formulasi program pembangunan berbasis pro kerakyatan berazaskan kesetaraan dan berkeadilan

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

P b D hPembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

33dadangdadang--solihin.blogspot.comsolihin.blogspot.com

MateriMateriMateriMateri

• Landasan Formulasi Program Pembangunan

• RPJMN 2010-2014 • Sasaran Pembangunan RPJMN 2010-

2014 • Arah Kebijakan RPJMN 2010-2014

I 3/2010 t t P• Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

• Reformasi Perencanaan dan• Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan j gDaerah

4dadang-solihin.blogspot.com

Landasan Pembang nanLandasan Pembang nanLandasan PembangunanLandasan Pembangunan

PROPRO KERAKYATANKERAKYATAN KEADILANKEADILAN KESETARAANKESETARAANPROPRO--KERAKYATANKERAKYATAN KEADILANKEADILAN KESETARAANKESETARAAN

Ekonomi Kerakyatan: Memberikan perlakuan • Kesetaraan secara yTatanan ekonomi di mana aset ekonomi dalam perekonomian

pdan kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap

politik:• Kesetaraan secara

ekonomidalam perekonomian nasional didistribusian kepada sebanyak-banyaknya warga

fairness) terhadap setiap orang. • Kesetaraan secara

sosialbanyaknya warga negara (Pasal 33 UUD 1945).


Proses dalam Formulasi program

pembangunan berbasis menyusun program pembangunan yang

d k

pro kerakyatan berazazkan kesetaraan

d b k dil mengedepankan kepentingan dan

kesejahteraan warga

dan berkeadilan

kesejahteraan warga negara berlandaskan

keadilan danWujud KebijakanWujud Kebijakan keadilan dan kesetaraan

Wujud KebijakanWujud Kebijakan

RPJMN RPJMN 20102010--20142014

Inpres Inpres 3/20103/2010


Siklus Manajemen PembangunanSiklus Manajemen Pembangunanj gj g

PPlanning/• Reformasi Perencanaan (UU 25/2004 ttg SPPN)

R f i P (UU 17/2003 tt KPPlanning/ Budgetting

• Reformasi Penganggaran (UU 17/2003 ttg Keuangan Negara)

OO

• Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres 81 Tahun 2010)

• Road Map Reformasi Birokrasi 2010 2014OOrganizing• Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

(Permenpan 20 Tahun 2010)• Pedoman pelaksanaan RB (Permenpan 7 sd 15 Tahun

2011)

AA • Reformasi Pengadaan (Perpres 54/2010 ttg AActuatingg ( p g

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

• Monitoring dan Evaluasi (PP 39/2006 ttg Tata CaraCControlling

• Monitoring dan Evaluasi (PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan)


F l i K bij k P bF l i K bij k P bFormulasi Kebijakan Pembangunan Formulasi Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan Pembangunan g

Nasional

Visi Misi Agenda Sasaran Arah Kebijakan Arah Kebijakan Bidang-Bidang

pembangunan Pembangunan Pembangunan pembangunan PembangunanBidang Bidang pembangunan

Arah Kebijakan P bPembangunan Kewilayahan


VISI RPJMN 2010VISI RPJMN 2010--20142014

S j ht D k ti B k dil

INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILANINDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

Memperkuat triple tracks Memperkuat penegakan

Sejahtera Demokratis Berkeadilan

Memperkuat triple tracks strategy

Pembangunan inklusif d b k dil

Memantapkan konsolidasi demokrasi

Memperkuat penegakan hukum Pemberantasan korupsi Pengurangan

dan berkeadilang g

kesenjangan

M I S IM I S I1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

AGENDA1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI

dadang-solihin.blogspot.com 114. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

SASARAN RPJMN 2010-2014Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan Ekonomi--PengangguranPengangguran--Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan Ekonomi--PengangguranPengangguran--

KemiskinanKemiskinan

2010 2011 2012 2013 20142010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan (%) 5,5 - 5,6 6,0 - 6,3 6,4 - 6,9 6,7 - 7,4 7,0 - 7,7

Pengangguran (%) 7,6 7,3 - 7,4 6,7 - 7,0 6,0 - 6,6 5,0 - 6,0

Kemiskinan (%) 12,0 -13,5 11,5 - 12,5 10,5 - 11,5 9,5 - 10,5 8,0 - 10,0


Kesejahteraan RakyatKesejahteraan Rakyat1/51/5

Kesejahteraan RakyatKesejahteraan Rakyat

EkonomiNN P bP b SSNo.No. PembangunanPembangunan SasaranSasaran

1. Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun

S b l t h 2014 t b h 7%1. Pertumbuhan Ekonomi Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%

2. Inflasi Rata-rata 4-6 % pertahun

3. Tingkat Pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014

4. Tingkat Kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014g p


Kesejahteraan RakyatKesejahteraan Rakyat 2/52/5

Pendidikan

j yj y

PendidikanNo Indikator Status Awal

(2008)Target (2014)

1 M i k t t t l k l h d d k1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas (tahun) 7,50 8,25

2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 5 97 4 1815 tahun ke atas (%) 5,97 4,18

3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%) 95,14 96,04 Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72 28 76 04. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%) 72,28 76,05. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%) 64,28 85,06. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%) 21,26 30,0g y (%) , ,7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan

antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakatdiselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat


Kesejahteraan RakyatKesejahteraan Rakyat 3/53/5

Kesehatan

Kesejahteraan RakyatKesejahteraan RakyatKesehatan

No Indikator Status Awal (2008)

Target (2014)(2008) (2014)

1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,7 72,0

2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 228 118

3. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 34 24

4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%) 18,4 < 15,0




PanganNo. Pembangunan Sasaran1. Produksi Padi Tumbuh 3,22 % per tahun

2. Produksi Jagung Tumbuh 10,02 % per tahun

3 Produksi Kedelai Tumbuh 20 05 % per tahun3. Produksi Kedelai Tumbuh 20,05 % per tahun

4. Produksi Gula Tumbuh 12,55 % per tahun

5 P d k i D i S i T b h 7 30 % t h5. Produksi Daging Sapi Tumbuh 7,30 % per tahun



E i


EnergiNo. Pembangunan Sasaran

P i k t k it1. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik 3.000 MW pertahun

Meningkatnya rasio2. Meningkatnya rasio elektrifikasi Pada tahun 2014 mencapai 80 %

3 Meningkatnya rasio desa P d t h 2014 i 98 %3. Meningkatnya rasio desa berlistrik Pada tahun 2014 mencapai 98 %

4 Meningkatnya produksi Pada tahun 2014 mencapai 1,01 4. minyak bumi juta barrel perhari

Peningkatan pemanfaatan Pada tahun 2014 mencapai5. Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi

Pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW


PerkuatanPerkuatan DemokrasiDemokrasi

Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagiSasaran:1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi

berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum;kepatuhan terhadap pranata hukum;

2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;

3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;

4 Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.

5 Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 201419

5. Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014dadang-solihin.blogspot.com

Penegakan HukumPenegakan Hukum

Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melaluiTercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum

1 Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan

Sasaran:1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan

kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum

2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukumaparat dan lembaga penegak hukum

3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisenekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen

4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang meningkat dari 2,8 pada tahun 2009

20

g , p

dadang-solihin.blogspot.com

Arah Kebijakan: Prioritas NasionalArah Kebijakan: Prioritas Nasional1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola2 Pendidikan3 Kesehatan4 Penanggulangan Kemiskinan5 Ketahanan Pangan6 Infrastruktur7 Ikli I t i d Ikli U h

11 Prioritas NasionalKabinet Indonesia Bersatu II

2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha8 Energi9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

2009 2014

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik Hukum dan Keamanan12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan13 Bidang Perekonomian14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Lainnyag j y


Arah Kebijakan: Arah Kebijakan: jjBidangBidang--Bidang PembangunanBidang Pembangunan

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Bidang Ekonomi g3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Bidang Sarana dan Prasarana g5. Bidang Politik 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan g7. Bidang Hukum dan Aparatur 8. Bidang Wilayah dan Tataruang g y g9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Buku II RPJMN 2010 – 2014


Arah Kebijakan:Arah Kebijakan:jjPembangunan KewilayahanPembangunan Kewilayahan

1. Pengembangan wilayah pulau – pulau besar (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua)

2. Pengembangan wilayah laut (Kelautan Sumatera, Selat Malaka, Jawa, Makassar-buton, Banda – Maluku)

3. Pengembangan Kawasan

Buku III RPJMN 2010 - 2014


Inpres No 3 Tah n 2010Inpres No 3 Tah n 2010Inpres No. 3 Tahun 2010Inpres No. 3 Tahun 2010• Selain tertuang dalam RPJMN 2010 – 2014, pembangunan

kerakyatan yang berasaskan kesetaraan dan keadilan tertuang dalam Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang meliputi program:1 P k t1. Pro rakyat;2. Keadilan untuk semua (justice for all);3 P i T j P b Mil i (Mill i3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium

Development Goals - MDGs).


Program Pro Rak atProgram Pro Rak atProgram Pro RakyatProgram Pro Rakyat• Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga;• Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan g gg g y

Masyarakat;• Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan

Usaha Mikro dan Kecil;


P K dil t k SProgram Keadilan untuk Semua• Program Keadilan bagi Anak;• Program Keadilan bagi Perempuan;g g p ;• Program Keadilan di Bidang Ketenagakerjaan;• Program Keadilan di Bidang Bantuan Hukum;g g ;• Program Keadilan di Bidang Reformasi Hukum dan Peradilan;• Program Keadilan Bagi Kelompok Miskin dan Terpinggirkan;g g p p gg ;


Program Pencapaian Tujuan Program Pencapaian Tujuan g p jg p jPembangunan MileniumPembangunan Milenium

• Program Pemberantasan Kemiskinan dan Kelaparan;• Program Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua;g p ;• Program Pencapaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan;• Program Penurunan Angka Kematian Anak;• Program Kesehatan Ibu;• Program Pengendalian HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular

Lainnya;• Program Penjaminan Kelestarian Lingkungan Hidup;• Program Pendukung Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Mil iMilenium.


Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

(RPJP-Nasional)( y )

(RPJP-Daerah)( y )

Rencana Pembangunan J k M h N i l

Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h

Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanRenstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)( j ) (Ps. 21 Ayat 1) ( j ) ( Ps. 21 Ayat 3)


Proses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk ituuntuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antaraDilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


PersyaratanPersyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan::Persyaratan Persyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan: : SMARTSMART

SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)g g )

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan danadanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p ppelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhankeutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system)adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdayaP t t d d• Penetapan standar dan pengawasan kualitas


Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran 1/21/2g ggg gg

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARUPARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU

Visi: Melaksanakan rencana

Visi: Melaksanakan program kerja Melaksanakan rencana

pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN

Melaksanakan program kerja Presiden/KDH terpilih

Misi: Penyelenggaraan pemerintahan

Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi, y gg p

umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan

g g ,kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/Dpendekatan menurut pengeluaran

rutin dan pengeluaran pembangunan

tuangkan dalam RKP/D Anggaran disusun berdasarkan

RKP/D dengan mempertimbang-pembangunan RKP/D dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara


R f i Si t PR f i Si t P2/22/2

Reformasi Sistem PenganggaranReformasi Sistem Penganggaran

Paradigma Lama Paradigma BaruParadigma Lama

Penganggaran dengan

Paradigma Baru

Penganggaran Berbasis:1 Pengeluaran Rutin

Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis 1. Pengeluaran Rutin

2. Pengeluaran Pembangunan

Kinerja2. Kerangka Penganggaran

Jangka MenengahPembangunan Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu


Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

2 Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);

3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja

Tujuan

dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).

Landasan 1 Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputLandasan Konseptual

1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap p g gg g pmenjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);

3 Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada

Landasan Konseptual

3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).


Syarat Penerapan PBKSyarat Penerapan PBK• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai

sasaran program (outcome);Indikator• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-

tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja

• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;

Standar Biaya

sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;• Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,

menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap gg g y g p g pmemperhatikan kualitas produk.

• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya

Evaluasi Kinerja

Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;

• Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan merumuskan alternatif solusinya;j

• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya;

• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.


Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)g g g g ( )g g g g ( )

Tujuan 1 Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebihTujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)

3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)

Tujuanp y p )

4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal

t i bilit )sustainability)Landasan

Konseptual1. Penerapan sistem rolling budget2 Mempunyai baseline (angka dasar)Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter

Landasan Konseptual

5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives)


Rolling Rolling BudgetBudget

KPJM : Ilustrasi dan Cara KerjaKPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja

Implikasi anggaran

2011

BudgetBudget

P ki P kiKebijakan ditetapkan

sbg baseline

2012 2013 20142011

(R)APBN Prakiraan Maju

Prakiraan Maju

sbg baseline

KPJMKPJM

APBN2011

RAPBN2012

Prakiraan Maju2013

Prakiraan Maju2014 TA 2011 dan

KPJM 2012 2014T0 T+1 T+2 T+3

P ki P ki

KPJM 2012 - 2014

REALISASI2011

T 1

APBN2012

T0

RAPBN2013

T 1

Prakiraan Maju2014

T 2

Prakiraan Maju2015

T 3

TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015

T-1 T0 T+1 T+2 T+3


Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJMPenghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

Angka Prakiraan Maju untuk tahun-

Kegiatan

Angka Prakiraan Maju untuk tahuntahun berikutnya dihitung berdasarkan:

• alokasi anggaran pada tahun berjalan • disesuaikan dengan tingkat inflasiOn-going • disesuaikan dengan tingkat inflasi

yang digunakan dalam APBN

Prakiraan Maju

Multi-Angka Prakiraan Maju

untuk tahun-tahun

Kegiatan Ad h

years Project

untuk tahun tahun berikutnya dihitung

berdasarkan formula/ model yang telahAd-hoc

Target Tahunan

model yang telah ditetapkan sesuai

dengan karakteristik masing-masing Catatan :

Tahunan yg berbeda

g gkegiatanHasil penghitungan prakiraan maju akan

menjadi baseline pada tahun ybs.


P S T dP S T dPenganggaran Secara TerpaduPenganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,

termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.

• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang t k b j di l bih t duntuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan

memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.j

• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.


Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1 Peningkatan standar hidup (levels proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan sandang papan pelayanan

melalui upaya yang dilakukan secara t

pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana.

p g y gmemungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orangorang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000


Ho ?Ho ?How?How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).g y (p )

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerahg gg g

Sarana dan P

• Mengurangi ketimpanganPrasarana yang

memadai dan berkualitas

ketimpangan• Memberdayakan

masyarakat • Mengentaskan

kemiskinan.• Menambah lapangan

Pemanfaatan

Dunia usaha yg kondusif

kerja.• Menjaga kelestarian

SDAPemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

SDA

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Peningkatan kapasitas

dadang-solihin.blogspot.com 47SDM

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Upaya untuk memberdayakan

masyarakat di seluruh daerahPemerintahan Daerah masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu S hi t i t tSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:p y

M ik ti k lit k hid Memberikan pelayanan kepada masyarakat, M l l b d

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

, Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance

Dilaksanakan Melalui:

Daerah Sumberdaya Good Governance

K i b P Ti PilKeseimbangan Peran Tiga Pilar

P i t h D i U h M k t

Menjalankan dan

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

kondusif bagi unsur-unsur lain.

pendapatan. politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya

dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.50dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja

Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y

Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.


Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

TingkatTingkatNasionalNasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg

i i d i t

STATE CITIZENSExecutiveJudiciary

Legislature

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg

Public serviceMilitaryPolice

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Police Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan

VISI

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders


formulasi program pembangunan berbasis pro kerakyatan berazaskan kesetaraan dan berkeadilan

Education