kebijakan dinas sosial kabupaten wonogiri dalam penanggulangan program kemiskinan tahun 2013
DESCRIPTION
KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENANGGULANGAN PROGRAM KEMISKINAN TAHUN 2013. DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI. LATAR BELAKANG. Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Daerah. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
LATAR BELAKANG• Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pembangunan Di Daerah.• uu no.22 dan uu no.25 tahun 1999 yang diperbaharui melalui uu
no.32 dan uu no.33 tahun 2004.• uu ri no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.• uu ri no. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.• Perturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
• Perturan Bupati Wonogiri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.
• Perturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2013.
• Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2012, tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Wonogiri TahunAnggaran 2013.
SISTEMATIKA
1. Perkembangan Masalah Sosial di Indonesia2. Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan3. Pembedayaan Fakir Miskin4. Evaluasi dan Perubahan Paradigma Kebijakan
Sosial
Kelompok masalah sosial1. Penanggulangan
kemiskinan;2. Penanganan
ketelantaran;3. Penanganan
kecacatan;4. Penanganan
ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
5. Penanganan keterasingan/keterpencilan;
6. Penanganan korban bencana alam dan sosial;
7. Penanganan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif;
8. Pengembangan kesejahteraan sosial
(1) Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang menyandang ketidakmampuan sosial ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: (1) keluarga fakir miskin; (2) keluarga rawan sosial ekonomi; (3) warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh.
(2) Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: (1) balita terlantar, (2) anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis, dan (5) lansia terlantar.
(3) Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: (1) cacat veteran, (2) cacat tubuh, (3) cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), (3) tuna netra, (4) tuna rungu wicara dan (5) cacat bekas penderita penyakit kronis.
(4) Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya mengadakan penyesuaian (social adjusment) secara normatif, seperti: (1) tuna susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban narkotika, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks penyakit kronis terlantar.
(5) Keterasingan/ keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang buruk, meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat Terpencil.
(6) Korban Bencana Alam dan Sosial, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana, seperti: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
(7) Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, meliputi warga masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3) Lanjut Usia korban tindak kekerasan; (4) pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.
5
JENIS PMKS BERDASARKAN KELOMPOK MASALAH SOSIAL TAHUN 2011
Kelompok Sasaran Jenis PMKS Jumlah Sumber Data
1. Kemiskinan Fakir Miskin , Wanita Rawan Sosial Ekonomi
2,5 juta RTSM Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011, BPS (PPLS 2011)
2. Ketelantaran Anak Telantar, Anak Balita Telantar, Lanjut Usia Telantar
7.191.551 Jiwa BPS, Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2009
3. Kecacatan Orang dengan Kecacatan , Anak dengan Kecacatan
2.126.785 Jiwa BPS, Susenas Tahun 2009
4. Keterpencilan Komunitas Adat Tepencil 213.080 KK
Pendataan Dit. PKAT, 2009
5. Ketunaan dan Penyimpangan Perilaku
Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lapas, ODHA , Korban NAPZA
3.872.287 Jiwa Dinas Sosial Provinsi
6. Korban Bencana Korban Bencana Alam , Korban Bencana Sosial
1.416.744 KK Dinas Sosial Provinsi
7. KTK, Eksploitasi dan Diskriminasi
Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial
889.987 Jiwa Dinas Sosial Provinsi
Sumber : Kemensos dalam Angka 2012
Basis Data Terpadu untuk
Program Bantuan Sosial
Rumah Tangga Sasaran
BLTBLT
JamkesmasJamkesmas
RaskinRaskin
Pengalaman berbagai pentargetan sebelumnya
INPUT
TARGET
MENUJU PENTARGETAN YANG EFEKTIFMENYUSUN BASIS DATA TERPADU NASIONAL
6
Proses Pendataan 2011
Proses Pendataan 2011
Proses Pendataan 2011
Proses Pendataan 2011
PROSES PENDATAAN
(Dilakukan 3 tahun sekali terakhir 2008, berikutnya
2011)
PROSES PENDATAAN
(Dilakukan 3 tahun sekali terakhir 2008, berikutnya
2011)
Dilaksanakan terintegrasi oleh BPS
Sebagai basis data nasionalSebagai sumber data bagi penerima semua program
penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial
TNP2K MELAKUKAN KENDALI MUTU SISTEM PENTARGETAN
Survei penduduk digunakan untuk mempertajam sasaran rumah tangga yang menjadi sasaran
proses pendataan
PKHPKH
Program LainProgram Lain
KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN• Lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m2 per orang.• Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.• Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa
diplester.• Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.• Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.• Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.• Hanya hanya membeli 1 stel pakaian setahun.• Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.• Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.• Sumber penghasilan kepala rumah tangga: Petani dengan luas lahan 0,5 Ha, buruh tani, nelayan,
buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan.
• Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD.• Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-.• Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: Tidak Sekolah, tidak tamat SD/ hanya SD.• Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,-.
KRITERIA UMUM RTSM
• Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana,
• Biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah,
• Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga,
• Biasanya tidak/hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP.
Dari sisi kondisi fisik serta fasilitas tempat tinggal RTSM biasanya tinggal pada rumah yang:– Dinding rumahnya terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan
kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester,
– Sebagian besar lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah,
– Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah,
– Penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran,
– Luas lantai rumah kecil (biasanya kurang dari 8 m2/orang),– Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak
terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
DANA PENGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BERSUMBER PADA :
• Anggaran dari pusat /APBN• Anggaran dari APBD Propinsi• Anggaran APBD Kabupaten• Banuan dari pihak ketiga /CSR
04/21/23 RDP- JUNI 2009 10
KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2
PRIORITAS NASIONAL
11 PRIORITAS NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU
II 2009~2014
2 Pendidikan
3 Kesehatan
1
Penanggulangan Kemiskinan4
Ketahanan Pangan5
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
6 Infrastruktur
7 Iklim Infestasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
11 Kebudayaan, Kreatifitas dan Inovasi Teknologi
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca konflik
SangatMiskin
Miskin
Hampir Miskin
Kluster-1 (Berbasis keluarga)
1.Beasiswa2.Jemkesmas
3.Raskin4.PKH5.BLT
6.Bantuan Sosial
Kluster-2 (Berbasis
komunitas)
Program Pemberdayaan
Masyarakat(PNPM)
Kluster-3 (Berbasis UMKM)
Kredit Mikro (KUR)
Kluster-41. Perumahan2. Transportasi
3. Air bersih4. Listrik untuk rakyat miskin
5. Nelayan miskin *)6. Kelompok rentan di perkotaan*)
KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI
Meningkatkan kesejahteraan dan perluasan kesempatan
kerja
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
SangatMiskin
*
Miskin
Hampir Miskin
PROGRAM ANTI-KEMISKINAN & PERLINDUNGAN SOSIAL
13Sumber: BAPPENAS 2011
Bantuan kemiskinan dari pusat:• Bantuan siswa miskin ditangani dinas pendidikan• Raskin ditangani ketahanan pangan• Jamkesmas dinas kesehatan• BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)
sasaranya : 70.569kk @ Rp. 300.000,- =Rp.21.170.700.000
4 kali penerimaan.• Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) oleh dinsos ada 30 rumah bantuan @ rumah Rp. 10.000.000,- =Rp.300.000.000 Kalau yang anggaran APBD Kab. Di Bapermas.• Program Pemberdaan Fakir Miskin sasaran 51 kelompok
bantuan @ kelompok Rp. 20.000.000,- = Rp. 1.020.000.000• Program Keluarga Harapan (PKH) = Rp. 31.222.892.50004/21/23 RDP- JUNI 2009 14
PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
15
3
ALOKASI ANGGARANDIT. PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN
TAHUN 2013
PUSAT
Rp. 253.249.000.000,-
DEKON
Rp. 38.601.000.000,-
Jumlah anggaran tahun 2013 sebesar
Rp. 291.850.000.000,-
TARGET DAN SASARAN TAHUN 2013
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) KUBE Sebanyak 89.310 KK (8.931 KUBE), Pusat sebanyak 5.331 KUBE dan Dekonsentrasi sebanyak 3.600 KUBE.
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) sebanyak 2.000 Unit.
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) melalui Bedah Kampung sebanyak 2.000 Unit.
Sarana Lingkungan (Sarling) sebanyak 50 Unit. Advokasi Desa Miskin (ADEM) DI 10 Kabuter sebanyak 600 KK. Pendamping Desa sebanyak 550 orang, Kecamatan sebanyak 256 orang,
Pendamping Kabupaten sebanyak 128 orang dan Provinsi sebanyak 32 orang ,- selama 9 bulan
PENGERTIAN / ISTILAH
Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan : Kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan di perdesaan.
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Himpunan dari keluarga yang tergolong masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, relasi sosial yang harmonis, memenuhi sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.
Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) : Upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh maupun sebagian sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
Sarana Prasarana Lingkungan (SARLING) : Fasilitas umum milik masyarakat yang bergerak maupun tidak bergerak yang dibangun guna meningkatkan kualitas kehidupan.
18
19
a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
b. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)
c. Sarana Lingkungan (Sarling)
20
Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan melalui Kegiatan :
KUBE produktif/KUBE bentukan baru. Setiap KUBE beranggotakan 10 KK. Anggota berusia 18 Tahun keatas sudah berkeluarga dan masih produktif. Untuk Pusat diprioritaskan di 50 Kabupaten Tertinggal, Eksit PKH, Kabupaten Perbatasan antar Negara, Reguler, Quick Wins dan MBR NTT. Proposal By Name By Address yang diusulkan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial Kabupaten ditembuskan ke Dinas Sosial Provinsi.
21
Sasaran Kelompok Usaha Bersama KUBE
Memiliki Pendamping Kecamatan dan Desa yang berasal dari unsur TKSK, Karang Taruna, PSM atau Orsos.
Memiliki KUBE produktif/KUBE bentukan baru. Kabupaten yang bersedia menyiapkan dana APBD
sebagai dana penyertaan (Cost Sharing). Setelah selesai program, khusus untuk pendampingan
bagi Pendamping Sosial di Kecamatan dan Desa dalam rangka keberlanjutan program dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD.
22
PROSES PENGUSULAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN
Mensos /Ditjen Dayasos&Gulkin
Gubernur Cq.Dinas Sosial
BupatiCq.Dinas Sosial
Camat
Ka. Desa
Menetapkan Kabupaten
RekomendasiUsulan Kabupaten
Proprosal Program(BNBA, Pendamping)
PEMBENTUKAN KUBE
1. Tahap Persiapan
24
• Identifikasi dan seleksi• Orientasi dan observasi• Penyuluhan sosial• Bimbingan Sosial Dasar
2. Tahap Pelaksanaan• Penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan• Sosialisasi• Penyerahan Bantuan• Monitoring dan Evaluasi
3. Sumber Pendanaan KUBE
25
• APBN• NON APBN• APBD• NON APBD
4. Mekanisme Penyaluran Bantuan• Baik APBN maupun APBD anggarannya disalurkan langsung ke
KUBE melalui rekening Bank.• Biaya operasional disalurkan melalui rekening bank.• Honor Pendamping disalurkan melalui rekening bank.
5. Pencairan Dana
26
• Diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).• KPPN Jakarta II melakukan pengujian atas SPM-LS.• Pencairan dana di bank dilakukan oleh KUBE dengan pengajuan
proposal yang telah disetujui oleh Kadis Kabupaten.
6. Mekanisme Pemanfaatan Bantuan• Diajukan untuk kegiatan usaha KUBE.• Pembelian barang untuk usaha KUBE harus sesuai dengan
proposal.• Pemanfaatan dana KUBE untuk memiliki input produksi seperti
bahan mentah dan benih
ALUR PELAPORAN
27
Mensos/Ditjen Dayasos&Gulkin
Dinas SosialProvinsi
Dinas SosialKabupaten
PendampingProvinsi
PendampingKabupaten
PendampingKecamatan
PendampingDesa
PendampingKUBE
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN
04/21/23 RDP- JUNI 2009 28
PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2011 PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2011
NO TAHAP RTSM NOMINAL KETERANGAN
1 I 9112 Rp 2,741,800,000 26 September 20112 II 9075 Rp 2,747,650,000 26 Oktober 20113 III 8874 Rp 2,635,900,000 16 Nopember 20114 IV 8855 Rp 2,636,050,000 15 Desember 2011
Total Rp 10,761,400,000.00
1. Penyaluran bantuan PKH langsung kepada RTSM melalui Kantor Pos.
2. Penyaluran dilaksanakan 4 tahap dengan rincian sebagai berikut :
1. Penyaluran bantuan PKH langsung kepada RTSM melalui Kantor Pos.
2. Penyaluran dilaksanakan 4 tahap dengan rincian sebagai berikut :
PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2012
NO TAHAP RTSM NOMINAL KETERANGAN
1I 8777 Rp 2.579.350.000
SUDAH DISALURKAN
2II 8758 Rp 3.465.155.000
SUDAH DISALURKAN
3III 8740 Rp 2.159.860.000
SUDAH DISALURKAN
4IV 8410 Rp 2.636.050.000
SUDAH DISALURKAN
Total Rp 10.840.415.000,-
30
PENYALURAN BANTUAN PKH TAHUN 2013
NO TAHAP RTSM NOMINAL KETERANGAN
1I 8359 Rp 2.034.020.000
SUDAH DISALURKAN
2II 8334 Rp 5.040.820.000
SUDAH DISALURKAN
3III 8315 Rp 2.546.237.500
SUDAH DISALURKAN
4IV Rp
Total Rp. 9.621.077.500
31
Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan PKH Tahun 2011
Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan PKH Tahun 2011
1. Kendala Penyaluran : Banyaknya pengurus RTSM yang merantau keluar wilayah
Provinsi (Boro) sehingga bantuan belum bisa diambil Adanya pengurus RTSM yang pindah alamat keluar
wilayah Kab. Wonogiri sehingga bantuan tidak bisa diambil Adanya Kartu PKH pengurus RTSM yang hilang sehingga
menghambat proses pengambilan bantuan di Kantor Pos.
2. Kendala Melaksanakan Kewajiban Peserta PKH : Adanya kader Posyandu yang tidak mau menimbang anak
usia 5-6 tahun (TK). Seringnya Ibu hamil yang memeriksakan kandungannya
berpinda-pindah dalam menggunakan pelayanan kesehatan
1. Kendala Penyaluran : Banyaknya pengurus RTSM yang merantau keluar wilayah
Provinsi (Boro) sehingga bantuan belum bisa diambil Adanya pengurus RTSM yang pindah alamat keluar
wilayah Kab. Wonogiri sehingga bantuan tidak bisa diambil Adanya Kartu PKH pengurus RTSM yang hilang sehingga
menghambat proses pengambilan bantuan di Kantor Pos.
2. Kendala Melaksanakan Kewajiban Peserta PKH : Adanya kader Posyandu yang tidak mau menimbang anak
usia 5-6 tahun (TK). Seringnya Ibu hamil yang memeriksakan kandungannya
berpinda-pindah dalam menggunakan pelayanan kesehatan
3. Kendala Pelayanan Kesehatan bagi peserta PKH yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas :
Masih ada keraguan bagi Puskesmas dalam menerima pasien dari peserta PKH.
Cara mengekliemkan pasien yang menggunakan kartu PKH Adanya Puskesmas yang meminta surat resmi dari DKK
dalam melayanani pasien dari peserta PKH.
4. Kendala Verifikasi : Adanya anak didik peserta PKH yang sekolah di luar wilayah
Kab. Wonogiri Masih adanya sekolahan yang kurang membantu dalam
melakukan absensi anak didiknya yang masuk peserta PKH.
3. Kendala Pelayanan Kesehatan bagi peserta PKH yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas :
Masih ada keraguan bagi Puskesmas dalam menerima pasien dari peserta PKH.
Cara mengekliemkan pasien yang menggunakan kartu PKH Adanya Puskesmas yang meminta surat resmi dari DKK
dalam melayanani pasien dari peserta PKH.
4. Kendala Verifikasi : Adanya anak didik peserta PKH yang sekolah di luar wilayah
Kab. Wonogiri Masih adanya sekolahan yang kurang membantu dalam
melakukan absensi anak didiknya yang masuk peserta PKH.
Harapan Harapan
• Adanya komitmen dan koordinasi yang baik antar SKPD dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Dukungan dan Peran serta secara aktif dari penyedia layanan Kesehatan (POSYANDU, PUSKESMAS, DKK) & layanan Pendidikan ( SD/MI, SMP/MTs, Dinas Pendidikan, Kant. Kementrian Agama) sangat diharapkan dan mohon unt terus ditingkatkan karena Program PKH adalah Program Nasional Bukan Program Kementerian atau SKPD tertentu.
• Untuk pelayanan Pendidikan mohon dukungan dalam Verifikasi / Absensi anak didik peserta PKH oleh Wali Kelas & Kepala Sekolah (sesuai blangko di berikan pendamping PKH).
• Mohon ada surat resmi dari DKK kepada Puskesmas dalam pelayanan kesehatan bagi RTSM peserta PKH yang menggunakan kartu PKH, termasuk tata cara pengajuan klaim.
• Adanya komitmen dan koordinasi yang baik antar SKPD dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Dukungan dan Peran serta secara aktif dari penyedia layanan Kesehatan (POSYANDU, PUSKESMAS, DKK) & layanan Pendidikan ( SD/MI, SMP/MTs, Dinas Pendidikan, Kant. Kementrian Agama) sangat diharapkan dan mohon unt terus ditingkatkan karena Program PKH adalah Program Nasional Bukan Program Kementerian atau SKPD tertentu.
• Untuk pelayanan Pendidikan mohon dukungan dalam Verifikasi / Absensi anak didik peserta PKH oleh Wali Kelas & Kepala Sekolah (sesuai blangko di berikan pendamping PKH).
• Mohon ada surat resmi dari DKK kepada Puskesmas dalam pelayanan kesehatan bagi RTSM peserta PKH yang menggunakan kartu PKH, termasuk tata cara pengajuan klaim.
Bantuan kemiskinan dari Dinsos Prop:• Bantuan permakanan untuk lansia non potensial 64 orang
@ orang Rp. 500.000,- = Rp. 32.000.000,-• Jaminan Sosial Gotong Royong sasaran 2 kelompok bantuan
@ kelompok Rp. 20.000.000,- =Rp.40.000.000• UEP (Usaha Ekonomis Produktif) Penderita cacat sasaran 40
penca @ Rp. 1.000.000,- =Rp.40.000.000• Peningkatan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi
sasaran 100 orang @ Rp.1.000.000,- =Rp.100.000.000,- jumlah =Rp.212.000.000,-
04/21/23 RDP- JUNI 2009 35
Bantuan kemiskinan dari Dinsos Kab.• Pengentasan Kemiskinan (Taskin) sasaran 160 orang @ orang Rp 500.000,- = Rp. 80.000.000• Pemberdayaan lansia sasaran 30 orang @ orang Rp. 450.000,- = Rp. 13.500.000• Penanyantunan lansia non potensian sasaranya 672 orang @ orang Rp. 500.000,- = Rp. 336.000.000• Bantuan Wanita Rawan Sosial sasaran 124 0rang @ orang Rp. 500.000,- , = Rp. 62.000.000 diperubahan 130 orang bantuan @ orang Rp. 1.000.000,- = Rp. 130.000.000
Jumlah = Rp.621.500.000 04/21/23 RDP- JUNI 2009 36