kebijakan kesehatan di indonesia(1)
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN KESEHATAN DI INDONESIA
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN JANGKA PANJANG (2005-2025)
NO INDIKATOR 2009 2025
1 UHH 69 73,7
2 IMR 32,3 15,5
3 MMR 262 74
4 KR GIZI 26 9,5
TujuanPembangunan
Kesehatan
SASARAN
1. Pembangunan nasional berwawasan kesehatan
2. Pemberdayaan Masyarakat & daerah
3. Pengem-bangan upaya & pembiaya-an kesehatan
4. Pengem-bangan & pember-dayaan SDM Kesehatan
STRATEGI
Masyarakat sehat yang
mandiri dan
berkeadilan
NILAI
VISI, MISI, dan NILAIKEMKES 2010-2014
1. Pemberdayaan masyarakat.2. Upaya kesehatan yg
bermutu dan berkeadilan 3. Ketersediaan dan
pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Tata kelola kepemerintahan yg baik.
• Pro Rakyat• Responsif• Inklusif• Efektif. • Clean
Derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
Derajat kesehatan yg setinggi-tingginya
VISIMISINILAI
Isu Kesehatan Globaldi WHA-64
• Negara anggota WHO diharapkan mendukung reformasi WHO ke arah yang lebih efektif, efisien, responsif, objektif, transparan dan accountable untuk dapat lebih mengutamakan equity, social justice and human rights for all.
REFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATANREFORMASI SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
TERTIERTERTIER
SEKUNDERSEKUNDER
PRIMERPRIMER
KETENAGAANKETENAGAAN
ANGGARANANGGARAN
OBATOBAT
INFRA INFRA STRUKTURSTRUKTUR
PERAN SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT MASYARAKAT DAN SWASTADAN SWASTA
Kerjasama Kerjasama LP/LSLP/LS
GOOD GOOD GOVERNANCEGOVERNANCE
MANAGEMENTMANAGEMENT
LEADERSHIPLEADERSHIP
REGULASIREGULASI
JAMINAN JAMINAN KESEHATAN KESEHATAN NASIONALNASIONAL
INTRINSIC
INTRINSIC
FACTOR
FACTOREXTRINSIC
EXTRINSIC
FACTOR
FACTOR
EKONOMI, POLITIK, GEO-POLITIK, GLOBALISASI, CLIMATE CHANGEEKONOMI, POLITIK, GEO-POLITIK, GLOBALISASI, CLIMATE CHANGE
GAP DETERMINANT SOSIAL BIDANG KESEHATANGAP DETERMINANT SOSIAL BIDANG KESEHATAN
KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
Sistem Kesehatan Berbagai Negara (Studi Komparatif)
Sistem Kesehatan Nasional
MANAJEMEN
Sistem Kesehatan Daerah (Pendukung Sistem)
Sumber Daya
Produksi
PROGRAM ORGANISAS
I
PENYEDIA PELAYANAN
SUMBER PELAYANAN
Reformasi Sistem
UU/Payung Hukum
Visi & Misi
Masalah Kesehatan
Sumber Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan
S I S T E M K E S E H A T A N
MANAJEMENMANAJEMEN
SUMBER DAYA
PRODUKSI
SUMBER DAYA
PRODUKSI
PENYEDIA PELAYANANPENYEDIA
PELAYANANPROGRAM ORGANISASIPROGRAM ORGANISASI
Sumber pembiayaanSumber pembiayaan
Pemerintah Pusat
Pemerintah kabupaten
Asuransi KesehatanMasyarakat/
swasta
PemerintahPropinsi
Kebijakan Hukum
Kebijakan politik
Kebijakan ekonomi
Implementasi Kebijakan Mutu Pelayanan Kesehatan Untuk Publik
Fungsi regulasi Pemerintah
• Mengatasi Biaya yang sangat tinggi• Mengatasi Informasi yang kurang
bagi pelanggan• Mengatasi Moral hazard• Mengatasi Kelangkaan• Mengatasi Hubungan yang
monopolistik• Mengatasi Keselamatan publik
AKTIVITAS REGULASI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN
RS
Sertifikasi
Perizinan
AkreditasiMUTU
EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2012 (1)
1. Kesehatan ibu, bayi, balita Continuum of care
2. Perbaikan status gizi Pencegahan stunting
3. Pengendalian PM, PTM & penyehatan lingkungan melanjutkan upaya
4. SDM kesehatan standar kompetensi
5. Obat e-logistic11
EVALUASI PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 2012 (2)
6. Sistem Jamkes Jaminan kelas III RS
7. Pemberdayaan masyarakat early detection and response KLB & bencana
8. Peningkatan upaya kesehatan integrasi
9. Monev MDGs dan penguatan peraturan
12
• Ketersediaan (Available) • Kelayakan (appropriate)• Kesinambungan (continue)• Penerimaan (acceptable)• Ketercapaian (achievable)• Keterjangkauan (affordable)• Efisien (efficiency)• Efektif (effectivity)
Pelayanan Kesehatan yang Ingin Dicapai (GOOD GOVERNANCE)
• Perumusan visi, misi semua fasyankes
• Pembagian tugas melalui struktur organisasi seimbang di fasyankes
• Kejelasan tanggung jawab, kewenangan dan mekanisme kerja
• Budaya dan Etika (kualitas layanan ke masyarakat
• Sistem pengendalian dan pengukuran kinerja fasyankes
MUTUGOOD GOVERNANCE
EVALUASI KONDISI FASYANKES SAAT INI
TktTkt
RujukanRujukan
LanjutanLanjutan
4. Tingkat4. Tingkat kedua fasilitas kedua fasilitas pelayanan pelayanan
KelasKelasB/AB/A
Rumah SakitRumah Sakit
Vertikal/Vertikal/Provinsi/Provinsi/SwastaSwasta
TktTkt
RujukanRujukan
PertamaPertama
KelasKelasD/CD/C
Rumah SakitRumah Sakit
KabKab/Kota/Kota/Swasta/Swasta
TktTkt
RujukanRujukan
DasarDasar
3 tingkat 3 tingkat pertamapertama
Fasilitas Fasilitas
PelayananPelayanan
PuskesmasPuskesmas
DTP/Rawat InapDTP/Rawat Inap
•PuskesmasPuskesmas•PuskesmasPuskesmas
Pembantu. Pembantu.•Polindes/WahanaPolindes/Wahana
2. Tingkat2. Tingkat masyarakat masyarakat
Posyandu (kader)Posyandu (kader)
1. Tingkat1. Tingkat
rumah tanggarumah tangga Individu / Individu /
KeluargaKeluarga
15
Skema JenjangSistem Rujukan dengan Fasilitas Pelayanan
Sarana Pelayanan Kesehatan DasarSarana Pelayanan Kesehatan Dasar
Sumber : Pusdatin Kemkes,, 30 Juni 2011
Total: Total: 9.1339.133
Perawatan: Perawatan: 2.9292.929
Non Perawatan: 6.208Non Perawatan: 6.208
PONED: PONED: 1.5791.579
PuskesmasPuskesmas
Total: Total: 22.23722.237
Puskesmas PembantuPuskesmas Pembantu
16Perahu: Perahu: 1.0811.081Ambulans: Ambulans: 3.3253.325
Motor:Motor:4.1794.179
KendaraanKendaraan
Upaya Kesehatan Berbasis Upaya Kesehatan Berbasis MasyarakatMasyarakat
Posyandu: 266.287Posyandu: 266.287
Poskesdes: 51.996Poskesdes: 51.996
Poskestren: 1.040Poskestren: 1.040
PosyanduPosyandu
PoskestrenPoskestren
PoskesdesPoskesdesSumber : Sesditjen Bina Kesmas Kemkes, 2010
17
NO. NAMA PROVINSIPUSKESMAS PERAWATAN
PUSKESMAS NON
PERAWATAN
PUSKESMAS PEMBANTU
(PUSTU)JUMLAH
1 Nanggroe Aceh Darussalam 116 199 881 11962 Sumatera Utara 140 366 1801 23073 Sumatera Barat 85 161 857 11034 Riau 53 140 723 9165 Jambi 59 110 547 7166 Sumatera Selatan 82 211 983 12767 Bengkulu 39 131 466 6368 Lampung 58 207 776 10419 Kepulauan Bangka Belitung 18 40 155 213
10 Kepulauan Riau 26 40 204 27011 DKI Jakarta 52 289 2 34312 Jawa Barat 237 791 1600 262813 Jawa Tengah 252 615 1759 262614 DI Yogyakarta 42 79 321 44215 Jawa Timur 396 550 2252 319816 Banten 50 167 267 484
JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIAKEADAAN DESEMBER 2010 (1)
Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. NAMA PROVINSIPUSKESMAS PERAWATAN
PUSKESMAS NON
PERAWATAN
PUSKESMAS PEMBANTU
(PUSTU)JUMLAH
17 Bali 28 86 523 637
18 Nusa Tenggara Barat 81 69 494 644
19 Nusa Tenggara Timur 110 199 893 1202
20 Kalimantan Barat 93 138 806 1037
21 Kalimantan Tengah 69 105 834 1008
22 Kalimantan Selatan 48 166 593 807
23 Kalimantan Timur 93 124 633 850
24 Sulawesi Utara 84 86 457 627
25 Sulawesi Tengah 68 92 650 810
26 Sulawesi Selatan 208 208 1300 1716
27 Sulawesi Tenggara 70 163 462 695
28 Gorontalo 23 53 250 326
29 Sulawesi Barat 35 46 209 290
30 Maluku 56 100 311 467
31 Maluku Utara 27 73 226 326
32 Papua Barat 36 70 271 377
33 Papua 86 211 553 850
TOTAL 2920 6085 23059 32064
JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI DI INDONESIAKEADAAN DESEMBER 2010 (2)
Sumber : Pusdatin Kemkes RI, 2010
• Peskesmas Perawatan Jmlh TT >10 :Puskesmas yang diberi tambahan ruangan & fasilitas menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupn ranap sementara.
• Fungsi : merupakan Pusat Rujukan Antara melayani Gawat Darurat sebelum dibawa ke RS
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Puskesmas Perawatan dan Non PerawatanTahun 2011
8234
8737
90059133
7600780080008200840086008800900092009400
DES 2008 DES 2009 DES 2010 JUNI 2011
KENAIKAN JUMLAH PUSKESMAS
KATEGORI KEPEMILIKAN RS UMUM RS KHUSUS TOTAL
RS Publik Pemerintah 518 91 609
Swasta Non Profit 454 203 657
TNI 103 5 1266
POLRI 26 0 26
RS Privat Swasta 63 165 228
BUMN 7 68 254
Total 1171 532 1703
KONDISI RUMAH SAKIT SAAT INI
Keterangan :
RS Pemerintah Terdiri dari: Kemenkes, Pemprop, Pemkab, Pemkot
RS Organisasi Non Profit Terdiri dari: Organisasi Sosial, Organisasi Agama
RS Swasta Terdiri Dari: Perusahaan, Perorangan dan Swasta/ Lainnya
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
PERMASALAHAN KESIAPAN FASYANKES
Kesiapan Pemberi Pelayanan ( Supply side )Bumerang ! Keseimbangan demand side
dan Supply side.Kesiapan Jenjang Sistem Rujukan
Khususnya kecukupan TT RSPemerataan Pemberi Pelayanan?
Paket Manfaat Standard Pelayanan Medik
Standar Alat dan bahan, standar obatKendali Mutu dan Kendali Biaya
Upaya Sinergitas dan Sinkronisasi Upaya Sinergitas dan Sinkronisasi Bina Upaya Kesehatan - KEMKES Bina Upaya Kesehatan - KEMKES 2012 - 20142012 - 2014
Universal Coverage
Revitalisasi Pelayanan PHC
Pengembangan e-Health
Pengembangan World Class Health Care
Membangun Budaya
Melayani
Menunjang UP4B
23
Desentralisasi/ Otonomi Daerah
Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah
Tantangan : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat.
Permasalahan & Tantangan dalam RPJMN dan Renstra 2010-2014 :
RPJMN & RENSTRA KEMENKES TAHUN 2010-2014
TARGET RENCANA STRATEGIS UKP 2010-TARGET RENCANA STRATEGIS UKP 2010-20142014
90%Gawat Darurat
100%Jumlah RS PONEK
90%Jumlah RS terAKREDITASIJumlah RS terAKREDITASI
100%Yankes bagi GAKIN di kelas III RS
Target Rencana Strategis UKP tahun 2010-2014
TANTANGAN RS DI MASA MENDATANGTANTANGAN RS DI MASA MENDATANG
RUMAH RUMAH SAKITSAKIT
DI DI INDONESIAINDONESIA
Pelayanan Kesehatan melampaui batas negara (Globalisasi)
Kompetisi LN Akes : ramah; Keterbukaan Informasi; Harga bersaing, Kemasan menarik
Tingkat Pendidikan & Ekonomi Masy. meningkat
Teknologi Kesehatan semakin maju
STUDI KELAYAKAN &TATA RUANG
STUDI KELAYAKAN &TATA RUANG
RSRSRSRS
MEMENUHI STANDAR INPUT(blm dpt memenuhi semuanya)
MEMENUHI STANDAR INPUT(blm dpt memenuhi semuanya)
PENETAPAN KELAS(pengelompokan RS berdasarkanFas & kmampuan yan - Kemkes)
PENETAPAN KELAS(pengelompokan RS berdasarkanFas & kmampuan yan - Kemkes)
IZIN OPERASIONAL TETAP(5 thn – Pemda/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL TETAP(5 thn – Pemda/Kab/Kota)
REGISTRASI(Pencatatan resmi - Kemkes)
REGISTRASI(Pencatatan resmi - Kemkes)
AKREDITASI(Pelayanan bermutu - Kemkes)
AKREDITASI(Pelayanan bermutu - Kemkes)
IZIN MENDIRIKAN (2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN MENDIRIKAN (2 thn–Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA(1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA(1 thn – Pemda Prop/Kab/Kota)
MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME
MEMENUHI STANDAR INPUT, PROSES, OUTPUT/OUTCOME
PENINGKATAN KELAS
PENINGKATAN KELAS
PERPANJANGAN IZIN
PERPANJANGAN IZIN
INDIKATOR RENSTRA DIT BUKR INDIKATOR RENSTRA DIT BUKR PADA RPJMN II (2010 – 2014)PADA RPJMN II (2010 – 2014)
.
2011 2013
826 RS964 RS
1240 RS
70%70%
20122010
1102 RS
28
90%90%80%80%60%60%50%50%
689 RS
2014
100% RS = 1,378 RS
DATA RS TERAKREDITASI DI INDONESIA DATA RS TERAKREDITASI DI INDONESIA BERDASARKAN KEPEMILIKAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN
SAMPAI DESSAMPAI DESEMBEREMBER TAHUN 2011 TAHUN 2011
RSUD & RS
Vertikal
RS
TNI
RS
POLRI
RS
BUMN
RS
SWASTA
372
RS
68
RS
40
RS
26
RS
369
RS
PERSENTASE RS TERAKREDITASI DI INDONESIA
63.5% (875 RS dari 1378 RS)
Akreditasi Di IndonesiaAkreditasi Di Indonesia
NASIONAL
BARUNASIONAL
INTER-NASIONAL
1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darurat4. Keperawatan5. Rekam Medis
1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darurat4. Keperawatan5. Rekam Medis
1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darurat4. Keperawatan5. Rekam Medis6. Kamar Operasi7. Laboratorium8. Radiologi9. Yan Risti10. Dalin11. Farmasi12. K-3
1. Admin & manaj2. Yan Medis3. Gawat Darutat4. Keperawatan5. Rekam Medis6. Kamar Operasi7. Laboratorium8. Radiologi9. Yan Risti10. Pengendalian Infeksi11. Farmasi12. K-313. Rehabilitasi Medis14. Yan intensif15. Yan gizi16. Yan darah
5 Pelayanan5 Pelayanan
12 Pelayanan12 Pelayanan
16 Pelayanan16 Pelayanan
SURVEI AKREDITASI RS
SURVEI AKREDITASI RS
STANDAR AKREDITASI NASIONAL
AKREDITASI NASIONAL
AKREDITASI BARU
NASIONAL
STANDAR AKREDITASI RUMAH SAKITSTANDAR AKREDITASI RUMAH SAKITBARU NASIONALBARU NASIONAL
SASARAN II: Kelompok Standar Pelayanan berfokus pada pasien
SASARAN IV :MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (3 bab)
SASARAN I: Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit
SASARAN III: Sasaran Keselamatan
Pasien RS
STANDAR AKREDITASI
RUMAH SAKIT
MDG’sMDG’s
Sasaran III: Penurunan angka kesakitan TB (6 bab)
Sasaran I: Penurunan angka kematian bayi & peningkatan kesehatan ibu
Sasaran II: Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS (6 bab)
SASARAN MDG’sSASARAN MDG’s
HASIL PENILAIAN AKREDITASI BARU NASIONAL
1. Regionalisasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal adalah suatu sistem pembagian wilayah kerja RS dengan cakupan area pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam waktu kurang dari 1 jam, agar dapat memberikan tindakan darurat emergency standar.
2. RS siap PONEK 24 jam di masing –masing kab/kota minimal 1 RS.
3. RS kab/kota harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kab/kota setempat untuk membina PUSKESMAS PONED di wilayah kerjanya.
KEBIJAKAN PONEK DI RS
Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan
neonatal secara komprehensif dan terintegrasi.
PROGRAM PONEK DI RSPROGRAM PONEK DI RSPeningkatan kemampuan
layanan kesehatan PONEK di RS Kab/Kota melalui peningkatan
sarana prasaran dan pengadaan peralatan kesehatan untk
program PONEK di Rumah Sakit
Sesuai Rencana Strategis UKP Tahun 2014 yaitu
100% RS telah menyelenggarakan PONEK
Menurunnya AKB menjadi 24/1000 KH
dan Menurunnya AKI
menjadi 118/100.000 kh
TUJUAN
KEBIJAKAN KHUSUS /
TEKNIS
TARGET/ SASARAN
2014
Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik [email protected]
PROGRAM PONEKDi RSPEMDA
Prop / Kab Termasuk
Regulasi dana
RS Swasta, RBDr / Bidan prakarsa
swasta termasuk Hospital By Law
POKJASatgas GSI
KEMENTERIAN KESEHATAN
Profesi terkait (JNPK-KR,POGI, IDAI, IBI, PPNI)
PUSKESMAS PONED
DUKUNGAN UNIT-UNIT TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)
DI Rumah Sakit
Kolaborasi PerbaikanImprovement Collaborative
•Merupakan kemitraan dalam upaya untuk memperoleh hasil terbaik dan menguntungkan semua pihak
•Prinsip kebersamaan dalam bekerja dan mencapai tujuan yang diinginkan
•Dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk pelayanan kesehatan
•Membentuk jejaring kerjasama, pelayanan dan komunikasi
•Perubahan atau perbaikan yang diperoleh, harus direplikasikan ke fasilitas atau area lainnya
Subdit Bina Upaya Kesehatan Rujukan di RSU Publik [email protected]
Termasuk didalamnya: assessment risiko, identifikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden dan merupakan solusi untuk mengurangi serta meminimalisasi risiko
PATIENT SAFETY
Suatu sistem dimana RS membuat asuhan kepada pasien lebih aman
Tujuan:Mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya
04/13/23
EVALUASI PEMBINAAN PELAYANAN KES DI RSEVALUASI PEMBINAAN PELAYANAN KES DI RS
Evaluasi dalam Pembinaan Pelayanan Kesehatan di RS
1. Kebijakan & Strategi Implementasi UU RS
2. SDM Kesehatan
3. Fasilitas & Logistik Kesehatan
4. Perencanaan & Pembiayaan Kesehatan
5. Pelayanan Kesehatan Masyarakat
6. Pembinaan upaya sistem Rujukan Kesehatan
Wilayah Cakupan RujukanRS Kab/Kota
1. Perlu disepakati dengan Perda2. Tidak terbatas pada struktur organisasi
dan administrasi3. Harus mempertimbangkan fungsi dan
geografis
Menjamin Sistem Rujukan Menjamin Sistem Rujukan yang Efektif dan Efisienyang Efektif dan Efisien
Luas Wilayah Cakupan tersebut dapat berdasarkan :
1. Target Jumlah Penduduk
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina : Puskesmas Praktek Swasta Rumah Bersalin RS lain yang kemampuannya lebih rendah
Jarak ?Jarak ?
Waktu Tempuh ?Waktu Tempuh ?
Jejaring Cakupan Rujukan Rumah Sakit
RS
SDM
1 jam ke RS
Akses
TransportasiTidak Ada Batas Wilayah
• Surat Permohonan dari Pemilik RS (Gubernur/Bupati/Walikota/Dir PT)• Profil RS disertai data lengkap, saranaprasarana, SDM dankinerja RS • SK Penetapan Klasifikasi RS • Nomor Registrasi RumahSakit• Surat izin operasional
Diajukan kepada DinasKesehatan Provinsi
Telaah teknis dan kelayakanOleh Dinas Kesehatan
Provinsi
RekomendasiDinas Kesehatan Provinsi
Permintaan akan ditelaah oleh
Kemenkes
E-Planning Kementerian Kesehatan RI
Buk.depkes.go.id
Diajukan ke Kementerian Kesehatan RI
ALOKASI APBN KESEHATAN PUSAT DAN DAERAH 2010-2012
20102010 20112011
45
20132013
20122012
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2013
46
RPJMN 4(2020-2024)
RPJMN 1(2005-2009)Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJMN 2(2010-2014)Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
RPJMN 3(2015-2019)Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh denganmenekankan pem-bangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masya-rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025
POSISI SAAT INI
SASARAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KESEHATAN DALAM RPJMN 2010-2014
Ket : 1) Hasil SP tahun 2010, BPS2) SDKI tahun 2007, BPS (Hasil SP 2010 dan SDKI 2012 perhitungan belum selesai)3) SDKI tahun 2007, BPS (Berdasarkan hasil sementara SDKI 2012 : 32/1.000 dan SP 2010: 26/1.000) 4) Riskesdas 2010, Kemenkes5) SP tahun 2010, BPS (Hasil sementara SDKI 2012 : 2,6 )
Ket : 1) Hasil SP tahun 2010, BPS2) SDKI tahun 2007, BPS (Hasil SP 2010 dan SDKI 2012 perhitungan belum selesai)3) SDKI tahun 2007, BPS (Berdasarkan hasil sementara SDKI 2012 : 32/1.000 dan SP 2010: 26/1.000) 4) Riskesdas 2010, Kemenkes5) SP tahun 2010, BPS (Hasil sementara SDKI 2012 : 2,6 )
SasaranStatus Awal
(2008)
Pencapaian Target
Target 2014 Status
Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)
70,7 70,91) 72,0 Perlu kerja keras
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
228 228 2) 118 tak akan tercapai
Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
34 323) 24 Perlu kerja keras
Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen)
18,4 17,9 4) <15,0 on track
Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi )
2,6 2,4 5) 2,1 tak akan tercapai
REVIEW RPJMN 2010 – 2014BIDANG KESEHATAN TERKAIT MDG
RPJMNRPJMN
MID TERM REVIEWMID TERM REVIEW
Tercapai/ on track/on trendTercapai/ on
track/on trendPerlu Kerja
KerasPerlu Kerja
KerasSangat Sulit
TercapaiSangat Sulit
Tercapai
3 Indikator
4Indikator
5Indikator
= Perlu Kerja Keras = Sangat Sulit tercapaiOn track/tercapai
MIDTERM REVIEW RPJMN BIDANG KESEHATAN
NO INDIKATORSTATUS AWAL (2009)
CAPAIAN
TARGET 2014
STATUS2010 2011 2012
1 Umur harapan hidup (tahun) 70,7 70,9 71,1 71,1 72,0
2Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
228 n.a n.a n.a 118
3Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinanoleh tenaga kesehatan
84,3 84,8 86,38 88,64 90
4Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
34 34 34 32 3) 24
5Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi )
2,6 2,4 4) n.A 2,63) 2,1
6Persentase jangkauan akses sumber air bersih
47,7 44,19 42,76 n.A 68
7Prevalensi kasus HIV(Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS)
66,2 1) 57,5 2) n.a 79,5 3) 90
8Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index- API)
1,85 1,96 1,75 1,69 1
9Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
n.a 59,1 63,1 64,58 80,10
Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,201050
ISU STRATEGIS
1.Peningkatan Akses kesehatan & gizi yg berkualitas bagi Ibu dan Anak2.Peningkatan Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan3.Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata4.Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan5.Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan,
jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, Vaksin, Alkes & makanan, serta daya saing produk dalam negeri6. Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas
KELUARAN•Cakupan pelayanan kesehatan•Prevalensi penyakit•Persentase pelayanan kesehatan •Jumlah lulusan tenaga kesehatan•Angka kesakitan
INPUT
•Kegiatan Promotif, kuratif•Sarana dan prasarana•Tenaga•Dana•Obat, vaksin•Pelatihan•Monev/Bimtek•Pedoman•Sosialisasi•Fasilitasi
KERANGKA PERENCANAAN & PENGANGGARANKEMENKES 2013
KERANGKA PERENCANAAN & PENGANGGARANKEMENKES 2013
ARAH KEBIJAKAN
Renja KL
Disandingkan dgn Kegiatan Daerah dlm
MusrenbangNas
Dikawal dalam
RKA-KL & DIPA
RPJMN
RENSTRA
TEMA PEMBANGUNAN
MP3EI MP3KI
Cluster IV UP4B
Analisis
Situasi
1. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas yang ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat;
2. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan;
3. Masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata terutama di DTPK dan DBK;
4. Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal;
5. Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri.
1. Peningkatan akses yankes dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak
2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan
3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan nakes yang merata
4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri
6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
7. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier
8. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, IPTEK kesehatan dan Tata Manajemen Birokrasi yg bersih akurat dan Efektif
SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013
Akses pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak diperluas, Penyakit menular dan tidak menular terus dikendalikan. Akses pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak diperluas, Penyakit menular dan tidak menular terus dikendalikan.
KESIMPULANKESIMPULAN
1. Komitmen Daerah untuk Universal Coverage Komitment Seluruh Stakeholder :
a. Pemerintah Pusat (Internal Depkes Dan Antar Departemen Terkait),
b. Pemerintahan Prov. Dan Kab/Kota
c. Komitmen Dinas Kesehatan
d. Komiten Pemberi Pelayanan Kes Perlu peningkatan jenjang sistem rujukan untuk
mendukung jejaring pelayanan terpadu dalam mewujudkan universal coverage 2014
KESIMPULAN (2)KESIMPULAN (2)
Upaya KEMKES dalam pencapaian akreditasi nasional :
1.Akreditasi RS baru (Nasional) menuju Standar Internasional dgn mengadopsi 14 standar JCI, berlaku mulai 2012
2.Sesuai UU No.44 ttg RS, 28 Okt 09, akreditasi wajib 3 th sekali masa toleransi okt 2011
3.Renstra kemkes pencapaian target RS terakreditasi pada: Th 2011 = 60% , Th 2014 = 90% perlu peran Kadinkes Provinsi/kab/kota meningkatkan motivasi RS untuk akreditasi memberi daftar RS yg belum akreditasi
4.Penyelesaian akreditasi RS untuk 5 pelayanan dg sistim lama s/d Juni 2012
5.Meningkatkan cakupan RS terakreditasi dari 63 % (2011) menjadi 70 % (2012)
6.Melaksanakan standar akreditasi baru nasional mulai 2012
59