kebijakan dan strategi pembangunan kesetaraan gender...
TRANSCRIPT
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan
dalam Peningkatan Kapasitas dan Peran SDM Pembangunan Pertanian dan Wilayah
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Program/Kegiatan Responsif Gender Bandung, 22- 23 Oktober 2013
Disampaikan oleh:
Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Bappenas
2
I. Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014
II. Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
III. Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG)
IV. Lampiran
OUTLINE PAPARAN
I. Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014
3
Strategi Pengarusutamaan dalam Pembangunan
Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pengarusutamaan Gender
4
PUG dalam Perencanaan Kebijakan dan Program di Tingkat Nasional (Tahun 1998-2009)
PUG sebagai salah
satu prinsip
pengarusutamaan
semua kebijakan,
program & kegiatan
GBHN
1999 - 2004
Propenas
2000 – 2004 (UU No. 25/2000)
Repeta 2001 (UU No. 35/2000)
Repeta 2002 (UU No.19/2001)
Repeta 2003 (UU No.29/2002)
Repeta 2004 (UU No. 28/2003)
RKP 2005 RPJMN 2004-
2009 (Perpres No. 7/2005)
RKP 2006 (Perpres
No.39/2005)
RKP 2007 (Perpres
No. 19/2006)
RKP 2009
(Perpres No.
38/2008)
“Transisi”
KKG
sebagai
salah satu
tujuan
pemb
19 program
responsif
gender
(RG)
19 program
RG
26 program
RG
32 program
RG
38 program
RG
Bab 12 dan 13
bab lainnya
Inpres 9/2000
SNPK
RPJPN 2005-
2025 (UU 17/2007)
RKP 2008 (Perpres
No. 18/2007 )
Draft
Kepmen PPN
ttg PPRG
Penyusunan GAP (1998)
Sumber: Direktorat KP3A-Bappenas 5
Dit.KP3A-Bappenas
PUG dalam Perencanaan Kebijakan dan Program di Tingkat Nasional (Tahun 2009-2013)
Sumber: Direktorat KP3A-Bappenas
PMK No.
104/PMK.02/2010:
7 K/L pilot + K/L
ekpolsoskum
RKP 2010
(Perpres No.
21/2009)
“Transisi”
Kepmen PPN No.
30/M.PPN/HK/03/2009:
Tim Teknis dan Tim
Pengarah PPRG
RPJMN
2010-2014 (Perpres No.
5/2010)
PUG : Prionas
Lainnya Bidang
Kesra, sbg salah
satu dr 3
pengarusutamaan
56 kegiatan K/L
dalam matriks
RKP 2011 (Perpres
No.19/2010)
RKP 2012 (Perpres
No.29/2011)
28 K/L + 10
provinsi pilot RKP 2009
(Perpres No.
38/2008)
Reformasi
Perencanaan dan
Penganggaran
PUG sebagai
salah satu prinsip
pengarusutamaan
semua
kebijakan,
program &
kegiatan
PMK No.
93/PMK.02/2011:
K/L yg telah
didampingi
KPP&PA
PMK No.
119/PMK.02/2009:
7 K/L pilot
PMK No.
112/PMK.02/2012
PMK hanya mengatur teknis
pelaksanaan PPRG di K/L dan
daerah yang dibiayai oleh Dekon/TP
RKP 2013 (Perpres
No.54/2012)
34 K/L + 10
provinsi pilot
SE 4 Menteri
Stranas PPRG-
Nov. 2012
RKP 2014 (Perpres
No.39/2013)
37 K/L
6
PMK No.
94/PMK.02/2013
Evaluasi PPRG 7
K/L -Bappenas
IKKG-IKPUG, PUG API-Bappenas
BS
RPJMN
KG 2015-
2019
Bappenas
Latar Belakang: Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
dalam RPJPN 2005-2025 & RPJMN 2010-2014
7 Dit.KP3A-Bappenas
8
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya,
beradab
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya
saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis
berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai,
dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara
kepulauan yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan
penting dalam pergaulan dunia
internasional
MISI 2005-2025
• Melindungi
tumpah darah
• Memajukan
kesejahteraan
umum
• Mencerdaskan
kehidupan
bangsa
• Ikut
melaksanakan
ketertiban dunia
MAJU
MANDIRI
ADIL
MAKMUR
VISI
2005-2025
Tujuan negara
(UUD 45)
ARAHAN RPJPN 2005-2025
9
Pendidikan
- Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung
masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak
mulia, dan menghargai keberagaman
- Menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak
mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup
bersama dalam masyarakat yang beragam
Kesehatan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak:
- Peningkatan kualitas hidup perempuan,
kesejahteraan, perlindungan anak, penurunan
kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi
- Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG
Pemuda …
SASARAN POKOK
MISI 2: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
(RPJPN 2005-2025)
ARAH PEMBANGUNAN
9
Kualitas SDM
§ IPM
§ IPG
§ Penduduk
tumbuh
seimbang
10
RPJM 4 (2020-2024)
RPJM 1 (2005-2009)
•Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
•Meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan
•Meningkatnya IPG
•Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak
RPJM 2 (2010-2014) •Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk
•Meningkatnya kesetaraan gender
•Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak
RPJM 3 (2015-2019)
•Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang
•Meningkatnya kesetaraan gender
•Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak
•Bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang
•Terwujudnya kesetaraan gender
•Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak
Pembangunan Kesetaraan Gender
dalam RPJPN 2005-2025
BUKU 1
Prioritas Nasional
BUKU 2
Prioritas Bidang
11 Prioritas Nasional: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-
konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Prioritas Lainnya :
1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Bidang Perekonomian
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat Substansi Inti: Perumusan kebijakan dan pedoman bagi
penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender
oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah
Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi
perempuan dan anak terhadap berbagai tindak
kekerasan.
11 Bidang : 1. Kebijakan pengarusutamaan dan lintas
bidang Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Pembangunan sosial budaya dan kehidupan
beragama
Sub bidang : pembangunan kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan
Fokus Prioritas: Peningkatan kapasitas
kelembagaan PUG dan pemberdayaan
perempuan.
3. Ekonomi
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Sarana dan prasarana
6. Politik
7. Pertahanan dan keamanan
8. Hukum dan aparatur
9. Wilayah dan tata ruang
10. Sumber daya alam dan lingkungan hidup
11. Sistem pendukung manajemen pembangunan
nasional
12
13
Strategi pembangunan:
mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki
dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan
mendapatkan manfaat pembangunan, serta
meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses
pembangunan.
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2003-2010
14
Taraf pendidikan penduduk laki-laki dalam kurun waktu 2003-2010 masih lebih baik daripada penduduk perempuan. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki dan perempuan telah mencapai 8,34 tahun dan 7,50 tahun.
7,09 7,24 7,30 7,44 7,47 7,52 7,72 7,92
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tah
un
Laki-laki Perempuan Rata-rata
Sumber : Susenas BPS, 2003-2010
Rasio APM Menurut Jenjang Pendidikan, 1992-2010
15
III. KONDISI SAAT INI (4)
Rasio APM < 100 APM perempuan lebih rendah daripada laki-laki, sebagaimana di Sekolah Menengah/SM.
Rasio APM = 100 menunjukkan kesetaraan gender, sebagaimana di SD/MI. Rasio APM > 100 APM perempuan lebih tinggi daripada APM laki-laki, seperti di PT.
Sumber : Susenas BPS, 2010
0
20
40
60
80
100
12019
92
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SD/MI SMP/MTs SM PT
16
Persentase Penduduk Berusia 7-18 Tahun yang Tidak/ Belum Pernah Bersekolah/
Tidak Bersekolah Lagi Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010
Umumnya penduduk perempuan yang tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan menikah/ mengurus rumah tangga, dengan persentase 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan
persentase penduduk laki-laki (6,63 persen berbanding 0,30 persen).
Sumber: BPS, Susenas, 2010
Alasan Tidak/Belum Pernah
Bersekolah atau Tidak
Bersekolah Lagi
Perkotaan Perdesaan Total
L P L+P L P L+P L P L+P
Tidak ada biaya 52,68 6,64 54,66 53,82 56,48 55,05 53,38 56,55 54,89
Bekerja/ mencari nafkah 12,94 13,45 13,19 9,09 4,96 7,18 10,57 8,52 9,59
Menikah/ mengurus RT 0,30 4,57 2,43 0,30 8,12 3,92 0,30 6,63 3,32
Merasa pendidikan cukup 6,08 6,08 6,08 4,61 5,49 5,02 5,18 5,73 5,44
Malu karena ekonomi 1,58 0,94 1,26 1,55 1,20 1,39 1,56 1,09 1,34
Sekolah jauh 0,44 0,53 0,49 4,69 4,73 4,71 3,06 2,97 3,01
Cacat 3,10 1,99 2,55 2,60 2,37 2,49 2,79 2,21 2,51
Menunggu Pengumuman 3,25 4,27 3,76 0,99 1,51 1,23 1,86 2,67 2,25
Tidak Diterima 0,72 0,46 0,59 0,51 0,42 0,47 0,59 0,44 0,52
Lainnya 18,90 11,08 15,00 21,84 14,72 18,54 20,71 13,19 17,12
Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jenis Pekerjaan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2010
Laki-laki % Perempuan % Total Jenis Pekerjaan
Pejabat lembaga legislatif dan pemerintah 205.776 85,85 33.927 14,15 239.703
1 Pejabat lembaga legislatif 13.891 81,20 3.216 18,80 17.107
2 Pejabat tinggi pemerintah 58.358 82,67 12.237 17,33 70.595
Manajer perusahaan 1.099.890 77,59 317.660 22,41 1.417.550
1 CEO 56.020 84,09 10.599 15,91 66.619
Tenaga profesional 2.320.667 44,56 2.887.265 55,44 5.207.932
1 Insinyur 123.071 91,06 12.088 8,94 135.159
2 Dokter 22.721 39,33 35.049 60,67 57.770
3 Dokter gigi 2.462 17,74 11.413 82,26 13.875
4 Ekonom 6.731 63,27 3.907 36,73 10.638
5 Pengacara 18.667 84,72 3.366 15,28 22.033
6 Hakim 4.648 72,59 1.755 27,41 6.403
7 Jaksa 3.099 84,37 574 15,63 3.673
8 Notaris dan Ahli Hukum ytdl 16.554 65,13 8.864 34,87 25.418
9 Akuntan 30.596 56,09 23.952 43,91 54.548
10 Wartawan 35.994 90,09 3.961 9,91 39.955
Sumber: Sakernas Agustus 2010
Perempuan dalam Pekerjaan dan Karir
17
Proporsi perempuan sebagai pejabat tinggi pemerintah/legislatif/CEO jauh lebih rendah dibandingkan
dengan laki-laki, namun cukup tinggi pada tenaga profesional (dokter/ akuntan).
Sumber: Sakernas, 2001 – 2010
Meskipun nilai TPT menurun, kesenjangan TPT antara laki-laki dan
perempuan pada setiap tahunnya masih tinggi akses terhadap lapangan
kerja bagi perempuan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki..
10,55
11,75 12,68 12,89 14,71 13,3510,77 9,69 8,47 8,74
6,597,47
7,89 8,11
9,298,52
8,117,59
7,51 6,15
0
5
10
15
20
25
30
Agt 2001
Agt 2002
Agt 2003
Agt 2004
Agt 2005
Agt 2006
Agt 2007
Agt 2008
Agt 2009
Agt 2010
Pers
enta
se (%
)
Laki-laki Perempuan
Tingkat Pengangguran Terbuka, Tahun 2001-2010
19
Sumber: Sakernas, 2001 – 2010
TPAK perempuan mengalami peningkatan, namun lebih rendah daripada laki-laki.
51,7850,13 46,28 49,23 48,41 48,08 50,25 51,08 50,99 51,76
85,76 85,57 85,33 86,03 84,94 84,22 83,72 83,47 83,65 83,76
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Agt 2001
Agt 2002
Agt 2003
Agt 2004
Agt 2005
Agt 2006
Agt 2007
Agt 2008
Agt 2009
Agt 2010
Pe
rse
nta
se (%
)
Laki-laki Perempuan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, 2001-2010
Proporsi Keterwakilan Laki-laki dan Perempuan di DPR
20
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)
88,0%
12,0%
90,1%
9,9%
88,7%
11,3%
82,1%
18,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1992-1997 1999-2004 2004-2009 2009-2014
laki-laki perempuan
Proporsi keterwakilan perempuan di DPR mengalami peningkatan, namun
masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
21
Strategi pembangunan:
mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender
ke dalam proses pembangunan (siklus perencanaan
dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah) di
setiap bidang.
1
2
3 4
SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Sumber: Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan-Bappenas 22 Dit.KP3A-Bappenas
INTEGRASI PUG KE DALAM RKP, RENJA, DAN RKA-KL 2013
23
Daftar Kegiatan pada Matriks ARG
(Pertemuan Tiga Pihak -RKP 2014)
Perbaikan Matrik PUG (Buku II-Bab I) dan Narasi (Buku II-
bab terkait)
RKP 2014
Diintegrasikan ke dalam Renja
K/L
Sosialisasi + Penyusunan GBS
kegiatan pada Matrik ARG
(lampiran RKA-KL terkait)
Sosialisasi + Penelaahan GBS K/L
terkait
(Bappenas + Kemenkeu)
Memastikan K/L memasukkan kegiatan yang
dilampiri GBS pada RKA-KL
Capacity Building + Pelaksanaan:
GBS/Lembar ARG digunakan sebagai alat pemantauan
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan dalam Matriks ARG
Laporan masukan untuk perencanaan ke
depan
Matriks ARG dalam Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak*)
24
Lampiran 3 : Revisi Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) dalam Rangka Penyusunan RKP dan Renja K/L Penambahan butir: 10. ANGGARAN RESPONSIF GENDER
Keterangan: N = Nasional; B = Bidang; K/L = Kementerian/Lembaga.
Rekapitulasi Matrik ARG hasil PTP seluruh K/L selanjutnya dicantumkan ke dalam Matrik Pengarusutamaan Gender, RKP 2014, Buku II-Bab I.
Kode Program/
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Kegiatan
Target Alokasi Alokasi
Anggaran
Responsif
Gender
Proiritas
(N,B,K/L) Rencana
2014
Prakiraan Maju Rencana
2014
Prakiraan Maju
2015 2016 2017 2015 2016 2017
25
PUG menghasilkan kebijakan publik:
Alokasi sumberdaya lebih efektif dan akuntabel
pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, dan memberikan manfaat baik laki-laki maupun perempuan.
Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender antara lain adalah ‘Alur Kerja Analisis Gender’ (Gender Analysis Pathway – GAP).
Langkah
1
Langkah
2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5
Langkah
6
Langkah
7
Langkah
8
Langkah
9
Pilih
Kebijakan/
Program/
Kegiatan
yang akan
Dianalisis.
Data
Pembuka
Wawasan
Isu Gender Kebijakan dan Rencana
Aksi ke Depan Pengukuran Hasil
Faktor
Kesenjangan
Sebab
Kesenjanga
n Internal
Sebab
Kesenjangan
Eksternal
Reformul
asi Tujuan
Rencana
Aksi
Data Dasar
(Baseline)
Indikator
Gender
Identifikasi
dan
tuliskan
tujuan dari
Kebijakan/
Program/
Kegiatan
Sajikan
data
pembuka
wawasan,
yang
terpilah
menurut
jenis
kelamin
Temukenali
isu gender di
proses
perencanaan
dengan
memperhatika
n 4 (empat)
faktor
kesenjangan
yaitu: akses,
kontrol,
partisipasi,
dan manfaat
Temukenali
isu gender
di internal
lembaga
dan/atau
budaya
organisasi
yang dapat
menyebabk
an
terjadinya
isu gender
Temukenali
isu gender di
eksternal
lembaga
pada proses
pelaksanaan
Rumuska
n kembali
tujuan
kebijakan/
program/
kegiatan
sehingga
menjadi
responsif
gender
Susun
rencana
aksi yang
responsif
gender
(Kegiatan/
Suboutput/
Komponen
)
Tetapkan
base-line
(untuk
indikator
yang akan
dipantau)
Tetapkan
indikator
gender
(yang
tercantum
di RPJMN
/indikator
proxy)
27
Setelah ditemukan kegiatan pada langkah 7 selanjutnya dilakukan gender ceklist, tidak perlu dilakukan GAP
lagi
28
a) Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
b) Peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.
c) Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.
LATAR BELAKANG PENYUSUNAN
• Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
• Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025
• Dalam RPJMN 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan
• Dalam RPJMN 2010-2014, kesetaraan gender merupakan salah satu yang diarusutamakan dalam pembangunan nasional
31
• Penyusunan Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance).
• Tujuan Strategi Nasional PPRG adalah agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistematis, dan sinergi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
32
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN
1. Penetapan Tim Penggerak PPRG di tingkat nasional dan daerah;
2. Pengawalan PPRG dengan MOU antara KPP&PA dengan K/L teknis yang menyebutkan secara eksplisit tentang komitmen melaksanakan PPRG;
3. Pembentukan wadah/mekanisme koordinasi penanggung jawab PPRG, agar setiap permasalahan yang dihadapi di masing-masing K/L dapat segera didiskusikan bersama dengan instansi motor penggerak PPRG;
4. Penetapan pelaksana dan mekanisme penyusunan PPRG di setiap K/L, minimal di setiap unit eselon 1 bagi Kementerian Negara/Lembaga, dan unit eselon 2 bagi Kementerian/Badan;
5. Re-orientasi fungsi pokja PUG dan fokal poin gender di setiap K/L, sebagai pendukung internalisasi pemahaman gender hingga ke unit-unit terkecil K/L; dan
6. Penetapan mekanisme pendataan terpilah K/L. 33
STRATEGI
34
HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN (1)
1. Inisiatif PPRG dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, No. Kep. 30/M.PPN/HK/03/2009.
2. Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
PMK No.119 Tahun 2009
PMK No.104 Tahun 2010
PMK No. 93 Tahun 2011
PMK No. 112 Tahun 2012
PMK No.94 Tahun 2013
35
3. Langkah ujicoba PPRG pada 3 (tiga) tahun pertama terhadap tujuh K/L a. Kementerian PP dan PA b. Kementerian Keuangan c. Kementerian PU d. Kementerian Pertanian
Hasil: sebagian besar K/L ujicoba telah memenuhi target, yaitu
setiap K/L menyusun minimal 1 (satu) GBS. di beberapa K/L ujicoba (Kementerian PU, Kementan,
Kemenkes, dan Kemenkeu) telah menyusun lebih dari satu GBS, karena di K/L tersebut hampir setiap unit eselon 1-nya menyusun GBS
e. Kementerian Pendidikan f. Kementerian Kesehatan g. Kementerian
PPN/Bappenas
HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN (2)
36
4. Sejak tahun 2010, telah ada 4 (empat) provinsi yang turut melaksanakan ujicoba atas inisiatif sendiri, yaitu: Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Hasil: Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berhasil melakukan
ujicoba PPRG di seluruh atau sebagian besar SKPD-nya Provinsi DI Yogyakarta telah melakukan exercise analisis gender dan
penyusunan GBS oleh hampir semua SKPD-nya.
5. Tahun 2012: telah diterapkan ARG di 28 K/L dan 10 provinsi pilot (Jatim, Jateng, DIY, Banten, Jabar, Sumut, Babel, Kepri, Kalbar, Lampung)
6. Telah disusun Juklak PPRG bagi K/L dan Pemda untuk mendukung Stranas PPRG oleh Instansi Penggerak (4 driver) yang dikoordinasikan oleh KPP&PA.
HAL STRATEGIS YANG TELAH DILAKUKAN (2)
No ISU / KEBIJAKAN
NASIONAL INDIKATOR SASARAN
1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
KEMENTERIAN PERTANIAN
1.34 Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI
Pengadaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (unit)
Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan
1.35 Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
Pengadaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (kelompok)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
1.36 Dukungan perlindungan perkebunan
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan (kelompok)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
1.37 Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
Peningkatan usaha budidaya ternak (kelompok)
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
37
TABEL 1.2
TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER TAHUN 2014 (RKP 2014 BUKU II BAB I)
Sumber: RKP 2014, Buku II-Bab I
No ISU / KEBIJAKAN
NASIONAL INDIKATOR SASARAN
1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
KEMENTERIAN PERTANIAN
1.38 Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
1.39 Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
Jumlah (Paket) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
1.40 Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan
Jumlah Desa yang diberdayakan/Demapan Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1.41 Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
Jumlah non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang)
Program Pengembangan SDM Pertanian Dan Kelembagaan Petani
38
TABEL 1.2
TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER TAHUN 2014 (RKP 2014 BUKU II BAB I)
Sumber: RKP 2014, Buku II-Bab I
CONTOH PERENCANAAN YANG DAPAT DI-ARG-KAN: KEMENTERIAN PERTANIAN
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KETERANGAN
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
Pengadaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (kelompok)
Sejauh mana Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura melibatkan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam akses, partisipasi dan memperoleh manfaatnya. Sejauhmana Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu memberikan kesempatan, akses yang sama pada laki-laki dan perempuan
Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
Peningkatan usaha budidaya ternak (kelompok)
Sejauh mana Peningkatan usaha budidaya ternak (kelompok) tersebut melibatkan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam akses, partisipasi dan memperoleh manfaatnya.
40
*) Usulan Check List Penelaahan GBS
Unsur
Penelaahan Pertanyaan Jawaban*)
Program Apakah program yang dipilih merupakan Program Prioritas Nasional yang ada
dalam RPJMN 2010 – 2014 **) dan Pencapaian MDGs?
N/B/M***)
Apakah merupakan kegiatan yang terkait dengan service delivery?
1. Apakah nama program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan output kegiatan telah
sesuai dengan hasil restrukturisasi?
2. Analisa Situasi:
a. Apakah isu gender yang teridentifikasi didukung oleh data terpilah yang dikumpulkan
dan dianalisis sebagai (pembuka wawasan)?
b. Apakah telah mencantumkan isu (kesenjangan) gender pada proses perencanaan;
internal lembaga; dan/atau di eksternal?
c. Apakah kesetaraan gender tercatat jelas sebagai sesuatu yang ingin dicapai
tecermin dalam indikator:
- output?
- suboutput?
d. Apakah telah dicantumkan indikator (baik yang tercantum dalam RPJMN/Renstra,
maupun indikator proxy) yang akan digunakan sebagai baseline dalam pengurangan
kesenjangan gender tersebut?
e. Adakah perubahan dalam tujuan suboutput kegiatan yang telah mengakomodasikan
perspektif gender?
41
Lanjutan: Usulan Check List Penelaahan GBS
Unsur
Penelaahan Pertanyaan Jawaban*)
3. Apakah rencana aksi dalam GBS dapat menjawab:
a. - hasil analisis situasi?
b. - isu gender yang teridentifikasi :
o pada proses perencanaan; internal; eksternal?
o tujuan ?
o kerangka pikir (jika ada), yang mencerminkan gender concern
4 Apakah alokasi anggaran output kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam pagu
indikatif?
5 Apakah dampak/hasil output kegiatan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan
gender?
6 Apakah output/suboutput terkait langsung dengan indikator yang ada di RPJMN 2010-
2014 (Buku I dan/atau Buku II Bab I)?
Keterangan:
*) Diisi dengan tanda (√) jika ‘Ya’ dan tanda (x) jika ‘Tidak’.
**) Lihat RPJMN 2010-2014 untuk Buku 1 (Prioritas Nasional), atau Buku 2 bab 1
(Pengarusutamaan Gender).
***) N: Nasional, B: Bidang, M: MDGs.
42
1. Pemilihan program/kegiatan yang akan di-ARG-kan & penyusunan GBS (Kementerian PP dan PA, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri) kegiatan/program yang mendukung: – pencapaian prioritas nasional/daerah RPJMN/RPJMD; – pencapaian target-target MDGs/RAD MDGs isu gender di seluruh
tujuan, bukan tujuan 3 saja.
2. Pendampingan dalam proses implementasi ARG (Kementerian PP dan PA).
3. Monev dan pelaporan pelaksanaan ARG (Kementerian PP dan PA, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri).
4. Penerapan Stranas PPRG di tingkat nasional dan daerah, sesuai SE yang ditandatangani oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menkeu, Mendagri, & Meneg PP&PA (dapat diunduh di situs www.bappenas.go.id).
5. Tahun 2013: akan diterapkan ARG di 34 K/L*) dan 10 provinsi pilot (Jambi, Bengkulu, Kalsel, Kaltim, Bali, NTB, Sulsel, Sulteng, Sultra, Maluku).
Dit.KP3A-Bappenas
6. Tahun 2012-2014:
– Dana dekon hanya untuk 1 tahun selanjutnya PPRG diharapkan untuk diterapkan dan dibiayai dengan APBD pemda terkait terutama untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas nasional dan pencapaian RAD MDGs. Output dekon PUG: Peningkatan kapasitas SDM tentang PUG, Data Terpilah, Jejaring PUG.
– Peningkatan kapasitas SDM terkait PPRG pada 4 K/L motor penggerak dan staf perencana (TAPD) di 33 provinsi.
– Empat penggerak PPRG memastikan bahwa kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan Stranas diintegrasikan ke dalam RKP dan Renja K/L T.A. 2014 (Contoh: Pokja PUG Bappenas T.A. 2012 diarahkan untuk mendukung tindak lanjut Stranas PPRG: Matriks ARG dalam Nota Kesepakatan-Pertemuan Tiga Pihak PUG RKP 2013, JFP, Penelaahan GBS, PHLN, Evaluasi, dll.)
– Penelaahan GBS K/L oleh Bappenas dan Kemenkeu.
7. Pembentukan Sekretariat Bersama PPRG:
– Nasional Bappenas.
– Daerah Sesditjen Bangda, Kemendagri.
TINDAK LANJUT (2)
43 Dit.KP3A-Bappenas
*) Untuk T.A. 2012-2013, ARG akan diterapkan pada 34 K/L
1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
2. Kementerian Perdagangan,
3. Kementerian Koperasi dan UKM,
4. Kementerian Perindustrian,
5. Kementerian Kehutanan,
6. Kementerian Pertanian,
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan,
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika,
9. Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas,
10. Kementerian ESDM,
11. Badan Pertanahan Nasional,
12. Kementerian Keuangan,
13. Kementerian Pekerjaan Umum,
14. Kementerian Perumahan Rakyat,
15. Kementerian Perhubungan,
16. Kementerian Pendidikan Nasional,
17. Kementerian Agama,
18. Kementerian Kesehatan,
19. BKKBN,
20. Kementerian Sosial ,
21. Kementerian Lingkungan Hidup,
22. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,
23. Mahkamah Agung
24. Kementerian Pertahanan,
25. Kementerian Dalam Negeri,
26. Kementerian Hukum dan HAM,
27. Sekretariat Negara ,
28. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak,
29. Lemhanas,
30. BNN,
31. BNPB,
32. Kementerian Luar Negeri,
33. Kepolisian RI, dan
34. Kementerian Riset dan Teknologi.
Keterangan: yang berwarna hijau adalah K/L yang menerapkan ARG pada T.A 2013. 44
Dit.KP3A-Bappenas
45
Bahan-bahan terkait dapat diunduh pada situs Bappenas, melalui:
http://www.bappenas.go.id
ada deretan button di kanan bawah, diklik pada button: