kebijakan kelas rawat inap dalam program jkndjsn.go.id/storage/app/media/uploaded-files/kebijakan...

KEBIJAKAN KELAS RAWAT INAP DALAM PROGRAM JKN

MUTTAQIEN(Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Periode 2019-2024)

3 PILAR JAMINAN SOSIAL

Suplemen yang disiapkan untuk peserta yang menginginkan(demand) paket yang lebih

memuaskan dari paket JKN → Membayar sendiri, Asuransi komersial, pemberi kerja

Sistem pengumpulan dana (risk pooling) dengan mekanismetransfer resiko yang wajib diikuti semua penduduk. Penduduk

diatas garis kemiskinan wajib membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya

Bagi yang miskin dan tidak mampu untuk memenuhikebutuhan dasar hidup yang layak → Didanai APBN

dan APBD

SUPLEMEN

ASURANSI SOSIAL

BANTUAN SOSIAL

Sumber : Hasbullah Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, 2015

2

LATAR BELAKANGKonsep Rawat Inap Kelas Standar merupakan

amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

menetapkan bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional

berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas.

Pasal 19 ayat 1

memuat ketentuan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan

menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 19 ayat 2

Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan

berdasarkan kelas standar

Penjelasan pasal : bahwa peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari haknya (kelas standar), dapat

meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya

yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Pasal 23 ayat (4)

3

PRINSIP ASURANSI

SOSIAL

PRINSIP

EKUITAS

PRINSIP PENYELENGGARAAN JKN

• Kesamaan dalam memperoleh

pelayanan sesuai dengan

kebutuhan medisnya yang tidak

terikat dengan besaran iuran yang

telah dibayarkannya

2. Prinsip Ekuitas

Pasal 19 ayat (1) UU SJSN

• Kegotong-royongan

• Kepesertaan bersifat Wajib dan tidak selektif

• Iuran berdasarkan persentase

upah/penghasilan

• Bersifat nirlaba.

1. Prinsip Asuransi Sosial

4

TAHUN 20191 JANUARI 2014

Dalam Peta Jalan JKN Tahun

2012-2019, seharusmya

implementasi kelas standar akan

dicapai tahun 2019, namun

hingga saat ini Kelas Standar

Rawat Inap belum juga

diimplementasikan

Kelas Standar tidak langsung

diterapkan karena

mempertimbangkan bahwa di Rumah

Sakit kelas perawatan sebelum era

SJSN terbagi atas kelas 1, kelas 2,

dan kelas 3

PENERAPAN KELAS RAWAT INAP JKN

5

PETA JALAN JKN 2012 - 2019

Ke depan (tahun 2019 ke atas) paket manfaatjaminan kesehatan diupayakan sama untuksemua peserta, baik manfaat medis mapunnon medis (kelas perawatan). Dengandemikian diharapkan setelah 2019 tidak adapembedaan paket manfaat, baik medismaupun non medis untuk peserta PBI dan non PBI. Kelas perawatan yang dituju adalah kelasI (satu kamar 3 orang) atau setidak tidaknyakelas II

6

Negara

Menerapkan Kelas Standar

Dasar

Regulasi

Perbedaan

Tarif (Kelas

Standard &

VIP)

Pengenaan

Biaya

Tambahan Naik

Kelas (Kelas

Standar ke Vip)

Kondisi Existing Kamar Rawat Inap

Jumlah Bed per

Kamar

Fasilitas

(Kenyamanan)Tidak

Ya

RS

Pemerintah

RS

Swasta

Filipina N/A N/A V N/A N/A N/A N/A

Nigeria V V V N/A N/A 5 AC, TV, kamar mandi

Singapura V - - - - - - -

Jepang V - - - - - - -

Canada V V V N/A N/A 4 2 kamar mandi

Thailand V N/A V N/A N/A N/A AC, TV,kamar mandi

Kuba V V V N/A N/A N/A N/A

Australia V V V N/A N/A 4 AC, TV, kamar mandi

Sumber :Ede Surya Dharmawan, DJSN, 2019

Matriks Penerapan Kelas Standar Di Beberapa Negara

7

Pembentukan Perpres 64 Tahun2020

8

Penerbitan Perpres tersebut merupakan keseriusan Pemerintah untuk

meningkatkan kualitas pelayanan serta keberlangsungan pendanaan

Jaminan Kesehatan. Salah satunya dituangkan dalam Pasal sebagai

berikut:

Pasal 54A : Untuk keberlangsungan pendanaan

Jaminan Kesehatan, Menteri bersama

kementerian/ lembaga terkait, organisasi profesi,

dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan

peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai

kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap

kelas standar paling lambat bulan Desember

2O2O.

Pasal 54B : manfaat jaminan kesehatan

tersebut diterapkan secara bertahap

sampai dengan paling lambat tahun 2022

dan pelaksanaannya dilakukan secara

berkesinambungan untuk meningkatkan

tata kelola Jaminan Kesehatan.

KONDISI KEUANGAN DJS KESEHATAN YANG DIHARAPKAN BERDASARKAN MANDAT PERPRES 64/2020

Perbaikan PembiayaanProgram JKNmelalui Penyesuaian Iuran secara bertahap

Perbaikan Tata Kelola Sistem Yankes dengan mengedepankan Prinsip Ekuitas, meliputi:• Kebutuhan Dasar

Kesehatan (Kemenkes)

• Kelas Standar (DJSN)• Global Budget (BPJS

Kesehatan)

Optimalisasi Penegakan Kepatuhan danPencegahan Fraud

9

TAHAPAN KEGIATAN

10

KebutuhanDasarKesehatan

Kelas Rawat Inap JKN

Reshaping ManfaatJKN

Costing

• Proyeksi biayakesehatan 2021 -2024

• Proyeksi tarifINA CBGs 2021-2024

• PenghitunganKapitasi

ProyeksiIuranJKN 2021-2024

Desain KoordinasiAntarPenyelenggara Jamkes

Evidence KesinambunganJKN 2021-2024 → NaskahAkademik

Input Kebijakan berbasis bukti

1) Perubahan Ke tiga Perpes 82/2018

2) Revisi Permenkes (tarif, aplikasigrouper INA DRG

Ketersediaan jumlah tempat tidur pada

setiap kelas perawatan di Rumah Sakit

saat ini

Fungsi DJSN sesuai dengan amanat Pasal

7 ayat 2 UU SJSN

PERTIMBANGAN DALAM PERUMUSAN KELAS RAWAT INAP JKN

Pertumbuhan jumlah Peserta JKN

Kemampuan fiskal negara dan kemampuan

masyarakat dalam membayar iuran

3

Angka rasio utilisasi JKN di tingkat

Kabupaten/Kota

4

1

5

2

Penentuan Definisi dan Kriteria Kelas

Rawat Inap JKN

11

DEFINISI KELAS STANDAR

• Kelas layanan rawat inap RS pada Program JKN yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan dimungkinkannaik kelas bagi peserta selain PBI atas pembiayaansendiri atau asuransi tambahan

• Selanjutnya kelas Standar akan dinamakan dengansebutan Kelas Rawat Inap JKN (KRI JKN)

• Tetap mempertimbangkan keselamatan pasien, mutu, dan affordability

12

DIMENSI MUTU: RS YANG PROFESIONAL WHO 20181. Effective, 2. Safe, 3. People-centred,

4. Timely, 5. Equitable. 6. Integrated, 7. Efficient

Accessible Defining

quality health careQuality health care can be defined in many ways but there is growing acknowledgement that quality health services across the world should be:

▪ Effective: providing evidence-based health care services to those who need them.

▪ Safe: avoiding harm to people for whom the care is intended.

▪ People-centred: providing care that responds to individual preferences, needs and values.

In addition, in order to realize the benefits of quality health care, health services must be:

• Timely: reducing waiting times and sometimes harmful delays for both those who receive and those who give care.

• Equitable: providing care that does not vary in quality on account of age, sex, gender, race, ethnicity, geographical location, religion, socioeconomic status, linguistic or political affiliation.

• Integrated: providing care that is coordinated across levels and providers and makes available the full range of health services throughout the life course.

• Efficient: maximizing the benefit of available resources and avoiding waste.

Sumber : Input Materi Presentasi PERSI, 2020

13

BAGAIMANA PENERAPAN KELAS RAWAT INAP JKN SEHARUSNYA?

1. Mengutamakan keselamatan pasien(Standar SKP, PPI, AP, ARK, dan HPK (SNARS 1.1.)

2. Letak ruang inap harus dilokasi yang tenang, aman, dan nyaman.

3. Ruang rawat inap harus memiliki aksesyang mudah ke ruang penunjangpelayanan lainnya.

4. Ruangan perawatan pasien di ruangrawat inap harus dipisahkan berdasarkanjenis kelamin, usia, dan jenis penyakit.

14

KONSEP KEBIJAKAN KELAS RAWAT INAP JKN

“Pada tahap pertama konsep kelas standar dibedakan

antara kelas standar PBI dan kelas standar NON-PBI.

Perbedaanya adalah pada luas ruangan dan jumlah

tempat tidur dalam satu ruangan dengan tetap mengacu

pada tujuh dimensi mutu yang direkomendasikan WHO

(2018).”

• Berdasarkan Pedoman Teknis Bangunan Rumah

Sakit- Ruang Rawat Inap Tahun, Kemenkes 2012

• Permenkes 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis

Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit

• Berdasarkan draft konsep kelas standar Dirjen

Pelayanan Kesehatan Kemenkes (dipresentasikan pada

rapat dengan DJSN tanggal 11 Februari 2020)

• Masukan dari PERSI dan ARSADA

15

RANCANGAN KONSEP 11 KRITERIA KELAS RAWAT INAP JKN

NO. URAIANKELAS STANDAR PBI

JKN (A)

KELAS STANDAR NON-

PBI JKN (B)

1 Bahan bangunan tidak boleh memiliki

porositas yang tinggi√ √

2 Minimal Luas m2 per tempat tidur *) 7,2 m2 10 m2

3

Jarak (as) antar tempat tidur***) 2,4 m 2,4 m

Antar Tepi Tempat Tidur minimal 1,5 m 1,5 m

Standar Tempat Tidur Semi Elektrik P:206 L:90

T:50-80

(adjustable)

P:206 L:90

T:50-80

(adjustable)

4 Jumlah maksimal tempat tidur per ruangan **) 6 4

16

Cont’


JKN (A)

KELAS STANDAR NON-

PBI JKN (B)

5 Kamar mandi dalam ruangan**)

Sesuai standar aksesibilitas***)

a) Ada tulisan/simbol “disable” pada bagian luar

b) Memiliki ruang gerak yang cukup untuk pengguna

kursi roda

c) Dilengkapi pegangan rambat (handrail)

d) Permukaan lantai tidak licin dan tidak boleh

menyebabkan genangan

e) Dianjurkan untuk memiliki tombol bantuan

darurat pada tempat yang mudah dicapai

√ √

6 Nakas per tempat tidur **) 1 1

7 Suhu ruangan **)20-260 C 20-260 C

17

Cont’


JKN (A)

KELAS STANDAR NON-

PBI JKN (B)

8 Tirai/partisi antar TT **)

Rel Dibenamkan atau menempel di Plafon dan bahan tidak

berpori***)√ √

9 Ventilasi udara **)

Menjamin pertukaran udara untuk mekanik minimal

pertukaran 6 kali per jam dan untuk ventilasi alami harus

lebih dari nilai tersebut***)

√ √

10 Pencahayaan ruangan***)

Catatan: Mengoptimalkan pencahayaan alami. Jika

pencahayaan buatan maka intensitas pencahayaannya 250 lux

untuk penerangan dan 50 lux untuk tidur √ √

11 Setiap tempat tidur dilengkapi dengan : ***)

• Minimal 2 kotak kontak dan tidak boleh percabangan/

sambungan langsung tanpa pengamanan arus

• Outlet oksigen

• Nurse call yang terhubung dengan nurse

√ √

18

FASILITAS

FISIK DAN NON FISIK

SUMBER DAYA MANUSIA

1 23 4

Mempersiapkan ketersediaan

tenaga medis dan non medis

Penentuan jumlah pendanaan

dan timeline penyiapan supply-

side

Penyesuaian fasilitas KELAS RAWAT INAP JKN oleh RS.

Penyiapan supply side

termasuk jumlah tempat tidur

dan fasilitas RS.

PENDANAAN DAN TIMELINE

IMPLIKASI PENERAPAN KELAS RAWAT INAP JKN

ASPEK TATA KELOLA

19

Jika berdasarkan kelas

perawatannya, jumlah

tempat tidur rawat inap saat

ini didominasi oleh kelas 3.

Grafik Jumlah Tempat Tidur Berdasarkan Kelas Perawatan

Kondisi Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit (2)

20Sumber: SIRS Ditjen Yankes, 2019

Jumlah Total RS : 2,860RS Kerjasama : 2.235RS belum Kerjasama : 625RS Belum Kerjasama sudahterakreditasi : 247

Sumber : Presentasi kemenkes, 2020

22

Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 Total

Estimasi Lama HariRawat

23,648,595 8,126,508 11,969,812 43,744,915

Ketersediaan TT 118,338 57,670 45,489 221,497

Peserta JKN (jiwa) 152,476,368 33,070,457 35,304,345 220,851,170

(82,6%)

Jumlah Penduduk 267,289,750

Utilisasi dan Ketersediaan TT Tahun 2019


23

BOR= Hari Rawat/(Ketersediaan TT

x 365) x 100%

Distribusi BOR pada 34 Provinsi


BORJumlah Provinsi

Kelas 3 Kelas2 Kelas 1

≤49% 15 32 2

50-69 19 1 14

≥70 - 1 18

Total 34 34 34

24

BOR Per ProvinsiTahun 2019

≤49

50-69

≥70Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3

Kepulauan Riau 40.1% 19.1% 35.4%

Papua 45.0% 21.6% 20.5%

Kep. Bangka Belitung 51.1% 27.2% 38.2%

Maluku 51.2% 31.7% 23.4%

Maluku Utara 56.4% 35.9% 35.4%

Sumatera Utara 57.8% 33.9% 53.4%

Sumatera Selatan 59.9% 32.4% 41.9%

Riau 62.7% 31.4% 51.8%

Banten 64.1% 28.6% 59.5%

Kalimantan Selatan 67.1% 38.8% 42.6%

Sumatera Barat 68.4% 41.3% 55.3%

Lampung 68.6% 38.0% 52.6%

Kalimantan Timur 69.3% 38.0% 67.8%

Bengkulu 69.4% 40.6% 47.5%

Jawa Timur 69.6% 34.9% 56.1%

Sulawesi Selatan 69.9% 46.0% 64.2%

Kalimantan Tengah 70.3% 32.9% 48.2%

BOR

Provinsi

Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3

Nusa Tenggara Timur 70.8% 35.7% 38.3%

Sulawesi Tenggara 71.2% 41.9% 41.5%

Bali 72.4% 45.6% 63.7%

Jawa Barat 72.8% 34.4% 61.6%

Sulawesi Utara 73.0% 37.4% 57.5%

Sulawesi Barat 73.2% 44.8% 49.0%

Nusa Tenggara Barat 73.5% 48.9% 48.4%

Sulawesi Tengah 74.2% 43.8% 53.6%

Jawa Tengah 76.3% 42.7% 59.8%

Papua Barat 76.4% 28.8% 34.1%

DKI Jakarta 79.2% 50.0% 58.7%

Kalimantan Utara 84.1% 39.1% 65.1%

DI Yogyakarta 84.9% 38.0% 52.5%

Jambi 87.6% 43.8% 54.4%

Kalimantan Barat 96.8% 42.1% 47.5%

Gorontalo 105.8% 49.0% 49.1%

Aceh 140.6% 84.1% 57.8%

Total 72% 39% 55%

BOR

Provinsi


BOR Nasional: 54.1%

25

Distribusi BOR pada 514 Kab/Kota


BORJumlah Kab/Kota

Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1

≤49 189 231 95

50-69 104 75 60

≥70 194 164 314

Tidak Terdapat TT 27 44 45

Total 514 514 514

Perhitungan Kebutuhan TT

26

Asumsi : 50% terjadi transformasi TT kelas 1 → terdistribusi proporsional ke kelas 2 dan 3

Kekurangan TT = Kebutuhan TT – Ketersediaan TT

Kebutuhan TT → untuk mencapai BOR maks 70%

Kenaikan Peserta 90% Kenaikan Peserta 95%Peserta JKN 2019 (Existing)Kelas Non PBI Kelas PBI

BOR 99.1% 37.3%

Estimasi AngkaHari Rawat

25,779,938 17,335,425

Ketersediaan TT 71,270 127,483

Kebutuhan TT 100,900 67,849

Status KecukupanTT

(29,630) 59,634

Kelas Non PBI Kelas PBI

BOR 105.5% 39.7%


27,447,900 18,457,027



Status KecukupanTT

(36,159) 55,244

Kelas Non PBI Kelas PBI

BOR 110.5% 41.5%


28,736,897 19,323,798



Status KecukupanTT

(41,204) 51,852


ASPEK KEBIJAKAN


• Konsep Kelas rawat Inap

berbeda dengan kondisi

eksisting berpotensi

menimbulkan disharmoni

regulasi yang ada

KONSEP • Kemungkinan akanbanyak mengubah aturan

yang telah ada

ATURAN• Pelaksanaan secara bertahap.

(PILIHAN OPSI:

• RS Vertikal / RS Pendidikan

• RS Pemerintah

• RS Swasta

• Memperhatikan

• Kecukupan TT dan BOR di

Kab/kota

• Kesiapan Pemerintah dan

Pemilik RS

• Kondisi Pandemi

PELAKSANAAN

27

No PERUNDANGAN/RANCANGAN PER-UU PERIHAL

1 Perpres 82/ 2018 tentang Jaminan Kesehatan Manfaat, iuran

2Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82 tahun

2018 tentang Jaminan KesehatanManfaat, iuran

3 Permenkes 3/ 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit• Penyelenggaraan Rawat Inap RS

• Penyediaan jumlah TT

4Permenkes No.51 Tahun 2018 Mengenai Pengenaan Urun BiayaDan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan

• Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan

Kesehatan

5

PMK No 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi AntarPenyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat PelayananKesehatan

• Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan

Kesehatan

6Permenkes 52/ 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan KesehatanTarif pelayanan rawat inapJKN

7 Permenkes 85/ 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit Pola Tarif RS

Harmonisasi Perundang-undangan

28

-40


ASPEK PEMBIAYAAN

PENYESUAIAN TARIF INA-CBG’s

• menjadikan rawat inap kelas

standar maka potensi fraud

INA CBGS dari perbedaan

kelas perawatan RS akan

dapat dikurangi.

• Dengan kebijakan rawat Inap

kelas standar maka tarif INA

CBGs tidak lagi dibedakan

berdasarkan kelas perawatan.

EFISIENSI

Proses penghitungan iuran,

penghitungan tarif, dan proses

klaim manfaat menjadi lebih

sederhana.

IURAN

Penghitungan untuk

kebijakan, desain, dan

penyesuaian iuran

29

Sikap Peserta JKN terhadap Kelas Tunggal

Sumber : Hasil Penelitian Pusat KPMAK FKKMK UGM dan BPJS Kesehatan, 2018

Responden :

• 520 pasien RS di 13 Kab/kota• Kelas Rawat Inap : 38% (kelas 1), 40% (

kelas 2) dan 22% (kelas 3)• Kepesertaan: 42% Pekerja Penerima Upah

(PPU), 34% Pekerja Bukan Penerima Upah(PBPU), dan 24% Bukan Pekerja (BP)

30

Sikap Peserta JKN terhadap Kelas Tunggal berdasarkan Kelas Kepesertaan

Sumber : Hasil Penelitian Pusat KPMAK FKKMK UGM dan BPJS Kesehatan, 2018

31

Systematic Review pelaksanaan program koordinasimanfaat secara global

Sumber : BPJS Kesehatan dan PKJS UI, 2018

32

DAMPAK PENERAPAN KELAS RAWAT INAP JKN

Kesetaraan dalam hal menerima pelayanan non-medisdi FKRTL

Penyederhanaan proses administrasi dan klaim

Mengurangi potensi fraud klaim INA CBGs

Mengoptimalkan koordinasi antar penyelenggara jaminan kesehatan

33

MASUKAN TERHADAP KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELAS RAWAT INAP JKN

EMAIL : [email protected]

Topik DeskripsiTopik 1 Dasar hukum dan konsep dasar penetapan kelas rawat inap

JKNTopik 2 Kriteria umum kelas rawat inap (KRI) dalam skema JKN

Topik 3 Dampak perubahan struktur tata Kelola dan pembiayaan

(biaya dan tarif) atas penerapan kebijakan KRI JKN

Topik 4 Aspek Layanan, dampak terhadap iuran, dan Koordinasi antar

penyelenggara jaminan Kesehatan dalam penerapan KRI JKN

Topik 5 Proses pentahapan dan penyiapan infrastruktur fasilitas

Kesehatan dan birokrasi dalam penerapan KRI JKN

Topik 6 Harmonisasi regulasi dan sumber daya dalam penerapan KRI

JKNTopik 7 Pembelajaran dari beberapa negara atas implementasi

kebijakan satu kelas akomodasi Rawat Inap

INPUT DAN PARTISIPASI STAKEHOLDER (naskah penelitian, policy brief, nota kebijakan, ataupun usulan lainnya)

Finalisasi NaskahAkademik kebijakan

Kelas Rawat Inap JKN

Metode :

1. Survei2. Curah gagasan

(7 Seri Webinar denganstakeholder + 6 seri FGD terkait “COB”)

3. WawancaraMendalam (

34

mailto:[email protected]

email: [email protected] | SMS: 0822-21-500500 | P.O Box: DJSN500500 Jakarta 10000

Terima Kasih

kebijakan kelas rawat inap dalam program jkndjsn.go.id/storage/app/media/uploaded-files/kebijakan...

Documents