Turki, al-Qaeda, Jabhat al-Nusro yang

bermazhab Sunni.112

Presiden Bashar al-Assad mulai menduduki jabatan Presiden Suriah tahun

2000, ia menggantikan posisi ayahnya. Di awal masa kekuasaannya, ia

memposisikan dirinya sebagai seorang reformis. Namun kritik tajam meluncur

ketika masyarakat tidak merasakan perubahan yang signifikan. Protes keras

terhadap rezim Assad muncul pada maret 2011 yang menyebabkan terjadinya

perang sipil hingga saat ini. Rezim Assad didukung oleh minoritas Alawi, Druze,

dan Ismaili, banyak kaum Kristen yang mendukung Assad karena kebijakan

sekulernya.

3.1.2 Aktor Yang Terlibat dalam Konflik Suriah

1. Presiden Bashar al-Assad dan Pendukungnya

113

Iran, Rusia dan China adalah negara yang mendukung rezim Assad, selain

didukung oleh negara tersebut, rezim Assad juga memperoleh dukungan dari

113Dina Y. Sulaeman, Loc.cit.hlm.95


kelompok Hizbullah Lebanon. Pemimpin Hizbullah Libanon menyatakan bahwa

kelompok militan Syi’ah yang dipimpinnya tidak akan tinggal diam ketika

kelompok aliansinya di Damaskus mengalami penyerangan. Syaikh Hassan

Nasrallah bahkan menyatakan bahwa anggota Hizbullah berperang di Suriah

melawan kelompok ekstremis Islam yang membahayakan Libanon, dan

bersumpah bahwa kelompoknya tidak akan mengijinkan militan Suriah untuk

mengambil alih wilayah yang berbatasan dengan Libanon. Suriah bersama dengan

Iran, telah menjadi pendukung utama Hizbullah. Diyakini bahwa ribuan roket

yang dimiliki oleh kelompok tersebut berasal dari Suriah. 114

2. Oposisi Suriah

Ada dua kelompok oposisi yang menentang dan melakukan

pemberontakan kepada rezim Assad, yakni:

Pertama, kelompok pemberontak Suriah antara lain Free Syrian Army

(FSA), Syrian National Council (SNC) dan Syrian National Council for

Opposition and Revolutionary Forces (SNCORF) yang dibentuk atas inisitif

Amerika di Doha, Qatar koalisi ini terdiri dari 60 anggota yang berasal dari 22

mantan anggota SNC, perwakilan dari masing-masing kota besar Suriah, dan

sejumlah tokoh pemberontak Suriah yang berada di luar negeri. Amerika Serikat

dan sejumlah negara lainnya telah mengakui koalisi tersebut sebagai wakil

masyarakat Suriah. (Kanada belum memberikan keputusan). Presiden SNCORF

terpilih adalah Moaz alKhatib dari kalangan Ikhwanul Muslimin, sementara

114Ibid,.hlm.96


Perdana Menterinya Ghassan Hitto pengusaha asal Suriah keturunan Kurdi, yang

telah selama 30 tahun terakhir menjadi AS. Namun SNCORF kemudian pecah

dan al-Khatib dan beberapa anggota SNCORF mengundurkan diri. Pada Juli

2013, pemberontak veteran Ahmad Jarba dinobatkan sebagai presiden Koalisi

pada Juli 2013. Jarba merupakan anggota etnis mayoritas yang berasal dari Suriah

bagian Timur. Jarba diyakini memiliki hubungan dekat dengan Arab Saudi.32

Kedua, Kelompok Oposisi anti-kekerasan, antisektarianisme, dan antiintervesi

asing; mereka tergabung dalam koalisi yang bernama National Coordination Body

for Democratic Change.

3. Kelompok Jihadis

Kelompok jihadis merupakan kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaida.

Pada awalnya kelompok ini membantu oposisi Suriah dalam melakukan

pemberontakan terhadap rezin Assad, namun dalam perkembangannya mereka

tidak lagi membantu para oposisi tetapi memiliki agenda tersendiri untuk

membentuk khilafah. Di antara kelompok jihadis tersebut adalah Jabha al-Nusrah,

Ahrar al-Sham kataeb, Liwa’ al-Tauhid, Ahrar Souria, Halab alShahba, al-

Harakah al-Fajr al-Islamiyah, Dar al-Ummah, Liwa Jaish Muhammad, Liwa’

alNasr, Liwa’ Dar al-Islam dan lain-lain115

3.2 Upaya Amerika Serikat dalam Mencapai Kepentingan Nasional Di

Suriah

115A.Muchaddam Fahham dan A.M. Kartaatmaja,. Loc.cit.hlm. 47


Kepentingan Nasional atau national interest adalah interaksi yang

dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai oleh negara

tersebut dengan menggunakan kekuatan sebagai bentuk perwujudannya.

Hubungan internasional digunakan sebagai wadah mencapai kepentingan nasional

negara, melalui berbagai kebijakan salah satunya foreign policy. Kebijakan luar

negeri ini seraya dapat mencapai tujuan esensi yaitu mengenai survival dan

security. Disini, national interest merupakan indicator of sovereign dimana dalam

interaksinya, negara berusaha untuk dapat terus eksis di dunia internasional.116

Pemerintah AS telah memberikan 2,9 milyar dolar untuk program bantuan

kemanusiaan dalam merespon krisis yang berlangsung di Suriah, baik melalui

Keterlibatan Amerika Serikat menjadi bagian dalam konflik yang terjadi di

Suriah merupakan proses pencapaian kepentingan nasional Amerika Serikat di

dalam Suriah. Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaan berupa

program kesehatan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam memberikan bantuan ini

mengindikasikan bahwa adanya kepentingan Amerika Serikat dalam konflik

Suriah ini. Terlihat dari kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat yang lebih

memilih soft power approach terhadap Suriah dibandingkan melalui hard power

approach. Berbanding terbaalik dengan keterlibatan Amerika Serikat pada

konflik-konflik sebelumnya yang lebih mengedepankan intervensi militer.

3.2.1 Memberikan Bantuan Kemanusiaan

116Kepentingan Nasional Sebagai Esensi dalam Hubungan Internasional diposting oleh ruth-mery-lucyana-fisip14 pada 30 September 2014http://ruth-mery-lucyana fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-112329-SOH%20101%20%20Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-Kepentingan%20Nasional%20sebagai%20Esensi%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html diakses Pukul 3 Maret 2018 Pukul 21.45


http://ruth-mery-lucyana-fisip14.web.unair.ac.id/profil.html�


http://ruth-mery-lucyana/�

program USAID dan juga kepada lembaga U.N. NGOs dan bantuan ini terus

bertambah seiring berjalannya konflik. Amerika juga merupakan salah satu

pendonor terbesar dalam krisis di Suriah. USAID adalah badan pemerintah AS

yang bekerja untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim global, memberdayakan

masyarakat, serta bertujuan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki masyarakat

agar menjadi masyarakat yang demokratis. Pemerintah Amerika Serikat melalui

USAID memberikan bantuan kemanusiaan pada korban konflik di Suriah dan juga

para imigran asal Suriah di negara-negara tetangga.117

USAID sebagai alat kebijakan luar negeri ini memberikan bantuan pangan

darurat kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti kekeringan

dan banjir, dan juga sebagai respon terhadap konflik. Alat respon meliputi

makanan yang dibeli AS (dalam bentuk bantuan pangan) atau makanan yang

dibeli di negara atau wilayah yang terkena dampak. Bantuan USAID ini juga bisa

berupa kupon sehingga mereka dapat langsung mengakses makanan di pasar lokal

mereka. Banyak cara yang digunakan USAID ini untuk menyalurkan bantuan

untuk para korban. Bantuan dari USAID ini tidak hanya menyentuh dari korban

konflik di Syriah saja tetapi menjangkau perbatasan Suriah. Target dari bantuan

USAID ini diperuntukkan bagi para imigran asal Suriah yang berada di negara-

negara tetangga seperti Turki,Yordania, Lebanon, Irak, dan Mesir yang berada di

kampung pengungsian. Bantuan yang diberikan kepada para korban yang berada

di dalam maupun luar Suriah berupa bantuan perawatan medis dan obat-obatan,

117U.S. Government Assistanceto Syria,”U.S state Government7 September 2013 diakses melalui http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/9/213927 pada 8 Feberuari 2018 Pukul 19.36


http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/9/213927�

makanan, air, tempat tinggal dan barang non makanan seperti pakaian dan

selimut.118

Bantuan makanan yang disalurkan USAID dan mitra WFP ini berbentuk

kupon makanan elektronik. Kupon adalah cara yang dapat diandalkan, tepat waktu

dan aman untuk memberikan bantuan kepada individu yang rentan dan juga

memungkinkan keluarga untuk menyesuaikan bantuan makanan untuk kebutuhan

masing-masing korban yang berada di luar pengungsian. Amerika Serikat ikut

berkontribusi dalam menanggulangi masalah kesehatan dengan cara memberikan

bantuan dibidang kesehatan baik melalui perawatan serta konseling untuk para

korban. Sejak awal konflik USAID / OFDA telah memberikan lebih dari

207.800.000 untuk mendukung intervensi kesehatan darurat di Suriah, termasuk

hampir 111.200.000 pada tahun 2014. Pada 27 Agustus dan September 2014,

mitra USAID / OFDA LSM memberikan lebih dari 44.000 perawatan trauma

kepada para korban. USAID juga telah membantu lebih dari 1000 korban yang

harus mengalami operasi serius dan 1600 operasi minor akibat dari mereka yang

terkena tembakan atau terkena ledakan.

119

Konflik yang terjadi di Suriah menjadi perhatian dunia dan Amerika

Serikat. Berdasarkan laporan PBB ada sekitar 191.000 penduduk Suriah

meninggal dunia dan lebih dari satu juta orang pergi meninggalkan Suriah. Kasus

3.2.2 Mendukung Pihak Oposisi

118Ibid,. 119Ibid,.


ini penjadi perhatian dunia karena kasus ini tak kunjung selesai.120 Dalam kasus

ini Amerika Serikat mengambil sikap untuk membantu krisis yang terjadi karena

konflik yang ditimbulkan oleh perang sipil ini. Amerika Serikat menanggapi

kasus ini sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dimana ditemukan

pelanggaran yaitu penggunaan senjata kimia oleh rezim Bashar Al Assad kepada

para oposisi yang menginginkan rezim Bashar Al Assad turun pada perang sipil

yang terjadi. Berdasarkan data dari Office Director of National Intelligent (ODNI)

Suriah telah melakukan program pengembangan senjata kimia sejak lama dan

informasi ini berdasarkan Congress Covering 2011.121

Dalam konflik ini Amerika Serikat mengecam keras tindakan yang

dilakukan Bashar Al Assad yang menggunakan senjata kimia. Amerika Serikat

mendukung untuk menjatuhkan rezim Bashar Al Assad yang dianggap telah

melanggar HAM yang sudah berlangsung. Amerika Serikat juga mendukung

pihak oposisi untuk menjatuhkan rezim ini dengan cara mengakui SOC (Syirian

Oposition Coalition) sebagai pihak oposisi yang memiliki kekuatan legitimasi.

SOC ini dipimpin oleh Hadi Bahra yang naik menjadi presiden oposisi, SOC juga

berpartisipasi dalam Geneva II atau yang lebih dikenal sebagai pertemuan damai

Timur Tengah, pertemuan ini bertujuan untuk menggalang dukungan

Internasional terkait konflik di Suriah melalui solusi politik. Pertemuan yang

120“Corporate report : Syria – Country of Concern, “ UK.gov, 30 September 2014 di https://www.gov.uk/government/publications/syria-country-of-concern/syria-country-0f-concern-latest-update-30-september-2014. Diakses pada 8 Februari 2018 Pukul 19.12 121Christoper M, Carla E, dan Mary Beth, Armed Conflict In Syria: Overview and U.S Response, Congressional Research Service,17 September 2014,hlm.5 dalam skripsi Bayu Aji Bagus Prasetyo, Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Dalam Kasus Perang Sipil Suriah 2011-2014, hlm.37


https://www.gov.uk/government/publications/syria-country-of-concern/syria-country-0f-concern-latest-update-30-september-2014�

https://www.gov.uk/government/publications/syria-country-of-concern/syria-country-0f-concern-latest-update-30-september-2014�

dilaksanakan Januari 2014 ini membicarakan tentang Pemerintahan Bashar Al

Assad.122

Amerika Serikat merespon dengan cara membantu SOC dengan

memberikan bantuan yang berupa bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan

yang diberikan ini bertujuan untuk mendukung penuh aksi penurunan rezim

Bashar Al Assad. Amerika Serikat mendukung perjuangan rakyat Suriah untuk

menciptakan Suriah yang demokrasi.Amerika Serikat menganggap bahwa rezim

Bashar Al Assad yang otoriter ini melakukan pelanggaran HAM. Banyak rakyat

Suriah tidak bisa mendapatkan kebebasannya dalam bermasyarakat yang

semestinya diberikan oleh negara. Amerika Serikat menganggap kebebasan

berpendapat setiap warga negara merupakan nilai demokrasi. Oleh karena itu AS

memberikan respon untuk membantu masyarakat Suriah untuk mengakhiri krisis

yang terjadi.

123

Amerika Serikat juga mendukung Suriah melalui solusi Diplomatic

Support, Amerika Serikat terus berusaha untuk memajukan transisi politik di

Suriah. AS dan Inggris memprakarsai pertemuan “London 11” yang terdiri dari

Amerika dan negara kemitraan Suriah serta negara-negara lain. Tujuannya ingin

mencarikan solusi politik atau negosiasi dalam konflik Suriah agar oposisi mau

mengikuti Geneva II. Solusi ini bertujuan agar konflik ini kunjung terselesaikan

dan berakhir damai. AS juga mendukung untuk memusnahkan senjata kimia yang

digunakan Bashar Al Assad dalam konflik Suriah. AS mendukung pemusnahan

122Ibid,.hlm.37 123Ibid,.


senjata kimia seperti yang dituangkan di Resolusi Dewan Keamanan PBB 2118,

masyarakat Internasional bekerjasama untuk menghapus dan menghancurkan stok

senjata kimia di Suriah.124

Dalam konflik di Suriah ini Amerika Serikat menganggap bahwa

masyarakat Suriah ini setara dengan mereka yang berada di seluruh dunia, setara

dalam artian memiliki hak yang sama untuk hidup. Maka bantuan ini dirasa akan

cukup mengurangi penderitaan masyarakat Suriah. Keterlibatan Amerika dalam

memberikan bantuan kemanusiaan ini merupakan keikutsertaan Amerika Serikat

untuk membantu sesama manusia, terutama korban konflik. Hak untuk hidup

dalam konflik yang terjadi di Suriah ini menjadi sebuah hak yang mesti dilindungi

tanpa membedakan asal mereka.

125

Di bawah Kepemimpinan Barack Obama Amerika Serikat Terlihat

mengubah peran Amerika Serikat yang pada masa sebelumnya terlihat offensive

terhadap dunia Timur Tengah. War on Terrorpernah menjadi kebijakan politik

Suriah sebagai negara yang berdaulat sudah mengabaikan kewajibannya

untuk menjaga hak hidup masyarakatnya. Amerika Serikat sebagai komunitas

Internasional mencoba untuk memenuhi hak-hak hidup masyarakat Suriah dengan

cara memberikan bantuan kemanusiaan berupa program kesehatan. Keikutsertaan

Amerika dalam krisis yang terjadi di Suriah ini berlandaskan oleh kemanusiaan,

konflik yang telah memakan banyak korban ini menjadi keprihatinan Amerika

Serikat.

124Ibid,.hlm.38-39 125Ibid,hlm.67


luar negeri Amerika Serikat. Namun pada masa kepemimpinan Obama , Amerika

Serikat tidak mau terlihat pada Intervensi dan lebih mengedepankan bantuan luar

negeri. Hal ini terlihat dari pidato Barack Obama yang menegaskan bahwa

Amerika Serikat tidak tidak akan menggunakan kekuatan militernya untuk

menyelesaikan konflik di Suriah seperti pada sebelumnya di perang Afghanistan

dan Iraq. Amerika Serikat membantu krisis yang terjadi di Suriah melalui bantuan

kemanusiaan, penyelesaian politik serta menjembatani kedua pihak yang

berkonflik.126

3.3 Kepentingan Nasional Amerika Serikat Dalam Konflik Suriah

Kepentingan Nasional atau National Interest, menurut Donald E.

Neuchterlin dapat diidentifikasi dalam empat kategori, yaitu security interest,

Economical interest, International management interest, dan ideological

interest.127Dalam konflik di Suriah Amerika Serikat tentu saja memiliki

kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Zulman Bahar (2013), dari sekian

banyak kepentingan yang bisa dicapai AS dengan bergolaknya Suriah terdapat

dua kepentingan yang sebenarnya menjadi prioritas AS di Suriah yaitu

kepentingan politik dan ekonomi.128

126Remarks by The President in Address to The Nation on Syria;Speeches and Remarks , The White House President Barack Obama , 10 September 2013.Diakses melalui

Selain itu penyebaran ideologi juga

merupakan kepentingan Amerika Serikat.

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/108 Februari 2018 Pukul 19.42 127ruth-mery-lucyana-fisip14,.Op.Cit 128Zulman Bahar,.Op.Cit.


http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/10�

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/10�


Amerika Serikat bersimpati terhadap keadaan yang dialami masyarakat

Suriah, akan tetapi lebih dari pada itu banyak kepentingan yang sesungguhnya

ingin dicapai AS dengan memanfaatkan momentum terjadinya revolusi di Timur

Tengah yang juga mengguncang Suriah.

Situasi damai di Suriah belum akan tercipta jika tidak diawali dengan

konflik yang membuat banyak pelanggaran HAM. Di dalam konflik terdapat

ancaman yang dapat menghilangkan eksistensi rezim al-Assad. Dengan

menyerang sumber konflik, dalam hal ini kelompok demonstran serta melakukan

segala cara untuk mempertahankan diri (self-help) dari pasukan oposisi Negara

lain yang ingin menumbangkan rezimnya, seperti Amerika Serikat.129

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah juga menambah

penjelasan bahwa HAM merupakan alat politik bagi Negara tertentu untuk

mencapai tujuannya. Keikutsertaan Amerika Serikat dan Negara yang kontra /

oposisi dengan pemerintahan Bashar al-Assad tentunya ingin menumbangkan

rezimnya. Pihak asing tersebut, khususnya Amerika Serikat memberikan hak pada

dirinya sendiri untuk menyerang Negara lain atau pihak yang dianggap sebagai

ancaman terhadapnya. Hal ini dikenal dengan istilah pre-entiv action.

130

129Umiyati Haris,2015. Pandangan Realisme terhadap Hak Asasi Manusia dalam Konflik di Suriah, di

https://himahiunhas.org/index.php/2015/10/23/pandangan-realisme-terhadap-hak-asasi-manusia-dalam-konflik-di-suriah/ diakses 4 Maret 2018 pukul 19.21

130Ibid,.


https://himahiunhas.org/index.php/2015/10/23/pandangan-realisme-terhadap-hak-asasi-manusia-dalam-konflik-di-suriah/�

https://himahiunhas.org/index.php/2015/10/23/pandangan-realisme-terhadap-hak-asasi-manusia-dalam-konflik-di-suriah/�

Amerika Serikat cenderung merasa takut terhadap kiprah Negara lain dan

dia akan menghadapinya dengan tindakan agresi. Dengan kata lain, ketakutan itu

dijadikan dasar untuk memerangi Negara lain. Amerika Serikat menggunakan

HAM sebagai alat kendaraanya untuk mewujudkan tindakan agresinya di Negara

Suriah. Berdasar pada pelanggaran HAM yang telah terjadi di Suriah sejak 2011,

maka AS segera mengancam Suriah atas pelanggaran HAM itu.131

Amerika Serikat memiliki kepentingan di Suriah yang tidak dicapai

karena pemerintahan al-Assad kurang mengakomodir kepentingan mereka dan

bertindak otoriter. Hal inilah yang merupakan ancaman bagi Amerika Serikat.

Dengan menumbangkan rezim al-Assad yang dianggap otoriter, maka AS

bersama dengan Negara yang memiliki kepentingan di Suriah akan dengan mudah

menyusupkan atau menempatkan orang-orang pilihannya ke dalam pemerintahan

Suriah. Hal itu bertujuan agar kepentingan mereka dengan mudah disetujui oleh

pemerintah Suriah.

132

Selama masa perang dingin, dunia dikuasai oleh dua kekuatan superpower,

yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun setelah kekalahan Uni Soviet, AS

menjadi kekuatan unipolar di dunia. Bahkan hingga saat ini, belum ada negara

yang bisa menyaingi AS. Namun kejayaan AS terganggu setelah kejayaan

runtuhnya gedung WTC pada 11 September 2001. Keamanan AS yang dipandang

3.3.1 Demokratisasi

131Ibid,. 132Ibid,.


paling kuat ternyata berhasil ditembus oleh 2 pesawat yang ditabrakkan ke

Gedung WTC. Kejadian itu disebut sebagai ulah tentara jihadis Islam, yang

otomatis AS mengubah sudut pandangnya kepada Islam.133

Semenjak kejadian 9/11 yang disebabkan oleh sekelompok teroris asuhan

Osama bin Laden, Amerika Serikat segera mengatur kebijakan politik luar

negerinya yang fokus pada upaya pemberantasan jaringan terorisme dan menyebar

perang baik di Afghanistan maupun di Irak yang diduga sebagai markas teroris

tersebut. Pasalnya, pasca 9/11, Amerika Serikat cenderung menggunakan doktrin

pre-emptive strike and defensive intervention yang berbeda dengan containment

and detterence yang dipakai selama Perang Dingin.

134

Di masa pemerintahan Presiden Barack Obama, mempromosikan

demokrasi masih menjadi politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah.

Hal ini sesuai yang disampaikan dalam pidato kenegaraannya pada bulan Mei

Kawasan Timur Tengah yang identik dengan sistem pemerintahan yang

otoriter dan hal itu bagi Amerika Serikat menjadi cikal bakal lahirnya gerakan

islam ekstrim atau terorisme serta paham radikal yang anti-Barat. Oleh sebab itu,

pemerintahan yang demokratis termasuk salah satu penekanan Amerika Serikat.

Reformasi dalam negeri harus dilakukan di tengah sistem pemerintahan yang

otoriter di kawasan. Mendukung demokratisasi, sistem perekonomian pasar bebas,

dan HAM telah menjadi sebuah elemen moral bagi politik luar negeri Amerika

Serikat.

133http://www.nytimes.com/2012/10/15/world/middleeast/jihadists-receiving-most-armssent-to-syrian-rebels.html?pagewanted=all&_r=0 134Ibid,.


2011 lalu mengenai situasi yang berkembang di Timur Tengah dan Afrika Utara,

Presiden Obama menyebutkan bahwa mempromosikan reformasi dan mendukung

transisi ke demokrasi merupakan kebijakan Amerika Serikat di kawasan

tersebut,”it will be the policy of the United States to promote reform across the

region, and to support transitions to democracy”.135

Program demokratisasi yang dijalankan oleh Amerika Serikat di Timur

Tengah dalam rangka untuk mempromosikan demokrasi ala mereka, semata-

semata dilakukan agar nantinya akan membawa dampak keamanan bagi Amerika

Serikat sendiri. Diharapkan dengan adanya demokrasi di negara-negara muslim

dapat menurunkan dan bahkan menghilangkan ancaman terorisme yang selama ini

selalu membayang-bayangi keamanan Amerika Serikat. Tidak hanya menyangkut

masalah keamanan semata tetapi program ini diharapkan mampu sekaligus

mengamankan pasokan minyak bagi Amerika Serikat agar tetap stabil dan tanpa

gangguan dari pihak luar.

136

Program demokratisasi memiliki dampak mampu memperbaiki citra

Amerika Serikat di mata negara-negara Arab. Hal ini dikarenakan kesan bahwa

Amerika Serikat selama ini selalu berpegang pada kekuatan militer akan pulih

dengan adanya demokratisasi yang diperkenalkan tersebut. Pasca Bush, Obama

135 The White House, Remarks by the President on the Middle East and North Africa (online), May 19, 2011, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-northafrica, diakses pada 9 Februari 2018 Pukul 19.23 136 Roby Rakhmadi, ―Kepentingan Amerika Serikat Dalam Intervensi Militer NATO ke Libya 2011 (19 Maret-31 Oktober)‖, skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 28.


kini melanjutkan program tersebut dan tetap berupaya menyebarkan nilai-nilai

demokrasi pada negara-negara Timur Tengah.137

Kenyataannya memang program demokratisasi yang dicanangkan oleh

Amerika Serikat saling terkait satu sama lain. Keseimbangan antara upaya untuk

menyebarkan paham demokrasinya sekaligus cara agar negara-negara Timur

Tengah dapat didikte agar kepentingan pribadinya akan sumber daya alam serta

ancaman terorisme dapat dihilangkan, serta komitmen untuk memastikan

keamanan sekutu abadinya, Israel, dapat terlaksana. Dengan kata lain, jika negara-

negara Timur Tengah, dalam hal ini Suriah yang menjadi target Amerika Serikat

selanjutnya, berhasil menjadi korban program promosi demokrasi ini, maka bukan

tidak mungkin Suriah akan terpaksa mengizinkan berbagai LSM dan perusahaan

asing masuk ke dalam negaranya yang pada dasarnya hanya menguntungkan

kebijakan Washington belaka.

138

Dengan berhasil menjadikan Suriah sebagai negara yang demokratis,

secara tidak langsung sistem politiknya pun akan ikut berubah, yakni menjurus

pada sistem ekonomi ke arah liberal. Pada akhirnya, Suriah akan menjadi negara

demokratis ala Amerika Serikat, bukan demokratis seperti yang diinginkan oleh

rakyat Suriah. Nampaknya hanya Amerika Serikat saja yang berhak menentukan

seperti apa negara demokratis seharusnya dan negara-negara yang pemimpinnya

terpilih melalui pemilu (itupun pemilunya telah diatur sedemikian rupa) dan yang

pro-Amerikalah yang dapat dikatakan negara demokratis. Ditambah lagi, negara

137 138


dengan sistem demokratis diyakini Amerika Serikat tidak akan menjadi tempat

yang subur bagi lahirnya gerakan-gerakan islam radikal yang ia sebut terorisme.

Oleh karenanya, kebijakan luar negeri untuk mendemokratisasikan negara-negara

Timur Tengah, termasuk Suriah, memang merupakan kebijakan yang paling ideal.

Rezim Bashar Al Assad telah mebungkam kebebasan masyarakat yang

menginginkan demokrasi di Suriah. Pelanggaran HAM dan pembantaian warga

oleh pemimpin ini menjadi perhatian dunia. Hal ini menjadi pemicu unjuk rasa

untuk menuntut penegakan demokrasi di tanah Suriah sebagai lanjutan dari Arab

Spring yang terjadi di Timur Tengah. Penyebaran demokrasi yang terjadi pada

Arab Spring ini menjadi sebuah model bagi Amerika Serikatuntuk menanamkan

nilai-nilai demokrasi . Hal ini dikarenakan Amerika Serikat percaya bahwa sistem

demokrasi dapat menjamin setiap peristiwa kenegaraan serta perkembangan

sebuah negara di bawah demokrasi dapat diarahkan sesuai kepentingan dan

keinginan masyarakat. Demokrasi juga menyediakan lingkungan dimana

perlindungan terhadap hak warga negara yang mendasar dijamin dengan cara yga

baik. Demokrasi menawarkan dasar yang menguntungkan bagi perdamaian dan

stabilitas dalam hubungan Internasioanl.139

Unjuk rasa yang berawal damai untuk menuntut demokrasi di Suriah ini

menjadi sebuah tragedi besar. Keinginan masyarakat Suriah akan demokrasi ini

seakan ditentang oleh Bashar Al Assad sebagai pemimpin Suriah . Keingingan

masyarakat Suriah terhadap penegakan nilai demokrasi ini menjadi perhatian

139Christopher Philips, Syria’s Bloody Arab Spring”, London School of Economic and Political Science” dalam skripsi Bayu Aji Bagus Prasetyo, Bantuan Amerika Serikat dalm Konflik Suriah.hlm.65


dunia terutama Amerika Serikat. Negara Amerika memiliki peranan penting

dalam penyebaran demokrasi. Menurut Amerika sistem demokrasi adalah sistem

terbaik maka Amerika Serikat memiliki tujuan untuk menyebarkan demokrasi

termasuk Suriah.140

Amerika Serikat menginginkan masa transisi dari Bashar Al Assad yang

otoriter menjadi demokratis. Pemerintah Amerika Serikat juga mendukung masa

transisi rezim Bashar Al Assad dan ingin menjamin bahwa masa transisi ini

mengedepankan kebebasan dan toleransi. Tujuan Amerika dalam menjamin

kebebasan dan toleransi ini merupakan respon Amerika Serikat terhadap kasus

pelanggraran HAM yang dilakukan Bashar Al Assad. Pelanggaran HAM ini

menjadi perhatian Amerika Serikat yang mana negara ini menjunjung tinggi

kebebasan serta HAM bagi warga negaranya.

141

140Ibid,. 141Ibid,.hlm 66

3.4.2 Kepentingan Ekonomi

Amerika sebagai negara kapitalis maju yang perekonomiannya berbasis

pada sektor industri telah mengharuskannya untuk menjadi pengkonsumsi bahan

bakar fosil terbesar dunia terutama minyak bumi dan gas.Dimana konsumsi energi

di seluruh dunia masih didominasi oleh negara industri besar seperti Amerika,

Cina, Rusia dan Jepang. Amerika Serikat merupakan konsumen terbesar energi

dunia yang mencapai setara 2.331,6 juta ton minyak atau memakan lebih dari

22,8% dari seluruh konsumsi energi dunia (Kamusilmiah.com).


Sudah sejak lama AS memang selalu fokus terhadap pemenuhan energi

untuk kebutuhan dalam negerinya, hal ini terutama tergambar dalam kepentingan

AS terhadap minyak Timur Tengah yang tampak pada dokumen pada tahun 1944.

Departemen Luar Negeri AS menggambarkan semenanjung Arabia sebagai

berikut: “Suatu sumber besar bagi kekuasaan strategis dan hadiah material

terbesar dalam sejarah dunia”. Dalam pandangannya Amerika menyadari bahwa

kendali terhadap persediaan minyak di kawasan itu adalah suatu sarana untuk

mengendalikan dunia dan untuk mempertahankan peradaban mereka.142

Suriah merupakan salah satu negara yang cukup menggoda di Kawasan

Timur Tengah dengan kandungan gas alamnya yang melimpah. Menurut

Washington Institue for Near East Policy (merupakan lembaga think tank dari

organisasi lobby Zionis, AIPAC. Kepada AIPAC-lah para kandidat presiden

Amerika Serikat biasa meminta restu saat kampanye), cekungan Mediterania

mengandung cadangan gas terbesar di dunia. Itulah sebabnya Suriah memiliki

posisi yang sangat penting karena relatif Suriah merupakan satu-satunya negara

produsen minyak dan gas di antara negara-negara di pesisir Laut Mediterania.

143

Tidak hanya pesonanya akan gas alam, Suriah juga tercatat sebagai salah

satu produsen minyak dunia. Rata-rata total produksi minyak Suriah adalah

400.000 barel per hari antara tahun 2008 dan 2010. jika Suriah berhasil dikuasai

oleh Amerika Serikat, ditakutkan akan mudah baginya untuk menguasai

kandungan gas alam yang ada di Suriah. Bagi Amerika Serikat sebagai negara

142Ibid,. 143Ibid,.


industri modern, sumber-sumber daya alam yang melimpah di Timur Tengah

seperti minyak bumi dan gas alam merupakan sebuah kebutuhan dasar untuk

menggerakkan perekonomian negaranya. Oleh sebab itu, tidak heran jika Amerika

Serikat berusaha keras untuk tetap mengamankan pasokan minyak bumi dari

Timur Tengah.144

AS sebenarnya tidak secara langsung mempunyai kepentingan ekonomi

terhadap cadangan minyak Suriah yang bisa dibilang kecil dibanding negara-

negara Arab lain di kawasan Timur Tengah, tetapi tetap saja bagi negara kapitalis

seperti AS minyak tetaplah minyak, dimana dalam pemikiran para decision maker

AS selama ini bahwa minyak lebih berharga jika dibanding nyawa manusia

sekalipun. Adanya anggapan tentang membandingkan setetes minyak sama

nilainya dengan setetes darah prajurit mereka, sehingga sekecil apapun cadangan

energi suatu negara baik minyak maupun gas tetaplah berharga bagi kebutuhan

dalam negeri yang sangat tinggi akan bahan bakar penggerak industri mereka.

145

Dukungan AS terhadap kelompok oposisi benar-benar bermotif

kepentingan ekonomi dapat dibuktikan ketika konflik semakin meruncing ada

indikasi bahwa kelompok-kelompok oposisi dukungan AS, berupaya menyerang

fasilitas-fasilitas energi Suriah seperti pipa gas dan minyak. Seperti yang terjadi di

kota Homs, dimana sekelompok pemberontak atau kelompok oposisi meledakan

pipa minyak dari timur Suriah yang menuju kilang minyak di kota Homs Suriah.

Sehingga AS memandang perlu melakukan usaha untuk merubah atau mengelola

144Ibid,. 145Ibid,.


kondisi ini (sikap dan kecenderungan Suriah) menjadi lebih sesuai dengan

keinginan AS, salah satu pilihan paling logis adalah dengan mendukung

kelompok oposisi (FSA dan NSC) untuk menggantinya rezim yang berkuasa

dengan rezim baru yang lebih kooperatif terhadap AS.146

Langkah mendukung kelompok oposisi (FSA dan SNC) untuk mengganti

rezim di Suriah dipandang AS sebagai cara terbaik untuk menanamkan

pengaruhnya (kepentingan politik) di Suriah serta untuk dapat mencapai

kepentingan lainnya yaitu ekonomi. Sehingga kemudian AS mulai menunjukan

dukungannya terhadap oposisi berupa mempelopori pengembangan kebijakan

internasional untuk mengkordinasikan dan mendukung rakyat Suriah, seperti

membentuk forum “Friends of Syria”, pemberiaan bantuan non-senjata bernilai

juataan dolar AS. Selain itu, bantuan senjata dan amunisi juga disalurkan untuk

FSA oleh AS dan sekutu Arab, serta anggota-anggota FSA juga mendapat

pelatihan khusus di Yordania dari intelijen Israel dan AS. Tanggapan

internasional yang terbagi antara dukungan dan penolakan terhadap sikap AS,

sehingga sampai saat ini AS belum bisa mengukuhkan pengaruh secara penuh

terhadap Suriah untuk mencapai segala kepentingan nasional yang diperjuangkan

AS di Suriah, serta menjadi tolok ukur bahwa berbagai bantuan yang telah

disalurkan AS ke Suriah guna memback-up oposisi ternyata belum cukup efektif

untuk mengganti rezim berkuasa sesuai keinginan Amerika Serikat.

147

146Ibid,. 147Ibid,.


3.4.1 Kepentingan Politik

Kepentingan utama yang ingin dicapai oleh AS dengan mendukung FSA

dan SNC adalah untuk dapat menggulingkan rezim Assad, dimana hal ini

merupakan langkah atau seperangkat tindakan yang dilakukan AS untuk

memperoleh pengaruh di Suriah. Mengapa kemudian yang didukung oleh AS

adalah SNC dan FSA, hal ini cukup beralasan karena dari pandangan AS bahwa

keduanya dianggap sebagai kelompok yang berpotensi besar untuk mempengaruhi

kondisi perpolitikan Suriah dikarenakan mereka merupakan bagian internal dari

negara Suriah yang telah memiliki kelembagaan yang lebih terorganisir jika

dibandingkan dengan kelompok kelompok lain yang ada, serta dua kelompok

inipun membuka peluang untuk keterlibatan asing di Suriah karena sebagian besar

anggota SNC pun berdomisili di luar Suriah, sehingga dilihat dari sudut pandang

internasional keduanya tidak dapat dinilai sebagai kelompok ekstrimis ataupun

digolongkan sebagai teroris yang nantinya malah dapat membahayakan

kepentingan dan agenda AS dan Eropa di Suriah, sehingga kemungkinan peluang

untuk mendapat dukungan dari berbagai negara Eropa akan terbuka luas bagi AS,

untuk mensponsori setiap kegiatan kedua organisasi tersebut (FSA dan SNC) serta

dukungan terhadap kebijakan AS atas konflik di Suriah.148

Langkah ini diambil AS tentu dengan pemikiran bahwa unsur yang paling

dapat mempengaruhi kondisi suatu negara adalah warga negara itu sendiri.

Dimana warga negara dapat mempengaruhi arah kebijakan atau keberlangsungan

148Zulman Bahar, Dukungan Amerika Serikat Terhadap Kelompok Oposisi Suriah ( The United States Endorsment to Syirian Opposition Groups). Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember


rezim yang ada di negaranya, dan pengaruh bisa lebih kuat jika setiap kelompok

bersatu dalam kekuatan kolektif, maka dari itu kemudian SNC dan FSA beraliansi

sesuai dorongan AS, Prancis, negara- negara Arab, dan negara Eropa lainnya.149

FSA dan SNC dipandang sebagai kelompok yang potensial bagi AS

sebagai alat untuk menanamkan pengaruhnya di Suriah, sehingga nantinya AS

akan mudah untuk mecapai kepentingan lainnya di Suriah yaitu ekonomi dan

keamanan sejalan dengan yang dinyatakan Holsti bahwa pengaruh merupakan

sesuatu yang instrumental untuk mempertahankan atau menjangkau kepentingan

atau tujuan tertentu yang relatif tetap ( Holsti, 1983). Pendek kata dukungan

terhadap kelompok oposisi (FSA dan SNC) merupakan suatu instrument atau alat

untuk mencapai kepentingan politik yang ingin dicapai AS, sehingga bisa menjadi

gerbang untuk tujuan-tujuan dan Agenda AS berikutnya di Timur Tengah

Dalam konteks dukungan AS terhadap kelompok oposisi Suriah AS

melihat bahwa adanya kebutuhan dari internal Suriah yaitu kelompok oposisi

(FSA dan SNC) untuk mendapatkan negara sponsor untuk mendukung, mendanai

kegiatan mereka dan tentunya melaksanakan intervensi langsung ke Suriah agar

perlawan terhadap rezim Assad akan lebih memperlihatkan capaian yang

signifikan, disamping itu kesadaran AS akan pentingnya Suriah untuk setiap

kebijakan AS yang sedang dan akan di terapkan di Timur Tengah yang kemudian

berkorelasi dengan kapabilitas AS untuk memobilisasi kekuatan dan sumber daya

yang mereka miliki untuk di salurkan ke medan pertempuran di Suriah.

149Ibid,.


khususnya Suriah. Dimana tujuan yang relatif tetap dari setiap kebijakan yang

diambil AS terkait Timur Tengah adalah ekonomi yang berkaitan dengan sumber

daya bahan mentah, dan dari segi keamanan adalah pembendungan pengaruh Iran

serta mengantisipasi kekuatan-kekuatan yang dapat membahayakan

keberlangsungan negara Israel.150

Pilihan AS untuk mendukung FSA dan SNC (sekarang SNCORF)

merupakan perwujudan politik luar negeri AS yang dapat dikatakan sebagai suatu

tindakan untuk menanamkan pengaruh di Suriah, dimana untuk mendukung

tindakan tersebut diperlukan kemampuan untuk menyediakan sumberdaya yang di

perlukan, dan dalam hal ini AS memiliki kemampuan untuk memomilisasi semua

sumber daya yang ada. AS secara internasional merupakan kekuatan besar

memiliki kemampuan militer yang mumpuni untuk mendukung oposisi (FSA)

baik berupa senjata, amunisi, kendaraan tempur, serta segala kelengkapan perang

yang canggih yang dapat di salurkan ke FSA untuk mengimbangi kemajuan

persenjataan yang di miliki militer Assad yang di pasok Iran dan Rusia. Selain itu

dalam hal diplomasi AS juga mampu mengerahkan sumber daya untuk

mempengaruhi negara lain dengan pembentukan opini publik sehingga mampu

mendorong terbentuknya “ Friend of Syria” yang merupakan kumpulan negara-

negara yang memiliki kemampuan untuk mendukung kegiatan oposisi serta dapat

menarik oposisi yang AS inginkan untuk terlibat dalam perundingan internasional

150Ibid,.


dalam mencapai transisi politik menentukan masa depan Suriah sesuai keinginan

AS.151

151Ibid,.


BAB IV

KESIMPULAN

Suriah menjadi medan pertempuran antara pihak pro Pemerintahan yang

didukung oleh Rusia, Iran dan China sedangkan oposisi didukung oleh Amerika

Serikat, Arab Saudi, dan negara Eropa lainnya. Negara-negara tersebut aktif

memberikan bantuan berupa uang, persenjataan, maupun tentaranya guna

mengalahkan satu sama lain. keterlibatan negara lain dalam konflik Suriah bukan

tanpa alasan, mereka berpartisipasi karena ada berbagai kepentingan di

dalamnya.Begitu juga dengan Amerika Serikat yang mendukung pihak oposisi

Suriah.

Dalam Politik Luar Negerinya ada kepentingan-kepentingan Amerika

Serikat di Suriah yaitu penyebaran ideologi, ekonomi, dan politik. Penyebaran

Ideologi merupakan kepentingan dari Amerika Serikat, karena Amerika Serikat

menganggap bahwa sistem demokrasi adalah sistem terbaik. Menurut AS sistem

ini sangat menjunjung tinggi HAM dan sistem demokrasi merupakan sistem

pemerintah yang sesuai karena dari rakyat untuk rakyat. Maka dari itulah Amerika

Serikat mendukung pihak oposisi Suriah, karena Amerika Serikat ingin

menjatuhkan Rezim Bashar Al Assad. Dan Obama sebagai Presiden Amerika

Serikat mengatakan sudah saatnya Bashar Al Assad turun dari

kepemimpinannya.Karena rezim Bashar yang otoriter dan telah melanggar HAM

dengan serangan senjata kimia itu telah menyebabkan banyaknya korban jiwa.

Amerika Serikat juga menjaga keamanan Israel dari ancaman terorisme. Selain itu


juga kepentingan Amerika Serikat terhadap Suriah yaitu kepentingan untuk

mengelola dan mendominasi sumber daya alam Suriah.

SARAN

Semua negara di dunia, termasuk Indonesia, harus berhati-hati dalam

mengelola setiap konflik politik yang terjadi di dalam negeri. Keterlibatan pihak

asing dalam konflik tersebut seringkali hanya akan memperkeruh suasana, sebab

dukungan yang diberikan kepada pihak-pihak yang bertikai lebih didasarkan pada

kepentingannya. Sebaliknya, pemerintah yang otoriter juga harus menyadari

bahwa isu demokratisasi dan pluralisme telah menjadi icon perjuangan rakyat

untuk memperoleh kembali hak-haknya.


DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sulaeman,Dina, 2013 Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan

Multinasional, Depok, Pustaka IIMaN

A.P. Dobson & S. Marsh,2006. US Foreign Policy Since 1945, 2nd edn,

Routledge, New York

Holsti,KJ,1987.Politik Internasional,Bandung : Pedoman Ilmu Jaya Cetakan

Pertama

Mas’oed,Moechtar, 1984.Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Ilmu dan

Metodologi ,Jakarta : LP3ES

Agung Anak dan Yanyan Mochammad Yani,2005. Pengantar Hubungan

Internasional. Jakarta

Hadi Abdul Aziz Kammis.,2011.HubunganInternasional Dan

OrganisasiInternasional. . Jakarta

Sufri Yusuf, 1989.HubunganInternasionaldanPolitikLuarnegeri,

Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999, KamusHubunganInternasional, Bandung:

Abardin, .dikutipolehAmdyaMashfufahHisyam,

AnalisisKebijakanLuarNegeriRusiaTerhadapSuriah‖, skripsi,

UniversitasHasanuddin, Makassar 2013

Aleksius Jemadu,2008.Politik Global dalam Teori dan Praktik,Bandung : Graha

Ilmu


Mardalis,1995. Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal,Jakarta

Sudarwan Danin,2002. Menjadi Peneliti Kualitatif : Ancangan Metodologi

Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Bidang

Ilmu-ilmu Sosial,Pendidikan,dan humaniora.Bandung

Jurnal dan Kutipan Lainnya

Humphrey Wangke,2012. Krisis Politik dan Konflik Kepentingan

Suriah,hlm.7.Info Singkatan Hubungan

Internasional.Vol.IV,No.03/I/P3DI/Februari/2012

Adirini Pujayanti,2012. Kebijakan luar negeri Indonesia,hlm.6.info singkat

hubungan internasional.Vol.IV,No.11/I/P3DI/Juni?2012

Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Sekolah Staf

dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU)

Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007, dalam tulisan Yanyan

Mochammad Yani (Politik Luar Negeri).

Kutipan Michael C. Hudson dari A World of Nations: Problems of Political

Modernization Dankwart A. Rustow, persoalan legitimasi di Timur Tengah

merupakan hasil dari kurangnya otoritas (authority), identitas (identity), dan

persamaan (equality). Lihat M.C. Hudson, Arab Politics the search for legitimacy,

Yale University Press, New Haven and London, 1977

Huffingtonpost, Pollster Update: Polls show opposition to US military

involvement in Syria (online), 14 June 2013,


<http://www.huffingtonpost.com/2013/06/14/syria-polls_n_3443741.html>,

diakses pada 4 Desember 2017 pukul 11.01

U.S. Department of State, US Relations with Syria (online), March 20, 2014,

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.htm, diaksespada4 Desember 2017 pukul

13.20

https://annisamardiana.wordpress.com/2012/11/10/pergeseran-arah-kebijakan-

luar-negeri-amerika-serikat-kepemimpinan-george-w-bush-vs-kepemimpinan-

barack-obama/ diakses 26 November 2017 pukul 20.20

Roby Rakhmadi, KepentinganAmerikaSerikatDalamIntervensiMiliter NATO ke

Libya 2011 (19 Maret-31 Oktober), skripsi, Depok, Universitas Indonesia, 2012,

hlm. 1.

Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir

Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Barack Obama dalam skripsi Krisandhy

Ertanto Rantung,Bandung

Wadjdi, Farid, “PolitikLuarNegeriAmerikaPasca ‘Tragedi WTC’, posted on April,

15, 2008, http://farid1924.wordpress.com/2008/04/15/politik-luarnegeri-amerika-

pasca-%E2%80%98tragedi-wtc%E2%80%99/

Ardiansyah,Muhammad,2014. Barack Obama dalam Politik Luar Negeri AS pada

Abad XXI.Jakarta.





http://www.voa-islam.com/read/world-analysis/2014/07/05/31401/syamina-adu-

strategi-alqaidah-amerika-serikat-di-suriah/#sthash.vOPPsWKGx.dpbs


skripsi politik luar negeri amerika serikat pada masa

Documents